DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Moitoring dan Evaluasi Belanja tidak terduga, dengan sistematika:

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); PARAF KOORDINASI KABAG HUKUM k r... PARAF SliPD FRI.-RAKAR jA | ESSLONIV |1 ESELON III | 4 J Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); PARAF SKPD PEMRAKAR5A | ESELOrt IV | ESELON III j EC"’.C (j V- J 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. PARAF KOORDINASI KAEAG HUKUM j Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7); • - PARAF GliPD PE’.IRAI j ESELONIV S ESELON III j ESELOPIII r f Jk J
18.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 13). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 13), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1) huruf b dan e pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

(1)PARAF KOORDINASI kaeaghukum

Pasal 14

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme :

a.Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi;
b.SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan Bupati yang menjadi dasar bagi Bendahara Umum Daerah;
c.pembebanan belanja kebutuhan pada Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit memuat :
1. 1.penanggung jawab pelaksana dana;
2. 2.besaran dana;
3. 3.jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
4. 4.waktu pelaksanaan tanggap darurat. rpr„Dp. I ^ | /k v' E
d.PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, Surat Pernyataan Tanggap Darurat, Keputusan Bupati tentang Pernyataan Tanggap Darurat yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab dan dokumen lainnya yang diperlukan;
e.pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang atau Langsung dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi;
f.pencairan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
g.pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
h.RKB dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
(3)Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan, sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan ayat (1) pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi. i L PARAF KOORDINASI KABAG HUKTJM PARAFSKPD PEMRAKARSA ESELON IV ESELON III ESEL9N 11 J
(2)Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme :
1. a.dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
2. b.dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
3. c.RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
(3)Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan :
1. a.dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
2. b.dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
3. c.RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalan Lapora realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilengkapi dengan bukti- bukti yang sah. PARAF KOORDINASI • .
(2)Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung. Ketentuan ayat (1) huruf a dan d pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme :
1. a.SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
2. b.pembebanan bantuan sosial yang tidak terencana pada Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang paling sedikt memuat :
  1. 1.nama penerima;
  2. 2.alamat penerima;
  3. 3.besaran dana; dan
  4. 4.uraian kategori penerima.
3. c.PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui Sekretaris Daerah dan/atau Bupati, dan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial yang tidak terencana yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
4. d.pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang atau Langsung dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
5. e.pencairan dana bantuan sosial yang tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak terencana sebelumnya yang terjadi pada satu tahun anggaran sebelumnya sepanjang memenuhi mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | paraf ; esELONIV l---- -— I eseloniuJJ: ./
(3)Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagairnana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Barito Kuala. Diundangkan di Marabahan pada tanggal 25 Maret 2025 Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 25 Maret 2025 rv KUALA, DAERAH TO KUALA H; ZULK1PLI YADI NOOR BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 17

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…