DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; c. tujuan, sasaran, strategi dan Arah Kebijakan; d. program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang ususan; e. penutup.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 4
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN BAB I paling sedikit memuat :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan. 5
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
3. c.tujuan, sasaran, strategi dan Arah Kebijakan;
4. d.program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang ususan;
5. e.penutup.
(3)Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2025- 2029.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Pendidikan;
e.Dinas Kesehatan;
f.Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
g.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
h.Satuan Polisi Pamong Praja;
i.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 6
j.Dinas Sosial;
k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
m.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
n.Dinas Lingkungan Hidup;
o.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
p.Dinas Perhubungan;
q.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
r.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
u.Dinas Perikanan;
v.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
w.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
x.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
y.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
z.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; cc. Badan Pendapatan Daerah; dan dd. Kecamatan.

Pasal 4

(1)Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
(2)Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan. Tahun 2025-2029 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SEKRETARIAT DAERAH JL. Pelita Nomor 305 F, Kode Pos 73711 RENCANA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN 2 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 KATA PENGANTAR Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami mempersembahkan dokumen Rancangan Awal RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk periode 2025-2029 sebagai arah tujuan, sasaran, strategis, program dan kegiatan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Dokumen perencanaan strategis ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA ini mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Barito Selatan untuk periode 2025-2029 dan diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan Rancangan Awal RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk periode 2025-2029, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan di masa yang akan datang pada khususnya. Dengan tersusunnya RENSTRA Sekretariat Daerah untuk periode 2025-2029 ini, besar harapan kami dapat menunjang pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk periode 2025-2029. 3 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 6 1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................................................. 6 1.2. DASAR HUKUM .................................................................................................................. 9 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................................................... 14 1.3.1. MAKSUD ................................................................................................................ 14 1.3.2. TUJUAN ................................................................................................................. 15 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .............................................................................................. 15 BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 15 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH ............................................................................................. 16 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ............................... 16 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ........................................................................................................ 16 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH ............................................................................................................................................... 17 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH ................. 17 2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN ............................................................................................................ 18 2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH ....................................................................... 39 2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ......................................................................... 39 2.2.2. SARANA DAN PRASARANA ................................................................................. 42 2.3. SUMBER DAYA KEUANGAN ............................................................................................ 58 2.4. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ..................... 58 2.5. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ..................... 74 2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN .................................................................................................................... 75 2.7. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS SESUAI LINGKUNGAN DINAMIS ................................. 76 2.7.1. ISU STRATEGIS INTERNAL PERANGKAT DAERAH .......................................... 76 2.7.2. ISU STRATEGIS GLOBAL ..................................................................................... 78 2.7.3. ISU STRATEGIS NASIONAL ................................................................................. 79 4 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 2.7.4. ISU STRATEGIS REGIONAL ................................................................................. 80 2.8. RUMUSAN ISU STRATEGIS DAERAH............................................................................. 81 2.9. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH .................................................................................................................................... 90 2.9.1. TANTANGAN.......................................................................................................... 90 2.9.2. PELUANG .............................................................................................................. 91 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................... 93 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN ................................................................................................................................... 93 3.1.1. TUJUAN ................................................................................................................. 93 3.1.2. SASARAN .............................................................................................................. 93 3.2. STRATEGI SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 - 2029 ........................................................................................................................................... 99 3.3. ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 - 2029 .......................................... 101 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA ................................................. 105 4.1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ................................. 105 4.2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN .................................................. 106 4.3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA ......................................................................................................................................... 106 4.4. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH ............. 115 4.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH................................................. 116 4.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH................................................. 123 BAB V PENUTUP ............................................................................................................................... 125 5 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 6 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 didasari oleh kebutuhan untuk menghadirkan arah kebijakan yang terukur, terarah, dan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (outcome). Renstra ini diharapkan menjadi instrumen yang memastikan setiap bagian dan sub bagian di lingkungan Sekretariat Daerah berperan aktif dalam menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian integral dari implementasi reformasi birokrasi yang menuntut adanya perencanaan yang adaptif terhadap tantangan eksternal, seperti dinamika sosial-politik, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. 7 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Dokumen ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, yang menjadi rujukan penting dalam penyusunan Renstra berbasis kinerja dan terintegrasi dengan penganggaran. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga merupakan dokumen pertanggungjawaban publik terhadap alokasi anggaran dan capaian kinerja pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain :

a.Meningkatnya kompleksitas urusan pemerintahan daerah, yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem manajemen kinerja yang akuntabel.
b.Tuntutan digitalisasi layanan administrasi dan transformasi teknologi informasi, yang mendorong perubahan paradigma kerja birokrasi agar menjadi lebih adaptif, cepat, dan transparan.
c.Pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, bebas dari korupsi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pelayanan publik yang responsif. Penyusunan Renstra ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Daerah. Proses ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2021–2024), termasuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan berbagai tantangan yang belum terselesaikan secara optimal. Refleksi atas capaian masa lalu menjadi bekal penting agar Renstra 2025–2029 lebih responsif terhadap tantangan dan peluang strategis di masa depan. Arah kebijakan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun mendatang akan difokuskan pada beberapa prioritas utama, yaitu :
1. 1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, berintegritas, dan kolaboratif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip good governance dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. 2.Meningkatkan efektivitas pembinaan, inventarisasi, dan verifikasi penerima hibah dan bantuan sosial berbasis data dan teknologi. 8 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
3. 3.Memperkuat kualitas produk hukum daerah dan layanan bantuan hukum untuk mendukung kepastian hukum dan efektivitas kebijakan.
4. 4.Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing daerah.
5. 5.Menyusun program kerja berbasis elektronik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
6. 6.Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan optimalisasi sistem e-procurement.
7. 7.Memperkuat manajemen kepegawaian dan pelayanan administrasi ASN berbasis digital.
8. 8.Mendorong efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan, memperkuat budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan publik.
9. 9.Meningkatkan profesionalisme dalam layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, mendukung koordinasi yang efektif.
10. 10.Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penataan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Melalui Renstra ini, diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sangat bergantung pada sinergi lintas perangkat daerah yang dikomandoi oleh peran koordinatif dan fasilitatif Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan dalam Renstra ini harus berorientasi pada pencapaian indikator kinerja yang terukur dan akuntabel. Dengan latar belakang tersebut, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi landasan kokoh bagi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program prioritas, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta RPJMD, dengan sifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah menjawab tiga pertanyaan dasar : o Arah pengembangan pelayanan perangkat daerah dan capaian yang ditargetkan dalam lima tahun; 9 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 o Strategi pencapaian tujuan tersebut; o Langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai target. Sebagai konsekuensi logis dari peran strategis ini, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang berlandaskan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tinggi, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sangat penting dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah di era globalisasi. Pada akhirnya, kinerja pelayanan publik yang baik akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Barito Selatan ke depan. 1.2. DASAR HUKUM Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :
11. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
13. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
15. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
18. 8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
19. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 11 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
22. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. 16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
27. 17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. 18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
29. 19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. 20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
31. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 12 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
32. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
37. 27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
38. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
39. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
40. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
41. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 13 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. MAKSUD Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025– 2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang sistematis, terukur, dan terarah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi. 14 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Renstra ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan peran strategis Sekretariat Daerah sebagai koordinator administratif pemerintahan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025– 2029, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. 1.3.2. TUJUAN Tujuan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
42. 1.Merumuskan arah kebijakan dan prioritas program/kegiatan Sekretariat Daerah secara terstruktur dan logis dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah;
43. 2.Memberikan kerangka strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unit koordinatif, administratif, dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
44. 3.Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja;
45. 4.Menjamin kesinambungan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pelayanan administratif, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, hukum, organisasi, serta hubungan antar lembaga;
46. 5.Menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja organisasi, baik internal maupun eksternal, secara periodik;
47. 6.Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah bersifat internal (dalam lingkungan pemerintah daerah) dan eksternal (kepada masyarakat melalui fasilitasi kebijakan dan komunikasi publik). Fungsi pelayanan Sekretariat Daerah mencakup :
48. 1.Pelayanan Koordinatif, yaitu kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka menyinkronkan kebijakan dan program pembangunan daerah. Koordinasi ini mencakup aspek pemerintahan umum, pembangunan, dan kemasyarakatan;
49. 2.Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan dalam bentuk penyusunan, pengelolaan, dan penyampaian dokumen administrasi pemerintahan, seperti pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, kearsipan, protokol, serta tata usaha pimpinan;
50. 3.Pelayanan Fasilitasi, yaitu bantuan teknis kepada perangkat daerah, kepala daerah, maupun lembaga legislatif daerah dalam rangka pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk fasilitasi hubungan kemitraan antar lembaga;
51. 4.Pelayanan Dukungan Operasional, seperti penyediaan sarana dan prasarana kerja, pengelolaan rumah tangga kepala daerah, pengamanan aset, pengelolaan kepegawaian, serta dukungan teknis terhadap kegiatan kedinasan kepala daerah dan perangkat daerah lainnya; 17 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
52. 5.Pelayanan Informasi dan Komunikasi Pemerintahan, yang berkaitan dengan diseminasi informasi kebijakan daerah, penyampaian laporan kinerja, serta penguatan citra pemerintah daerah kepada publik. Secara struktur organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari tiga Asisten yang membawahi beberapa Bagian dan Sub Bagian. Masing- masing unit kerja ini memiliki tanggung jawab yang saling terkait dalam memberikan pelayanan yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Pelayanan Sekretariat Daerah tidak bersifat langsung kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan perizinan atau pelayanan publik lainnya, namun berperan besar dalam memastikan bahwa seluruh sistem pemerintahan daerah berjalan dengan tertib, lancar, dan profesional. Oleh karena itu, keberhasilan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah berdampak langsung terhadap kinerja seluruh perangkat daerah dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dalam konteks Rencana Strategis ini, pelayanan Sekretariat Daerah diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil Transformasi pelayanan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan koordinasi lintas sektor. 2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN 1) Tugas Sekretariat Daerah Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka akan memperjelas arah perencanaan yang disusun Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029. 18 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029  Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati;  Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;  Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif kepada Kepala Daerah;  Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. Menyusun kebijakan dan program pelayanan umum pemerintahan daerah. 2) Fungsi Sekretariat Daerah Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
53. 1.Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
54. 2.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
55. 3.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
56. 4.Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi Daerah;
57. 5.Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Sekretariat Daerah;
58. 6.Peningkatan nilai SAKIP Sekretariat Daerah; dan
59. 7.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Fungsi-fungsi ini dijalankan dalam kerangka memperkuat pelayanan administratif yang andal, serta memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan tertib, efisien, dan sinergis. 3) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari tiga unsur pimpinan utama yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum, yang masing-masing membawahi beberapa Bagian, dan di dalamnya terdapat Sub Bagian, sebagai berikut :
60. 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :  Bagian Tata Pemerintahan  Bagian Kesejahteraan Rakyat  Bagian Hukum
61. 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :  Bagian Perekonomian  Bagian Administrasi Pembangunan  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
62. 3.Asisten Administrasi Umum, membawahi :  Bagian Organisasi  Bagian Umum  Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setiap Bagian membawahi beberapa Sub Bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi teknis administratif dan koordinatif sesuai dengan bidang tugasnya. Struktur ini dirancang untuk mendukung efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, dengan pembagian kerja yang jelas, terukur, dan saling terintegrasi. Struktur organisasi tersebut juga mencerminkan prinsip- prinsip birokrasi modern yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kinerja. 20 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Asisten Pemerintahan dan Kesra Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Kepala Bagian Pemerintahan Kepala Bagian Kesra Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Kepala Bagian Organisasi Asisten Administrasi Umum Staf Ahli Bupati Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah BAGAN 1. SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Sumberdaya Manusia Aparatur Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kepegawaian Aparatur Madya Analis Kebijakan Ahli Muda Perencana Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Muda Pengelola PBJ Ahli Muda Analis Kepegawaian Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Muda Pengelola PBJ Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Muda Penyuluh Hukum Ahli Muda Perencana Ahli Muda Pengelola PBJ Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kepegawaian Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Muda Pengelola PBJ Ahli Muda Analis Hukum Ahli Muda Perancang Perundang- Undangan Perencana Ahli Muda Pengelola PBJ Ahli Pertama Pengelola PBJ Ahli Pertama Pengelola PBJ Ahli Pertama 21 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Protokol Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan 22 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
63. 1.SEKRETARIS DAERAH Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Secara lebih rinci, tugas Sekretaris Daerah adalah :
a.Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
b.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c.Menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah;
d.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
e.Mengelola komunikasi dan koordinasi strategis dengan instansi vertikal, legislatif, dan lembaga non-pemerintah;
f.Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara teknis dan administratif.
1. 2.STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah Pemerintahan, Hukum dan HAM;
b.Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati mengenai pemerintahan, hukum dan politik;
c.Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang membidangi masalah Politik;
d.Pelaksanaan mewakili Pemerintah Daerah dengan penugasan sesuai bidangnya;
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 23 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
1. 3.STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu- isu strategis kepada bupati mengenai Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah pembangunan, ekonomi dan keuangan;
b.penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan;
c.pelaksanaan mewakili pemerintah daerah dengan penugasan sesuai bidangnya;
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
1. 4.STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas Pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan di Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
b.Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati dibidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
c.Pelaksanaan mewakili Pemerintah Daerah dengan penugasan sesuai bidangnya;
d.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 24 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
1. 5.ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (ASISTEN I) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
b.Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
d.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
e.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
f.Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
g.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan dapat menjadi Pejabat Penilai Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 25 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 1) BAGIAN PEMERINTAHAN Bagian Pemerintahan memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah. Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; e) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bagian Pemerintahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 26 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2) BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian Kesejahteraan Rakyat memililiki tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan pertauran Perundang-undangan. 27 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 3) BAGIAN HUKUM Bagian Hukum memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang- undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bagian Hukum dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bagian Hukum sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 6.ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) Asisten Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian 28 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa. Asisten Asisten Perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
c.penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan dapat menjadi Pejabat Penilai Jabatan berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 1) BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha 29 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Perekonomian, dan Sumber Daya Alam. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam; b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam; c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam; d) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanan tugas perangkat daerah dalam rangka kegiatan bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan Swasta; e) Penyiapan bahan koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian inflasi dan bantuan pangan non tunai; f) Penyiapan bahan koordinasi dan memfasilitasi konflik pertanahan di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan serta perumusan kebijakan kelistrikan; dan g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 30 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Bagian Administrasi Pembangunan memiliki tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 31 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; b) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; d) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan 32 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. 7.ASISTEN ADMINISTRASI UMUM (ASISTEN III) Asisten Administrasi Umum memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Asisten Administrasi Umum dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
a.Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
b.Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
c.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
d.Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
e.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
f.Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
g.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. Asisten Administrasi Umum sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan dapat menjadi Pejabat Penilai Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. 33 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 1) BAGIAN UMUM Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; b) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 1.a) SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan umum, pemantauan dan evaluasi serta pengarsipan sesuai aturan yang berlaku agar tersusun rapi dan mudah untuk pencarian. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian melaksanakan tugas :
a.Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, 34 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
b.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
c.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; dan
d.Melaksanakan pengelolaan kearsipan. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. 1.b) SUBBAGIAN KEUANGAN Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, kebijakan anggaran pengelolaan dan penatausahaan keuangan sesuai aturan yang berlaku agar proses keuangan berjalan dengan baik dan lancar. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. Subbagian Keuangan melaksanakan tugas :
a.merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
b.menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah; 35 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
c.melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban dilingkungan Sekretariat Daerah;
d.melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat daerah;
e.melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban; f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
f.melaksanakan sitem pengendalian intern; dan
g.melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah. Kepala Subbagian Keuangan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2) BAGIAN ORGANISASI Bagian Organisasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 36 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bagian Organisasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bagian Organisasi sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3) BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 37 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan d) Penyiapan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan. 3.a) SUBBAGIAN PROTOKOL Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian kegiatan sesuai aturan agar pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan lancar. Subbagian Protokol dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Subbagian Protokol melaksanakan tugas :
a.Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
b.Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
c.Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Daerah;
d.Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
e.Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati. Kepala Subbagian Protokol dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 38 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 3.b) SUBBAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan masukan, informasi dan penyusunan naskah sambutan Bupati dan Wakil Bupati sesuai materi agar maksud dan tujuan bisa berjalan tercapai. Subbagian Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Subbagian Komunikasi Pimpinan melaksanakan tugas :
a.Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
b.Memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
c.Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak- pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
d.Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
e.Menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
f.Menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan; dan
g.Menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati. Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3.c) SUBBAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN Subbagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai Tugas melaksanakan pendokumentasian, penyusunan dan 39 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 memfasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan agar dapat berjalan baik dan lancar. Subbagian Dokumentasi Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Subbagian Dokumentasi Pimpinan melaksanakan tugas :
a.Mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
b.Menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati; dan
c.Memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati. Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH 2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan data kepegawaian terbaru, jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebanyak 127 PNS 58 PPPK dan tenaga Non ASN 126, sebagaimana terlihat di Gambar 1. 40 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 (Gambar 1 Tabel Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Total 311 Pegawai) Tingkat Pendidikan sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 88 orang, dan Magister (S2) sebanyak 22 orang, Sementara itu, untuk lulusan Diploma 3 (D3) 11 orang, Diploma 4 (D4) 7 Orang, lulusan SMA sebanyak 55 dan lulusan SMP ada 2 Orang sebagaimana terlihat di Gambar 2. 41 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 (Gambar 2 Tabel dan Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan) Data Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 1. TABEL 1 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENJANG PENDIDIKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN JABATAN MAGISTER (S2) SARJANA (S1) DIPLOMA (D4) DIPLOMA (D3) DIPLOMA (D1) SMA SMP SD TOTAL L P TOTAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ESELON II 6 6 Berikut adalah alasan mengapa sarana dan prasarana memiliki peran penting. Sarana dan prasarana bukan sekadar fasilitas, tetapi merupakan elemen strategis yang memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan kemajuan suatu komunitas atau organisasi. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas bagi individu, organisasi, maupun pemerintah. Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Untuk menunjang Sarana dan Prasana Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka diperlukan fasilitas yang cukup memadai, agar setiap kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini beberapa sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah Aset yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Gambaran secara lengkap tentang kondisi Sarana dan Prasarana per- Agustus 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan seperti pada tabel berikut ini : Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 2. 43 44 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 TABEL 2 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

