DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Desa; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ' Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104); ^ Menimbang Mengingat Ay f 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sevagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahu 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102); I V- 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Unda-ng- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6623); Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tan ah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243); Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 26). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Tanah Kas Desa adalah salah satu kekayaan Desa yang merupakan bagian dari Aset Desa. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang; Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan reievan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Inventarisasi Tanah Desa adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. ^ \ ^
18.Obyek Pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai.
19.Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
20.Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah.
21.Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
22.Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
23.Pelepasan Hak Atas Tanah adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Pemerintah Desa melahii lembaga yang menangani pertanahan.
24.Penilai Pertanahan adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dan Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah.
25.Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara
26.Penilai Pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, hak dan kewajiban secara penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian.
27.Panitia pengadaan Tanah Desa adalah panitia pelaksana pengadaan Tanah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
28.Tim Analisa adalah tim yang memberikan pertimbangan pengadaan tanah desa dari Unsur Kecamatan, SKPD teknis terkait, Kantor Pertanahan, dan Kejaksanaan Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
29.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala
30.Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala
31.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengadaan Tanah Desa dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kcmanusiaan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.kepastian;
e.keterbukaan;
f.kesepakatan;
g.keikutsertaan;
h.kesejahteraan;
i.keberlanjutan;dan
j.keselarasan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam proses pengadaan tanah Desa.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan, Kesejahteraan, Kemakmuran Pemerintah Desa serta Masyarakat dengan tetap menjamin kepastian hukum. i'v.LL'il'j

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.penyelenggaraan pengadaan tanah untuk keperluan Desa.
b.Pendanaan.
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN DESA

Pasal 5

(1)Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pengadaan Tanah Desa yang luasannya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
(2)Pengadaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara langsung oleh Desa dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati;
(3)Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Tanah Desa diperkirakan akan mendapat penolakan dari masyarakat dan lokasi Pengadaan Tanah tidak memungkinkan untuk dipindah maka pelaksanan pengadaan tanah dilakukan dengan penetapan lokasi dan menggunakan tahapan pengadaan tanah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. /¥
(4)Pengadaan Tanah Desa diutamakan berlokasi di wilayah administratif desa setempat, apabila lokasi tanah desa di desa setempat tidak tersedia dapat berlokasi di desa lain di satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 6

Pengadaan Tanah Desa diselenggarakan melalui tahapan :

a.Percncanaan;
b.Persiapan;dan
c.Pelaksanaan.

Pasal 7

(1)Perencanaan pengadaan Tanah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa;
(2)Pemerintah Desa menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditandatangai oleh Kepala Desa;
(3)Pemerintah Desa mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Bupati melalui Camat dilampiri dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Desa dan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kejaksaan Negeri.
(4)Bupati membentuk Tim Analisa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang terdiri atas :
1. a.Perangkat Daerah teknis terkait;
2. b.Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala; dan
3. c.Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala, untuk memeriksa dokumen perencanaan pengadaan tanah dan memberikan pertimbangan untuk kemudian dijadikan bahan penolakan atau persetujuan permohonsn pengadaan tanah dari Pemerintah Desa.
(5)Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pengadaan tanah dari Pemerintah Desa secara tertulis dan ditembuskan kepada Camat.
(6)Pemerintah Desa mengajukan permohonan pendampingan pengadaan tanah kepada Kejaksaan Negeri.
(7)Tim Analisa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Untuk dirumuskan norma untuk melaksanakan tahapan kegiatan persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Desa dengan nilai pengadaaan tanah di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diselenggarakan melalui :

