DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi pelayanan dan pembangunan serta informasi lainnya kepada masyarakat melalui media penayangan videotron milik Pemerintah Daerah;
c.bahwa pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, Promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Videotron perlu adanya pedoman dalam pengaturan pengelolaan videotron;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Videotron Milik Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inddnesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019* ** Nomor 157); >1 \ / \ ?
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umun terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Videotron/Megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika.
8.Materi reklame videotron adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame videotron.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan videotron milik Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, ketertiban dan pemanfaatan dalam pengelolaan videotron milik Pemerintah Daerah.
(1)
(2)

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME VIDEOTRON

Pasal 3

Objek pengeloaan videotron adalah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta layanan iklan. Subjek pengelolaan videotron adalah :

a.Pemerintah Daerah;
b.Instansi vertical/Pemerintah Pusat;
c.BUMN;
d.Swasta;
e.Masyarakat.

BAB IV

PERSYARATAN TAYANG

Pasal 4

Materi tayang videotron adalah berupa sport informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari suatu instansi pemerintahan, swasta/masyarakat. Penayangan materi videotron dilakukan setelah mendapat persetujuan TIM Pengelolaan Videotron. Materi tayang videotron sebagaiman dimaksud ayat (1) dalam bentuk siap tayang dengan menggunakan format file Video MPEG, AVI atau MP4. Penayangan materi videotron dilakukan setelah mendapat persetujuan TIM Pengelolaan Videotron. Informasi dan iklan layanan public yang ditayangkan tidak boleh melanggar :

a.Kalimat/gambar yang menjerumus pada penghinaan atau sara;
b.Memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
c.Kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis;
d.Hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dilarang untuk ditampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang yang merokok dan lain sebagainya. \

BAB V

BESARAN HARGA SPORT PENAYANGAN

Pasal 5

Seluruh penggunaan spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron dikenakan retribusi pemakaian videotron, kecuali :

a.Tayangan yang ditampilkan adalah kegiatan Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pada kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
b.Tayangan kegiatan pelayanan masyarakat pada Perangkat Daerah pengelola videotron. Besaran retribusi pemakaian videotron untuk informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan durasi tayang pemasangan spot informasi dan iklan layanan public videotron adalah paling lama 2 (dua) menit dan alokasi pemanfaatan waktu tayang dalam 1 hari, dengan rincian sebagai berikut :
a.Waktu tayang pagi : 07.00 - 11.00 WITA;
b.Waktu tayang siang : 11.00 - 16.00 WITA
c.Waktu tayang sore/malam : 16.00 - 23.00 WITA. Semua penerimaan sewa spot informasi dan layanan iklan merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

TIM VIDEOTRON

Pasal 6

Pengelolaan Reklame Videotron dilakukan oleh Perangkat Daerah penyelenggara reklame videotron. Dalam pelaksaan penyelenggaraan reklame videotron, Bupati membentuk Tim Penyelenggaraan Reklame Videotron. Tim Penyelenggaraan Reklame Videotron dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PROSEDUR SEWA SPOT VIDEOTRON

Pasal 7

Permohonan sewa spot videotron diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara videotron. Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi informasi antara lain :

a.Identitas pemohon;
b.Jenis informasi atau iklan yang akan ditayangkan;
c.Lama/durasi penayangan. Permohonan disertai dengan Flasdisk atau media simpan lainnya. Materi tayang videotron dibuat dengan menggunakan format Digital Video.

(5)Membayar sewa spot videotron melalui Bendahara penerimaan atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(6)Melakukan penandatanganan perjanjian sewa pemanfaatan hak tayang informasi pada videotron.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala. Ditetapkan di Marabahan pada-tanggal 8 Juli 2025 H.BAHRUL ILMI Diundangkan di Marabahan pada tanggal 8 Juli 2025 — 'f*J jDARRAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 33

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi pelayanan dan pembangunan serta informasi lainnya kepada masyarakat melalui media penayangan videotron milik Pemerintah Daerah;
c.bahwa pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, Promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Videotron perlu adanya pedoman dalam pengaturan pengelolaan videotron;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Videotron Milik Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inddnesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019* ** Nomor 157); >1 \ / \ ?
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umun terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Videotron/Megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika.
8.Materi reklame videotron adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame videotron.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan videotron milik Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, ketertiban dan pemanfaatan dalam pengelolaan videotron milik Pemerintah Daerah.
(1)
(2)

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME VIDEOTRON

Pasal 3

a.Pemerintah Daerah;
b.Instansi vertical/Pemerintah Pusat;
c.BUMN;
d.Swasta;
e.Masyarakat.

BAB IV

PERSYARATAN TAYANG

Pasal 4

a.Kalimat/gambar yang menjerumus pada penghinaan atau sara;
b.Memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
c.Kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis;
d.Hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dilarang untuk ditampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang yang merokok dan lain sebagainya. \

BAB V

BESARAN HARGA SPORT PENAYANGAN

Pasal 5

Seluruh penggunaan spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron dikenakan retribusi pemakaian videotron, kecuali :

a.Tayangan yang ditampilkan adalah kegiatan Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pada kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
b.Tayangan kegiatan pelayanan masyarakat pada Perangkat Daerah pengelola videotron. Besaran retribusi pemakaian videotron untuk informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan durasi tayang pemasangan spot informasi dan iklan layanan public videotron adalah paling lama 2 (dua) menit dan alokasi pemanfaatan waktu tayang dalam 1 hari, dengan rincian sebagai berikut :
a.Waktu tayang pagi : 07.00 - 11.00 WITA;
b.Waktu tayang siang : 11.00 - 16.00 WITA
c.Waktu tayang sore/malam : 16.00 - 23.00 WITA. Semua penerimaan sewa spot informasi dan layanan iklan merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

TIM VIDEOTRON

Pasal 6

BAB VII

PROSEDUR SEWA SPOT VIDEOTRON

Pasal 7

Permohonan sewa spot videotron diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara videotron. Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi informasi antara lain :

a.Identitas pemohon;
b.Jenis informasi atau iklan yang akan ditayangkan;
c.Lama/durasi penayangan. Permohonan disertai dengan Flasdisk atau media simpan lainnya. Materi tayang videotron dibuat dengan menggunakan format Digital Video.

(5)Membayar sewa spot videotron melalui Bendahara penerimaan atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(6)Melakukan penandatanganan perjanjian sewa pemanfaatan hak tayang informasi pada videotron.

BAB VIII