1.BAGIAN PEMERINTAHAN No. Kode Barang Referensi Jenis Barang / Nama Barang Nomor Register Merek / Type Ukuran / CC Bahan Tahun Nomor Pabrik Asal- Usul Harga (Rp) Keterangan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1.3.2.05.02.04.003 ALT.00000040984 A.C. Window ( AC ) 4 Merk : LG 2 PK Plas/Elek 21-03-16 APBD 6,428,845.00 Ruang Kasubag dan Staf Pemerintahan RB JUMLAH 6,428,845.00
2.BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT No. Kode Barang Referensi Jenis Barang / Nama Barang Nomor Register Merek / Type Ukuran / CC Bahan Tahun Nomor Pabrik Asal- Usul Harga (Rp) Keterangan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1.3.2.05.01.04.027 ALT.00000040009 Lemari Kaca ( Lemari Kaca ) 1 Merk : Lokal 140 x 55 x 180 cm Besi / Kaca 01-06-16 - APBD 1,922,200.00 Ruang Sub Bagian Kesra ADA 2 1.3.2.10.01.02.010 ALT.00000073562 Peralatan Personal Komputer Lain-lain ( PC All in One ) 1 Merk : Accer 21.5 inch Besi/Elek 26-11-19 APBD 9,500,000.00 Pengadaan BM Bagian KESRA TA. 2019 (Perubahan) Ruang Sub Accer 21.5 inch Besi/Elek 26-11-19 APBD 9,500,000.00 Pengadaan BM Bagian KESRA TA. 2019 (Perubahan) Ruang Sub Cannon - Besi/Elek 26-11-19 APBD 1,500,000.00 Pengadaan BM Bagian KESRA TA. 2019 (Perubahan) ADA 5 1.3.2.10.02.03.003 ALT.00000073566 Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer Multi Fungsi ) 2 Merk : Cannon - Besi/Elek 26-11-19 APBD 1,500,000.00 Pengadaan BM Bagian KESRA TA. 2019 (Perubahan) ADA 45 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 6 1.3.2.10.01.02.001 ALT.00000079543 P.C Unit ( Komputer PC All In One ) 98 Merk : Acer 19.5 Besi / Elektronik 25-06-20 APBD 7,200,000.00 Pengadaan Bagian Kesra ADA 7 1.3.2.05.01.05.002 ALT.00000079604 CCTV - Camera Control Television System ( CCTV INDOOR 2 MP ) 26 Merk : SPC 1920 X 1080 MP PLASTIK CASE 24-04-20 APBD 1,088,562.50 Pengadaan Bagian Umum @ ( Ruang Kasubbag Dan Staf Bagian Kesra ) ADA JUMLAH 32,210,762.50
3.BAGIAN HUKUM No. Kode Barang Referensi Jenis Barang / Nama Barang Nomor Register Merek / Type Ukuran / CC Bahan Tahun Nomor Pabrik Asal- Usul Harga (Rp) Keterangan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1.3.2.05.01.04.001 ALT.00000039923 Lemari Besi/Metal ( Lemari Besi ) 4 Merk : Brother T:183 L:88 D:40 Plat/Besi 15-07-15 APBD 2,900,000.00 Ruang Bagian Hukum ADA 2 1.3.2.10.01.02.001 ALT.00000041466 P.C Unit ( Personal Komputer ) 1 Merk : Acer 14 Plas Elek 01-12-15 APBD 8,035,000.00 Ruang Bagian Hukum ADA 3 1.3.2.05.01.04.001 ALT.00000045002 Lemari Besi/Metal ( Lemari Besi ) 5 Merk : Brother 90 x 42 x 164.5 cm Besi 14-06-17 APBD 4,490,600.00 Ruang Bagian Hukum ADA JUMLAH 15,425,600.00
4.BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM No. Kode Barang Referensi Jenis Barang / Nama Barang Nomor Register Merek / Type Ukuran / CC Bahan Tahun Nomor Pabrik Asal- Usul Harga (Rp) Keterangan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1.3.2.05.02.04.004 ALT.00000041055 A.C. Split ( AC ) 8 Merk : LG 1 1/5 PK Plas/Elek 20-12-15 APBD 5,915,000.00 Ruang Bagian Ekonomi ADA 2 1.3.2.10.02.02.018 ALT.00000041609 Printer ( Printer ) 1 Merk : Efson L 220 482 x 300 x 145 mm Plas/Elek 27-07-16 - APBD 3,000,000.00 Ruang Bagian Ekonomi ADA 3 1.3.2.06.01.02.105 ALT.00000073502 Layar Film/Projector ( LCD Proyektor ) 1 Merk : ACER 299.5 x 220 x 105.1 mm Plas-Elek 13-12-19 APBD 4,600,000.00 Ruang Bagian Ekonomi ADA 46 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 4 1.3.2.10.01.02.001 ALT.00000079526 P.C Unit ( Komputer PC Proc. Intel i3 ) 94 Merk : Intel i3 - 2120 16 Elektronik 10-04-20 APBD 5,000,000.00 Pengadaan Bagian Perekonomian dan SDA ADA 5 1.3.2.10.01.02.001 ALT.00000079527 P.C Unit ( Komputer PC Proc. Intel i3 ) 95 Merk : Intel i3 - 2120 16 Elektronik 10-04-20 APBD 5,000,000.00 Pengadaan Bagian Perekonomian dan SDA ADA 6 1.3.2.10.02.03.003 ALT.00000079528 Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer All In One ) 26 Merk : Epson 40 x15 x 65 cm Besi / Plastik 10-04-20 APBD 4,800,000.00 Pengadaan Bagian Perekonomian dan SDA ADA 7 1.3.2.10.02.03.003 ALT.00000079529 Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer A3 ) 27 Merk : Cannon 40 x15 x 65 cm Besi / Plastik 10-04-20 APBD 4,300,000.00 Pengadaan Bagian Perekonomian dan SDA ADA JUMLAH 32,615,000.00
5.BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN No. Kode Barang Referensi Jenis Barang / Nama Barang Nomor Register Merek / Type Ukuran / CC Bahan Tahun Nomor Pabrik Asal- Usul Harga (Rp) Keterangan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1.3.2.10.01.02.002 ALT.00000046395 Lap Top ( Laptop ) 5 Merk : Acer 14 Inch Plas/Elek 27-10-17 APBD 13,000,000.00 Laptop Acer pada Bagian Pembangunan ADA 2 1.3.2.06.02.01.022 ALT.00000073569 Alat Komunikasi Telapon Lain-lain ( LINKSYS EA6350 AC1200+WIFI ROUTER ) 1 Merk : - - - 21-02-19 APBD 8,225,000.00 Pengadaan Nomor : 24.04.04.01.2020.000006 Pembangunan ADA 3 1.3.2.05.02.06.002 ALT.00000073475 Televisi ( TV LED ) 3 Merk : LG 65 Inch Besi/Elek 20-11-19 APBD 16,650,000.00 Ruang Administrasi Pembangunan ADA 4 1.3.2.05.02.01.031 ALT.00000073479 Kursi Tamu ( Meja Tamu ) 1 Merk : Lokal - Kayu 04-12-19 APBD 983,333.00 Ruang Bagian Pembangunan ADA JUMLAH 40,191,666.00 47 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
6.BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA No. Kode Barang Referensi Jenis Barang / Nama Barang Nomor Register Merek / Type Ukuran / CC Bahan Tahun Nomor Pabrik Asal- Usul Harga (Rp) Keterangan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1.3.2.05.02.01.059 ALT.00000046407 Daun Pintu Alumunium ( Pintu Geser dan Storage ) 1 Merk : Lokal 90x200m Kaca/ALumunium 18-10-17 APBD 5,000,000.00 Pintu Geser dan Storage LPSE ADA 2 1.3.2.06.01.02.061 ALT.00000046409 Lensa Kamera ( Lensa Kamera ) 1 Merk : Tamron 1500megapixel - 18-10-17 APBD 6,942,720.00 Lensa Kamera / LPSE ADA 3 1.3.2.06.03.08.004 ALT.00000046408 Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain ( Antena dan Radio Hotspot ) 1 Merk : Array 2,4 Ghz Plas/Elek 18-10-17 APBD 5,670,000.00 Antena dan Radio Hotspot LPSE ADA 4 1.3.2.05.01.04.004 ALT.00000045007 Rak Kayu ( Rak Berkas 4 Rak ) 1 Merk : Aktiv 9 x 43 x 94 cm Kayu 14-12-17 APBD 652,632.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 5 1.3.2.05.01.04.004 ALT.00000045008 Rak Kayu ( Rak Berkas 4 Rak ) 2 Merk : Aktiv 9 x 43 x 94 cm Kayu 14-12-17 APBD 652,632.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 6 1.3.2.05.01.04.004 ALT.00000045009 Rak Kayu ( Rak Berkas 4 Rak ) 3 Merk : Aktiv 9 x 43 x 94 cm Kayu 14-12-17 APBD 652,632.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 7 1.3.2.05.02.03.007 ALT.00000044916 Alat Pembersih Lain-lain ( Exhause Pan (Blower) ) 3 Merk : Maspion 12 Inch Plas/Elek 14-12-17 APBD 802,632.00 Ruang POKMIL BPBJ (Panitia Lelang) ADA 8 1.3.2.05.02.04.001 ALT.00000044906 Lemari Es ( Kulkas ) 1 Merk : Sharp 54x54x105cm Plas/Elek 14-12-17 APBD 2,552,931.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 9 1.3.2.05.02.04.001 ALT.00000044944 Lemari Es ( Kulkas 1 Pintu ) 2 Merk : Midea 54x54x105cm Plas/Elek 14-12-17 APBD 2,552,931.00 Ruang Pembuktian Kualifikasi BPBJ ADA 10 1.3.2.05.02.04.004 ALT.00000044902 A.C. Split ( AC ) 4 Merk : Samsung 1 PK Plas/Elek 14-12-17 APBD 5,052,631.00 Ruang LPSE BPBJ ADA 11 1.3.2.05.02.04.004 ALT.00000044903 A.C. Split ( AC ) 5 Merk : LG 1 PK Plas/Elek 14-12-17 APBD 5,052,631.00 Ruang POKMIL BPBJ (Panitia Lelang) ADA 12 1.3.2.05.02.05.028 ALT.00000044962 Dispenser ( Dispenser ) 1 Merk : Miyako Sedang Plas/Elek 14-12-17 APBD 1,052,632.00 Ruang Kasubag dan Staf BPBJ ADA 13 1.3.2.05.02.06.002 ALT.00000044927 Televisi ( Televisi ) 1 Merk : Sharp 40 Inch Plas/Elek 14-12-17 APBD 7,052,632.00 Ruang Pembinaan Advokasi BPBJ ADA 48 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 14 1.3.2.05.02.06.018 ALT.00000045095 Unit Power Supply ( UPS ICA ) 4 Merk : ICA 1300VA / 650W Plas/Elek 14-12-17 APBD 1,533,000.00 Ruang Kasubag dan staf BPBJ (Panitia Lelang) ADA 15 1.3.2.05.02.06.018 ALT.00000045096 Unit Power Supply ( UPS ICA ) 5 Merk : ICA 1300VA / 650W Plas/Elek 14-12-17 APBD 1,533,000.00 Ruang Kasubag dan staf BPBJ (Panitia Lelang) ADA 16 1.3.2.05.02.06.018 ALT.00000045866 Unit Power Supply ( UPS ICA ) 14 Merk : ICA 1300VA / 650W Besi/ELek 14-12-17 APBD 1,533,000.00 Ruang Kebag BPBJ ADA 17 1.3.2.05.03.06.005 ALT.00000044992 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ( Kursi Tamu ) 1 Merk : sofa 135x75x62 cm Kain/Kayu/Busa 14-12-17 APBD 3,052,632.00 Ruang POKMIL BPBJ (Panitia Lelang) ADA 18 1.3.2.10.02.02.018 ALT.00000046284 Printer ( Printer ) 2 Merk : Brother 435 x 374 x 180 mm Plas/Elek 14-12-17 APBD 4,035,000.00 Ruang Pengelolaan Administrasi BPBJ ADA 19 1.3.2.10.02.02.018 ALT.00000046287 Printer ( Printer ) 5 Merk : Brother 435 x 374 x 180 mm Plas/Elek 14-12-17 APBD 4,035,000.00 Ruang LPSE BPBJ (Panitia Lelang) ADA 20 1.3.2.10.02.02.018 ALT.00000046288 Printer ( Printer ) 6 Merk : Brother 435 x 374 x 180 mm Plas/Elek 14-12-17 APBD 4,035,000.00 Ruang LPSE BPBJ (Panitia Lelang) ADA 21 1.3.2.10.02.03.003 ALT.00000045112 Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer ) 1 Merk : Brother 435 x 374 x 161 mm Plas/Elek 14-12-17 APBD 4,035,000.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 22 1.3.2.10.02.03.003 ALT.00000045113 Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer ) 2 Merk : Brother 435 x 374 x 161 mm Plas/Elek 14-12-17 APBD 4,035,000.00 BPBJ (Panitia Lelang) ADA 23 1.3.2.05.01.04.001 ALT.00000059146 Lemari Besi/Metal ( Lemari Besi ) 2 Merk : Brother W 88 x D 45 x H 183 Cm Besi 28-03-18 APBD 3,025,000.00 Ruang Pengelolaam Administrasi BPBJ ADA 24 1.3.2.05.01.04.001 ALT.00000059148 Lemari Besi/Metal ( Lemari Besi ) 4 Merk : Brother W 88 x D 45 x H 183 Cm Besi 28-03-18 APBD 3,025,000.00 Ruang LPSE BPBJ ADA 25 1.3.2.05.01.04.002 ALT.00000059149 Lemari Kayu ( Lemari Televisi ) 1 Merk : Aktiv Funiture h.565 x w.600 x d.475 mm Kayu 28-03-18 APBD 1,485,000.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 26 1.3.2.05.01.04.004 ALT.00000059150 Rak Kayu ( Rak Arsip Serba Guna ) 1 Merk : Aktiv Furniture 80 x 37,5 x 180 cm Kayu / Tekwood 28-03-18 APBD 605,000.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 27 1.3.2.05.01.04.004 ALT.00000059152 Rak Kayu ( Rak Arsip Serba Guna ) 3 Merk : Aktiv Furniture 80 x 37,5 x 180 cm Kayu / Tekwood 28-03-18 APBD 605,000.00 Ruang Pengelolaam Administrasi BPBJ ADA 49 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 28 1.3.2.05.01.04.004 ALT.00000059153 Rak Kayu ( Rak Arsip Serba Guna ) 4 Merk : Aktiv Furniture 80 x 37,5 x 180 cm Kayu / Tekwood 28-03-18 APBD 605,000.00 Ruang POKMIL BPBJ ADA 29 1.3.2.05.02.01.048 ALT.00000059154 Sofa ( Sofa Bed / Kursi Tamu ) 1 Merk : Frocella 89 x 99 x 104 cm Busa / Kulit / Kayu 28-03-18 APBD 4,125,000.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 30 1.3.2.05.02.01.048 ALT.00000059155 Sofa ( Sofa Bed / Kursi Tamu ) 2 Merk : Frocella 89 x 99 x 104 cm Busa / Kulit / Kayu 28-03-18 APBD 4,125,000.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 31 1.3.2.05.03.07.007 ALT.00000059144 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis ( Lemari Arsip ) 1 Merk : Frontline W : 900 x D : 400 x H : 1.850 mm Kayu 28-03-18 APBD 5,665,000.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 32 1.3.2.05.03.07.007 ALT.00000059156 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis ( Lemari Buku Kaca ) 2 Merk : Aktiv Furniture 79x40x178 (cm) Kayu / Tekwood 28-03-18 APBD 1,815,000.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 33 1.3.2.05.03.07.007 ALT.00000059157 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis ( Lemari Buku Kaca ) 3 Merk : Aktiv Furniture 79x40x178 (cm) Kayu / Tekwood 28-03-18 APBD 1,815,000.00 Ruang LPSE BPBJ ADA 34 1.3.2.05.01.04.027 ALT.00000059165 Lemari Kaca ( Kitchen Set (Meja Kompor) ) 1 Merk : Lokal 200 x 70 x 60 Cm Kaca / Alumunium 18-05-18 APBD 1,540,000.00 Ruang Pembuktian Kualifikasi BPBJ ADA 35 1.3.2.05.01.04.027 ALT.00000059185 Lemari Kaca ( Lemari Kompor Arai ) 2 Merk : Lokal 55 x 32 x 3 2 cm Kaca / Alumunium 18-05-18 APBD 4,400,000.00 Ruang Pembuktian Kualifikasi BPBJ ADA 36 1.3.2.05.01.05.088 ALT.00000067056 Perkakas Kantor ( Kunci Pintu Digital Elektrik ) 1 Merk : SPC SWDL - Plas/Elek 24-09-19 APBD 3,740,000.00 BM. TA. 2019, Pengadaan Bagian BPBJ di Ruang Kabag BPBJ Setda Kab. Barsel ADA 37 1.3.2.05.01.05.088 ALT.00000067057 Perkakas Kantor ( Kunci Pintu Digital Elektrik ) 2 Merk : SPC SWDL - Plas/Elek 24-09-19 APBD 3,740,000.00 BM. TA. 2019, Pengadaan Bagian BPBJ ADA 38 1.3.2.05.01.05.088 ALT.00000072444 Perkakas Kantor ( Televisi ) 28 Merk : LG 43 INCH Elektronik 24-09-19 APBD 4,994,000.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 39 1.3.2.05.01.05.088 ALT.00000072447 Perkakas Kantor ( Air Conditioner ) 30 Merk : Polytron Neuva Deluxe 2 1 PK Plastik Elektronik 24-09-19 APBD 4,592,500.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 40 1.3.2.05.01.05.088 ALT.00000072448 Perkakas Kantor ( Air Conditioner ) 31 Merk : Polytron Neuva Deluxe 2 1 PK Plastik Elektronik 24-09-19 APBD 4,592,500.00 Ruang Pembinaan Advokasi BPBJ ADA 50 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 41 1.3.2.06.01.02.166 ALT.00000073472 Proyektor Electronic ( LCD Proyektor ) 1 Merk : - 2:00 Plastik/Elektronik 02-12-19 APBD 11,610,000.00 Ruang Pembuktian Kualifikasi BPBJ ADA 42 1.3.2.10.01.02.001 ALT.00000073471 P.C Unit ( Personal Komputer ) 1 Merk : Lenovo 21,5 Up Plastik/Elektronik 02-12-19 APBD 10,950,000.00 Ruang Kabag BPBJ ADA 43 1.3.2.05.02.01.014 ALT.00000079545 Meja Resepsionis ( Meja Respsionis ) 2 Merk : Lokal 120 x 60 x 50 cm Multiplek Taco HPL 15-04-20 APBD 9,850,000.00 Pengadaan Bagian BPBJ ADA 44 1.3.2.05.01.05.002 ALT.00000079602 CCTV - Camera Control Television System ( CCTV INDOOR 2 MP ) 24 Merk : SPC 1920 X 1080 MP PLASTIK CASE 24-04-20 APBD 1,088,562.50 Pengadaan Bagian Umum @ ( Lorong BPBJ) ADA 45 1.3.2.05.01.05.023 ALT.00000045862 Overhead Projector ( Proyektor Infocus ) 1 Merk : Infocus WXGA(1280Ã— 800) Plastik/Elektronik 14-12-17 APBD 20,033,100.00 Ruang Rapat BPBJ ADA JUMLAH 179,541,930.50
7.BAGIAN UMUM No. Kode Barang Referensi Jenis Barang / Nama Barang Nomor Register Merek / Type Ukuran / CC Bahan Tahun Nomor Pabrik Asal- Usul Harga (Rp) Keterangan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1.3.2.05.02.01.025 ALT.00000044842 Kasur/Spring Bed ( Spring Bad ) 1 Merk : Medeline 180x200 cm Busa/Per 29-08-17 APBD 24,994,000.00 BM Bag. Umum TA.2017 ADA 2 1.3.2.05.02.04.004 ALT.00000056342 A.C. Split ( AC Split ) 5 Merk : Sharp 2 PK Plastik/elektronik 25-07-18 APBD 10,310,150.00 Bagian Umum ADA 3 1.3.2.05.01.05.010 ALT.00000059125 Alat Penghancur Kertas ( Penghancur Kertas ) 2 Merk : Krisbow 25 Liter Plas / Elek 20-08-18 APBD 2,924,728.00 BM Penyedian Peralatan Kantor Lainnya pada Bagian Umum TA 2018 ADA 4 1.3.2.05.01.05.010 ALT.00000059126 Alat Penghancur Kertas ( Penghancur Kertas ) 3 Merk : Krisbow 25 Liter Plas / Elek 20-08-18 APBD 2,924,728.00 BM Penyedian Peralatan Kantor Lainnya pada Bagian Umum TA 2018 ADA 5 1.3.2.05.01.05.089 ALT.00000059107 Mesin Pompa Air ( Mesin Pompa Air ) 2 Merk : Panasonic 125 watt Besi / Elek 20-08-18 APBD 1,199,728.00 BM Penyedian Peralatan Kantor Lainnya ADA 51 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 pada Bagian Umum TA 2018 6 1.3.2.05.01.05.088 ALT.00000072490 Perkakas Kantor ( Scanner ) 37 Merk : Plustek A4 Plas-Elek 20-11-19 APBD 9,200,000.00 Bagian Umum. BM. ( Pengadaan Peralatan Kantor Dan Perlengkapan Kantor Lainya ) TA. 2019 ADA 7 1.3.2.05.01.05.088 ALT.00000072491 Perkakas Kantor ( AC ) 38 Merk : LG 2 PK Plas-Elek 20-11-19 APBD 10,920,000.00 Bagian Umum. BM. ( Pengadaan Peralatan Kantor Dan Perlengkapan Kantor Lainya ) TA. 2019 ADA 8 1.3.2.05.02.01.018 ALT.00000072465 Meja Bundar ( Meja Bundar Beroda ) 1 Merk : Lokal 1 x 1 m, tinggi 80 cm Kayu 20-11-19 APBD 690,000.00 Pengadaan BM EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan EVERPRETTY/OEM Standar EVERPRETTY/O EM 20-11-19 APBD 1,365,939.40 Bm. TA. 2019, Pengadaan 1080) high resolution Plas/elek 14-12-17 APBD 5,962,400.00 Ruang Kerja Bupati ADA 34 1.3.2.05.02.01.031 ALT.00000046327 Kursi Tamu ( Kursi Tamu Jati ) 1 Merk : Gajah Jati Sedang Kayu Jati 14-12-17 APBD 5,185,100.00 Ruang Kerja Bupati ADA 35 1.3.2.05.02.01.031 ALT.00000046328 Kursi Tamu ( Kursi Tamu Jati ) 2 Merk : Gajah Jati Sedang Kayu Jati 14-12-17 APBD 5,185,100.00 Ruang Kerja Bupati ADA 36 1.3.2.05.01.05.088 ALT.00000072366 Perkakas Kantor ( Sekat Jati Lipat 3 Pintu ) 1 Merk : Lokal - Kayu Jati 20-11-19 APBD 9,199,727.00 Ruang Kerja Bupati ADA 37 1.3.2.10.02.02.018 ALT.00000079232 Printer ( Printer ) 2 Merk : Epson Multifungsi Plastik / Elekronik 08-04-20 APBD 6,334,833.33 Pengadaan Bagian Umum ( Ruang Staf khusus Bupati) ADA 38 1.3.2.05.01.05.002 ALT.00000079615 CCTV - Camera Control Television System ( CCTV 37 Merk : SPC 1920 X 1080 MP PLASTIK CASE 24-04-20 APBD 1,088,562.50 Pengadaan 5,060,000.00 Asisten I ADA 40 1.3.2.05.02.01.031 ALT.00000040371 Kursi Tamu ( Kursi Tamu Jati ) 1 Merk : Lokal 110 x 75 x 125 cm Kayu 31-12-11 - APBD Kab. 5,060,000.00 Asisten II ADA 41 1.3.2.10.02.03.003 ALT.00000041713 Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer ) 2 Merk : Cannon 458 x 385 x 200 mm Plas/elek 31-12-14 - APBD 1,500,000.00 Ruang Staf Asisten I ADA 42 1.3.2.05.02.04.001 ALT.00000040909 Lemari Es ( Lemari Es ) 1 Merk : Uchida 524 x 573 x 889 (mm) Plas/elek 20-12-15 - APBD 2,860,000.00 Ruang Rumah Tangga Dan Perlengkapan (Ruang Aset) ADA 43 1.3.2.05.01.04.001 ALT.00000058231 Lemari Besi/Metal ( Lemari Besi ) 1 Merk : Brother 183 H x 88 W x 45 D cm Besi 30-05-18 APBD 3,285,603.00 Ruang Rumah Tangga dan Perlengkapan (Ruang Aset) ADA 44 1.3.2.05.02.01.048 ALT.00000058236 Sofa ( Sofa Tamu Minimalis ) 1 Merk : Lokal - Kayu/Kulit/Busa 30-05-18 APBD 8,361,674.00 Ruang Rumah Tangga dan Perlengkapan ADA 45 1.3.2.10.02.03.004 ALT.00000079245 Scanner (Peralatan Personal Komputer) ( SCANNER ) 1 Merk : Epson 15 x 50 x 15 cm Besi / Plastik 08-04-20 APBD 5,094,000.00 Pengadaan Bagian Umum ( Sub Bagian RT dan perlengkapan ) (Ruang Aset) ADA 46 1.3.2.10.02.02.018 ALT.00000079235 Printer ( Printer ) 5 Merk : Epson Multifungsi Plastik / Elekronik 08-04-20 APBD 6,334,833.33 Pengadaan Bagian Umum ( Ruang Sub
8.BAGIAN ORGANISASI No. Kode Barang Referensi Jenis Barang / Nama Barang Nomor Register Merek / Type Ukuran / CC Bahan Tahun Nomor Pabrik Asal- Usul Harga (Rp) Keterangan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1.3.2.05.01.01.001 ALT.00000039810 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) ( Mesin Tik Manual ) 1 Merk : Olympia Carina 18 inch Plas/Elek 29-12-15 APBD 2,880,000.00 Ruang Bagian Organisasi ADA 2 1.3.2.10.02.04.002 ALT.00000041763 Router ( Warles Router ) 1 Merk : Asus 150mm x 105mm Plas/Elek 29-12-15 - APBD 2,075,000.00 Ruang Bagian Organisasi ADA 3 1.3.2.05.02.06.022 ALT.00000041347 Camera film ( CAMERA ) 1 Merk : NIKON COOLPIX Sedang ELEKTRONIK 27-04-16 APBD 4,500,000.00 Ruang Bagian Organisasi ADA 4 1.3.2.05.01.04.027 ALT.00000040004 Lemari Kaca ( LEMARI KACA ) 1 Merk : Lokal 145x45x180 cm ALUMINIUM 03-05-16 APBD 3,000,000.00 (Ruang Bagian Organisasi) ADA 5 1.3.2.10.02.02.018 ALT.00000041619 Printer ( Printer ) 3 Merk : EFSON 48,4 x 37,7 x 22,6 cm Plas/Elek 14-12-16 11894 APBD 5,000,000.00 Ruang Bagian Organisasi ADA 6 1.3.2.10.01.02.001 ALT.00000073485 P.C Unit ( PERSONAL KOMPUTER ) 1 Merk : RYZEN - Plas-Elek 09-12-19 APBD APBD 9,870,000.00 Ruang Bagian Organisasi ADA 7 1.3.2.10.01.02.001 ALT.00000079539 P.C Unit ( Komputer All In One ) 96 Merk : Lenovo 21.5 Besi / Plastik 23-11-20 APBD APBD 8,500,000.00 Pengadaan Bagian Organisasi ADA JUMLAH 35,825,000.00
9.BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN No. Kode Barang Referensi Jenis Barang / Nama Barang Nomor Register Merek / Type Ukuran / CC Bahan Tahun Nomor Pabrik Asal- Usul Harga (Rp) Keterangan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 JUMLAH Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 57 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 2.3. SUMBER DAYA KEUANGAN Sumber daya keuangan adalah seluruh bentuk dana atau anggaran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan operasional pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, sumber daya keuangan meliputi belanja daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber daya keuangan memegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas pencapaian sasaran strategis, karena menjadi dasar pembiayaan atas seluruh kegiatan pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan administrasi pemerintahan yang efisien dan akuntabel. 2.4. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah tingkat keberhasilan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan kepada kepala daerah dan seluruh perangkat daerah, yang diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, ketepatan, kualitas, dan kepuasan pengguna layanan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren kinerja yang cukup baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang sebagian mencapai target yang telah ditetapkan. Secara umum, capaian indikator yang menunjukkan tren positif mengindikasikan keberhasilan dalam tata kelola, pelayanan administratif, penguatan koordinasi, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Meski begitu, perhatian khusus perlu diberikan terhadap indikator yang belum tersedia datanya (seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai LPPD pada tahun 2024) sebagai bahan evaluasi dan penguatan sistem pelaporan ke depan. Ke depan, Sekretariat Daerah akan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik melalui reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, maupun penguatan kemitraan lintas sektor demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, 58 59 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah table capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022 sampai 2024 : TABEL 3 CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018 2024 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Bagian Organisasi Terlaksananya Penataan Kelembagaan 80% 85% 90% 100% 75% 100% 100% 80% 85% 90% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% IKU dan Perjanjian Kinerja CC CC B B B B B CC CC CC CC CC B B CC CC CC CC CC B B Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi CC CC B B B B B CC CC CC CC CC B B CC CC CC CC CC B B 2 Bagian Pembangunan Pelaksanaan TEPRA 0 0 0 100% 100% 0 0 0 96,18% 89,63% 0 0 0 96,18% 89,63% Penyusunan RENJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Evaluasi RENJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Astinet Pengendalian Program 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Bagian Umum Laporan Barang Milik Daerah 72,50% 72,60% 71,00% 75,00% 77,60% 100% 100% 71,05% 76,02% 70.01% 72,20% 77,51% 97,59% 94,69% 98% 105% 99% 97% 100% 97,59 94,69 Laporan Keuangan dan panatausahaan keuangan daerah 78,28% 75,21% 71% 74,21% 77,10% 100% 100% 77,15% 70,00% 79,91% 76,81% 73,61% 98,74% 93,50% 99% 93% 113% 104% 96% 99% 94% 72,20% 75,21% 78,21% 76,51% 73,00% 100% 100% 78,81% 73,01% 75,51% 84,01% 85,50% 95,04% 87,33% 110% 97% 97% 110% 118% 95% 87% 60 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Administrasi pembukuan dan Verifikasi Lingkup Setda Laporan Kegiatan APBD 71,01% 73,53% 78,88% 75,02% 75,51% 100% 100% 71,11% 75,55% 72,25% 71,01% 71,57% 101% 103% 92% 95% 95% Tersedia dan terpeliharanya aset daerah di lingkup setda 72,21% 75,21% 74,20% 71,01% 72,41% 100% 100% 75,70% 70,40% 73,41% 77,01% 78,01% 105% 94% 99% 109% 108% Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH dan aparatur 81,04% 82,81% 71,81% 71,52% 74,07% 100% 100% 72,82% 88,01% 72,03% 81,64% 82,02% 99,62% 94,69% 90% 107% 94% 114% 111% 100% 95% Tersedianya Jasa surat menyurat 2,00% 81,21% 83,01% 84,91% 89,90% 100% 100% 72,81% 74,52% 78,50% 79,00% 71,00% 99,58% 99,71% 89% 92% 95% 88% 79% 100% 100% Tersedianya ATK, cetak dan penggandaan 80,81% 85,02% 85,71% 88,05% 89,08% 100% 100% 89,01% 82,50% 83,21% 84,21% 85,21% 83,56% 96,22% 104% 97% 97% 96% 96% 84% 96% Tersedianya bahan makan dan minum 75,81% 77,80% 78,51% 79,81% 79,90% 100% 100% 70,71% 72,53% 74,00% 78,20% 77,21% 97,98% 99,63% 94% 94% 95% 98% 97% 98% 100% Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 70,50% 71,72% 71,00% 74,00% 75,51% 100% 100% 75,81% 78,21% 75,51% 71,81% 74,21% 108% 109% 107% 103% 97% Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Monev 72,82% 71,75% 72,51% 72,81% 72,90% 100% 100% 73,21% 75,40% 78,81% 76,21% 75,40% 55,64% 97,95% 101% 105% 109% 105% 104% 56% 98% Terlaksananya Kegiatan Staf Ahli Bupati 71,21% 72,51% 78,31% 71,46% 75,01% 100% 100% 70,00% 78,81% 81,21% 76,08% 77,21% 98% 109% 104% 107% 103% Honorarium Non PNS 70,00% 71,41% 75,40% 76,51% 77,80% 100% 100% 75,81% 75,90% 72,81% 72,81% 70,00% 109% 107% 97% 96% 90% Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah 81,80% 87,80% 85,07% 86,02% 87,21% 100% 100% 86,51% 85,01% 84,02% 82,40% 89,50% 89,09% 81,83% 106% 97% 99% 96% 97% 89% 82% Terlaksananya Kunjungan Kerja dan Inspeksi KDH dan WKDH 71,40% 72,42% 76,61% 74,62% 75,81% 100% 100% 76,42% 78,41% 78,00% 7641% 72,41% 96,35% 92,88% 107% 109% 102% 103% 96% 96% 93% Terlaksananya Kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH 77,00% 79,80% 75,42% 71,80% 75,41% 100% 100% 72,57% 75,81% 71,81% 75,82% 77,00% 99% 95% 96% 106% 103% Keikutsertaan dalam Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek 76,81% 72,40% 75,40% 77,50% 74,80% 100% 100% 71,81% 70,01% 74,81% 73,50% 71,09% 92,31% 70,46% 94% 97% 100% 95% 95% 92% 70% Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 75,41% 72,50% 78,81% 76,41% 72,41% 100% 100% 72,80% 71,22% 72,44% 73,51% 72,81% 90,34% 98,00% 97% 99% 94% 97% 101% 90% 98% 4 Bagian Pemertintahan Laporan PATEN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Kerjasama 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 96% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 96% 25% 25% 25% 25% SPM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LPPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LKPJ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Toponomi Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Tata Batas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 30% 40% 80% 80% 80% 0% 0% 30% 40% 80% 40% 80% 5 Bagian protokol Tersedianya bahan bacaan, koran dan majalah 80% 75% 90% 85% 85% 85% 85% 75% 80% 90% 80% 90% 85% 85% 94% 107% 100% 95% 106% 100% 100% Buku kumpulan kegiatan Bupati 65% 80% 70% 90% 90% 90% 90% 75% 80% 70% 85% 90% 90% 90% 116% 100% 100% 95% 100% 100% 100% Tersedianya bahan dokumentasi kegiatan Kepala Daeran dan kegiatan pembangunan 75% 80% 80% 85% 85% 85% 85% 65% 70% 75% 85% 85% 85% 85% 87% 88% 94% 100% 100% 100% 100% Penerimaan Kunjungan Kerja Tamu Daerah dari Pusat maupun Daerah lain. 50% 50% 60% 75% 80% 80% 80% 60% 60% 50% 70% 75% 80% 80% 120% 100% 117% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Kegiatan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Daerah 70% 75% 75% 80% 85% 85% 85% 65% 75% 75% 80% 85% 85% 85% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Kegiatan Kerjasama dan Keprotokolan 75% 80% 75% 75% 80% 80% 80% 65% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 87% 88% 100% 107% 100% 100% 100% 6 Bagian Ekonomi Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan 1 1 1 - - 1 1 - - - 100% 100% 100% 100% 100% Ikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Expo 1 1 - - 1 1 1 - - 1 100% 100% - - 100% 7 Bagian Hukum Terlaksananya Sosialisasi terkait Peraturan perudang-undangan 4 4 2 3 3 2 3 3 4 0 3 3 2 3 75% 100% 0% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 300 400 450 350 275 400 550 492 593 487 352 583 435 582 164% 148,25% 108,22% 100,57% 212% 108.75% 105.8% 62 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Terlaksananya kerjasama penyelesaian permasalahan peraturan perundang- undangan 2 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya kajian Peraturan Perundang-undangan 300 400 450 350 275 400 550 492 593 487 352 583 435 582 164% 148,25% 108,22% 100,57% 212% 108.75% 105.82% Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan 300 400 450 350 275 400 550 492 593 487 352 583 435 582 164% 148,25% 108,22% 100,57% 212% 108.75% 105.82% Terlaksananya Penanganan Kasus kasus Hukum 3 3 3 3 3 1 1 3 2 0 0 1 1 1 100% 66,67% 0 0 33,33% 100% 100% Terlaksananya Konsultasi, fasilitasi, evaluasi dan Sosialiasi Produk Hukum Daerah 300 400 450 350 275 400 550 492 593 487 352 583 435 582 164% 148,25% 108,22% 100,57% 212% 108.75% 105.82% Penyuluhan Bidang Hukum 3 3 2 3 3 1 2 2 2 0 3 3 1 2 66% 66% 0 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Penyusunan Legislasi Daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Bagian Kesra Terlaksananya Pelayanan Urusan Haji 80% 85% 85% 90% 90% 100% 100% 80% 80% 0 0 75% 100% 100% 100% 95% 85% 90% 84% 100% 100% Terlaksanannya safari kegiatan keagamaan 75% 80% 85% 85% 90% 100% 100% 75% 80% 0 0 80% 80% 90% 100% 100% 85% 85% 89% 80% 90% Pembinaan Kedamangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 60% 65% 65% 70% 70% 65% 70% 55% 50% 0 0 60% 85% 85% 92% 77% 65% 70% 86% 95% 95% Terlaksananya pengendalian, inventarisasi Rumah Ibadah 70% 75% 80% 80% 85% 85% 85% 75% 70% 60% 60% 65% 80% 80% 108% 94% 75% 75% 77% 90% 95% Terlaksananya Kegiatan Bantuan Bagi Organisasi keagamaan/Kemasyarakatan 75% 80% 85% 85% 90% 100% 100% 70% 75% 80% 80% 85% 60% 65% 94% 94% 95% 95% 95% 85% 90% Terlaksananya Fasilitas Bidang Kesehatan 60% 65% 70% 70% 75% 70% 70% 50% 50% 60% 60% 60% 65% 65% 84% 77% 86% 86% 80% 75% 75% Terlaksananya Kegiatan Kerjasama dengan PTN dan Swasta 70% 75% 80% 85% 90% 90% 100% 70% 75% 0 0% 90% 90% 90% 100% 100% 80% 85% 100% 100% 100% Terlaksananya KegiatanPembinaan UKS 65% 70% 75% 80% 85% 85% 80% 60% 65% 0 0 70% 75% 75% 93% 93% 75% 80% 83% 75% 75% Terlaksananya Penyaluran Biaya OP dan PT dan untuk para Damang dan DAD Kabupaten/Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Kegiatan Rutin seminggu sekali senam pagi di lingkup Setda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Kegiatan Bantuan bagi Rumah Ibadah 75% 80% 85% 85% 90% 100% 100% 70% 75% 80% 80% 85% 85% 85% 94% 94% 95% 95% 95% 90% 90% 9 Bagian Pbj 63 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa 71,88% 72,13% 72,50% 73,00% 73,50% 73,91% 74,31% 72,00% 73,75% 75,38% 76,38% 79% 80,75% 83% 101% 103% 104% 105% 108% 109% 111% Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 90,00% 91,67% 92,33% 93,33% 93,67% 94,59% 95,51% 92,33% 92,67% 92,33% 92,67% 94,00% 94,42% 95,00% 103% 101% 100% 99% 101% 100% 99% Tersedianya informasi pelaporan dan dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa 91,67% 93,00% 93,44% 94,11% 94,67% 95,42% 96,17% 95,00% 95,67% 95,89% 96,11% 96,33% 96,66% 97,00% 104% 103% 102% 103% 102% 101% 101% Grafik di atas menampilkan Rata-Rata Capaian Kinerja per Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2018 hingga 2024 : 64 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 TABEL 4 ANGGARAN, REALISASI DAN PENDANAAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2024 PROGRAM/KEGIA TAN INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN… JUMLAH REALISASI CAPAIAN TAHUN… RASIO CAPAIAN TAHUN… Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2023 JUMLAH Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 JUMLAH PADA AWAL TAHUN Tahun 2022 Tahun 2024 PERENC % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp ANAAN Sekretariat Daerah PROGRAM Tingkat 100% 100 PENUNJANG Pencapaian % URUSAN Pelaksanaan PEMERINTAHAN Program DAERAH Penunjang Urusan KABUPATEN/KOT Pemerintahan A Daerah Perencanaan Terlaksananya 1 Tahun 1 24.999.820,00 30.000.050 98,74 29.621.500 Penganggaran dan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 2 24.999.820,00 30.000.050 237.528.250 292.528.120 88,80 22.199.750,00 98,74 29.621.500 93,50 222.092.528 273.913.778 88,80 2.800.07 0 98,74 378.550 93,49 15.435.7 22 18.614.3 42 Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan Capaian kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11.413.668.208,00 12.435.572.255 13.748.954.221 37.598.194.684 99,40 11.345.594.984 95,49 11.874.500.825 87,33 12.007.390.258 35.227.486.067 99,41 68.073.244 95,49 561.071.430 87,33 1.741.563.963 2.370.708.617 65 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 PROGRAM/KEGIA TAN INDIKATOR DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN… JUMLAH REALISASI CAPAIAN TAHUN… JUMLAH RASIO CAPAIAN TAHUN… JUMLAH JUMLAH Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 ju Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 j Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 329.450.300,00 524.697.500 728.890.000 1.583.037.800 99,61 328.163.000,00 99,58 522.505.971 99,71 726.755.250 1.577.424.221 99,59 1.287.300 97,72 12.191.52 9 99,69 2.134.7 50 15.613.5 79 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.553.000.000 2.715.000.000 3.584.400.000 8.852.400.000 94,16 2.403.900.000 89,09 2.408.700.000 81,83 2.933.200.000 7.745.800.000 106,70 150.900.00 0 88,72 306.300.0 00 81,85 651.20 0.000 1.108.40 0.000 66 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 PROGRAM/KEGIA TAN INDIKATOR DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN… JUMLAH REALISASI CAPAIAN TAHUN… JUMLAH JUMLAH RASIO CAPAIAN TAHUN… JUMLAH JUMLAH Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 50 Jenis 100.145.730 247.871.950 599.958.225 947.975.905 99,16 99.300.000 99,30 246.141.000 97,21 583.200.000 928.641.000 99,1 5 845.73 0 99,30 1.730.950 97,21 16.75 8.225 19.33 4.905 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70 Jenis ATK 1.027.738.500 624.727.000 1.566.991.500 3.219.002.000 99,53 1.022.870.000 99,74 623.114.350 99,76 1.563.179.000 3.209.163.350 99,5 3 4.868.5 00 99,74 1.612.650 99,76 3.812. 500 10.29 3.650 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 462500 Lembar 161.012.584 644.210.200 600.530.500 1.405.753.284 99,56 160.300.000 97,98 631.205.500 99,63 598.296.400 1.389.801.900 99,5 6 712.58 4 97,98 13.004.70 0 99,63 2.234. 100 15.95 1.384 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 1.355.750.000 2.196.402.000 2.433.001.000 5.985.153.000 97,90 1.327.249.000 92,52 2.032.072.002 91,94 2.236.924.046 5.596.245.048 97,9 0 28.501. 000 92,52 164.329.9 98 91,94 196.0 76.95 4 388.9 07.95 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" 150 Kegiatan 1.773.040.000 5.400.465.000 6.237.850.000 13.411.355.000 100 1.773.040.000 55,54 2.999.472.872 97,95 6.110.119.962 10.882.632.834 100 0 55,54 2.400.992. 128 97,95 127.73 0.038 2.528. 722.1 66 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 6 Dokumen 406.999.402 465.699.184 527.675.250 1.400.373.618 99,98 406.900.900 99,99 465.659.800 96,17 507.460.250 1.380.020.950 99,9 8 98.502 99,99 39.384 96,17 20.21 5.000 20.35 2.886 67 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 PROGRAM/KEGIA TAN INDIKATOR DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN… JUMLAH REALISASI CAPAIAN TAHUN… JUMLAH RASIO CAPAIAN TAHUN… JUMLAH Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 999.500.000 999.500.0 00 96,99 969.418.500 969.418.500 96,98 30.081.500 30.081.50 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 269.391.000 3.732.475.000 4.001.866. 000 98,81 268.884.555 99,19 3.702.364.000 3.971.248.555 99,81 506.445 99,19 30.111.0 00 30.617.44 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat" 50000 Surat 95.575.250 94.325.700 75.504.000 265.404.9 50 99,86 95.441.750 83,56 78.822.000 96,22 72.653.500 246.917.250 99,86 133.500 83,57 15.503.700 96,23 2.850.500 18.487.70 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis Rekening Listrik Telpon PDAM koneksi internet dan jasa sambung tv kabel yang di bayar 1 Tahun 40 Rekening 899.391.024 1.032.726.978 1.032.726.551 2.964.844. 553 93,17 837.938.972 90,34 932.966.430 96,45 996.067.108 2.766.972.510 93,17 61.452.052 90,34 99.760.548 96,45 36.659.4 43 197.872.0 43 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 laporan 877.914.000 3.120.340.000 1.084.811.000 5.083.065. 000 98,38 863.665.000 51,16 1.596.274.000 90,44 981.150.500 3.441.089.500 98,38 14.249.000 51,17 1.524.066.000 90,44 103.660. 500 1.641.975. 500 68 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 PROGRAM/KEGIA TAN INDIKATOR DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN… JUMLAH REALISASI CAPAIAN TAHUN… JUMLAH RASIO CAPAIAN TAHUN… JUMLAH Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" 1.005.867.204 2.038.433.950 3.761.055.500 6.805.356.654 99, 15 997.312 .500 95,32 1.943.046.760 90,58 3.406.920.800 6.347.280.060 99,15 8.554.704 95,32 95.387.190 90,59 354.134.70 0 458.076. 594 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Kondisi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 76.000.000 75.990.000 300.000.000 451.990.000 91, 31 69.395.20 0 63,55 48.288.200 82,37 247.110.430 364.793.830 91,31 6.604.800 63,54 27.701.800 82,37 52.889.507 87.196.1 70 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya 1.148.866.800 3.881.477.100 2.183.504.000 7.213.847.900 99, 76 1.146.133 .958 95,99 3.725.829.209 94,33 2.059.745.720 4.871.963.167 99,76 2.732.842 95,99 155.647.89 1 94,33 123.758.28 0 282.139. 013 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 83.750.000 156.800.000 350.000.000 590.550.000 95, 87 80.295.00 0 77,22 121.085.000 77,92 272.725.702 474.105.702 95,86 3.455.000 77,20 35.715.000 77,92 77.274.298 116.444. 298 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 1.460.650.000 1.052.839.600 3.793.906.920 6.307.396.520 93 ,4 1 1.364.425 .675 94,94 999.615.100 94,95 3.602.399.000 5.966.439.775 93,39 96.224.325 94,95 53.224.500 94,96 191.507.920 340.996. 745 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 141.000.000 2.575.261.600 339.880.000 3.056.141.600 96 ,4 3 135.970 .000 98,68 2.541.343.748 85,15 289.410.000 2.966.723.748 96,44 5.030.000 98,68 33.917.852 85,13 50.470.000 89.417.8 52 69 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN… JUMLAH REALISASI CAPAIAN TAHUN… JUMLAH RASIO CAPAIAN TAHUN… JUMLAH Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Terfasilitasi nya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia 684.148.400 1.383.201.750 1.429.373.500 3.496.723.650 99,62 681.548.400 84,39 1.167.316.350 94,12 1.345.346.000 3.194.210.750 99,62 2.600.000 84,37 215.885.400 94,12 82.027.500 302.512.90 0 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah jenis jenis kebutuhan rumah tangga yang tersedia 144.500.000 936.312.000 1.080.812.000 100,25 144.858.000 97,90 916.629.940 1.061487.940 100,25 358.000 97,89 916.629.94 0 916.987.94 0 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Tersedia 158.581.300 377.902.000 536.483.300 66,28 105.107.500 97,68 369.128.000 474.235.500 66,29 53.473.800 97,68 8.774.800 62.247.800 Penataan Organisasi Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 155.000.000 365.000.000 363.171.125 883.171.125 99,78 154.654.914 72,03 262.895.489 79,68 289.368.938 706.919.341 99,78 345.086 72,03 102.104.511 79,69 73.802.187 176.251.78 4 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 100.000.000 278.000.000 377.560.125 755.560.125 99,90 99.898.040 95,24 264.762.728 76,70 289.584.718 654.245.486 99,90 101.960 95,24 13.237.272 76,71 87.975.407 101.314.63 9 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 155.000.000 440.000.000 400.130.000 995.130.000 99,85 154.774.900 94,52 415.886.980 91.88 367.622.164 938.284.044 99,85 225.100 94,52 24.113.020 91,87 32.507.836 56.845.956 70 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 PROGRAM/KEGIA TAN INDIKATOR DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN… JUMLAH REALISASI CAPAIAN TAHUN.. JUMLAH RASIO CAPAIAN TAHUN… JUMLAH Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi dan Ter dokumentasi dengan baik 1 Tahun Fasilitasi Keprotokolan Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan 20 laporan 571.070.000 1.255.744.898 905.009.860 2.731.824.758 98,62 563.213.092 98,86 1.241.433.907 94,08 851.411.073 2.656.058.072 98,63 7.856.908 98,86 14.310.991 94,09 53.598.7 87 75.766.6 86 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan 20 laporan 848.696.020 643.832.650 2.413.862.500 3.906.391.170 98,42 835.253.591 99,32 639.457.977 48,36 1.167.295.493 2.642.007.061 98,41 13.442.429 99,32 4.374.673 26.68 1.162.92 0.820 1.180.73 7.922 Pendokumentasian Tugas Pimpinan jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan 20 laporan 685.179.000 837.617.302 1.189.723.250 2.712.519.552 99,96 684.921.208 99,84 836.248.300 90,98 1.082.389.600 2.603.559.108 99,96 257.792 99,84 1.369.002 90,97 107.333. 650 108.960. 444 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu; Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra; Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif 100% Administrasi Tata Pemerintahan Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan 1 Tahun Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 5 Dokumen 159.000.000 279.249.300 294.094.000 732.343.300 84,69 134.657.400 97,52 272.323.300 99,99 294.078.790 701.059.490 84,69 24.342.600 97,52 6.926.000 99,99 15.210 31.283.8 10 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 Dokumen 670.000.000 611.877.420 675.313.000 1.957.190.420 99,97 669.780.852 99,22 607.114.107 100 675.286.373 1.952.181.332 99,97 219.148 99,22 4.763.313 100 26.627 5.009.08 8 71 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 PROGRAM/KEGIA TAN INDIKATOR DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN… JUMLAH REALISASI CAPAIAN TAHUN… JUMLAH RASIO CAPAIAN TAHUN… JUMLAH Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen 620.87 4.000 1.289. 257.0 80 793.127.250 2.703.258.33 0 98,86 613.766. 570 99,97 1.288.827.409 99,96 792.804.293 2.695.398.272 98,86 7.107.430 99,97 429.671 99,96 322.957 7.860.058.454 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraa n Rakyat Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1 Tahun Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual" 10 Dokumen 3.202.3 84.700 11.24 4.527. 660 18.974.611.7 80 33.421.524.1 40 98,58 3.156.87 0.061 94,74 10.652.647.459 96,73 18.354.157.392 32.163.674.912 98,68 45.514.639 94,73 591.880.201 96,73 620.454.388 1.257.849.228 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 3 Dokumen 4.478.4 00.000 13.79 3.000. 000 20.283.153.5 00 38.554.553.5 00 99,95 4.476.34 7.758 94,89 13.088.812.350 94,43 19.154.357.612 36.719.517.720 99,95 2.052.242 94,89 704.187.650 94,43 1.128.795.888 1.835.035.780 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 1 Paket 1.326.3 20.000 1.526. 320.0 00 2.721.592.00 0 5.574.232.00 0 99,06 1.313.83 2.612 92,80 1.416.366.946 69,03 1.878.596.506 4.608.796.064 99,06 12.487.388 92,79 109.953.054 69,03 842.995.494 965.843.936 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Telaksananya Penyusunan produk Hukum, Batuan Hukum dan Perdokumentasi Produk Hukum Daerah 100% Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 164.39 8.000 322.6 58.00 0 373.489.000 860.545.000 100 164.394. 800 99,47 320.956.121 99,54 371.786.370 857.137.291 99,98 3.200 99,47 1.701.879 99,54 1.702.630 3.407.709 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 30.800. 000 147.8 10.00 0 125.090.000 303.700.000 99,68 30.700.0 00 100 147.810.000 74,93 93.731.300 272.241.300 99,68 100.000 100 0 74,93 31.358.700 31.458.700 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 107.40 2.000 200.1 32.00 0 303.782.250 611.316.250 99,92 107.315. 048 98,14 197.406.000 84,25 255.928.775 560.649.823 99,92 86.952 98,64 2.726.000 84,23 47.853.475 50.666.427 72 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan; Persentase jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan PROGRAM/KEGIAT AN INDIKATOR DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN… JUMLAH REALISASI CAPAIAN TAHUN… JUMLAH RASIO CAPAIAN TAHUN… JUMLAH Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Terlaksananya Kebijakan Pemerintah di bidang Perekonomian 1 Tahun Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD" 1 Dokumen 133.511.000 616.011.000 427.161.250 1.176.683.250 99,74 133.164.700 97,26 599.127.100 97,79 417.742.209 1.150.034.009 99,74 346.300 97,25 16.883.900 97,79 9.419.041 26.649.241 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian" 5 Laporan 164.500.000 369.500.000 349.500.000 883.500.000 96,56 158.839.450 95,28 352.047.402 69,76 243.813.447 754.700.299 96,59 5.660.550 95,27 17.452.598 69,78 105.686.55 3 128.799.701 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil" 1 Laporan 52.560.000 61.560.000 151.560.000 265.680.000 99,75 52.428.400 86,35 53.157.600 58,85 89.196.000 194.782.000 99,75 131.600 86,37 8.402.400 58,86 62.364.000 70.898.000 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Terlaksananya Administrasi dan Pelaporan di bidang Pembangunan 1 Tahun Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 10 Dokumen 140.000.000 284.999.930 332.420.000 757.419.930 98,84 138.376.214 98,46 280.602.301 92,31 306.851.838 725.830.353 98,84 1.623.786 98,56 4.397.629 92,31 25.568.162 31.585.577 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan jumlah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian 1 laporan 101.117.900 161.117.915 238.717.750 500.441.965 99,92 101.036.850 97,69 157.401.465 99,36 237.182.165 495.620.480 99,92 81.050 97,69 3.716.450 99,38 1.535.585 5.333.085 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan jumlah laporan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan 1 laporan 139.481.400 204.299.800 263.206.150 606.987.350 99,91 139.351.400 100 204.299.063 99,85 262.822.000 606.472.463 99,91 130.000 100 737 99,85 384.150 514.887 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100% 73 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa" 2 Laporan 61.079.400 214.611.058 353.882.750 629.573.208 99,91 61.024.550 99,94 214.481.058 97,37 344.566.814 620.072.422 99,91 54.850 99,94 130.000 97,40 9.315.936 9.500.78691 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik" 17 kecamata n 34.998.800 384.341.372 430.870.000 850.210.172 99,83 34.939.350 98,35 377.993.550 95,03 409.447.578 822.380.478 99,83 59.450 98,30 6.347.822 95,00 21.422.422 27.829.694 PROGRAM/KEGIA TAN INDIKATOR DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENC ANAAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN… JUMLAH REALISASI CAPAIAN TAHUN… JUMLAH RASIO CAPAIAN TAHUN… JUMLAH Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa" 150 orang 162.135.550 382.260.400 423.961.250 968.357.200 99,33 161.057.030 90,08 344.346.434 96,59 409.523.494 914.926.958 99,35 1.078.520 90,11 37.913.966 96,66 14.437.756 53.430.2 44 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 1 Tahun Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 26.048.000 44.048.000 76.048.000 146.144.000 99,96 26.037.800 96,57 42.536.400 94,58 71.926.600 140.500.800 99,96 10.200 96,59 1.511.600 94,59 4.121.400 5.643.20 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 2 Dokumen 16.570.000 29.070.000 52.681.000 98.321.000 97,04 16.079.500 96,69 28.108.800 95,72 50.426.600 94.614.900 97,09 490.500 96,69 961.200 95,70 2.254.400 3.706.10 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 5 Dokumen 43.307.000 104.307.000 124.307.000 271.921.000 99,08 42.908.260 97,66 101.863.800 95,65 118.895.780 263.667.840 99,06 398.740 97,63 2.443.200 96,64 5.411.220 8.253.16 0 74 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 2.5. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH Sebagai unsur staf dan pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administratif, koordinatif, fasilitatif, dan analitis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah terdiri dari berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal pemerintahan daerah.
1.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kelompok sasaran utama Sekretariat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah. Layanan yang diberikan mencakup :  Dukungan administrasi perkantoran;  Tata usaha dan jadwal kegiatan pimpinan;  Pelayanan rumah tangga dan kendaraan dinas;  Fasilitasi kegiatan keprotokolan dan komunikasi publik.
2.Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) Sekretariat Daerah memberikan layanan koordinasi, fasilitasi, dan dukungan kebijakan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pelayanan mencakup:  Fasilitasi penyusunan regulasi dan kebijakan;  Dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja;  Koordinasi lintas sektor;  Pelayanan administrasi kepegawaian dan hukum.
3.DPRD Kabupaten Barito Selatan Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah juga menjadi penghubung dan penyedia layanan administratif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terutama terkait:  Koordinasi penyampaian dokumen perencanaan dan keuangan daerah;  Dukungan protokoler dalam kegiatan resmi daerah;  Fasilitasi komunikasi antara eksekutif dan legislatif; 75 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
4.Instansi Vertikal dan Pemerintah Atas (Provinsi/Pusat) Sekretariat Daerah memfasilitasi hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan :  Instansi vertikal di tingkat kabupaten;  Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;  Kementerian/Lembaga di tingkat pusat Layanan meliputi penyampaian data, fasilitasi kebijakan pusat, penyusunan laporan, dan penyesuaian regulasi.
5.Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya (Tidak Langsung) Meskipun tidak memberikan pelayanan publik secara langsung, Sekretariat Daerah berkontribusi terhadap pelayanan publik melalui :  Penguatan sistem manajemen pemerintahan;  Dukungan komunikasi publik dan pelayanan informasi;  Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah;  Pelayanan pengaduan masyarakat (melalui koordinasi dengan perangkat teknis). 2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan profesional. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :
1.Kualiatas ASN di bidang regulasi yang belum mamadai dapat menyebabkan regulasi yang dihasilkan tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2.Minimnya Pelatihan dan pengembangan kompetensi regulasi bagi ASN dapat menyebabkan mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyusun regulasi yang berkualitas
3.Minimnya keterlibatan Masyarakat dalam proses penyusunan regulasi menyebabkan regulasi yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat 76 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
4.Penataan Database peraturan perundang-undangan yang belum terintegrasi dengan baik menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan mengelola informasi perarturan perundang-undangan
5.Sulitnya akses publik terhadap produk hukum daerah yang valid dan terkini menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan
6.Evaluasi Kinerja penyelesaian perkara hukum yang masih rendah menyebabkan penyelesaian perkara tidak efektif dan tidak sesuai dengan strandar yang diharapkan Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak negatif pada kualiatas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi akar masalah tersebut dan meningkatkan kualitas regulasi dan juga pelayanan publik 2.7. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS SESUAI LINGKUNGAN DINAMIS Isu Strategis adalah permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menuntut perhatian, kebijakan, dan tindakan strategis dalam jangka menengah hingga panjang. Isu strategis muncul sebagai hasil dari identifikasi faktor internal dan eksternal, termasuk dinamika lingkungan, kebijakan nasional, aspirasi masyarakat, serta kemampuan dan sumber daya organisasi. Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks dan tuntutan perubahan yang cepat, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan harus menyikapi berbagai isu strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 2.7.1. ISU STRATEGIS INTERNAL PERANGKAT DAERAH Perangkat Daerah menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tantangan tersebut antara lain :
1.Penguatan Tata Kelola pemerintahan yang Profesional dan berintegritas meliputi : 77 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029  Peningkatan Profesionalisme ASN dalam kompetensi dan kinerja melalui pelatihan  Penguatan sistem pengawasan yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi  Peningkatan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan melalui penyediaan informasi yang akurat dan terkini  Penguatan akuntabilitas melalui evaluasi kinerja dan pengawasan yang efektif  Pencegahan Korupsi, mengembangkan strategi melalui peningkatan integritas ASN dan pengelolaan pemerintahan yang transparan  Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan  Peningkatan Kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompentensi ASN dan penggunaan teknologi informasi
2.Peningkatan Responsivitas dan Kualitas pelayanan Publik  Peningkatan Kompetensi dan keterampilan ASN dalam memberikan pelayanan publik  Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan publik  Pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi dan dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat  Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik seperti Gedung dan fasilitas pelayanan di dukung peralatannya  Pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kualitas dan efektifitas pelayanan  Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan publik  Pengembangan budaya pelayanan yang prima dan beroreintasi pada kebutuhan masyarakat 78 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
3.Percepatan Digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan  Keterbatasan Jangkauan layanan pemerintah berdampak pada ketidakmerataan pelayanan publik dan rendahnya akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan  Percepatan Digitalisasi dan Integrasi sistem pemerintahan untuk meningkat penyelengaraan dan memperluas jangkauan pelayanan, memperkeuat koordinasi dan sinkronisas antar perangkat daerah serta mengurangi kesenjangan akses layanan berbasis teknologi dalam masyarakat  Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) lebih Proiritas untuk menjadikan pondasi baru dalam tata kelola ASN dan memberi Dampak yang Efisien dalam pelayanan Publik  Perlu meningkatkan aspek keamanan Digitalisasi dalam pemerintahan
4.Keterbatasan jangkauan layanan pemerintahan  Keterbatasan Jangkauan Layanan Pemerintah akibat faktor geografis dan Infrastruktur  Keterbatasan Informasi Teknologi  Kualitas dalam pemerataan SDM ASN  Koordinasi antar perangkat daerah yang belum Optimal  Keterbatasan Anggaran yang berdampak kepada ketidakmerataan pelayanan publik dan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan 2.7.2. ISU STRATEGIS GLOBAL Perkembangan global memberikan peluang sekaligus tantangan yang harus direspon dengan kebijakan dan inovasi lokal. Beberapa isu strategis global yang memengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :
1.Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan inklusif agar dapat bersaing dalam konteks global dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. 79 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
2.Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainability) dalam seluruh kebijakan dan program
3.daerah sebagai respons terhadap isu lingkungan global dan komitmen nasional.
4.Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata kelola ASN secara global, menuntut percepatan adaptasi daerah.
5.Tantangan dalam pengadaan berkelanjutan, termasuk keterbatasan transparansi rantai pasok, akses teknologi hijau yang belum merata, dan perbedaan standar lingkungan internasional yang harus diselaraskan dengan praktik daerah.
6.Peningkatan tuntutan terhadap pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan responsif, khususnya terkait isu HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi, yang menjadi agenda penting dalam tata kelola pemerintahan modern. 2.7.3. ISU STRATEGIS NASIONAL Secara nasional, terdapat berbagai isu struktural yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi pembangunan daerah agar selaras dan mendukung pencapaian tujuan nasional, di antaranya :
1.Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi.
2.Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
3.Rendahnya efektivitas pembinaan, inventarisasi, verifikasi, dan pemberian bantuan di bidang keagamaan yang menjadi bagian penting dalam harmonisasi sosial dan keberagaman masyarakat.
4.Investasi yang belum dikelola secara terpadu serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah (BMD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. 80 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
5.Kebutuhan digitalisasi dan penyusunan program kerja yang berbasis kewenangan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan.
6.Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam pengadaan berkelanjutan dan kurangnya integrasi regulasi lingkungan dalam proses pengadaan daerah.
7.Peningkatan tuntutan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang harus mengikuti dinamika nasional agar mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang kuat.
8.Belum optimalnya pemanfaatan produk lokal dalam sistem pengadaan daerah sebagai upaya mendorong ekonomi lokal dan kemandirian. 2.7.4. ISU STRATEGIS REGIONAL Lingkungan regional menghadirkan tantangan tersendiri yang memerlukan kolaborasi antar daerah dan penyesuaian kebijakan yang sinergis, yaitu :
1.Rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur di tingkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pelayanan publik yang responsif.
2.Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan daerah, termasuk rendahnya capaian penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kualitas pelayanan publik di tingkat regional.
3.Belum optimalnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah serta lemahnya penyelesaian perkara hukum non-litigasi yang berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi daerah.
4.Terbatasnya basis ekonomi daerah yang dapat berperan sebagai penggerak utama dinamika perekonomian regional.
5.Minimnya infrastruktur pendukung pengadaan berkelanjutan dan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap tekanan lingkungan dan ekonomi.
6.Belum terbangunnya kolaborasi efektif antar daerah dalam menerapkan kebijakan lingkungan dan pengadaan hijau yang mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 2.8. RUMUSAN ISU STRATEGIS DAERAH Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah adalah pernyataan yang menggambarkan permasalahan utama, tantangan, atau hal-hal penting yang harus segera diatasi atau dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Isu strategis disusun berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi aktual yang mencakup aspek internal dan eksternal, serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional, rencana strategis perangkat daerah, dan RPJMD Isu strategis berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang bersifat prioritas, dan menjadi pijakan dalam menentukan arah pencapaian visi dan misi kepala daerah. Data Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5. 81 82 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 TABEL 5 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN ISU KLHS (Kajian ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SEKRETARIAT DAERAH ISU STRATEGIS DAERAH PD SEKRETARIAT DAERAH PERMASALAHAN Lingkungan Hidup Strategis) GLOBAL (Sumber RPJMN) NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 BAGIAN PEMERINTAHAN Jangkauan Layanan Pemerintah yang terbatas akibat luas wilayah dan belum optimalnya kualitas Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk Tata Keloladan Akuntabilitas Pemerintah Tata Kelola Pemerintah belum optimal Keterbatasan Jangkauan Layanan Pemerintahan Tata Kelola Pemerintah sebaran penduduk yang tidak pembangunan berkelanjutan, Digital Barito selatan seimbang menyediakan akses keadilan Terbaik di Kalimatan untuk semua, dan Tengah membangun kelembagaan (LPPD 2023) yang efektif, Akuntabel dan Inklusif di semua Tingkatan BAGIAN KESEJAHTERAAN Penyusunan Program Kesejahteraan Rakyat, Pengendalian serta Kesejahteraan Rakyat memperhatikan dampak dari
1.kualitas hidup masyarakat Tuntutan Penyusunan Program Sesuai kewenangan Tugas dan Fungsi sesuai Kemudahan Penyusunan Program Kerja sesuai kewenangan tugas dan fungsi Optimalisasi Penysununan Program Kerja sesuai kewenangan tugas dan fungsi Penysununan Program Kerja sesuai kewenangan tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis RAKYAT Evaluasidan Pelaporan yang kurang mempedomani melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar. ketentuan berbasis elektronik dan mengintergasikan prinsip sesuai ketentuan berbasis Elektronik dan sesuai ketentuan berbasis Elektronik dan Elektronik dan mengintegrasikan prinsip kesejahteraan rakyat petunjuk teknis dan 2. meningkatkan kesejahteraan Rakyat mengintegrasikan prinsip mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dalam kebijakan, keterbatasan dalam kesejahteraan sosial berkelanjutan dalam kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat rencana dan program penganggaran masyarakat melalui program kebijakan, rencana dan berkelanjutan dalam berkelanjutan dalam kesejahteraan rakyat dengan perlindungan sosial, Program Kesejahteraan kebijakan, rencana dan kebijakan, rencana dan mempertimbangkan keagamaan
3.peningkatan partisipasi Rakyat dengan program kesejahteraan rakyat program kesejahteraan rakyat Sosial dan Masyarakat masyarakat dalam mempertimbangkan sosial dengan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan pembangunan daerah. Keagamaan dan Masyarakat keagamaan Sosial dan keagamaan Sosial dan
4.peningkatan layanan Masyarakat Masyarakat organasasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan,
5.peningkatan hidup sehat untuk masyarakat. 83 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
1.Kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik dalam reformasi hukum masih rendah
1.Kuantitas dan Kualitas ASN di bidang regulasi masih belum memadai
1.Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memadai, khususnya dalam hal perumusan, harmonisasi, dan analisis regulasi
1.Harmonisasi dan penyederhanaan regulasi agar tidak tumpang tindih untuk menciptakan sistem hukum yang lebih tertata dan dan efisien
1.peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memadai, khususnya dalam hal perumusan, harmonisasi, dan analisis regulasi
1.penguatan kualitas dan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan pada kegiatan tehnis.
2.Sistem informasi regulasi yang belum terintegrasi dan transparan
2.Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi regulasi bagi ASN
2.Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi masih rendah sehingga regulasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik
2.penguatan kualitas dan kompetensi perancang peraturan perundang- undangan
2.peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi masih rendah sehingga regulasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik
3.minimnya jumlah sumber daya perancang perundang- undangan
3.Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi Belum optimalnya analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam mengacu kepada Peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
4.Penataan database peraturan perundang- undangan yang belum terintegrasi dengan baik
2.menambah formasi perancang perundang-undangan
5.Sulitnya akses publik terhadap produk hukum daerah yang valid dan terkini
3.Tranparansi dan aksebilitas informasi hukum melalui pembaharuan dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
6.Evaluasi kinerja penyelesaian perkara hukum yang masih rendah 84 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Daya dukung dan daya tampung lingkungan. Agenda Pembangunan daerah berkelanjutan Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan Penguatan sektor unggulan daerah Pengembangan jalan usaha tani dan akses bagi desa desa yang belum berlistrik untuk memperkuat distribusi hasil ladang dan komoditas lokal. Produksi pangan lokal belum stabil sepanjang tahun. Sistem cadangan pangan daerah masih lemah, sehingga intervensi harga terbatas. Kapasitas manajemen BLUD/BUMD masih rendah, belum optimal memberi layanan dan kontribusi PAD. Promosi potensi ekonomi daerah belum maksimal. Risiko kebakaran hutan/lahan dan ekosistem gambut. Kualitas air dan pencemaran lingkungan. Ketahanan pangan dan inflasi daerah. Energi dan elektrifikasi desa. Tata Kelola Lingkungan dan perizinan Transisi energi global menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) Perdagangan kabron dan ekonomi hijau Kebijakan hilirisasi SDA Program ketahanan pangan dan energi Percepatan elektrifikasi desa Sinergi pembangunan antar kabupaten Pengembangan kawasan strategis ekonomi dan lingkungan Integrasi program ketahanan pangan (pertanian lokal, perikanan) dengan mitigasi risiko bencana (longsor, banjir). Program pelatihan bagi petani, nelayan, pengurus BLUD/BUMD dalam manajemen, inovasi teknologi, dan digitalisasi. Kebijakan untuk mengatasi volatilitas harga, terutama di sektor pangan, energi dan transportasi.
1.perubahan iklim seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan risiko bencana alam, 2.Pencemaran: Pencemaran udara, air, dan tanah oleh bahan kimia, limbah, dan polusi lainnya. 3. Penggunaan Sumber Daya Alam: Pemanfaatan sumber Tuntutan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik, dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan kemudahan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik. dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan optimalisasi penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik, dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi 85 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan air, hutan, dan mineral. Tingkat Penggunaan aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Tingkat Penggunaan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) untuk e- tendering/e- seleksi, e- kontrak, non tender dan pencatatan non tender. Tingkat Penggunaan aplikasi e- purchasing. Kualifikasi dan Kompetensi SDM meliputi : Tingkat Kualifikasi SDM PPB/J Jumlah SDM PPB/J yang memiliki Kompetensi yang relevan Masih terdapat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah yang belum mengetahui dan/atau memahami dan/atau melaksanakan untuk menggunakan SiRUP sebagai sarana informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah belum maksimalnya pemanfaatan SPSE sebagai sarana bagi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari proses perisiapan pengadaan sampai dengan serah terima pekerjaan rendahnya tingkat pemanfaatan sistem e- katalog oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat wawasan tentang SiRUP yang belum maksimal tingkat kesadaran Pejabat Pembuat Komitmen dalam pemanfaatan SPSE yang belum maksimal tingkat kesadaran Pejabat Pembuat Komitmen dalam pemanfaatan sistem e katalog yang belum maksimal Pemerintah mewajibkan seluruh instansi menggunakan SiRUP Pemerintah mewajibkan seluruh instansi menggunakan SPSE Pemerintah mendorong seluruh instansi memprioritaskan penggunaan aplikasi e- purchasing - - Pemerintah Provinsi mendorong seluruh Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan aplikasi e- purchasing tingkat kesadaran Pejabat Pembuat Komitmen dalam pemanfaatan SPSE yang belum maksimal tingkat kesadaran Pejabat Pembuat Komitmen dalam pemanfaatan SPSE yang belum maksimal belum terpenuhinya kualifikasi SDM PPB/J sesuai Rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selektifitas kualifikasi SDM PPB/J yang tinggi Pemerintah mendorong Instansi memiliki SDM PPB/J sesuai kualifikasi yang direkomendasikan Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Daerah memiliki SDM PPB/J sesuai kualifikasi yang direkomendasikan belum maksimalnya kualitas SDM PPB/J yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan (Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosiokultural) sedikitnya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti SDM PPB/J Pemerintah mendorong Instansi memiliki SDM PPB/J yang kompeten sesuai kompetensi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Daerah memiliki SDM PPB/J yang kompeten sesuai kompetensi yang ditetapkan 86 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Domain Kelembagaan: Pengorganisasian UKPBJ. Tugas dan fungsi UKPBJ. Domain Sumber Daya Manusia (SDM): Perencanaan SDM. Pengembangan SDM. Domain Proses: Manajemen pengadaan. Manajemen penyedia. Sedikitnya Minat ASN Untuk Memiliki Kompetensi PPK belum dibuatnya rencana jumlah Pejabat Pembuat Komitmen yang memiliki sertifikat kompetensi sedikitnya minat ASN untuk memiliki kompetensi PPK Pemerintah mendorong Instansi memiliki PPK yang kompeten sesuai kompetensi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Daerah memiliki PPK yang kompeten sesuai kompetensi yang ditetapkan belum dibuatnya arah pengembangan SDM PPB/J dalam mengaktualisasikan kompetensinya secara maksimal tingginya beban kerja SDM PPB/J dalam satu kompetensi yang dilaksanakan Pemerintah mendorong Instansi memanfaatkan kompetensi SDM PPB/J secara maksimal belum disusunya manajemen pengadaan yang berbasis pada waktu pelaksanaan, strategi pengadaan dan rantai pasok pengadaan yang berdampak pada value for money Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum maksimalnya wawasan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan manajemen pengadaan Pemerintah mendorong Instansi untuk meningkatkan kualitas pengadaan yang berdampak pada value for money Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pengadaan yang berdampak pada value for money belum maksimalnya wawasan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan manajemen pengadaan belum dipetakannya ketersediaan penyedia barang/jasa di daerah Kabupaten Barito Selatan UKPBJ dan PPK belum membuat database komprehensif penyedia barang/jasa di Kabupaten Barito Selatan yang memeiliki kualifikasi dan kompetensi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah mendorong Instansi untuk melibatkan secara maksimal UMKM daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Daerah untuk melibatkan secara maksimal UMKM daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UKPBJ dan PPK belum membuat database komprehensif penyedia barang/jasa di Kabupaten Barito Selatan yang memeiliki kualifikasi dan kompetensi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum tingginya kesadaran Pelaku Pengadaan dalam pelaksanaan manajemen risiko pengadaan barang/jasa 87 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Manajemen risiko. Manajemen kinerja. belum maksimalnya pelaksanaan manajemen risiko oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara belum tingginya kesadaran Pelaku Pengadaan dalam pelaksanaan manajemen risiko pengadaan barang/jasa Pemerintah mendorong Instansi untuk meminimalisir risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Manajemen kinerja. belum disusunya manajemen kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UKPBJ dan PPK belum menyusun manajemen kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah mendorong Instansi untuk meningkatkan kualitas pengadaan yang berdampak pada value for money Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pengadaan yang berdampak pada value for money Domain Sistem Informasi: Penggunaan sistem informasi pengadaan yang efektif. belum maksimalnya pemanfataan Sistem Informasi Pengadaan oleh Pelaku Pengadaan PPK belum memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah mendorong Instansi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk transparan, akuntabel dan kredibel Tuntutan global menuju birokrasi digital dan modern (e-office) Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai kebijakan nasional Perlunya sinkronisasi administrasi daerah dengan provinsi Kalimantan Tengah Percepatan digitalisasi arsip dan persuratan untuk mendukung tata kelola pemerintahan modern Pengelolaan arsip daerah belum terintegrasi secara elektronik, sehingga rawan kehilangan atau duplikasi dokumen Penghematan energi listrik dan sumber daya perkantoran dalam mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan (green office) tandar internasional terkait transparansi dan akuntabilitas informasi publik Agenda Reformasi Birokrasi yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Integrasi sistem informasi persuratan antar kabupaten/kota untuk mempercepat koordinasi pemerintahan Peningkatan kualitas manajemen administrasi berbasis elektronik. Rendahnya pemahaman SDM terhadap aplikasi administrasi digital engelolaan arsip digital untuk mengurangi ruang penyimpanan fisik dan mendukung efisiensi lingkungan. Tren global paperless office sebagai bentuk efisiensi dan keberlanjutan. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang membutuhkan data administrasi yang cepat, valid, dan terdokumentasi dengan baik Penguatan kapasitas SDM dalam penguasaan aplikasi persuratan, kearsipan, dan sistem informasi administrasi 88 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Sarana prasarana perkantoran pendukung (scanner, server, sistem informasi persuratan) masih terbatas. Regulasi nasional terkait kearsipan dan tata naskah dinas Penyediaan sarana prasarana penunjang e-office (server, aplikasi persuratan, ruang arsip digital) Bagian Umum memiliki kewenangan dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas rumah tangga pimpinan serta sarana perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan. . Keterbatasan sarana prasarana gedung perkantoran, baik dari sisi kapasitas, kenyamanan, maupun kelengkapan fasilitas kerja Efisiensi pemanfaatan energi listrik, air, dan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan perkantoran. Tren internasional menuju konsep green building dan eco-office yang menekankan efisiensi energi, konservasi air, serta pengelolaan limbah. Instruksi nasional mengenai efisiensi belanja pemerintah, khususnya terkait belanja operasional perkantoran dan pemeliharaan aset Pengembangan regulasi internal untuk mendukung paperless office dan kearsipan modern. Sistem pemeliharaan aset daerah masih bersifat reaktif (menunggu rusak), belum berbasis manajemen aset yang terencana. Penggunaan material bangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam renovasi atau pembangunan gedung. Penerapan standar internasional dalam pengelolaan aset publik yang efisien dan transparan. egulasi nasional terkait pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan pengelolaan kendaraan dinas. Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana kantor dan rumah tangga pimpinan dengan pendekatan manajemen aset modern Anggaran pemeliharaan sarana-prasarana kantor masih terbatas dibandingkan kebutuhan nyata. Peningkatan kualitas sarana prasarana gedung dan fasilitas kerja guna mendukung produktivitas ASN. Penguatan mekanisme pemeliharaan preventif dan prediktif aset daerah, bukan hanya berbasis perbaikan kerusakan Pengembangan kebijakan pengelolaan kendaraan dinas yang hemat energi, transparan, dan akuntabel BAGIAN ORGANISASI Lemahnya tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi Tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan inklusif Tuntutan global terhadap digital governance dan efisiensi SDM Fokus nasional pada Reformasi Birokrasi dan SPBE Tuntutan efisiensi dan pelayanan publik cepat di daerah Penguatan kelembagaan, tata kelola dan akselerasi reformasi birokrasi berbasis digital Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Belum optimalnya implementasi SPBE dan e- Government Efisiensi pemanfaatan sumber daya & paperless office Perkembangan teknologi digital di sektor publik Arah kebijakan digitalisasi pelayanan publik Kesiapan SDM ASN di daerah menghadapi transformasi digital Percepatan transformasi digital dalam sistem kerja, pelayanan, dan administrasi pemerintahan Belum optimalnya kinerja ASN dan budaya kerja birokrasi Peningkatan kualitas hidup dan keadilan akses pelayanan publik Global trend terhadap sistem merit dan modal manusia yang akan terlibat secara langsung (human capital) Fokus pembangunan SDM unggul dan adaptif Tingginya gap kualitas ASN antar wilayah Penguatan sistem merit dan budaya kerja birokrasi berbasis kinerja BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Adanya perkembangan teknologi informasi dan media digital yang bisa dimanfaatkan untuk publikasi kegiatan pimpinan. Masih terbatasnya kualitas SDM dan sarana pendukung protokol & komunikasi. Keterbukaan informasi publik sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan Tuntutan transparansi, keterbukaan informasi, dan adaptasi digital. Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), penguatan komunikasi publik, tuntutan akuntabilitas kinerja. Integrasi informasi antar daerah, tuntutan peningkatan layanan publik di Kalteng. Penguatan komunikasi pimpinan berbasis teknologi informasi. Dukungan perangkat daerah dalam pengelolaan informasi publik. Belum optimalnya publikasi kegiatan pimpinan daerah secara menyeluruh Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik melalui komunikasi terbuka. Peningkatan kualitas layanan protokol dan publikasi kegiatan pimpinan. Potensi peningkatan partisipasi masyarakat melalui komunikasi publik. Tantangan kecepatan informasi dan isu hoaks. Pencegahan hoaks dan disinformasi. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan protokol & komunikasi. 89 90 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 2.9. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 2.9.1. TANTANGAN Berdasarkan Fakta diatas Kabupaten Barito Selatan merupakan wilayah yang aman dan kondusif dengan tingkat organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :
1.Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2.Tuntutan profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan pemerintahan.
3.Tuntutan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata aturan kewilayahan.
4.Tuntutan dalam meningkatkan dan menata kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Tuntutan dalam peningkatan efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan yang ramping struktur kaya fungsi, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat serta akuntabilitas kinerja
6.Tuntutan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip- prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
7.Tuntutan dalam peningkatan pengendalian administrasi pembangunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
8.Tuntutan dalam peningkatan harmonisasi intern dan antar umat beragama.
9.Tuntutan dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah dan BUMD. 91 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 2.9.2. PELUANG Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :
1.Adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi.
2.Penerapan kemajuan teknologi informasi pada tatanan manajemen dan dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah.
3.Peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam mewujudkan tujuan salah satunya adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada Pemerintah Daerah yaitu dengan ditetapkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4.Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan sehingga memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian.
6.Kabupaten Barito Selatan dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religious dengan penduduk yang ramah tamah memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi menyusun rancangan, mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan daerah yang meliputi urusan keagamaan, sosial, kemasyarakatan.
7.Hubungan kerjasama antara Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten/Kota lain menjadi pendorong bagi Kabupaten Barito Selatan dan aparatur untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan potensi yang ada.
8.Adanya pertumbuhan pada sektor perbankan yang dapat meningkatkan pendanaan pada investasi UMKM dan ekonomi kerakyatan sehingga memudahkan Sekretariat Daerah dalam rangka 92 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 menjalankan tugas dan fungsi perumusan kebijakan daerah pada sektor pembinaan dan pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Barito Selatan. 93 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 3.1.1. TUJUAN Adapun tujuan Sekretariat Daerah berdasarkan RPJMD adalah Meningkatkan kepercayaan, Efisiensi dan kemudahan terhadap pelayanan Publik, penguatan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan ketersediaan, kualitas pangan, kemandirian energi dan mampu meningkatkan ketahanan pangan. yang berpedoman pada : A. Misi 2 Mengembangkan daya saing Ekonomi Daerahyang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan pelestarian lingkungan B. Misi 5 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Profesional dan beroreintasi pada Pelayanan Publik C. Misi 6 mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan adalah sebagai berikut : 3.1.2. SASARAN Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai selama periode lima tahun, yang mengarah pada hasil 94 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 spesifik dan terukur. Sasaran ini berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan indikator kinerja dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dirumuskan 2(dua) sasaran strategis sebagai berikut : SASARAN 1 misi 2 : Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal Sasaran ini lebih meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerah, mengembangkan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi daerah, meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas terutama masyarakat miskin dan rentan/kesenjangan sosial dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan pelatihan dan pengembangan bagi sumber daya manusianya. SASARAN 1 misi 5 : Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Sasaran ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola pemerintahan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem pemerintahan berbasis digital meliputi digitalisasi proses administrasi, layanan publik berbasis online, penggunaan aplikasi terintegrasi antar perangkat daerah, serta penyediaan data dan informasi secara real-time yang mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. SASARAN 2 misi 5 : Meningkatkan Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Meningkatkan keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah wajib proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 berbagai saluran webside resmi, media sosial bahkan sepanduk pengumuman sehingga informasi yang disampaikan lebih akurat dan tepat waktu serta mudah di pahami oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat melalui konsultasi publik atau forum diskusi. Karena partisipasi masyarakat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme akuntabilitas yang efektif sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang SASARAN 1 misi 6 : Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan Penerapan energi Hijau dan Energi Baru Terbarukan Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun akuntabilitas yang efektif mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 6 berikut : 95 96 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 TABEL 6 TUJUAN : Meningkatkan kepercayaan, Efisiensi dan kemudahan terhadap pelayanan Publik, penguatan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan ketersediaan, kualitas pangan, kemandirian energi dan mampu meningkatkan ketahanan pangan. SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal Indeks Akses Keuangan Daerah Indeks 3,90 3,92 3,95 3,98 4,00 4,02 4,04 Return on Aset (ROA) BUMD % 55,66% 55,66% 55,66% 55,70% 55,80% 55,85% 55,90% Integrasi standar pelayanan dan sistem tata Kelola pemerintahan berbasis digital Nilai SAKIP Angka 100 100 100 100 100 100 100 Maturitas SPIP Nilai 3.10 3,15 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 Meningkatkan Integritas, transparansi dan akuntabilitas Indeks Reformasi Hukum Skor 80 50 60 70 80 90 100 97 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Indeks kepatuhan daerah Angka 65 70 75 80 85 90 100 Persentase usaha tambang sesuai kewenangan Perda % 45% 45% 60% 70% 80% 90% 95% Jumlah Produk Tersertifikasi Halal % 40% 40% 60% 70% 80% 90% 100% Indeks Zakat Nasional Skor 0.52 ( Stabil ) 0.55 ( Stabil ) 0.58 ( Stabil ) 0.61 ( Baik ) 0.64 ( Baik ) 0.67 ( Baik ) 0.70 ( Baik) Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terwujudnya Ketahanan Energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau Intensitas Energi Primer SBM /RP Milyar 183,00 183,00 179,75 176,50 173,25 170,00 166,75 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 dan energi terbarukan (EBT) Konsumsi Listrik Perkapita Kwh 718,00 788,50 788,50 859,00 929,50 1000,00 1070,50 Rasio desa berlistrik % 75% 75% 80% 82% 85% 88% 90% 98 99 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 3.2. STRATEGI SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 - 2029 Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan operasional yang disusun secara sistematis untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Strategi ini menjadi kerangka acuan dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Strategi per kepala bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :
1.Bagian Tata Pemerintahan Strategi :

