DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 3 diubah. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (9) Pasal 8 diubah. Ketentuan Pasal 9 diubah. Ketentuan Pasal 10 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11 diubah. Ketentuan Pasal 12 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11). Pasal 14 diubah. Ketentuan Pasal 15 diubah. Ketentuan Pasal 19 diubah. Ketentuan Pasal 20 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 21 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 22 diubah. Ketentuan Pasal 23 diubah. Ketentuan Pasal 24 diubah. Ketentuan Pasal 25 diubah. Ketentuan Pasal 26 diubah. Ketentuan Pasal 27 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 28 diubah. Ketentuan Pasal 29 diubah. Ketentuan Pasal 30 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), dan ayat (13) Pasal 31 diubah. Ketentuan Pasal 32 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 33 diubah. Ketentuan Pasal 34 diubah. Ketentuan Pasal 35 diubah. Ketentuan Pasal 36 diubah. Ketentuan Pasal 37 diubah. Ketentuan Pasal 38 diubah. Ketentuan Pasal 39 diubah. Ketentuan Pasal 40 diubah. Ketentuan Pasal 41 diubah. Ketentuan Pasal 42 diubah. Ketentuan Pasal 43 diubah. Ketentuan Pasal 44 diubah. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 45 diubah. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 47 diubah. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan kondisi keuangan Daerah yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/ a tau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakssud dalam huruf a dan huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 TOSEL NI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 TOSEL NI Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); TOSEL NI
21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan roduk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor TOSEL NI 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
34.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan 10, dan Tambahan Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: TOSEL NI

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.499.619.676.999,00 (Satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), berkurang Rp64.512.111.433,00 (Enam puluh empat milyar lima ratus dua belas juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.435.107.565.566,00 (Satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp152.650.448.097,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp2.455.674.261,00 (Dua miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp150.194.733.836,00 (Seratus lima puluh miliar seratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain PAD yang sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.226.010.067,00 (delapan puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta sepuluh ribu enam puluh tujuh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.634.646.985,00 (Tujuh miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (Tiga belas miliar lima ratus juta rupiah). TOSEL NI
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.834.116.784,00 (Empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (9) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.289.791.045,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) berkurang Rp2.455.674.261,00 (Dua miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp48.834.116.784,00 (Empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
2. b.Jasa Giro;
3. c.Pendapatan Bunga;
4. d.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
5. e.Pendapatan Denda Pajak Daerah;
6. f.Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
7. g.Pendapatan dari Pengembalian; dan
8. h.Pendapatan BLUD.
(2)Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah).
(3)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(4)Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.182.999,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.838.163.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(6)Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). TOSEL NI
(7)Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp180.277.000,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus jutuh puluh tujuh ribu rupiah).
(8)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.942.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah).
(9)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp38.254.168.046,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah) berkurang Rp2.455.674.261,00 (Dua miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp35.798.493.785,00 (Tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.324.884.324.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang Rp97.744.612.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah) menjadi Rp1.227.139.712.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp22.084.904.902,00 (dua puluh dua miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua rupiah) bertambah Rp35.688.174.828,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) menjadi Rp57.773.079.730,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari: TOSEL NI

a.Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.577.505.043,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat puluh tiga rupiah); dan
b.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan sebesar Rp45.195.574.687,00 (empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
1. 6.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.715.516.665.460,00 (satu triliun tujuh ratus lima belas miliar lima ratus enam belas juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) berkurang Rp64.512.111.433,00 (enam puluh empat miliar lima ratus dua belas juta seratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.651.004.554.027,00 (satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar empat juta lima ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Belanja operasi;
2. b.Belanja modal;
3. c.Belanja tidak terduga; dan
4. d.Belanja transfer.
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.835.268.592,50 (satu triliun delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah lima puluh sen).
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp449.195.076.665,50 (empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah lima puluh sen).
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp185.974.208.769,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah). TOSEL NI

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.011.016.115.369,50 (satu triliun sebelas miliar enam belas juta seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh sen) berkurang Rp10.180.846.777,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi Rp.1.000.835.268.592,50 (satu triliun delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp554.481.722.732,53 (lima ratus lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah lima puluh tiga sen)
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp405.216.656.859,97 (empat ratus lima miliar dua ratus enam belas juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen)
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.525.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.472.389.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.139.500.000,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

8.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: TOSEL NI

Pasal 13

(1)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp494.654.051.086,22 (empat ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah dua puluh dua sen) bertambah Rp59.827.671.646,31 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) menjadi Rp554.481.722.732,53 (lima ratus lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah lima puluh tiga sen), yang terdiri atas:
1. a.Gaji dan Tunjangan ASN;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
5. e.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH; dan
(2)Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp354.000.686.447,83 (tiga ratus lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen).
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.101.717.351,70 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sen) .
(4)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.262.821.594,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berubah tetap sebesar Rp514.897.339,00 (lima ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (Enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

9.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: TOSEL NI

Pasal 14

(1)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp304.243.459.323,42 (tiga ratus empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh dua sen) bertambah Rp49.757.227.124,41 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah empat puluh satu sen) menjadi Rp354.000.686.447,83 (tiga ratus lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen, yang terdiri dari:
1. a.Belanja Gaji Pokok ASN;
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
4. d.Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
5. e.Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
6. f.Belanja Tunjangan Beras ASN;
7. g.Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN;
8. h.Belanja Pembulatan Gaji ASN;
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
10. j.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
11. k.Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp253.280.118.564,52 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah lima puluh dua sen).
(3)Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.111.044.373,56 (dua puluh lima miliar seratus sebelas juta empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh enam sen).
(4)Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.970.030.188,38 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen).
(5)Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.804.435.121,04 (dua belas miliar delapan ratus empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah empat sen) .
(6)Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.349.948.968,06 (enam miliar tiga ratus TOSEL NI empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah enam sen).
(7)Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.784.776.027,17 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen).
(8)Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.273.817.909,20 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah dua puluh sen).
(9)Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp89.494.771,16 (delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah enam belas sen) .
(10)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.793.885.224,74 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen) .
(11)Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.107.485.850,00 (satu miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
(12)Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berubah tetap sebesar Rp2.435.649.450,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

10.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.031.272.829,80 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen) bertambah Rp10.070.444.521,90 (sepuluh miliar tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh sen) menjadi Rp189.101.717.351,70 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sen), yang terdiri atas: TOSEL NI
1. a.Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
2. b.Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
3. c.Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
4. d.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
(2)Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.977.113.296,90 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah sembilan puluh sen).
(3)Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.394.940.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
(4)Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.398.654.050,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah).
(5)Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.331.010.004,80 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sepuluh ribu empat rupiah delapan puluh sen).

11.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019