DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini Memuat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuala, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kedudukan Perangkat Daerah; Tugas, Fungsi dan Sususnan Organisasi; Jabatan Fungsional; Staf Ahli; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. 2. PARAF K00RD1NASI KABAG HUKUM A Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ^ Vv® ------- paraf skpd pemrakarsa_____ \ \ Esr.LON IV ESELON in eselon_ii 1 - 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PARAF KOORDINASI KAEAG HUKUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); PA RAF SKP „ IV ESElESElONinJ Esr 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PARAF KOORDMASI kabag hukum Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeflkasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 546); A RAF SKPD PEMRAKARSA .1 JON III ESELONII

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala; Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;PARAF KOORDINASI 9' KABAGHUKUM k 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)PARAF KOORDINASI kabaghukum Dinas Daerah adalah adalah Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; Badan Daerah adalah Badan-Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala; Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Barito Kuala; Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah; Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

BAB II

KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. \F SKI’D PEMRAKARSA L '.LON IV ESEl|)N III ESELON II ' k 1

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrastif.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  1. 1.Bagian Pemerintahan terdiri atas Jabatan Fungsional;
  2. 2.Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Jabatan Fungsional;
  3. 3.Bagian Hukum terdiri atas Jabatan Fungsional.
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan,membawahi :
  1. 1.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Jabatan Fungsional;
  2. 2.Bagian Adminisrasi Pembangunan, terdiri atas Jabatan Fungsional;
  3. 3.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas; dan Jabatan Fungsional.
3. c.Asisten Administrasi Umum, membawahi :
  1. 1.Bagian Umum, terdiri atas : a) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. d) Jabatan Fungsional
  2. 2.Bagian Organisasi, terdiri atas Jabatan Fungsional
  3. 3.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas : a) Subbagian Protokol b) Jabatan Fungsional
(2)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan bupati ini. PARAF KOORDINASI KABAG HUKUM __________ PARAF SKPD PEMRAKARSA ISF.LON IV ESE Lfl)N III ESELON II j u l

Pasal 5

(1)Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
1. a.Bagian Umum, terdiri atas :
  1. 1.Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  3. 3.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  4. 4.Jabatan Fungsional.
2. b.Bagian Persidangan dan Hukum, terdiri atas Jabatan Fungsional;
3. c.Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
4. d.Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pern ban tuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan atas Bupati dan/ atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. PA RAF KOORDINASI
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana k’nmnsi* KABAG HUKUM JVRSA___J , i'. LllN IV I ESELON' Ill ESELON 11 1 [L l 1 & r --- .—
6. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. g.pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kabupaten terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas :
1. a.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  4. 4.Jabatan Fungsional.
2. b.Inspektur Pembantu I, terdiri atas Pejabat Fungsional ;
3. c.Inspektur Pembantu II, terdiri atas Pejabat Fungsional;
4. d.Inspektur Pembantu III, terdiri atas Pejabat Fungsional;
5. e.Inspektur Pembantu IV, terdiri atas Pejabat Fungsional;
6. f.Inspektur Khusus, terdiri atas Jabatan Fungsional; dan
7. g.Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.
(1)
(2)PAI-lAF koordinasi KAEAG HUKUM *

Pasal 9

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan fungsi :

a.Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b.Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana.
c.Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
d.Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana.
e.Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana.
f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pendidikan sesuai dengt , , , PARAF SKPD PEMRAKAK ketentuan perundang-undangan. an SA ESELON IV ESEL|)N III ESELON II L f j

Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

a.Sekretariat, terdiri atas :
1. 1.Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. 2.Subbagian Keuangan dan Aset;
3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
4. 4.Jabatan Fungsional.
b.Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas :
1. 1.Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD;
2. 2.Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Masyarakat; dan
3. 3.Jabatan Fungsional.
c.Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar,terdiri atas;
1. 1.Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
2. 2.Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; dan
3. 3.Jabatan Fungsional.
d.Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
1. 1.Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. 2.Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
3. 3.Jabatan Fungsional.
e.Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
1. 1.Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
2. 2.Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
3. 3.Jabatan Fungsional.
f.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g.Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a.Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b.Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. PARAF SKPD PEMRAKARSA
c.Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
d.Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
e.Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…