a.Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
b.Menyusun dan memutakhirkan data kewilayahan serta fasilitasi penyelesaian batas wilayah;
c.Mengoptimalkan fasilitasi kerja sama antar daerah dan luar negeri.
1. 2.Bagian Hukum Strategi :
a.Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah;
b.Mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi hukum berbasis digital;
c.Meningkatkan kapasitas SDM hukum melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
1. 3.Bagian Kesejahteraan Rakyat Strategi :
a.Meningkatkan koordinasi program sosial dan keagamaan lintas sektor;
b.Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan;
c.Mengembangkan sistem monitoring evaluasi program kesejahteraan secara partisipatif.
1. 4.Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) 100 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Strategi :
a.Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah;
b.Memfasilitasi pengembangan investasi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
c.Mengembangkan sistem data dan informasi ekonomi daerah yang terintegrasi.
1. 5.Bagian Administrasi Pembangunan Strategi :
a.Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program pembangunan;
b.Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan pembangunan Fisik Kontruksi;
c.Meningkatkan sinergi program antar SKPD melalui fasilitasi pengendalian program.
1. 6.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Strategi :
a.Mendorong pelaksanaan pengadaan secara transparan, efisien, dan akuntabel;
b.Meningkatkan kompetensi SDM pengadaan melalui pelatihan dan sertifikasi;
c.Mengembangkan sistem informasi pengadaan secara digital dan real- time.
1. 7.Bagian Umum Strategi :
a.Meningkatkan efisiensi layanan administrasi perkantoran dan logistik kepala daerah;
b.Memastikan ketersediaan sarana prasarana kantor yang representatif;
c.Meningkatkan pengelolaan aset dan pemeliharaan fasilitas kerja.
1. 8.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Strategi :
a.Meningkatkan profesionalisme layanan keprotokolan;
b.Meningkatkan kualitas publikasi dan informasi kegiatan kepala daerah; 101 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
c.Mengembangkan kanal komunikasi publik yang inklusif dan berbasis digital.
1. 9.Bagian Organisasi Strategi :
a.Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata laksana kelembagaan;
b.Mendorong evaluasi kelembagaan berbasis kinerja dan kebutuhan daerah;
c.Mengembangkan sistem manajemen kinerja dan inovasi birokrasi. 3.3. ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 - 2029 Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah merupakan rumusan umum mengenai pendekatan dan prioritas kebijakan yang akan diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administratif, serta menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :
1. 1.Membangun Pusat data yang terintegrasi sehingga mampu untuk mengumpulkan, mengolah, dan manganalisis data dari berbagai sumber, dan mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan terukur
2. 2.Meningkatkan Kualitas data integrasi sistem database, konsistensi data, penguatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi informasi, kolaborasi, monitoring dan evalusi Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
3. 3.Pengembangan teknologi informasi berbasis sistem dan aplikasi pemerintahan, mengembangkan insfrastruktur teknologi informasi yang mamadai untuk mendukung implementasi smart government dan mampu memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan dengan lancar dan aman
4. 4.Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui program pelatihan, meningkatkan aksesibilitas layanan hukum yang berbasis teknologi informasi sehingga sistem hukum yang adil dan transparan jelas dan terukur
5. 5.Mampu mengembangkan manajemen risiko, mengembangkan sisterm monitoring dan evalusi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi mengelola risiko dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung sistem informasi yang lebih akuntabel dan transparan 102 103 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 TABEL 7 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH NO OPERASIONAL NSPK ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD ARAH KEBIJAKAN RPJMD 1 Pengembangan Pusat data yang terintegrasi, melakukan identifikasi permasalahan dan isu strategis sehingga mampu melakukan pengawasan dan evalusi terhadap arah kebijakan Renstra Sektetariat Daerah Membangun Pusat data yang terintegrasi sehingga mampu untuk mengumpulkan, mengolah, dan manganalisis data dari berbagai sumber, dan mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan terukur Pengembangan pusat data untuk optimalisasi dan pembaruan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran 2 Integrasi sistem database sektoral harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, akurat, lengkap dan terkini serta transparan dan akuntabel. Standar data sektoral harus seragam dan konsisten memenuhi standar kualitas data yang telah di tetapkan, standar sistem database sektoral harus di rancang untuk memfasilitasi integrasi data antar perangkat daerah Meningkatkan Kualitas data integrasi sistem database, konsistensi data, penguatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi informasi, kolaborasi, monitoring dan evalusi Penguatan tata kelola pembangunan melalui integrasi sistem database sektoral yang konsisten, baik anatr perangkat daerah dan antar level pemerintahan 3 Untuk Penguatan reformasi birokrasi melalui smart government meliputi norma transparansi, standart kualitas pelayanan dan keamanan, prosedur mengenai sistem yang terintegrasi dan memenuhi kriteria tentang penilaian kualiatas pelayanan publik Pengembangan teknologi informasi berbasis sistem dan aplikasi pemerintahan, mengembangkan insfrastruktur teknologi informasi yang mamadai untuk mendukung implementasi smart government dan mampu memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan dengan lancar dan aman Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 NO OPERASIONAL NSPK ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD ARAH KEBIJAKAN RPJMD 4 Norma kode etik, standar kualitas pelayanan hukum, prosedur pengaduan dan pananganan keluhan masyarakat dan kriteria tentang evaluasi efektifitas penegakan hukum Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui program pelatihan, meningkatkan aksesibilitas layanan hukum yang berbasis teknologi informasi sehingga sistem hukum yang adil dan transparan jelas dan terukur Penguatan reformasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, transparan dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat 5 Norma men genai monitoring dan evalusi, memiliki standar waktu pelaksanaan, prosedur yang meliputi analisis, pelaksanaan dan pelaporan sehingga kriteria memenuhi penilaian kualitas pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Mampu mengembangkan manajemen risiko, mengembangkan sisterm monitoring dan evalusi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi mengelola risiko dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung sistem informasi yang lebih akuntabel dan transparan Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan 104 105 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Setiap program,kegiatan dan sub kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 4.1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program ini berfokus pada penataan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan administrasi pemerintahan, fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dan penguatan sistem hukum daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan :
6. 1.Administrasi Tata Pemerintahan: Meliputi penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. 2.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat, peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga dan kelompok masyarakat, serta peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan;
8. 3.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum: Termasuk penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi bantuan hukum, pendokumentasian produk hukum, dan pengelolaan informasi hukum. 106 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 4.2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Program ini bertujuan mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan kebijakan perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian ekonomi mikro kecil, fasilitasi dan pengawasan program pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, energi, dan lingkungan hidup. Program ini fokus pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan :
9. 1.Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian: Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, serta pengendalian dan distribusi perekonomian;
10. 2.Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil: Pengembangan dan pengawasan sektor ekonomi mikro dan kecil di daerah;
11. 3.Pelaksanaan Administrasi Pembangunan: Fasilitasi penyusunan program pembangunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan, serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
12. 4.Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
13. 5.Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam: Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, dan air. 4.3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Program ini meliputi kegiatan administratif dan teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan. Program ini mencakup berbagai kegiatan administratif dan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029
14. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Meliputi penyusunan dokumen perencanaan, RKA-SKPD, DPA-SKPD, laporan capaian kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
15. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan;
16. 3.Administrasi Barang Milik Daerah: Meliputi perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, rekonsiliasi, dan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
17. 4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Termasuk pengadaan pakaian dinas, pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, serta koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
18. 5.Administrasi Umum Perangkat Daerah: Meliputi penyediaan komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
19. 6.Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Termasuk pengadaan kendaraan dinas, mebel, peralatan dan mesin lainnya, serta pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor;
20. 7.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah: Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretariat daerah;
21. 8.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah: Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretariat daerah;
22. 9.Penataan Organisasi dan Pengelolaan Kelembagaan: Termasuk analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik, tata laksana, serta monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik;
23. 10.Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan: Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan pendokumentasian tugas pimpinan. 107 108 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 TABEL 8 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 – 2029 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR/OUTCOME/OUTPUT BASE LINE TAHN 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU SEKRETARIAT DAERAH Rp. 78.470.188.060 Rp. 83.256.811.771 Rp. 86.605.814.990 Rp. 87.553.207.690 Rp. 91.796.009.998 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: Nilai SAKIP 100% 100% 100% Rp. 55.905.664.775,00 100% Rp. 55.905.664.775,00 100% Rp. 55.905.664.775,00 100% Rp. 55.905.664.775,00 100% Rp. 55.905.664.775,00 outcome : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan administrasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Output : Terlaksananya layanan perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, perlengkapan, dan administrasi umum secara tertib, transparan, dan tepat waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran 100% 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen Rp 6.211.740.530 1 Dokumen Rp 6.211.740.530 2 Dokumen Rp 6.211.740.530 2 Dokumen Rp 6.211.740.530 2 Dokumen Rp 6.211.740.530 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran 100% 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 184 orang/bulan 184 orang/bulan Rp 6.211.740.530 184 orang/bulan Rp 6.211.740.530 184 orang/bulan Rp 6.211.740.530 184 orang/bulan Rp 6.211.740.530 184 orang/bulan Rp 6.211.740.530 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 80 Rp 6.211.740.530 82 Rp 6.211.740.530 85 Rp 6.211.740.530 88 Rp 6.211.740.530 90 Rp 6.211.740.530 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22 Dokumen 22 Dokumen Rp 6.211.740.530 22 Dokumen Rp 6.211.740.530 22 Dokumen Rp 6.211.740.530 22 Dokumen Rp 6.211.740.530 22 Dokumen Rp 6.211.740.530 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran 100% 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket Rp. 1.242.348.106 9 Paket Rp. 1.242.348.106 9 Paket Rp. 1.242.348.106 9 Paket Rp. 1.242.348.106 9 Paket Rp. 1.242.348.106 109 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR/OUTCOME/OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5 Paket Rp. 1.242.348.106 5 Paket Rp. 1.242.348.106 5 Paket Rp. 1.242.348.106 5 Paket Rp. 1.242.348.106 5 Paket Rp. 1.242.348.106 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Rp. 1.242.348.106 12 Laporan Rp. 1.242.348.106 12 Laporan Rp. 1.242.348.106 12 Laporan Rp. 1.242.348.106 12 Laporan Rp. 1.242.348.106 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240 Laporan 240 Laporan 240 Laporan Rp. 1.242.348.106 240 Laporan Rp. 1.242.348.106 240 Laporan Rp. 1.242.348.106 240 Laporan Rp. 1.242.348.106 240 Laporan Rp. 1.242.348.106 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Rp. 1.242.348.106 1 Dokumen Rp. 1.242.348.106 1 Dokumen Rp. 1.242.348.106 1 Dokumen Rp. 1.242.348.106 1 Dokumen Rp. 1.242.348.106 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran 100% 100% 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan Rp 2.070.580.177 37 Laporan Rp 2.070.580.177 37 Laporan Rp 2.070.580.177 37 Laporan Rp 2.070.580.177 37 Laporan Rp 2.070.580.177 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Laporan 30 Laporan 30 Laporan Rp 2.070.580.176 30 Laporan Rp 2.070.580.176 30 Laporan Rp 2.070.580.176 30 Laporan Rp 2.070.580.176 30 Laporan Rp 2.070.580.176 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 240 Laporan 240 Laporan 1 Laporan Rp 2.070.580.177 1 Laporan Rp 2.070.580.177 1 Laporan Rp 2.070.580.177 1 Laporan Rp 2.070.580.177 1 Laporan Rp 2.070.580.177 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran 100% 100% 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 75 Unit 75 Unit 75 Unit Rp 2.070.580.177 55 Unit Rp 2.070.580.177 55 Unit Rp 2.070.580.177 55 Unit Rp 2.070.580.177 55 Unit Rp 2.070.580.177 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 24 Unit 24 Unit Rp 2.070.580.176 24 Unit Rp 2.070.580.176 24 Unit Rp 2.070.580.176 24 Unit Rp 2.070.580.176 24 Unit Rp 2.070.580.176 110 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR/OUTCOME/OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Pemeliharaan/Rehabilitai Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 8 Unit Rp 2.070.580.177 8 Unit Rp 2.070.580.177 8 Unit Rp 2.070.580.177 8 Unit Rp 2.070.580.177 8 Unit Rp 2.070.580.177 Fasilitasi Kerumahtanggaa n Sekretariat Daerah persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran 100% 100% 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 74 Laporan 74 Laporan 74 Laporan Rp 2.070.580.177 74 Laporan Rp 2.070.580.177 74 Laporan Rp 2.070.580.177 74 Laporan Rp 2.070.580.177 74 Laporan Rp 2.070.580.177 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 39 Laporan 39 Laporan 39 Laporan Rp 2.070.580.176 39 Laporan Rp 2.070.580.176 39 Laporan Rp 2.070.580.176 39 Laporan Rp 2.070.580.176 39 Laporan Rp 2.070.580.176 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 41 Laporan 41 Laporan 41 Laporan Rp 2.070.580.177 41 Laporan Rp 2.070.580.177 41 Laporan Rp 2.070.580.177 41 Laporan Rp 2.070.580.177 41 Laporan Rp 2.070.580.177 Penataan Organisasi Indeks Kematangan Organisasi B (83,25) B (83,25) B (85,00) Rp 6.211.740.530 B (86,00) Rp 6.211.740.530 BB (87,00) Rp 6.211.740.530 BB (88,00) Rp 6.211.740.530 BB (89,00) Rp 6.211.740.530 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 18 Dokumen 18 Dokumen 18 Dokumen Rp 2.070.580.177 18 Dokumen Rp 2.070.580.177 18 Dokumen Rp 2.070.580.177 18 Dokumen Rp 2.070.580.177 18 Dokumen Rp 2.070.580.177 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan Rp 2.070.580.176 3 Laporan Rp 2.070.580.176 3 Laporan Rp 2.070.580.176 3 Laporan Rp 2.070.580.176 3 Laporan Rp 2.070.580.176 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Rp 2.070.580.177 1 Dokumen Rp 2.070.580.177 1 Dokumen Rp 2.070.580.177 1 Dokumen Rp 2.070.580.177 1 Dokumen Rp 2.070.580.177 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase penyelenggaraan ke protokolandan komunikasi pimpinan 100% 100% 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 100% Rp 6.211.740.530 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan Rp 2.070.580.177 2 Laporan Rp 2.070.580.177 2 Laporan Rp 2.070.580.177 2 Laporan Rp 2.070.580.177 2 Laporan Rp 2.070.580.177 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan Rp 2.070.580.176 2 Laporan Rp 2.070.580.176 2 Laporan Rp 2.070.580.176 2 Laporan Rp 2.070.580.176 2 Laporan Rp 2.070.580.176 111 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR/OUTCOM E/OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 2 Laporan 2 Laporan Rp 2.070.580.177 2 Laporan Rp 2.070.580.177 2 Laporan Rp 2.070.580.177 2 Laporan Rp 2.070.580.177 2 Laporan Rp 2.070.580.177 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator : Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator : Kinerja penyelenggaraan Pemerintah 100% 100% 100% Rp. 20.779.111.550 100% Rp. 25.565.735.261 100% Rp. 24.846.925.015 100% Rp. 25.320.621.365 100% Rp. 27.442.022.519 outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat - 100% 100% 100% 100% 100% output: Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan umum serta pembinaan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan kebudayaan - 100% 10 0% 100% 100% 100% Administrasi Tata Pemerintahan Nilai LPPD Sedang (2,60) Sedang (2,60) Sedang (2,65) Rp. 6.926.370.517 Sedang (2,70) Rp. 8.521.911.753 Sedang (2,75) Rp. 8.282.308.339 Sedang (2,80) Rp. 8.440.207.122 Sedang (2,85) Rp. 9.147.340.840 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen Rp. 2.308.790.172 17 Dokumen Rp. 2.840.637.251 17 Dokumen Rp. 2.760.769.446 17 Dokumen Rp. 2.813.402.374 17 Dokumen Rp. 3.049.113.613 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen Rp. 2.308.790.173 12 Dokumen Rp. 2.840.637.251 12 Dokumen Rp. 2.760.769.446 12 Dokumen Rp. 2.813.402.374 12 Dokumen Rp. 3.049.113.613 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen Rp. 2.308.790.172 8 Dokumen Rp. 2.840.637.251 8 Dokumen Rp. 2.760.769.447 8 Dokumen Rp. 2.813.402.374 8 Dokumen Rp. 3.049.113.614 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100% 100% 100% Rp. 6.926.370.516 100% Rp. 8.521.911.753 100% Rp. 8.282.308.338 100% Rp. 8.440.207.122 100% Rp. 9.147.340.840 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 200 Dokumen 200 Dokumen 200 Dokumen Rp. 2.308.790.172 10 Dokumen Rp. 2.840.637.251 10 Dokumen Rp. 2.760.769.446 10 Dokumen Rp. 2.813.402.374 10 Dokumen Rp. 3.049.113.613 112 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 163 Dokumen 163 Dokumen 163 Dokumen Rp. 2.308.790.172 163 Dokumen Rp. 2.840.637.251 163 Dokumen Rp. 2.760.769.446 163 Dokumen Rp. 2.813.402.374 163 Dokumen Rp. 3.049.113.613 113 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR/OUTCOME/O UTPUT BASELINE TAHUN 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 113 Dokumen 113 Dokumen 113 Dokumen Rp. 2.308.790.172 113 Dokumen Rp. 2.840.637.251 113 Dokumen Rp. 2.760.769.446 113 Dokumen Rp. 2.813.402.374 113 Dokumen Rp. 3.049.113.614 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase produk hukum yang dihasilkan _ _ 100% Rp. 6.926.370.517 100% Rp. 8.521.911.755 100% Rp. 8.282.308.338 100% Rp. 8.440.207.121 100% Rp. 9.147.340.839 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 295 Dokumen 295 Dokumen 295 Dokumen Rp. 2.308.790.172 295 Dokumen Rp. 2.840.637.251 295 Dokumen Rp. 2.760.769.446 295 Dokumen Rp. 2.813.402.374 295 Dokumen Rp. 3.049.113.613 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus Rp. 2.308.790.173 10 Kasus Rp. 2.840.637.252 10 Kasus Rp. 2.760.769.446 10 Kasus Rp. 2.813.402.373 10 Kasus Rp. 3.049.113.613 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 295 Dokumen 295 Dokumen 295 Dokumen Rp. 2.308.790.172 295 Dokumen Rp. 2.840.637.252 295 Dokumen Rp. 2.760.769.446 295 Dokumen Rp. 2.813.402.374 295 Dokumen Rp. 3.049.113.613 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 100% 100% 100% Rp 1.785.411.735 100% Rp 1.785.411.735 100% Rp 5.853.225.200 95% Rp 6.326.921.550 100% Rp 8.448.322.704 outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan - - 100% 100% 100% 100% 100% output: Terlaksananya fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi, infrastruktur, sumber daya alam, dan pengadaan barang/jasa - - 100% 100% 100% 100% 100% Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha 100% 100% 100% Rp. 446.352.934 100% Rp. 446.352.934 100% Rp. 1.463.306.300 100% Rp. 1.581.730.388 100% Rp. 2.112.080.676 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen Rp. 148.784.311 6 Dokumen Rp. 148.784.311 6 Dokumen Rp. 487.768.767 6 Dokumen Rp. 527.243.463 6 Dokumen Rp. 704.026.892 114 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR/OUTCOM E/OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan Rp. 148.784.312 6 Laporan Rp. 148.784.312 6 Laporan Rp. 487.768.767 6 Laporan Rp. 527.243.463 6 Laporan Rp. 704.026.892 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen Rp. 148.784.311 6 Dokumen Rp. 148.784.311 6 Dokumen Rp. 487.768.766 6 Dokumen Rp. 527.243.462 6 Dokumen Rp. 704.026.892 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan 100% 100% 100% Rp. 446.352.934 100% Rp. 446.352.934 100% Rp. 1.463.306.300 100% Rp. 1.581.730.387 100% Rp. 2.112.080.676 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen Rp. 148.784.311 4 Dokumen Rp. 148.784.311 4 Dokumen Rp. 487.768.767 4 Dokumen Rp. 527.243.462 4 Dokumen Rp. 704.026.892 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan Rp. 148.784.312 4 Laporan Rp. 148.784.312 4 Laporan Rp. 487.768.767 4 Laporan Rp. 527.243.463 4 Laporan Rp. 704.026.892 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan Rp. 148.784.311 4 Laporan Rp. 148.784.311 4 Laporan Rp. 487.768.766 4 Laporan Rp. 527.243.462 4 Laporan Rp. 704.026.892 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Kematangan UKBPJ % % 68 % Rp. 446.352.934 76 % Rp. 446.352.934 84 % Rp. 1.463.306.300 92 % Rp. 1.581.730.388 100 % Rp. 2.112.080.676 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1820 Dokumen 1850 Dokumen 1000 Dokumen Rp. 148.784.311 1000 Dokumen Rp. 148.784.311 1000 Dokumen Rp. 487.768.767 1000 Dokumen Rp. 527.243.463 1000 Dokumen Rp. 704.026.892 115 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR/OUTCOM E/OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Rp. 148.784.312 5 Dokumen Rp. 148.784.312 5 Dokumen Rp. 487.768.767 5 Dokumen Rp. 527.243.463 5 Dokumen Rp. 704.026.892 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 300 Orang 300 Orang 300 Orang Rp. 148.784.311 300 Orang Rp. 148.784.311 300 Orang Rp. 487.768.766 300 Orang Rp. 527.243.462 300 Orang Rp. 704.026.892 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Ketersedian dan akses masyarakat terhadap Sumber Daya Alam 88% 88% 90% Rp. 446.352.933 90% Rp. 446.352.933 90% Rp. 1.463.306.300 95% Rp. Rp. 1.581.730.387 95% Rp. 2.112.080.676 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Rp. 148.784.311 5 Dokumen Rp. 148.784.311 5 Dokumen Rp. 487.768.767 5 Dokumen Rp. 527.243.462 5 Dokumen Rp. 704.026.892 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR/OUTCOME/O UTPUT BASELINE TAHUN 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Rp. 148.784.311 5 Dokumen Rp. 148.784.311 5 Dokumen Rp. 487.768.767 5 Dokumen Rp. 527.243.463 5 Dokumen Rp. 704.026.892 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Rp. 148.784.311 5 Dokumen Rp. 148.784.311 5 Dokumen Rp. 487.768.766 5 Dokumen Rp. 527.243.462 5 Dokumen Rp. 704.026.892 114 115 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 4.4. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :
24. 1.Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi;
25. 2.Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama;
26. 3.Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
27. 4.Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses;
28. 5.Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan /penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;
29. 6.Efektif, data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yag mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 116 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah –langkah sebagai berikut :
30. 1.Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
31. 2.Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
32. 3.Identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 4.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indikator Kinerja Utama disusun secara sistematis dan terukur untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat Daerah, dalam rangka memastikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penentuan target keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) yang juga memiliki keterkaitan dengan IKU Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Berikut ini tabel indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 : 117 118 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 TABEL 9 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN INDIKATOR SASARAN SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Indeks Reformasi Hukum Skor 80 (Maksi mal) 50 (Signifi kan) 60 (Moder at) 70 (Mode rat) 80 (Baik) 90 (Sanga t Baik) 100 (Sang at Baik) Indeks kepatuhan daerah Angka 65 70 75 80 85 90 100 Konsumsi Listrik Perkapita Kwh 718,00 788,50 788,50 859,00 929,50 1000,00 1070,5 0 Intensitas Energi Primer (SBM/RP Milyar) SBM/RP Milyar 183,00 183,00 179,75 176,50 173,25 170,00 166,75 Return on Aset (ROA) BUMD % 55,66% 55,66% 55,66% 55,70% 55,80% 55,85% 55,90% Rasio desa berlistrik % 75% 75% 80% 82% 85% 88% 90% Persentase usaha tambang sesuai kewenangan Perda % 45% 45% 60% 70% 80% 90% 95% Jumlah Produk Tersertifikasi Halal % 40% 40% 60% 70% 80% 90% 100% Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Indeks Zakat Nasional Skor 0.52 ( Stabil ) 0.55 ( Stabil ) 0.58 ( Stabil ) 0.61 ( Baik ) 0.64 ( Baik ) 0.67 ( Baik ) 0.70 ( Baik) Indeks Akses Keuangan Daerah Angka 60 (Tinggi) 62(Tinggi) 65(Tinggi) 68(Tinggi) 71(Ting gi) 74(Ting gi) 77(Ting gi) Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Maturitas SPIP Nilai 3.10 3,15 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 Nilai SAKIP Angka 100 100 100 100 100 100 100 119 120 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan menetapkan sejumlah indikator sasaran strategis dengan target terukur secara tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030. Indikator-indikator ini mencerminkan fokus pembangunan kelembagaan, pelayanan publik, komunikasi, kepegawaian, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Indikator Nilai Indeks Reformasi Hukum - Definisi: Mengukur kemajuan reformasi hukum di daerah, termasuk kualitas peraturan perundang-undangan dan implementasinya. - Tujuan: Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem hukum di daerah. - Pengukuran: Dapat diukur melalui survei, analisis peraturan perundang- undangan, dan evaluasi implementasi kebijakan.
33. 2.Indeks Kepatuhan Daerah: - Definisi: Mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. - Tujuan: Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum di daerah. - Pengukuran: Dapat diukur melalui audit, evaluasi, dan monitoring kepatuhan.
34. 3.Konsumsi Listrik per Kapita: - Definisi: Mengukur jumlah konsumsi listrik per kapita di daerah. - Tujuan: Meningkatkan efisiensi dan kesadaran penggunaan energi di daerah. - Pengukuran: Dapat diukur melalui data konsumsi listrik dan jumlah penduduk.
35. 4.Intensitas Energi Primer (SDM/Rp. Milyar): - Definisi: Mengukur jumlah energi primer yang digunakan per unit PDB di daerah. - Tujuan: Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi primer. 121 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 - Pengukuran: Dapat diukur melalui data konsumsi energi primer dan PDB.
36. 5.Return on Aset (ROA) BUMD: - Definisi: Mengukur tingkat pengembalian aset BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). - Tujuan: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset BUMD. - Pengukuran: Dapat diukur melalui analisis keuangan BUMD.
37. 6.Rasio Desa Berlistrik: - Definisi: Mengukur persentase desa yang memiliki akses listrik di daerah. - Tujuan: Meningkatkan akses listrik di daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. - Pengukuran: Dapat diukur melalui data jumlah desa berlistrik dan total desa.
38. 7.Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Perda: - Definisi: Mengukur persentase usaha tambang yang sesuai dengan kewenangan peraturan daerah. - Tujuan: Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum dalam pengelolaan usaha tambang. - Pengukuran: Dapat diukur melalui evaluasi dan monitoring usaha tambang. halal.
39. 8.Jumlah Produk Tersertifikasi Halal: - Definisi: Mengukur jumlah produk yang tersertifikasi halal di daerah. - Tujuan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap sertifikasi - Pengukuran: Dapat diukur melalui data jumlah produk tersertifikasi halal.
40. 9.Indeks Zakat Nasional: - Definisi: Mengukur tingkat kesadaran dan pengelolaan zakat di daerah. 122 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 - Tujuan: Meningkatkan kesadaran dan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Pengukuran: Dapat diukur melalui survei, analisis, dan evaluasi pengelolaan zakat.
41. 10.Indeks Akses Keuangan Daerah: - Definisi: Mengukur tingkat akses keuangan di daerah, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan layanan keuangan. - Tujuan: Meningkatkan akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Pengukuran: Dapat diukur melalui survei, analisis, dan evaluasi akses keuangan.
42. 11.Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah: - Definisi: Mengukur tingkat keberhasilan pencegahan korupsi di daerah melalui monitoring dan evaluasi. - Tujuan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pencegahan korupsi. - Pengukuran: Dapat diukur melalui data MCP dan evaluasi keberhasilan pencegahan korupsi.
43. 12.Maturitas SPIP: - Definisi: Mengukur tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di daerah. - Tujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan. - Pengukuran: Dapat diukur melalui evaluasi dan penilaian maturitas SPIP.
44. 13.Nilai SAKIP: - Definisi: Mengukur tingkat akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah di daerah. - Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. 123 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 - Pengukuran: Dapat diukur melalui evaluasi dan penilaian SAKIP. Indikator Nilai Sakip Setda Sesuai amanat Perpres N0 29 Thun 2014 Tentang SAKIP; PermenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta tata cara reviu terhadap laporan Kinerja pada Tahun 2024 dengan nilai baik (60-70) dan di targetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai BB(70-80) pada Tahun 2030. 4.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah telah berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap masyarakat. Indikator Kinerja Kunci disusun untuk masing-masing urusan pemerintahan dan mencerminkan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah. Dari 13 Indikator Kinejra Utama (IKU) diatas dapat disimpulkan menjadi 5 indikator kinerja kunci (IKK) sebagai berikut : 1. Indeks Kepatuhan Daerah, indikator ini sangat penting karena mencerminkan sejauh mana daerah mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku. 2. Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), indikator ini penting karna mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi. 3. Indeks Zakat Nasional, indikator inin juga penting karena mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan pengelolaan zakat. 4. Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah, inidkator ini jugfa penting karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani kasus korupsi. 5. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), indikator ini sangat penting karena mencerminkan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. IKK digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan strategis, memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Setiap indikator dirancang secara spesifik, terukur, dapat dicapai, 124 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 relevan, dan berbasis waktu (SMART), serta disertai dengan target tahunan selama periode perencanaan 2025–2029 guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah secara terarah dan terukur. 125 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai panduan bersama untuk menjalankan tugas dan pelayanan publik dengan lebih baik. Kami menyadari bahwa tantangan ke depan tidak mudah, tapi dengan kerja sama dan semangat tinggi dari seluruh jajaran, serta dukungan masyarakat, kita bisa mewujudkan Kabupaten Barito Selatan yang lebih maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Mari kita jadikan Renstra ini sebagai komitmen bersama untuk terus berinovasi, berkoordinasi, dan memberikan yang terbaik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kami mengajak seluruh jajaran Sekretariat Daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan Renstra ini dengan penuh komitmen, disiplin, dan inovasi. Kolaborasi yang erat dengan seluruh perangkat daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini menjadi landasan kuat dalam mengawal perubahan dan kemajuan Kabupaten Barito Selatan menuju masa depan yang lebih baik. 126 Rencana Strategis (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 Buntok , 2025 Pj. Sekretaris Daerah NIP.19790812 200802 2 001 Kabupaten Barito Selatan Dr. ITA MINARNI, ST, MT Pembina Tingkat I (IV/b) 1 Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang secara langsung memengaruhi sektor pendidikan. Di tengah era transformasi digital dan globalisasi, pembangunan pendidikan dituntut untuk mencetak sumber daya manusia yang adaptif, cerdas, kreatif, dan kompetitif. Periode tahun 2025–2029 juga merupakan masa penting dalam pemulihan dan peningkatan mutu pendidikan pasca-pandemi COVID-19, yang hingga kini masih menyisakan tantangan di sejumlah jenjang dan wilayah. Oleh karena itu, transformasi sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, serta berdaya saing menjadi sebuah keharusan. Renstra Dinas Pendidikan disusun untuk merespons berbagai isu strategis seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan profesionalisme guru, penguatan tata kelola pendidikan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan zaman, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan hasil evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya (2021–2026), serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. 2 Secara khusus, Renstra Dinas Pendidikan ini mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, yaitu: “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”. Visi ini dijabarkan ke dalam misi pertama Kabupaten Barito Selatan yang berbunyi: “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil”. Dalam kerangka misi tersebut, pendidikan menjadi pilar utama dalam membentuk generasi Barito Selatan yang berdaya saing tinggi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjamin akses pendidikan yang merata, meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat kompetensi pendidik, serta memastikan kesejahteraan guru, terutama di sekolah swasta. Pemerintah juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan koperasi sekolah, serta pelaksanaan program makanan tambahan untuk anak sekolah. Upaya lainnya termasuk penegakan sanksi tegas terhadap tenaga pendidik yang tidak menjalankan tugas secara profesional dan etis. Penyusunan Renstra ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional di bidang pendidikan yang tertuang dalam visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yaitu: “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global.” Hal ini diperkuat dengan arah kebijakan strategis pendidikan nasional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 bukan hanya menjadi pedoman internal perangkat daerah, tetapi juga menjadi alat kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan pendidikan. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pihak dapat memiliki arah, strategi, dan komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang bermutu, berkelanjutan, dan berpihak pada kemajuan masyarakat Barito Selatan secara adil dan merata. 3 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
45. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
46. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
47. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
48. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
49. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
50. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
51. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Nomor 6757);
52. 8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
53. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
54. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
55. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
56. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
57. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
58. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
59. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
60. 16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 5 Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
61. 17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
62. 18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
63. 19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
64. 20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
65. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
66. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
67. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
68. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
69. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
70. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan 6 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
71. 27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
72. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
73. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
74. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
75. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut: 1.3.1 Maksud
a.Untuk menyelaraskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan terhadap ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dinamika situasi, strategi, arah kebijakan baik Pusat maupun Provinsi, dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. 7
b.Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sesuai visi dan misi Kepala Daerah dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis daerah. 1.3.2 Tujuan
a.Memberikan arah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan urusan Pendidikan.
b.Menyediakan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan sampai dengan capaian indikator berorientasi pada hasil berdasarkan penjabaran visi dan misi daerah dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.
c.Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pendidikan ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sistimatika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 8 BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Uraian Program 4.2 Uraian Kegiatan 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu Indikatif 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAB 5 PENUTUP 5.1 Kesimpulan 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 5.3 Pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah 9 Secara geografis, wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan, mencakup 6 kecamatan dengan sebaran lembaga pendidikan formal dan non formal yang tersebar merata di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pelayanan pendidikan berada dalam cakupan wilayah administratif Kabupaten Barito Selatan yang memiliki luas + 7.020 km², dengan jarak pusat pemerintahan Kabupaten Barito Selatan ke ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, sekitar + 190 km ke arah utara atau barat laut. Berdasarkan penataan administrasi wilayah, Kabupaten Barito Selatan berbatasan dengan daerah-daerah berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kapuas. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam struktur kelembagaan daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan membawahi berbagai satuan pendidikan negeri dan swasta, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP. Tercatat ratusan satuan pendidikan berada dalam pengawasan langsung Dinas Pendidikan, dengan dukungan tenaga pendidik dan kependidikan yang tersebar di seluruh wilayah. Selain pendidikan formal, dinas ini 10 juga menangani pengembangan pendidikan non formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
a.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang pendidikan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan mempunyai fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; 3) Pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pendidikan; 4) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagan 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN 11 Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang, dengan susunan sebagai berikut:  Sekretariat membawahi:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. 2.Sub Bagian Keuangan  Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal membawahi:
3. 1.Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik
4. 2.Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana  Bidang Pendidikan Dasar membawahi:
5. 1.Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik
6. 2.Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana  Bidang Ketenagaan
7. 1.Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal
8. 2.Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut:
9. 1.Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi.
10. 2.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:
a.Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum, administrasi kepegawaian, penatausahaan barang milik daerah, administrasi keuangan dan pelaporan serta urusan rumah tangga Dinas Pendidikan;
b.penyelenggaraan kebijakan lingkup kesekretariatan yang meliputi 12 Subbagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan;
c.Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pendidikan;
d.pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan surat menyurat, urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan Barang Milik Daerah, serta hubungan masyarakat dan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a.penyiapan bahan penyusunan pekuimusan kebijakan, rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian,
b.pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan, kearsipan dan dokumentasi serta publikasi kegiatan dinas,
c.pelaksanaan pengelolaan penatausahaan Barang Milik daerah Dinas Pendidikan:
d.pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi 2.2 Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas merencakan, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi keuangan, mengontrol urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan penyerapan dan penggunaan anggaran kegiatan pada Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
a.Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, bimbingan, 13 pengendalian, administrasi Subbagian Keuangan;
b.pengelolaan administrasi keuangan;
c.verifikasi permintaan keuangan;
d.pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran pada Subbagian dan Dinas Pendidikan;
e.penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi
1. 3.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:
a.penyusurnan perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendidikan Adak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal meliputi Seksi Kutikulum dan Peserta Didik, dan Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana;
c.pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
d.pelaporan kegiatan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. 3.1 Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Seksi Kurikulum dan Peserta Didik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kurikulum dan Peserta Didik mempunyai fungsi:
a.penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 14 bidang Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
b.penyusunan bahan penetapan kebijakan di bidang Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
c.penyusunan bahan pelaksanaan di bidang Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini-dan Pendidikan Non Formal:
d.penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
e.pelaporan di bidang Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. 3.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
a.penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
b.penyusunan bahan pembinaan terkait Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
c.penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, penutupan dan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
d.penyusunan bahan kebijakan terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
e.pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Sarana 15 Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal; dan
f.pelaksanaan tugas tain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsi.
1. 4.Bidang Pendidikan Dasar Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Dasar (SD dan SMP). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
a.penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Bidang Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
b.pelaksanaan kebijakan feknis bidang Pendidikan Dasar meliputi Seksi Kurikulum dan Peserta Didik, dan Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (SD dam-SMP);
c.pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang pendidikan dasar (SD dan SMP);
d.pelaporan kegiatan bidang pembinaan Pendidikan dasar (SD dan SMP); dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. 4.1 Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Seksi Kurikulum dan Peserta Didik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait kurikulum dan peserta didik Pendidikan Dasar (SD dan SMP). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kurikulum dan Peserta Didik mempunyai fungsi:
a.penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
b.penyusunan bahan penetapan kebijakan di bidang Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
c.penyusunan bahan pelaksanaan di bidang kurikulum dan peserta 16 didik Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
d.penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar (SD dan SMP):
e.pelaporan di bidang Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar (SD dan SMP); dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. 4.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
a.penyusunan bahan, perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
b.penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
c.penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, penutupan dan akreditasi satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP):
d.penyusunan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
e.pelaporan pada bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP); dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
1. 5.Bidang Ketenagaan Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenagaan Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Pendidikan 17 Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Ketenagaan mempunyai fungsi:
a.penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP),
c.pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembinaan ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
d.pelaporan di bidang Ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP); dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; 5.1 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:
a.Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
b.penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 18
c.penyusunan bahan pembinaan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
d.penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
e.pelaporan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. 5.2 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ketenagaan Pendidikan Dasar (SD dan SMP). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
a.penyusuhan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
b.penyusunan bahan, /rencana kebutuhan: rekomendasi pemindahan Pendidik|dan Tenaga Kependidikan Perididikan Dasar (SD dan SMP);
c.penyusuhan bahan pembinaan peningkatan mutu pendidik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
d.penyusuhan batan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
e.pelaporan di bidang pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (SD dan SMP); dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. 19
b.Sumber Daya Perangkat Daerah Untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Sebagai gambaran berikut ini adalah jumlah PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang dirinci berdasarkan Pangkat/Golongan, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1 Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan GOLONGAN RUANG LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH GOL I 0 0 0 GOL II 3 GOL III 23 GOL IV 6 JUMLAH 32 Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan adalah sebanyak 32 orang ditambah 49 orang PPPK dan tenaga kontrak. Berdasarkan komposisi Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut: Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan No. Pangkat/Gol. Ruang Jumlah
1. 1.Pembina Utama Muda (IV/c) 1
2. 2.Pembina Tingkat I (IV/b) 3
3. 3.Pembina (IV/a) 2
4. 4.Penata Tingkat I (III/d) 11
5. 5.Penata (III/c) 6
6. 6.Penata Muda TK. I (III/b) 5
7. 7.Penata Muda (III/a) 1
8. 8.Pengatur TK. I (II/d) 2
9. 9.Pengatur (II/c) 1
10. 10.Pengatur Muda TK. I (II/b)
11. 11.Pengatur Muda (II/a) 20
12. 12.Juru TK. I (I/d)
13. 13.Juru (I/c)
14. 14.Juru Muda Tingkat I (I/b)
15. 15.Juru Muda (I/a) J U M L A H 32 Untuk menunjang kegiatan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut: Tabel 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan NAMA BARANG JUMLAH NAMA BARANG JUMLAH Lemari arsip 2 pintu 3 Kursi lipat 12 Lemari arsip 3 pintu 9 Drone 1 Rak klayu 7 LCD proyektor 3 Filing Cabinet 8 Layar proyektor 1 Lemari kaca 2 Kursi biasa 2 AC window 6 Kamera film 1 AC portabel 11 Alat pemadam 4 Meja kerja eselon 2 1 Mesin pompa air 1 Meja kerja eselon 3 5 Mesin pemotong rumput 2 Meja kerja eselon 4 14 Kamera digital 2 Meja ½ biro 5 Salon/pengeras suara 1 Kursi kerja eselon 2 1 Handphone 1 Kursi kerja eselon 3 7 Handphone tablet 4 Kursi kerja eselon 4 13 Kursi tamu 4 Lemari buku 9 Televisi 1 Laptop 23 Meja rapat 10 PC unit 55 Kursi rapat 10 Printer 34 Papan DUK 1 Scanner 1 Papan pengumuman 1 Harddisk 1 Papan data 1 Mobil Operasional 1 Sepeda motor Trail 2 Sepeda Motor Bebek 3 21
c.Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 4 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pendidikan No Indikator Satuan Kondisi Awal 2022 Target Capaian Setiap Tahun Ralisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke- 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 1 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,95 9,15 9,25 9,45 9,65 9,13 9,22 2 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,66 12,73 12,80 12,88 12,95 12,80 13,00 3 Nilai Sakip Kriteria CC B B B BB B B 4 APS 5-6 Tahun Persen 69,61 73,89 78,45 83,28 88,41 74,55 91,99 5 APS 7-12 Tahun Persen 98,32 98,32 98,52 98,72 99,00 6 APS 13-15 Tahun Persen 89,52 92,52 94,52 96,52 98,52 7 APS 7-15 Tahun Persen na 100 100 100 100 98,23 98,54 8 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persen 15,34 15,65 15,95 16,25 16,55 6,70 11,08 9 Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan local Persen n/a 100 100 100 100 10 Persentase guru yang tersediakan di satuan Pendidikan Persen n/a 85,59 86,53 87,48 88,43 11 Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional Persen n/a 100 100 100 100 12 Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Daerah Persen n/a n/a n/a n/a n/a INDIKATOR SPM 13 Skor Kemampuan Literasi SD Nilai na 52,80 55,32 59,16 na 55,06 57,17 14 Skor Kemampuan Literasi SMP Nilai na 64,70 67,78 72,50 na 65,82 68,63 15 Skor Kemampuan Numerasi SD Nilai na 40,13 44,96 46,07 na 43,85 50,89 22 16 Skor Kemampuan Numerasi SMP Nilai na 64,08 64,08 67,66 na 60,68 61,07 17 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Persen na 41,70 46,33 46,36 na 46,30 48,33 18 Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 Persen na 48,87 54,61 55,31 na 53,41 53,42 19 Iklim Inklusivitas SD Nilai na 60,09 63,19 67,31 na 58,21 66,70 20 Iklim Inklusivitas SMP Nilai na 62,01 65,11 69,74 na 62,51 60,69 21 Iklim Keamanan SD Nilai na 76,19 79,73 83,49 na 77,72 79,07 22 Iklim Keamanan SMP Nilai na 76,05 79,39 83,75 na 75,67 76,09 23 Iklim kebinekaan SD Nilai na 71,56 78,50 81,50 na 75,49 72,68 24 Iklim Kebinekaan SMP Nilai na 69,74 77,93 80,48 na 75,38 73,53 INDIKATOR RPD (MAKRO) 25 Angka Partisipasi Murni SD / MI / Paket A Persen 98,32 98,52 98,72 99,00 92,87 94,32 SMP / MTs / Paket B Persen 92,52 94,52 9,52 98,52 69,54 76,44 26 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persen 73,89 78,45 83,28 88,41 SD / MI Persen na Na Na na 103,19 104,82 SMP / MTs Persen na Na Na na 95,73 101,17 27 Angka Putus Sekolah SD / MI Persen 0,28 0,18 0,18 0,08 0,35 SMP / MTs Persen 0,39 0,29 0,29 0,19 0,35 28 Angka Kelulusan SD Persen 100 100 100 100 100 100 29 SMP Persen 100 100 100 100 100 100 30 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Persen 93,72 94,72 95,72 96,72 31 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Persen 93,57 94,57 95,57 96,57 78,41 74,00 23 Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan No URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN KE- RELISASI PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 Anggaran Realisasi 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 255.958.653.871,00 251.663.813.968,96 242.783.193.825,00 18.922.094.475,00*) 94,85% 52,44 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 80.826.732.094,00 57.701.599.950,00*) 51.805.700.311,00 131.973.006.169,00*) 64,09% 32,79% Catatan: *) pada tahun 2024 Dana BOSP realisasinya menggunakan perhitungan tersendiri *) pada tahun 2025 realisasi sampai dengan akhir bulan Agustus 2025 dan tidak termasuk ralisasi DAK Non FIsik 24
d.Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Renstra Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan karakteristik demografis, kondisi sosial, serta tantangan sektoral pendidikan, kelompok sasaran utama layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan meliputi:
1. 1.Peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SMP (negeri dan swasta), yang menjadi pusat perhatian utama dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan hak pendidikan, penguatan karakter, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di lingkungan sekolah.
2. 2.Pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk guru, kepala sekolah, dan staf pendukung di satuan pendidikan, yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, insentif kesejahteraan, serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, khususnya bagi pendidik di daerah terpencil dan sekolah swasta.
3. 3.Orang tua dan keluarga peserta didik, sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter, yang membutuhkan edukasi, komunikasi aktif, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah.
4. 4.Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal, seperti PKBM dan lembaga kursus, yang memerlukan pembinaan, fasilitasi operasional, dan penguatan tata kelola agar mampu menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi warga belajar di luar sistem sekolah formal.
5. 5.Anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah, yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, 25 adaptif, dan berbasis inklusi sosial. Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan berkomitmen menyusun strategi pelayanan pendidikan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi kurikulum, serta dinamika sosial masyarakat untuk menjamin tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi semua.
e.Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat, memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan di daerah. Selama ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:
1. 1.Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah.
2. 2.Dinas Sosial, dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, program perlindungan anak, dan integrasi data bantuan pendidikan.
3. 3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mendukung akurasi data peserta didik melalui dokumen kependudukan.
4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dalam penguatan lembaga PAUD desa dan pelaksanaan program PAUD Holistik-Integratif.
5. 5.Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
6. 6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dalam sinkronisasi program prioritas pendidikan dengan rencana pembangunan daerah. 26
7. 7.Inspektorat dan BKPSDM, dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
8. 8.Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polres dan Polsek, dalam program Sekolah Ramah Anak, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, serta perlindungan terhadap peserta didik.
9. 9.Pemerintah Desa dan Kecamatan, sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan program PAUD, penguatan peran komite sekolah, fasilitasi pendidikan masyarakat, serta penanganan kasus putus sekolah di tingkat lokal.
10. 10.Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, termasuk madrasah, PKBM, puskesmas, dan pihak perguruan tinggi, yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.
11. 11.Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya), yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi dan budaya lokal. Kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan mitra-mitra tersebut terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pendidikan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi ini akan dikembangkan melalui forum koordinasi lintas sektor, kemitraan berbasis regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kualitas layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang cepat, tepat, dan berkualitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan dan isu strategis yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029 Kabupaten Barito Selatan serta Laporan KLHS RPJMD 2025–2029. Identifikasi ini menjadi rujukan penting dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kondisi faktual di lapangan, terdapat beberapa permasalahan krusial yang saling berkaitan dan berdampak langsung 27 terhadap mutu layanan pendidikan di Kabupaten Barito Selatan, yaitu:
12. 1.Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi Berdasarkan Asesmen Nasional (AN) 2022-2023, rata-rata skor literasi dan numerasi siswa SD dan SMP di Barito Selatan berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah. Di kecamatan Jenamas dan Dusun Selatan terdapat siswa kelas 5 SD tidak mampu membaca lancar atau memahami paragraf sederhana. Hasil observasi dinas pendidikan menunjukkan bahwa banyak guru mengajar multi-mapel tanpa pelatihan khusus terutama di sekolah terpencil. Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses terhadap buku dan bahan bacaan. Banyak sekolah di desa tidak memiliki perpustakaan aktif atau koleksi buku yang memadai. Guru honorer dominan dan minim pelatihan, sekitar 40% guru di sekolah dasar adalah honorer dengan kompetensi terbatas dalam metode pembelajaran aktif. Bahasa pengantar bukan bahasa ibu, anak-anak suku dayak (Dusun, Bakumpai) sering kesulitan memahami materi karena dalam Bahasa Indonesia formal. Infrastruktur listrik dan internet tidak stabil, menghambat penggunaan media digital dalam pembelajaran.
13. 2.Belum tercapainya wajib belajar 13 tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP ~ 95%, namun turun drastis di SMA/SMK hanya 71% (Data Dinas Pendidikan Barito Selatan Tahun 2023). Remaja usia 16-18 diperkirakan banyak yang putus sekolah, terutama di daerah pedalaman seperti Gunung Bintang Awai, Karau Kuala dan Dusun Hilir. Minat melanjutkan ke SMK sangat rendah karena minimnya sekolah vokasi dan kurangnya informasi tentang peluang pekerjaan. Hal ini disebabkan jarak tempuh sekolah jauh, terutama bagi siswa di desa-desa yang hanya bisa dijangkau dengan perahu atau jalan darat rusak. Biaya tambahan (seragam, uang makan, transportasi) menjadi hambatan bagi keluarga petani/nelayan. Budaya lokal yang cenderung mendahulukan pekerjaan produktif dibanding pendidikan lanjutan. Tidak ada asrama atau fasilitas hunian siswa di luar desa asal.
14. 3.Rendahnya kontribusi pekerja lulusan perguruan tinggi Hanya sekitar 5-7% penduduk Barito Selatan yang pernah 28 menempuh pendidikan tinggi, mayoritas kuliah di Palngka Raya, Banjarmasin/Banjarbaru, bahkan ke luar pulau. Banyak lulusan perguruan tinggi tidak kembali ke daerah asal karena minimnya lapangan kerja formal. Lulusan yang kembali sering kali tidak terserap di sektor strategis, seperti pertanian modern, pariwisata atau pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena tidak ada jurusan/program studi di perguruan tinggi di wilayah Barito Selatan yang sesuai/dikehendaki, sehingga harus merantau, menyebabkan disorientasi sosial dan ekonomi. Jurusan yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, misal banyak yang mengambil jurusan hukum atau manajemen, sedikit yang menekuni di pertanian, teknik, atau kehutanan. Minimnya insentif dan karir profesional bagi lulusan perguruan tinggi di pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Barito Selatan, terdapat tiga isu strategis utama yang berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan, yaitu rendahnya kemampuan literasi dan numerasi, belum tercapainya wajib belajar 13 tahun, dan rendahnya kontribusi pekerja lulusan perguruan tinggi. Ketiga permasalahan ini menunjukkan bahwa akses dan pemerataan mutu pendidikan masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Faktor- faktor seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik, serta kurangnya kebijakan afirmatif yang menyasar kelompok rentan turut memperparah kesenjangan layanan pendidikan antar wilayah. Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dapat dituangkan dalam tabel berikut : 29 Tabel 6 Identifikasi Permasalahan Pelayanan No. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Penyebab Permasalahan 1 Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi • Akses terbatas terhadap buku dan bahan bacaan • Guru honorer dominan dan minim pelatihan • Bahasa pengantar di sekolah bukan bahasa ibu • Insfrastruktur listrik dan internet tidak stabil 2 Belum tercapainya wajib belajar 13 tahun • Jarak tempuh sekolah jauh • Biaya tambahan menjadi beban bagi keluarga petani/nelayan • Budaya lokal yang cenderung mendahulukan pekerjaan produktif • Tidak ada asrama atau fasilitas hunian siswa 3 Rendahnya kontribusi pekerja lulusan perguruan tinggi • Tidak ada jurusan/program studi yang sesuai/dikehendaki • Jurusan yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan daerah • Minimnya insentif dan karir profesinal • Tidak ada inkubator atau wadah inovasi lokal 2.2.2 Isu Strategis Isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan merupakan pokok-pokok persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara terencana dan berkelanjutan guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah di bidang pendidikan. Isu-isu ini mencerminkan tantangan utama yang berdampak langsung terhadap akses, mutu, pemerataan, dan tata kelola pendidikan. 30 Isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan pada periode 2025–2029 adalah penguatan kapabilitas sumber daya manusia yang terampil dan terdidik. Isu ini mencerminkan tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat kesenjangan dalam hal pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, serta ketimpangan kualitas layanan antar satuan pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan harus diiringi dengan strategi pemerataan akses, baik dari sisi infrastruktur, distribusi tenaga pendidik, maupun dukungan terhadap kelompok masyarakat rentan agar setiap anak di Kabupaten Barito Selatan memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Isu–isu strategis yang relevan dengan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PDGLOBAL NASIONAL REGIONAL Tersedianya kurikulum merdeka belajar dan sarana pendukung literasi serta numerasi di sekolah. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi. Peningkatan kualitas pembelajaran dan penguasaan kompetensi dasar (SDGs 4). Tuntutan kompetensi literasi & numerasi sebagai fondasi SDM abad 21. Program literasi nasional dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Masih terdapat kesenjangan capaian literasi dan numerasi antar daerah. Penguatan Kapabilitas SDM yang Terampil dan Terdidik Partisipasi masyarakat dan komite sekolah cukup tinggi Rendahnya kualitas pengawasan masyarakat terhadap mutu layanan pendidikan Pemberdayaa n masyarakat dalam pembangunan pendidikan Peningkatan partisipasi publik dalam good governance pendidikan Penguatan peran komite sekolah dan transparansi anggaran BOS Rendahnya literasi masyarakat desa terhadap hak atas pendidikan Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana pendidikan setara SMA/SMK/MA. Belum tercapainya wajib belajar 13 tahun. Akses pendidikan sepanjang hayat dan pemenuhan hak pendidikan menengah bagi semua kalangan. Agenda SDGs 4 menekanka n pendidikan menengah yang merata. Komitmen pemerintah pada program wajib belajar 12–13 tahun. Masih tingginya angka putus sekolah di jenjang SMA/SMK di daerah pinggiran Tersedianya lembaga pendidikan dari PAUD hingga SMP yang tersebar hampir di seluruh kecamatan Masih terdapatnya anak putus sekolah Keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar atas pendidikan yang inklusif (SDGs 4) Pendidikan inklusif dan akses universal untuk semua anak Komitmen pemerintah pada program wajib belajar 12–13 tahun dan pengurangan ATS Tingginya angka putus sekolah di wilayah pedesaan dan pedalam Tersedianya perguruan tinggi negeri dan swasta di Rendahnya kontribusi pekerja lulusan perguruan tinggi Peningkatan daya saing lulusan pendidikan Tuntutan global terhadap tenaga kerja Link and match perguruan tinggi dengan dunia industri Masih rendahnya serapan lulusan 31 daerah serta dukungan program beasiswa tinggi agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. terampil dan inovatif. (Kampus Merdeka). perguruan tinggi oleh dunia usaha di daerah. Tersedianya tenaga pendidik dengan latar belakang akademik yang layak Ketersediaan guru yang kurang merata Pemerataan layanan dasar dan kualitas pendidikan Ketimpanga n distribusi guru di negara berkembang Pemerataan guru melalui kebijakan afirmasi seperti PPG dan pemerataan ASN Kekurangan guru di daerah terpencil atau tidak diminati Dukungan program bantuan pendidikan (BOS, PIP, beasiswa daerah) dan regulasi daerah Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Akses pendidikan sepanjang hayat bagi semua kalangan Komitmen global terhadap pendidikan nonformal dan lifelong learning Penguatan pendidikan kesetaraan melalui PKBM dan regulasi MERDEKA BELAJAR Masih redahnya partisipasi warga belajar di program kejar paket A/B/C Potensi pemanfaatan teknologi pendidikan (TIK) mulai tumbuh Kesenjangan akses dan keterampilan penggunaan TIK antara sekolah kota dan desa Akses terhadap teknologi pembelajaran yang ramah lingkungan Transformas i digital pendidikan global pasca- COVID-19 Digitalisasi pendidikan melalui platform nasional seperti Rapor Pendidikan Minimnya infrastruktur TIK di sekolah- sekolah daerah pegunungan dan terpencil 33 Penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen ini merupakan bagian penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan identifikasi isu strategis serta permasalahan yang dihadapi sektor pendidikan, seperti rendahnya kemampuan literasi dan numerasi, belum tercapainya wajib belajar 13 tahun, serta rendahnya kontribusi pekerja lulusan perguruan tinggi. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang sebagai jawaban atas bagaimana langkah- langkah sistematis dapat dilakukan untuk mencapai visi pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat, kebutuhan dunia pendidikan, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, bagian ini disusun untuk menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan program-program prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun mendatang. 3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 maka Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan mendukung Visi “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”, dengan mengacu pada misi daerah yang tertuang pada misi 1 yaitu “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil”, maka tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dirumuskan dalam Renstra sebagai berikut: “Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter” Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, merata dan bermutu bagi seluruh lapisan 34 masyarakat. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan melalui kebijakan, program, dan inovasi yang terukur. Selain mengacu pada misi 1, Dinas Pendidikan juga mengacu pada misi 2 yaitu “Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumber Daya Lokal dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan” serta misi 5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik”. 3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029, serta sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan, penyusunan Renstra Dinas Pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan, maka secara otomatis Renstra Dinas Pendidikan juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Barito Selatan. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut : Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Pendidikan 35 Bagan di atas menggambarkan alur perencanaan strategis perangkat daerah yang mengintegrasikan sasaran RPJMD, NSPK, isu strategis, arah kebijakan, strategi, hingga program/kegiatan. Alur ini menunjukkan pentingnya keterkaitan vertikal (cascading) antara dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD) dengan Renstra PD, serta menjelaskan bagaimana NSPK berperan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan operasional. Di sisi lain, isu strategis seperti masalah, potensi, dan dinamika lingkungan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang adaptif. Strategi ini selanjutnya dirinci ke dalam tahapan, fokus, dan program/kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan konkret yang diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome. Dengan demikian, gambar ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, perencanaan, dan kondisi faktual untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil (outcome-based planning). Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkret, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/sub kegiatan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur. Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Pendidikan 36 Gambar tersebut menggambarkan keterkaitan antara dokumen perencanaan tingkat daerah, yaitu RPJMD dan Renstra PD, dengan penekanan pada kesinambungan tujuan, sasaran, dan program. Pada bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan menjadi tujuan dan beberapa sasaran (Sasaran 1, 2, 3), yang kemudian dikaitkan langsung dengan program dan outcome, serta digunakan untuk menyusun Bab 3 dan Bab 4 dokumen RPJMD. Di bagian bawah, Renstra PD merujuk pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai tupoksi dan kewenangan daerah untuk menyusun tujuan dan sasaran perangkat daerah yang relevan. Tujuan dan sasaran dalam Renstra tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome dan program RPJMD, menunjukkan bahwa perencanaan perangkat daerah harus selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan daerah, serta berbasis kewenangan dan tugas pokok masing-masing perangkat daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2025–2029 pada Renstra, yaitu meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter, ditetapkan sejumlah sasaran utama yang terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pendidikan serta mempercepat peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: Tabel 8 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,01 13,10 13,15 13,20 13,25 13,30 Sasaran Pemda Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 9,25 9,30 9,35 9,40 9,45 9,50 Terwujudnyanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 65,00 67,00 69,00 71,00 73,00 75,00 Sasaran Dinas Pendidikan Maturitas Penyelenggara an Sistem Pengendalian Intern 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 37 Pemerintah (SPIP) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 94,54 97,58 99,63 100,00 100,00 100,00 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar 98,79 99,04 99,29 99,54 99,79 100,00 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 12,34 13,61 14,87 16,14 17,40 18,67 Keterangan: Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkualitas, dengan tujuan utama meningkatkan SDM yang berkualitas dan berkarakter. Sasaran ini diukur melalui indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada berbagai jenjang pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan. Target tahunan yang ditetapkan dari 2025 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten untuk HLS dan RLS, serta target APS yang stabil, mencerminkan fokus Dinas Pendidikan pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Keterangan tambahan bahwa beberapa indikator merupakan sasaran pemerintah daerah dan sebagian lainnya spesifik menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan memperjelas pembagian peran antar unit pemerintahan. Dengan demikian, tabel ini menggambarkan strategi perencanaan berbasis indikator yang konkret, selaras dengan norma dan standar pelayanan minimal, serta berorientasi pada 38 peningkatan capaian pembangunan manusia secara terukur. 3.3 Strategi Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan melalui penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Upaya ini ditujukan untuk mendorong pencapaian indikator strategis seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada PAUD, SD, SMP, serta pendidikan kesetaraan. Dinas Pendidikan juga menerapkan pendekatan berbasis data dalam perencanaan dan pemantauan capaian, serta mendorong sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat guna membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif. Strategi ini diperkuat dengan kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal dan kelompok rentan, serta pelaksanaan program yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran, sehingga dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan tujuan Renstra secara berkelanjutan hingga tahun 2029. Untuk mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang pendidikan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan untuk mencapai tujuan sebagai berikut : 39 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN VISI : TERWUJUDNYA BARITO SELATAN YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING SERTA MENJADI PENYANGGA PANGAN DAN ENERGI IBU KOTA NUSANTARA MISI 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil MISI 2 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumber Daya Lokal dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter

