DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas meliputi: a. jenis pelayanan; b. indikator, standar, target, waktu, dan uraian pencapaian standar pelayanan minimal; c. pelaksanaan; d. penerapan; e. pelaporan; dan f. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minima] pad.a Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesebatan Masyarakat;

1.Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Ka1imantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon (0525) 32002, Faximile (0525) 2 1500 Website : www.baritoselatan.kab.go.id Buntok Kode Pos 73711 KaJimaot:m. Tengah 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451 );
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213};
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Te.kn.is Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
15.Peraturan Bupati Bari.to Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 39);
16.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu.gas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bari.to Selatan Tahun 2024 Nomor 20). 4 MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5 . Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPf Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bersifat operasional dan bertugas memberikan pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
10.Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang 5 digunak:an untuk menyelenggarak:an pelayanan kesehatan kepada perseorangan at.aupun masyarak:at dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ at.au paliatif yang dilak:ukan oleh pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
12.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupak:an Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
13.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilit.as berupa keleluasaan untuk menerapkan prak:tik-prak:tik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan prak:tek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarak:at tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarak:at dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif.
17.Kegaiatan adalah seluruh aktivitas operasional dan pelayanan yang dilakukan oleh BLUD untuk mencapai tujuan organisasi, serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan rnasyarak:at.
18.Program adalah serangkaian kegiatan dan kebijakan yang disusun untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional BLUD, sehingga mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
19.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melak:sanak:an pengelolaan APBD dan bertindak: sebagai bendahara umum daerah.
20.Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat 6 Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD. 21 . Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untulc mengelola dan memimpin operasional BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana angaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bah.an penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.
24.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.guna menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan BLUD UPT Puskesmas dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing Unit Pelayanan; dan
b.memberikan kepastian hukum bagi BLUD UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas meliputi:

a.jenis pelayanan;
b.indikator, standar, target, waktu, dan urru.an pencapaian standar pelayanan minimal;
c.pelaksanaan;
d.penerapan; 7
e.pelaporan; dan
f.pembinaan dan pengawasan. BABW JENIS PELAYANAN

Pasal 5

( 1) Pelayanan Kesehatan di BLUD UPT Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.

(2)Sistem kl.aster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.klaster yang m enyelenggarakan pelayanan manajemen;
2. b.klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
3. c.klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
4. d.klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
5. e.klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.
(3)Pelaksanaan pelayanan pada klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia.

BAB IV

INDIKATO~ STAND~ TARGET, WAKTU, DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

( 1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas pada setiap klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempunyai indikator, standar, target, waktu, dan uraian standar pelayanan minimal.

(2)Indikator, standar, target, waktu, dan uraian standar pelayanan minimal BLUD UPT Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)BLUD UPT Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Pemimpin bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam 8 Peraturan Bupati ini.
(3)Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kua]ifika si dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 8

{1) Pemimpin menyusun rencana kerja dan anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPT Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan standar pelayanan minimal.

(2)Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
(3)Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pemimpin menyusun laporan penerapan dan pencapatan standar pelayanan minimal BLUD UPT Puskesmas setiap ta.bun.
(2)Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas paling lambat a.khir bulan Januari tahun beri.kutnya.
(3)Laporan penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan minimal oleh BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai dasar pembinaan serta bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih Ianjut terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

( 1) Pembinaan teknis BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas. 9

(2)Pembinaan keuangan BLUD UPI' Puskesmas dilakukan oleh PPKD.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
1. a.perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal;
2. b.penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal dan penetapan target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal;
3. c.penilaian prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal;
4. d.pelaporan prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal;
5. e.penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan;
6. f.penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
7. g.pelaksanaan anggaran; dan
8. h.akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 11

( 1) Pengawasan penerapan standar pelayanan minimal BLUD UPT Puskesmas, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

(2)Selain pengawasan yang dilakukan Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
1. a.Satuan Pengawas Internal; dan
2. b.Dewan Pengawas.
(3)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
(4)Dewan Pengawas sebagaimanadimaksud pada ayat (2) hurufbyaitu terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT Puskesmas, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan tenaga ahli yang sesuai dengan k egiatan BLUD UPT Puskesmas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…