DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 24 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan desa persiapan meneng kecamatan kalipuro mencakup ketentuan umum; pembentukan, jumlah penduduk, cakupan wilayah, pusat pemerintah desa dan batas wilayah; pengangkatan, tanggungjawab dan wewenang penjabat kepala desa persiapan, pembinaan dan pengawasan desa persiapan; pendanaan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap rencana pemekaran desa, Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran;
c.bahwa sebagai landasan dan menjamin kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa disebutkan bahwa dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 1 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENENG KECAMATAN KALIPURO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melului Sekretaris Daerah. 3
5.Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan me ngurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
7.Desa Induk adalah desa asal atau desa pembentuk yang wilayahnya dimekarkan untuk membentuk satu atau lebih desa persiapan.
8.Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13.Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih.
14.Batas desa adalah batas wilayah yuridikasi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

Pasal 2

(1)Maksud dari Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan.
(2)Tujuan dari Pembentukan Desa Persiapan adalah:
1. a.mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa. 4

BAB II

PEMBENTUKAN, JUMLAH PENDUDUK, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DESA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
(2)Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro .

Pasal 4

(1)Jumlah penduduk Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro sebanyak 7.464 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat) jiwa dan 2.080 (dua ribu delapan puluh) kepala keluarga;
(2)Cakupan wilayah Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro terdiri dari:
1. a.Dusun Gunung Remuk;
2. b.Dusun Selogiri; dan
3. c.Dusun Kaliselogiri.
(3)Pusat pemerintahan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro berkedudukan di Dusun Selogiri.

Pasal 5

Batas Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro adalah sebagai berikut :

a.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro;
b.Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro;
c.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo;
d.Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali. 5

BAB III

PENGANGKATAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 6

(1)Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan :
1. a.memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
2. b.mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
3. c.penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang- kurangnya bernilai baik.
(2)Pengangkatan penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat Gubernur Jawa Timur yang memuat kode register Desa Persiapan.
(3)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
(4)Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Ketapang.
(5)Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan Meneng paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(6)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
(2)Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
(3)Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk. 6
(4)Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
(5)Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
(6)Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 8

(1)Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
1. a.Bupati melalui Camat; dan
2. b.Kepala Desa induk Ketapang.
(2)Laporan penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan yang meliputi:
1. a.penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Desa persipan yang bersumber dari APB Desa induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan perangkat Desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa; dan
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar Desa. 7

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta untuk diperbantukan dari Perangkat Desa Induk atau pengangkatan perangkat desa oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah berkoordinasi dengan Desa Induk Ketapang dan mendapat persetujuan dari Camat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat dan desa, Camat dan Kepala Desa Induk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak terbitnya Kode Register Desa Persiapan oleh Gubernur.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa Persiapan Meneng.
(4)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017