1.Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan inklusif
1.Peningkatan partisipasi sekolah melalui wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun melalui beasiswa pendidikan gratis bagi pelajar berprestasi dan keluarga kurang mampu; pakaian/seragam sekolah gratis; dan pembangunan sekolah unggulan garuda
2.Intensifikasi peningkatan partisipasi pendidikan tinggi melalui kebijakan satu keluarga satu sarjana dengan pendirian perguruan tinggi serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) sesuai sektor potensial wilayah
3.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dan skema integrasi SMK dengan BLUD untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli, terampil, siap kerja, dan mampu bersaing
4.Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan formal serta informal dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2.Meningkatkan kualitas literasi dan numerasi masyarakat secara menyeluruh
1.Penguatan budaya literasi dan numerasi untuk membentuk pola pikir kritis dan inovatif melalui penyediaan media pembelajaran yang adaftif terhadap jenjang dan lingkungan belajar
2.Edukasi Literasi keuangan bagi masyarakat multi segmen untuk menurunkan aktivitas ilegal dan merugikan masyarakat yang berkaitan dengan produk keuangan 40
3.Pemenuhan mutu dan layanan pendidikan yang berkualitas dengan penguatan nilainilai keagamaan dan muatan kebudayaan lokal berbasis falsafah “Belom Bahadat”
3.Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi lulusan pendidikan
1.Penguatan kapasitas tenaga kerja terdidik melalui peningkatan partisipasi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi
2.Penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kependidikan serta pemerataan distribusi guru sesuai kebutuhan mata pelajaran
3.Peningkatan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja dan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh lapisan masyarakat
4.Memperkuat infrastruktur dan mekanisme tata kelola pendidikan yang efektif
1.Penguatan infrastruktur pendidikan melalui peningkatan kualitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi dan TIK, serta media pembelajaran sebagai sarana pendukung mutu pendidikan.
2.Optimalisasi tata kelola pendidikan dasar dan menengah pertama melalui penataan struktur organisasi, pembenahan alur koordinasi, serta penyempurnaan sistem manajemen layanan pendidikan
5.Penguatan Puskesmas dan Poskesdes, mobilisasi tenaga kesehatan, Bantuan siswa miskin, pembangunan ruang kelas baru, Pengembangan UMKM, hilirisasi produk pertanian/perkebunan, Pembangun an jalan desa, SPAM, dan sanitasi, Pelatihan ASN, digitalisasi layanan publik, Program bantuan sosial, pemberdayaan kelompok rentan (Multi Dimensi)
1.Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, Pemerataan akses pendidikan berkualitas, Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, Peningkatan infrastruktur dasar, Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN, Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Multi Dimensi) 41 Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini: Tabel 9 Penahapan Renstra PD TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan akses pendidikan dasar dan menengah Percepatan pendidikan inklusif dan kesetaraan Pemerataan kualitas dan distribusi guru Transformasi digital dalam layanan pendidikan Konsolidasi hasil dan keberlanjutan program Lima tahap strategi pembangunan pendidikan dari tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Tahap I (2026) dimulai dengan fokus pada penguatan akses pendidikan dasar dan menengah sebagai fondasi pemerataan layanan. Dilanjutkan pada Tahap II (2027) dengan percepatan pendidikan inklusif dan kesetaraan guna memastikan semua kelompok, termasuk yang rentan dan berkebutuhan khusus, memperoleh hak pendidikan yang setara. Tahap III (2028) menekankan pemerataan kualitas dan distribusi guru sebagai kunci peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian, Tahap IV (2029) mengusung transformasi digital dalam layanan pendidikan untuk menjawab tantangan era teknologi dan memperluas jangkauan pembelajaran. Akhirnya, Tahap V (2030) diarahkan pada konsolidasi hasil dan keberlanjutan program agar dampak yang telah dicapai dapat terjaga dan menjadi dasar perencanaan jangka panjang berikutnya. Keseluruhan tahapan ini mencerminkan strategi yang progresif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan. 3.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 Arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 merupakan panduan strategis yang menjabarkan rangkaian kerja nyata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui sektor yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Kebijakan ini merupakan bentuk operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai 42 dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing PD, serta sinkron dengan arah kebijakan RPJMD dan strategi pembangunan nasional. Arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan sektoral dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan tersebut mengintegrasikan berbagai dimensi layanan pendidikan, mulai dari perluasan akses, peningkatan mutu, penguatan tata kelola, hingga pengembangan karakter peserta didik agar sejalan dengan visi daerah dan strategi prioritas nasional. Tabel 10 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Percepatan wajib belajar 13 tahun Peningkatan partisipasi sekolah melalui wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun melalui beasiswa pendidikan gratis bagi pelajar berprestasi dan keluarga kurang mampu; pakaian/seragam sekolah gratis; dan pembangunan sekolah unggulan garuda Mendorong program wajib belajar 13 tahun dengan memperluas akses PAUD dan meningkatkan capaian angka partisipasi murni jenjang SD hingga SMA/sederajat. 2 Peningkatan akses pendidikan tinggi Intensifikasi peningkatan partisipasi pendidikan tinggi melalui kebijakan satu keluarga satu sarjana dengan pendirian perguruan tinggi serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) sesuai sektor potensial wilayah Perluasan akses pendidikan tinggi dengan kerja sama perguruan tinggi lokal dan luar negeri, serta penguatan program inklusif bagi mahasiswa kurang mampu 3 Penguatan kurikulum vokasi Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dan skema integrasi SMK dengan BLUD untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli, terampil, siap kerja, dan mampu bersaing (DUDI) Penguatan pendidikan vokasi dan kejuruan yang diselaraskan dengan potensi lokal serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), termasuk pelibatan mitra industri dalam penyusunan kurikulum 4 Pemerataan akses pendidikan khususnya PAUD dan pendidikan menengah Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan formal serta informal dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Mengembangkan akses pendidikan PAUD dan menengah secara merata, termasuk di wilayah terpencil, melalui pembangunan unit sekolah baru dan layanan pendidikan berbasis teknologi. 43 5 Penguatan kurikulum berbasis karakter dan lokalitas Penguatan budaya literasi dan numerasi untuk membentuk pola pikir kritis dan inovatif melalui penyediaan media pembelajaran yang adaftif terhadap jenjang dan lingkungan belajar Pengembangan kurikulum lokal adaptif yang menanamkan nilai karakter, literasi digital, dan kesadaran kebencanaan, sesuai dengan karakteristik daerah 6 Integrasi program pendidikan dalam jaminan sosial Edukasi Literasi keuangan bagi masyarakat multi segmen untuk menurunkan aktivitas ilegal dan merugikan masyarakat yang berkaitan dengan produk keuangan Integrasi program pendidikan dalam sistem perlindungan sosial, seperti penyediaan bantuan pendidikan berbasis data terpadu (regsosek) 7 Penyelenggaraan pendidikan inklusif Pemenuhan mutu dan layanan pendidikan yang berkualitas dengan penguatan nilai-nilai keagamaan dan muatan kebudayaan lokal berbasis falsafah “Belom Bahadat” Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, menjamin akses layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi 8 Beasiswa daerah dan global Penguatan kapasitas tenaga kerja terdidik melalui peningkatan partisipasi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi Pemberian beasiswa daerah dan global yang disesuaikan dengan potensi unggulan daerah dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan 9 Peningkatan kualitas guru Penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kependidikan serta pemerataan distribusi guru sesuai kebutuhan mata pelajaran Peningkatan mutu guru melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, serta pemetaan kebutuhan kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. 10 Integrasi program pendidikan dalam jaminan sosial Peningkatan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja dan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh lapisan masyarakat Integrasi program pendidikan dalam sistem perlindungan sosial, seperti penyediaan bantuan pendidikan berbasis data terpadu (regsosek) 11 Pemerataan sarpras pendidikan Penguatan infrastruktur pendidikan melalui peningkatan kualitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi dan TIK, serta media pembelajaran sebagai sarana pendukung mutu pendidikan. Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional dan aman bencana, serta pengadaan moda transportasi pendidikan yang sesuai kondisi geografis Daerah 12 Manajemen talenta peserta didik Optimalisasi tata kelola pendidikan dasar dan menengah pertama melalui penataan struktur organisasi, pembenahan alur koordinasi, serta penyempurnaan sistem manajemen layanan pendidikan Mendorong pembinaan dan pengembangan peserta didik berprestasi melalui manajemen talenta daerah yang sistematis dan berkelanjutan. 44 13 Bantuan pembiayaan pendidikan Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, Pemerataan akses pendidikan berkualitas, Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, Peningkatan infrastruktur dasar, Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN, Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Multi Dimensi) Meningkatkan bantuan pembiayaan pendidikan melalui pemberian subsidi pendidikan (bantuan siswa miskin daerah/BSMD) bagi keluarga kurang mampu dan insentif prestasi bagi peserta didik berprestasi 45 Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD 4.1 Uraian Program Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029, maka dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan menyusun berbagai program dan kegiatan yang terarah. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang pendidikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual serta potensi yang dimiliki setiap wilayah. Adapun program yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
1. a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan merupakan program strategis yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 46 fungsi kelembagaan di bidang pendidikan. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan peserta didik, program ini memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola internal, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengawasan, pelaporan, serta pengembangan kapasitas aparatur. Dalam konteks pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, program penunjang menjadi fondasi operasional untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program utama seperti pengelolaan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal. Melalui penguatan program ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan berupaya membangun sistem manajemen pendidikan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pelayanan publik, sehingga mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis pembangunan daerah di sektor pendidikan.
2. b.Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan merupakan program utama yang secara langsung mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan bagi masyarakat, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan nonformal. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan. Dalam kerangka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, program ini dirancang untuk mencapai indikator- indikator strategis seperti peningkatan angka partisipasi sekolah (APS). Melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Adapun program yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(15)BASELINE 2024
(03)2025
(04)1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 309.452.018.919,00 309.452.018.919,00 321.655.459.314,00 323.076.548.364,00 326.440.751.826,00 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 242.377.588.919,00 242.377.588.919,00 242.377.588.919,00 242.377.588.919,00 242.377.588.919,00 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 242.377.588.919,00 100 242.377.588.919,00 100 242.377.588.919,00 100 242.377.588.919,00 100 242.377.588.919,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 100 100 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 65.899.430.000,00 65.899.430.000,00 69.967.243.465,00 70.440.939.815,00 71.562.340.969,00 Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 62,17 65.899.430.000,00 64,67 65.899.430.000,00 67,17 69.967.243.465,00 69,67 70.440.939.815,00 72,17 71.562.340.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 57,17 59,67 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 70,83 71,93 73,03 74,13 75,23 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 68,63 69,73 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 56,69 59,59 62,49 65,39 68,29 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 50,89 53,79 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 64,07 65,57 67,07 68,57 70,07 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 61,07 62,57 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) 70,65 89,14 100,00 100,00 100,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 48,33 56,79 Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%) 46,44 47,44 48,44 49,44 50,44 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 53,42 45,44 Iklim Inklusivitas SD (Nilai) 65,70 68,20 70,70 73,20 75,70 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 60,70 63,09 Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) 65,49 67,89 70,29 72,69 75,09 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 60,69 63,09 Iklim Keamanan SD (Nilai) 80,87 81,77 82,67 83,57 84,47 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 79,07 79,97 Iklim Keamanan SMP (Nilai) 77,59 79,09 80,59 82,09 83,59 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 74,59 76,09 Iklim Kebhinekaan SD (Nilai) 74,68 75,68 76,68 77,68 78,68 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 72,58 73,68 Iklim Kebinekaan SMP (Nilai) 75,53 76,53 77,53 78,53 79,53 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 73,53 74,53 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(15)BASELINE 2024
(03)2025
(04)Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) 65 275.000.000,00 70 275.000.000,00 75 275.000.000,00 80 275.000.000,00 90 275.000.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 55 60 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 550.000.000,00 550.000.000,00 4.617.813.465,00 5.091.509.815,00 6.212.910.969,00 Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Indeks Pemerataan Guru (Rasio) 0,55 550.000.000,00 0,60 550.000.000,00 0,65 4.617.813.465,00 0,70 5.091.509.815,00 0,75 6.212.910.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 0,50 0,52 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) 40,00 40,50 41,00 41,50 42,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 39,33 39,50 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) 17 18 19 20 20 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 15 16 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 350.000.000,00 350.000.000,00 4.417.813.465,00 4.891.509.815,00 6.012.910.969,00 Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase) 60 350.000.000,00 65 350.000.000,00 70 4.417.813.465,00 75 4.891.509.815,00 80 6.012.910.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 50 55 TOTAL KESELURUHAN 309452018919.00 309452018919.00 321655459314.00 323076548364.00 326440751826.00 49 4.2 Uraian Kegiatan Dalam mewujudkan program di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan di Kabupaten Barito Selatan. Uraian kegiatan ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di bidang pendidikan. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan pelaksanaan antar tahun anggaran. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta outcome dan output yang diharapkan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan. 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan merupakan langkah penting dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk operasional yang terstruktur dan terukur. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan logical framework, analisis situasi faktual, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah seperti RPJMD dan NSPK. Program dirumuskan sebagai kerangka besar yang mengarah pada pencapaian outcome strategis, sementara hkegiatan menjadi pelaksana utama yang menghasilkan output konkret, dan subkegiatan dirancang sebagai unit terkecil yang bersifat operasional dan teknis. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif agar dapat dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil. Perumusan ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang logis antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menjawab isu-isu strategis di sektor 50 pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, pemerataan akses, dan transformasi digital. Dengan pendekatan yang tepat, program dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan tidak hanya menjadi daftar administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN - Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase capaian kinerja perangkat daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 1.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 1.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 1.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 1.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 1.01.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 1.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Persentase realisasi anggaran perangkat daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Persentase administrasi BMD yang up to date Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 1.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 1.01.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 1.01.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 1.01.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.01.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 1.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 1.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 1.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SD (Nilai) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Keamanan SD (Nilai) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Keamanan SMP (Nilai) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Kebhinekaan SD (Nilai) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Kebinekaan SMP (Nilai) 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Akreditasi Minimal B Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.01.0033 - Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 1.01.02.2.01.0044 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 1.01.02.2.01.0052 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Persentase Akreditasi Minimal B Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.02.0026 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit) 1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK Persentase Akreditasi Minimal B Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit) 1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) 1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Persentase Akreditasi Minimal B Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang) 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) 1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang) 1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 1.01.02.2.04.0058 - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang) 1.01.02.2.04.0059 - Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan kurikulum muatan lokal Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku) 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) 1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) 1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku) 1.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan kurikulum muatan lokal Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku) 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku) 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku) 1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku) 1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Indeks Pemerataan Guru (Rasio) 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indeks Distribusi Guru Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Jumlah izin satuan pendidikan yang diterbitkan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase) 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Jumlah bahasa dan saastra daerah yang terlestarikan Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa) 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku) 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul) 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku) 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media) 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang) 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang) 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa) 1.01.06.2.01.0002 - Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang) 1.01.06.2.01.0004 - Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) 1.01.06.2.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku) 1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku) 1.01.06.2.01.0009 - Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang) 1.01.06.2.01.0010 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media) 1.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi media publik berbahasa daerah Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul) 1.01.06.2.01.0012 - Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 309.452.018.919 309.452.018.919 321.655.459.314 323.076.548.364 326.440.751.826 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 242.377.588.919 242.377.588.919 242.377.588.919 242.377.588.919 242.377.588.919 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 242.377.588.919 100 242.377.588.919 100 242.377.588.919 100 242.377.588.919 100 242.377.588.919 1.01.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Persentase capaian kinerja perangkat daerah Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 4 4 4 4 Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 3 3 3 3 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 1.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 0 0 0 0 0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 0 0 0 0 0 Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0 0 0 0 0 Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 238.875.588.919 238.875.588.919 238.875.588.919 238.875.588.919 238.875.588.919 Persentase realisasi anggaran perangkat daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 238.875.588.919 238.875.588.919 238.875.588.919 238.875.588.919 238.875.588.919 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 60 60 60 60 60 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 238.830.588.919 238.830.588.919 238.830.588.919 238.830.588.919 238.830.588.919 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.300 238.830.588.919 2.300 238.830.588.919 2.300 238.830.588.919 2.300 238.830.588.919 2.300 238.830.588.919 1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 60 45.000.000 60 45.000.000 60 45.000.000 60 45.000.000 60 45.000.000 1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Persentase administrasi BMD yang up to date Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 1.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 7 10 10 10 10 10 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 150 150 150 150 150 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 1.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1.300 400.000.000 1.300 400.000.000 1.300 400.000.000 1.300 400.000.000 1.300 400.000.000 1.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 150 150.000.000 150 150.000.000 150 150.000.000 150 150.000.000 150 150.000.000 1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 7 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 1.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 645.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 645.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 0 0 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 12 90.000.000 12 90.000.000 12 90.000.000 12 90.000.000 12 90.000.000 1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 1.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 10 10 10 10 10 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 850.000.000 4 850.000.000 4 850.000.000 4 850.000.000 4 850.000.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 550.000.000 12 550.000.000 12 550.000.000 12 550.000.000 12 550.000.000 1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 4 300.000.000 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.000.000 107.000.000 107.000.000 107.000.000 107.000.000 Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 107.000.000 107.000.000 107.000.000 107.000.000 107.000.000 Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 25 25 25 25 25 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 1 1 1 1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 25 32.000.000 25 32.000.000 25 32.000.000 25 32.000.000 25 32.000.000 1.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 0 0 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 65.899.430.000 65.899.430.000 69.967.243.465 70.440.939.815 71.562.340.969 Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 57,17 62,17 65.899.430.000 64,67 65.899.430.000 67,17 69.967.243.465 69,67 70.440.939.815 72,17 71.562.340.969 1.01.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 68,63 70,83 71,93 73,03 74,13 75,23 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 50,89 56,69 59,59 62,49 65,39 68,29 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 61,07 64,07 65,57 67,07 68,57 70,07 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%) 48,33 70,65 89,14 100 100 100 Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%) 53,42 46,44 47,44 48,44 49,44 50,44 Iklim Inklusivitas SD (Nilai) 60,7 65,7 68,2 70,7 73,2 75,7 Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) 60,69 65,49 67,89 70,29 72,69 75,09 Iklim Keamanan SD (Nilai) 79,07 80,87 81,77 82,67 83,57 84,47 Iklim Keamanan SMP (Nilai) 74,59 77,59 79,09 80,59 82,09 83,59 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Iklim Kebhinekaan SD (Nilai) 72,58 74,68 75,68 76,68 77,68 78,68 Iklim Kebinekaan SMP (Nilai) 73,53 75,53 76,53 77,53 78,53 79,53 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 34.135.943.000 34.135.943.000 34.135.943.000 34.135.943.000 34.135.943.000 Persentase Akreditasi Minimal B Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1 34.135.943.000 1 34.135.943.000 1 34.135.943.000 1 34.135.943.000 1 34.135.943.000 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1 1 1 1 1 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 15 15 15 15 15 15 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 0 1 1 1 1 1 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1 1 1 1 1 1 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 1 1 1 1 1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 100 100 100 100 100 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) 500 474 474 474 474 474 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 500 11.113 11.113 11.113 11.113 11.113 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 2 2 2 2 2 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 81 81 81 81 81 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 60 60 60 60 60 60 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 2 2 2 2 2 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1 1 1 1 1 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 10 10 10 10 10 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) 2 2 2 2 2 Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 2 2 2 2 2 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 10 10 10 10 10 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 2 2 2 2 2 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 162 162 162 162 162 162 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 162 162 162 162 162 162 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 162 162 162 162 162 162 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 500 500 500 500 500 500 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) 162 162 162 162 162 162 1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 0 0 0 0 Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 0 0 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1 450.000.000 1 450.000.000 1 450.000.000 1 450.000.000 1 450.000.000 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 10 1.500.000.000 10 1.500.000.000 10 1.500.000.000 10 1.500.000.000 10 1.500.000.000 1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 2 450.000.000 2 450.000.000 2 450.000.000 2 450.000.000 2 450.000.000 1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 0 0 0 0 Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 1 750.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000 1 750.000.000 1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0 0 0 0 0 Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0 0 0 Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 500 500 520.000.000 500 520.000.000 500 520.000.000 500 520.000.000 500 520.000.000 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6.825.600.000 6.825.600.000 6.825.600.000 6.825.600.000 6.825.600.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) 500 474 6.825.600.000 474 6.825.600.000 474 6.825.600.000 474 6.825.600.000 474 6.825.600.000 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 162 162 100.000.000 162 100.000.000 162 100.000.000 162 100.000.000 162 100.000.000 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 12.383.343.000 12.383.343.000 12.383.343.000 12.383.343.000 12.383.343.000 Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 162 162 12.383.343.000 162 12.383.343.000 162 12.383.343.000 162 12.383.343.000 162 12.383.343.000 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) 162 162 400.000.000 162 400.000.000 162 400.000.000 162 400.000.000 162 400.000.000 1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) 2 800.000.000 2 800.000.000 2 800.000.000 2 800.000.000 2 800.000.000 1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 0 0 0 0 0 Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0033 - Pemeliharaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 1 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 60 60 145.000.000 60 145.000.000 60 145.000.000 60 145.000.000 60 145.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 15 15 600.000.000 15 600.000.000 15 600.000.000 15 600.000.000 15 600.000.000 1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1 1 95.000.000 1 95.000.000 1 95.000.000 1 95.000.000 1 95.000.000 1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK 0 0 0 0 0 Tersedianya infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 184.400.000 184.400.000 184.400.000 184.400.000 184.400.000 Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 0 1 184.400.000 1 184.400.000 1 184.400.000 1 184.400.000 1 184.400.000 1.01.02.2.01.0044 - Penataan Ruang/Sudut Baca 0 0 0 0 0 Ruang/Sudut Baca yang Tertata Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0 0 0 0 0 Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.847.600.000 2.847.600.000 2.847.600.000 2.847.600.000 2.847.600.000 Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 500 11.113 2.847.600.000 11.113 2.847.600.000 11.113 2.847.600.000 11.113 2.847.600.000 11.113 2.847.600.000 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 81 85.000.000 81 85.000.000 81 85.000.000 81 85.000.000 81 85.000.000 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 162 162 65.000.000 162 65.000.000 162 65.000.000 162 65.000.000 162 65.000.000 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 10 2.500.000.000 10 2.500.000.000 10 2.500.000.000 10 2.500.000.000 10 2.500.000.000 1.01.02.2.01.0052 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 0 0 0 0 0 Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 0 0 0 0 0 Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 195.000.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000 195.000.000 Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 3.500 195.000.000 3.500 195.000.000 3.500 195.000.000 3.500 195.000.000 3.500 195.000.000 1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 20.414.920.000 20.414.920.000 21.842.733.465 21.842.733.465 22.964.134.619 Persentase Akreditasi Minimal B Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1 1 20.414.920.000 1 20.414.920.000 1 21.842.733.465 1 21.842.733.465 1 22.964.134.619 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1 1 1 1 1 100 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit) Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit) Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) 62 62 62 62 62 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 500 500 500 500 500 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 62 62 62 62 62 62 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 5 5 5 5 5 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 5 5 5 5 5 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1 1 1 1 1 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1 1 1 1 1 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 2 2 2 2 2 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 3 3 3 3 3 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 2 2 2 2 2 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 62 62 62 62 62 62 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 700 700 700 700 700 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 270 100 100 100 100 100 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 2 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 2 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 4.463 4.463 4.463 4.463 4.463 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) 330 330 320 320 320 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 120 120 120 120 120 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 3 3 3 3 3 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 0 0 0 0 Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 0 0 621.401.154 Perpustakaan Sekolah yang Terbangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 621.401.154 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Ruang Laboratorium yang Terbangun Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 2 800.000.000 2 800.000.000 2 800.000.000 2 800.000.000 2 800.000.000 1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 0 0 0 0 0 Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah 0 0 0 0 0 Asrama Sekolah yang Terbangun Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 0 0 0 0 Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir 0 0 0 0 0 Fasilitas Parkir yang Terbangun Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah 0 0 0 0 0 Kantin Sekolah yang Terbangun Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 5 750.000.000 5 750.000.000 5 750.000.000 5 750.000.000 5 750.000.000 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 3 750.000.000 3 750.000.000 3 750.000.000 3 750.000.000 3 750.000.000 1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 0 0 0 500.000.000 Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500.000.000 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 3 900.000.000 3 900.000.000 3 900.000.000 3 900.000.000 3 900.000.000 1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 0 0 0 0 0 Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 0 0 0 0 Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 0 0 0 0 0 Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 0 0 0 0 0 Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 1 1 550.000.000 1 550.000.000 1 550.000.000 1 550.000.000 1 550.000.000 1.01.02.2.02.0026 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0 0 0 0 0 Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0 0 0 Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 740.000.000 740.000.000 740.000.000 740.000.000 740.000.000 Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 700 740.000.000 700 740.000.000 700 740.000.000 700 740.000.000 700 740.000.000 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 625.000.000 625.000.000 625.000.000 625.000.000 625.000.000 Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 500 625.000.000 500 625.000.000 500 625.000.000 500 625.000.000 500 625.000.000 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3.564.000.000 3.564.000.000 4.608.000.000 4.608.000.000 4.608.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) 330 3.564.000.000 330 3.564.000.000 320 4.608.000.000 320 4.608.000.000 320 4.608.000.000 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 120 300.000.000 120 300.000.000 120 300.000.000 120 300.000.000 120 300.000.000 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 7.095.920.000 7.095.920.000 7.095.920.000 7.095.920.000 7.095.920.000 Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 62 62 7.095.920.000 62 7.095.920.000 62 7.095.920.000 62 7.095.920.000 62 7.095.920.000 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) 62 200.000.000 62 200.000.000 62 200.000.000 62 200.000.000 62 200.000.000 1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1 1 0 1 0 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 1 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 1 140.000.000 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 0 183.813.465 183.813.465 183.813.465 Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 0 1 0 1 0 1 183.813.465 1 183.813.465 1 183.813.465 1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca 0 0 0 0 0 Ruang/Sudut Baca yang Tertata Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 62 62 300.000.000 62 300.000.000 62 300.000.000 62 300.000.000 62 300.000.000 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 0 0 0 0 0 Ruang Kelas Baru Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 270 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0 0 0 0 0 Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 4.463 900.000.000 4.463 900.000.000 4.463 900.000.000 4.463 900.000.000 4.463 900.000.000 1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 0 0 0 0 0 Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 0 0 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 0 0 0 0 0 Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 0 0 0 0 0 Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 100 500.000.000 1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK 0 0 0 0 0 Tersedianya infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 10.806.067.000 10.806.067.000 13.446.067.000 13.919.763.350 13.919.763.350 Persentase Akreditasi Minimal B Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) 10.806.067.000 10.806.067.000 13.446.067.000 13.919.763.350 13.919.763.350 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 2 2 2 2 2 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 120 120 120 120 120 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) 100 100 100 100 100 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 120 120 120 120 120 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 100 100 100 100 100 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) 650 720 720 650 650 650 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 100 100 100 100 100 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 118 120 120 120 120 120 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 120 120 120 120 120 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit) Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 3 3 3 3 3 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket) Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) 1 1 1 1 1 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 0 0 Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD 0 0 0 0 0 Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 0 0 0 0 0 Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD 0 0 0 0 0 Perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 0 0 0 0 0 Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 6.720.000.000 6.720.000.000 9.360.000.000 9.360.000.000 9.360.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) 650 720 6.720.000.000 720 6.720.000.000 650 9.360.000.000 650 9.360.000.000 650 9.360.000.000 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 120 250.000.000 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD 1.836.067.000 1.836.067.000 1.836.067.000 1.836.067.000 1.836.067.000 Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 118 120 1.836.067.000 120 1.836.067.000 120 1.836.067.000 120 1.836.067.000 120 1.836.067.000 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 0 0 0 0 0 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 0 Terpeliharanya Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0 0 0 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 120 0 120 0 120 0 120 150.000.000 120 150.000.000 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 0 323.696.350 323.696.350 Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1 1 0 1 0 1 0 1 323.696.350 1 323.696.350 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 0 0 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0 0 0 0 0 Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 0 0 0 0 0 Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK 0 0 0 0 0 Tersedianya infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca 0 0 0 0 0 Ruang/Sudut Baca yang Tertata Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 0 0 0 Perpustakaan Sekolah yang terbangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0 0 0 0 0 Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 0 0 0 0 Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 0 0 0 0 Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 0 0 0 0 0 Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 0 0 0 0 Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0 0 0 0 0 Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 0 0 0 0 0 Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 0 0 Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terselenggaranya Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 120 100.000.000 120 100.000.000 120 100.000.000 120 100.000.000 120 100.000.000 1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 0 0 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 0 0 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0 0 0 0 0 Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 542.500.000 542.500.000 542.500.000 542.500.000 542.500.000 Persentase Akreditasi Minimal B Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 542.500.000 542.500.000 542.500.000 542.500.000 542.500.000 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1 1 1 1 1 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang) Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) 4 4 4 4 4 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 367.500.000 367.500.000 367.500.000 367.500.000 367.500.000 Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 4 4 367.500.000 4 367.500.000 4 367.500.000 4 367.500.000 4 367.500.000 1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0 0 0 0 0 Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 0 0 0 0 Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK 0 0 0 0 0 Tersedianya infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Ruang/Sudut Baca yang Tertata Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 0 0 0 0 0 Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0 0 0 0 0 Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0 0 0 0 0 Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 0 0 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 0 0 0 0 0 Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 0 0 0 0 Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 0 0 0 0 0 Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 0 0 0 0 Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0 0 0 0 0 Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium 0 0 0 0 0 Ruang Laboratorium yang Terbangun Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 0 Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal 0 0 0 0 0 Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 0 0 0 0 0 Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 0 0 0 0 0 Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 0 0 0 0 0 Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 0 0 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0 0 0 0 0 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0058 - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Taman Bacaan Masyarakat yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0059 - Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat 0 0 0 0 0 Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 0 0 0 0 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0 0 0 0 0 Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0 0 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) 55 65 275.000.000 70 275.000.000 75 275.000.000 80 275.000.000 90 275.000.000 1.01.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 Jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan kurikulum muatan lokal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 1 1 1 1 1 Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku) 1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 0 0 Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 0 0 Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 0 0 Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 0 0 Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku) 0 0 0 0 0 1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 0 0 0 0 0 Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 1 275.000.000 1 275.000.000 1 275.000.000 1 275.000.000 1 275.000.000 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 0 0 0 0 Jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan kurikulum muatan lokal Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku) 0 0 0 0 0 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku) Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) 1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 0 0 0 0 Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 0 0 0 0 Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku) 0 0 0 0 0 1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 0 0 0 0 Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku) 0 0 0 0 0 1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 0 0 0 0 Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 0 0 0 0 Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 550.000.000 550.000.000 4.617.813.465 5.091.509.815 6.212.910.969 Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Indeks Pemerataan Guru (Rasio) 0,5 0,55 550.000.000 0,6 550.000.000 0,65 4.617.813.465 0,7 5.091.509.815 0,75 6.212.910.969 1.01.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENDIDIKAN Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) 39,33 40 40,5 41 41,5 42 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 550.000.000 550.000.000 4.617.813.465 5.091.509.815 6.212.910.969 Indeks Distribusi Guru Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) 1 550.000.000 1 550.000.000 1 4.617.813.465 1 5.091.509.815 1 6.212.910.969 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 450.000.000 450.000.000 4.517.813.465 4.991.509.815 6.112.910.969 Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) 1 450.000.000 1 450.000.000 1 4.517.813.465 1 4.991.509.815 1 6.112.910.969 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) 15 17 0 18 0 19 0 20 0 20 0 1.01.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 0 0 0 0 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 0 0 0 0 Jumlah izin satuan pendidikan yang diterbitkan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 0 0 0 0 Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 350.000.000 350.000.000 4.417.813.465 4.891.509.815 6.012.910.969 Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase) 50 60 350.000.000 65 350.000.000 70 4.417.813.465 75 4.891.509.815 80 6.012.910.969 1.01.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENDIDIKAN 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 350.000.000 350.000.000 4.417.813.465 4.891.509.815 6.012.910.969 Jumlah bahasa dan saastra daerah yang terlestarikan Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang) 350.000.000 350.000.000 4.417.813.465 4.891.509.815 6.012.910.969 Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa) 2 2 2 2 2 2 Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku) Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul) Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku) Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media) Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang) 1.01.06.2.01.0002 - Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 350.000.000 350.000.000 4.417.813.465 4.891.509.815 6.012.910.969 Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa) 2 2 350.000.000 2 350.000.000 2 4.417.813.465 2 4.891.509.815 2 6.012.910.969 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.01.06.2.01.0004 - Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.06.2.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku) 0 0 0 0 0 1.01.06.2.01.0009 - Penyusunan Kamus Bahasa Daerah 0 0 0 0 0 Tersusunnya kamus bahasa daerah kewenangan kabupaten/kota Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku) 0 0 0 0 0 1.01.06.2.01.0010 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota 0 0 0 0 0 Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang) 0 0 0 0 0 1.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi media publik berbahasa daerah 0 0 0 0 0 Media publik berbahasa daerah terfasilitasi Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi (Media) 0 0 0 0 0 1.01.06.2.01.0012 - Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah 0 0 0 0 0 Penyusunan Penerjemahan cerita rakyat daerah kewenangan kabupaten/kota Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul) 0 0 0 0 0 138 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, Dinas Pendidikan memerlukan perumusan subkegiatan prioritas yang disusun secara selektif dan strategis. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, dan relevansinya terhadap penyelesaian isu- isu strategis di sektor pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, akses pendidikan, penguatan karakter, dan literasi peserta didik. Selain itu, subkegiatan juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Dengan pendekatan tersebut, subkegiatan yang ditetapkan diharapkan mampu mempercepat realisasi outcome pembangunan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan. Berikut adalah Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah: TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan 1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan 1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan 1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

2.1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan 1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
3.1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4.1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan 1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
5.1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah 1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.01.06.2.01.0002 - Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 142 Tabel 4.4 menggambarkan keterkaitan yang erat antara program prioritas pembangunan daerah dan subkegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian outcome strategis di sektor pendidikan. Setiap subkegiatan memiliki peran yang spesifik dalam menjawab isu-isu utama seperti kesejahteraan guru, pendidikan karakter, akses pendidikan bagi siswa rentan, serta peningkatan literasi dan numerasi. Misalnya, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya berdampak pada kelangsungan proses belajar-mengajar, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan guru. Sementara itu, pembinaan kelembagaan berkontribusi pada pembentukan karakter siswa dan pemberian beasiswa mendorong partisipasi pendidikan yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, subkegiatan yang tercantum dalam tabel menunjukkan pendekatan yang integratif dan responsif terhadap kebutuhan riil pendidikan di daerah. Setiap outcome yang ingin dicapai mencerminkan arah pembangunan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga sosial, ekonomi, dan karakter. Dengan demikian, Tabel 4.4 menegaskan pentingnya perencanaan subkegiatan yang strategis, terukur, dan berorientasi hasil untuk memastikan bahwa program-program pendidikan benar-benar mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. 4.5 Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan beserta target lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pendidikan dapat tercapai secara sistematis. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Perumusan IKU juga memperhatikan relevansi dengan isu strategis pendidikan, seperti peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, dan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan. Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, mulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk menggambarkan progres pencapaian secara 143 bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menetapkan langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN 2026 2027 2028

(01)(02) (03) (06) (07) (08) 2029
(09)TARGET TAHUN 2030 KETERANGAN
(10)(11) 2025
(05)BASELINE TAHUN 2024
(04)

1.1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
2.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Nilai 67 69 71 73 756564,25
3.TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 97,58 99,63 100 100 10094,5491,99
4.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar % 99,04 99,29 99,54 99,79 10098,7998,54
5.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,2 3,5 3,7 3,9 43,13,1
6.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 13,61 14,87 16,14 17,4 18,6712,3411,08 145 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan menggunakan IKK, Dinas Pendidikan dapat menilai efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan disajikan dalam tabel berikut: TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN 2026 2027 2028

(01)(02) (04) (07) (08) (09) 2029
(10)TARGET TAHUN 2030 KETERANGAN
(11)(12) 2025
(06)BASELINE TAHUN 2024
(05)STATUS
(03)

1.1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
2.Indeks Pemerataan Guru Rasio 0,55 0,6 0,65 0,7 0,750,520,5positif
3.Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui Persentase 17 18 19 20 201615positif
4.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Persentase 65 70 75 80 906055positif
5.Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Persentase 60 65 70 75 805550positif
6.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Persentase 40 40,5 41 41,5 4239,539,33positif
7.Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Nilai 62,17 64,67 67,17 69,67 72,1759,6757,17positif
8.Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 70,83 71,93 73,03 74,13 75,2369,7368,63positif
9.Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Nilai 56,69 59,59 62,49 65,39 68,2953,7950,89positif
10.Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 64,07 65,57 67,07 68,57 70,0762,5761,07positif
11.Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B % 70,65 89,14 100 100 10056,7948,33positif
12.Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV % 46,44 47,44 48,44 49,44 50,4445,4453,42positif
13.Iklim Inklusivitas SD Nilai 65,7 68,2 70,7 73,2 75,763,0960,7positif
14.Iklim Inklusivitas SMP Nilai 65,49 67,89 70,29 72,69 75,0963,0960,69positif
15.Iklim Keamanan SD Nilai 80,87 81,77 82,67 83,57 84,4779,9779,07positif
16.Iklim Keamanan SMP Nilai 77,59 79,09 80,59 82,09 83,5976,0974,59positif
17.Iklim Kebhinekaan SD Nilai 74,68 75,68 76,68 77,68 78,6873,6872,58positif
18.Iklim Kebinekaan SMP Nilai 75,53 76,53 77,53 78,53 79,5374,5373,53positif
19.Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100100100positif 147 Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah, sekaligus menjadi alat kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah melalui peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan. 5.1 Kesimpulan Substansial Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Barito Selatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya bersama untuk membangun daerah dan bangsa secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kualitas belajar mengajar, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan merata dalam kesempatan pendidikan. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pendidikan dalam kurun waktu berjalan, dapat disimpulkan bahwa:
1.Perencanaan pembangunan pendidikan harus berbasis pada data yang akurat dan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk identifikasi kesenjangan akses dan mutu layanan pendidikan. Perencanaan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur, seperti satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional bidang pendidikan.
2.Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam layanan pendidikan.
3.Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah lainnya, dunia usaha, pemerintah desa, maupun masyarakat, menjadi faktor 148 kunci keberhasilan pelaksanaan program pendidikan. Sinergi ini memperkuat efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa seluruh layanan pendidikan benar-benar menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan menetapkan sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman utama agar setiap program dan kegiatan berjalan secara terarah, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kaidah-kaidah ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan pendidikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
1.Transparansi dan Akuntabilitas Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan secara terbuka, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang terukur.
2.Partisipatif Penyelenggaraan program pendidikan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, orang tua, peserta didik, masyarakat, serta mitra strategis lainnya, untuk memastikan kebijakan dan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
3.Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendidikan dioptimalkan agar menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan, akses layanan, dan pemerataan hasil belajar.
4.Keadilan Sosial Pembangunan pendidikan dilaksanakan secara inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kelompok rentan seperti anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah terpencil. 149
5.Berkelanjutan Seluruh program dan kegiatan dirancang dengan pendekatan jangka panjang yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan belajar, pengembangan SDM pendidikan, serta daya dukung sistem pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan berkomitmen untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan demi menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Beberapa mekanisme pengendalian dan evaluasi yang diterapkan antara lain:
1.Monitoring Berkala Dilaksanakan secara rutin oleh jajaran Dinas Pendidikan bersama tim teknis, untuk menilai kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi fisik, keuangan, maupun ketercapaian sasaran di lapangan. Monitoring ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat dan tepat jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan.
2.Evaluasi Kinerja Tahunan Dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama dan kunci, mengevaluasi efektivitas strategi, serta menyusun rekomendasi perbaikan program/kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3.Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Melalui forum-forum seperti musyawarah pendidikan, pengaduan publik, maupun survei kepuasan layanan, masyarakat dilibatkan untuk memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan pendidikan, sehingga mendorong RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029 “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Cakupan Layanan Kesehatan Dasar” Jalan R. Soerprapto Desa Sanggu https://opd.baritoselatankab.go.id/dinkes/. 2025 Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Bandara Sanggu 73751 Buntok Kalimantan Tengah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI .... ....................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................. 2 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 5 1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................... 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ............................................... 8 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .......................................... 8 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .......................... 38 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......... 44 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan ............ 44 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan .......... 44 3.3 Strategi Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran ..... 44 3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran .............................................................................................. 45 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN ............. 57 4.1 Program,Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah ........................ 57 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan ....................... 104 BAB V PENUTUP .............................................................................................. 107 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1.2.1.1 Kekuatan SDM di Lingkungan Dinkes Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (ASN) .............................................................. 19 Tabel 2.1.2.1.1 Kekuatan SDM di Lingkungan Dinkes Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Golongan (ASN) ................................................................................... 19 Tabel 2.1.2.2.1 Daftar sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 .................................................................................................... 20 Tabel 2.1.2.3.1 Total anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 dan tahun 2025 ............................................................... 20 Tabel 2.1.3.1.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2020-2023.......... 22 Tabel 2.1.3.2.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021-2024 ................................................................................................................. 26 Tabel 2.13.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 ......................................................................................... 27 Tabel 2.2.2.1 Isu Strategis Dinas Kesehatan ............................................................. 41 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ............. 47 Tabel 3.2 Penahapan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ........................................ 50 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ................................ 51 Tabel 4.1.1 Tabel 4.1.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ............................................................. 57 Tabel 4.1.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030 .................................................................................................................. 88 Tabel 4.1.3. Daftar Program Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah................................................................................................. 99 Tabel 4.2.1.1. Indikator Kinerja Utama Dinas kesehatan Tahun 2025-2030............. 104 Tabel 4.2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Dinas kesehatan Tahun 2025-2030.............. 105 Tabel 4.2.2.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan .................. 106 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan....... 18 Gambar 2.1.2 Capaian Angka Harapan Hidup.......................................................... 28 Gambar 2.1.3 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2024 ................................................................................................................ 29 Gambar 2.1.4 Capaian Jumlah Kematian Ibu ............................................................ 30 Gambar 2.1.5 Trend Jumlah Kematian Ibu tahun 2021-2024 ................................... 31 Gambar 2.1.6 Grafik Capaian Angka Kematian Bayi Tahun 2024 ........................... 33 Gambar 3.1.7 Capaian Prevalensi Balita Stuting Tahun 2024 ................................... 34 Gambar 3.1.8 Grafik Trend Prevalensi Balita Stuting Tahun 2021-2024................. 34 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 1 Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi tersebut dan pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengharuskan setiap instansi didaerah menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya sehinggga diperlukan adanya dokumen perencanaan berupa Renstra Perangkat Daerah yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan serta mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memiliki tujuan dan fungsi untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah dan pembangunan daerah dalam jangka periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 2 seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya dalam mewujudkan Tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini dibuat sebagai pedoman penting bagi Dinas Kesehatan untuk bisa mencapai tujuan, memberikan arahan yang jelas untuk jangka panjang, menjadi dasar pengambilan Keputusan, dan dapat menciptakan prioritas serta diharapkan nantinya dapat memperbaiki kinerja Dinas Kesehatan secara menyeluruh. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 3
3.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 4
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3); Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 5
17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
19.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh aparatur Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan urusan kesehatan selama 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026, sebagai berikut:
1.Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
2.Menjabarkan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029
3.Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4.Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan untuk mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 6 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai berikut : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 8

