DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Penyelenggaraan, Bab III: Pelaksanaan, Bab IV: Sarana dan Prasarana, Bab V: Kerjasama dengan Instansi Terkait, Bab VI: Sosialisasi, Bab VII: Pengawasan dan Evaluasi, Bab VIII: Anggaran, dan Bab IX: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin rasa aman, perlindungan, dan keselamatan masyarakat dari berbagai kondisi kedaruratan, seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, gangguan kesehatan, dan keadaan darurat lainnya, diperlukan penyelenggaraan sistem layanan kedaruratan yang terpadu, cepat, mudah diakses, dan responsif;
b.bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyelenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat guna meningkatkan efektivitas penanganan keadaan kedaruratan di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;

1.Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 3-6 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali . diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: " 0l/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO /01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8852) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 178);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033); Peratu.ran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3); "'. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi lnformasi dan Komunikasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 45);
16.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 24);
17.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20);
18.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Masterplan Barito Selatan Smart City Tahun 2024-2033 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 43). MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5.Perangkat Daerah aaalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Instansi terkait adalah instansi vertikal/badan hukum yang mempunyai tugas dalam menangani keadaan darurat di dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan.
7.Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
8.Pusat Panggilan Darurat (Emergency Call Center) adalah Pusat Informasi yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi.
9.Kedaruratan adalah suatu keadaan yang timbul secara tiba-tiba dan tidak terduga, yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan/atau lingkungan, sehingga memerlukan penanganan atau pertolongan secara cepat, dan tepat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat secara terpadu, cepat, mudah diakses, dan responsif di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan sistem Pusat Panggilan Darurat yang terpadu di Daerah;
b.menyatukan nomor panggilan darurat guna mempennudah akses masyarakat dalam melaporkan dan menanggulangi keadaan darurat;
c.mempercepat respons dan penanganan terhadap keadaan darurat; dan
d.mempennudah koordinasi antar Perangkat Daerah dan/ atau lnstansi terkait dalam penanganan keadaan darurat.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat tanpa dikenakan biaya telepon dengan menggunakan Nomor 112;
(2)Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut Barsel Siaga 112;
(3)Barsel Siaga 112 memberikan layanan layanan penanganan keadaan Kedaruratan yang meliputi:
1. a.kebakaran;
2. b.kerusuhan; c . kecelakaan; d . bencana alam;
3. e.penanganan masalah kesehatan;
4. f.kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. g.gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan/ atau
6. h.keadaaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Barsel Siaga 112 dilaksanakan oleh Pusat Panggilan Kedaruratan dan Unit Penanganan Kedaruratan.

Pasal 6

Pusat Panggilan Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; Pusat Panggilan Kedararutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a . menerima panggilan keadaan darurat dari masyarakat;

b.antar muka penangalilan keadaan darurat dalam memberikan informasi keadaan darurat ke unit penanganan kedaruratan;
c.meneruskan informasi keadaan darurat ke unit penanganan kedaruratan;
d.rekapitulasi penenmaan panggilan masyarakat berupa nomor, lokasi, penerimaan informasi; dan darurat dan dari waktu
e.rekapitulasi pengiriman informasi keadaan darurat ke unit penanganan kedaruratan yang disertai dengan waktu pengiriman informasi.

(3)Pusat Panggilan Kedaruratan beroperasi selama 24 jam (dua puluh empat) jam setiap hari;
(4)Pusat Panggilan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan setiap hari oleh petugas yang terdiri atas :
1. a.supervisor; dan
2. b.operator panggilan darurat;
(5)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari tenaga profesional yang disediakan melalui pihak ketiga yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan layanan panggilan kedaruratan (call centre seroice) dengan mekanisme pengadaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintahan;
(6)Dalam melaksanakan penanganan panggilan kedaruratan, Petugas pada Pusat Panggilan Kedaruratan harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Pasal 7

Unit Penanganan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengurusi p enanganan kondisi darurat, yang terdiri atas : a . Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang penanggulangan bencana;

b.Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan;
c.Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang , pemadam kebakaran;
d.Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
e.Perangkat Daerah yang m enangani urusan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
f.Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perhubungan;
g.Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang sosial; h . Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum; dan
1. 1.rumah sakit umum daerah.

(2)Unit Penanganan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a . m en erima informa si keadaan darurat dari Pusa t Panggilan Kedarura tan;
1. b.antar muka penanganan kea daan darurat dalam memberikan informasi keadaan darurat ke Pusat Panggilan kedaruratan;
2. c.menindaklanjuti informa si k eada an da rurat yang dilaporkan oleh masyarakat;
3. d.meneruskan informasi penanganan keadaan darurat ke Pusat Panggilan kedaruratan;
4. f.rekapitulasi penerimaan informasi keadaan darurat dari Pusat Panggilan Kedaruratan berupa nomor, lokasi, dan waktu penerimaan informasi; dan
5. g.rekapitulasi penanganan keadaan darurat yang disertai dengan waktu penanganan.
(3)Unit Penanganan Kedaruratan beroperasi selama 24 jam (dua puluh empat) jam setiap hari;
(4)Unit Penanganan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan setiap hari oleh petugas yang terdiri atas : a . operator panggilan darurat; dan
1. b.tim respon kedaruratan.
(5)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari
1. a.tenaga profesional dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah Berdasarkan Perjanjian Kerja;dan/ atau
2. b.tenaga profesional yang disediakan melalui pihak ketiga yang mekanisme pengadaannya berpedoman pa da ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam melaksanakan penanganan kedaruratan, Petugas pada Unit Penanganan Kedaruratan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui Pusat Panggilan Kedaruratan dan Unit Penanganan Kedaruratan wajib menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur penanganan keadaan darurat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
(2)Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
(3)Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan penanganan keadaan darurat.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

{1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung Layanan Barsel Siaga 112 melalui mekanisme pengadaan atau sewa atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; {2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

(3)Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a . ruang operasional;
1. b.perangkat aplikasi (software);
2. c.perangkat komputer (Hardware); d . perangkat telekomunikasi;
3. e.jaringan intranet dan internet;
4. f.kendaraan operasional; dan
5. g.peralatan pendukung kerja lainnya. Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pusat Panggilan Kedaruratan disediakan oleh Perangkat Daerah yang mengurusi bidang komunikasi dan informatika;
(5)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Penanganan Kedaruratan disediakan oleh Perangkat Daerah terkait. BABV KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi tindak lanjut penanganan panggilan kedaruratan diluar kewenangan Pemerintah Daerah;
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mensinergikan sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah dengan Instansi Terkait dalam rangka memberikan layanan penanganan kedaruratan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016