DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. 2. 3. 4. ! KABAGIIU: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); PARAP SXPD ?3; ^ )1a

5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 'IT;- 7 k KABAG HUKU-U :IV | ESELCH III : ESS Ik J i 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. P/RAF '•T'-*' KABAG HUKUi’i #i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. PA RAF '•T'-*' KABAG HUKUi’i #i
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahjLembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2.Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
3.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala selaku Pengguna Anggaran;
4.Standar Harga Satuan adalah satuan harga/biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun secara gabungan yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja; KABAGHUIiU IV Ei f
5.Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggung jawaban pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan harga/biaya diluar Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati.adalah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkannya Standar Harga Satuan.
(2)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.Standar Satuan Harga; dan
2. b.Standar Biaya Umum.
(3)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dang anggaran SKPD
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan belanja daerah.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1)Standar Harga Satuan disusun berdasarkan hasil survey dan kerja sama dengan SKPD lainnya.
(2)Standar Harga Satuan merupakan Standar harga/biaya yang penggunaannya bersifat lintas SKPD.
(3)Standar Harga Satuan untuk Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(5)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilengkapi dengan Daftar biaya transport pegawai, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, daftar biaya transport pegawai, perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi, dan biaya transport ibukota Propinsi ke Kabupaten/Kota.
(6)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PARAF KABAG HUFJ /%

Pasal 5

(1)Standar Satuan Harga digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kebutuhan/Rencana Kerja Anggaran.
(2)Standar Biaya Umum digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana kebutuhan/Rencana Kerja Anggaran dan merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan dalam pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan;
(3)Tarif perjalanan dinas digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana Kebutuhan/Rencana Kerja Anggaran dan merupakan batas tertinggi untuk pelaksanaan anggaran perjalanan dinas sesuai ketentuan.
(4)Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

Pasal 6

(1)Dalam hal Satuan Harga yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran SKPD dapat mengusulkan biaya atau Harga sesuai dengan Harga Perhitungan Sendiri SKPD berkenaan.
(2)Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan usulan biaya atau Harga Perhitungan Sendiri, yang diajukan oleh Pengguna Anggaran SKPD. usulan biaya atau HPS dari Pengguna Anggaran SKPD tersebut dapat digunakan.
(3)Usulan biaya atau Harga Perhitungan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntable dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Usulan biaya atau Harga Perhitungan Sendiri yang diajukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan dilampiri data pendukung yang dapat dipertanggungj awabkan.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. PARA 4 ESELONIV ESELON KABAGHUKUM

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 22 Mei 2025 Diundangkan di Marabahan pada tanggal 22 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, •v / \ BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 24

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 'IT;- 7 k KABAG HUKU-U :IV | ESELCH III : ESS Ik J i 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. P/RAF '•T'-*' KABAG HUKUi’i #i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. PA RAF '•T'-*' KABAG HUKUi’i #i
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahjLembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2.Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
3.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala selaku Pengguna Anggaran;
4.Standar Harga Satuan adalah satuan harga/biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun secara gabungan yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja; KABAGHUIiU IV Ei f
5.Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggung jawaban pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan harga/biaya diluar Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati.adalah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkannya Standar Harga Satuan.
(2)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.Standar Satuan Harga; dan
2. b.Standar Biaya Umum.
(3)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dang anggaran SKPD
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan belanja daerah.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1)Standar Harga Satuan disusun berdasarkan hasil survey dan kerja sama dengan SKPD lainnya.
(2)Standar Harga Satuan merupakan Standar harga/biaya yang penggunaannya bersifat lintas SKPD.
(3)Standar Harga Satuan untuk Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(5)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilengkapi dengan Daftar biaya transport pegawai, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, daftar biaya transport pegawai, perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi, dan biaya transport ibukota Propinsi ke Kabupaten/Kota.
(6)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PARAF KABAG HUFJ /%

Pasal 5

(1)Standar Satuan Harga digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kebutuhan/Rencana Kerja Anggaran.
(2)Standar Biaya Umum digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana kebutuhan/Rencana Kerja Anggaran dan merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan dalam pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan;
(3)Tarif perjalanan dinas digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana Kebutuhan/Rencana Kerja Anggaran dan merupakan batas tertinggi untuk pelaksanaan anggaran perjalanan dinas sesuai ketentuan.
(4)Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

Pasal 6

(1)Dalam hal Satuan Harga yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran SKPD dapat mengusulkan biaya atau Harga sesuai dengan Harga Perhitungan Sendiri SKPD berkenaan.
(2)Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan usulan biaya atau Harga Perhitungan Sendiri, yang diajukan oleh Pengguna Anggaran SKPD. usulan biaya atau HPS dari Pengguna Anggaran SKPD tersebut dapat digunakan.
(3)Usulan biaya atau Harga Perhitungan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntable dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.