a.Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
b.Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
d.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan;
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas: Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 9
1. 1.Kepala Dinas;
2. 2.Sekretariat, membawahkan:
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b.Subbagian Perencanaan dan Keuangan
1. 3.Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. 4.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
3. 5.Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
4. 6.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
5. 7.Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing dengan penjelasan sebagai berkut :
6. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesehatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, mengadakan Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lain guna pelaksanaan tugas berjalan dengan baik., Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: a) perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; b) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 10 c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; d) pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; e) perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas; f) peningkatan nilai SAKIP Dinas Kesehatan; g) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya h) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala daerah terkait dengan urusan kesehatan; dan i) pelaksanaan Koordinasi tugas dengan Dinas dan Instansi terkait.
7. 2.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi : a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; b) pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan; c) pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah; d) fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah; e) penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum; f) koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 11 pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; g) penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; h) pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan; i) pengelolaan hubungan masyarakat; j) pengelolaan data dan sistem informasi; k) koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang; l) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; m) pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan; dan n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serkretariat membawahkan : 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
8. 3.Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a) pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup; b) pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan; c) pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup; d) pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 12 e) pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup; f) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat; g) pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya; h) fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan; i) penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional; j) penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa; k) perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; l) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat; m) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; n) pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
9. 4.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan. Tugas pokok Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a) pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit; b) pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana; c) pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit; d) advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 13 penyakit; e) pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus; f) pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI); g) koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat; h) pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit; i) pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan; j) pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh; k) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; l) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; m) pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan n) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
10. 5.Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan. Tugas Pokok Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 14 a) pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya; b) fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan; c) pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan; d) pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya; e) fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; f) pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan; g) pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga; h) pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan; i) pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis; j) pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; k) pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan; l) peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri; m) pengelolaan pendanaan kesehatan; n) perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; o) peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan; p) pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan; q) pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan; Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 15 r) pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; s) pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan; t) pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan; dan u) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
11. 6.Unit Pelaksana Teknis DAERAH (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan terdiri dari : 1) UPT RSUD Jaraga Sasameh UPT RSUD Jaraga Sasameh mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. UPT RSUD Jaraga Sasameh mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan UPTD b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis c) Penyelenggaraan pendidikan dan, pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan 2) UPTD Puskesmas UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja nya. UPT Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya b) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya c) Perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan d) Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan e) Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 16 f) Penggerakan Masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama pimpinan wilayah dan sector lain terkait g) Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap isnstitusi, jaringan pelayanan puskesmas dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) h) Pelaksanaan pencatatan, pelaporan capaian dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas berjumlah 12 (dua belas) yakni : 1) UPTD Puskesmas Jenamas 2) UPTD Puskesmas Mengkatip 3) UPTD Puskesmas Bangkuang 4) UPTD Puskesmas Babai 5) UPTD Puskesmas Baru 6) UPTD Puskesmas Buntok 7) UPTD Puskesmas Kalahien 8) UPTD Puskesmas Sababilah 9) UPTD Puskesmas Pendang 10) UPTD Puskesmas Bantai Bambure 11) UPTD Puskesmas Patas I 12) UPTD Puskesmas Tabak Kanilan 3) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan laboratorium klinik, b) Penyelenggataan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat c) Pengendalian pemeriksaan kegiatan pemeriksaan mikrobiologi, fisika, kimia, patologi dan imunologi d) Pelayanan rujukan laboratorium dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 17 e) Penyelenggaraan kordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas f) Menyelenggarakan kepegawaian dan sumber daya manusia, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan Daerah g) Penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 18 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN (PERDA NO.01 TAHUN 2014 KABUPATEN KABUPATEN BARITO SELATAN KEPALA DINAS drg. Daryomo Sukiastono, M.AP SEKRETARIS dr. H. Irman, M.Kes KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIANKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT Yusansi Idea Sandam KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN Ets Golry Genie, Amd Kep KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT dr. Djulita K Palar KOORD. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR KOORD. SURVEILANS DAN IMUNISASI KOORD. KESEHATAN LINGKUNGAN KOORD. KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI KOORD. PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. KOORD. KESEHATAN JIWA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA KOORD. PELAYANAN DASAR KOORD. KEFARMASIAN, ALKES DAN PKRT KOORD. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEPALA UPTD RSUD, PUSKESMAS DAN LABKESDA 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 19 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas, RSUD dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Tahun 2025 berjumlah 1270 orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.1.2.1.1 Kekuatan SDM di Lingkungan Dinkes Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (ASN) NO PENDIDIKAN JUMLAH 1 Pasca Sarjana 34 2 Sarjana S-1 402 3 Sarjana Muda (DIII) / (D/IV) 716 4 SLTA sederajat 118 5 SLTP - 6 SD - Jumlah 1270 Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Tabel 2.1.2.1.2 Kekuatan SDM di Dinkes Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Golongan (ASN) No. Golongan Jumlah (orang) 1 Golongan IV 44 2 Golongan III 883 3 Golongan II 343 4 Golongan I 0 Jumlah 1270 Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan 2.1.2.2 Sarana dan Prasana Dinas Kesehatan Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan disajikan pada tabel sebagai berikut: Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 20 Tabel 2.1.2.2.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Tahun 2025 No Sarana Kesehatan Jumlah (Unit) 1 Rumah Sakit Pemerintah 1 2 Puskesmas Non Perawatan 7 3 Puskesmas Perawatan 5 4 Puskesmas Pembantu 57 5 Poskesdes + Polindes 77 6 Klinik/ Balai Pengobatan 4 7 Apotik 12 8 Toko Obat 9 9 Posyandu 173 7 Puskesmas Keliling 12 Sumber : Data Aset, Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan 2.1.2.3 Anggaran Dinas Kesehatan
a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tahun 2025 terlihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 2.1.2.3.1 Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dan 2025 Uraian Tahun 2024 Tahun 2025 Target (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) PENDAPATAN DAERAH
1. 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH
2. 1.Retribusi Daerah 314.611.750 114.884.500 314.611.750
3. 2.Lain-lain PAD yang Sah 38.254.168.046 35.466.702.502 35.798.493.785
4. 2.LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10.343.090.781 4.579.879.303 9.507.399.859 JUMLAH PENDAPATAN 48.911.870.577 40.161.466.305 58.832.831.394 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 21 BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI
5. 1.Belanja Pegawai 89.955.348.800,54 82.065.010.146 96.377.931.939,80
6. 2.Belanja Barang dan Jasa 110.541.245.989,46 96.969.471.663,50 100.904.367.288,20
7. 3.Belanja Hibah 120.000.000 120.000.000 0 BELANJA MODAL
8. 1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.397.701.733 14.169.028.934 7.068.836.400
9. 2.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.379.000.000 15.287.842.544 14.130.750.000
10. 3.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.396.287.500 2.368.000.000 1.240.250.000
11. 4.Belanja Modal Aset Lainnya 0 0 2.500.000.000 JUMLAH BELANJA 237.789.584.023 210.979.353.287,50 222.222.135.628 Sumber : Data SIPD Penatausahaan, Sub Bag Perencanaan dan Keuangan 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Kinerja penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM) Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang pada suatu bangsa. Dalam mengukur kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua indikator yaitu capaian indikator kinerja Pembangunan daerah urusan Kesehatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator impact dan capaian Indikator Kinerja Kunci yaitu capaian indikator outcome (SPM) dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 22 2.1.3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2020-2024 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2020-2023 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.1.3.1.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2020-2023 No Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 76,00 85.85 96,57 66,01 58,53 2 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 83,3 75 90 75 8,33 3 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 4 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 69,82 63,94 65,69 51,01 45,18 5 Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah % 64,91 72,85 88,43 69,22 64,63 6 Cakupan kunjungan bayi % 62,13 66,37 90,05 95,36 79,68 7 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 0 3,89 2 4 1 8 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 251 399,29 273 132 71 9 Angka kesakitan DBD Orang 7 2 4 91 70 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 23 10 Jumlah penderita penyakit menular (Malaria) Orang 0 2 0 0 0 11 Jumlah penderita penyakit tidak menular (hipertensi) Orang 9.312 8.048 7.484 9.599 10.474 12 Angka Penemuan Kasus TBC % 94 183 262 138 87 13 Angka Keberhasilan Pengobatan TBC % 98 94 97 82 98 14 Jumlah kasus baru AIDS Orang 2 1 9 12 11 Dari Tabel diatas dapat kita dijelaskan bahwa Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan memiliki peran penting. Hal ini dikarenakan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih dapat meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Namun, capaian kinerja ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada periode tahun tahun 2022– 2024. Pada tahun 2022, cakupan pertolongan persalinan sudah mencapai 96,57 persen namun terus menurun hingga mencapai 58,53 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas layanan persalinan yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya bidan dan tenaga perawat pendukung. Permasalahan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Barito Selatan masih memerlukan perhatian. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan dari 69,82 persen pada tahun 2020 menjadi 45,18 persen pada tahun 2024, sedangkan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2024 hanya mencapai 64,63 persen, masih di bawah target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 24 pelayanan gizi ibu hamil secara ideal. Di sisi lain, aspek mortalitas menunjukkan perbaikan, yaitu angka kematian ibu (AKI) menunjukkan tren poisitif dari 399,29 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, dan menurun menjadi 71 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) tercatat menurun dari 3,89 pada tahun 2021 menjadi 1,00 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya kemajuan pada aspek penanganan kasus risiko tinggi, namun cakupan dan kualitas layanan kesehatan dasar—terutama pemantauan kehamilan, pemenuhan gizi, dan intervensi tumbuh kembang—masih perlu diperkuat. Kekurangan intervensi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya prevalensi stunting di Barito Selatan, khususnya pada masa 1.000 hari pertama kehidupan. Pada tahun 2024, angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, yaitu mencapai 70 orang. Begitu pula terlihat pada jumlah penderita penyakit hipertensi yang mengalami kecenderungan meningkat, yaitu mencapai 10.474 orang. Sementara itu, angka penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu mencapai 87 orang pada tahun 2024. Meskipun data belum cukup untuk menyimpulkan pergeseran beban penyakit, temuan ini menjadi sinyal penting bagi penguatan kewaspadaan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, kondisi geografis Barito Selatan yang memiliki oxbow lake, potensi genangan air sebagai tempat berkembang biak seperti nyamuk DBD perlu diantisipasi secara serius. Upaya pengendalian penyakit perlu mempertimbangkan faktor Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 25 lingkungan lokal dan memperkuat pendekatan promotif serta preventif berbasis risiko. Rasio dokter per 100.000 digunakan untuk menilai ketersediaan layanan kesehatan dan dapat mencerminkan aksesibilitas masyarakat terhadap perawatan medis. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan walaupun masih berada di bawah standar ideal, yakni 100 dokter per 100.000 penduduk berdasarkan standar World Health Organization (WHO). Pada tahun 2023, Rasio Dokter per 100.000 Penduduk di Kabupaten Barito Selatan sebesar 46,03 yang berarti tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 46 dokter. Sementara itu, Rasio Dokter Gigi per 75.000 Penduduk mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 4,43. Namun, masih jauh dari rasio ideal yang dietapkan oleh WHO, yakni 10 per 75.000 penduduk. Hal ini mengartikan bahwa sebanyak 75.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan hanya dilayani oleh 4 dokter gigi. Beban kerja dokter yang berlebihan karena rasio yang kurang ideal menjadi akar masalah yang mengkhawatirkan. Jumlah dokter yang sedikit menunjukkan rendahnya kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. 2.1.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021-2024 Standar Melayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui UPTD Kesehatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan dan merupakan indikator kinerja kunci urusan kesehatan. Berikut Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 26 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel Berikut : Tabel 2.1.3.2.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021-2024 No Indikator SPM Target (%) Capaian (%) 2021 2022 2023 2024
12. 1.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 79,65 70,42 85,6 97,87
13. 2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 85,85 73,32 78,7 88,51
14. 3.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100 78,12 40,05 80,1 98,57
15. 4.Pelayanan Kesehatan Balita 100 41,05 59,77 98,18 62,72
16. 5.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100 39,82 82,44 87,37 96,33
17. 6.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 100 90 50,4 75,34 97,37
18. 7.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 100 86,67 50,48 95,54 80,7
19. 8.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100 86,67 52,79 50,97 79,16
20. 9.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus 100 86,67 77,56 67,47 100
21. 10.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 100 80 91,67 94,29 95,56
22. 11.Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100 26,49 91,58 79,21 91,23
23. 12.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 100 43,52 38,9 81,56 98,12 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan meskipun di akhir tahun 2024 ada 4 (empat) indikator pelayanan yang masih dibawah 90 % yaitu pelayanan pada ibu bersalin, pelayanan Kesehatan balita, pelayanan Kesehatan pada usia lanjut dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya capaian tersebut diantaranya ialah kurangnya kesadaran Masyarakat dalam hal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 27 ini ibu hamil/ orang tua / wali yang tidak berkunjung ke posyandu untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara berkala sehingga capaian belum bisa mencapai sesuai target. Dan untuk capaian penderita hipertensi dan pelayanan usia lanjut masih dibawah 90 % disebabkan salah satunya ialah masih kurangnya kesadaran dan juga ketidakmampuan Masyarakat yang masyoritas penderita hipertensi adalah usia diatas 60 tahun untuk berkunjung ke posyandu lansia yang mana pelayanan Kesehatan bagi lansia secara berkala dilakukan setiap bulan sehingga tidak semua target terpenuhi. 2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 memuat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut adalah realisasi capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 : Tabel 2.13.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Indikator Kinerja Utama Satuan Target Capaian Capaian Kinerja Sumber data Angka Harapan Hidup Tahun 67,39 tahun 67,86 tahun 100,69 % BPS Jumlah Kematian Ibu Orang ≤ 4 orang 1 orang 400 % Tabel Profil Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Per 1000 Kelahiran Hidup ≤ 5,5 Per 1000 Kelahiran Hidup 11,9 Per 1000 Kelahiran Hidup 46,21 % Tabel Profil Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Prevalensi Balita Stunting (Survei Nasional) % ≤ 16,51 % 33,3 % 49,58 % Data SSGI 2024 Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kriteria : A, BB, B, CC, C, D BB BB 100 % Hasil Penilaian LAKIP Oleh Apip tahun 2024 Belum rilis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 28 Berdasarkan tabel tersebut bahwa dari 5 (lima) indikator ada 3 yang sudah memenuhi target pada tahun 2024 yaitu Angka Harapan Hidup, Jumlah Kematian Ibu, dan Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah. Sedangkan masih belum mencapai target ada 2 (dua) indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 dan Prevalensi Balita Stunting. Evaluasi dan analisis capaian indikator Kinerja Utama (IKU) dijelaskan sebagai berikut : 2.1.3.3.A Angka Harapan Hidup Angka harapan Hidup merupakan Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Cara Perhitungan indikator ialah Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Hasil perolehan didapatkan dari data yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Barito Selatan yang tertuang pada Buku Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2024. Gambar 2.1.2 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 29 Berdasarkan gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 yaitu 67,86 Tahun sudah mencapai atau melebihi target kinerja tahun 2024 yaitu 67,39 tahun atau capaian kinerja sebesar 100,69%. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Kaliman Tengah yaitu 70,72 tahun, maka capaian angka harapan hidup di Kabupaten Barito Selatan masih dibawah angka provinsi Kalimantan Tengah, dan jika dibandingkan dengan capaian angka harapan hidup secara nasional sebesar 73,93 tahun maka capaian angka harapan hidup di Kabupaten Barito Selatan masih dibawah angka Nasional. Gambar 2.1.3 Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2024 Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2024, BPS Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan gambar 2.1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Umur Harapan hidup Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pencapaian ini yaitu diantaranya faktor sosial, ekonomi, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 30 Kesehatan, dan lingkungan. Hal ini menunjukan trend capaian angka harapan hidup yang positif dan menunjukan bahwa adanya peningkatan hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu dan anak. 2.1.3.3.B Kematian Ibu Jumlah kematian ibu ialah Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Capaian Jumlah kematian jika semakin sedikit dari target maka capaian lebih baik (Indikator negative). Pada tahun 2024 jumlah kejadian kematian ibu ialah 1 (satu) orang atau capaian 400 % dari target yaitu 4 (empat) orang. Capaian jumlah kematian ibu tahun 2024 sudah mencapai target. Dibandingkan jumlah kematian ibu tahun 2023, pada tahun 2024 kasus kematian mengalami penurunan. Gambar 2.1.4 Capaian Jumlah Kematian Ibu Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 31 Gambar 2.1.5 Trend Jumlah Kematian Ibu tahun 2021-2024 Berdasarkan gambar 2.1.5 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian jumlah kematian ibu di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini menunjukan trend capaian jumlah kematian ibu yang positif dan menunjukan bahwa adanya peningkatan hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu yang masksimal. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebesar 70,52 Per 100.000 Kelahiran Hidup, jika dibandingkan dengan Capaian Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 179,3 Per 100.000 Kelahiran hidup yang berarti capaian diKabupaten Barito Selatan lebih baik karena kasus jumlah kematian ibu lebih sedikit dibandingkan di Tingkat provinsi Kalimantan Tengah. 2.1.3.3.C Angka Kematian Bayi Angka Kematian bayi ialah kematian bayi usia 0-11 bulan di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu tertentu tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu yang sama. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 32 Formula angka kematian bayi yakni Jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan di Kabupaten Barito Selatan dibagi jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu yang sama) dikali 1000. Capaian Angka Kematian bayi pada tahun 2024 yaitu 11,9 Per 1000 kelahiran hidup (46,21 %), capaian ini belum memenuhi target yaitu capaian dibawah 5,5 per 1000 kelahiran hidup. Kasus kematian terjadi diakibatkan diantaranya yaitu BBLR dan premature (11 bayi), Asfiksia (2 Bayi) infeksi (2 bayi), kelainan kongenital (2 bayi), dan kelainan kongenital /Post neonatal (2 bayi). Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelayanan bayi baru lahir yang juga menjadi faktor resiko dalam mempengaruhi capaian angka kematian bayi yakni diantaranya ialah kondisi fasilitas Kesehatan di desa seperti puskesmas pembantu yang dari segi bangunan dan ketersediaan prasarana serta alat Kesehatan dan bahan medis yang kurang sehingga hal ini menganggu optimalnya pelayanan Kesehatan di tingkat desa. Capaian Kinerja angka kematian bayi Kabupaten Barito Selatan bila dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 12,69 Per 1000 kelahiran hidup lebih rendah artinya kasus kematian bayi di Kabupaten Barito Selatan lebih rendah dari kasus kematian di Tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 33 Gambar 2.1.6 Grafik Capaian Angka Kematian Bayi Tahun 2024 2.1.3.3.D Prevalensi Balita Stunting Capaian Prevalensi Balita Stunting ialah Persentase balita usia 0 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-Score kurang dari -2 Standar Deviasi. Formulasi Prevalensi Balita Stunting yakni Jumlah balita dengan(tinggi badan/ umur) di bawah -3 SD di Kabupaten Barito Selatan dibagi jumlah balita yang diukur di Kabupaten Barito Selatan) dikali 100. Capaian prevalensi stunting tahun 2024 berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2024 dapat dilihat dari grafik berikut : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 34 Gambar 2.1.7 Capaian Prevalensi Balita Stuting Tahun 2024 Berdasarkan gambar 2.1.7 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2024 belum mencapai target, dengan capaian 33,3 % dari target sebesar 16,51 %. Capaian ini berdasarkan data SSGI tahun 2024. Berikut data Prevalensi Stunting 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik berikut : Gambar 3.1.8 Grafik Trend Prevalensi Balita Stuting Tahun 2021-2024 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 35 Berdasarkan grafik 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Barito Selatan di tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan berdasarkan 2 (dua) metode survei yakni ditahun 2023 adalah survei Kesehatan Indonesia dan ditahun 2024 adalah survei Status Gizi Indonesia. 2.1.3.3.E Nilai Sakip Dinas Kesehatan Nilai Sakip Dinas Kesehatan ialah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan (Sakip) yang dilakukan Evaluasi dan Penilaian oleh APIP Daerah pada kurun waktu yang sama. Nilai sakip dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 beradasarkan evaluasi dan penilaian oleh APIP adalah Kategori B, maka hasil capaian belum memenuhi target yaitu BB. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :
24. 1.Masyarakat Umum terdiri dari : Individu, kelompok, atau komunitas yang menjadi penerima manfaat langsung dari layanan kesehatan, yang mencakup: ✓ Sasaran primer: Kelompok yang perilaku kesehatannya perlu diubah, misalnya untuk mulai menggunakan fasilitas kesehatan atau menerapkan gaya hidup sehat. ✓ Kelompok rentan: Bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang memiliki kebutuhan kesehatan spesifik. ✓ Masyarakat yang memiliki masalah kesehatan: Mereka yang mengalami masalah kesehatan karena ketidaktahuan, ketidakmauan, atau ketidakmampuan dalam mengatasi masalah tersebut. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 36
25. 2.Pemerintah : Pemerintah di tingkat lokal dan nasional menjadi sasaran untuk memastikan kebijakan dan program kesehatan berjalan efektif, seperti melalui peraturan menteri kesehatan atau strategi dinas kesehatan.
26. 3.Sektor Swasta: Pelaku bisnis dan industri juga dapat menjadi sasaran untuk terlibat dalam pengembangan layanan dan program kesehatan.
27. 4.Tokoh Masyarakat/Organisasi: Tokoh masyarakat, kepala keluarga, dan pemimpin komunitas menjadi sasaran untuk membantu mengedukasi dan menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat luas.
28. 5.Institusi Pelayanan Kesehatan: Fasilitas seperti Puskesmas, rumah sakit, dan klinik menjadi bagian dari ekosistem layanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Layanan Mitra Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan mencakup beberapa pihak yakni pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri melalui kader kesehatan. Dinas Kesehatan berperan sebagai inisiator, fasilitator, dan penggerak dalam kemitraan, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program-program seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan. Jenis-jenis Mitra Dinas Kesehatan
29. 1.Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perangkat Daerah lain: Dinas Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan kesehatan dan mitra dengan beberapa perangkat daerah lain dalam hal kerjasama/ kolaborasi dalam upaya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 37 pengentasan kemiskinan yaitu seperti Dinas Sosial dalam pemenuhan ketersediaan data masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu dalam data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah Daerah. Bapperida dan BP3AKB dalam kerjasama upaya pencegahan dan pengendalian dan penanganan balita stunting, Dinas Sosial kerjasama terkait penanganan orang dengan gangguan jiwa dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan.
30. 2.Pelaku Usaha: Terlibat dalam kemitraan untuk mendukung program kesehatan, seperti program Satu Sehat.
31. 3.Organisasi Masyarakat (Ormas): Berperan sebagai mitra dalam penanganan kesehatan, contohnya melalui program-program yang sudah ada.
32. 4.Masyarakat: Melalui peran kader kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat yang memberikan edukasi dan bantuan pertolongan pertama.
33. 5.Unit Pelayanan Kesehatan: Seperti Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), yang memberikan berbagai layanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.
34. 6.Peran Dinas Kesehatan dalam Kemitraan : ✓ Inisiator: Memprakarsai kemitraan untuk menanggulangi masalah kesehatan. ✓ Motor/Dinamisator: Sebagai penggerak kemitraan melalui kegiatan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 38 pertemuan bersama. ✓ Fasilitator: Memberikan kemudahan agar kegiatan kemitraan berjalan lancar. ✓ Pemasok Input Teknis: Memberikan masukan teknis mengenai program kesehatan. ✓ Dukungan Sumber Daya: Memberikan dukungan sumber daya sesuai potensi yang ada.
35. 7.Manfaat Kemitraan ✓ Sinergi dan Pencapaian Tujuan: Penggalangan dan penghubungan sumber daya antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. ✓ Pemerataan Kesehatan: Terwujudnya pemerataan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. ✓ Peningkatan Kualitas Hidup: Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan 2.2.1 Permasalahan Permasalahan yang terjadi di lingkup Dinas Kesehatan ialah sebagai berikut : 1) Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat Rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH). Rata-rata nilai UHH di Kabupaten Barito Selatan masih tergolong rendah karena masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Hal ini disebabkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 39 oleh minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya akses dan kualitas sarana prasarana yang belum mumpuni. 2) Tingginya Risiko Kematian Ibu Saat Melahirkan Tingginya risiko kematian ibu menjadi salah satu faktor yang turut menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu di Kabupaten Barito Selatan masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh tingginya angka pernikahan usia dini yang meningkatkan jumlah kehamilan pada usia di bawah 20 tahun. Kelompok usia ini rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang turut memperburuk akses layanan maternal. Hal ini berdampak pada menurunnya cakupan pelayanan yang tercermin dari penurunan tren cakupan kunjungan ibu dan pemberian tablet tambah darah. 3) Rendahnya Cakupan dan Kualitas Pemenuhan Gizi Balita Permasalahan stunting masih menjadi catatan bagi Kabupaten Barito Selatan. Kasus stunting menunjukkan tren yang cenderung meningkat, seperti pada Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Dusun Utara. Lonjakan kasus dalam empat tahun terakhir mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan belum berjalan optimal. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan keluarga akan pentingnya pemberian asupan gizi dalam kehamilan dan kesadaran untuk periksa rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, peran dan fungsi Posyandu sebagai layanan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 40 kesehatan dasar belum optimal baik dari segi kapasitas kader, ketersediaan alat ukur maupun integrasi layanannya dengan fasilitas kesehatan. 4) Lemahnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Barito Selatan belum menunjukkan efektivitas yang konsisten yang ditandai dengan fluktuasi kasus dan lemahnya intervensi berbasis data. Lonjakan kasus DBD dan peningkatan penderita hipertensi mencerminkan lemahnya sistem deteksi dini dan promosi kesehatan. Penemuan dan keberhasilan pengobatan TBC juga menunjukkan tren penurunan yang menandakan belum optimalnya upaya penanganan secara menyeluruh. Selain itu, peningkatan kasus AIDS dari tahun ke tahun mengindikasikan minimnya edukasi dan layanan kesehatan preventif. Adapun permasalahan yang menyebabkan kondisi tersebut dijabarkan sebagai berikut. 5) Rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Masyarakat di kabupaten barito Selatan tidak lepas dari ketersediaan data kepesertaan itu sendiri yang mana jumlah kepesertaan setiap bulan nya bisa bertambah maupun berkurang berdasarkan beberapa kondisi yang perlu dilakukan penguatan data kesepertaan jaminan Kesehatan. 2.2.2 Isu Strategis Adapun isu strategis Kabupaten Barito Selatan dijabarkan sebagai berikut:
36. 1.Percepatan Pemerataan Akses Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas merupakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 41 langkah krusial dalam memantapkan fondasi pembangunan daerah. Upaya ini menekankan pentingnya layanan kesehatan dasar yang merata, tenaga medis yang terdistribusi secara adil, serta perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan sistem kesehatan diperlukan untuk menjawab tantangan tingginya kebutuhan layanan maternal dan anak, peningkatan status gizi, serta pengendalian penyakit secara terpadu. Dengan sistem layanan yang inklusif dan adaptif, daerah dapat membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan lebih siap menghadapi dinamika pembangunan ke depan. Adapun Isu Strategis Secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.2.2.1 Isu Strategis Dinas Kesehatan Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan Permasalahan Dinas Kesehatan Isu Lingkungan DinamisYang Relevan Dengan Dinas Kesehatan Isu Stragis Dinas Kesehatan Global Nasional Regional Potensi daerah di bawah kewenangan Dinas Kesehatan : - Merumuskan kebijakan dan melaksanakan program-program kesehatan masyarakat. - Mengelola pelayanan kesehatan bagi penduduk pada berbagai kondisi, termasuk usia produktif dan lansia. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat : - Tingginya Risiko Kematian Ibu Saat Melahirkan - Rendahnya Cakupan dan Kualitas Pemenuhan Gizi Balita - Lemahnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Rendahnya / kurangnya Cakupan Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia Rendahnya kualitas sumber daya manusia SDM yang berdaya saing Percepatan Pemerataan Akses Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 42 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. - Melakukan surveilans epidemiologi, imunisasi, dan penyehatan lingkungan - Mengelola pelayanan kesehatan pada saat kejadian luar biasa, bencana, atau potensi bencana - Menyelenggaraka n bimbingan dan pengendalian upaya pelayanan kesehatan primer dan rujukan - Mengelola perizinan di bidang kesehatan - Mengawasi sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. - Mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia (SDM) kesehatan. - Melaksanakan kebijakan terkait pembiayaan dan jaminan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 43 kesehatan. - Melaksanakan Administrasi dan Fungsi Lainnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 44 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Adapun sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 ialah ada 5 (lima) yaitu :
37. 1.Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perseorangan dan Masyarakat
38. 2.Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan
39. 3.Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
40. 4.Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
41. 5.Meningkatnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan
42. 6.Meningkatnya nilai maturitas SPIP Dinas Kesehatan
43. 7.Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Kesehatan 3.3 Strategi PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Adapun Strategi PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
44. 1.Memperkuat kapasitas Kesehatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 45
45. 2.Optimalisasi pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat.
46. 3.Memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif 3.4 Arah Kebijakan PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Arah Kebijakan PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
47. 1.Peningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi gratis serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis,
48. 2.Percepatan perluasan upaya promotif-preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku hidup sehat.
49. 3.Percepatan penangangan, pengobatan, dan penuntasan penyakit menular dan tidak menular.
50. 4.Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat pravelensi kategori tinggi.
51. 5.Peningkatan edukasi kesehatan bagi ibu hamil yang terintegrasi dengan pendampingan pada masa pra dan pasca ersalinan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.
52. 6.Perluasan cakupan dan keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan layanan primer, peningkatan kunjungan kehamilan dan imunisasi, serta mobilisasi kader di tingkat desa.
53. 7.Peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine.
54. 8.Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 46 tenaga medis.
55. 9.Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kepesertaan BPJS secara gratis.
56. 10.Penguatan pelayanan kesehatan melalui penataan tata kelola manajerial, penguatan regulasi internal, dan perbaikan standar operasional di seluruh jenjang fasilitas kesehatan.
57. 11.Pemerataan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang proporsional serta fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan apotek yang mudah diakses. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 47 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar.

1.Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perseorangan dan Masyarakat Umur Harapan Hidup 68,05 68,73 69,42 70,11 70,80 71,49 Angka Kematian Ibu (AKI) 122 109 97 86 77 70 Prevalensi balita stunting 18,8 17,5 16,3 15,2 14,2 14 Cakupan kesepertaan jaminan kesehatan 100 100 100 100 100 100 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) 94,85 95,17 95,17 95,17 95,17 95,17
2.Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan 100 100 100 100 100 100 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 48 Kesehatan
3.Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman 100 100 100 100 100 100
4.Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase mayarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan 100 100 100 100 100 100
5.Meningkatnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan Persentase pelayanan Kesehatan yang terakreditasi 100 100 100 100 100 100 Meningkatkan Tata Kelola Dinas Kesehatan
6.Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan Nilai SPIP Dinas Kesehatan 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4,0 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 49 beradasarkan evaluasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah
7.Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Kesehatan Nilai Sakip Dinas Kesehatan 70 71 72 73 75 76 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 50 Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupaka prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan. Penahapan Renstra Dinas Kesehatan disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.2 Penahapan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)Penguatan Basis Data : Data proyeksi Sasaran dan update data sasaran kelompok penerima layanan Kesehatan, Penguatan Sistem Manajemen pelayanan Kesehatan berbasis digitalisasi berupa RME dan Sisrute Pembudayaan dan pendampingan perilaku hidup bersih dan sehat di Tingkat keluarga melalui kampanye dan promotive dan preventif Penguatan layanan Kesehatan dasar melalui peningkatan sarana prasarana dan alat Kesehatan pada fasilitas Kesehatan guna mempermudah jangkauan aksesbilitas oleh Masyarakat Integrasi layanan Kesehatan digital melalui pengembangan system informasi dan pengembangan inovasi layanan kesehatan Evaluasi menyeluruh terhadap capaian atas perencanaan lima tahunan dan penyusunan roadmap keberlanjutan program kesehatan periode berikutnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 51 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KET.

1.Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
2.Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
1.Peningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi gratis serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis,
2.Percepatan perluasan upaya promotif- preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku
1.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan makanan tambahan berbahan lokal serta penyediaan layanan cek kesehatan gratis
2.Mempercepat pelaksanaan upaya promotif-preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku hidup sehat.
3.Mempercepat Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 52 kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan hidup sehat.
3.Percepatan penangangan, pengobatan, dan penuntasan penyakit menular dan tidak menular.
4.Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat pravelensi kategori tinggi.
5.Peningkatan edukasi kesehatan bagi ibu hamil yang terintegrasi dengan pendampingan pada masa pra dan pasca penangangan, pengobatan, dan penuntasan penyakit menular dan tidak menular.
4.Mempercepat penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat pravelensi kategori tinggi.
5.Menigkatkan edukasi kesehatan bagi ibu hamil yang terintegrasi dengan pendampingan pada masa pra dan pasca persalinan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.
6.Memperluas cakupan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 53 ersalinan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.
6.Perluasan cakupan dan keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan layanan primer, peningkatan kunjungan kehamilan dan imunisasi, serta mobilisasi kader di tingkat desa.
7.Peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pengembangan pelayanan keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan layanan primer, peningkatan kunjungan kehamilan dan imunisasi, serta mobilisasi kader di tingkat desa.
7.Meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine.
8.Mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 54 kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine.
8.Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis.
9.Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis.
9.Memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kepesertaan BPJS secara gratis.
10.Memperkaut pelayanan kesehatan melalui penataan tata kelola manajerial, penguatan regulasi internal, dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 55 masyarakat melalui kepesertaan BPJS secara gratis.
10.Penguatan pelayanan kesehatan melalui penataan tata kelola manajerial, penguatan regulasi internal, dan perbaikan standar operasional di seluruh jenjang fasilitas kesehatan.
11.Pemerataan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang perbaikan standar operasional di seluruh jenjang fasilitas kesehatan.
11.Pemerataan layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang proporsional serta fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan apotek yang mudah diakses. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 56 proporsional serta fasilitas puskesmas, rumah sakit, dan apotek yang mudah diakses. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 57 Tabel 4.1.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 58 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar Meningkatk an Tata Kelola Dinas Kesehatan beradasarka n evaluasi dan penguatan sistem pengendalia n intern pemerintah Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Kesehatan Nilai Sakip Dinas Kesehatan Persentase Capaian Kinerja Program Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 59 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 60 DPA-SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Evaluasi Kinerja Terlaksananya Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Jumlah Data Statistik Sektoral daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 61 Tunjangan ASN Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 62 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 63 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Tersedianya Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksanannya Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah laporan hasil Pengolahan Data Retribusi Daerah Pengolahan Data Retribusi Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 64 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 65 Perundang-Undangan yang Disediakan Perundang-undangan undangan Tersedianya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 66 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 67 Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersediaanya Pelayanan BLUD Persenatse Pelayanan BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 68 Meningkatka n derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perseorangan dan Masyarakat Umur Harapan Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi balita stunting Cakupan kesepertaan jaminan kesehatan Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masayrakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 69 yang disediakan Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Pengembangan Puskesmas Terlaksananya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan olehnFasilitas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 70 Kesehatan Lainnya Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Terlaksananya Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio Pengembangan Rumah Sakit Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 71 peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Terlaksananya Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Tersedianya Persenyase layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Terlaksananya Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Terlaksananya Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 72 Sesuai Standar Terlaksananya Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Terlaksananya Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Terlaksananya Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Terlaksananya Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Terlaksananya Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Terlaksananya Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 73 Terlaksananya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Terlaksananya Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Terlaksananya Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 74 Sesuai Standar Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 75 Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (ODMK) Terlaksananya Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 76 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Terlaksananya Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditas di Kabupaten/Kota Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 77 Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian ObatMassal) Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Terlaksananya Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Terlaksananya Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Terlaksananya Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 78 Terlaksananya Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terlaksananya Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Terlaksananya Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Layanan Imunisasi Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Persentase Sistem Informasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 79 Secara Terintegrasi Kesehatan Secara Terintegrasi Secara Terintegrasi Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Tersedianya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Terlaksananya Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 80 Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan mutu Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 81 Manusia dan kompetensinya Terlaksananya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Tersedoanya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Terlaksananya Perizinan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 82 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor Terlaksananya P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 83 Industri Rumah Tangga Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 84 Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Rumah Tangga Terlaksananya Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan Persentase Mayarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 85 Kabupaten/Kota Terlaksananya Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Sehat Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 86 Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 87 Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub Kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut dibawah ini : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 88 Tabel 4.1.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030 Bidang Urusan/ Program/ Output /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome / Output Base Line 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun KeteranganTahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Target Pagu (Rp) Urusan Kesehatan Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan Nilai SPIP Dinas Kesehatan 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4 Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Kesehatan Nilai Sakip Dinas Kesehatan 68,85 71 72 73 75 76 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100 100 100 100 100 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 134.880.000 2 134.880.000 2 134.880.000 2 134.880.000 2 134.880.000 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1 63.200.000 1 63.200.000 1 63.200.000 1 63.200.000 1 63.200.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1 13.000.000 1 13.000.000 1 13.000.000 1 13.000.000 1 13.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1 92.730.320 1 92.730.320 1 92.730.320 1 92.730.320 1 92.730.320 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 100.840.000 1 100.840.000 1 100.840.000 1 100.840.000 1 100.840.000 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 89 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan TunjanganASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 907 1270 91.376.303.398 1270 91.376.303.398 1270 104.979.743.793 1270 106.079.743.793 1270 109.979.743.793 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 12 983.060.000 12 983.060.000 12 983.060.000 12 983.060.000 12 983.060.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 12 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 1 90.915.150 1 90.915.150 1 90.915.150 1 90.915.150 1 90.915.150 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Barang Milik Daerahpada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1 108.293.000 1 108.293.000 1 108.293.000 1 108.293.000 1 108.293.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 90 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah laporan hasil Pengolahan Data Retribusi Daerah 0 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 109.940.000 109.940.000 109.940.000 109.940.000 109.940.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 4 24.000.000 4 24.000.000 4 24.000.000 4 24.000.000 4 24.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1 6.724.100 1 6.724.100 1 6.724.100 1 6.724.100 1 6.724.100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 49.945.880 1 49.945.880 1 49.945.880 1 49.945.880 1 49.945.880 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 1 54.800.000 1 54.800.000 1 54.800.000 1 54.800.000 1 54.800.000 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material 1 1 72.000.000 1 72.000.000 1 72.000.000 1 72.000.000 1 72.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Kunjungan Tamu, dan Makan minum pegawai 12 12 35.750.000 12 35.750.000 12 35.750.000 12 35.750.000 12 35.750.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 578.750.000 12 578.750.000 12 578.750.000 12 578.750.000 12 578.750.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Paket Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 1 550.000.000 0 550.000.000 0 550.000.000 0 550.000.000 0 550.000.000 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 91 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Pengadaan Mebel 1 1 260.000.000 1 260.000.000 1 260.000.000 1 260.000.000 1 260.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Paket Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 1 366.883.261 0 366.883.261 0 366.883.261 0 366.883.261 0 366.883.261 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Paket Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 1 360.000.000 1 360.000.000 1 360.000.000 1 360.000.000 1 360.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga umum dan Kesehatan Dinkes dan UPT 1 1 7.473.800.000 1 7.473.800.000 1 7.473.800.000 1 7.473.800.000 1 7.473.800.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 27 21.000.000 27 21.000.000 27 21.000.000 27 21.000.000 27 21.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya 1 1 300.000.000 1 300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melakukan Peningkatan Pelayanan BLUD 2 13 47.762.247.895 13 47.762.247.895 13 47.762.247.895 13 47.762.247.895 13 47.762.247.895 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perseorangan dan Masyarakat Umur Harapan Hidup 68,05 68,73 69,42 70,11 70,8 71,49 Angka Kematian Ibu (AKI) 122 109 97 86 77 70 Prevalensi balita stunting 18,8 17,5 16,3 15,2 14,2 14 Cakupan kesepertaan jaminan kesehatan 100 100 100 100 100 100 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 92 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) 94,85 95,17 95,17 95,17 95,17 95,17 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masayrakat 100 100 100 100 100 100 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mmberikan Pelayanan UKM dan UKP di Daerah 100 100 100 100 100 100 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 0 - 0 - 0 4.500.000.000 1 4.500.000.000 1 4.500.000.000 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 1 7.590.250.000 1 7.590.250.000 1 1.090.250.000 1 1.990.250.000 1 1.090.250.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Pukesmas yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 0 1 3.000.000.000 1 3.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 2 500.000.000 2 500.000.000 2 1.500.000.000 2 1.500.000.000 2 2.000.000.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dilakukan perbaikan 0 2 530.094.140 2 530.094.140 2 1.530.094.140 2 1.351.183.190 2 2.415.386.652 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 12 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 1 3.995.000.000 1 3.995.000.000 1 3.995.000.000 1 3.995.000.000 1 3.995.000.000 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Junlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan 50 224.874.000 224.874.000 224.874.000 224.874.000 224.874.000 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang disediakan di Fasilitas Kesehatan 1 1 3.719.619.000 1 3.719.619.000 1 3.719.619.000 1 3.719.619.000 1 3.719.619.000 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 93 Distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 12 12 230.000.000 12 230.000.000 12 230.000.000 12 230.000.000 12 230.000.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.879 1.599 976.409.000 1.599 976.409.000 1.599 976.409.000 1.599 976.409.000 1.599 976.409.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.552 1.428 127.625.000 1.428 127.625.000 1.428 127.625.000 1.428 127.625.000 1.428 127.625.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1.550 1.418 284.835.250 1.418 284.835.250 1.418 284.835.250 1.418 284.835.250 1.418 284.835.250 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8.968 7.828 469.144.000 7.828 469.144.000 7.828 469.144.000 7.828 469.144.000 7.828 469.144.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12.609 18.057 658.982.000 18.057 658.982.000 18.057 658.982.000 18.057 658.982.000 18.057 658.982.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 91.938 75.736 49.890.000 75.736 49.890.000 75.736 49.890.000 75.736 49.890.000 75.736 49.890.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11.773 19.841 167.728.000 19.841 167.728.000 19.841 167.728.000 19.841 167.728.000 19.841 167.728.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16.862 29.519 88.040.000 29.519 88.040.000 29.519 88.040.000 29.519 88.040.000 29.519 88.040.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5.919 2.736 112.625.000 2.736 112.625.000 2.736 112.625.000 2.736 112.625.000 2.736 112.625.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 212 206 819.970.000 206 819.970.000 206 819.970.000 206 819.970.000 206 819.970.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 468 3.530 308.243.500 3.530 308.243.500 3.530 308.243.500 3.530 308.243.500 3.530 308.243.500 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2.440 3.227 80.604.000 3.227 80.604.000 3.227 80.604.000 3.227 80.604.000 3.227 80.604.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar 1 1 89.288.000 1 89.288.000 1 89.288.000 1 89.288.000 1 89.288.000 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 94 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 1 4.027.746.000 1 4.027.746.000 1 4.027.746.000 1 4.027.746.000 1 4.027.746.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 1 460.014.000 1 460.014.000 1 460.014.000 1 460.014.000 1 460.014.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 1 440.162.000 1 440.162.000 1 440.162.000 1 440.162.000 1 440.162.000 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 1 239.526.998 1 239.526.998 1 239.526.998 1 239.526.998 1 239.526.998 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 1 422.394.000 1 422.394.000 1 422.394.000 1 422.394.000 1 422.394.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1600 1600 201.589.000 1600 201.589.000 1600 201.589.000 1600 201.589.000 1600 201.589.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 15 15 25.570.155 15 25.570.155 15 25.570.155 15 25.570.155 15 25.570.155 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 1 2.423.322.000 1 2.423.322.000 1 2.423.322.000 1 2.423.322.000 1 2.423.322.000 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 1 32.264.000.000 1 32.264.000.000 1 32.264.000.000 1 32.264.000.000 1 32.264.000.000 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 200 200 58.826.000 200 58.826.000 200 58.826.000 200 58.826.000 200 58.826.000 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 Penyelenggaraan Kabupaten/KotaSehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 1 91.278.000 1 91.278.000 1 91.278.000 1 91.278.000 1 91.278.000 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan 12 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 95 Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 1 975.000.000 1 975.000.000 1 975.000.000 1 975.000.000 1 975.000.000 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 12 2.823.093.000 12 2.823.093.000 12 2.823.093.000 12 2.823.093.000 12 2.823.093.000 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 1 836.154.000 1 836.154.000 1 836.154.000 1 836.154.000 1 836.154.000 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 12 12 - 12 - 12 600.000.000 12 200.000.000 13 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian ObatMassal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 1 23.388.000 1 23.388.000 1 23.388.000 1 23.388.000 1 23.388.000 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 120 120 30.000.000 120 30.000.000 120 30.000.000 120 30.000.000 120 30.000.000 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 5 70.000.000 5 70.000.000 5 70.000.000 5 70.000.000 5 70.000.000 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 2 2 43.030.000 2 43.030.000 2 43.030.000 2 43.030.000 2 43.030.000 Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok Jumlah tatanan kawasantan parokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 7 7 11.550.000 7 11.550.000 7 11.550.000 7 11.550.000 7 11.550.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 1 265.170.000 1 265.170.000 1 265.170.000 1 265.170.000 1 265.170.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 1 198.956.581 1 198.956.581 1 198.956.581 1 198.956.581 1 198.956.581 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 1 419.457.500 1 419.457.500 1 419.457.500 1 419.457.500 1 419.457.500 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 1 718.400.000 1 718.400.000 1 718.400.000 1 718.400.000 1 718.400.000 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan layanan imunisasi 1 1 705.505.000 1 705.505.000 1 705.505.000 1 705.505.000 1 705.505.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji JumlahdokumenhasilPengelolaanP elayanan Kesehatan Haji 1 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 96 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Menyelenggarakan Sistem Informasi terintegrasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 1 33.374.000 1 33.374.000 1 33.374.000 1 33.374.000 1 33.374.000 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang beroperasional dan memiliki izin Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di FKTP Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 1 1 1.920.944.000 1 1.920.944.000 1 1.920.944.000 1 1.920.944.000 1 1.920.944.000 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 1 1 1.080.305.000 1 1.080.305.000 1 1.080.305.000 1 1.080.305.000 1 1.080.305.000 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 97 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Pelaksanaan Sediaan Farmasi, alkes dan makanan minuman Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanPerizinan Apotek, Toko Obat, TokoAlat Kesehatan, dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRTsebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang DapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Capaian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTsebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang DapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri RumahTangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanPenerbitan Sertifikat Laik HigieneSanitasi Tempat PengelolaanMakanan (TPM) antara lain JasaBoga, Rumah Makan/Restoran danDepot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 98 Minuman Industri Rumah Tangga Minuman Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 1 1 106.560.500 1 106.560.500 1 106.560.500 1 106.560.500 1 106.560.500 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat danLintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 1 22.006.000 1 22.006.000 1 22.006.000 1 22.006.000 1 22.006.000 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan HidupBersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 1 90.650.000 1 90.650.000 1 90.650.000 1 90.650.000 1 90.650.000 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan PelaksanaanUpaya Kesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 1 162.880.000 1 162.880.000 1 162.880.000 1 162.880.000 1 162.880.000 Jumlah 228.286.135.628 228.286.135.628 240.489.576.023 241.910.665.073 246.274.868.535 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 99 4.1.3 Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1.3. Daftar Program Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan / Sub Kegiatan Ket. 1 Pemberian Minum Susu Gratis Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanPerizinan Apotek, Toko Obat, TokoAlat Kesehatan, dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTsebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 100 DapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri RumahTangga Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut PengawasanPenerbitan Sertifikat Laik HigieneSanitasi Tempat PengelolaanMakanan (TPM) antara lain JasaBoga, Rumah Makan/Restoran danDepot Air Minum (DAM) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 2 Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh Meningkatnya kualitas kesehatan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 101 perorangan dan masyarakat UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 102 Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 103 Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat danLintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraandan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegaitan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 104 HidupBersih dan Sehat 3 Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan 4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Melalui Indiaktor Kinerja Utama (IKU) IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah merupakan Indikator ukuran keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan antara lain : Tabel 4.2.1.1. Indikator Kinerja Utama Dinas kesehatan Tahun 2025-2030 No Indikator Satuan Terget Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 20230 1 Umur Harapan Hidup Tahun 68,05 68,73 69,42 70,11 70,80 71,49 2 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran hidup 122 109 97 86 77 70 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 105 4.2.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indiaktor Kinerja Kunci (IKK) Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Kabupaten Barito Selatan dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut: Tabel 4.2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Dinas kesehatan Tahun 2025-2030 No Indikator Satuan Terget Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran hidup 122 109 97 86 77 70 2 Prevalensi balita stunting Persentase 18,8 17,5 16,3 15,2 14,2 14 3 Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan Persentase 100 100 100 100 100 100 4 Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman Persentase 100 100 100 100 100 100 5 Persentase mayarakat bidang Kesehatan yang Persentase 100 100 100 100 100 100 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 106 diberdayakan 6 Persentase pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Persentase 100 100 100 100 100 100 Indikator Lainnya dibidang kesehatan yang juga menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelayanan kesehatan dasar yaitu Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator yaitu sebagai berikut : Tabel 4.2.2.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan No Indikator SPM Target (%)
1.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100
2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100
3.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100
4.Pelayanan Kesehatan Balita 100
5.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100
6.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 100
7.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 100
8.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100
9.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus 100
10.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 100
11.Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100
12.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 100 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 107 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025- 2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yaitu: “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”. DAFTAR ISI ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .............................................................................. 3 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................ 9 1.3.1 Maksud ......................................................................................................9 1.3.2 Tujuan .....................................................................................................10 1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 10 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .................................................................................................... 13 2.1 Gambaran Pelayanan Daerah ........................................................................ 13 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ........................13 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ....................................................32 2.1.3 Sumber Daya Sarana Prasarana/Aset .........................................34 2.1.4 Sumber Daya Keuangan ....................................................................37 2.2 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah ....................... 37 2.3 Kelompok Sasaran ............................................................................................. 41 2.4 Mitra Perangkat Daerah ................................................................................... 41 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ............................... 42 2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .............................42 2.5.2 Isu Strategis ...........................................................................................48 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................ 55 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah..................................... 57 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ...................................... 61 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .................................................................. 71 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.......................................................... 71 4.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan .................................................. 144 BAB V PENUTUP .............................................................................................................. 147 5.1 Kaidah Pelaksanaan ........................................................................................ 148 5.2 Kaidah Transisi ................................................................................................. 149 DAFTAR TABEL iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan ....... 32 Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Eselon dan Fungsional............ 33 Tabel 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang ................ 33 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Status Kepegawaian ..... 34 Tabel 2.5 Daftar sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan .............................................................. 35 Tabel 2.6 Daftar Capaian Indikator Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 ............................................................................................... 38 Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .................................................................................................................. 53 Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Capaian Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ............................................... 59 Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra PD ......................................................................... 64 Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas PUPR Kab. Barito Selatan Tahun 2025- 2029......................................................................................................................................... 69 Tabel 4.1 Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan ...................................................................................................................... 72 Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas PUPR Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 .............................................. 75 Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .......... 107 Tabel 4.4 Daftar Program PD Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..................................................................................................... 141 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ....................... 145 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ....................... 145 DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan .................................................................................. 31 Gambar 2.2 Perbandingan Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan ....................................................................................................................... 33 Gambar 2.3 Persentase Pegawai DPUPR Berdasarkan Klasifikasi Status Kepegawaiannya .................................................................................................................. 34 Gambar 2.4 ........................................................................................................................... 43 Gambar 2.5 Peta Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Barito Selatan ............... 44 Gambar 2.6 ........................................................................................................................... 45 Gambar 2.7 ........................................................................................................................... 46 Gambar 2.8 ........................................................................................................................... 46 Gambar 3.1 Visi dan Tagline RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ............................................................................................................................. 55 Gambar 3.2 Misi RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 ..................................... 56 Gambar 3.3 Konsep Renstra PD .................................................................................... 57 Gambar 3.4 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD ............................................................................................................................................. 58 Gambar 3.5 Periodesasi Target Pembangunan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD 2025–2029 ..................................................................... 67 Gambar 3.6 Tahap dan Tema Pembangunan RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 ............................................................................................................................. 68 Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD ............................................................................................................................................. 71 PENDAHULUAN 1 Dalam konteks desentralisasi inilah, peran Perangkat Daerah (PD) menjadi sangat strategis sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif, visioner, dan aplikatif sangat penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang kemudian mampu menjabarkan arah kebijakan dari Kepala Daerah ke dalam program teknis yang operasional dan berdampak langsung kepada masyarakat.Dalam kerangka tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memiliki peran yang penting dalam mengarahkan program dan kegiatan organisasi Perangkat Daerah agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sebagai salah satu instrumen utama dalam siklus perencanaan pembangunan, Renstra berfungsi sebagai dokumen yang menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, PENDAHULUAN 2 program, dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu lima tahun. Renstra menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta dokumen penganggaran berbasis kinerja yang transparan, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, Renstra bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga merupakan komitmen organisasi terhadap pencapaian kinerja dan pelayanan publik. Secara normatif, penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menekankan perlunya keselarasan antar dokumen perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota, serta integrasi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Renstra ini disusun sebagai wujud tanggung jawab Dinas PUPR dalam merencanakan pembangunan infrastruktur daerah secara lebih terarah, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan jangka panjang. Renstra ini dirancang agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, RPJMN 2025-2029 dan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Renstra ini juga merupakan penjabaran teknis dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, yang menempatkan infrastruktur sebagai salah satu pengungkit utama dalam pencapaian target pembangunan, khususnya dalam memperkuat posisi strategis Barito Selatan sebagai penyangga pertumbuhan regional Kalimantan. Penyusunan Renstra ini menjadi sangat relevan dan mendesak mengingat sejumlah tantangan utama pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Selatan, antara lain:
1.Masih adanya ketimpangan kualitas dan kuantitas infrastruktur antarwilayah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan;
2.Keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk mendanai seluruh kebutuhan infrastruktur secara optimal;
3.Tantangan adaptasi terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan degradasi lingkungan; PENDAHULUAN 3
4.Rendahnya keterpaduan tata ruang dengan program sektoral dan proyek strategis nasional di Kalimantan Tengah; dan
5.Dinamika regulasi teknis di tingkat nasional dan provinsi yang mengharuskan sinkronisasi lintas sektor. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi internal Dinas PUPR dalam penyusunan Renja tahunan, serta alat koordinasi dan sinergi dengan lintas perangkat daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Renstra ini nantinya diharapkan tidak hanya sebagai dokumen perencanaan teknis dan alat perencanaan teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu menjembatani antara rencana dan implementasi pembangunan infrastruktur, serta menjadi sarana evaluasi kinerja Dinas PUPR dalam mendukung pembangunan Barito Selatan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Renstra ini juga merupakan perwujudan instrumen akuntabilitas publik dan kontrak kinerja strategis antara Dinas PUPR dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini akan sangat menentukan kontribusi sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. Dengan disusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan dapat berperan secara optimal dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2029, melalui peningkatan konektivitas wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, organisasi perangkat daerah, serta teknis penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Dasar hukum yang digunakan antara lain sebagai berikut:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PENDAHULUAN 4
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat I Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 PENDAHULUAN 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); PENDAHULUAN 6
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633); PENDAHULUAN 7
20.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); PENDAHULUAN 8
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
30.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
32.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); PENDAHULUAN 9
35.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);.
37.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029;
38.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Dasar hukum tersebut memberikan legitimasi yuridis sekaligus arah substantif bagi Dinas PUPR dalam menyusun dokumen Renstra yang akuntabel, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang infrastruktur dan penataan ruang. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman operasional bagi Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk menjamin terwujudnya keselarasan dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan sektoral perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. PENDAHULUAN 10 Renstra ini juga dimaksudkan sebagai alat bantu manajerial dalam proses pengambilan keputusan strategis, pengorganisasian program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas PUPR secara periodik. 1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk:
1.Menjabarkan secara operasional visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang relevan, terukur, dan berbasis hasil;
2.Menyusun kerangka program dan kegiatan pembangunan infrastruktur daerah yang mampu menjawab isu-isu strategis wilayah, seperti ketimpangan konektivitas, rendahnya kualitas prasarana dasar, dan pertumbuhan wilayah yang belum merata;
3.Menyediakan landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah dan sebagai acuan penganggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS);
4.Menetapkan indikator kinerja utama (IKU), target kinerja, serta arah prioritas pembangunan infrastruktur secara akuntabel dan transparan dalam rangka pencapaian sasaran strategis daerah;
5.Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan PUPR dengan memastikan keterpaduan antara perencanaan teknis sektoral, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya;
6.Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) melalui perencanaan yang berbasis hasil (result based planning) sesuai prinsip good governance. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika dokumen Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa Renstra perangkat daerah terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu: PENDAHULUAN 11 BAB I PENDAHULUAN BAB I paling sedikit memuat:
1.Latar belakang;
2.Dasar hukum penyusunan;
3.Maksud dan tujuan;
4.Sistematika penulisan Renstra.
1.Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

