Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) adalah lembaga pemerintah daerah yang dibentuk pada tahun 1959, memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan motto "DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS" yang berarti "SELAMAT SENTOSA, ADIL DAN MAKMUR SAMPAI SELAMA-LAMANYA". Signifikansi lembaga ini terletak pada perannya sebagai perwujudan aspirasi masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang mandiri dalam menata dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Barsel mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor, termasuk pengelolaan hutan hujan tropis, rawa, sungai, dan danau yang mendominasi wilayahnya. Melalui perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Daerah, pemerintah ini menyediakan beragam layanan dan program strategis untuk pembangunan ekonomi, pariwisata, pertanian, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) didirikan pada tahun 1959, merupakan perwujudan aspirasi masyarakat Kewedanaan Barito Hilir dan Barito Timur untuk otonomi daerah. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam menata dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya, dengan motto "DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS" yang berarti "SELAMAT SENTOSA, ADIL DAN MAKMUR SAMPAI SELAMA-LAMANYA" sebagai tujuan utama.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah daerah ini bertanggung jawab atas penetapan kebijakan daerah yang relevan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat, seperti pengelolaan hutan hujan tropis dan ekosistem rawa. Berbagai layanan disediakan melalui perangkat daerah, serta program-program yang meliputi pembangunan ekonomi, pariwisata, pertanian, dan pengelolaan keuangan daerah.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Intervensi utama meliputi pengembangan potensi daerah di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, serta upaya penataan wilayah untuk efektivitas pembangunan. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga ditunjukkan melalui adanya "Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah".
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkontribusi pada isu nasional melalui pengelolaan sumber daya alam yang signifikan, khususnya hutan hujan tropis dan ekosistem rawa. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh hutan dan rawa, Barsel memiliki peran penting dalam konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, sebagai salah satu daerah di Kalimantan Tengah, Barsel turut serta dalam menjaga stabilitas regional dan mendukung kebijakan pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan di luar Jawa.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk berbagai layanan publik, termasuk administrasi kependudukan seperti pengurusan dokumen identitas dan catatan sipil. Selain itu, masyarakat juga berurusan untuk perizinan, pelayanan sosial, serta menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait pelayanan publik atau kebijakan daerah. Akses informasi publik mengenai profil daerah, ekonomi, pembangunan, pariwisata, pertanian, dan perkebunan juga disediakan.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan merupakan lembaga pemerintahan daerah yang vital dalam mengelola wilayahnya dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Mandatnya mencakup penyelenggaraan otonomi daerah, diwujudkan melalui program pembangunan di berbagai sektor. Peran Barsel dalam isu nasional sangat penting, terutama dalam konservasi lingkungan, dan masyarakat berinteraksi dengan pemerintah ini untuk berbagai layanan administrasi dan publik.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas laporan keuangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.1.256.854.916.756,00 (Satu triliun dua ratus lima puluh enam milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu ribu sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025
Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Sistematika dan Fungsi RPJMD, Bab III: Pengendalian dan Evaluasi, Bab IV: Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, Bab V: Ketentuan Lain-Lain, dan Bab VI: Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB III PEMBENTUKAN UPT BAB IV STAF AHLI BAB V KEPEGAWAIAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II SUBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA; BAB III OBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA ; BAB IV PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA; BAB V PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA ; BAB VI PELAPORAN ; BAB VI PELAPORAN ; BAB VII LARANGAN ; BAB VIII PENGAWASAN; BAB IX PENDANAAN; BAB XI PENYIDIKAN; BAB XII KETENTUAN PIDANA; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN ; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 5 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN ; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV BANTUAN HUKUM LITIGASI; BAB V BANTUAN HUKUM NON LITIGASI; BAB VI PENDANAAN; BAB VII PENGAWASAN; BAB VIII LARANGAN; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB X KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 5 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BUMDES; JENIS USAHA BUM Desa ; MODAL DAN KEKAYAAN; PENGELOLAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2022
1. Penataan Desa 2. Pembentukan Desa 3. Penggabungan Dan Penghapusan Desa 4. Perubahan Status Desa 5. Nama Desa 6. Pengaturan Sarana Dan Prasarana Desa 7. Batas Wilayah Desa 8. Pendanaan 9. Pembinaan Dan Pengawasan 10. Ketentuan Penutup