a.sosialisasi pengadaan tanah desa;
b.inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
c.penilaian Ganti Kerugian dilaksanakan oleh Penilai;
d.musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian;dan
e.pemberian Ganti Kerugian. Pelaksanaan pengadaan Tanah Desa dengan nilai pengadaan tanah mulai dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Mem bentuk Panitia Pengadaan Tanah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
b.Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Musyawarah Desa.
c.Susunan Panitia Pengadaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari :
1. 1.ketua;
2. 2.wakil ketua;
3. 3.sekretaris;dan
4. 4.anggota.
d.Panitia pengadaan sebagaimana huruf a berjumlah gasal, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang paling banyak 11 (Sebelas) orang, terdiri dari :
1. 1.unsur perangkat desa;
2. 2.unsur lembaga kemasyarakatan desa;dan
3. 3.unsur tokoh Masyarakat. Panitia Pengadaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
a.melakukan sosialisasi pengadaan tanah desa melalui musyawarah desa;
b.melaksanakan survey untuk penentuan dan kelayakan lokasi sesuai perencanaan maupun pemanfaatan tanah yang dituangkan dalam berita acara;
c.melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah untuk mengetahui status kepemilikan tanah;
d.konsultasi dan koordinasi dengan Kan tor Badan Pertanahan Nasional/Agraria Kabupaten untuk memastikan status kepemilikan, status penguasaan dan dokumen pendukung pertanahan lainnya;
e.melaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan atau yang diberi kuasa;
f.mengusulkan kepada Kepala Desa penilai harga besaran ganti rugi pada Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang memiliki lisensi penilai pertanahan;
g.melaksanakan musyawarah untuk kesepakatan persetujuan dengan pemilik tanah atas harga yang sudah ditetapkan oleh Penilai; ^ \ ^

(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
1. h.membuat hasil kesimpulan pemberian ganti kerugian dan membuat berita acara yang dilaporkan kepada kepala desa;
2. i.membuat surat pengajuan kepada kepala desa untuk dilakukan pembayaran pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah;
3. j.menyiapkan administrasi pelepasan hak atas tanah dan berita acara pelepasan hak obyek pengadaan tanah;dan
4. k.melaporkan hasil pengadaan tanah desa kepada kepala desa yang dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa menetapkan Penilai harga ganti rugi pengadaan tanah dari penilai pemerintah atau penilai publik yang memiliki lisensi penilai Pertanahan. Dalam menyiapkan pengadaan Tanah Desa, Panitia Pengadaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling kurang melakukan kegiatan :
1. a.membuat agenda rapat pelaksanaan;
2. b.membuat renrana kerja dan jadwal kegiatan;
3. c.menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar desa di dalam pelaksanaan;
4. d.menyiapkan administrasi yang diperlukan;dan
5. e.membuat dokumen hasil rapat.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Desa; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ' Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104); ^ Menimbang Mengingat Ay f 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sevagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahu 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102); I V- 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Unda-ng- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6623); Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tan ah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243); Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 26). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Tanah Kas Desa adalah salah satu kekayaan Desa yang merupakan bagian dari Aset Desa. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang; Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan reievan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Inventarisasi Tanah Desa adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. ^ \ ^
18.Obyek Pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai.
19.Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
20.Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah.
21.Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
22.Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
23.Pelepasan Hak Atas Tanah adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Pemerintah Desa melahii lembaga yang menangani pertanahan.
24.Penilai Pertanahan adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dan Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah.
25.Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara
26.Penilai Pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, hak dan kewajiban secara penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian.
27.Panitia pengadaan Tanah Desa adalah panitia pelaksana pengadaan Tanah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
28.Tim Analisa adalah tim yang memberikan pertimbangan pengadaan tanah desa dari Unsur Kecamatan, SKPD teknis terkait, Kantor Pertanahan, dan Kejaksanaan Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
29.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala
30.Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala
31.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengadaan Tanah Desa dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kcmanusiaan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.kepastian;
e.keterbukaan;
f.kesepakatan;
g.keikutsertaan;
h.kesejahteraan;
i.keberlanjutan;dan
j.keselarasan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam proses pengadaan tanah Desa.

Pasal 4

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.penyelenggaraan pengadaan tanah untuk keperluan Desa.
b.Pendanaan.
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN DESA

Pasal 5

(1)Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pengadaan Tanah Desa yang luasannya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
(2)Pengadaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara langsung oleh Desa dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati;
(3)Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Tanah Desa diperkirakan akan mendapat penolakan dari masyarakat dan lokasi Pengadaan Tanah tidak memungkinkan untuk dipindah maka pelaksanan pengadaan tanah dilakukan dengan penetapan lokasi dan menggunakan tahapan pengadaan tanah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. /¥
(4)Pengadaan Tanah Desa diutamakan berlokasi di wilayah administratif desa setempat, apabila lokasi tanah desa di desa setempat tidak tersedia dapat berlokasi di desa lain di satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 6

Pengadaan Tanah Desa diselenggarakan melalui tahapan :

a.Percncanaan;
b.Persiapan;dan
c.Pelaksanaan.

