DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penetapan dan penggunaan tempat; lokasi kegiatan; tanda daftar; waktu kegiatan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, keindahan lingkungan, kelancaran lalu lintas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang publik sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, diperlukan penataan dan pengaturan Pedagang Kaki Lima yang terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Ketertiban Umum dan 2 Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, maka perlu mengatur bagian jalan dan tempat kepentingan umum;
d.bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2013 saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tempat- Tempat Dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Banyuwangi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 7153);
5.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 7);
7.Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 58); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT DAN FASILITAS UMUM TERTENTU SEBAGAI KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BANYUWANGI. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2.Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
4.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap;
5.Lokasi kegiatan adalah lokasi atau tempat yang telah ditetapkan penggunaanya atau fasilitas umum tertentu sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima;
6.Kawasan relokasi adalah kawasan alternatif yang dipergunakan untuk menampung pengalihan kegiatan usaha pedagang kaki lima;
7.Kawasan penyangga adalah kawasan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima;
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel;
9.Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat TDPKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;
11.Kawasan khusus kuliner tematik adalah tempat yang dikhususkan untuk pedagang/UMKM berjualan dengan kriteria tertentu (khusus). 5

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.penetapan dan penggunaan tempat;
b.lokasi kegiatan;
c.tanda daftar;
d.waktu kegiatan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.sanksi administratif.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN TEMPAT

Pasal 3

Penetapan dan penggunaan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diatur sebagai berikut:

a.media dan kelengkapan tempat berjualan wajib ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki dan tetap menjamin ruang gerak pejalan kaki;
b.tempat berjualan dapat berbentuk gerobak, rombong, dan/atau foodcar dengan tetap memperhatikan teknis keselamatan;
c.payung atau naungan tempat berjualan paling luas sama dengan luas tempat berjualan dan tidak boleh menutup seluruh lebar trotoar;
d.penutup/tenda harus bersifat tidak permanen (bongkar pasang) dan dilarang dibangun dengan konstruksi tetap yang mengubah fungsi dan/atau bentuk trotoar sebagai bagian dari perlengkapan jalan; dan
e.bagi yang menggunakan tempat duduk pembeli, penataan tempat duduk wajib mengikuti arah jalur jalan/trotoar dan dilarang mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki.

BAB IV

LOKASI KEGIATAN

Pasal 4

Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu yang boleh digunakan sebagai kegiatan usaha PKL, meliputi:

a.Kawasan Relokasi untuk pemusatan kegiatan usaha PKL, meliputi:
1. 1.Jalan Agus Salim kanan kiri;
2. 2.Jalan Brigjen Katamso sebelah Utara dan Selatan; 6
3. 3.Jalan Letjen Sutoyo kanan kiri; dan/atau
4. 4.Jalan M.H. Thamrin Sebelah Barat Jembatan;
b.Kawasan penyangga meliputi:
1. 1.jalan umum;
2. 2.trotoar; dan/atau
3. 3.fasilitas umum tertentu di luar kawasan larangan bagi PKL.
c.Penggunaan kawasan relokasi diatur sebagai berikut:
1. 1.PKL yang melakukan kegiatan usahanya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas untuk pendataan/inventarisasi;
2. 2.surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diketahui oleh Ketua RT/RW, Lurah dan Camat setempat serta dilampiri surat tidak keberatan dari pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, serta tempat usaha dan bangunan lainnya yang langsung berhadapan dengan trotoar yang akan digunakan oleh PKL;
3. 3.memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati ini;
4. 4.surat pernyataan membongkar sendiri tempat yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3; dan
5. 5.PKL Harus Menyediakan Tempat sampah.
d.Penggunaan kawasan penyangga diatur sebagai berikut:
1. 1.PKL yang melakukan kegiatan usahanya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas;
2. 2.surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diketahui oleh Ketua RT/RW, Lurah dan Camat setempat serta dilampiri surat tidak keberatan dari pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, serta tempat usaha dan bangunan lainnya yang langsung berhadapan dengan trotoar yang akan digunakan oleh PKL; dan
3. 3.memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati ini.
e.Untuk wilayah kecamatan di luar kawasan relokasi dan kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pengaturan PKL diserahkan kepada masing-masing Camat dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat serta berpedoman pada peraturan Bupati ini. 7

