DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.278.310.529.327,00. (Satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 1 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 5
22.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan roduk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 6 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor . . . Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 Nomor );
34.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah.
3.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
4.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 7
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 8

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.278.310.529.327,00 (Satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp212.537.553.940,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain PAD yang sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.811.026.275,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.920.439.717,00 (tujuh puluh enam miliar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.306.087.948,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.811.026.275,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 9
1. a.Pajak Reklame;
2. b.Pajak Air Tanah;
3. c.Pajak Sarang Burung walet;
4. d.Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
5. e.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
6. f.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7. g.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
8. h.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
9. i.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
(2)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3)Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4)Pajak Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(5)Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.300.768.000,00 (enam belas miliar tiga ratus juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(6)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.013.984.082,00 (lima miliar tiga belas juta juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah).
(7)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp15.137.270.266,00 (lima belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam rupiah).
(8)Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.111.250.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(9)Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.663.095.164,00 (lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah).
(10)Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.809.658.763,00 (lima miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah). 10

Pasal 6

(1)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.920.439.717,00 (tujuh puluh enam miliar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum ;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. a.Retribusi Perizinan Tertentu.
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.392.958.502,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp60.848.493.782,00 (enam puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp242.140.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
3. c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
4. d.Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp2.872.324.720,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.497.481.215,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp3.074.952.915,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
2. b.Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp28.900.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. c.Retribusi Terminal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. d.Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
5. e.Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 11
6. f.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp5.869.628.300,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
7. g.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp146.500.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
8. h.Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.030.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) tetap tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
2. b.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 8

(1)Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.306.087.948,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
2. b.Jasa Giro;
3. c.Pendapatan Bunga;
4. d.Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
5. e.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
6. f.Pendapatan dari Pengembalian;
7. g.Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah; dan
8. h.Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah. 12
(2)Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah).
(3)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.562.411.736,00 (lima miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
(4)Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.182.999,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.493.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
(6)Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.537.163.000,00 (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(7)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.043.330.213,00 (tujuh miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah).
(8)Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(9)Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp886.112.769.202,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp827.777.702.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) 13
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.335.067.202,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).

Pasal 10

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp179.660.206.185,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Pendapatan Hibah; dan
2. b.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.070.105.184,00 (tiga miliar tujuh puluh juta seratus lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
(3)Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.590.101.001,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus satu ribu satu rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.388.310.529.327,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Belanja Operasi;
2. b.Belanja Modal;
3. c.Belanja Tidak Terduga; dan
4. d.Belanja Transfer.
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp988.636.940.300,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp285.689.596.577,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah). 14
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.983.992.450,00 (seratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…