DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. 2. 3. PARAFXGCFOr » — ■ - ii f -- KABAG HUXUM ! AN Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan NegarafLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaraiJ* Negara Republik Indonesia Nomor 4400); * Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sevagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); ______PARAFSKPD PE3VIRAKARSA ESELONIV I ESELON III ! ESFi

10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan enteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM 2.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Barito Kuala. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. SALT'D pe: ESELON IV DSELON III * PARAF KOORDIi KABAG HUKUM
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
9.Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
10.Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
11.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
12.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
13.Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
14.Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15.Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
16.Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
17.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
18.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

(1)Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

Jenis aset desa terdiri atas :

a.Kekayaan asli desa;
b.Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
c.Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
d.Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
e.Hasil kerja sama desa; dan
f.Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2)Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
1. a.tanah kas desa;
2. b.pasar desa;
3. c.pasar hewan;
4. d.tambatan perahu;
5. e.bangunan desa;
6. f.pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
7. g.pelelangan hasil pertanian;
8. h.hutan milik desa;
9. i.mata air milik desa;
10. j.pemandian umum; dan
11. k.Iain-lain kekayaan asli desa.
(3)Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditatausahakan sejak diperolehnya aset desa;
(4)Status kepemilikan, status penggunaan atau status pemanfaatan aset desa yang barn diperoleh ditetapkan sesuai jenis pengelolaannya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diperoleh atau diakui.

Pasal 3

(1)Perolehan Aset desa dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, selain tanah dan bangunan terlebih dahulu dibuatkan berita acara hibah dan sumbangan atau sejenisnya;
(2)Perolehan Aset Desa dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa tanah dan/atau bangunan, terlebih dahulu Kepala Desa membentuk Panitia Penerima Hibah dan Sumbangan;
(3)Panitia Penerima Hibah dan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. a.ketua dijabat oleh Sekretaris Desa;
2. b.sekretaris dijabat oleh Kaur Umum dan Tata Usaha;dan
3. c.anggota dijabat oleh 3 (tiga) orang yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
(4)Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
1. a.meneliti barang yang akan diterima;
2. b.meneliti administrasi Kepemilikan dan dokumen berupa surat-surat yang berkaitan dengan barang yang akan diterima; dan
3. c.melaporkan kepada Kepala Desa.
(5)Laporan panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c berisi hasil analisis terhadap barang yang akan diterima;
(6)Berdasarkan laporan dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa mengambil Keputusan untuk menerima atau menolak barang yang berasal dari hibah dan sumbangan yang berupa tanah dan/atau bangunan. PARAF KOCRE IN - SI KABAG HUKUM

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.transparansi dan keterbukaan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

Pasal 5

(1)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa yang selanjutnya disebut pengelola aset desa.
(2)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
2. b.menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset desa;
3. c.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
4. d.menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
5. e.mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
7. g.menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
(3)Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
(4)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaan pengelolaan aset desa kepada Perangkat Desa.
(5)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
1. a.Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
2. b.Unsur Perangkat Desa sebagai pengurus aset desa.
(6)Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan. (i)

Pasal 6

Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:

a.meneliti rencana kebutuhan aset desa;
b.meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;
c.mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; ESELONI I
d.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan
e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

(2)Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
2. b.mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. c.melakukan inventarisasi aset desa;
4. d.mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
(3)Aset desa hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1)Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
(2)Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
(3)Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
(5)Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun.

Pasal 8

Pengelolaan aset Desa meliputi :

a.perencanaan;
b.pengadaan;
c.penggunaan;
d.pemanfaatan;
e.pengamanan;
f.pemeliharaan;
g.penghapusan;
h.pemindahtanganan;
i.penatausahaan;
j.pelaporan;
k.penilaian;
l.pembinaan;
m.pengawasan; dan
n.Pengendalian.

Pasal 9

(1)Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. PARAF KOOi KAEAGHUKU
(2)Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada dan kebutuhan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1)Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.Efisien;
2. b.Efektif;
3. c.Transparan dan terbuka;
4. d.Bersaing;
5. e.adil/tidak diskriminatif; dan
6. f.akuntabel.
(4)Pengadaan barang/jasa di desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.
(3)Pengadaan Aset Desa berupa tanah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, kemampuan keuangan desa, dan bermanfaat untuk peningkatan pendapatan desa atau bermanfaat untuk kepentingan umum masyarakat setempat.
(4)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa di desa.
(5)Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan tanah di desa.