Pasal 5

(1)Kawasan yang tidak diperbolehkan/dilarang untuk berjualan atau berdagang bagi semua PKL adalah:
1. a.Kawasan Pasar Banyuwangi meliputi:
  1. 1.Jalan Susuit Tubun;
  2. 2.Jalan Diponegoro; dan
  3. 3.Jalan Banterang.
2. b.Kawasan Jalan Protokol Poros Utama Kota meliputi:
  1. 1.Jalan S.Parman;
  2. 2.Jalan Adi Sucipto;
  3. 3.Jalan Ahmad Yani;
  4. 4.Jalan P.B.Sudirman;
  5. 5.Jalan Basuki Rahmat;
  6. 6.Jalan RA Kartini; dan
  7. 7.Jalan Dr. Sutomo.
3. c.Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Sritanjung; dan
4. d.Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Blambangan;
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan event tertentu, isidentil, temporer, dan tidak bersifat permanen yang secara tegas ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)Kawasan khusus kuliner tematik ditetapkan meliputi:

1.FoodCourt di Kawasan Taman Sritanjung;
2.Kuliner Pintar di Kawasan Taman Blambangan; dan
3.Foodcar di Kawasan Teras sobo.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengelolaan kawasan khusus kuliner tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan kegiatannya, Setiap PKL dilarang:
1. a.berjualan atau berdagang di lingkungan instansi pemerintah dan swasta;
2. b.berjualan atau berdagang di pintu masuk toko, rumah tempat tinggal dan/atau tempat strategis lainnya, kecuali dalam rangka kegiatan tertentu yang secara sah telah ditetapkan; 8
3. c.berjualan atau berdagang menggunakan sarana yang bersifat permanen atau menetap, kecuali pada lahan-lahan di luar jalan umum atau trotoar atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum dengan seizin pemilik lahan;
4. d.meninggalkan sarana berdagang, termasuk gerobak, rombong, dan/atau foodcar, pada lokasi usaha setelah kegiatan berjualan selesai;
5. e.menutupi, menghalangi, atau dengan cara apapun mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan/atau perlengkapan jalan lainnya;
6. f.berjualan atau berdagang di sekitar daerah persimpangan yang dapat menganggu jarak pandang, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas, kecuali pada lokasi yang berada di luar radius sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) meter dari titik perpotongan persimpangan; dan
7. g.memungut biaya parkir atas kendaraan yang berhenti atau parkir di sekitar lokasi usaha.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk kegiatan yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Dalam melakukan kegiatan, setiap PKL wajib:

1.menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar tempat berjualan atau berdagang;
2.menjaga ketentraman dan ketertiban umum; dan
3.menyediakan dan menyalakan lampu penerangan yang memadai pada tempat berjualan atau berdagang.

BAB V

TANDA DAFTAR

Pasal 9

(1)Setiap PKL wajib memiliki TDPKL yang diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
(2)TDPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
1. a.rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan
4. d.pas photo berwarna ukuran 3x4. 9
(3)TDPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama pelaku usaha;
2. b.alamat kegiatan usaha; dan
3. c.tempat kegiatan usaha.
(4)Setiap PKL hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) TDPKL pada setiap lokasi yang telah ditetapkan.
(5)Pengajuan permohonan TDPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

WAKTU KEGIATAN

Pasal 10

(1)Pengaturan waktu kegiatan usaha PKL dimulai pukul 16.00 sampai dengan 04.00 WIB.
(2)Pengaturan waktu kegiatan usaha PKL pada event tertentu, isidentil, temporer, dan tidak bersifat permanen ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…