a.Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
b.Sumber daya Perangkat Daerah;
c.Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
d.Kelompok sasaran layanan.
1. 1.Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029;
2. 2.Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3. 3.Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
4. 4.Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
5. 1.Uraian Program;
6. 2.Uraian Kegiatan
7. 3.Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; PENDAHULUAN 12
8. 4.Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
9. 5.Target keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
10. 6.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dengan sistematika lima bab ini, diharapkan dokumen Renstra Dinas PUPR menjadi lebih fokus, terstruktur, dan sejalan dengan pendekatan integratif pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan nasional dan arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 13 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi, antara lain:
11. 1.Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. 2.Melaksanakan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. 3.Pelaksanaan evaluasi dan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. 4.Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
15. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 14 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan terdiri dari:
16. 1.Kepala Dinas;
17. 2.Sekretariat, membawahkan:
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b.Subbagian Keuangan.
1. 3.Bidang Sumber Daya Air;
2. 4.Bidang Bina Marga;
3. 5.Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
4. 6.Bidang Penataan Ruang;
5. 7.Bidang Bina Jasa Konstruksi;
6. 8.Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
7. 9.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. 10.Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, uraian tugas masing-masing bagian secara struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:
9. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan program kerja, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyelenggaraan pembinaan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Ruang, Bina Jasa Konstruksi serta Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 15 Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a.Perumusan program kerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b.Pengoordinasian seluruh kegiatan operasional;
c.Pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur;
d.Pengarahan seluruh kegiatan operasional;
e.Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan pembinaan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Ruang, Bina Jasa Konstruksi serta Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
f.Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g.Peningkatan nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
h.Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan administrasi.
1. 2.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Ruang, Bina Jasa Konstruksi dan bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman serta tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b.Pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 16
c.Pengordinasian dalam pengumpulan data dan penyusunan dokumen Rencana Strategis serta dokumen dinas lainnya yang bersifat lintas bidang;
d.Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Ruang, Bina Jasa Konstruksi dan bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman serta tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e.Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f.Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g.Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Ruang, Bina Jasa Konstruksi dan bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman serta tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
h.Pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Ruang, Bina Jasa Konstruksi dan bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman serta tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
i.Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
j.Pengevaluasian, pelaporan perencanaan program dan pelaporan hasil pelaksanaan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
k.Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 17
l.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar.
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan serta kepegawaian. Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b.penyiapan pelayanan administrasi umum dan kearsipan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
c.pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
d.pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
e.pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
f.penyiapan bahan rencana kebutuhan alat-alat kantor dan barang inventaris kantor/rumah tangga;
g.pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
h.pelaksanaan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 18
i.pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
j.menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
k.penyiapan penyusunan bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
l.penyiapan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
m.penyelengaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
n.penyelengaraan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
o.penyiapan dan melaksanakan urusan tata laksana, hubungan masyarakat, keprotokolan surat dinas ke instansi terkait dan mendistribusikan surat-surat ke bidang-bidang sesuai disposisi Kepala Dinas/Sekretaris agar tertib aturan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
p.pelaksanaan penyelesaian dan penyusunan data pembuatan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU) kegiatan Dinas dan meregister kodefikasi barang inventaris barang milik daerah dan merekap aset ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR) agar pengelolaan aset berjalan dengan baik;
q.penyiapan bahan penyelenggaraan program pengembangan pegawai dan surat-surat/ SK yang berkaitan dengan kedinasan untuk meningkatkan potensi dan pembinaan karir sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk peningkatan kinerja organisasi;
r.penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, analisis jabatan dan evaluasi jabatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai peraturan yang berlaku untuk peningkatan kinerja organisasi; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 19
s.pembantuan pemeriksaan penerimaan dan penyetoran sewa alat berat untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD);
t.penyiapan pelaporan pelaksanaan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; dan
u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar.
b.Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas menghimpun dan menyusun, mengelola, membukukan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan rencana operasional kesekretariatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal;
b.penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel;
c.pelaksanaan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran- Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran- Tambah Uang (SPPTU) dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
d.pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
e.menyelenggarakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 20
f.pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
g.pelaksanaan verifikasi harian dan penerimaan;
h.penyiapan penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
i.pelaksanaan penyusunan neraca keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
j.penyiapan bahan koordinasi dan meneliti anggaran perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
k.penyiapan bahan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
l.pelaksanaan penetapan dan memeriksa pengajuan Surat Pengajuan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), laporan bulanan, laporan triwulan, penyusunan laporan keuangan, pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m.pelaksanaan pemeriksaan hasil pelaksanaan pengajuan gaji, pembayaran tamsil, pembayaran honor, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pengajuan Dana (SPD) fisik Bidang Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Bina Jasa Konstruksi, Bangunan dan Pengembangan Permukiman, Sekretariat dan UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n.pelaksanaan pengendalian terlaksananya kebenaran penyediaan uang, kwitansi pembayaran pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pengajuan Dana (SPD) untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
o.penyelenggaraan pendisposisian pelaksanaan dan memeriksa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pembantu keuangan per bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kelancaran tugas;
p.penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 21
q.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
r.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar.
1. 3.Bidang Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengamanan sumber daya air, operasional, pemeliharaan dan bina manfaat, pembangunan dan peningkatan sumber daya air serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan rencana operasional dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air berdasarkan Renstra, Renja, Rencana Kerja Tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.penyiapan kebijakan teknis di Bidang Sumber Daya Air sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tercapainya penyelenggaraan kegiatan pada program kegiatan Bidang Sumber Daya Air yang sesuai peraturan perundang–undangan;
c.pengelola, penyelenggaraan dan fasilitasi perencanaan dan pengamanan sumber daya air, operasional, pemeliharaan dan bina manfaat serta pembangunan dan peningkatan sumber daya air Kabupaten Barito Selatan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku agar pengelolaan dan penyelenggaraan program kegiatan dapat terlaksana secara tertib, lancar dan berjalan dengan baik;
d.pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan Bidang Sumber Daya Air pada pihak/instansi terkait agar pelaksanaan perencanaan dan pengamanan sumber daya air, operasional, pemeliharaan dan bina manfaat serta pembangunan dan peningkatan sumber daya air dapat dilaksanakan sesuai dengan standard dan ketentuan yang berlaku dan GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 22 kegiatan dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan jadwal dan tepat sasaran;
e.pendistribusian tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing–masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
f.penyelia dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
g.pendisposisian dan pengoordinasian serta menganalisis pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
h.pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar, mempelajari aturan terkait Sasaran Kinerja PNS;
i.pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan Rencana yang akan datang; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar.
1. 4.Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 23
a.perumusan rencana operasional dan kegiatan Bidang Bina Marga berdasarkan Renstra, Renja, Rencana Kerja Tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.penetapan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tercapainya penyelenggaraan kegiatan pada program kegiatan Bidang Bina Marga yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
c.penyelenggaraan dan fasilitasi perencanaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan berdasarkan standard dan peraturan yang berlaku agar pengelolaan dan penyelenggaraan program kegiatan dapat terlaksana secara tertib, lancar dan berjalan dengan baik;
d.penyelenggaraan dan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
e.pengoordinasian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
f.penyelia pelaksanaan program kegiatan Bidang Bina Marga pada pihak/instansi terkait agar pelaksanaan perencanaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan program kegiatan dapat terlaksana secara optimal sesuai jadwal dan tepat sasaran;
g.pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar, mempelajari aturan terkait Sasaran Kinerja PNS;
h.pendisposisian dan pengoordinasian serta menganalisis pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Marga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 24
i.pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan laporan dan pertanggung jawaban baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas kedinasan lain dapat berjalan lancar; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan, agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar.
1. 5.Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Air Minum, dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan rencana operasional dan kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Renstra, Renja, Rencana Kerja Tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.penetapan kebijakan teknis di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tercapainya penyelenggaraan kegiatan pada program kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
c.penyelenggaraan dan fasilitasi perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Air Minum, serta Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peraturan yang berlaku;
d.penyelenggaraan dan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 25
e.pengoordinasian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
f.penyelia pelaksanaan program kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman agar pelaksanaan perencanaan teknis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dapat dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan program kegiatan dapat terlaksana secara optimal sesuai jadwal dan tepat sasaran;
g.pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar, mempelajari aturan terkait Sasaran Kinerja PNS;
h.Pendisposisian dan pengoordinasian serta menganalisis pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan prosedur dan perturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang;
i.pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan laporan dan pertanggung jawaban baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas kedinasan lain dapat berjalan lancar;dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar.
1. 6.Bidang Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengaturan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penataan Ruang, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 26
a.perumusan rencana operasional dan kegiatan Bidang Penataan Ruang berdasarkan Renstra, Renja, Rencana Kerja Tahunan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.penetapan kebijakan teknis di Bidang Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tercapainya hasil penyelenggaraan kegiatan pada program kegiatan Penataan Ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.pengelola dan pelaksana kebijakan dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi Pengaturan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penataan Ruang, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku agar pengelolaan dan penyelenggaraan program kegiatan dapat terlaksana secara tertib, lancar dan berjalan dengan baik;
d.pemeriksaan dan pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan bidang Penataan Ruang pada pihak/Instansi terkait agar pelaksanaan penyusunan Penataan Ruang Kota/Kawasan Wilayah dapat dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal sesuai jadwal dan tepat sasaran;
e.penyelenggaraan tugas bidang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang;
f.pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Bidang Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
g.pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar, mempelajari aturan terkait Sasaran Kinerja PNS;
h.pendisposisian dan pengoordinasian serta menganalisis pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penataan Ruang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 27
i.pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan Rencana yang akan datang; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar.
1. 7.Bidang Bina Jasa Konstruksi Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, Pemberdayaan Jasa Konstruksi, Pengawasan Jasa Konstruksi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Bina Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan rencana operasional dan kegiatan bidang Bina Jasa Konstruksi berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Renja, Rencana Kerja Tahunan dan ketentuan yang berlaku;
b.penyelenggaraan, membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Jasa Konstruksi;
c.penyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Bidang Bina Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d.penetapan kebijakan teknis bidang Bina Jasa Konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terselenggaranya kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.pengembangan dan peningkatan tenaga terampil konstruksi;
f.penyenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
g.pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 28
h.penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
i.pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan peraturan perundangundangan bina jasa konstruksi;
j.pengembangan, pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi dan asosiasi wilayah kabupaten;
k.peningkatan kemampuan teknologi penggunaan dan nilai tambah jasa produk konstruksi dalam negeri wilayah kabupaten;
l.pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah kabupaten;
m.pelaksanaan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten;
n.pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar, mempelajari aturan terkait Sasaran Kinerja PNS;
o.pendisposisian dan pengoordinasian serta menganalisis pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang; dan
p.pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan laporan dan pertanggung jawaban baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan agar tugas kedinasan lain dapat berjalan lancar.
1. 8.Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Bangunan dan Pengembangan Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Pengembangan Permukiman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman menyelenggarakan fungsi: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 29
a.perumusan rencana operasional dan kegiatan bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Renja, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.penetapan kebijakan teknis bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tercapainya penyelenggaraan program kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku agar pengelolaan dan penyelenggaraan program kegiatan dapat terlaksana secara tertib, lancar dan berjalan dengan baik;
d.penyelenggaraan dan membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
e.pengoordinasian dan pemberian petujuk pelaksanaan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
f.penyelia pelaksanaan program kegiatan bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada pihak/Instansi terkait agar pelaksanaan perencanaan, penataaan bangunan gedung dan lingkungan serta pengembangan permukiman dapat dilaksanakan sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal sesuai jadwal dan tepat sasaran;
g.pengevaluasian penilaian kinerja bawahan (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar, mempelajari aturan terkait Sasaran Kinerja PNS;
h.pendisposisian dan pengoordinasian serta menganalisis pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 30 sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
i.pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan Rencana yang akan datang; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar.
1. 9.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.
2. 10.Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 31 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Sumber: Perbup Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 (2024,p-307). GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 32 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
3. 1.Sumber Daya Aparatur Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan didukung oleh sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak/honorer dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam, meliputi teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, tata ruang, manajemen konstruksi, administrasi, dan keuangan. Terdapat kekurangan tenaga fungsional tertentu seperti ahli perencanaan, pengairan, dan penataan ruang. Sementara itu, proporsi ASN yang memiliki kualifikasi teknis sesuai kebutuhan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan DUK 2025, hanya sebagian staf yang memiliki sertifikasi keahlian konstruksi dan tata ruang. Komposisi SDM per bagian secara umum terdiri dari:
4. 1.Jabatan struktural: Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD.
5. 2.Jabatan fungsional tertentu: teknisi konstruksi, perencana, pengawas, analis penataan ruang, tenaga pengelola bangunan gedung, dan sebagainya.
6. 3.Jabatan fungsional umum: staf pelaksana administrasi dan teknis Untuk mendukung kinerja organisasi, peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis kebijakan, serta penguatan etika birokrasi dan reformasi pelayanan publik. Sampai dengan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan didukung oleh 231 orang Pegawai yang terdiri dari 105 Orang PNS, 68 Orang PPPK dan 58 orang Tenaga Kontrak/Honorer. Tabel 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Tingkat Pendidikan Golongan Jumlah I II III IV 1 SMA 19 9 28 2 D-3 5 5 3 S-1 62 1 63 4 S-2 3 5 8 5 S-3 1 1 Total 105 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 33 Gambar 2.2 Perbandingan Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Eselon dan Fungsional Eselon/ Pelaksana Golongan Jumlah SD SMP SMA D-3 D-4 S-1 S-2 S-3 1 Eselon II - - - - - - - 1 1 2 Eselon III - - - - - 1 6 - 7 3 Eselon IV - - - 1 - 4 - - 5 4 Fungsional Umum - - 63 4 - 67 - - 134 5 Fungsional Tertentu - - - - - 24 2 - 24 Total 63 5 - 96 12 1 173 Tabel 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Pangkat Golongan Jumlah I a 11 II b c 3 d 5 III a 36 b 7 c 18 d 18 IV a 5 b 2 c - Total 105 19 9 5 62 3 1 5 1 0 10 20 30 40 50 60 70 SMA D3 S1 S2 S3 GOL. IV GOL. III GOL. II GOL. I GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 34 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Status Kepegawaian No. Status Jumlah 1 PNS 105 2 PPPK 68 3 Staf Tenaga Kontrak/Honorer 58 Total 231 Gambar 2.3 Persentase Pegawai DPUPR Berdasarkan Klasifikasi Status Kepegawaiannya 2.1.3 Sumber Daya Sarana Prasarana/Aset Dinas PUPR memiliki sarana dan prasarana penunjang operasional berupa:
7. 1.Gedung kantor utama dan ruang bidang/subbagian;
8. 2.Peralatan survei, laboratorium bahan konstruksi, kendaraan dinas lapangan;
9. 3.Akses perangkat lunak dan aplikasi perencanaan (SIPD, GIS Tata Ruang, Sistem Pengelolaan Jalan dan Jembatan);
10. 4.Sistem administrasi keuangan dan layanan berbasis digital. 46% 29% 25% PNS PPPK TEKON GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 35 Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur internal dinas secara rutin dilakukan guna mendukung efektivitas kerja dan peningkatan pelayanan publik. Keterbatasan alat berat, perangkat pemantauan struktur, dan sistem pengelolaan dokumen teknis menjadi tantangan dalam optimalisasi pekerjaan fisik dan pengawasan lapangan. Sarana dan Prasarana yang dikelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan pada 2 Tahun terakhir berdasarkan Buku Inventaris Aset dalam pelayanan masyarakat berupa kantor, kendaraan dinas/kendaraan operasional dan perlengkapan kantor terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.5 Daftar sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan KIB Jenis Barang Nama Barang Jumlah A Tanah Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja 133,876 m² Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal 551 m² Tanah Basah 418,470 m² Tanah Pertanian 33,800 m² Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 43,575 m² Tanah Untuk Jalan 183,571 m² Tanah Untuk Bangunan Jaringan 448,977 m² Tanah Kampung 4,730,152 m² B Alat Besar Excavator 1 Unit Grader 2 Unit Hauler 3 Unit Asphalt Equipment 1 Unit Compacting Equipment 4 Unit Aggregate And Concrete Equipment 1 Unit Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Penumpang 3 Unit Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 14 Unit Kendaraan Bermotor Beroda Dua 60 Unit Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1 Unit Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 1 Unit Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang 1 Unit Alat Bengkel dan Alat Ukur Perkakas Kontruksi Logam Terpasang Pada Pondasi 1 Unit Perkakas Bengkel Khusus 1 Unit Alat Bengkel Bermesin Lainnya 1 Unit Perkakas Bengkel Kerja 1 Unit Alat Ukur Universal 19 Unit Alat Ukur/Pembanding 2 Unit Alat Ukur Lain-Lain 4 Unit Alat Ukur Lainnya 3 Unit Alat Pertanian Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 2 Unit GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 36 KIB Jenis Barang Nama Barang Jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga Mesin Ketik 3 Unit Mesin Hitung/Mesin Jumlah 1 Unit Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 43 Unit Alant Kantor Lainnya 17 Unit Meubelair 320 Unit Alat Pembersih 1 Unit Alat Pendingin 58 Unit Alat Rumah Tangga Lainnya (HOME USE) 23 Unit Meja Kerja Pejabat 39 Unit Kursi Kerja Pejabat 9 Unit Lemari dan Arsip Pejabat 7 Unit Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Peralatan Studio Audio 1 Unit Peralatan Studio Video dan Film 11 Unit Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 2 Unit Alat Studio Lainnya 19 Unit Alat Komunikasi Telephone 1 Unit Alat Laboratorium Alat Laboratorium Kwalitas Udara 1 Unit Komputer Komputer Jaringan 6 Unit Personal Komputer 121 Unit Komputer Unit Lainnya 2 Unit Peralatan Mini Komputer 18 Unit Peralatan Personal Komputer 105 Unit Peralatan Komputer Lainnya 4 Unit Peralatan Proses/Produksi Solid-Solid Mixing Equipment 4 Unit Rambu - Rambu Rambu Tidak Bersuar 1 Unit C BANGUNAN GEDUNG Bangunan Gedung Kantor 80 Unit Bangunan Gudang 1 Unit Bangunan Gedung Instalasi 8 Unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah 2 Unit Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 Unit Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1 Unit Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 5 Unit Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 2 Unit Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 2 Unit Bangunan Gedung Garasi/Pool 1 Unit Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 6 Unit Bangunan Parkir 1 Unit Taman 19 Unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 1 Unit MONUMEN Tugu 1 Unit Bangunan Peninggalan 1 Unit TUGU TITIK KONTROL/PASTI Pagar 6 Unit D JALAN DAN JEMBATAN Jalan Nasional 1,672,729.23 m² Jalan Propinsi 60 m² Jalan Kabupaten 12,662,685.38 m² Jalan Desa 1,568,931.56 m² Jalan Khusus 869,393.40 m² Jembatan Pada Jalan Kabupaten 438.1 m² Jembatan Pada Jalan Desa 1,555.39 m² Jembatan Penyeberangan 60 m² GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 37 2.1.4 Sumber Daya Keuangan Pembiayaan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan. Dana ini dialokasikan melalui belanja operasional dinas dan belanja modal kegiatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Dinas PUPR juga dapat memperoleh sumber pembiayaan lain seperti:
11. 1.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang jalan, air minum, dan sanitasi;
12. 2.Dana Alokasi Umum (DAU) bidang Infrastruktur;
13. 3.Dana transfer provinsi atau hibah dari pemerintah pusat;
14. 4.Dukungan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta/CSR). Perencanaan anggaran dilaksanakan berdasarkan pendekatan performance-based budgeting dan money follows program, agar setiap rupiah belanja publik menghasilkan manfaat pembangunan yang terukur dan berdampak. 2.2 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan pada periode 2023- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 38 Tabel 2.6 Daftar Capaian Indikator Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 510.21 297.73 561.23 361.66 617.35 373.96 679.09 568.38 3.1.4. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) 1996.37 1250.53 2196.00 1444.7484 2,415.60 1635.36 2,415.60 113.38 3.1.5. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) 14.00 0.1092 16.00 0 18.00 1.125 18.00 0.27 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 39 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 3.1.6. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar 1 0 1 0 1 0 1 0 3.1.7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 25.57 15.0863 25.32 16.73652 20.67 13.38 20.67 5.35 3.1.8. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar 1 0.20 1 0.02 1 0.02 1 0.02 3.1.9. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat 16.00 0 20.00 0 24.00 20.78 25.00 19.68 3.1.11. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor 1.9 0.76 2.10 0 2.50 0.37 3.00 1.59 3.1.12. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik 6469.60 1811.488 6869.60 3434.8 7,269.60 2035.49 7,669.60 2684.36 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 40 NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 3.1.13. Rasio Jaringan Irigasi 510.21 173.4714 561.23 0.79 617.35 114.64 679.09 463.41 3.1.14. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 61.05 14.24 67.16 16.09 73.87 37.19 81.26 58.57 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 41 2.3 Kelompok Sasaran Kelompok sasaran utama pelayanan Dinas PUPR meliputi:
15. 1.Masyarakat umum pengguna layanan infrastruktur dasar;
16. 2.Kelompok petani penerima layanan irigasi;
17. 3.Pemerintah desa dan kecamatan penerima layanan teknis;
18. 4.Pelaku usaha di kawasan produktif;
19. 5.Masyarakat terdampak penataan ruang dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. 2.4 Mitra Perangkat Daerah Dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan bekerja sama dengan berbagai mitra, baik internal maupun eksternal pemerintah, antara lain:
20. 1.Perangkat Daerah Teknis Lainnya: Seperti Bapperida (dalam sinkronisasi perencanaan), Dinas Lingkungan Hidup (dalam AMDAL dan pengelolaan dampak lingkungan), serta Disperkimtan (untuk penyediaan prasarana dasar perumahan dan permukiman).
21. 2.Pemerintah Provinsi dan Pusat: Berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah serta Kementerian PUPR dalam hal pelaksanaan proyek strategis nasional, pengelolaan sungai lintas wilayah, dan penanganan kawasan rawan bencana.
22. 3.Tentara Nasional Indonesia (TNI) Melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Dinas PUPR bersinergi dengan Kodim 1012/Buntok dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, seperti:
a.Pembukaan dan peningkatan jalan desa terpencil; GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 42
b.Pembangunan talud, drainase, dan gorong-gorong;
c.Pemasangan sanitasi dan MCK umum di desa sasaran;
d.Penyuluhan teknis kepada masyarakat desa tentang pembangunan swakelola. Kolaborasi ini dinilai efektif dalam menjangkau daerah terpencil dan tertinggal serta memperkuat semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.
1. 4.Swasta dan Masyarakat: Dalam bentuk kemitraan CSR (Corporate Social Responsibility), swadaya masyarakat, dan partisipasi dalam pembangunan jalan lingkungan dan fasilitas umum.
2. 5.Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan: Melalui proses pengadaan, Dinas PUPR bermitra dengan kontraktor dan konsultan perencana/pengawas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengendalian mutu proyek. 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan identifikasi terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penyelarasan dengan Permasalahan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 43
3. 1.Jaringan Jalan yang Belum Merata Konektivitas jaringan jalan yang belum merata antara ibu kota kabupaten dengan pusat-pusat kecamatan menjadi tantangan utama dalam pembangunan wilayah Kabupaten Barito Selatan. Dengan luas wilayah yang besar dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, yaitu 19 jiwa/km², aksesibilitas jalan menjadi faktor krusial dalam menjangkau layanan dasar dan aktivitas ekonomi. Ketimpangan konektivitas ini tidak hanya menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang jasa, tetapi juga memperlambat intervensi pembangunan secara merata. Hal ini mengakibatkan disparitas antarwilayah yang semakin melebar. Gambar 2.4 Sumber: RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 (2025,247). Sebaran jalan yang ada di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada gambar peta berikut ini. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 44 Gambar 2.5 Peta Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Barito Selatan Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab. Barsel (2025) GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 45
4. 2.Meluasnya Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh di Zona Sempadan Sungai Perkembangan permukiman padat dan kumuh di sempadan sungai di Kabupaten Barito Selatan merupakan konsekuensi dari aktivitas permukiman dan sosial ekonomi yang secara historis terbangun mengikuti alur sungai sebagai konektivitas wilayah. Fenomena ini diperparah oleh laju pertumbuhan hunian yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan layak huni di kawasan yang aman dan sesuai tata ruang. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, minim infrastruktur dasar serta rentan terhadap bencana banjir dan pencemaran lingkungan. Gambar 2.6 Sumber: RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 (2025,248).
5. 3.Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Irigasi Rendahnya kuantitas dan kualitas irigasi merupakan salah satu permasalahan yang signifikan dalam sektor pertanian di Kabupaten Barito Selatan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan pangan. Namun, banyak daerah pertanian di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi masalah infrastruktur irigasi yang tidak memadai. Permasalahan ini meliputi sistem irigasi yang usang, kurangnya pemeliharaan, serta distribusi air yang tidak merata mengakibatkan produktivitas lahan pertanian menurun dan melemahnya kesejahteraan petani. Rendahnya kualitas irigasi ini juga GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 46 berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap kekeringan dan banjir yang berdampak negatif pada hasil panen dan ketahanan pangan. Gambar 2.7 Sumber: RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 (2025,250).
6. 4.Menurunnya Drainase dalam Kondisi Baik Prasarana drainase sebagian besar terkonsentrasi di Kota Buntok yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi. Namun, pada musim hujan, masih ditemukan genangan dan banjir di beberapa titik yang mengindikasikan belum optimalnya fungsi sistem drainase dan pengelolaan sungai. Di wilayah pedesaan, kondisi drainase umumnya bergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat. Permasalahan utama terletak pada kualitas drainase yang kurang baik serta pemerataan pembangunan yang belum terpenuhi. Gambar 2.8 Sumber: RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 (2025,251). GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 47
7. 5.Rendahnya Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman dan Layak Akses rumah tangga terhadap sanitasi yang aman dan layak di Kabupaten Barito Selatan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini disebabkan oleh belum meratanya pembangunan sarana sanitasi di seluruh kecamatan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehingga upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni menjadi kurang efektif.
8. 6.Belum Optimalnya Capaian Pembangunan Infrastruktur Air Minum Layak Akses terhadap air bersih siap minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimum masyarakat. Namun, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya pengolahan air, dan distribusi yang belum merata masih menjadi hambatan utama. Akibatnya, banyak rumah tangga yang harus bergantung pada sumber air alternatif yang kualitasnya tidak selalu terjamin sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan sosial.
9. 7.Penanganan Sampah Belum Optimal Kabupaten Barito Selatan menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah yang belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS) masih terbatas pada aktivitas penampungan dan belum disertai proses pengolahan lanjutan yang efektif. Hal ini menyebabkan sebagian sampah tidak tertangani dengan baik dan mencemari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas lingkungan, sanitasi, dan kenyamanan permukiman, serta berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.
10. 8.Ketimpangan Konektivitas Antarwilayah Zona Timur Kluster Buntok yang meliputi Kabupaten Barito Selatan salah satunya dimandatkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi wilayah dengan transportasi barang dan publik yang unggul. Namun, pola keterhubungan antarwilayahnya masih timpang GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 48 akibat berbagai kendala konektivitas. Penurunan izin trayek dan jumlah pengguna angkutan umum serta tidak optimalnya terminal darat menunjukkan lemahnya sistem transportasi publik. Selain itu, penyebaran infrastruktur seperti jembatan yang belum merata di beberapa kecamatan menghambat mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi. Keterbatasan sarana transportasi sungai, seperti pelabuhan juga menjadi masalah tersendiri dalam menjangkau wilayah yang sulit diakses lewat jalur darat sehingga konektivitas antardaerah belum dapat berjalan secara efisien dan merata. 2.5.2 Isu Strategis Merujuk pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, serta memperhatikan dinamika pembangunan nasional dan regional, maka isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR adalah sebagai berikut:
11. 1.Krisis Lingkungan Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan 39 ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.
12. 2.Kalimantan Tengah sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional, dan Hilirisasi SDA Optimalisasi pemanfaatan kawasan sentra terpadu perlu dilakukan untuk mendukung efektivitas investasi pemerintah pusat. Pengelolaan pertanian harus diarahkan pada sistem yang produktif dan berbasis teknologi tepat GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 49 guna yang disesuaikan dengan kondisi geografis. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan yang didukung oleh pembangunan jaringan irigasi dan diversifikasi tanaman pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian bernilai tambah perlu didorong untuk memperluas pasar. Sebagai pusat konservasi internasional, Kalimantan Tengah juga perlu menetapkan regulasi dan langkah konkret dalam pelestarian ekosistem alami.
13. 3.Infrastruktur belum memadai Pengembangan infrastruktur sumber daya air perlu dipercepat untuk mendukung pembangunan wilayah ke depan. Di sisi lain, belum tercapainya rasio elektrifikasi 100% menunjukkan masih adanya rumah tangga yang belum terjangkau layanan listrik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan baik melalui sistem on-grid maupun off-grid, perlu didorong untuk pemerataan akses listrik.
14. 4.Luas Wilayah Dan Aksesibilitas Pembangunan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti desa-desa yang terisolasi, belum terhubungnya pusat-pusat kegiatan, serta belum tersambungnya jalan Trans Kalimantan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses logistik, pemasaran hasil bumi, dan kesiapan pengembangan industri hilirisasi. Di samping itu, belum tersedianya angkutan umum dalam kota dan antar kota menjadi hambatan dalam mendukung mobilitas penduduk dancpengendalian emisi gas rumah kaca. Pengembangan sistem transportasi publik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
15. 5.Kesiapan Kalimantan Tengah Menyongsong IKN Sebagai daerah mitra pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Tengah perlu mempersiapkan diri dalam mendukung keberlangsungan IKN, khususnya melalui penyediaan tenaga kerja terampil dan pasokan bahan pangan. Untuk itu, diperlukan perumusan GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 50 regulasi serta pelaksanaan program yang mendukung pengembangan SDM, ketahanan pangan, dan aspek pendukung lainnya secara terintegrasi.
16. 6.Percepatan Pemerataan Infrastruktur Air Minum Layak Akses yang merata terhadap air minum bersih dan aman tidak hanya mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, tetapi juga meningkatkan produktivitas. Selain itu, ketersediaan air minum layak dapat mendorong perbaikan lingkungan yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap air minum yang layak, hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering kali diperparah oleh kelangkaan sumber daya air.
17. 7.Penguatan Pondasi Infrastruktur Dasar hingga Daerah Terpencil Konektivitas merupakan faktor penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan sosial yang merata. Infrastruktur jalan yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Di daerah terpencil, jalan yang memadai dapat membuka peluang ekonomi baru, seperti menghubungkan petani dan produsen lokal ke pasar yang lebih luas sehingga meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, konektivitas yang baik berperan penting dalam respon cepat terhadap keadaan darurat, seperti bencana alam atau krisis kesehatan yang memungkinkan penanganan dengan lebih efisien. Tanpa infrastruktur jalan yang kuat, daerah terpencil akan terus terisolasi sehingga memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi.
18. 8.Peningkatan Kebutuhan Irigasi dalam Kondisi Baik Penguatan infrastruktur irigasi sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan. Sistem irigasi yang baik dapat meningkatkan produksi pangan dengan memastikan pasokan air yang stabil dan cukup sehingga mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dari perspektif ekonomi, peningkatan produksi pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani, GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 51 mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, efisiensi irigasi dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, seperti pengeroposan tanah dan pencemaran air yang sering terjadi akibat penggunaan air yang tidak terkontrol.
19. 9.Peningkatan Drainase dalam Kondisi Baik Sistem drainase yang berfungsi optimal tidak hanya mencegah terjadinya genangan air dan banjir, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Drainase yang memadai menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman. Dengan mengalirkan air secara efektif, drainase dapat mencegah terjadinya erosi tanah, melindungi sumber daya air tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Drainase yang baik juga dapat meningkatkan nilai properti, menarik investasi, dan mendukung pengembangan kawasan.
20. 10.Peningkatan Kinerja Sarana Prasarana Sanitasi Akses terhadap sanitasi yang aman merupakan hak dasar setiap manusia. Sarana prasarana sanitasi yang optimal memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dari segi sosial, sanitasi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan rasa aman terlindungi. Secara ekonomi, sanitasi yang buruk dapat menjadi beban yang besar bagi individu, baik dalam bentuk biaya pengobatan maupun hilangnya produktivitas. Dari aspek kesehatan, sanitasi yang tidak memadai merupakan faktor utama penyebab berbagai penyakit menular, terutama penyakit yang terkait dengan air dan sanitasi.
21. 11.Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dan Berkelanjutan Pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kenyamanan permukiman. Sistem pengelolaan yang tidak optimal, terutama pada fungsi tempat penampungan sementara (TPS) yang hanya berperan sebagai lokasi penampungan tanpa proses pengolahan lanjutan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menurunnya kualitas GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 52 sanitasi. Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya berdampak pada lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.
22. 12.Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Permukiman yang Layak Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang permukiman yang layak, khususnya di kawasan sempadan sungai diperlukan untuk mengatasi kecenderungan tumbuhnya permukiman padat dan kumuh di wilayah yang tidak sesuai peruntukan ruang. Hal ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang aman, sehat, dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar. Penataan ruang yang adaptif dan pengawasan yang efektif perlu diperkuat melalui kebijakan yang mendukung relokasi berbasis partisipatif, pengembangan kawasan permukiman baru yang sesuai RTRW, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman eksisting secara bertahap dan berkelanjutan.
23. 13.Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas Penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Percepatan reformasi birokrasi dan hukum diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi. Sistem manajemen kinerja dari SAKIP dan SPIP perlu dioptimalkan sebagai alat kendali berbasis hasil, bukan sekadar formalitas administratif. Kinerja birokrasi juga harus berorientasi pada output dan outcome yang terukur dengan penguatan budaya kerja profesional dan sistem evaluasi yang menjamin efektivitas pemerintahan. Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas PUPR dalam lima tahun mendatang. Hal ini bertujuan mendukung transformasi Barito Selatan sebagai daerah yang sejahtera, berdaya saing, dan berperan aktif sebagai penyangga pangan dan energi Ibu Kota Nusantara. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 53 Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL Ketersediaan sumber air baku yang melimpah Belum Optimalnya Capaian Pembangunan Infrastruktur Air Minum Layak Ketersediaan air bersih di perkotaan/ perdesaan semakin erbatas Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi Krisis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Air Minum Layak Terdapat konsentrasi penduduk yang terpusat di sepanjang aliran sungai yang dapat dioptimalkan sebagai koridor pengembangan sarana dan prasarana transportasi. Jaringan Jalan yang Belum Merata Penurunan ketimpangan wilayah dengan pemerataan kualitas sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan, serta infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah Luas wilayah dan aksesibilitas Penguatan Pondasi Infrastruktur Dasar hingga Daerah Terpencil Ketimpangan Konektivitas Antarwilayah Peningkatan Konektivitas dan Mobilitas Barang atau Jasa Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Irigasi Krisis Lingkungan Infrastruktur belum memadai Peningkatan Kebutuhan Irigasi dalam Kondisi Baik GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 54 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL Menurunnya Drainase dalam Kondisi Baik Krisis Lingkungan Infrastruktur belum memadai Peningkatan Drainase dalam Kondisi Baik Rendahnya Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman dan Layak Krisis Lingkungan Infrastruktur belum memadai Peningkatan Kinerja Sarana Prasarana Sanitasi Penanganan Sampah Belum Optimal Belum optimalnya pengelolaan persampahan Krisis Lingkungan Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dan Berkelanjutan TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 55 Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijadikan dasar pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut: Gambar 3.1 Visi dan Tagline RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 Sumber: RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 (2025, p.283). Visi “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun mendatang. Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah. Periode ini mengusung tagline pembangunan yakni “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 56 Untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Kabupaten Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara", ditetapkan sejumlah misi sebagai arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 dirumuskan sebagai berikut: Gambar 3.2 Misi RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 Sumber: RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 (2025, p.286).
24. 1.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
25. 2.Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
26. 3.Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
27. 4.Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
28. 5.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
29. 6.Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Jika meninjau Visi dan Misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan memiliki peran yang strategis dalam pencapaian arahan pembangunan Kabupaten Barito Selatan 5 (lima) tahun ke depan. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 57 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PD Tahun 2025-2029 merupakan gambaran kondisi berupa intermediate outcome yang dapat diukur dan menggambarkan arah kebijakan Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan lingkup kewenangan dan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah, serta mencerminkan manfaat nyata yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi kelembagaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Gambar 3.3 Konsep Renstra PD Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (2025,p-45). Penyusunan tujuan dan sasaran renstra ini didasarkan pada:
30. 1.Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR;
31. 2.Sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029;
32. 3.Isu strategis pelayanan Dinas PUPR yang telah diidentifikasi dalam Bab II;
33. 4.Tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 58 Berdasarkan atas hal-hal tersebut, maka ditetapkanlah bahwa Tujuan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, yaitu: “Meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Barito Selatan terhadap infrastruktur berkualitas”. Dengan Indikator: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Adapun kerangka keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 3.4 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 (2025,p-45). Berikut ini adalah penjabaran dari Tujuan, sasaran, indikator dan target capaian Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 3.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 59 Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Capaian Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital - Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat - Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni - Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat - Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa Meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Barito Selatan terhadap infrastruktur berkualitas Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks) 0 53,88 54,23 55,29 56,54 57,38 58,4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%) 38,93 39,53 40,33 41,14 41,96 42,86 43,86 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik Persentase Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%) 54,05 55 56 57 58 59 60 Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis Persentase infrastruktur di permukiman kawasan strategis yang berkualitas (%) 0,3861 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%) 66,15 66,35 66,55 67,87 68,25 68,55 68,9 Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%) 79,98 80 81 82 83 84 85 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 60 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%) 75,56 76 77 78 79 80 81 Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai (%) 50 55 60 65 70 75 80 Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan Persentase drainase yang berfungsi dengan baik (%) 66,15 68 70 72 74 76 78 Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah (%) 75 76 77 78 79 80 81 Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW (%) 25 35 45 55 65 75 85 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) B B B B B B BB Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terkelola dan Terukur Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%) 70 70 72 74 76 78 80 Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%) 50 50 52 54 56 58 60 Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%) 60 60 62 64 66 68 70 Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%) 70 70 72 74 76 78 80 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 61 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi yang tepat dan jelas. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan- tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan yang merupakan resultante dari wewenang, visi, misi, maupun nilai- nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NPSK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Seltan Tahun 2025-2029 mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
34. 1.Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Strategis
a.Membangun serta memelihara infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan jalur strategis Kabupaten.
b.Memastikan infrastruktur memenuhi standar teknis dan berwawasan lingkungan untuk ketahanan jangka panjang.
1. 2.Penataan Ruang Wilayah yang Terpadu
a.Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Selatan yang selaras dengan RTRW Provinsi TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 62 Kalimantan Tengah, dengan fokus pada keseimbangan antara kawasan lindung, budi daya, dan strategis.
b.Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui perizinan dan pengawasan untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai, terutama di wilayah rawan bencana.
1. 3.Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi
a.Mengelola sumber daya air melalui pembangunan dan rehabilitasi bendungan, check dam, serta jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengendalian banjir.
b.Mengantisipasi bencana hidrologi seperti banjir dan longsor melalui infrastruktur pengendali banjir dan drainase.
1. 4.Penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, air limbah, drainase dan persampahan (sanitasi).
2. 5.Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Digitalisasi
a.Menerapkan transformasi digital, untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan.
b.Mengadakan bimbingan teknis (bimtek), seperti kegiatan Bimtek Jasa Konstruksi untuk memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan masyarakat.
1. 6.Pembangunan Infrastruktur Responsif Gender dan Inklusif
a.Mengintegrasikan pendekatan responsif gender dalam perencanaan infrastruktur.
b.Memastikan infrastruktur mendukung kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas.
1. 7.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah
a.Menyelaraskan program dengan Kementerian PUPR. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 63
b.Berkoordinasi dengan Dimas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan sinkronisasi pembangunan infrastruktur dan tata ruang.
1. 8.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
a.Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan, seperti yang dilakukan oleh BPSDM Kementerian PUPR untuk ASN di bidang infrastruktur.
b.Memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diwujudkan melalui penyempurnaan website dinas untuk komunikasi dengan masyarakat. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 64 Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET
1. 1.Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Pemerataan akses terhadap air bersih dan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi serta sanitasi aman di kawasan permukiman. Pengembangan SPAM berbasis masyarakat dan penyediaan sambungan rumah untuk meningkatkan akses air minum layak. Optimalisasi, pembinaan, dan pengawasan cakupan dan kualitas drainase lingkungan permukiman. Pembangunan drainase perkotaan dan perdesaan untuk mengurangi genangan dan banjir. Penyediaan sarana pengelolaan sistem air limbah domestik terpadu dan berkelanjutan untuk skala regional, skala kota, dan skala kawasan. Pembangunan IPAL komunal dan sistem pengelolaan air limbah domestik di kawasan perkotaan dan padat penduduk. Pengembangan tata kelola sampah yang menyeluruh dan terpadu dari sumber timbulan hingga tempat pemrosesan akhir secara berkelanjutan dan inklusif. Penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) dan penyediaan TPS3R. Pembangunan wilayah perkotaan yang maju, layak, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang terintegrasi. Pengembangan kawasan permukiman layak huni dan ramah lingkungan. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 65 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET Optimalisasi pembangunan jalan nasional yang menjadi konektivitas antarwilayah sehingga mempermudah pergerakan barang, jasa, dan manusia serta meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Peningkatan kualitas jalan kabupaten, termasuk pemeliharaan rutin dan periodik. Pembangunan konektivitas jalan menuju wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat untukmenangkap peluang perekonomian yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas, kapasitas, dan konektivitas jaringan jalan kabupaten yang terintegrasi dengan koridor strategis menuju IKN. Penguatan infrastruktur dasar jembatan dalam rangka memenuhi keterhubungan wilayah yang dibatasi oleh aliran sungai. Pembangunan jembatan strategis penghubung antar desa/kecamatan. Perbaikan dan/atau pelebaran infrastruktur jalan arteri primer dan kolektor primer dalam rangka meningkatkan mobilitas masuk ke Barito Selatan sebagai upaya untuk mendorong kemajuan dan perkembangan wilayah. Peningkatan jalan akses menuju kawasan produktif cepat tumbuh (pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan). Pembangunan jaringan irigasi primer sebagai upaya peningkatan ketahanan dan produktivitas pangan, terkhususnya pertanian, dalam rangka mendukung Barito Selatan sebagai lumbung pangan. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 66 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET
2. 2.Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. Penerapan sistem informasi manajemen PUPR berbasis digital untuk transparansi dan percepatan layanan. Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi. Penerapan prinsip akuntabilitas dan good governance dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur. Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif. Peningkatan kompetensi aparatur bidang teknis melalui pelatihan sertifikasi jasa konstruksi, tata ruang, dan pengawasan proyek. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 67 Rangkaian kerja dan fokus pembangunan Kabupaten Barito Selatan periode 2025–2029 merujuk pada RPJPD Barito Selatan Tahun 20252045. Tahap pembangunan jangka panjang tersebut terbagi ke dalam empat periode yang masing-masing memiliki periode lima tahun. Lebih lanjut, terdapat dua tahapan utama perencanaan RPJPD Barito Selatan 2025-2045, yakni Masyarakat Prasyarat Lepas Landas dan Lepas Landas. Tahapan ini kemudian dikontekstualisasikan pada empat periode pembangunan sebagai berikut: Gambar 3.5 Periodesasi Target Pembangunan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD 2025–2029 Sumber: RPJMD Kab. Barsel 2025-2029 (2025,309). RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 merupakan fase implementatif dari RPJPD 2025-2045 dan berfungsi sebagai alat operasional utama untuk mencapai visi jangka panjang daerah. Visi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045, yaitu “Barito Selatan yang Maju, Bermartabat, Adil, Sejahtera, Makmur, dan Berkelanjutan”, diterjemahkan ke dalam enam misi strategis dan kerangka program jangka menengah dalam RPJMD. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 68 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, tahap dan tema pembangunan adalah sebagai berikut: Gambar 3.6 Tahap dan Tema Pembangunan RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 Sumber: RPJMD Kab. Barsel 2025-2029 (2025,314) Pada tahun 2026, tahap Persiapan Pondasi SDM dan Infrastruktur Dasar mengusung tema peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dasar, dan penguatan nilai budaya. Langkah ini bertujuan untuk membangun fondasi pendidikan, layanan kesehatan, dan budaya lokal sebagai pijakan awal. Memasuki tahun 2027, tahap Pondasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan mengangkat tema ketahanan pangan dan energi. Fokusnya adalah mendorong hilirisasi berbasis komoditas lokal guna menciptakan kemandirian ekonomi dan energi. Pada tahun 2028, tahap Percepatan Peletakan Pondasi Transformasi dengan tema akselerasi infrastruktur dan tata kelola responsif. Tahap tersebut menandai pergeseran fokus pada kualitas layanan publik dan fondasi struktural pemerintahan. Selanjutnya, tahun 2029 menjadi tahap Pemantapan Pondasi Transformasi dengan tema penguatan pembangunan pentahelix inklusif. Kemudian, pada tahun 2030, tahap Perwujudan Pondasi Transformasi diterjemahkan sebagai tema pembangunan infrastruktur berkualitas, pelestarian budaya lokal, dan layanan publik profesional. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 69 Berdasarkan Tahap dan Tema Pembangunan RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 tersebut, maka disusunlah pentahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas PUPR Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)Penguatan Infrastruktur Dasar Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi Lokal Modernisasi Layanan dan Pengelolaan Infrastruktur Konsolidasi dan Kolaborasi Pentahelix Infrastruktur Berkualitas