Pasal 11

Penetapan Status kepemilikan aset desa yang diperoleh dari Daftar Hasil Pengadaan ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pengadaan

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan enteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM 2.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Barito Kuala. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. SALT'D pe: ESELON IV DSELON III * PARAF KOORDIi KABAG HUKUM
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
9.Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
10.Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
11.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
12.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
13.Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
14.Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15.Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
16.Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
17.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
18.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

(1)Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

Jenis aset desa terdiri atas :

a.Kekayaan asli desa;
b.Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
c.Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
d.Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
e.Hasil kerja sama desa; dan
f.Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2)Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
1. a.tanah kas desa;
2. b.pasar desa;
3. c.pasar hewan;
4. d.tambatan perahu;
5. e.bangunan desa;
6. f.pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
7. g.pelelangan hasil pertanian;
8. h.hutan milik desa;
9. i.mata air milik desa;
10. j.pemandian umum; dan
11. k.Iain-lain kekayaan asli desa.
(3)Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditatausahakan sejak diperolehnya aset desa;
(4)Status kepemilikan, status penggunaan atau status pemanfaatan aset desa yang barn diperoleh ditetapkan sesuai jenis pengelolaannya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diperoleh atau diakui.

Pasal 3

(1)Perolehan Aset desa dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, selain tanah dan bangunan terlebih dahulu dibuatkan berita acara hibah dan sumbangan atau sejenisnya;
(2)Perolehan Aset Desa dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa tanah dan/atau bangunan, terlebih dahulu Kepala Desa membentuk Panitia Penerima Hibah dan Sumbangan;
(3)Panitia Penerima Hibah dan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. a.ketua dijabat oleh Sekretaris Desa;
2. b.sekretaris dijabat oleh Kaur Umum dan Tata Usaha;dan
3. c.anggota dijabat oleh 3 (tiga) orang yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
(4)Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
1. a.meneliti barang yang akan diterima;
2. b.meneliti administrasi Kepemilikan dan dokumen berupa surat-surat yang berkaitan dengan barang yang akan diterima; dan
3. c.melaporkan kepada Kepala Desa.
(5)Laporan panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c berisi hasil analisis terhadap barang yang akan diterima;
(6)Berdasarkan laporan dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa mengambil Keputusan untuk menerima atau menolak barang yang berasal dari hibah dan sumbangan yang berupa tanah dan/atau bangunan. PARAF KOCRE IN - SI KABAG HUKUM

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.transparansi dan keterbukaan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

Pasal 5

(1)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa yang selanjutnya disebut pengelola aset desa.
(2)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
2. b.menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset desa;
3. c.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
4. d.menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
5. e.mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
7. g.menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
(3)Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
(4)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaan pengelolaan aset desa kepada Perangkat Desa.
(5)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
1. a.Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
2. b.Unsur Perangkat Desa sebagai pengurus aset desa.
(6)Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan. (i)

Pasal 6

Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:

a.meneliti rencana kebutuhan aset desa;
b.meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;
c.mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; ESELONI I
d.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan
e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

(2)Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
2. b.mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. c.melakukan inventarisasi aset desa;
4. d.mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
(3)Aset desa hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1)Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
(2)Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
(3)Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
(5)Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun.

Pasal 8

Pengelolaan aset Desa meliputi :

a.perencanaan;
b.pengadaan;
c.penggunaan;
d.pemanfaatan;
e.pengamanan;
f.pemeliharaan;
g.penghapusan;
h.pemindahtanganan;
i.penatausahaan;
j.pelaporan;
k.penilaian;
l.pembinaan;
m.pengawasan; dan
n.Pengendalian.

Pasal 9

(1)Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. PARAF KOOi KAEAGHUKU
(2)Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada dan kebutuhan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1)Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.Efisien;
2. b.Efektif;
3. c.Transparan dan terbuka;
4. d.Bersaing;
5. e.adil/tidak diskriminatif; dan
6. f.akuntabel.
(4)Pengadaan barang/jasa di desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.
(3)Pengadaan Aset Desa berupa tanah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, kemampuan keuangan desa, dan bermanfaat untuk peningkatan pendapatan desa atau bermanfaat untuk kepentingan umum masyarakat setempat.
(4)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa di desa.
(5)Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan tanah di desa.

Pasal 11

Penetapan Status kepemilikan aset desa yang diperoleh dari Daftar Hasil Pengadaan ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pengadaan