DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Klasifikasi; Anggaran Dana Desa Dalam APBDESA; Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pembinaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Npffib^ARtt^^’Tambaliaii Lembaran Negara Republik Indonesia Nom$s>,l)856)3f£'liiL'c PARAF KOORDINASI 1 KABAGHOIU’M 8. PARAF KOCRDINASI KAEAG HUXUM
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas •—jPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730); 9. PARAF SKPD PEMRAKARSA ESELON IV ESELON III J ESELON I! lGT PARAF K00RD1NASI
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal '“dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); KABAG KVKUM [ PARAF SKPD piiiviiiAKAlwA j ESELON IV eselon III ESELON II A PARAF KOORDINASI KABAG HUKUM
23.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana diubah dengan Peraturam Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1083);
28.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentangPetunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
32.- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daei Kuala Tahun 2024 Nomor 8); h Kabupaten Barito
34.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6);
35.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18);
36.Peraturan Bupati Barito Kuala 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 76). MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

PARAF KOORDiNASI KABAG KUKUM Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4.Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
6.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala di wilayah kerjanya.
7.Desa adalah desa di Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. P__ RTiTTE nisELONlV \ ESL.OTU_t-_
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
18.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
19.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22.Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
23.Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
24.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PARAF KOORDINASI KABAG HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. ----- ^S.LPDP-.^^i "isELONIV I ESS'-*" ll! ll- V ' s
(2)Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
2. b.prinsip penyusunan APBDesa;
3. c.kebijakan penyusunan APBDesa;
4. d.teknis penyusunan APBDesa; dan
5. e.hal hal khusus lainnya.
(3)Penguatan hal-hal khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 3

(1)Dalam hal RKP Desa belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi, Pemerintah Desa melampirkan hasil pemetaan program dan kegiatan.
(2)Klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bidang;
2. b.sub bidang;
3. c.kegiatan;
4. d.jenis belanja;
5. e.obyek belanja; dan
6. f.rincian obyek belanja.
(3)Hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

BAB IV

ANGGARAN DANA DESA DALAM APBDESA ------- -------- ——1 PARAF KOORDINASI | KABAG HUKUM i 1

Pasal 4

Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk : (a) pembangunan Desa sesuai kewenangan Desa;dan (b) pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa. paraf skpd e p k 1RAKA R S A ESELONIV j ESELONIIIJI ESELON #

Pasal 5

(1)Penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:
1. a.pemenuhan kebutuhan dasar;
2. b.pembangunan sarana dan prasarana desa;
3. c.pengembangan potensi ekonomi lokal;
4. d.pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
(2)Penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, meliputi :
1. a.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
2. b.penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
3. c.pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan Desa;
4. d.pengembangan seni budaya lokal; dan/atau
5. e.penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam;
(1)
(2)PARAF K00RD1NASI --- -—----t “ KA3AG HUKUM

Pasal 6

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a.pencegahan dan penurunan stunting desa; b.perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
c.penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;dan/ atau
d.penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari :
a.pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa;
b.pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
c.pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik altenatif di Desa bagi Desa yang belum di aliri listrik;
d.pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
e.pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; jf. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa; paraf SIIPP eselon inESELONJV E? 4
g.pembangunan sarana dan sarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;dan/atau
h.pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

(3)Pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama;
2. b.pengembangan usaha produktif yang diutanakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama;dan / atau
3. c.pengembangan Desa Wisata.
(4)pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
1. a.pemanfaatan energi terbarukan;
2. b.pengelolaan lingkungan Desa;dan/atau
3. c.pelestarian sumber daya alam Desa.
(1)
(2)PARAF XOORDINASI i KABAG HUKUM S

Pasal 7

Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari :

a.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
b.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
c.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;dan/atau
d.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahguanaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari :
a.penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa;
b.penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
c.peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pemberdayaan masyarakat #
d.peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa;dan/ atau
e.penguatan pasrtisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.

(3)Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari :
1. a.pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
2. b.pendirian, pengembangan dan peningkatan Kapasitas pengelolaan badan usaha milk Desa/ badan usaha milik Desa bersama;dan
3. c.pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
(4)Pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d melalui kapasitas seni budaya warga Desa.
(5)Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(2)huruf e terdiri dari : a.Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam;dan/atau
1. b.Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana non alam atau kejadian luar biasa.

BAB V

FOKUS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

(1)Fokus prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025, diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
1. a.penanganan kemiskinan ekstrem;
2. b.penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
3. c.peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting;
4. d.dukungan program ketahanan pangan ;
5. e.pengembangan potensi dan keunggulan desa;
6. f.pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
7. g.pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal;dan/atau —---------------—.... . h. program sektoral prioritas lainnya di Desa. P^RAF "OC'IDP P) Dana Desa dapat digunakan untuk dana __ _________ ____ _ operasional pemerintah Desa. ILABAG HUKUM \ I )

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.
(2)Pelaksana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(3)Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya melalui :
1. a.sosialisasi;
2. b.pemantauan;dan
3. c.evaluasi.
(4)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah teknis lainnya dan/atau tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bari to Kuala. Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 25 Maret 2025 BUPATI . A RITO KUALA, H. BAHRUL ILMI Diundangkan di Marabahan pada tanggal 25 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA h:.2x;lkipu yadi noor \ \ DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 12

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…