DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Barito Kuala ini memuat tentang Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ketentuan Pinjaman; Prosedur Permintaan; Prosedur Penyaluran Pinjaman Dana; Objek Penyaluran Pinjaman Dana; Pengembalian Dana Pinjaman; Penagihan Pengembalian Pinjaman; Wilayah Penyaluran; Pengawasan dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kabupaten Barito Kuala secara agraris sebagian besar masyarakatnya hidup dan bekerja dibidang pertanian, maka untuk meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan perlu kiranya meningkatkan produksi pertanian yang maju dan bersaing tinggi untuk menuju kemandirian daerah;
b.bahwa sebagai upaya mengoptimalkan guna meningkatkan hasil pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala memberikan pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan mengenai pinjaman dana tanpa bunga kepada petani di daerah ;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. 5. 6. 7. 8. 9. PARAF KOORDINASI XABAG HUKUM A Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | PARAF KOORDINASI j KA3AG HUKUM A j Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 TAhun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8). 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | PARAF KOORDINASI j KA3AG HUKUM A j MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PINJAMAN DANA TANPA BUNGA UNTUK PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. PARAF KCORDINASI KABAC- HUKUM Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala; Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom; Bupati adalah Bupati Barito Kuala; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala; Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaaten Barito Kuala; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala; Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi petani; Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorangan atau Badan hukum Koperasi, selaku peminjam dana pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi, yang bertanggungjawab atas dana yang diinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk yang selanjutnya disingkat RKPP adalah merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian berupa pupuk; Petani adalah warga negara indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tanidi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunanan, dan/atau peternakan. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani/Petemak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat SIMLUHTAN merupakan basis data petani berdasarkan nomor induk kependudukan; PA RAF SKPI) PL ESELON IV ESrtjLON III

14.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya di sebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekeijasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pinjaman Dana tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan, tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Daerah.

BAB III

KETENTUAN PINJAMAN

Pasal 4

(1)Pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan atau Gapoktan.
(2)Prioritas utama adalah bagi petani yang kurang mampu dengan luasan maksimal lahan 2 (dua) hektar.
(3)Besarnya pinjaman pupuk dengan ketentuan maksimal perhektar lahan untuk urea 100 kg (seratus kilogram), NPK 100 kg (seratus kilogram) dan pupuk Petroganik 100 kg (seratus kilogram).
(4)Pinjaman diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dan dikembalikan oleh peminjam paling lambat 31 Desember tahun berkenaan ke Kas Daerah.

BAB IV

PROSEDUR PERMINTAAN

Pasal 5

(1)Kelompok tani menyusun Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk (RKPP) dengan difasilitasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
(2)RKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Kelompok Tani.
(3)RKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura. PARAF KOORDINASI
(4)RKPP yang divalidasi dan diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
(5)RKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diserahkan ke Koperasi untuk ditetapkan dan disesuaikan dengan plafon skim kredit sebagai permintaan.
(6)Kelompokan tani melakukan permintaan pupuk ke kios pengecer resmi dan/atau distributor pupuk dengan dilampirkan himpunan dan/atau rekapan Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk (RKPP) dari kelompok tani dengan surat ditembuskan ke Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Barito Kuala dan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kecamatan.

BAB V

PROSEDUR PENYALURAN PINJAMAN DANA

Pasal 6

(1)Koperasi mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah.
(2)Pengajuan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi yang menyalurkannya melalui Koperasi.
(3)Badan Pengelolaan Keuangan selaku bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Dana ke Rekening Koperasi penerima pinjaman berdasarkan surat perintah membayar dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(4)Koperasi melakukan perjanjian dengan kelompok Tani/Gapoktan tentang besaran pinjman pupuk bersubsidi
(5)Koperasi selanjutnya menyerahkan dana kepada Kelompok Tani / Gapoktan.

BAB VI

OBJEK PENYALURAN PINJAMAN DANA

Pasal 7

(1)Objek penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi adalah kelompok Tani;
(2)Penyaluran dana pinjaman tanpa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Koperasi yang ditunjuk;
(3)Kelompok Tani melakukan Verifikasi data untuk penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi pada setiap anggotanya dan diketahui oleh Camat sesuai dengan kedudukan dan alamat kelompok tani;
(4)Penyaluran dana pinjaman tanpa bunga diserahkan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besaran pagu pinjaman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tiap Tahun Anggaran. PA RAF

BAB VII

PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 8

(1)Pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dari kelompok tani dilakukan oleh Koperasi yang menyalurkan ke Kas Daerah melalui PT. Bank Kalsel (Perseroda) Cabang Marabahan.
(2)Bagi Koperasi penyalur yang menerima setoran pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dari ketua kelompok tani harus menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima setoran dari peminjam.

BAB VIII

PENAGIHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 9

(1)Penagihan pinjaman dilakukan oleh Koperasi kepada Petani melalui Ketua kelompok Tani.
(2)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah musim panen.
(3)Pengembalian pinjaman oleh Petani berupa uang dengan jumlah pengembalian sebesar nilai pinjaman.
(4)Penyetoran dari Koperasi ke kas daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
(5)Biaya operasional untuk Koperasi 2% sesuai dengan di DPA Diskopperindag dan dibayarkan jika realisasi penyetoran/ pengembalian mencapai 90% pada tanggal 26 Desember tahun berkenaan, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di bidang koperasi dan usaha mikro;
(6)Pada Saat penyaluran dan/atau pengembalian dana terjadinya kehilangan dan lain-lain diluar tanggung jawab Koperasi dan/atau kelompok tani setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwenang.

BAB IX

WILAYAH PENYALURAN

Pasal 10

Penerima penyaluran dana pinjaman tanpa bunga kepada kelompok tani adalah petani di Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…