DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan pakaian dinas ASN yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi: a. Pakaian Dinas Harian; b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu; c. Pakaian Sipil Lengkap; d. Pakaian Dinas lapangan; e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu; f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu; g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu perlu dilakukan kembali pengaturan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 10). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. 3
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
9.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10.Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Badan, dan Dinas Daerah/LembagaTeknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
12.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
13.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
14.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
15.Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 4
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17.Disiplin pegawai negeri sipil adalah sikap dan perilaku pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
18.Produk Lokal Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut Produk Lokal adalah produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyuwangi baik secara perorangan, berkelompok maupun badan usaha.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memakai pakaian dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

(1)Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi:
1. a.Pakaian Dinas Harian;
2. b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
3. c.Pakaian Sipil Lengkap;
4. d.Pakaian Dinas lapangan;
5. e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
6. f.Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
7. g.Pakaian Dinas upacara camat dan lurah;
8. h.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
(2)Bentuk dan model pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5
(3)Ketentuan hari penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki;
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
3. c.Pakaian Dinas Harian Adat Banyuwangi;
4. d.Pakaian Dinas Harian batik khas Banyuwangi;
5. e.Pakaian Dinas Harian Bernuansa Santri; dan
6. f.Pakaian Dinas Harian Smart Casual.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(3)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 6
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(3)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian Adat Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Iingkungan Pemerintah Kabupaten.
(2)Pakaian Dinas Harian Batik Khas Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d lengan panjang dan/atau lengan pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Pakaian Dinas Harian Batik Khas Banyuwangi lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Adat dan Batik Khas Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e untuk pria dan wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.ASN Pria memakai:
  1. 1.baju taqwa;
  2. 2.celana panjang berbahan kain dan/atau sarung;
  3. 3.peci/songkok; dan
  4. 4.sendal dan/atau sepatu; dan
  5. 5.papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
2. b.ASN Wanita memakai:
  1. 1.busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
  2. 2.rok panjang berbahan kain dengan panjang sebatas mata kaki;
  3. 3.berhijab dengan ketentuan warna menyesuyaikan dengan pakaian yang dipakai;
  4. 4.sendal dan/atau sepatu; dan
  5. 5.papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam pemakaian pakaian bernuansa santri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menggunakan produk lokal daerah
(7)Pegawai pria dan wanita yang beragama di luar Islam dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
(8)Jenis dan model Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian Smart Casual pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak;
2. b.celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem (pria);
3. c.rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem (wanita);
4. d.warna jilbab menyesuaikan pakaian dinas harian smart casual;
5. e.ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna dominan hitam; dan
6. f.tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. g.diwajibkan menggunakan produk lokal daerah 8
(2)Jenis dan model Dinas Harian Smart Casual pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.Pakaian Dinas Harian Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
3. c.Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan; dan
4. d.Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan pemerintah kabupaten pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam. 9
(4)Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2021