DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) l 5. 6. 7. 8. 9. 10. PAKAF KOORDL'ASI KABAG KUKUM sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); ( I 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 546); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);

20.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 13). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM 1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Barito Kuala. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Kabupaten Barito Kuala. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Sekretariat, Bidang, dan Sub Bagian Badan adalah Sekretariat, Bidang, dan Sub Bagian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PAR/ F KOC KABAG HUKUM SI i •*

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Badan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, pembinaan invensi dan inovasi daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Riset dan Inovasi Daerah;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Riset dan Inovasi Daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Riset dan Inovasi Daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Riset dan Inovasi daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset dan Inovasi Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah;
2. b.menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset dan Inovasi Daerah;
3. c.mengoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset Inovasi Daerah, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan;
(4)
1. d.melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Badan;
2. e.mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset dan Inovasi Daerah, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3. f.menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. g.mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset dan Inovasi Daerah;
5. h.mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Badan;
6. i.melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kineija setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Badan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
7. j.menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban Kepala Badan dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset dan Inovasi Daerah;
8. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
9. a.Sekretariat;
10. b.Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. c.Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
12. d.Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
13. e.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
14. f.Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan perencanaan, keuangan dan aset serta umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya; JRDISASI !
(3)
(3)
1. d.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. e.pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
3. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
4. a.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Badan;
5. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
6. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
7. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
8. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan asset Badan;
9. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
10. g.Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikanpengelolaan administrasi kepegawaian;
11. h.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
12. i.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
13. j.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
14. k.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. Sekretariat Badan terdiri atas :
15. a.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
16. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 4

(1)Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan perencanaan, keuangan dan aset Badan.
(2)Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. b.melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
3. c.melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; fa
4. d.melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
5. e.melaksanakan urusan gaji pegawai;
6. f.melaksanakan administrasi keuangan;
7. g.melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan kas dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
10. j.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
11. k.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan umum dan kepegawaian pada Badan. Sub bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a.melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c.melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d.melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e.melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
f.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g.melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
h.melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i.melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j.melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
k.melaksanakan penyiapanbahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
l.melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
m.melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
o.melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan bidang perencanaan pembangunan daerah.
(2)Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. a.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanismc pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
3. c.melakukan fasilitasi dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. d.mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
5. e.menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
6. f.mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; OCRjii-.iiSI
7. g.menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. i.menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. k.melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Bidang Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian sesuai kebijakan dan petunjuk operasional, menetapkan standar operasional kegiatan, operasional pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian berupa koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
(2)Bidang Evaluasi dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pengendalian;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. a.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Bidang Evaluasi dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1 (mempunyai uraian tugas:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian meliputi kegiatan monitoring, evaluasi terhadap realisasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; melakukan rapat evaluasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2. b.menyajikan rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) evaluasi dan pengendalian;
3. c.melaksanakan operasionalisasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian meliputi kegiatan monitoring, evaluasi terhadap realisasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; melakukan rapat evaluasi dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. d.mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap realisasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; melakukan rapat evaluasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. e.menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang Evaluasi dan Pengendalian;
6. f.menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban pelaksanaan bidang Evaluasi dan Pengendalian; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
(2)Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang riset dan inovasi daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang riset dan inovasi daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang riset dan inovasi daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang riset dan inovasi daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
1. a.menyusun rencana kerja bidang riset dan inovasi; b. c. d. e. f. g- h. i. j- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah; melaksanakan fasilitasi dan pembinaan riset dan inovasi; melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkajian peraturan daerah; melaksanakan fasilitasi invensi dan pengembangan inovasi dan teknologi; melaksanakan pembangunan, dan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; melakukan pembinaan dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual daerah; melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah; menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah; menyusun laporkan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah; dan melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 57 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 17 Juni 2025 Diundangkan di Marabahan pada tanggal 17 Juni 2025 . S£KK£TARJS DAERAH KUALA, NOOR BERITA'dABRAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 28

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

20.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 13). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM 1.

Pasal 1

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Badan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, pembinaan invensi dan inovasi daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Riset dan Inovasi Daerah;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Riset dan Inovasi Daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Riset dan Inovasi Daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Riset dan Inovasi daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset dan Inovasi Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah;
2. b.menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset dan Inovasi Daerah;
3. c.mengoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset Inovasi Daerah, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan;
(4)
1. d.melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Badan;
2. e.mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset dan Inovasi Daerah, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3. f.menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. g.mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset dan Inovasi Daerah;
5. h.mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Badan;
6. i.melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kineija setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Badan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
7. j.menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban Kepala Badan dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Riset dan Inovasi Daerah;
8. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
9. a.Sekretariat;
10. b.Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. c.Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
12. d.Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
13. e.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
14. f.Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan perencanaan, keuangan dan aset serta umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya; JRDISASI !
(3)
(3)
1. d.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. e.pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
3. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
4. a.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Badan;
5. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
6. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
7. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
8. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan asset Badan;
9. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
10. g.Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikanpengelolaan administrasi kepegawaian;
11. h.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
12. i.menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
13. j.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
14. k.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. Sekretariat Badan terdiri atas :
15. a.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
16. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 4

(1)Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan perencanaan, keuangan dan aset Badan.
(2)Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. b.melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
3. c.melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; fa
4. d.melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
5. e.melaksanakan urusan gaji pegawai;
6. f.melaksanakan administrasi keuangan;
7. g.melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan kas dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
10. j.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
11. k.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

a.melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c.melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d.melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e.melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
f.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g.melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
h.melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i.melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j.melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
k.melaksanakan penyiapanbahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
l.melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
m.melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
o.melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan bidang perencanaan pembangunan daerah.
(2)Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. a.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanismc pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
3. c.melakukan fasilitasi dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. d.mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
5. e.menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
6. f.mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; OCRjii-.iiSI
7. g.menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. i.menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. k.melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Bidang Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyusun dan menetapkan rencana program dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian sesuai kebijakan dan petunjuk operasional, menetapkan standar operasional kegiatan, operasional pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian berupa koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
(2)Bidang Evaluasi dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pengendalian;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. a.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Bidang Evaluasi dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1 (mempunyai uraian tugas:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian meliputi kegiatan monitoring, evaluasi terhadap realisasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; melakukan rapat evaluasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2. b.menyajikan rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) evaluasi dan pengendalian;
3. c.melaksanakan operasionalisasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian meliputi kegiatan monitoring, evaluasi terhadap realisasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; melakukan rapat evaluasi dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. d.mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap realisasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; melakukan rapat evaluasi perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. e.menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang Evaluasi dan Pengendalian;
6. f.menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban pelaksanaan bidang Evaluasi dan Pengendalian; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
(2)Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang riset dan inovasi daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang riset dan inovasi daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang riset dan inovasi daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang riset dan inovasi daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
1. a.menyusun rencana kerja bidang riset dan inovasi; b. c. d. e. f. g- h. i. j- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah; melaksanakan fasilitasi dan pembinaan riset dan inovasi; melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkajian peraturan daerah; melaksanakan fasilitasi invensi dan pengembangan inovasi dan teknologi; melaksanakan pembangunan, dan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; melakukan pembinaan dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual daerah; melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah; menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah; menyusun laporkan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah; dan melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.