DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas meliputi: a. kelembagaan; b. prosedur kerja; c. pengelompokan fungsi; dan d. pengelolaan sumber daya manusia.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon (0525) 32002, Faximile (0525) 21500 Website: www.baritoselatan.kab.go.id Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 6 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); 4
15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5);
16.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 39);
17.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. 5
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bersifat operasional dan bertugas memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya
10.Badan layanan Umum Daerah Unit Pe1aksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BWD UPr Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik: bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
12.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakuk:an secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh 6 pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
16.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif.
17.Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
18.Kegaiatan adalah seluruh aktivitas operasional dan pelayanan yang dilakukan oleh BLUD untuk mencapai tujuan organisasi, serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
19.Program adalah serangkaian kegiatan dan kebijakan yang disusun untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional BLUD, sehingga mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22.Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD UPT Puskesmas, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesnaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
23.Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mengelola dan memimpin operasional BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24.Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu Pejabat Pengelola BLUD yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan Dokumen Bisnis Anggaran dan Dok:umen Pelaksanaan Anggaran BLUD, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan 7 investasi, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
25.Bendahara Penerimaan adalah pegawai ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung- jawabkan uang pendapatan BLUD.
26.Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk menenma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung- jawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
27.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana angaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.
28.Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
29.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
30.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
31.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD UPf Puskesmas BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penenmaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
32.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
33.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan secara:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.responsif; dan
d.independen. 8

Pasal 3

( 1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.

(2)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak.
(3)Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta Peraturan perundang-undangan.
(4)Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.tercapainya peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, akuntabilitas pengelolaan dana dan optimalisasi pemnafaatan sarana yang ada untuk peningkatan pelayanan kesehatan; dan
b.meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada BLUD UPT Puskesmas melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, keperawatan/kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas meliputi:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi; dan
d.pengelolaan sumber daya manusia. 9

Pasal 6

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
(3)Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

(1)BLUD UPT Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan PPK-BLUD.
(2)BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.BLUD UPT Puskesmas Jenamas Kecamatan Jenamas;
2. b.BLUD UPT Puskesmas Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir;
3. c.BLUD UPT Puskesmas Bangkuang Kecamatan Karau Kuala;
4. d.BLUD UPT Puskesmas Babai Kecamatan Karau Kuala;
5. e.BLUD UPT Puskesmas Buntok Kecamatan Dusun Selatan;
6. f.BLUD UPT Puskesmas Kalahien Kecamatan Dusun Selatan;
7. g.BLUD UPT Puskesmas Baru Kecamatan Dusun Selatan:
8. h.BLUD UPT Puskesmas Sababilah Kecamatan Dusun Selatan;
  1. 1.BLUD UPT Puskesmas Pendang Kecamatan Dusun Utara;
9. j.BLUD UPT Puskesmas Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara;
10. k.BLUD UPT Puskesmas Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  1. 1.BLUD UPT Puskesmas Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai. 10

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BLUD UPT Puskesmas menyusun visi, misi, tata nilai, budaya kerja, dan motto mengacu pada visi, misi, tata nilai, budaya kerja, dan motto Dinas.

Pasal 9

Visi, misi, tata nilai, budaya kerja, dan motto setiap BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)BLUD UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)BLUD UPf Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPf Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
(5)Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
(6)Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
1. a.pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
2. b.perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
3. c.penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat. 11
(7)Pernenuhan kebutuhan kesehatan dalarn setiap fase kehidupan sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) huruf a rneliputi pernenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, rernaja, dewasa, dan lanjut usia.
(8)Perbaikan deterrninan kesehatan atau faktor yang rnempengaruhi kesehatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) huruf b rnelibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk rnengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.
(9)Perbaikan deterrninan kesehatan atau faktor yang mernpengaruhi kesehatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan dukungan dan kornitrnen Pernerintah Daerah dan rnasyarakat. ( 10) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pernbangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
(11)Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagairnana dirnaksud pada ayat (10) dilakukan untuk rnemberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

Pasal 11

Wilayah kerja setiap BLUD UPT Puskesmas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 10 ayat (3) tercanturn dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…