Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memiliki mandat utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, tercermin dari visi "BATOLA SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas". Lembaga ini signifikan dalam mengelola potensi daerah, terutama sektor pertanian dan perikanan sebagai lumbung padi Kalimantan Selatan, serta berperan strategis sebagai Kabupaten Pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi tata kelola wilayah seluas 2.996 Km² yang terdiri dari 17 kecamatan dan 201 desa, pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola digital, serta program pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pengembangan SDM, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengemban mandat fundamental untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, tercermin dari visi "BATOLA SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas". Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mengelola potensi daerah, terutama sektor pertanian dan perikanan yang menjadi kontributor PDRB terbesar dan lumbung padi andalan Kalimantan Selatan. Posisi strategisnya sebagai Kabupaten Pendukung IKN semakin memperkuat signifikansinya dalam pembangunan nasional.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas tata kelola wilayah seluas 2.996 Km² yang terdiri dari 17 kecamatan dan 201 desa. Pelayanan publik yang menjadi fokus meliputi pendidikan unggul, kesehatan komprehensif, dan tata kelola digital terpadu.
Intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Barito Kuala difokuskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang religius, berkarakter, dan berbudaya luhur, serta pembangunan infrastruktur yang masif dan berkelanjutan, termasuk pengembangan Jalur Trans Kalimantan. Kemandirian ekonomi melalui pengembangan wirausaha, investasi strategis, dan agroindustri berbasis inovasi juga menjadi prioritas. Selain itu, pengembangan pariwisata terpadu, koridor ekonomi baru, mitigasi bencana, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan turut menjadi bagian dari program strategis.
Kabupaten Barito Kuala memainkan peran krusial dalam isu nasional, khususnya terkait pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan posisi geografis dan potensi agrikultur yang dimilikinya, Batola diproyeksikan sebagai mitra strategis bagi pengembangan kawasan IKN. Kontribusinya meliputi penyediaan lumbung pangan, pengembangan jalur logistik utama melalui Trans Kalimantan, serta pengembangan SDM dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan regional dan nasional.
Warga negara akan berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam berbagai kesempatan, seperti untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, perizinan usaha, dan administrasi kependudukan. Pemerintah daerah juga menjadi titik kontak bagi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan, mitigasi bencana, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H. dan Wakil Bupati Herman Susilo, S.M. (periode 2025-2030), menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan. Fokus pada SDM unggul, infrastruktur masif, dan kemandirian ekonomi, didukung oleh potensi agrikultur dan posisi strategis sebagai pendukung IKN, menempatkan Batola sebagai daerah yang berpotensi besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Dengan 67,2% populasi usia produktif per Juni 2024, Kabupaten Barito Kuala memiliki modal demografi yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunannya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika: Tugas dan Fungsi; Pembentukan Tugas dan Fungsi; Organisasi; Kepegawaian; Karir, Tunjangan, Honorarium, dan Pendidikan; Tata Kerja; Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penyelenggara Bantuan Hukum; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Larangan; Pendanaan; Pengajuan Dana Bantuan Hukum; Pembayaran Dana Bantuan Hukum; Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Kewenangan Penyelenggara; Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Hak Akses; Pendanaan; Pelaporan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 16 Tahun 2016
Pembentukan Perangkat Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; 4. Staf Ahli; 5. Kepegawaian; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019
Pengendalian Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan; 4. Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan; 5. Pengendalian Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Pembiayaan; 8. Penyidikan; 9. Pengawasan Dan Sanksi Administrasi Dan/Atau Pidana; 10. Sanksi Administrasi; 11. Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 2 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Hak dan Kewajiban; c. Kewenangan Penyelenggara; d. Dokumen Kependudukan; e. Pendaftaran Penduduk; f. Pencatatan Sipil; g. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; h. Blangko Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; i. Hak Akses; j. Pendanaan; k. Pelaporan; l. Sanksi Administrasi; m. Ketentuan Penyidikan; n. Ketentuan Pidana o. Ketentuan Penutup;