1.Tahap I (2026) Tahap awal merupakan pijakan penting untuk menata kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Fokus diarahkan pada rehabilitasi jalan, jembatan, air minum, sanitasi, dan drainase. Di saat yang sama, perencanaan tata ruang diperkuat dengan penyusunan rencana teknis dan pemetaan kebutuhan infrastruktur wilayah. Dengan langkah ini, pembangunan tahap selanjutnya memiliki arah yang lebih jelas dan terukur.
2.Tahap II (2027) Setelah kebutuhan dasar mulai tertata, pembangunan diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Prioritas meliputi jalan penghubung sentra produksi, jalur distribusi hasil pertanian, serta dukungan prasarana energi alternatif. Infrastruktur mulai diposisikan bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai pengungkit produktivitas wilayah.
3.Tahap III (2028) Tahap ketiga menjadi titik akselerasi melalui modernisasi tata kelola dan layanan. DPUPR mengembangkan sistem digitalisasi pengelolaan infrastruktur (GIS, monitoring berbasis data), sekaligus memperkenalkan infrastruktur perkotaan modern yang ramah lingkungan. Percepatan proyek strategis lintas kecamatan juga digenjot untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 70
4.Tahap IV (2029) Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada penguatan kolaborasi lintas pihak (pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat). Program ruang terbuka hijau, kawasan publik, dan pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat menjadi wujud nyata keterlibatan bersama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
5.Tahap V (2030) Tahap akhir diarahkan untuk memastikan seluruh pembangunan memenuhi standar teknis dan prinsip keberlanjutan. Layanan tata ruang sepenuhnya berbasis digital dengan perizinan yang transparan dan mudah diakses. Dengan demikian, DPUPR mewujudkan pelayanan infrastruktur dan tata ruang yang modern, adaptif, dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dengan pentahapan Renstra DPUPR Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 tersebut, yang dirancang secara sistematis dan berkesinambungan mulai dari penguatan infrastruktur dasar, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, modernisasi layanan dan pengelolaan, penguatan kolaborasi lintas pihak, hingga konsolidasi kualitas dan profesionalisme layanan publik, maka melalui implementasi tahapan tersebut diharapkan DPUPR mampu mendukung pentapan dan tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan serta mewujudkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas sebagai bagian dari pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 71 Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025, (2025, p-48). Secara rinci Program, Kegiatan, Sub Kegiatan berserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif Dinas PUPR Barito Selatan Tahun 2025- 2029 bisa dilihat pada tabel-tabel berikut ini. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 72 Tabel 4.1 Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 570.976.690.887 594.895.801.421,29 591.301.750.227,98 594.707.142.251,57 647.080.887.098,96 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.369.906.882 24.087.472.438,03 23.979.650.902,23 24.081.820.422,94 25.653.032.768,36 Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 90 90 92 23.369.906.882 94 24.087.472.438,03 96 23.979.650.902,23 98 24.081.820.422,94 100 25.653.032.768,36 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 40.697.829.850 44.285.697.630,14 43.746.589.951,15 44.257.397.554,68 52.113.459.281,79 Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%) 62,4 62,4 62,5 40.697.829.850 62,65 44.285.697.630,14 62,77 43.746.589.951,15 62,85 44.257.397.554,68 62,97 52.113.459.281,79 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%) 52,12 52,12 52,23 52,35 52,46 52,59 52,75 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%) 66,15 66,15 66,55 67,87 68,25 68,55 68,9 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 21.302.854.120 22.036.677.826,86 21.317.867.588,19 21.998.944.392,91 30.137.854.120 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 73 Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%) 75,12 76,12 77,87 21.302.854.120 78,9 22.036.677.826,86 79,97 21.317.867.588,19 80,99 21.998.944.392,91 81,97 30.137.854.120 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 1.950.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000 2.150.000.000 Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) 26,07 26,07 26,5 0 27,07 1.950.000.000 28,07 1.950.000.000 29,07 1.950.000.000 30,07 2.150.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 7.412.942.000 7.812.942.000 7.812.942.000 7.812.942.000 8.812.942.000 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%) 79,89 79,89 80,82 7.412.942.000 81,92 7.812.942.000 82,97 7.812.942.000 83,97 7.812.942.000 83,97 8.812.942.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.700.000.000 4.400.000.000 4.400.000.000 4.400.000.000 5.535.839.242,39 Meningkatnya cakupan sistem drainase perkotaan Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) 23,11 23,11 24,11 2.700.000.000 25,11 4.400.000.000 26,11 4.400.000.000 27,11 4.400.000.000 28,11 5.535.839.242,39 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%) 45 45 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 111.059.876.500 113.018.286.500 112.648.786.500 113.049.286.500 117.149.286.500 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 74 Meningkatnya kualitas bangunan gedung Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%) 55 55 100 111.059.876.500 100 113.018.286.500 100 112.648.786.500 100 113.049.286.500 100 117.149.286.500 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) 55 55 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 18.884.045.000 19.317.546.853,43 19.327.641.734,1 19.267.680.136,46 20.405.054.621,2 Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) 33 33 100 18.884.045.000 100 19.317.546.853,43 100 19.327.641.734,1 100 19.267.680.136,46 100 20.405.054.621,2 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 342.558.751.535 354.518.310.802,15 352.721.285.205,49 354.423.977.217,28 380.610.849.640,98 Meningkatnya infrastruktur jalan Kabupaten Tingkat Kemantapan Jalan (Angka) 38,93 38,93 39,53 342.558.751.535 40,33 354.518.310.802,15 41,14 352.721.285.205,49 41,96 354.423.977.217,28 42,86 380.610.849.640,98 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.222.550.000 1.461.741.185,34 1.425.800.673,41 1.459.854.513,65 1.983.591.962,12 Meningkatnya kualitas jasa konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%) 8,51 8,51 15 1.222.550.000 20 1.461.741.185,34 25 1.425.800.673,41 30 1.459.854.513,65 35 1.983.591.962,12 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.767.935.000 2.007.126.185,34 1.971.185.673,41 2.005.239.513,65 2.528.976.962,12 Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%) 100 100 100 1.767.935.000 100 2.007.126.185,34 100 1.971.185.673,41 100 2.005.239.513,65 100 2.528.976.962,12 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang TOTAL KESELURUHAN 570976690887.00 594895801421.29 591301750227.98 594707142251.57 647080887098.96 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 75 Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas PUPR Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital - Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat - Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat - Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni Meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Barito Selatan terhadap infrastruktur berkualitas Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%) Meningkatnya infrastruktur jalan Kabupaten Tingkat Kemantapan Jalan (Angka) 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 76 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 77 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM) 1.03.10.2.01.0052 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM) 1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik Persentase Infrastruktur Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%) Meningkatnya infrastruktur jalan Kabupaten Tingkat Kemantapan Jalan (Angka) 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 78 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM) 1.03.10.2.01.0052 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 79 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM) 1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis Persentase infrastruktur di permukiman kawasan strategis yang berkualitas (%) Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%) 1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN kualitas infrastruktur permukiman Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga) 1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga) 1.03.07.2.01.0033 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Irigasi Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%) Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%) 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 80 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%) 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%) 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Terlaksananya pembangunan infrastruktur sungai untuk melindungi masyarakat dari banjir Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi (Unit) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Danau yang Direvitalisasi (Danau) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 81 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 82 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi (Unit) 1.03.02.2.01.0031 - Rehabilitasi Check Dam Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga) 1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga) 1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 1.03.02.2.01.0083 - Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Jumlah Danau yang Direvitalisasi (Danau) 1.03.02.2.01.0086 - Revitalisasi Danau Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) 1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM) 1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 83 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit) 1.03.02.2.01.0104 - Pembangunan Check Dam Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.01.0118 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik) 1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) 1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.02.2.01.0130 - Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 84 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga) 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen) 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan (Rekomendasi) 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM) 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 85 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM) 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM) 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) 1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM) 1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM) 1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM) 1.03.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) 1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga) 1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen) 1.03.02.2.02.0045 - Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan (Rekomendasi) 1.03.02.2.02.0047 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 86 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) 1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum Tingkat Kabupaten Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%) Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%) 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa) 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 87 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa) 1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Meningkatnya Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%) 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit) 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 88 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit) 1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) 1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai (%) PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 89 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Tersedianya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) 1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit) 1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) 1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) 1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) 1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) 1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit) 1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) 1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R Berkurangnya Daerah Genangan di Perkotaan Persentase drainase yang berfungsi dengan baik (%) Meningkatnya cakupan sistem drainase perkotaan Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 90 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN kualitas sistem drainase perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen) 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan) 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter) 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) 1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter) 1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan) 1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen) 1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah (%) Meningkatnya kualitas bangunan gedung Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%) 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 91 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Bangunan Gedung Negara) 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung) 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis) 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Bangunan Gedung Negara) 1.03.08.2.01.0014 - Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 92 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung) 1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis) 1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW (%) Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%) 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 93 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 94 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 95 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 96 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1.03.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 97 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.03.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 98 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 99 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 100 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.03.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 101 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 102 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.03.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi di Daerah Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%) Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%) Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%) Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%) Meningkatnya kualitas jasa konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%) 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI kompetensi tenaga konstruksi Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 103 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang) 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen) 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) 1.03.11.2.01.0009 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) 1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 104 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang) 1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen) 1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) 1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) 1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) 1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) 1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 105 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung) 1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung) 1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) 1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) 1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) 1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi) 1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) 1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) 1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 106 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) 1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi) 1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) 1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) 1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 107 Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 570.976.690.887,00 594.895.809.421,29 591.301.758.227,98 594.707.142.251,57 647.080.887.098,96 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.369.906.882,00 24.087.480.438,03 23.979.658.902,23 24.081.820.422,94 25.653.032.768,36 Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 90 92 23.369.906.882,00 94 24.087.480.438,03 96 23.979.658.902,23 98 24.081.820.422,94 100 25.653.032.768,36 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 285.926.500,00 285.926.500,00 285.926.500,00 285.926.500,00 285.926.500,00 Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 1 1 285.926.500,00 1 285.926.500,00 1 285.926.500,00 1 285.926.500,00 1 285.926.500,00 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2 2 2 2 2 2 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 108 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 115.036.500,00 115.036.500,00 115.036.500,00 115.036.500,00 115.036.500,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 2 115.036.500,00 2 115.036.500,00 2 115.036.500,00 2 115.036.500,00 2 115.036.500,00 1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 1 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 1 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.890.000,00 20.890.000,00 20.890.000,00 20.890.000,00 20.890.000,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2 2 20.890.000,00 2 20.890.000,00 2 20.890.000,00 2 20.890.000,00 2 20.890.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 109 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 2 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.046.789.316,00 12.396.789.316,00 12.396.789.316,00 12.396.789.316,00 12.546.789.316,00 Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 2 2 12.046.789.316,00 2 12.396.789.316,00 2 12.396.789.316,00 2 12.396.789.316,00 2 12.546.789.316,00 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 6 6 6 6 6 6 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 173 173 173 173 173 1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.504.945.816,00 11.854.945.816,00 11.854.945.816,00 11.854.945.816,00 12.004.945.816,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 173 11.504.945.816,00 173 11.854.945.816,00 173 11.854.945.816,00 173 11.854.945.816,00 173 12.004.945.816,00 1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 404.778.000,00 404.778.000,00 404.778.000,00 404.778.000,00 404.778.000,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 2 2 404.778.000,00 2 404.778.000,00 2 404.778.000,00 2 404.778.000,00 2 404.778.000,00 1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 6 6 25.000.000,00 6 25.000.000,00 6 25.000.000,00 6 25.000.000,00 6 25.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 110 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 2 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 87.065.500,00 87.065.500,00 87.065.500,00 87.065.500,00 87.065.500,00 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 2 2 87.065.500,00 2 87.065.500,00 2 87.065.500,00 2 87.065.500,00 2 87.065.500,00 1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 142.025.000,00 142.025.000,00 142.025.000,00 142.025.000,00 142.025.000,00 Tersedianya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2 2 142.025.000,00 2 142.025.000,00 2 142.025.000,00 2 142.025.000,00 2 142.025.000,00 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7 7 7 7 7 7 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 1.03.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 111 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1 1 12.500.000,00 1 12.500.000,00 1 12.500.000,00 1 12.500.000,00 1 12.500.000,00 1.03.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 3 3 25.000.000,00 3 25.000.000,00 3 25.000.000,00 3 25.000.000,00 3 25.000.000,00 1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 3 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 62.400.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7 7 62.400.000,00 7 62.400.000,00 7 62.400.000,00 7 62.400.000,00 7 62.400.000,00 1.03.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12.125.000,00 12.125.000,00 12.125.000,00 12.125.000,00 12.125.000,00 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 12.125.000,00 1 12.125.000,00 1 12.125.000,00 1 12.125.000,00 1 12.125.000,00 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 242.111.000,00 242.111.000,00 242.111.000,00 242.111.000,00 242.111.000,00 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 20 20 242.111.000,00 20 242.111.000,00 20 242.111.000,00 20 242.111.000,00 20 242.111.000,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 2 2 2 2 2 2 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 141.750.000,00 141.750.000,00 141.750.000,00 141.750.000,00 141.750.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 112 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 2 2 141.750.000,00 2 141.750.000,00 2 141.750.000,00 2 141.750.000,00 2 141.750.000,00 1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 21.321.000,00 21.321.000,00 21.321.000,00 21.321.000,00 21.321.000,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 1 21.321.000,00 21.321.000,00 21.321.000,00 21.321.000,00 21.321.000,00 1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20.040.000,00 20.040.000,00 20.040.000,00 20.040.000,00 20.040.000,00 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 10 10 20.040.000,00 10 20.040.000,00 10 20.040.000,00 10 20.040.000,00 10 20.040.000,00 1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 20 20 59.000.000,00 20 59.000.000,00 20 59.000.000,00 20 59.000.000,00 20 59.000.000,00 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 903.764.662,00 1.271.330.218,03 1.163.508.682,23 1.265.678.202,94 2.686.890.548,36 Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 20 20 903.764.662,00 30 1.271.330.218,03 25 1.163.508.682,23 30 1.265.678.202,94 40 2.686.890.548,36 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 113 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 3 3 65.000.000,00 3 65.000.000,00 3 65.000.000,00 3 65.000.000,00 3 65.000.000,00 1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 3 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 222.260.000,00 289.833.556,03 282.012.020,23 284.173.540,94 1.455.385.886,36 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 3 3 222.260.000,00 3 289.833.556,03 3 282.012.020,23 3 284.173.540,94 3 1.455.385.886,36 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.455.912,00 61.455.912,00 61.455.912,00 61.455.912,00 61.455.912,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 2 61.455.912,00 2 61.455.912,00 2 61.455.912,00 2 61.455.912,00 2 61.455.912,00 1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 12.500.000,00 1 12.500.000,00 1 12.500.000,00 1 12.500.000,00 1 12.500.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 114 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 5 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 407.548.750,00 707.540.750,00 607.540.750,00 707.548.750,00 957.548.750,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 20 20 407.548.750,00 30 707.540.750,00 25 607.540.750,00 30 707.548.750,00 40 957.548.750,00 1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.477.114.104,00 5.477.122.104,00 5.477.122.104,00 5.477.114.104,00 5.477.114.104,00 Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 2 2 5.477.114.104,00 2 5.477.122.104,00 2 5.477.122.104,00 2 5.477.114.104,00 2 5.477.114.104,00 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 7 7 7 7 7 7 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 5 5 5 5 5 5 1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 115 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 5 5 1.760.000.000,00 5 1.760.000.000,00 5 1.760.000.000,00 5 1.760.000.000,00 5 1.760.000.000,00 1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 2.112.640.000,00 2.112.640.000,00 2.112.640.000,00 2.112.640.000,00 2.112.640.000,00 Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 2 2 2.112.640.000,00 2 2.112.640.000,00 2 2.112.640.000,00 2 2.112.640.000,00 2 2.112.640.000,00 1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 598.630.104,00 598.638.104,00 598.638.104,00 598.630.104,00 598.630.104,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 7 7 598.630.104,00 7 598.638.104,00 7 598.638.104,00 7 598.630.104,00 7 598.630.104,00 1.03.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 1.005.844.000,00 1.005.844.000,00 1.005.844.000,00 1.005.844.000,00 1.005.844.000,00 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 5 5 1.005.844.000,00 5 1.005.844.000,00 5 1.005.844.000,00 5 1.005.844.000,00 5 1.005.844.000,00 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.307.176.300,00 3.307.176.300,00 3.307.176.300,00 3.307.176.300,00 3.307.176.300,00 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 3.307.176.300,00 4 3.307.176.300,00 4 3.307.176.300,00 4 3.307.176.300,00 4 3.307.176.300,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5 5 5 5 5 5 1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.208.340.000,00 2.208.340.000,00 2.208.340.000,00 2.208.340.000,00 2.208.340.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 2.208.340.000,00 12 2.208.340.000,00 12 2.208.340.000,00 12 2.208.340.000,00 12 2.208.340.000,00 1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 116 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 135.000.000,00 4 135.000.000,00 4 135.000.000,00 4 135.000.000,00 4 135.000.000,00 1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 958.836.300,00 958.836.300,00 958.836.300,00 958.836.300,00 958.836.300,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5 5 958.836.300,00 5 958.836.300,00 5 958.836.300,00 5 958.836.300,00 5 958.836.300,00 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 965.000.000,00 965.000.000,00 965.000.000,00 965.000.000,00 965.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 13 13 965.000.000,00 13 965.000.000,00 13 965.000.000,00 13 965.000.000,00 13 965.000.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 10 10 10 10 10 1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 117 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 13 13 180.000.000,00 13 180.000.000,00 13 180.000.000,00 13 180.000.000,00 13 180.000.000,00 1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 5 5 285.000.000,00 5 285.000.000,00 5 285.000.000,00 5 285.000.000,00 5 285.000.000,00 1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 1.03.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 120.000.000,00 1 120.000.000,00 1 120.000.000,00 1 120.000.000,00 1 120.000.000,00 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 40.697.829.850,00 44.285.697.630,14 43.746.589.951,15 44.257.397.554,68 52.113.459.281,79 Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%) 62,4 62,5 40.697.829.850,00 62,65 44.285.697.630,14 62,77 43.746.589.951,15 62,85 44.257.397.554,68 62,97 52.113.459.281,79 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%) 52,12 52,23 52,35 52,46 52,59 52,75 Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%) 66,15 66,55 67,87 68,25 68,55 68,90 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.114.915.400,00 22.068.355.000,00 21.568.355.000,00 22.068.355.000,00 25.968.355.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 118 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Terlaksananya pembangunan infrastruktur sungai untuk melindungi masyarakat dari banjir Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen) 1 1 20.114.915.400,00 1 22.068.355.000,00 1 21.568.355.000,00 1 22.068.355.000,00 1 25.968.355.000,00 Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit) 0 2 4 4 4 4 Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 0 2 3 3 3 3 Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi (Unit) 0 2 4 4 4 4 Jumlah Danau yang Direvitalisasi (Danau) 0 0 0 0 0 3 Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) 1 3 3 3 3 3 Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga) 2 5 10 10 10 10 Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga) 2 2 5 5 5 5 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 119 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik) 2 4 4 4 4 4 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM) 0,7 1,0 1,3 1,1 1,3 1,7 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) 5 10 10 10 10 10 Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 1 2,5 2,7 2,7 2,7 3 1.03.02.2.01.0031 - Rehabilitasi Check Dam 200.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Terehabilitasinya Check Dam Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi (Unit) 0 2 200.000.000,00 4 500.000.000,00 4 500.000.000,00 4 500.000.000,00 4 500.000.000,00 1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota 120.602.400,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 120.602.400,00 1 250.000.000,00 1 250.000.000,00 1 250.000.000,00 1 250.000.000,00 1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai 1.500.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 2.000.000.000,00 Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 1 2,5 1.500.000.000,00 2,7 1.700.000.000,00 2,7 1.700.000.000,00 2,7 1.700.000.000,00 3 2.000.000.000,00 1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 161.040.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga) 2 5 161.040.000,00 10 250.000.000,00 10 250.000.000,00 10 250.000.000,00 10 250.000.000,00 1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 114.108.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 120 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga) 2 2 114.108.000,00 5 200.000.000,00 5 200.000.000,00 5 200.000.000,00 5 200.000.000,00 1.03.02.2.01.0083 - Operasi dan Pemeliharaan Check Dam 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 0 2 100.000.000,00 3 150.000.000,00 3 150.000.000,00 3 150.000.000,00 3 150.000.000,00 1.03.02.2.01.0086 - Revitalisasi Danau 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 Terlaksananya Revitalisasi Danau Jumlah Danau yang Direvitalisasi (Danau) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2.500.000.000,00 1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai 8.650.000.000,00 8.650.000.000,00 8.350.000.000,00 8.650.000.000,00 8.650.000.000,00 Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) 5 10 8.650.000.000,00 10 8.650.000.000,00 10 8.350.000.000,00 10 8.650.000.000,00 10 8.650.000.000,00 1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 3.700.000.000,00 4.000.000.000,00 3.800.000.000,00 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM) 0,7 1,0 3.700.000.000,00 1,3 4.000.000.000,00 1,1 3.800.000.000,00 1,3 4.000.000.000,00 1,7 5.000.000.000,00 1.03.02.2.01.0104 - Pembangunan Check Dam 800.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Terbangunnya Check Dam Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit) 0 2 800.000.000,00 4 1.500.000.000,00 4 1.500.000.000,00 4 1.500.000.000,00 4 1.500.000.000,00 1.03.02.2.01.0118 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 1.268.355.000,00 1.268.355.000,00 1.268.355.000,00 1.268.355.000,00 1.368.355.000,00 Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) 1 1 1.268.355.000,00 1 1.268.355.000,00 1 1.268.355.000,00 1 1.268.355.000,00 1 1.368.355.000,00 1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik) 2 4 1.200.000.000,00 4 1.200.000.000,00 4 1.200.000.000,00 4 1.200.000.000,00 4 1.200.000.000,00 1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 121 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) 1 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) 1 3 2.000.000.000,00 3 2.000.000.000,00 3 2.000.000.000,00 3 2.000.000.000,00 3 2.000.000.000,00 1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 66.360.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen) 1 1 66.360.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 63.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen) 1 1 63.450.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1.03.02.2.01.0130 - Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota 21.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 21.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.582.914.450,00 22.217.342.630,14 22.178.234.951,15 22.189.042.554,68 26.145.104.281,79 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 122 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan (Rekomendasi) 1 1 20.582.914.450,00 1 22.217.342.630,14 1 22.178.234.951,15 1 22.189.042.554,68 1 26.145.104.281,79 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM) 2 4 5 5 5 6,5 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM) 2 4 5 5 5 6,5 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM) 1 5 4,9 4,9 4,9 6,5 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) 0 10 10 10 10 10 Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga) 0 10 10 10 10 10 Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) 0,5 0,5 750.000.000,00 0,5 750.000.000,00 0,5 750.000.000,00 0,5 750.000.000,00 0,5 750.000.000,00 1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 7.200.000.000,00 7.150.000.000,00 7.150.000.000,00 7.150.000.000,00 9.200.000.000,00 Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM) 1 5 7.200.000.000,00 4,9 7.150.000.000,00 4,9 7.150.000.000,00 4,9 7.150.000.000,00 6,5 9.200.000.000,00 1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 5.250.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 7.250.000.000,00 Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM) 2 4 5.250.000.000,00 5 6.000.000.000,00 5 6.000.000.000,00 5 6.000.000.000,00 6,5 7.250.000.000,00 1.03.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 2.650.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.650.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 123 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM) 2 4 2.650.000.000,00 5 3.000.000.000,00 5 3.000.000.000,00 5 3.000.000.000,00 6,5 3.650.000.000,00 1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 5 5 1.000.000.000,00 7,5 1.500.000.000,00 7,5 1.500.000.000,00 7,5 1.500.000.000,00 7,5 1.500.000.000,00 1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) 0 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga) 0 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 1.03.02.2.02.0045 - Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air 2.192.016.250,00 2.241.950.630,14 2.202.842.951,15 2.213.650.554,68 2.219.712.281,79 Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen) 1 1 2.192.016.250,00 1 2.241.950.630,14 1 2.202.842.951,15 1 2.213.650.554,68 1 2.219.712.281,79 1.03.02.2.02.0047 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 65.506.200,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan (Rekomendasi) 1 1 65.506.200,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa 1.275.392.000,00 1.275.392.000,00 1.275.392.000,00 1.275.392.000,00 1.275.392.000,00 Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) 1 1 1.275.392.000,00 1 1.275.392.000,00 1 1.275.392.000,00 1 1.275.392.000,00 1 1.275.392.000,00 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 21.302.854.120,00 22.036.677.826,86 21.317.867.588,19 21.998.944.392,91 30.137.854.120,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 124 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%) 75,12 77,87 21.302.854.120,00 78,90 22.036.677.826,86 79,97 21.317.867.588,19 80,99 21.998.944.392,91 81,97 30.137.854.120,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 21.302.854.120,00 22.036.677.826,86 21.317.867.588,19 21.998.944.392,91 30.137.854.120,00 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 100 200 21.302.854.120,00 220 22.036.677.826,86 170 21.317.867.588,19 210 21.998.944.392,91 270 30.137.854.120,00 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) 10 20 20 20 20 30 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) 10 10 10 10 10 20 Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa) 2 2 2 2 2 4 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.802.854.120,00 1.637.854.120,00 1.637.854.120,00 1.637.854.120,00 1.637.854.120,00 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 2 2 1.802.854.120,00 2 1.637.854.120,00 2 1.637.854.120,00 2 1.637.854.120,00 2 1.637.854.120,00 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) 10 10 0,00 10 500.000.000,00 10 500.000.000,00 10 500.000.000,00 20 1.000.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 125 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa) 2 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 4 1.000.000.000,00 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 19.500.000.000,00 Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) 10 20 13.000.000.000,00 20 13.000.000.000,00 20 13.000.000.000,00 20 13.000.000.000,00 30 19.500.000.000,00 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 6.000.000.000,00 6.398.823.706,86 5.680.013.468,19 6.361.090.272,91 7.000.000.000,00 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 100 200 6.000.000.000,00 220 6.398.823.706,86 170 5.680.013.468,19 210 6.361.090.272,91 270 7.000.000.000,00 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 2.150.000.000,00 Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) 26,07 26,50 0,00 27,07 1.950.000.000,00 28,07 1.950.000.000,00 29,07 1.950.000.000,00 30,07 2.150.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 2.150.000.000,00 Tersedianya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit) 0,00 1 1.950.000.000,00 1 1.950.000.000,00 1 1.950.000.000,00 1 2.150.000.000,00 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) 1 1 1 2 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 126 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) 2 2 2 2 1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) 0,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 600.000.000,00 1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) 0,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 2 200.000.000,00 1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit) 0,00 1 750.000.000,00 1 750.000.000,00 1 750.000.000,00 1 750.000.000,00 1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) 0,00 2 600.000.000,00 2 600.000.000,00 2 600.000.000,00 2 600.000.000,00 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 7.412.942.000,00 7.812.942.000,00 7.812.942.000,00 7.812.942.000,00 8.812.942.000,00 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%) 79,89 80,82 7.412.942.000,00 81,92 7.812.942.000,00 82,97 7.812.942.000,00 83,97 7.812.942.000,00 83,97 8.812.942.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.412.942.000,00 7.812.942.000,00 7.812.942.000,00 7.812.942.000,00 8.812.942.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 127 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) 200 200 7.412.942.000,00 200 7.812.942.000,00 200 7.812.942.000,00 200 7.812.942.000,00 200 8.812.942.000,00 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 2 2 2 2 Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit) 1 1 1 1 1 1 1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 275.879.000,00 275.879.000,00 275.879.000,00 275.879.000,00 275.879.000,00 Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit) 1 1 275.879.000,00 1 275.879.000,00 1 275.879.000,00 1 275.879.000,00 1 275.879.000,00 1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 0,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat 7.137.063.000,00 7.137.063.000,00 7.137.063.000,00 7.137.063.000,00 8.137.063.000,00 Tersedianya Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga) 200 200 7.137.063.000,00 200 7.137.063.000,00 200 7.137.063.000,00 200 7.137.063.000,00 200 8.137.063.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 128 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 1 1 0,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.700.000.000,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 5.535.839.242,39 Meningkatnya cakupan sistem drainase perkotaan Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) 23,11 24,11 2.700.000.000,00 25,11 4.400.000.000,00 26,11 4.400.000.000,00 27,11 4.400.000.000,00 28,11 5.535.839.242,39 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.700.000.000,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 5.535.839.242,39 kualitas sistem drainase perkotaan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter) 2.700.000.000,00 400 4.400.000.000,00 400 4.400.000.000,00 400 4.400.000.000,00 400 5.535.839.242,39 Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) 750 750 750 750 Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan) 20 20 20 20 30 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen) 2 2 2 2 2 1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) 0,00 750 1.500.000.000,00 750 1.500.000.000,00 750 1.500.000.000,00 750 1.500.000.000,00 1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter) 0,00 400 200.000.000,00 400 200.000.000,00 400 200.000.000,00 400 200.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 129 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 3.635.839.242,39 Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan) 20 2.500.000.000,00 20 2.500.000.000,00 20 2.500.000.000,00 20 2.500.000.000,00 30 3.635.839.242,39 1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen) 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%) 45 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 kualitas infrastruktur permukiman Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0 1.03.07.2.01.0033 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 111.059.876.500,00 113.018.286.500,00 112.648.786.500,00 113.049.286.500,00 117.149.286.500,00 Meningkatnya kualitas bangunan gedung Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%) 55 100 111.059.876.500,00 100 113.018.286.500,00 100 112.648.786.500,00 100 113.049.286.500,00 100 117.149.286.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) 55 100 100 100 100 100 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 130 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 111.059.876.500,00 113.018.286.500,00 112.648.786.500,00 113.049.286.500,00 117.149.286.500,00 Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Bangunan Gedung Negara) 1 1 111.059.876.500,00 1 113.018.286.500,00 1 112.648.786.500,00 1 113.049.286.500,00 1 117.149.286.500,00 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) 1 10 10 10 10 10 Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung) 0 20 20 20 20 20 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 10 10 10 10 10 1.03.08.2.01.0014 - Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 7.090.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Terdaftarnya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) (Bangunan Gedung Negara) 1 1 7.090.000,00 1 8.000.000,00 1 8.500.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 61.875.000.000,00 61.875.000.000,00 61.000.000.000,00 61.400.000.000,00 63.000.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 131 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung) 0 20 61.875.000.000,00 20 61.875.000.000,00 20 61.000.000.000,00 20 61.400.000.000,00 20 63.000.000.000,00 1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis) 0 1 30.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 48.542.500.000,00 50.495.000.000,00 51.000.000.000,00 51.000.000.000,00 53.500.000.000,00 Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 10 48.542.500.000,00 10 50.495.000.000,00 10 51.000.000.000,00 10 51.000.000.000,00 10 53.500.000.000,00 1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 605.286.500,00 605.286.500,00 605.286.500,00 605.286.500,00 605.286.500,00 Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) 1 10 605.286.500,00 10 605.286.500,00 10 605.286.500,00 10 605.286.500,00 10 605.286.500,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 132 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 18.884.045.000,00 19.317.546.853,43 19.327.641.734,10 19.267.680.136,46 20.405.054.621,20 Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) 33 100 18.884.045.000,00 100 19.317.546.853,43 100 19.327.641.734,10 100 19.267.680.136,46 100 20.405.054.621,20 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 18.884.045.000,00 19.317.546.853,43 19.327.641.734,10 19.267.680.136,46 20.405.054.621,20 Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 18.884.045.000,00 1 19.317.546.853,43 1 19.327.641.734,10 1 19.267.680.136,46 1 20.405.054.621,20 Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan) 1 6 6 6 6 6 Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang) 1 1 1 1 1 1 1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 799.045.000,00 799.045.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 900.000.000,00 Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 799.045.000,00 1 799.045.000,00 1 800.000.000,00 1 800.000.000,00 1 900.000.000,00 1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota 18.045.000.000,00 18.478.501.853,43 18.487.641.734,10 18.427.680.136,46 19.455.054.621,20 Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan) 1 6 18.045.000.000,00 6 18.478.501.853,43 6 18.487.641.734,10 6 18.427.680.136,46 6 19.455.054.621,20 1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 133 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang) 1 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 50.000.000,00 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 342.558.751.535,00 354.518.310.802,15 352.721.285.205,49 354.423.977.217,28 380.610.849.640,98 Meningkatnya infrastruktur jalan Kabupaten Tingkat Kemantapan Jalan (Angka) 38,93 39,53 342.558.751.535,00 40,33 354.518.310.802,15 41,14 352.721.285.205,49 41,96 354.423.977.217,28 42,86 380.610.849.640,98 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 342.558.751.535,00 354.518.310.802,15 352.721.285.205,49 354.423.977.217,28 380.610.849.640,98 Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 15 15 342.558.751.535,00 15 354.518.310.802,15 15 352.721.285.205,49 15 354.423.977.217,28 15 380.610.849.640,98 Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 25 25 25 25 25 25 Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 20 20 20 20 20 20 Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) 10 15 12 13 10 20 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) 8 8 8 11 12 14 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM) 2 2 2 2 2 2 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) 1.035,04 1.035,04 1.035,04 1.035,04 1.035,04 1.035,04 Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM) 1.035,04 1.035,04 1.035,04 1.035,04 1.035,04 1.035,04 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) 25 25 25 25 25 25 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 134 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 6.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 1 1 5.000.000.000,00 1 5.000.000.000,00 1 5.000.000.000,00 1 6.000.000.000,00 1 5.000.000.000,00 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) 1.035,04 1.035,04 1.000.000.000,00 1.035,04 1.000.000.000,00 1.035,04 1.000.000.000,00 1.035,04 1.000.000.000,00 1.035,04 1.000.000.000,00 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan 5.718.000.000,00 5.718.000.000,00 5.718.000.000,00 5.718.000.000,00 5.718.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 15 15 5.718.000.000,00 15 5.718.000.000,00 15 5.718.000.000,00 15 5.718.000.000,00 15 5.718.000.000,00 1.03.10.2.01.0052 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM) 2 2 150.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 250.000.000,00 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan 36.782.027.247,00 56.000.000.000,00 58.500.000.000,00 60.500.000.000,00 63.000.000.000,00 Terlaksananya Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) 8 8 36.782.027.247,00 8 56.000.000.000,00 11 58.500.000.000,00 12 60.500.000.000,00 14 63.000.000.000,00 1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 1,5 1,5 3.000.000.000,00 1,5 3.000.000.000,00 1,5 3.000.000.000,00 1,5 3.000.000.000,00 1,5 3.000.000.000,00 1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan 2.675.000.000,00 2.700.000.000,00 2.800.000.000,00 2.900.000.000,00 3.000.000.000,00 Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 25 25 2.675.000.000,00 25 2.700.000.000,00 25 2.800.000.000,00 25 2.900.000.000,00 25 3.000.000.000,00 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan 277.933.724.288,00 266.900.310.802,15 263.503.285.205,49 260.105.977.217,28 283.642.849.640,98 Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) 10 15 277.933.724.288,00 12 266.900.310.802,15 13 263.503.285.205,49 10 260.105.977.217,28 20 283.642.849.640,98 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 135 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 5.000.000.000,00 6.000.000.000,00 5.000.000.000,00 7.000.000.000,00 8.000.000.000,00 Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM) 1.035,04 1.035,04 5.000.000.000,00 1.035,04 6.000.000.000,00 1.035,04 5.000.000.000,00 1.035,04 7.000.000.000,00 1.035,04 8.000.000.000,00 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) 25 25 1.500.000.000,00 25 2.000.000.000,00 25 2.000.000.000,00 25 2.000.000.000,00 25 2.000.000.000,00 1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan 3.800.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Terlaksananya Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 20 20 3.800.000.000,00 20 6.000.000.000,00 20 6.000.000.000,00 20 6.000.000.000,00 20 6.000.000.000,00 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.222.550.000,00 1.461.741.185,34 1.425.800.673,41 1.459.854.513,65 1.983.591.962,12 Meningkatnya kualitas jasa konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%) 8,51 15 1.222.550.000,00 20 1.461.741.185,34 25 1.425.800.673,41 30 1.459.854.513,65 35 1.983.591.962,12 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 385.000.000,00 450.741.185,34 435.800.673,41 449.854.513,65 699.891.962,12 kompetensi tenaga konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) 80 80 385.000.000,00 80 450.741.185,34 80 435.800.673,41 80 449.854.513,65 150 699.891.962,12 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) 100 100 100 100 100 150 Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 136 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) 1 1 2 2 2 2 Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang) 2 2 5 5 5 8 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 30 30 30 30 50 1.03.11.2.01.0009 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 20.000.000,00 20.001.185,34 20.060.673,41 19.854.513,65 19.891.962,12 Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) 1 1 20.000.000,00 1 20.001.185,34 1 20.060.673,41 1 19.854.513,65 1 19.891.962,12 1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 70.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 150.000.000,00 Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) 80 80 70.000.000,00 80 80.000.000,00 80 80.000.000,00 80 80.000.000,00 150 150.000.000,00 1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 100.000.000,00 Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 30 65.000.000,00 30 65.000.000,00 30 65.000.000,00 30 65.000.000,00 50 100.000.000,00 1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 20.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 137 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang) 2 2 20.000.000,00 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 8 80.000.000,00 1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen) 1 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 25.000.000,00 1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 10.000.000,00 20.740.000,00 20.740.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) 1 1 10.000.000,00 2 20.740.000,00 2 20.740.000,00 2 20.000.000,00 2 25.000.000,00 1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 185.000.000,00 200.000.000,00 185.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) 100 100 185.000.000,00 100 200.000.000,00 100 185.000.000,00 100 200.000.000,00 150 300.000.000,00 1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 379.250.000,00 520.000.000,00 499.000.000,00 520.000.000,00 600.000.000,00 Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung) 3 3 379.250.000,00 4 520.000.000,00 4 499.000.000,00 4 520.000.000,00 4 600.000.000,00 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) 3 3 3 3 3 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 138 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) 5 5 7 6 7 7 Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 3 3 3 3 3 5 1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 20.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung) 3 3 20.000.000,00 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 300.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00 Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) 3 3 300.000.000,00 3 350.000.000,00 3 350.000.000,00 3 350.000.000,00 4 400.000.000,00 1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 3 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 25.000.000,00 3 20.000.000,00 5 50.000.000,00 1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi 39.250.000,00 100.000.000,00 74.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) 5 5 39.250.000,00 7 100.000.000,00 6 74.000.000,00 7 100.000.000,00 7 100.000.000,00 1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 458.300.000,00 491.000.000,00 491.000.000,00 490.000.000,00 683.700.000,00 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 458.300.000,00 1 491.000.000,00 1 491.000.000,00 1 490.000.000,00 1 683.700.000,00 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) 1 25 25 25 25 40 Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi) 1 20 35 35 35 50 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 139 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) 25 25 25 25 40 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) 1 20 20 20 20 35 1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) 1 20 50.000.000,00 20 60.000.000,00 20 60.000.000,00 20 60.000.000,00 35 100.000.000,00 1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 50.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi) 1 20 50.000.000,00 35 71.000.000,00 35 71.000.000,00 35 70.000.000,00 50 100.000.000,00 1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 78.300.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) 25 78.300.000,00 25 80.000.000,00 25 80.000.000,00 25 80.000.000,00 40 100.000.000,00 1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) 1 25 200.000.000,00 25 200.000.000,00 25 200.000.000,00 25 200.000.000,00 40 300.000.000,00 1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 83.700.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 140 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 83.700.000,00 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.767.935.000,00 2.007.126.185,34 1.971.185.673,41 2.005.239.513,65 2.528.976.962,12 Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%) 100 100 1.767.935.000,00 100 2.007.126.185,34 100 1.971.185.673,41 100 2.005.239.513,65 100 2.528.976.962,12 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.217.935.000,00 1.217.935.000,00 1.217.935.000,00 1.217.935.000,00 1.217.935.000,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 1.217.935.000,00 2 1.217.935.000,00 2 1.217.935.000,00 2 1.217.935.000,00 2 1.217.935.000,00 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 1.217.935.000,00 1.217.935.000,00 1.217.935.000,00 1.217.935.000,00 1.217.935.000,00 Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 1.217.935.000,00 2 1.217.935.000,00 2 1.217.935.000,00 2 1.217.935.000,00 2 1.217.935.000,00 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 189.191.185,34 153.250.673,41 187.304.513,65 711.041.962,12 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 1 1 100.000.000,00 1 189.191.185,34 1 153.250.673,41 1 187.304.513,65 1 711.041.962,12 1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00 189.191.185,34 153.250.673,41 187.304.513,65 711.041.962,12 Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 1 1 100.000.000,00 1 189.191.185,34 1 153.250.673,41 1 187.304.513,65 1 711.041.962,12 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) 1 1 450.000.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 450.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 141 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) 1 1 450.000.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 Tabel 4.4 Daftar Program PD Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No PROGRAM PRORITAS DAERAH OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH 1 Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Program Pengembangan Permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Program Penyelenggaraan Jalan Tingkat Kemantapan Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 142 No PROGRAM PRORITAS DAERAH OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH 5 Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Program Pengembangan Permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Program Pengembangan Permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 Intensifikasi Pemerataan Infrastruktur Air Minum Perpipaan Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 Intensifikasi Pemerataan Infrastruktur Air Minum Perpipaan Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
1.Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%) 2.Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)
3.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 143 No PROGRAM PRORITAS DAERAH OUTCOME NOMENKLATUR PROGRAM PD INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH 11 Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan Meningkatnya layanan persampahan regional Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Program Penyelenggaraan Jalan Tingkat Kemantapan Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13 Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas bangunan gedung Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14 Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15 Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16 Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 144 4.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Penentuan target penyelenggaran urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. IKU dan IKK Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 145 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Indeks 0 53,88 54,23 55,29 56,54 57,38 58,4 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW positif % 25 35 45 55 65 75 85
3.Persentase drainase yang berfungsi dengan baik positif % 66,15 68 70 72 74 76 78
4.Persentase infrastruktur di permukiman kawasan strategis yang berkualitas % 0,3861 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75
5.Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah % 75 76 77 78 79 80 81
6.Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai positif % 50 55 60 65 70 75 80
7.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli positif % 8,51 8,51 15 20 25 30 35
8.Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik positif % 45 45 100 100 100 100 100
9.Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak positif % 75,12 76,12 77,87 78,9 79,97 80,99 81,97
10.Tingkat Kemantapan Jalan positif Angka 38,93 38,93 39,53 40,33 41,14 41,96 42,86 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 146 NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
11.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik positif % 33 33 100 100 100 100 100
12.Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir positif % 62,4 62,4 62,5 62,65 62,77 62,85 62,97
13.Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) positif % 79,89 79,89 80,82 81,92 82,97 83,97 83,97
14.Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional positif Persentase 26,07 26,07 26,5 27,07 28,07 29,07 30,07
15.Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten positif % 100 100 100 100 100 100 100
16.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik positif Persentase 23,11 23,11 24,11 25,11 26,11 27,11 28,11
17.Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob positif % 52,12 52,12 52,23 52,35 52,46 52,59 52,75
18.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas positif % 66,15 66,15 66,55 67,87 68,25 68,55 68,9
19.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik positif % 55 55 100 100 100 100 100 PENUTUP 147 Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Barito Selatan. Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan sekaligus sebagai indikator strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Kinerja. Selain aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangan, penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan beberapa masukan dari berbagai pihak seperti akademisi, profesional maupun masyarakat umum. Selanjutnya, Renstra ini mempertimbangkan pencapaian beberapa target strategis, untuk itu perlu untuk segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Mengingat pentingnya dokumen ini, maka perlu diarahkan beberapa kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi untuk memastikan pelaksanaan rencana jangka menengah dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Barito Selatan. PENUTUP 148 5.1 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan dan program-program pembangunan daerah. Dengan demikian akan terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam kinerja maupun penganggaran serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adapun kaidah pelaksanaan Renstra, sebagai berikut:
1.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
2.Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja progra Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
3.Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan bertanggungjawab atas kinerja kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
4.Evaluasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun.
5.Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dilakukan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dan realisasinya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan setiap tahun.
6.Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan setiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan Dokumen Pelakasanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan digunakan juga untuk PENUTUP 149 Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Barito Selatan dan dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam mencapai sasaran.
7.Apabila hasil dari Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan menyatakan perlunya dilakukan perbaikan atau revisi Rencana Strategis, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan periode berikutnya atau dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan jika pada kesempatan yang sama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan juga dilakukan revisi karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundangan.
8.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5.2 Kaidah Transisi Pedoman transisi merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan rencana pembangunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan, Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2029 akan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun
2030.Penyusunan Renja tahun 2030 dilakukan dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rancangan Strategis Tahun 2025 – 2029 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL .......................................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 1 1.1 Latar belakang.......................................................................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................................................................... 4 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................. 6 1.4 Sistematika Renstra .................................................................................................................. 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .................................................................................................................. 9 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.................................................................................... 9 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah................................................................... 36 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..................................................... 42 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ............................................................... 42 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .............................................................. 42 3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .............................................................. 42 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Renstra Daerah Tahun 2025-2029 ................................................. 48 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...................................................................................................................................... 53 4.1 Uraian Program; ..................................................................................................................... 53 4.2 Uraian Kegiatan ..................................................................................................................... 54 4.3 Uraian Subkegiatan ................................................................................................................ 55 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; ........ 64 4.5 Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; ................................................................. 66 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ............................................................................................... 67 4.7 Target dan Capaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan ............................................................................................................................. 68 BAB V PENUTUP..............................................................................................................................................70 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rancangan Strategis Tahun 2025 – 2029 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi ....................................................................................... 19 Tabel 2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana ..................................................................................................... 28 Tabel 2.3 Sebaran Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 .............................. 31 Tabel 2.4 Persentase Realisasi Capaian SPM ............................................................................................ 32 Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan 2020 - 2022 ........................................................................... 32 Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra PD ..................................................................... 43 Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah ............................................................................................ 45 Tabel 3.3 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah ............................................................... 49 Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program Renstra PD ..................................................................................... 56 Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD .................................................. 59 Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan ............................................................... 60 Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .............. 65 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .................................................................................... 66 Tabel 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ...................................................................................................................... 67 Tabel 4.7 Target dan Capaian SPM ............................................................................................................... 69 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rancangan Strategis Tahun 2025 – 2029 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.......................................................................................... 3 Gambar 1.2 Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029................................................................ 4 Gambar 2.1 Struktur Organisasi .................................................................................................................... 12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 1 Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antartingkatan pemerintahan dan antarsektor, penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin integrasi dan sinergi antar wilayah dan tingkat pemerintahan; memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan; mendorong partisipasi masyarakat; serta mewujudkan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem perencanaan ini harus menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Daerah terpilih pada periode 2025–2030 berkewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023–2026 sebagai dokumen transisi pasca Pilkada tahun 2020 serta mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045, pelaksanaan Pemilu, dan Pilkada serentak tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) definitif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 menggunakan pendekatan yang bersifat teknokratik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 2 partisipatif, politis, serta skenario bottom-up dan top-down. Pendekatan ini memastikan perencanaan disusun secara ilmiah, melibatkan pemangku kepentingan, mencerminkan visi-misi kepala daerah, serta selaras dengan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, seluruh muatan telah disusun secara terukur dan terintegrasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada hasil, dan berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 melalui Asta Cita; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan Huma Betang; dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 yang merujuk pada periode satu pembangunan dengan tema “Transposisi Pondasi Pembangunan” serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara substansi, dokumen RPJMD ini dirancang dengan Visi Kepala Daerah berupa “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” yang dijabarkan dalam 6 misi, 11 tujuan, 18 sasaran, serta arah kebijakan yang diturunkan menjadi program perangkat daerah dalam lima tahun ke depan. Berkaitan dengan hal ini maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 dalam ruang lingkup kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan ini adalah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut tujuan dan sasaran strategis dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, yang merupakan acuan dalam menyusun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu Persiapan Penyusunan Renstra Dinas, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas, dan Penerapan Renstra Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 3 Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2025-2029 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 4 tahunan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini : Gambar 1.2 Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029, RPJPD, Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas Perkimtan Provinsi Pada akhirnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN TAHUN 2025-2029 RPJMD KAB. BARSEL 2025-2029 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 5 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain seperti :
1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor …. Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13.Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas keputusan Mentri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi validasi dan inpentarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan numenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
14.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Barito Selatan;
17.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 6 1.3. Maksud dan Tujuan A. Maksud Maksud dari penyusunan RPJMD kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah :

