DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas meliputi: a. tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa; b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; c. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat; d. vendor management system; dan e. Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pe)aksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kaliroantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon (0525) 32002, Faximile (0525) 21500 Website: www.baritoselatan.kab.go.id Buntok Kode Pos 73711 Kalunant.an Tengah 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintaban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bad.an Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Norn.or 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tamhaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1019); 4
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Pera.turan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 ten.tang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae.rah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daernh Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor2);
19.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tabun 2021 tentang Pembenh1kan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 39);
20.Peraturan Bupati Barito Selatan Norn.or 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, SuSl.man Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20). 5 MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURA.N BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAK.SARA TEKBJS PUSAT KESEHATAH MASYARAKAT BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,. yang dimaksnd dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah ~da)ab Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemeri.ntahan Daerab yang memimpm pelaksaoaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanao kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
6.Unit Pelaksana T'eknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya clisebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Te.knis Dinas Kesehatan yang bersifat operasional dan bertJigas memberikan pelayanan Kesehatan tingkat pertama
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pe1ayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif di wilayah kerjanya.
8.Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UP'f Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 6
9.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan um.um dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasar.kan kajdab-kaidah manajemen yang baik daJam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya samg.
11.Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mengelola clan memimpin operasional BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan yang berlaku.
12.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalab kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifik:asi kebutuhan sampai dengan serah terima basil pekerjaan_
13.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKPP, adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskao kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14.Pejabat Pengadaan adalah personil yang merniliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas mclaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/ atau E-Purehasing.
15.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaao Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan. Barang/Jasa, adalab Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang. dan hak secara. penuh oleh pejabat yang be:rwe.nang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa.
16.Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejaba t pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi San.tan Kerja Perangka t Daerah yang dipimpinnya
17.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan se bagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 7
18.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang cliberi kewenangan oJeh PA/KPA untuk mengambjJ keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan peng_eluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
19.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPI'K, adaJah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya
20.Unit Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat UPBJ, adalah unit yang dibentuk oleh Pimpinan yang bertugas secara khusus untuk: melaksanakan pengadaan barang dan/ataujasa guna keperluan BLUD, yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada
21.Kelompok Kerja Pemilihan, yang sclanjutnya disebut Pokja Pemilihan, adalah sum.her da:ya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemih'bao Penyedia.
22.Penyedia Barang/Jasa Peulerintah, yang selanjutnya disebut Penyedia, adalah Pelaku Usaba yang menyroiakao barang/jasa berdasarkan kontrak.
23.Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola..
24.Tim Swakelola pengadaao barang/jasa HWD yang selanjutnya disebut Tim Swakelola adalab tim yang ditunjuk/dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untulc meiaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.
25.Tim Teknis pengadaan Barang/Jasa BLUDyang se1anjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dinmjuk/ dt"bentuk oleh Pemimpin BLUD UPf Puskesmas untuk membantu memberikan masukan, clan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.
26.Tim Pendukung Pengadaan Barang/ Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Tim Pendukung adalah tim yang d.itunjuk/ d.ibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk membantu daJam urusan yang bersifat administratif dan keuangan serta membantu Pejabat Pengadaan dalam melakukan Pembelian Langsung. 8
27.Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas.
28.Barang adalah setiap bend.a baik berwujud maupun tidak. berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan o]eh pengguna barang.
29.Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
30.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak, adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
31.Pembelian secara Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Purchasing, adalab tata cara. pernbeliao barang/jasa melalui sistem katalog elek:t.ronik atau toko daring.
32.Kata.log Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi telmis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai PenyediaBarang/Jasa Pemerintah
33.Penunjukan Langsung adalah metode pemiliban untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
34.Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelo~ yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara. memperoleh barang/jasa yang clikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Unit Pdaksana Teknis Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
35.Tender adalah metode pernilinan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainuya.
36.Seleksi adalab metode pe:miboau rmtnk mendapatkan Penyedia jasa konsultansi.
37.Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya d isebut Konsolidasi Pengadaan, adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa pake t pengadaan barang/ jasa sejenis.
38.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 9
39.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
40.Jasa Laiooya adalah jasa nonkonsultansi ataujasayang membutiibkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata keJoJa yang telah dikenal Juas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
41.Harga Perkiraan Sencliri, yang selanjutnya disingkat HPS, adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah mernperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
42.Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah renraoa keuanWln tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
43.Program ada)ab instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksaoakao oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
44.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh BLUD UPf Puskesmas sebagai hagian dari pencapaian sasa.ran ternkur pada suatu program, terdiri dari .sekurnpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal tennasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
45.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana angaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pemerint.ah Daerah.
46.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu clibayar k e mbali. 4 7. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalarn periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. 10
48.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPf Puskesmas yang bersumber dari pendapatan BLUD UPf Puskesmas, khususnya metode Pengadaan Barang/ Jasa yang digunakan sesuai dengan jenjang nilai Pengadaan Barang/ Jasa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk a . mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD UPr Puskesmas agar berjalan secara optimal, baik, lancar, transparan dan aknntahel; dan

b.menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang Jebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPT Puskesmas kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas meliputi:

a.tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/ Jasa;
b.pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
c.pelaksanaan Pengadaan Barang/Ja.sa dalam rangka penanganan keadaan daru.rat;
d.vendor management system; dan
e.Pembinaan dan Pengawasan;

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Pasal 5

Pengadaan Barang/ Jasa bertujuan untuk:

a.menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspe k kualitas, k:uantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 11
b.meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c.meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; d . meningkatkan peran Pelaku U saha nasional;
e.mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
f.meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g.mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan bernsaha; dan
h.meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 6

