DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 25 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 pada perubahan Ketentuan Pasal 7, Ketentuan Pasal 12 dihapus, perubahan Ketentuan Pasal 13 ayat (7), perubahan Ketentuan Pasal 38.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada:
1. a.Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan bersinggungan dengan aparat penegak hukum;
2. b.Pegawai ASN yang melaksanakan tugas strategis pemerintah daerah.
(2)Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.Pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
3. c.Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 3
4. d.Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
(3)Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Pekerjaan yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja Prioritas Daerah;
2. b.Pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi pimpinan;
(4)TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN selektif sesuai kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 13 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan kepada pegawai ASN pada instansi Pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari:
1. a.Belanja insentif pemungutan pajak daerah; dan
2. b.Belanja insentif pemungutan retribusi daerah.
(2)TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pertiga bulan sekali pada awal bulan berikutnya kepada:
1. a.ASN Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada SKPD Pemungut masing- masing;
2. b.Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
3. c.ASN Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan tingkat kelurahan dan kecamatan kepada Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Kelurahan atau tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Camat.
(3)Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan maksimal sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(4)Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan maksimal sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(5)Dihapus. 4
(6)Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu memperhatikan kelas jabatan.
(7)Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila capaian kinerja pendapatan asli daerah mencapai 100% (seratus persen) dari target pajak daerah dan restribusi daerah tribulan yang ditetapkan.
(7a)Besaran TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diterima masing-masing ASN pada perangkat daerah pemungut pajak dan restribusi daerah serta tata cara penghitungannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak dan restribusi daerah.
(8)Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila capaian PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen) dari target PBBP2 tribulan yang ditetapkan.

4.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(2)Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
(3)Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
(4)Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
(5)Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
(6)TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat. 5 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 Februari 2026 BUPATI BANYUWANGI, Ttd. IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 25 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Ttd. GUNTUR PRIAMBODO BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…