DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. jenis dan kedudukan ULD b. pembentukan ULD; dan c. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) 1 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473)
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6566);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
8.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612); 3
9.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN FASILITASI PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4.Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
6.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas mewujudkan kesamaan kesempatan.
7.Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
8.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 4
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
10.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
11.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14.Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
15.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16.Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan lanjutan Pendidikan Dasar.
17.Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
18.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 5
19.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
20.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pasal 2

Maksud dibentuknya pedoman pembentukan ULD ini adalah untuk memberikan pedoman dan standarisasi pembentukan ULD di daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya pedoman pembentukan ULD ini adalah untuk memberikan kesamaan kesempatan pada warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan dan pekerjaan yang layak serta berkualitas di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.jenis dan kedudukan ULD
b.pembentukan ULD; dan
c.pembinaan dan pengawasan. 6

BAB III

JENIS DAN KEDUDUKAN ULD

Pasal 5

(1)ULD terdiri dari :
1. a.ULD bidang pendidikan; dan
2. b.ULD bidang ketenagakerjaan.
(2)ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3)ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN ULD

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi pembentukan ULD Bidang Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, dan Pendidikan Dasar.
(2)Selain fasilitasi pada jenjang/tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan ULD di pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
(3)Fasilitasi pembentukan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.pembentukan ULD;
2. b.penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.penyediaan kebijakan penyelenggaraan ULD;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana ULD;
5. e.perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
6. f.peningkatan kompetensi petugas ULD. 7
(4)Fasilitasi pembentukan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Fasilitasi pembentukan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(6)Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di ULD melalui penambahan fungsi ULD pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 7

(1)Fasilitasi pembentukan ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3)huruf b dapat berupa:
1. a.biaya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
2. b.bantuan atau beasiswa bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau;
3. c.dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Akomodasi yang Layak.
(2)Fasilitasi pembentukan ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3)huruf d dapat berupa:
1. a.sarana dan prasarana umum;
2. b.sarana dan prasarana khusus; dan/atau
3. c.sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.
(3)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
1. a.ragam disabilitas Peserta Didik;
2. b.kebutuhan sumber daya manusia yang dilibatkan; dan
3. c.pemenuhan Aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, dan teknologi.
(4)Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 8

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pembentukan ULD Bidang Ketenagakerjaan.
(2)Fasilitasi pembentukan ULD Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembentukan keanggotaan ULD Bidang Ketenagakerjaan;
2. b.penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
3. c.penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 9

(1)Keanggotaan ULD Bidang Ketenagakerjaan ayat (1) terdiri atas:
1. a.koordinator;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(2)Keanggotaan ULD Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-officio.
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh sekretaris pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja;
2. b.pejabat fungsional Pengantar Kerja dan Mediator Hubungan Industrial; dan/atau
3. c.pegawai pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(6)Keanggotaan ULD Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 9

Pasal 10

(1)ULD Bidang Ketenagakerjaan dapat melibatkan masyarakat sebagai Tenaga Pendamping.
(2)Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada ULD Bidang Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
(2)Sumber daya manusia pada ULD Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pegawai ASN yang berada pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
2. b.Tenaga Pendamping.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…