( 1) Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPf Puskesmas berupa: a pembebasan sebagian atau selurnhnya dari ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi; dan

b.jenjang nilai dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD diluar dari ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

(2)Efektivitas dan/atau efesiensi sebagaimana mmaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pdaksanaan Pengadaan yang dilakukan dapat menjamin ketersediaao barang dan/ atau jasa yang lebih bermu~ lebih murah, proses pengadaan yang sedemana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BWD UPf Puskesmas dalam mendukung kelancaran pelayanan.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip

a.efisien;
b.efektif;
c.transparan;
d.terbuka;
e.bersaing;
f.adil/tidak diskriminatif; 12
g.akuntabel; dan
h.sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 8

Para pihak yang terlibat da1am pe1aksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa; b . bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menumt sifatnya barns <tirnhasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c.t:idak saling mempenganibi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sebat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan t.ertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara Iangsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaba tidak sehat dalarn Pengadaan Barang/ Jasa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
g.menghindari dan mencegab penyalabgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h.tidak menerima, tidak: mena~ atau tidak menjanjikan unruk memberi atau menerima hadiab., imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAJf BARANG/JASA

Pasal 9

( 1) Pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD UPT Puskesmas, meliput:i:

a.pengadaan barang;
b.pengadaan pekerjaan konstruksi; 13
c.pengadaan jasa konsultansi; dan d . pengadaao jasa lainnya.

(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi
(3)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.melalui Swakelola; dan/ atau
2. b.melalui Penyedia.
(4)Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian a tau seluruhnya bersumber dari dana APBD dilaksanakan berda-sarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
(5)Pendapatan BLUD sebagaimana dimak:snd pada ayat (2), bersumber dari:
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah tidak terikat;
3. c.hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
4. d.lain-lain pendapat:an BLUD yang sah.
(6)Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bernpa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang dioerikan kepada masyarakat.
(7)Pendapatan BLUD UPf Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hwuf b, dignnakan sesuai dengan tujuan pemberian hi"bah, sesuai dengan pernnh1kannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPr Pusk:esmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(8)Pendapatan BLUD UPf Puskesmas yang bersumber dari basil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa basil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Puskesmas.
(9)Pendapatan BLUD UPI' Puskesmas yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan bunga;
3. c.keuntungan selisih ni1ai tukar rupiah terbadap mata uang asing; I • • 14
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleb BLUD UPI' Puskesmas; e . investasi; dan
5. f.pengembangan usaha. BagianKedua Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 10

(1)Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di linglrungan BLUD;
(2)Pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat difunjukkan dengan;
1. a.Sertifi.kat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;
2. b.Sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; atau
3. c.Pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa. (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurnf a dilreluarkan oleh Lembaga yang membidamgi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Badan yang Dienangani sertifikasi profesi.
(3)Pemimpin BLUD UPr Puskesmas dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan peilgadaan ha.rang/jasa pada BLUD salah satunya UPBJ.
(4)UPBJ mem,punyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPT Pask:esmas.
(5)Dalam rangka pelaksanaan tugas UPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)~ UPBJ memiliki fungsi:
1. a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.pengelolaan layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
3. c.pembinaan Sum.her Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa;
4. d.pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
5. e.Pengelolaan Vendor Management System;
6. f.menyusun dan melakukan input RUP ke dalam Sistem lnformasi Rencana Umum Pengadaan (SlRUPt dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas. 15

Pasal 11

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPT Puskesmas terdiri dari: a. b. C. d. e. f. g. h. 1. PA; KPA; PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Tim Swakelola; Tim Teknis; Tim Pendukung; dan Penyedia

(1)PA seba~imana dnnaksud dalam Pasal 11 hurnf a memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.melakukan tindakan yang mengakr"batkan pengeluaran anggaran belanja;
2. b.mengadakan ilcatan/perjanJian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
3. c.menetapkan perenranaan pengadaan;
4. d.menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. e.melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Ba.rang/ Jasa;
6. f.menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi gagal;
7. g.menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
8. h.menetapkan PPK;
  1. 1.menetapkan PfYfK; J. menetapkan Pejabat Pengadaan;
9. k.menetapkan penyelenggara Swakelola;
  1. 1.menetapkan tim teknis;
10. m.menetapkan tim juri/tim ahli unruk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; 16
11. n.menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
12. o.Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. p.menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1} Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purch.asing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan ni1ai Pagu Anggaran Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan ni1ai Pagu Anggaran di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratu.s juta nipiah)_
(2)PA dapat melimpabkan kewenangan sebae,:t.i:mana dimaksnd pada ayat
(1)kepada KPA.
(1)Pemimpin BWD UPf Puskesmas bertindak sebagai KPA.
(2)Tugas dan wewenang KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.melakukan tindakan yang mengaldbatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. b.mengadakan _perjanj,ian dengan pihak lain dalam. bata_s anggaran belanja yang telah ditetapkan; c . menetapkan pe:tenranaan Pengadaan Barang/Jasa;
3. d.menetapkan dan mengumumkan RUP BLUD UPf Puskesmas;
4. e.melaksanakan Konsolidasi Pengadaan:
5. f.menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang/gagal;
6. g.menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
7. h.menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Tim Pendukung dan Tim Swakelola;
  1. 1.menetapkan tun juri/ tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes; J- menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
8. k.mengawasi pe1aksanaan anggaran; 17
  1. 1.menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/ Penunjukan Langsung/ E-Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
9. m.menetapkan pemenang pemilibao/Penyedia untuk. metode pemilihan Seleksi untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi; n . menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
10. o.menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
11. p.menyusun sistem pengawasan clan pengendalian; dan
12. q.melakukan monitoring dan evaluasi agar perjanjian/kontrak Pengadaan fJarang/Jasa clan pemhayarannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…