DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan, perlu dipertimbangkan keawjaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap serta disesuaikan dengan kebutuhan:
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. 2. PARAF KOORDi:; KAEAG KUKlVi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); PARAF s:l?d pemrakai ESEL0NIV j ESELOM III

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); PARAF KOORDINASI lo::iy . l- Gj I k KAEAG HUKUM
9.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7). PARAF KOORDINA I KABAG HUKUM PARAF SKPD PEMUAXA ESELON IV ESELON 111 \ Jk MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah;
5.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah Standar Harga Barang dan Harga Satuan Barang Bahan Bangunan/Konstruksi yang merupakan pembakuan harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
6.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis kegiatan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.Mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis;
b.Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan pengendalian angaran yag efisien dan ekonomis; dan
c.Sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. «/(a

BAB III

PENETAPAN ASB DAN HSPK KABAG KIKUM

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan ASB dan HSPK di Daerah.
(2)Penetapan ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HSPK

Pasal 5

(1)ASB merupakan alat ukur kewajaran suatu belanja pada aktivitas/kegiatan.
(2)ASB digunakan dengan tujuan penyusunan Rencana Keija Anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Pasal 6

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
(2)Formulasi ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sistem informasi pemerintahan daerah bersamaan dengan standar harga satuan untuk mempermudah penggunaan.
(3)Jika suatu aktivitas/kegiatan belum ada dalam formulasi ASB, maka penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Formulasi ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Bupati dapat melakukan perubahan ASB di Daerah.
(2)Perubahan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal aktivitas/kegiatan berubah/belum ada dalam formulasi ASB, maka penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Perubahan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. * ^ y l ■V* -K0

Pasal 8

(1)HSPK merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan.
(2)HSPK digunakan dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efesien, ekonomis dan akuntabel.

Pasal 9

(1)HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
(2)Formulasi HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sistem informasi pemerintahan daerah bersamaan dengan standar harga satuan untuk mempermudah penggunaan.
(3)Jika harga komponen kegiatan fisik/non fisik belum ada dalam analisa HSPK, maka penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Formulasi HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)HSPK dapat dilakukan perubahan apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa yang melebihi standar harga yang telah ditetapkan dan terjadinya perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.
(2)Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian dengan harga pasar pada saat itu.
(3)Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan, perlu dipertimbangkan keawjaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap serta disesuaikan dengan kebutuhan:
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); PARAF KOORDINASI lo::iy . l- Gj I k KAEAG HUKUM
9.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7). PARAF KOORDINA I KABAG HUKUM PARAF SKPD PEMUAXA ESELON IV ESELON 111 \ Jk MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah;
5.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah Standar Harga Barang dan Harga Satuan Barang Bahan Bangunan/Konstruksi yang merupakan pembakuan harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
6.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis kegiatan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.Mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis;
b.Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan pengendalian angaran yag efisien dan ekonomis; dan
c.Sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. «/(a

BAB III

PENETAPAN ASB DAN HSPK KABAG KIKUM

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan ASB dan HSPK di Daerah.
(2)Penetapan ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HSPK

Pasal 5

(1)ASB merupakan alat ukur kewajaran suatu belanja pada aktivitas/kegiatan.
(2)ASB digunakan dengan tujuan penyusunan Rencana Keija Anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Pasal 6

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
(2)Formulasi ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sistem informasi pemerintahan daerah bersamaan dengan standar harga satuan untuk mempermudah penggunaan.
(3)Jika suatu aktivitas/kegiatan belum ada dalam formulasi ASB, maka penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Formulasi ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Bupati dapat melakukan perubahan ASB di Daerah.
(2)Perubahan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal aktivitas/kegiatan berubah/belum ada dalam formulasi ASB, maka penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Perubahan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. * ^ y l ■V* -K0

Pasal 8

(1)HSPK merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan.
(2)HSPK digunakan dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efesien, ekonomis dan akuntabel.

Pasal 9

(1)HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
(2)Formulasi HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sistem informasi pemerintahan daerah bersamaan dengan standar harga satuan untuk mempermudah penggunaan.
(3)Jika harga komponen kegiatan fisik/non fisik belum ada dalam analisa HSPK, maka penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Formulasi HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)HSPK dapat dilakukan perubahan apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa yang melebihi standar harga yang telah ditetapkan dan terjadinya perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.
(2)Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian dengan harga pasar pada saat itu.
(3)Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.