DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Tim Ahli Bupati, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pembentukan dan Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Pengorganisasian; Pelaporan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Ahli Bupati; Mengingat : 1. 2. PARAF KOOFDIN LABAGHUXUM Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) , , PARAF SKPD PS.MRAKARSA ESELONIV f sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahjLembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM AH LI BUPATI

BAB I

KETENTUAN UMUM PA RAF KOORDINASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Barito Kuala. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. 3. 4. 5. 6. I KABAG HUK'.'M lb PA RAF 5KFI E" LLO.N IV j ES Ri-.'.iLM EL UN Ill -—-—__
7.Tim Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah tenaga profesional yang secara khusus diangkat untuk melakukan pengkajian, mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah, memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati sesuai pembidangan dan penugasannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, dan program strategis Pemerintah Daerah dapat dibentuk Tim Ahli.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah, melainkan Tim dalam rangka pengawalan percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tim Ahli meiliki tugas :

a.melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
b.melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah dalam rangka pengambilan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
c.menyampaikan telaahan yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
d.melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan;
e.menerima dan menelaah informasi serta saran masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati; dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati. PARAF SKPD PEMRAKARSA ESELON IV ESELON' III ESELON II su. 3 .*

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Ahli dapat :

a.berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah untuk memperoleh data dan informasi pembangunan melalui Bupati/Sekretaris Daerah;
b.berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah; dan
c.menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati /Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1)Tim Ahli mempunyai fungsi :
1. a.pengawalan percepatan pembangunan di Daerah; dan
2. b.pendukung dan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan Bupati.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan Perangkat Daerah.
(2)
(3)

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Jumlah Tim Ahli sesuai dengan urusan pemerintahan, kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan Tim Ahli berasal dari unsur akademisi /pakar/profesional sesuai bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya Tim Ahli diban tu oleh sekretariat.

Pasal 7

(1)Tim Ahli diberikan hak keuangan berupa honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli dapat diberikan perjalanan dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas.
(3)Anggaran untuk hak keuangan dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bagian administrasi pembangunan.

Pasal 8

Susunan Tim Ahli, ruang lingkup bidang, besaran hak keuangan dan sekretariat Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Tenaga ahli memberikan laporan secara tertulis sesuai bidang tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati secara berkala setiap bulan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Tim Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
(2)Kinerja Tim Ahli dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik melalui Sekretaris Daerah.
(3)Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan kebijakan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…