DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penarapan SPM; Koordinasi Penerapan SPM; Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6.Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
8.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. PARAF KOORDINASI | KABAGHUKUM — A PA RAF SKPD PEMRAKAi LSF.ION IV ESELON III | ESELON II l 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Tim Penerapan SPM adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktifltas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program /Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2025 - 2029. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PARAF SKPD PEMRAKARSA ESELON IV ESfiLON III ESELON II j I •4
25.Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Pengampu Pelayanan Daerah dalam menerapkan SPM.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturam Bupati ini agar penerapan SPM dan pelaksanaan pengoordinasian pencapaian penerapan SPM di Daerah terlaksana dengan baik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Penerapan SPM;
b.Koordinasi penerapan SPM;
c.Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal;
d.Pelaporan;
e.Pembinaan dan pengawasan; dan
f.Pendanaan

BAB II

: Kondisi Umum Wilayah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2)Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
1. a.Bidang Urusan Pendidikan
  1. 1.pendidikan anak usia dini;
  2. 2.pendidikan dasar; dan
  3. 3.pendidikan kesetaraan.
2. b.Bidang Urusan Kesehatan
  1. 1.pelayanan kesehatan ibu hamil;
  2. 2.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  3. 3.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  4. 4.pelayanan kesehatan balita;
  5. 5.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  6. 6.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  7. 7.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  8. 8.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  9. 9.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  10. 10.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; PARAF KOORDINASI PARAF SKPD PEMRAKARSA KABAGHUKUM
  11. 11.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  12. 12.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus).
3. c.Bidang Urusan Pekeijaan Umum 1.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  1. 2.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
4. d.Bidang Urusan Perumahan Rakyat
  1. 1.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota; dan
  2. 2.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.
5. e.Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  1. 1.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  2. 2.pelayanan informasi rawan bencana;
  3. 3.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  4. 4.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  5. 5.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. f.Bidang Urusan Sosial
  1. 1.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  2. 2.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  3. 3.rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  4. 4.rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  5. 5.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.
(2)Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (i)
(2)PARAF KOORDINASI ' KABAGHUKUM A

Pasal 6

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

a.pengumpulan data;
b.penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c.penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d.pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. paraf skpd pemrakarsa eseloniv ese Ion in51 |0I eselon II

BAB III

: Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM.

Pasal 7

Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
b.penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM. Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Kalimantan Selatan dalam penerapan SPM. Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM. Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas : : Kepala Daerah : Sekretaris Daerah : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan : Asisten yang menaungi b. c. Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua I
d.Wakil Ketua II
e.Sekretaris
f.Anggota :
1. 1.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat; Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; Inspektur Daerah; Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan; Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PARAF SKPD PEMRAKARSA ESELON IV ESEIfpN II! ESEL
2. 10.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
3. 11.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

(6)Pembentukan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

: Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalah.

Pasal 8

(1)RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
(2)Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 9

(1)Target dan capaian jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
(2)Target dan capaian jangka pendek Pasal 8 ayat (2) terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
(1)
(2)

Pasal 10

Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari : Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD-SPM dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. PARAF KOORDINASI KABAG HUKUM PARAF SKPD PEMRAKARSA ESELON IV ESELON III ESELON

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

(1)Pelaporan target capaian Penerapan SPM dilakanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dan melalui pelaporan SPM berbasis aplikasi.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…