DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Pengelolaan Arsip Dinamis; Bab III: Klasifikasi Arsip; Bab IV: Jadwal Retensi Arsip; Bab V: Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis; Bab VI: Unit Pengolah; Bab VII: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip dinamis, maka diperlukan pengaturan tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Menimbang Mengingat BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA BUPATI BARITO SELATAN, bahwa untuk —mendukung pencipta arsip dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan nefisien vSebagai / bentuk tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasdl'30 Peraturan| Pemerintah nomor 28 Tahun, 2012) tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor/43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah“ Daerah Kabupaten Barito Selatan “perlu -disesuaikar//dengan perkembangan peraturan perundang-andangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oteh-#/Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri guna mehdukung- implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi: bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip dinamis, maka diperlukan pengaturan tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45286);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 1), Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20t6—tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 (Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik/“Indonesia“ “Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran/“Negara| Republik Indonesia Nomor 5952), | Undang-Undang /Nomor,s14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun:2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomors:25 /Tahun 2009 tentang Pelayanan, “Publik .//(Lembaran Negara Republik Indonesia “Tahun'2009-,/Nomor 112, Tambahan Lembaran,/Negara-RepublikAndonesia Nomor 5038), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45286), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5.Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
6.Arsip Dinamis adalah adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 10. 11. Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7), MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN # BUPATI ”/ TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud:dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten BaritojSelatan. Pemerintah Daerah adalah Bupatidan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweriangan daerah otonom. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. Arsip Dinamis adalah adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 4

7.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
9.Unit Kerja adalah satuan kerja atau unit yang menjalankan salah satu tugas dan fungsi organisasi.
10.Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
11.Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
12.Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
13.Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
14.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
15.Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
16.Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
17.Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
18.Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
19.Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
20.Akses arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kerja adalah satuan kerja atau unit yang menjalankan salah satu tugas dan fungsi organisasi. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau /kesamaan masalah dari suatu unit kerja. | : | Penyusutan Arsip adalah Kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan| arsip" inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang: tidak#memiliki “nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. N : Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka -waktu-penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yamgilb6risi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkanyedinilai/kembali/ atau dipermanenkan yang dipergunakan“sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. N Retensi Arsip adalah jangka, waktu-penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Retensi Aktif adalah masa simpan-“fninimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Akses arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 5
21.Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan pengelompokannya.
22.Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
23.Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
24.Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
25.Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
26.Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tigas dan fungsi lembaga pemerintahan.
27.Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan layanan penggunaan Arsip Dinamis.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a.sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman dalam penggunaan kode klasifikasi, penentuan hak akses dan keamanan serta penentuan masa simpan arsip dalam keseluruhan proses pengelolaan arsip;
b.terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip; dan
c.sebagai sumber informasi pengelolaan arsip yang mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif, sistemik dan simultan. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan pengelompokannya. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum. Terbatas adalah |Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tigas dan fungsilembaga'pemerintahan. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini-yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan .layanan-penggunaan Arsip Dinamis. bpasal 3 Peraturan Bupati ini bertujuan:

a.sebagai pedoman bagi Unit kerja'di'kingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman dalam penggunaan kode klasifikasi, penentuan hak akses dan keamanan serta penentuan masa simpan arsip dalam keseluruhan proses pengelolaan arsip, terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip, dan sebagai sumber informasi pengelolaan arsip yang mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif, sistemik dan simultan. 6