Pasal 7

(1)Perencanaan pengadaan Tanah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa;
(2)Pemerintah Desa menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditandatangai oleh Kepala Desa;
(3)Pemerintah Desa mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Bupati melalui Camat dilampiri dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Desa dan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kejaksaan Negeri.
(4)Bupati membentuk Tim Analisa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang terdiri atas :
1. a.Perangkat Daerah teknis terkait;
2. b.Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala; dan
3. c.Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala, untuk memeriksa dokumen perencanaan pengadaan tanah dan memberikan pertimbangan untuk kemudian dijadikan bahan penolakan atau persetujuan permohonsn pengadaan tanah dari Pemerintah Desa.
(5)Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pengadaan tanah dari Pemerintah Desa secara tertulis dan ditembuskan kepada Camat.
(6)Pemerintah Desa mengajukan permohonan pendampingan pengadaan tanah kepada Kejaksaan Negeri.
(7)Tim Analisa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Untuk dirumuskan norma untuk melaksanakan tahapan kegiatan persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Desa dengan nilai pengadaaan tanah di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diselenggarakan melalui :

a.sosialisasi pengadaan tanah desa;
b.inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
c.penilaian Ganti Kerugian dilaksanakan oleh Penilai;
d.musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian;dan
e.pemberian Ganti Kerugian. Pelaksanaan pengadaan Tanah Desa dengan nilai pengadaan tanah mulai dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Mem bentuk Panitia Pengadaan Tanah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
b.Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Musyawarah Desa.
c.Susunan Panitia Pengadaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari :
1. 1.ketua;
2. 2.wakil ketua;
3. 3.sekretaris;dan
4. 4.anggota.
d.Panitia pengadaan sebagaimana huruf a berjumlah gasal, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang paling banyak 11 (Sebelas) orang, terdiri dari :
1. 1.unsur perangkat desa;
2. 2.unsur lembaga kemasyarakatan desa;dan
3. 3.unsur tokoh Masyarakat. Panitia Pengadaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
a.melakukan sosialisasi pengadaan tanah desa melalui musyawarah desa;
b.melaksanakan survey untuk penentuan dan kelayakan lokasi sesuai perencanaan maupun pemanfaatan tanah yang dituangkan dalam berita acara;
c.melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah untuk mengetahui status kepemilikan tanah;
d.konsultasi dan koordinasi dengan Kan tor Badan Pertanahan Nasional/Agraria Kabupaten untuk memastikan status kepemilikan, status penguasaan dan dokumen pendukung pertanahan lainnya;
e.melaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan atau yang diberi kuasa;
f.mengusulkan kepada Kepala Desa penilai harga besaran ganti rugi pada Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang memiliki lisensi penilai pertanahan;
g.melaksanakan musyawarah untuk kesepakatan persetujuan dengan pemilik tanah atas harga yang sudah ditetapkan oleh Penilai; ^ \ ^

(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
1. h.membuat hasil kesimpulan pemberian ganti kerugian dan membuat berita acara yang dilaporkan kepada kepala desa;
2. i.membuat surat pengajuan kepada kepala desa untuk dilakukan pembayaran pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah;
3. j.menyiapkan administrasi pelepasan hak atas tanah dan berita acara pelepasan hak obyek pengadaan tanah;dan
4. k.melaporkan hasil pengadaan tanah desa kepada kepala desa yang dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa menetapkan Penilai harga ganti rugi pengadaan tanah dari penilai pemerintah atau penilai publik yang memiliki lisensi penilai Pertanahan. Dalam menyiapkan pengadaan Tanah Desa, Panitia Pengadaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling kurang melakukan kegiatan :
1. a.membuat agenda rapat pelaksanaan;
2. b.membuat renrana kerja dan jadwal kegiatan;
3. c.menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar desa di dalam pelaksanaan;
4. d.menyiapkan administrasi yang diperlukan;dan
5. e.membuat dokumen hasil rapat.