DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.499.619.676.999,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp148.977.488.176,23 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh tiga sen), menjadi Rp1.648.597.165.175,23 (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh tiga sen), yang terdiri terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan roduk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan berangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 05);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 04);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 07 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati Adalah Bupati Barito Selatan.
2.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3.KDH adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4.WKDH adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah.
6.Daerah Adalah Kabupaten Barito Selatan.
7.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
10.APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Penerimaan Daerah Adalah uang yang masuk kekas Daerah.
12.Pengeluaran Daerah Adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14.Dana Transfer Umum Adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15.Dana Transfer Khusus Adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
16.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
17.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21.BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah.
22.BOSP adalah Bantuan Layanan Satuan Pendidikan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp152.650.448.097,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp32.433.932.074,77 (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen) menjadi Rp120.216.516.022,23 (seratus dua puluh miliar dua ratus enam belas juta lima ratus enam belas ribu dua puluh dua rupiah dua puluh tiga sen), yang terdiri atas:
a.Pajak daerah;
b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.Lain-lain PAD yang sah;
b.Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.198.637.522,00 (empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
c.Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.225.095.685,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
d.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.521.318.992,00 (empat miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
e.Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.271.463.823,23 (Enam puluh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp80.226.010.067,00 (delapan puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta sepuluh ribu enam puluh tujuh rupiah) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berkurang Rp34.027.372.545,00 (tiga puluh empat miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima puluh lima rupiah) menjadi Rp46.198.637.522,00 (empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. d.Pajak Air Permukaan;
5. e.Pajak Rokok;
6. f.Pajak Hotel;
7. g.Pajak Restoran;
8. h.Pajak Hiburan;
9. i.Pajak Reklame;
10. j.Pajak Penerangan Jalan;
11. k.Pajak Parkir;
12. l.Pajak Air Tanah;
13. m.Pajak Sarang Burung Walet;
14. n.Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan;
15. o.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2);
16. p.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
17. q.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
18. r.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
(2)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
(3)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
(4)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
(5)Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
(6)Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
(7)Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.710.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
(8)Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya.
(9)Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana.
(10)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp516.173.776,00 (lima ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah)
(11)Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
(12)Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp55.716.400,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).
(13)Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetap tidak mengalami perubahan.
(14)Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(15)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf n direncanakan sebesar Rp9.585.779.071,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya.
(16)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp1.777.984.082,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilanratus delapan puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah).
(17)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp7.636.270.266,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
(18)Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp5.663.095.164,00 (lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah).
(19)Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp5.809.658.763,00 (lima miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 6

(1)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.634.646.985,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) pada APBD Perubahan bertambah sebesar Rp1.590.448.700,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp9.225.095.685,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu;
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.024.989.670,00 (dua miliar dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp596.014.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta empat belas ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp2.621.004.470,00 (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp314.611.750,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetap tidak mengalami perubahan.
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan direncanakan sebesar Rp87.100.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
3. c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. d.Retribusi Pelayanan Pasar direncanakan sebesar Rp2.069.292.720,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
5. e.Retribusi Pelayanan Kebersihan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.627.657.315,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp946.433.900,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp4.574.091.215,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp1.598.462.915,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).
2. b.Retribusi Tempat Pelelangan direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta).
3. c.Retribusi Terminal direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. d.Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp98.008.300,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ribu tiga ratus rupiah).
5. e.Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
6. f.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan direncanakan sebesar Rp2.621.620.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
7. g.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah direncanakan sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus rupiah).
8. h.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesarRp1.982.000.000,00(Satu miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp2.030.000.000 (dua miliar toga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan umum tidak ada direncanakan atau Rp0,00 (nol rupiah).
2. b.Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak ada direncanakan atau Rp0,00 (nol rupiah).
3. c.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp1.970.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
4. d.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp8.978.681.008,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan satu ribu delapan rupiah) menjadi Rp4.521.318.992,00 (empat miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah),yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

Pasal 8

(1)Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.289.791.045,00 (lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp8.981.672.778,23 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen) menjadi Rp60.271.463.823,23 (Enam puluh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen), yang terdiri dari:
1. a.Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
2. b.Jasa Giro;
3. c.Pendapatan Bunga;
4. d.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
5. e.Pendapatan Denda Pajak Daerah;
6. f.Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
7. g.Pendapatan dari Pengembalian; dan
8. h.Pendapatan BLUD.
(2)Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(3)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.062.411.736,00 (empat miliar enam puluh dua juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah rupiah).
(4)Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp226.614.746,30 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen).
(5)Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.838.163.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(6)Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(7)Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta juta ratus ribu rupiah).
(8)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.142.000.000,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).
(9)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp38.254.168.046,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah) berkurang Rp2.455.674.261,00 (Dua miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp35.798.493.785,00(tiga puluh lima miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 9

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.324.884.324.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang Rp38.299.860.058,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu lima puluh delapan rupiah) menjadi Rp1.286.584.463.942,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah;
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.228.684.996.740,00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b tidak direncanakan sebesar Rp57.899.467.202,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).

Pasal 10

(1)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.324.884.324.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp96.199.327.260,00(sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) menjadi Rp1.228.684.996.740,00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Dana Desa;
2. b.Dana Bagi Hasil (DBH);
3. c.Dana Alokasi Umum (DAU); dan
4. d.Dana Alokasi Khusus (DAK).
(2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp69.178.143.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap tidak berubah.
(3)DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp497.539.368.740,00(empat ratus Sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tuga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus ratus empat puluh rupiah).
(4)DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp515.686.582.000,00 (lima ratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
(5)DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp146.280.903.000,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebelum nya tidak ada direncanakan Rp0,00 (nol rupiah) pada APBD perubahan bertambah sebesar Rp57.899.467.202,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah, yang terdiri atas:

a.Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp47.786.647.175,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
b.Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp780.727.498,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
c.Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp9.332.092.529,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…