BAB II

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

(1)Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, serta JRA disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yakni:
1. a.fungsi fasilitatif; dan
2. b.fungsi substantif.
(2)Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi urusan:
1. a.Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan;
2. b.Perlengkapan;
3. c.Pengadaan;
4. d.Perpustakaan;
5. e.Kearsipan;
6. f.Persandian;
7. g.Perencanaan Pembangunan;
8. h.Organisasi dan Tatalaksana;
9. i.Penelitian Pengkajian, Pengembangan;
10. j.Hukum;
11. k.Hubungan Masyarakat;
12. l.Pengawasan Internal;
13. m.Sumber Daya Manusia;
14. n.Pendidikan dan Pelatihan; dan
15. o.Keuangan Daerah.
(3)Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi urusan:
1. a.Otonomi Daerah;
2. b.Pemerintahan Umum;
3. c.Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. d.Pemilu;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja;
6. f.Penanggulangan Bencana, Pencarian, Pertolongan;
7. g.Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. h.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. i.Pendidikan;
10. j.Keolahragaan;
11. k.Kepemudaan;
12. l.Kebudayaan;
13. m.Kesehatan;
14. n.Agama dan Kepercayaan;
15. o.Sosial;
16. p.Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. q.Pertamanan dan Pemakaman;
18. r.Kependudukan dan Catatan Sipil;
19. s.Keluarga Berencana;
20. t.Ketahanan Pangan;

Pasal 4

(1)Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, serta JRA disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yakni:
(2)
(3)
1. a.fungsi fasilitatif, dan
2. b.fungsi substantif. Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi urusan:
3. a.Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan,
4. b.Perlengkapan,
5. c.Pengadaan,
6. d.Perpustakaan,
7. e.Kearsipan,
8. f.Persandian,
9. g.Perencanaan Pembangunan:
10. h.Organisasi dan Tatalaksana, -
11. i.Penelitian Pengkajian, Pengeribangan: Hi. k l. m. n. O. Hukum, Ay Hubungan Masyarakat, Pengawasan Internal: Sumber Daya Manusia: Pendidikan dan Pelatihaniidan Keuangan Daerah. Tx Fungsi substantif Sebagaimand dimaksud-pada ayat (1) huruf b meliputi urusan: TPRKOO OP PRE EPA MN AN Ty Otonomi Daerah» Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa danPolitik, Pemilu: Satuan Polisi Pamong Praja, Penanggulangan Bencana, Pencarian, Pertolongan, Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Keolahragaan, Kepemudaan, Kebudayaan, . Kesehatan, Agama dan Kepercayaan, Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pertamanan dan Pemakaman, Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Ketahanan Pangan, 7
12. u.Perdagangan;
13. v.Koperasi dan UKM;
14. w.Kehutanan;
15. x.Kelautan dan Perikanan;
16. y.Pertanian;
17. z.Peternakan; aa. Perindustrian; bb. Energi dan Sumber Daya Mineral; cc. Perhubungan; dd. Komunikasi dan Informatika; ee. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; ff. Statistik; gg. Ketenagakerjaan; hh. Penanaman Modal; ii. Pertanahan; jj. Transmigrasi; kk. Pekerjaan Umum; ll. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; mm. Tata Ruang (Tata Kota); dan nn. Lingkungan Hidup.

BAB III

KLASIFIKASI ARSIP.

Pasal 5

(1)Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kode klasifikasi arsip yang digunakan menggunakan sistem pengkodean berdasarkan angka (numeric).
(3)Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali arsip.
(4)Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 6

(1)JRA Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari JRA fasilitatif dan JRA substantif.
(3)JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(1)memuat jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
1. u.Perdagangan,
2. v.Koperasi dan UKM,
3. w.Kehutanan,
4. x.Kelautan dan Perikanan,
5. y.Pertanian,
6. z.Peternakan, aa. Perindustrian, bb. Energi dan Sumber Daya Mineral, cc. Perhubungan, dd. Komunikasi dan Informatika, ee. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ff. Statistik, gg. Ketenagakerjaan, hh. Penanaman Modal: ii. Pertanahan: ji. Transmigrasi, kk. Pekerjaan Untum: ll. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, mm. Tata Ruang (Tata Kota): dan nn. Lingkungan Hidup.

BAB III

KLASIFIKASI ARSIP.

Pasal 5

Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan/yang berlaku. Kode klasifikasi arsip.yang'digunakan menggunakan sistem pengkodean berdasarkan angka (mumeric): Kode klasifikasi sebagaimana'dimaksud”ayat an berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasairi, penataan, penyusutan dan penemuan kembali arsip. Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…