a.Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi;
b.Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; dan
c.Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. B. Tujuan Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah :
a.Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas;
b.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kebijakan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
c.Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
d.Sebagai instrumen cascading untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
e.Sebagai instrumen monev Lembaga dan stakeholder terkait sesuai kewenangan dan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai aspirasi masyarakat dan arah kebijakan yang ditetapkan; dan
f.Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan. 1.4. Sistematika Renstra Sistematika Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 7 BAB I Pendahuluan Mengurai secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan rencana strategis BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Memuat informasi tentang visi dan misi serta peran (tujuan dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan visi,misi,serta program terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi terkait, serta ditinjau dari implikasi RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani berdasarkan berbagai penalaahan tersebut di atas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 8 BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan untuk periode 2025-2029. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan Menguraikan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menyelenggarakan kewenangan yaitu :
a.Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
b.Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
c.Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
d.Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi;
e.Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
f.Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
g.Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan Gedung (SKGB)
h.Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 10
i.Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
j.Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
k.Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
l.Penyelenggaraan PSU perumahan;
m.Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilisasi Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
n.Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha (bidang pertanahan);
o.Penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam daerah Kabupaten;
p.Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
q.Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam 1 (satu) daerah;
r.Penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
s.Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten;
t.Penyelesaian masalah tanah kosong;
u.Penerbitan izin membuka tanah;
v.Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten;
w.Fasilitasi, Inventarisasi dan pengurusan hak atas tanah asset pemerintah;
x.Fasilitasi, Inventarisasi dan pengurusan hak atas tanah milik masyarakat miskin;
y.Survei pengukuran dan pemetaan tanah instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat kampung;
z.Pembinaan dan kerjasama kelembagaan pertanahan Kabupaten; aa. Peningkatan kapasitas dan pembinaan SDM pertanahan; bb. Pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan (SIM TANAH); cc. Fasilitasi penyelesaian konflik – konflik pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan mempunyai Kedudukan, Tugas dan Fungsi membantu Bupati Barito Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 11 Selatan didalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebagai berikut :
1. 1.Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. 2.Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. 3.Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi :
a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
b.Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
d.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
e.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
f.Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 4.Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 12 Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
2. 1.Kepala Dinas
3. 2.Sekretariat, terdiri dari :
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
1. 3.Bidang Perumahan Rakyat;
2. 4.Bidang Kawasan Permukiman;
3. 5.Bidang Pertanahan;
4. 6.Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan dapat digambarkan dalam Bagan berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
5. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan BIDANG PERUMAHAN RAKYAT Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 13 tugas yang diberikan kepada kabupaten dibidang pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dan bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a.Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang –Undangan yang berlaku;
b.Perumusan Visi dan Misi Dinas untuk mendukung Visi dan Misi Daerah;
c.Penetapan rencana strategis dan program kerja dinas yang sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
d.Pengoordinasian pelaksanaan program kerja bidang dan sekretariat;
e.Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tugasnya;
f.Pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan dinas sesuai bidang tugasnya;
g.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
h.Pembinaan pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
i.Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
j.Pembinaan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah;
k.Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
l.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
m.Pelaksanaan koordinasi hubungan kerjasama antar lembaga/ instansi terkait, badan usaha dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
n.Penyelenggaraan pengawasan urusan ketatausahaan;
o.Pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
p.Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas;
q.peningkatan nilai SAKIP Dinas
r.Pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan; dan
t.Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/fungsi. Kepala Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 14
1. 2.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang- undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.Pengooordinasian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
b.Pengadministrasian Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
c.Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
d.Pengadministrasian Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
e.Pengadministrasian Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
f.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan. Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. - Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dinas berdasar ketentuan yang berlaku guna menunjang tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a.peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
b.pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
c.pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
d.pengoordinasian dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 15
e.pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
f.pemulangan Pegawai yang Pensiun;
g.pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
h.pemindahan Tugas ASN;
i.pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
j.pensosialisasian Peraturan Perundang-Undangan;
k.bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
l.penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
m.penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
n.penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, dan Bahan/Material;
o.fasilitasi Kunjungan Tamu;
p.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah;
q.Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah;
r.Penyelenggaraan Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah;
s.pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
t.pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
u.pengadaan Alat Besar, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Mebel dan Peralatan dan Mesin Lainnya;
v.pengadaan Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud;
w.pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
x.pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
y.pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
z.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, evaluasi dan pelaporan, penata laksanaan keuangan, pengelolaan anggaran serta hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
b.pengoordinasian dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
c.. pengoordinasian dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
d.pengoordinasian dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
e.pengevaluasian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
f.penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
g.penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
h.pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah;
i.pengoordinasian dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
j.pengoordinasian dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
k.pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
l.pengoordinasian dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
m.penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
n.penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
o.pengamanan Barang Milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
p.pengoordinasian dan Penilaian Barang Milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
q.pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
r.pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
s.penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 17
t.pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 3.Bidang Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan dan pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pembinaan Pembangunan Rumah, Rehabilitasi Rumah, Penataan Perumahan kawasan pengembang dan penataan perumahan kawasan kumuh serta koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perumahan rakyat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
a.Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi;
b.Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi;
c.Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi;
d.Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi;
e.Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
f.Perumusan pertimbangan teknis Pembangunan dan pengembangan perumahan;
g.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perumahan pengembang;
h.Perumusan pertimbangan teknis kepemilikan,bangunan Gedung;
i.Penyelenggaraan penanganan prasarana dan sarang Umum Perumahan Rakyat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
j.penyelenggaraan pembangiinan rumah swadaya;
k.Pelaksanaan sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil;
l.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Perumahan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 18
1. 4.Bidang Kawasan Permukiman Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan dan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, Pembinaan, monitoring dan evaluasi Jalan dan Drainase Permukiman, Jalan Lingkungan, Fasilitas Umum Kota, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman serta kebijakan teknis operasional Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a.Penyusunan pertimbangan teknis izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
b.Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;
c.Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;
d.Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
e.Perencanaan, pelaksana, monitoring penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f.Pengurusan Penyelenggaraan PSU penunjang hunian urusan pertamanan, pemakaman, fasilitas umum dan PJU;
g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 5.Bidang Pertanahan Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan dinas dalam menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pertanahan yang meliputi Inventarisasi Tanah, Pengadaan tanah pemerintah dan permasalahan tanah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
a.Pengoordinasian dan atas pemanfaatan tanah negara terhadap pemberian izin lokasi;
b.pelaksanaan inventarisasi, koordinasi dan sinkronisasi atas penyelesaian sengketa penguasaan tanah negara; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 19
c.Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tanah atas penguasaan tanah negara;
d.Penyusunan program/ rencana kerja bidang pertanahan;
e.Perumusan kebijakan teknis dalam rangka menfasilitasi pengadaan tanah;
f.Pengoordinasian, konsultasi, sinkronisasi, sosialisasi penyiapan data dan dokumen terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
g.Pelaksanaan inventarisasi, koordinasi dan sinkronisasi atas pemanfaatan tanah negara, tanah ulayat dan tanah kosong dalam penggunaan tanah yang hamparannya dalam 1 (satu) kab/ kota;
h.Pengoordinasian dan penyinkronisasian atas penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
i.Pengoordinasian dan penyinkronisasian atas penetapan ganti kerugian anah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
j.Pengoordinasian dan penyinkronisasian dalam pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria;
k.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
a.Sumber Daya Manusia Guna mendukung terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi berdasarkan struktur organisasi yang ada. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan mempunyai pegawai sebanyak 184 orang, yang terdiri dari 46 Orang Pegawai Negeri Sipil, 122 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 17 Orang Tenaga Kontrak. Dari sejumlah Pegawai tersebut dapat diklasifikasikan dalam tabel 2.1 berikut : Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi
a.Eselon  II.a  III.b  III.a  IV.b 1 orang - 4 orang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 20
b.Golongan/ Ruang Pegawai  Golongan IV  Golongan III  Golongan II  Golongan I 7 orang 26 orang 12 orang 1 orang
c.Tingkat Pendidikan PNS  Pasca Sarjana  Sarjana  Diploma  SLTA  SLTP 5 Orang 23 Orang 3 Orang 14 Orang 1 Orang
d.Tingkat Pendidikan PPPK  Pasca Sarjana  Sarjana  Diploma  SLTA  SLTP - 12 Orang 1 Orang 96 Orang 13 Orang
e.Tingkat Pendidikan Non PNS  Pasca Sarjana  Sarjana  Diploma  SLTA  SLTP - 5 Orang - 12 Orang - Pengembangan kualitas, kapasitas sumber daya aparatur diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang diarahkan pada upaya peningkatan pengetahun, wawasan, keahlian dan kemampuan baik secara teknis maupun manajerial dalam upaya penyelesaian permasalahan - permaslahan dan kendala yang dihadapi baik dari aspek masalah perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan agar penanganan masalah-masalah tersebut mendapatkan solusi yang tepat sasaran. Selanjutnya, terkait peningkatan etos kerja dan disiplin aparatur diarahkan pada pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur yang terstandarisasi termasuk pengembangan motivasi pegawai sesuai dengan ketentuan yang ada.
b.Sumber Daya Sarana dan Prasarana Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, sesuai dengan kewenangan memiliki sumber daya sarana dan prasarana sebagai mana terdapat pada Tabel 2.2 berikut: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 21 Tabel 2.2 SUMBER DAYA SARANA PRASARANA No JenisBarang / Nomor Register Merk / Type Tahun Nama Barang 1 2 3 4 5
1. 1.Jeep ( Jeep) 1 Merk : Suzuki Katana 12/31/1998 Type : KATANA
2. 2.Global Positioning System ( GPS) 1 Merk : Garmin Map 76 CSX 12/31/2003 Type : -
3. 3.Mobil Tangki Air ( TruckTangkiOperasional) 1 Merk : Isuzu 12/31/2004 Type : NKR66
4. 4.Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 1 Merk : SUZUKI 12/31/2006 Type : FD 125 XSD SHOGUN
5. 5.Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 1 Merk : Suzuki 12/31/2007 Type : Shogun / FL 125 SD
6. 6.LemariBukuArsipUntukArsipDinamis(LemariArsip) 1 Merk :lokal 8/15/2008 Type : -
7. 7.MejaKerjaPejabatEselon II (MejaKerja) 1 Merk :Lokal 9/21/2008 Type :rak dan Pintu
8. 8.Sepeda Motor (Sepeda Motor (THUNDER) ) 2 Merk : Suzuki 12/31/2008 Type : EN 125 A
9. 10.Filing Cabinet Besi( FilingKabinet) 1 Merk : Brother 12/31/2008 Type : 4 RAK
10. 11.CPU (Peralatan Personal Komputer) ( CPU) 1 Merk :samsung 8/10/2009 Type : -
11. 12.Monitor ( Monitor) 1 Merk : ACER 8/10/2009 Type : -
12. 13.Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 1 Merk : HONDA 12/31/2009 Type :revo
13. 14.Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 1 Merk : SUZUKI 12/31/2009 Type : FL 125 SD
14. 15.Sepeda Motor (Sepeda Motor Kabid Per UUD ) 1 Merk : Suzuki 12/31/2009 Type : FL 125 SD
15. 16.Global Positioning System ( GPS) 1 Merk : Garmin 76 CSX 12/31/2009 Type : -
16. 17.P.C Unit (Komputer PC ) 1 Merk : ACER 12/31/2009 Type : i3
17. 18.Note Book (NoteBook (LapTop) ) 1 Merk :Axio 12/31/2010 Type : -
18. 19.KursiKerjaPejabat Lain-lain (KursiKerjaPutar) 1 Merk :lokal 9/14/2011 Type : -
19. 20.Water Pas (Waterpas) 1 Merk :Lokal 12/31/2011 Type : -
20. 21.Televisi( TV) 1 Merk : LG 12/31/2011 Type : -
21. 22.MejaKerjaPejabat Lain-lain (MejaKerja) 1 Merk :Lokal 12/31/2011 Type : - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 22 No JenisBarang / Nama Barang Nomor Register Merk / Type Tahun 1 2 3 4 5
22. 23.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : canon 12/31/2011 Type :ip 2700
23. 24.Cinsau (AlatPemotong/Gergaji) (Mesin Chine Saw ) 2 Merk : STILL 12/31/2012 Type : -
24. 26.Pick Up ( Mobil Pick Up ) 1 Merk : Pic Up 12/31/2012 Type : Suzuki/ Futura ST 150
25. 27.Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 1 Merk : Honda 12/31/2012 Type : Supra X 125TR
26. 28.LemariKayu(LemariArsip) 1 Merk :Lokal 12/31/2012 Type : 2 PINTU
27. 29.MejaRapat(MejaRapat) 1 Merk :Lokal 12/31/2012 Type : MEJA RAPAT PANJANG
28. 30.Sofa ( Sofa (KursiTamuKadis) ) 1 Merk :Lokal 12/31/2012 Type : kaki empat
29. 31.A.C. Window ( AC) 1 Merk :panasonic 12/31/2012 Type : -
30. 32.Televisi( TV Plat LayarDatar) 1 Merk : LG 12/31/2012 Type : -
31. 33.Unit Power Supply ( UPS/Stabilizer ) 1 Merk :Lokal 12/31/2012 Type : -
32. 34.AlatPemadam/Portable (TabungPemadamKebakaran) 2 Merk :Lokal 12/31/2012 Type : -
33. 36.Audio Amplifier ( Sound System ) 1 Merk :amlie 12/31/2012 Type : salon amlie
34. 37.Proyektor Electronic (Proyektor) 1 Merk : - 12/31/2012 Type : -
35. 38.Wireless Amplifier ( Warless) 1 Merk : - 12/31/2012 Type : -
36. 39.Filing Cabinet Besi( FilingKabinet) 1 Merk : brother 9/21/2013 Type : 4 Rak
37. 40.Portable Water Pump (Gesoline water pompa) 1 Merk : - 12/31/2013 Type : -
38. 41.MesinKetik Manual Portable (11-13 Inci) (MesinTik) 1 Merk : OLYMPIA 12/31/2013 Type : Carina 3
39. 42.LemariBesi/Metal (LemariArsip) 1 Merk : BESI/BUSA 12/31/2013 Type : -
40. 43.Filing Cabinet Besi( FilingKabinet/podium ) 1 Merk : Brother 12/31/2013 Type : 4 Rak
41. 44.Brandkas(Brankas) 1 Merk :Lokal 12/31/2013 Type : -
42. 45.Lemari Es (Lemari Es / Kulkas) 1 Merk : SHARP 12/31/2013 Type : 1 PINTU
43. 46.MejaKerjaPejabat Lain-lain (MejaKerja) 1 Merk :Lokal 12/31/2013 Type : 2 LACI Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 23 No JenisBarang / Nama Barang Nomor Register Merk / Type Tahun 1 2 3 4 5
44. 47.Camera Electronic (Kamera Digital ) 2 Merk : SONY 12/31/2013 Type : -
45. 49.P.C Unit (Komputer/PC ) 1 Merk : LG 12/31/2013 Type : OL IN ONE
46. 50.Lap Top ( Lap Top ) 1 Merk : TOSHIBA 12/31/2013 Type : -
47. 51.External/ Portable Hardisk(KelengkapanKomputer (Hardisk External) ) 1 Merk : External 12/31/2013 Type : -
48. 52.MesinKetik Manual Portable (11-13 Inci) (MesinTik) 1 Merk : TA Royal 12/31/2014 Type : 13 DLX
49. 53.LemariKayu(LemariArsip) 1 Merk : LOKAL 12/31/2014 Type : 4 PINTU
50. 54.KursiTamu(KursiTamu ( 1 SET ) ) 1 Merk :Indachi 12/31/2014 Type : -
51. 55.KursiTamu(MejaKursiTamu / Sofa ( 1 SET ) ) 1 Merk :Lokal 12/31/2014 Type : -
52. 56.MejaKomputer(MejaKomputer) 1 Merk :Lokal 12/31/2014
53. 57.MesinPemotongRumput(MesinPemotongRumput) 1 Merk : Tanaka 12/31/2014 Type : -
54. 58.A.C. Window ( Air Conditioner/Ac ) 1 Merk : LG 12/31/2014 Type : -
55. 59.A.C. Window ( Ac) 1 Merk : LG 12/31/2014 Type : -
56. 60.Unit Power Supply ( UPS 1000 ) 1 Merk : 14 Inch 12/31/2014 Type : -
57. 61.Unit Power Supply ( UPS 1000 Watt ) 1 Merk :Lokal 12/31/2014 Type : -
58. 62.Camera Electronic (Kamera Digital ) 1 Merk : SONY 12/31/2014 Type : -
59. 63.Camera Electronic (Kamera Digital ) 1 Merk : SONY 12/31/2014 Type : -
60. 64.Camera Electronic (Kamera Digital ) 1 Merk : SONY 12/31/2014 Type : -
61. 65.Camera Electronic (Kamera Digital ) 1 Merk : SONY 12/31/2014 Type : -
62. 66.Camera Electronic (Kamera Digital ) 1 Merk : SONY 12/31/2014 Type : -
63. 67.Generator Test ( PLTDKapasitas Kecil ) 1 Merk : - 12/31/2014 Type : -
64. 68.P.C Unit (Kompoter/pc ) 1 Merk : LG 12/31/2014 Type : -
65. 69.Router ( Radio Ip UntukJaringan) 1 Merk : - 12/31/2014 Type : -
66. 70.RambuPapanTambahan(Papannama GSB Jaringan Jalan Dalam Kota ) 1 12/31/2014 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 24 No JenisBarang / Nama Barang Nomor Register Merk / Type Tahun 1 2 3 4 5
67. 71.KendaraaanBermotorBerodaTiga Lain-lain (KendaraanRodaTiga) 1 Merk :Kaisar 1/15/2015 Type : -
68. 72.KendaraaanBermotorBerodaTiga Lain-lain (KendaraanRodaTiga) 1 Merk :Kaisar 1/15/2015 Type : -
69. 73.P.C Unit (Komputer PC ) 1 Merk : HP 3/1/2015 Type : I 3
70. 74.Lap Top ( Laptop) 1 Merk : Acer 3/3/2015 Type : -
71. 75.LemariKayu( LEMARI ARSIP 1 BUAH ) 1 Merk :lokal 3/31/2015 Type : 2 pintu
72. 76.LemariKayu( LEMARI ARSIP KACA 2 BUAH ) 1 Merk :Lokal 3/31/2015 Type :kaca
73. 77.MesinPemotongRumput( MESIN POTONG RUMPUT 4 BUAH ) 1 Merk : AVATAR 3/31/2015 Type : -
74. 78.KendaraaanBermotorBerodaTiga Lain-lain (KendaraanRodaTiga) 1 Merk :Viar 200 8/10/2015 Type : -
75. 79.Proyektor Electronic (Proyektor/LCD ) 1 Merk : NEC 4/5/2016 Type : -
76. 80.PerkakasBengkel Listrik Lain-lain (PemeliharaanBerkalaMesinGinset/ PLTD Buntok Seberang ) 1 Merk : - 8/2/2016 Type : -
77. 81.Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 1 Merk : Yamaha/Vega Force DB CW -OTR 8/8/2016 Type : 1FDC CAST WHEEL
78. 82.Water Pas ( WATER PAS ) 1 Merk : LEVEL TOPCORN ATB-4 11/8/2016 Type : PEMBESAR LENSA
79. 83.Global Positioning System ( GPS 1 BUAH DIBIDANG PERUMAHAN ) 1 Merk : GARMIN 11/8/2016 Type : MONTANA 650
80. 84.Printer ( Printer Brother DCP T700 W ) 1 Merk : Brother 11/15/2016 Type : T700 W
81. 85.Printer ( Printer Canon MP 287 ) 1 Merk : Canon 11/15/2016 Type : MP287
82. 86.Transportable Water Pump ( POMPA AIR ) 1 Merk : FIRMAN 12/1/2016 Type : -
83. 87.Cinsau (AlatPemotong/Gergaji) ( MESIN PEMOTONG DAHAN KAYU (SINSU) ) 1 Merk : MORITA 12/1/2016 Type : -
84. 88.MesinPompa Air (Mesinpompa Air ) 1 Merk : ROBIN 12/1/2016 Type : -
85. 89.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer canon ) 1 Merk : canon 12/13/2016 Type : MX
86. 90.Printer ( Printer) 1 Merk : L120 2/20/2017 Type : Epson Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 25 No JenisBarang / Nama Barang Nomor Register Merk / Type Tahun 1 2 3 4 5
87. 91.Printer ( Printer) 1 Merk : L120 2/20/2017 Type : Epson
88. 92.Printer ( Printer) 1 Merk : L120 2/20/2017 Type : Epson
89. 93.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( PRINTER) 1 Merk : BROTHER 2/28/2017 Type : MPC 3520
90. 94.P.C Unit ( KOMPUTER PC ) 1 Merk : HP 3/20/2017 Type : OL IN ONE
91. 95.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( PRINTER F4 ) 1 Merk : EPSON 3/20/2017 Type : L120
92. 96.P.C Unit (kompoter PC Destop) 1 Merk : HP 3/27/2017 Type : AiO PC
93. 97.MesinPemotongRumput( MESIN POTONG RUMPUT ) 1 Merk : STIHL 6/24/2017 Type : -
94. 98.Cinsau (AlatPemotong/Gergaji) ( MESIN CHAIN SAW ) 1 Merk : FIRMAN 7/24/2017 Type : -
95. 99.UPS ( UPS) 1 Merk : CT 1082 B 7/24/2017 Type : _
96. 100.MesinPenghitungUang(MesinHitungUang) 1 Merk : Counter 10/20/2017 Type : 960
97. 101.KipasAngin(KipasAngin) 3 Merk :maspion 10/20/2017 Type : -
98. 104.Televisi(Televisi) 1 Merk : LG 10/20/2017 Type : -
99. 105.UPS ( UPS APC 650 ) 1 Merk : APC 10/20/2017 Type : 650
100. 106.Televisi( TELEVISI) 1 Merk : LG 11/20/2017 Type : 43 INCH
101. 107.Sepeda Motor ( SEPEDA MOTOR ) 1 Merk : KAWASAKI 11/30/2017 Type : LX150G
102. 108.Lap Top ( Laptop) 1 Merk : Lenovo 12/31/2017 Type : Intel corei3
103. 109.Camera Electronic ( KAMERA) 1 Merk : SONY 2/12/2018 Type : H300
104. 110.Perkakas Kantor (HardiskEksternal) 1 Merk : My Pasport 2/23/2018 Type : WD 2 TB
105. 111.Perkakas Kantor (Komputer Notebook ) 1 Merk :Axio 10t 2/23/2018 Type : My Book
106. 112.Lap Top ( LAPTOP) 1 Merk : Asus 2/23/2018 Type : OOD 8X5-M DL
107. 113.Lap Top ( LAPTOP) 1 Merk : LENOVO (BLACK) YOGA 2/23/2018 Type : N. 3350
108. 114.Lap Top ( Laptop) 1 Merk : Acer 2/23/2018 Type : Touch Screen Black
109. 115.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( PRINTER) 2 Merk : EPSON 2/23/2018 Type : L120 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 26 No JenisBarang / Nama Barang Nomor Register Merk / Type Tahun 1 2 3 4 5
110. 117.KursiKerjaPejabatEselon III ( KURSI PEJABAT PENGADAAN SEKRETARIAT ) 1 Merk : ACTIV FURNITURE 2/26/2018 Type : -
111. 118.KursiKerjaPejabat Lain-lain ( KURSI PENGADAAN SEKRETARIAT ) 3 Merk : FRONTLINE 2/26/2018 Type : -
112. 121.KursiKerjaPejabat Lain-lain ( KURSI PENGADAAN SEKRETARIAT ) 8 Merk : PHONIX 2/26/2018 Type : -
113. 129.LemariBukuArsipUntukArsipDinamis(LemariArsip) 1 Merk : - 2/26/2018 Type : -
114. 130.P.C Unit ( PC PENGADAAN SEKRETARIAT ) 1 Merk : PC - LENOPO (BLACK) 2/26/2018 Type : F0D5
115. 131.Lap Top ( LAPTOP PENGADAAN UNTUK BIDANG PERTANAHAN ) 1 Merk : ASUS (BLACK RED) 2/26/2018 Type : ODD 8XS-M DL
116. 132.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( PRINTER) 1 Merk : EPSON 2/26/2018 Type : L565
117. 133.Global Positioning System ( GPS) 1 Merk : GARMIN Type : - 4/23/2018
118. 134.Perkakas Kantor ( KAMERA DIGITAL ) 1 Merk : -- 4/23/2018 Type : -
119. 135.MesinPenghisapDebu/Vacuum Cleaner ( BLOWER) 1 Merk : PC 4/23/2018 Type : -
120. 136.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( PRINTER) 2 Merk : EPSON 4/30/2018 Type : L20
121. 138.PenyemprotTangan (Hand Sprayer) ( HAND SPRAYER ) 1 Merk : - 7/20/2018 Type : -
122. 139.Hard Disk (HardiskEksternal) 3 Merk : - 8/30/2018 Type : -
123. 142.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : Epson 8/30/2018 Type : L565
124. 143.Perkakas Kantor ( BLOWER) 1 Merk : - 12/12/2018 Type : -
125. 144.A.C. Window ( AC) 1 Merk : MIDIA 12/12/2018 Type : -
126. 145.MejaRapatPejabat Lain-lain ( MEJA RAPAT ) 4 Merk : LOKAL 2/6/2019 Type : -
127. 149.Televisi( SMART TV LED ) 1 Merk : SAMSUNG 2/15/2019 Type : LED
128. 150.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( PRINTER) 3 Merk : EPSON 2/15/2019 Type : - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 27 No JenisBarang / Nama Barang Nomor Register Merk / Type Tahun 1 2 3 4 5
129. 153.AlatPembersih Lain-lain ( BLOWER) 1 Merk : MASPION 2/18/2019 Type : -
130. 154.UPS ( UPS) 1 Merk : ICE 2/18/2019 Type : CE 1200
131. 169.KursiBiasa( KURSI KERJA BIASA ) 14 Merk : PHONEX 2/20/2019 Type : NASA
132. 170.A.C. Window ( AC) 3 Merk : SAMSUNG Type : - Merk : - Type : - 2/20/2019 12/12/2018 1 No JenisBarang / Nama Barang Nomor Register Merk / Type Tahun 1 2 3 4 5
133. 171.KursiKerjaPejabatEselon III ( KURSI KERJA ESELON ) 3 Merk : ICHIKO 2/20/2019 Type : IC 609
134. 172.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : Epson L565 3/20/2019 Type : A3
135. 173.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : Epson 3/20/2019 Type : A4
136. 174.MejaResepsionis( MEJA SATPAM ) 1 Merk : LOKAL 7/17/2019 Type : -
137. 175.Global Positioning System ( GPS) 3 Merk : Garmin 8/9/2019 Type : 64s
138. 176.P.C Unit (Komputer PC AIO ) 1 Merk : Lenovo 8/9/2019 Type : All In One
139. 177.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : Epson 8/9/2019 Type : A3
140. 178.Pick Up ( PICK UP ) 1 Merk : SUZUKI 8/19/2019 Type : CERY
141. 179.P.C Unit ( PC. KOMPUTER ALL IN ONE ) 3 Merk : LENOVO 9/27/2019 Type : AIO
142. 180.KendaraaanBermotorBerodaTiga Lain-lain ( THOSA KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 ) 1 Merk : NOZOMI 11/19/2019 Type : -
143. 181.Truck + Attachment (pemeliharaantangki truck ) 1 Merk : ISUZU 12/2/2019 Type : 125 PS
144. 182.LemariKayu(Lemari) 1 Merk :Lokal 2/5/2020 Type :Biasa
145. 183.MejaRapat(Meja) 1 Merk :Biasa 2/5/2020 Type : - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 28 No JenisBarang / Nama Barang Nomor Register Merk / Type Tahun 1 2 3 4 5
146. 184.Handy Talky (HT) ( Handy Talky ) 4 Merk : ALINGO 2/5/2020 Type : DJ-CRX1
147. 185.MesinKetik Manual Portable (11-13 Inci) (MesinTik) 1 Merk : TA Royal 2/14/2020 Type : R 13 DLX
148. 186.A.C. Window ( AC) 1 Merk : Panasonic 2/14/2020 Type : CS- YN9TKJ Tabel 2.2 SUMBER DAYA SARANA PRASARANA No JenisBarang / Nomor Register Merk / Type Tahun Nama Barang
149. 187.Camera Video ( CCTV) 1 Merk : SPC 2/14/2020 Type : LITLE SERIES
150. 188.Printer (Peralatan Personal Komputer) (Priner) 1 Merk : LQ 2/14/2020 Type : 130 Pitas
151. 189.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : L6150 2/14/2020 Type : A4 Scan, Copy
152. 190.Printer (Peralatan Personal Komputer) (Priner) 1 Merk : Epson 2/14/2020 Type : A4 L130 INKTANK
153. 191.Printer (Peralatan Personal Komputer) (Priner) 1 Merk : Epson 2/14/2020 Type : A4 L130 INKTANK
154. 192.Monitor (Proyektorlayarsren) 1 Merk : x400 dan x70 2/15/2020 Type :TRipord
155. 193.P.C Unit (Komputer PC ) 1 Merk : Lenovo 2/20/2020 Type : All-in-One
156. 194.Printer (Peralatan Personal Komputer) (Priner) 1 Merk : Epson 2/20/2020 Type : L 1455/A3 Priner Scan Copy
157. 195.A.C. Window ( AC) 1 Merk : Samsung 2/24/2020 Type : white
158. 196.A.C. Window ( AC) 1 Merk : P0LYTRON 2/24/2020 Type : white
159. 197.P.C Unit (Komputer PC (All In One) ) 3 Merk : Asus 2/26/2020 Type : Vivo Aio V222U
160. 198.Printer (Peralatan Personal Komputer) (Priner) 1 Merk : Brother 2/26/2020 Type : MFJ3530DW A3
161. 199.P.C Unit (Komputer PC (All In One) ) 1 Merk : Asus 2/27/2020 Type : Vivo Aio V222U
162. 200.P.C Unit (Komputer PC ) 1 Merk : Asus Vivo Aio 2/28/2020 Type : Black 201 P.C Unit (Komputer PC ) 1 Merk : HP 6/4/2020 Type : All-in-One Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 29 No JenisBarang / Nama Barang Nomor Register Merk / Type Tahun 1 2 3 4 5
163. 202.Printer (Peralatan Personal Komputer) (Priner) 1 Merk : Asus 7/28/2020 Type : Black
164. 203.A.C. Window ( AC) 1 Merk : - 10/27/2020 Type : -
165. 204.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : Epson 10/27/2020 Type : L5190
166. 205.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : Epson 10/27/2020 Type : L5190
167. 206.PenyemprotTangan (Hand Sprayer) ( Hand Sprayer ) 1 Merk : - 11/17/2020 Type : -
168. 207.MesinPemotongRumput(MesinPotongRumput) 1 Merk : - 12/10/2020 Type : -
169. 208.P.C Unit ( P.C Unit ) 1 Merk : Lenovo 12/1/2021 Type : V14-ADA ETID AMD Athlon
170. 209.Lap Top ( Laptop) 1 Merk : Lenovo 12/1/2021 Type :Idepad Slim I3 V14-ADA
171. 210.Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 1 Merk : Yamaha 12/31/2009 Type : Jupiter MX
172. 211.Modem ( ModemInternt) 1 Merk :Lokal 12/31/2012 Type : -
173. 212.MejaKomputer(MejakerjaKomputer) 1 Merk :Motoyama 12/31/2013 Type : -
174. 213.Lap Top ( Lap Top ) 1 Merk : ASUS 2/29/2016 Type : INTEL COTE I5-6200 U F I5
175. 214.Printer ( Printer) 1 Merk : canon 2/29/2016 Type :pixmamx 497
176. 215.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( PRINTER A4 ) 1 Merk : EPSON 2/20/2017 Type : L120
177. 216.Lap Top ( Laptop) 1 Merk : Lenovo 3/27/2017 Type : Intel Core i3
178. 217.KipasAngin(KipasAngin) 1 Merk : Maspion 12/31/2017 Type : -
179. 218.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer A3 ) 1 Merk :Matrik 12/31/2012 Type : -
180. 219.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer Canon MP258 ) 1 Merk : canon 12/31/2012 Type : -
181. 220.LemariKayu(LemariArsip) 3 Merk :lokal 12/31/2014 Type :lemariarsipgeserduapintu
182. 221.A.C. Window ( Ac) 1 Merk :midea 12/31/2014 Type : -
183. 222.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : EPSON 12/31/2014 Type : - 223 Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : Canon 12/31/2014 Type : - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 30
184. 224.KursiPutar( KURSI PUTAR ) 3 Merk : Frontline 3/31/2015 Type : -
185. 225.A.C. Window ( AC UNIT ) 1 Merk :panasonic 3/31/2015 Type : 1 PK
186. 226.RakBesi(RakBesi) 1 Merk :Taso 10/25/2021 Type : 3 (Tiga )Tingkat
187. 227.Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 1 Merk : - 12/31/2008 Type : -
188. 228.Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 1 Merk : HONDA 12/31/2009 Type : -
189. 229.Camera Electronic (Kamera Digital ) 2 Merk : - 12/31/2013 Type : -
190. 230.LemariKayu(LemariArsip) 1 Merk :Lokal 12/31/2014 Type : -
191. 231.Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer) 1 Merk : EPSON 12/31/2014 Type : -
192. 232.PapanTulis(PapanTulis / White boar ) 1 Merk : Kecil 12/31/2014 Type : -
193. 233.Televisi(Telivisi / Flat ) 1 Merk : SHARP 12/31/2014 Type : -
194. 234.P.C Unit (Komputer PC ) 2 Merk : - 3/1/2015 Type : -
195. 235.LemariKayu( LEMARI ARSIP KACA 2 BUAH ) 1 Merk :lokal 3/31/2015 Type : 2 pintu
196. 236.KursiPutar( KURSI PUTAR 2 BUAH ) 1 Merk : Frontline 3/31/2015 Type : -
197. 237.Unit Power Supply ( UPS) 1 Merk : - 3/31/2015 Type : -
198. 238.Lap Top ( LAP TOP ( 1 Buah ) ) 2 Merk : - 3/31/2015 Type : -
199. 239.Lap Top ( LAP TOP ) 3 Merk : ACER 2/25/2016 Type : E5-473G-36VY
200. 240.Lap Top ( LAP TOP ) 5 Merk : ACER 2/25/2016
201. 241.P.C Unit (Komputer PC ) 3 Merk :pritenter/epson.A4/A3/LX-310 3/18/2016 Type : -
202. 242.Concrette Hammer Set ( HAMMER TEST ) 2 Merk : HT-225 11/8/2016 Type : TEST RANGE
203. 243.A.C. Window ( AC) 1 Merk : POLYTRON 2/28/2017 Type : PAC 18VF
204. 244.P.C Unit ( KOMPUTER PC ) 2 Merk : ASUS 7/24/2017 Type : -
205. 245.P.C Unit ( KOMPUTER PC ) 2 Merk : LENOVO 7/24/2017
206. 246.Sepeda Motor ( SEPEDA MOTOR ) 4 Merk : KAWASAKI 11/30/2017 Type : LX150G
207. 247.P.C Unit (Komputer) 1 Merk : KOMPOTER PC 2/29/2016 Type : ATC 707 Duel coreG3260
208. 248.Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 2 Merk : Suzuki 125/ N 12/31/2008 Type : -
209. 249.KendaraaanBermotorBerodaTiga Lain-lain 1 Merk :Kaisar 1/15/2015 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 31 (KendaraanRodaTiga) Type : -
210. 250.P.C Unit (Komputer PC ) 3 Merk : KOMPOTER PC 2/29/2016 Type : INTEL Duel Core 2030
211. 251.Dump Truck ( TRUCK TANGGA HIDROLIK PJU ) 1 Merk : DYNA 9/19/2017 Type : Hauler
212. 252.Lap Top ( LAP TOP ) 1 Merk : ASUS 12/8/2016 Type : A4560 253 Sepeda Motor (Sepeda Motor ) 1 Merk : Honda 12/31/2011 Type : GLP160D 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan sebagai SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Barito Selatan dengan capaian target kinerja program RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan data dari SK Kumuh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan tercatat memiliki luas kawasan kumuh sebesar 13,98 hektare (Ha). Kawasan kumuh tersebut berada di Kelurahan Hilir Sper, yang merupakan salah satu wilayah permukiman padat penduduk di kabupaten ini. Luasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Barito Selatan tidak termasuk daerah dengan kawasan kumuh terluas di provinsi Kalimantan Tengah, tetapi tetap memerlukan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kumuh. Upaya peningkatan kualitas permukiman, penyediaan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, drainase, dan jalan lingkungan sangat penting dilakukan untuk mengurangi tingkat kekumuhan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut. Tabel 2. 3 Sebaran Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 32 Tabel 2.4 Persentase Realisasi Capaian SPM
b.Pertanahan Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, urusan yang berkaitan dengan pertanahan dianggap sebagai bagian dari tugas pokok pemerintahan yang harus dilaksanakan dan tidak memiliki keterkaitan dengan penyediaan layanan dasar. Tabel. 2.5 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan 2020 - 2022 Berdasarkan data dari BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan tahun 2023, persentase lahan bersertifikat menunjukkan tren yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar 78,75 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 80,75 persen pada 2021, dan tetap di angka yang sama pada 2022. Stabilitas ini mencerminkan kinerja positif dalam administrasi pertanahan, khususnya dalam program sertifikasi lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Selain itu, penyelesaian kasus tanah negara tercatat nihil (0 kasus) selama tiga tahun berturut-turut, menunjukkan tidak adanya konflik agraria yang tercatat secara resmi dalam kategori tersebut. Di sisi lain, penyelesaian izin lokasi menunjukkan capaian maksimal sebesar 100 persen setiap tahunnya, yang mengindikasikan bahwa pengurusan izin lokasi untuk investasi atau penggunaan lahan berjalan efektif. Namun, di lapangan masih terdapat tantangan tersembunyi. Meskipun persentase lahan bersertifikat cukup tinggi, masih ada sekitar 19 persen lahan yang belum memiliki status hukum jelas, yang umumnya berada di kawasan pedesaan, wilayah adat, atau kawasan dengan keterbatasan akses layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 33 pertanahan. Selain itu, kasus sengketa atau tumpang tindih klaim lahan sering kali tidak tercatat secara resmi sebagai kasus tanah negara, tetapi tetap terjadi dalam bentuk konflik antar warga atau antara warga dan perusahaan, terutama di sektor perkebunan. Faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas tanah, keterbatasan biaya sertifikasi mandiri, serta akses terbatas ke kantor pertanahan juga turut memperlambat proses legalisasi aset tanah di akar rumput. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih proaktif, termasuk penyuluhan, layanan jemput bola, dan integrasi data pertanahan yang lebih inklusif untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mencakup masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak huni dan sehat. Sasaran ini diwujudkan melalui program-program seperti bantuan sosial, peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan, serta penataan dan pengembangan kawasan permukiman. Berikut adalah rincian kelompok sasaran umum layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan :
1. 1.Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. 2.Pengentasan Kemiskinan Extrim
3. 3.Stunting Kelompok ini menjadi sasaran utama untuk program penyediaan dan pengembangan rumah layak huni, karena mereka seringkali tidak memiliki akses ke perumahan yang memadai. Adanya program ini tentunya untuk kesejahteraan keluarga di Indonesia. Pada dasarnya setiap manusia pasti akan membutuhkan perumahan yang layak huni, namun pada kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat. Penyediaan perumahan yang mampu menjadi stimulan dalam meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Hubungan antara bantuan sosial, peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan, serta penataan dan pengembangan kawasan permukiman dengan pengurangan angka stungting dan kemiskinan extrim yakni:
a.Rumah Layak Huni meningkatkan Kesehatan Lingkungan Dampak positif: dengan mengurangi resiko penyakit yang menghambat penyerapan gizi dan pertumbuhan anak. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 34
b.Lingkungan Sehat mendukung gizi Anak Dampak Positif: Menurunkan risiko malnutrisi dan infeksi yang menjadi penyebab utama stunting.
c.Rumah layak Huni menunjang pola asuh dan tumbuh kembang anak yang lebih baik
d.Kesehatan meningkat sama dengan Produktifitas Naik
e.Mengurangi beban ekonomi keluarga
f.Peningkatan akses terhadap peluang ekonomi 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Mitra perangkat daerah yang berhubungan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam pemberian layanan umumnya terdiri dari berbagai organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait dengan tugas dan fungsi penyediaan perumahan, penataan kawasan permukiman hinga urusan pertanahan. mitra perangkat daerah yang terlibat yakni:
1. 1.DPRD
2. 2.SETDA
3. 3.Dinas PUPR
4. 4.Dinas Sosial
5. 5.Dinas Kesehatan
6. 6.Dinas Pendidikan
7. 7.Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)
8. 8.DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)
9. 9.DLH (Dinas Lingkungan Hidup)
10. 10.BPBD ( Badan Penanggulangan Bencana)
11. 11.DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
12. 12.Kelurahan dan Kecamatan
13. 13.ATR/BPN 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dukungan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terutama dalam aspek pembiayaan, penyediaan sarana, prasarana, dan layanan teknis. Berikut ini adalah bentuk dukungan BUMD secara umum terhadap pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebagai berikut: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 35
14. 1.Dukungan Pembiayaan dan Investasi (BUMD Perbankan)
15. 2.Penyediaan Layanan Air Bersih dan Sanitasi (BUMD Air Minum/ PDAM)
16. 3.Peyediaan Jaringan Listrik ( BUMD PLN) 2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mencakup kolaborasi lintas wilayah (antar daerah) dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan di bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh. Berikut adalah kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab peraangkat daerah:
17. 1.Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah
18. 2.SATKER Perumahan dan Permukiman Kalimantan Tengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 36 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
19. 2.2. 1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Seiring dengan pertumbuhan penduduk baik di Desa maupun di Kota, dan tersedianya lapangan pekerjaan serta adanya perkembangan desa dan kota menjadi permasalahan tersendiri terhadap perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Permasalahan yang berhubungan dengan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan merupakan persoalan yang komplek. Kompleksitas problem tidak hanya menyangkut masalah yang luas, namun juga menyangkut masalah koordinasi, kolaborasi dan sinergitas lintas sektor dan OPD dalam hal mewujudkan perencanaan yang komprehensip terkait dengan kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang terpadu. Persoalan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan tahun demi tahun mengalami kecendrungan meningkat dengan determinan yang beragam sehingga memerlukan penanganan yang intensif, menyeluruh, dan terpadu, tidak hanya menyangkut upaya penanganan permasalahannya saja tetapi juga menyangkut upaya antisipasi adanya potensi permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Secara umum permasalahan terkait dengan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut : A. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  Rendahnya Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman dan Layak Akses rumah tangga terhadap sanitasi yang aman dan layak di kabupaten Barito Selatan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini disebabkan oleh belum meratanya pembangunan sarana sanitasi di seluruh kecamatan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehingga upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni menjadi kurang efektif. Akar Masalah
20. 1.Belum optimalnya realisasi pembangunan sanitasi layak dan aman
21. 2.Tidak meratanya pembangunan sanitasi layak di seluruh kecamatan
22. 3.Keterbatasan Infrastruktur dasar
23. 4.Penyebaran penduduk di wilayah pedesaan dan pelosok sehingga sulit terjangkau
24. 5.Kurangnya edukasi masyarakat mengenai penting sanitasi  Belum Optimalnya Capaian Pembangunan Infrastruktur Air Minum Layak Akses terhadap air bersih siap minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimum masyarakat. Namun, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya pengolahan air, dan distribusi yang belum merata masih menjadi hambatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 37 utama. Akibatnya, banyak rumah tangga yang harus bergantung pada sumber air alternatif yang kualitasnya tidak selalu terjamin sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan sosial. Akar Masalah
25. 1.Masih banyaknya penggunaan air dari sumber utama sumur
26. 2.Belum optimalnya saluran hilirisasi PDAM
27. 3.Menurunnya kualitas air
28. 4.Ketersediaan air bersih di perkotaan/perdesaan semakin terbatas
29. 5.Proses pengolahan air baku menjadi air siap minum masih belum optimal  Meluasnya Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh di Zona Sempadan Sungai Perkembangan permukiman padat dan kumuh di sempadan sungai di Kabupaten Barito Selatan merupakan konsekuensi dari aktivitas permukiman dan sosial ekonomi yang secara historis terbangun mengikuti alur sungai sebagai konektivitas wilayah. Fenomena ini diperparah oleh laju pertumbuhan hunian yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan layak huni di kawasan yang aman dan sesuai tata ruang. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, minim infrastruktur dasar serta rentan terhadap bencana banjir dan pencemaran lingkungan. Akar Masalah
30. 1.Ketergantungan terhadap sungai sebagai jalur aktivitas
31. 2.Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang
32. 3.Peningkatan pertumbuhan penduduk
33. 4.Masih terdapat kawasan permukiman kumuh, terkhususnya di Kelurahan Hilir Sper, yang memerlukan peningkatan kualitas permukiman dan sanitasi Banyak rumah di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang masih dibangun secara swadaya tanpa standar teknis yang memadai sehingga rentan terhadap kerusakan B. Pertanahan
34. 1.Banyak bidang tanah non-produktif dengan pemilik tidak berada di tempat, banyak pula bidang tanah yang tidak jelas kepemilikannya.
35. 2.Masih banyak ditemui tumpang tindih surat kepemilikan tanah.
36. 3.Banyaknya lokasi tanah yang berada di wilayah kawasan hutan sehingga sulit untuk dilakukan pembuatan kepemilikan sertifikat tanah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 38
37. 4.Kurang singkronnya peta RTRWK perda no 4 tahun 2014 dengan fungsi dan pemanfaatan lahan yang berkembang di masyarakat saat ini
38. 5.Kurangnya fasilitas pendukung dan SDM yang berkompeten menangani masalah pertanahan 2.2.2 Telaah Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dengan Visi “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”, terdapat 4 (empat) misi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yaitu :
39. 1.Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
40. 2.Misi 3 : Mengembangkan insfrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya
41. 3.Misi 4 : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasis kearifan lokal
42. 4.Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Beorientasi pada Pelayanan Publik Misi Ke 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan” dimana sebagai upaya untuk mencapai misi ke-2 pembangunan daerah dengan memperhatikan :
a.Isu Strategis Pembangunan Daerah : Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial
b.Tujuan Pembangunan Daerah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
c.Sasaran Pembangunan Daerah : Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
d.Strategi Pembangunan Daerah : Program Bantuan Sosial
e.Program Prioritas : - Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman - Terpenuhiya Rumah Layak Huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah - Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 39 Misi Ke 3 “Mengembangkan insfrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya” dimana sebagai upaya untuk mencapai misi ke-3 pembangunan daerah dengan memperhatikan :
a.Isu Strategis Pembangunan Daerah : Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Permukiman yang Layak
b.Tujuan Pembangunan Daerah : Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat
c.Sasaran Pembangunan Daerah : Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni
d.Strategi Pembangunan Daerah : Meningkatkan Akses Jaringan Listrik
e.Program Prioritas : Peningkatan Konektivitas Jaringan Listrik Misi Ke 4 “Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasis kearifan lokal” dimana sebagai upaya untuk mencapai misi ke-4 pembangunan daerah dengan memperhatikan :
a.Isu Strategis Pembangunan Daerah : Penguatan nilai dan pelestarian warisan budaya lokal
b.Tujuan Pembangunan Daerah : Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat dan berkebudayaan maju.
c.Sasaran Pembangunan Daerah : Memperkuat Nilai Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Budaya Lokal.
d.Strategi Pembangunan Daerah : Pemanfaatn Kesenian serta Percepatan Pengelolaan dan restorasi situs kebudayaan.
e.Program Prioritas : Penguatan Ketahanan Budaya, Seni dan Kearifan Lokal Misi Ke 5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Beorientasi pada Pelayanan Publik“ dimana sebagai upaya untuk mencapai misi ke-5 pembangunan daerah dengan memperhatikan :
a.Isu Strategis Pembangunan Daerah : Penyelarasan Perencanaan Pembangunan
b.Tujuan Pembangunan Daerah : Meningkatnya kepercayaan, efisiensi dan Kemudahan Terhadap Pelayanan Publik
c.Sasaran Pembangunan Daerah : Meningkatnya Intergritas, Transparansi, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d.Strategi Pembangunan Daerah : Optimalisasi Sinergitas Perencanaan yang terpadu dan partisipatif
e.Program Prioritas : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 40 - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan - Program redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee - Program Penetapan Tanah Ulayat - Program Pengelolaan Tanah Kosong - Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah - Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) 3.6. Penentuan Isu Strategis. Berdasarkan telaahan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan, telaahan RPJMD tahun 2018-2022, telaahan renstra kementerian PUPR, telaahan renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan pertimbangan RTRW dan KLHS Kabupaten Barito Selatan serta identifikasi internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan maka isu-isu strategis yang akan dilakukan sebagai upaya penanganan pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan periode tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut : A. Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Isu Strategis yang akan menjadi dasar pencapaian kinerja bidang Pemerintahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah : Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui:
1. 1.Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. 2.Peningkatan sarana dan prasarana
3. 3.Peningkatan disiplin pegawai B. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Isu Strategis yang akan menjadi dasar pencapaian kinerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :
4. 1.Penyediaan dan peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana daerah maupun yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
5. 2.Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 41 perkotaan termasuk kawasan kumuh serta pengentasan rumah tidak layak huni;
6. 3.Peningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitasumum (PSU) yang memadai
7. 4.Pengelolaan Ruang Fasilitas Umum termasuk Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman, Areal Pemakaman, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) C. Bidang Pertanahan Isu Strategis yang akan menjadi dasar pencapaian kinerja bidang Pertanahan adalah :
8. 1.Menambah jumlah tanah Pemda danUmum yang bersertifikat dengan menjunjung tinggi norma, agama, budaya, dan adat istiadat lokal
9. 2.Edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat terkait bidang pertanahan
10. 3.Penataan, Sertifikasi Aset Daerah/ PSU, Penyelesaian sengketa, Penyediaan lahan untuk kepentinag umum ( Perumahan MBR, Fasilitas Umum/ Sosial. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 42 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memiliki 2 (dua) sasaran yaitu 1). Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan serta 2). Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Ini merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi terukur sebagai hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan secara lebih spesifik, realistis, terukur, dan dapat dicapai. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 43 Tabel. 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni dan terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni dan terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 72 100 100 100 100 100 100 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,10 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kriteria) BB B B B BB BB Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks) 20 40 45 50 55 65 70 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 44 3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Strategi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito selatan yaitu:

1.Penguatan Puskesmas dan Poskesdes, mobilisasi tenaga kesehatan, Bantuan siswa miskin, pembangunan ruang kelas baru, Pengembangan UMKM, hilirisasi produk pertanian/perkebunan, Pembangunan jalan desa, SPAM, dan sanitasi, Pelatihan ASN, digitalisasi layanan publik, Program bantuan sosial, pemberdayaan kelompok rentan (Multi Dimensi)
2.Meningkatkan pemerataan akses air bersih dan sanitasi, Fokus pada peningkatan kualitas hidup Masyarakat dengan layanan dasar lingkungan yang memadai.
3.Pemanfaatan kesenian serta percepatan pengelolaan dan restorasi situs kebudayaan, melestarikan budaya lokal sekaligus mendukung pariwisata daerah.
4.Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif.
5.Penguatan supremasi hukum yang transparan, adil, dan netral. Menjamin kapasitas hukum, tata Kelola pemerintahan yang bersih,dan keadilan.
6.Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif Mendorong kolaborasi lintas sektor serta melibatkan Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 45 Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahap Pembangunan Tema Pembangunan Misi Tujuan Sasaran Strategi 2026 Persiapan Pondasi SDM dan Infrastrktur Dasar Persiapan Fondasi Pembangunan Daerah melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan Ketahanan Nilai- Nilai Sosial Budaya

(3)Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman layak huni dan terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.Terpenuhinaya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
1.Meningkatkan pemerataan akses air bersih dan santasi.

(4)Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.

2.Terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.Pemanfaatan kesenian serta percepatan pengelolaan dan restorasi situs kebudayaan. 2027 Penyusunan Pondasi dan Hilirisasi Industri yang Berkelanjutan Pembangunan Pondasi Hilirisasi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Energi yang Berkelanjutan

(2)Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman layak huni dan terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.Terpenuhinaya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
1.Pogram bantuan sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 46 Tahap Pembangunan Tema Pembangunan Misi Tujuan Sasaran Strategi 2028 Percepatan Peletakan Pondasi Transformasi Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif 3) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.

(5)Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman layak huni dan terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.Terpenuhinaya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
1.Meningkatkan pemerataan akses air bersih dan sanitasi.
2.Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif
2.Terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2029 Pemantapan Pondasi Transformasi Pemantapan Pembangunan Pentahelix Menuju Daerah Tangguh, Maju, dan Adaptif Berbasis Inklusivitas

(2)Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkung
(3)Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
(4)Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman layak huni dan terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.Terpenuhinaya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
2.Terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.Program bantuan sosial
2.Meningkatkan pemerataan akses air bersih dan sanitasi.
3.Pemanfaatan kesenian serta percepatan pengelolaan dan restorasi situs kebudayaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 47

(5)Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

4.Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif Tahap Pembangunan Tema Pembangunan Misi Tujuan Sasaran Strategi 2030 Perwujudan Pondasi Transformasi Perwujudan Transformasi Daerah melalui Infrastruktur Berkualitas, Budaya Lokal, dan Pelayanan Publik yang Professional 2) Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

(3)Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
(4)Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
(5)Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman layak huni dan terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.Terpenuhinaya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
2.Terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.Program bantuan social
2.Meningkatkan pemerataan akses air bersih dan sanitasi.
3.Pemanfaatan kesenian serta percepatan pengelolaan dan restorasi situs kebudayaan.
4.Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 48 3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Arah kebijakan Renstra merupakan operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan. Arah kebijakan Renstra bertujuan untuk mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD yang selaras dengan strategi dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Barito Selatan, serta menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja Tahunan) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 49 Tabel 3.3 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030 Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Terpenuhinaya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Penguatan Puskesmas dan Poskesdes, mobilisasi tenaga kesehatan, Bantuan siswa miskin, pembangunan ruang kelas baru, Pengembangan UMKM, hilirisasi produk pertanian/perkebunan, Pe mbangunan jalan desa, SPAM, dan sanitasi, Pelatihan ASN, digitalisasi layanan publik, Program bantuan sosial, pemberdayaan kelompok rentan (Multi Dimensi) Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, Pemerataan akses pendidikan berkualitas, Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, Peningkatan infrastruktur dasar, Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN, Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Multi Dimensi) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 50 Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030 Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya Terpenuhinaya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Meningkatkan pemerataan akses air bersih dan sanitasi.
1.Pemerataan akses terhadap air bersih dan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi serta sanitasi aman di kawasan permukiman. ✓ ✓ ✓ ✓
2.Optimalisasi, pembinaan, dan pengawasan cakupan dan kualitas drainase lingkungan permukiman. ✓ ✓ ✓ ✓ Misi 4: Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemanfaatan kesenian serta percepatan pengelolaan dan restorasi situs kebudayaan.
1.Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan disertai penyelenggaraan festival budaya yang terintegrasi dengan agenda daerah untuk memperkuat identitas budaya dan partisipasi masyarakat. ✓ ✓ ✓
2.Pengadaan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi dan melestarikan budaya. ✓ ✓ ✓ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 51 Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030 Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif
1.Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. ✓ ✓ ✓
2.Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi. ✓ ✓
3.Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif. ✓ ✓ ✓
4.Penguatan reformasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat. ✓ ✓
5.Optimalisasi pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 52
6.Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7.Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8.Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9.Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 53 Program dan kegiatan yang disusun bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan, khususnya dalam penyediaan hunian layak, penataan kawasan permukiman, serta penataan administrasi pertanahan. Dengan Uraian Program sebagai Berikut :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.Program Pengembangan Perumahan
3.Program Kawasan Permukiman
4.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
5.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
6.Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
7.Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
8.Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
9.Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
10.Program Penetapan Tanah Ulayat
11.Program Pengelolaan Tanah Kosong
12.Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
13.Program Penatagunaan Tanah Uraian program ini disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan/pelaporan tahunan, yang memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja, serta rincian kegiatan yang dilaksanakan selama periode tertentu. Setiap program dirancang untuk menjawab isu strategis serta kebutuhan masyarakat di bidang perumahan dan pertanahan, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 54 4.2 Uraian Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat. Sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah dan upaya penanggulangan permukiman kumuh, sejumlah kegiatan strategis dilaksanakan sebagai bagian dari program perumahan dan kawasan permukiman. Uraian kegiatan ini mencakup tiga kegiatan prioritas, yaitu Pembangunan Rumah Khusus, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Penataan Kawasan Kumuh. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta mendukung pencapaian target pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Barito Selatan. Dengan Uraian Kegiatan sebagai Berikut :
1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
10.Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
11.Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
12.Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
13.Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
14.Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
15.Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
16.Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
17.Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
18.Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
19.Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 55
20.Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
21.Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
22.Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
23.Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
24.Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
25.Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
26.Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
27.Penerbitan Izin Membuka Tanah
28.Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai maksud dan tujuan kegiatan, sasaran penerima manfaat, lokasi pelaksanaan, indikator kinerja, serta rencana pembiayaan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan dampak nyata dalam mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang tertata, sehat, dan layak huni, serta mempercepat pemenuhan hak masyarakat atas perumahan yang layak. 4.3 Uraian Subkegiatan Subkegiatan pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan ada 160 subkegiatan, yang memiliki indikator untuk mencapai Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan. TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(15)BASELINE 2024
(03)2025
(04)1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16.947.214.769,00 31.307.085.901,00 29.150.655.163,00 30.571.744.213,00 33.935.947.676,00 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.428.871.032,00 9.428.871.032,00 9.428.871.032,00 9.428.871.032,00 9.428.871.032,00 Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 0 9.428.871.032,00 0 9.428.871.032,00 0 9.428.871.032,00 0 9.428.871.032,00 0 9.428.871.032,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 0 0 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.055.064.750,00 5.841.688.461,00 5.122.878.215,00 5.596.574.565,00 6.717.975.719,00 Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 100 1.055.064.750,00 100 5.841.688.461,00 100 5.122.878.215,00 100 5.596.574.565,00 100 6.717.975.719,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 100 100 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) 65 60 55 50 45 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 75 70 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 768.767.500,00 5.555.391.211,00 4.836.580.965,00 5.310.277.315,00 6.431.678.469,00 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%) 76 768.767.500,00 74 5.555.391.211,00 72 4.836.580.965,00 70 5.310.277.315,00 68 6.431.678.469,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 80 78 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh skala kecil (&10 hektare) Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) 68 1.000.000.000,00 66 1.000.000.000,00 64 1.000.000.000,00 60 1.000.000.000,00 58 1.000.000.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 72 70 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.694.511.487,00 9.481.135.197,00 8.762.324.951,00 9.236.021.301,00 10.357.422.456,00 Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) 74 4.694.511.487,00 76 9.481.135.197,00 78 8.762.324.951,00 80 9.236.021.301,00 85 10.357.422.456,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 70 72 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(15)BASELINE 2024
(03)2025
(04)Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase) 54 0,00 56 0,00 58 0,00 60 0,00 70 0,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 45 50 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 438.390.300,00 5.225.014.011,00 4.506.203.765,00 4.979.900.115,00 5.101.301.269,00 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Nilai Sakip (Nilai) 0 0 0 0 0 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 0 0 Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 0 0 0 0 0 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 0 0 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 41.020.000,00 41.020.000,00 41.020.000,00 41.020.000,00 41.020.000,00 Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase) 45 41.020.000,00 50 41.020.000,00 55 41.020.000,00 60 41.020.000,00 65 41.020.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 35 40 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 0,5 0,00 0,8 0,00 1,5 0,00 2 0,00 4 0,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 0,2 0,2 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 260.997.300,00 260.997.300,00 260.997.300,00 260.997.300,00 260.997.300,00 Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 0,5 260.997.300,00 0,8 260.997.300,00 1 260.997.300,00 1,5 260.997.300,00 2 260.997.300,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 0,2 0,2 2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT 0,00 4.786.623.711,00 4.067.813.465,00 4.541.509.815,00 4.662.910.969,00 Meningkatnya tata kelola tanah ulayat Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase) 0,5 0,00 1 4.786.623.711,00 1,5 4.067.813.465,00 2 4.541.509.815,00 2,5 4.662.910.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 0 0,5 2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 Meningkatnya pengelolaan tanah kosong Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase) 14 10.295.000,00 16 10.295.000,00 17 10.295.000,00 18 10.295.000,00 20 10.295.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 10 12 2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(15)BASELINE 2024
(03)2025
(04)Meningkatnya tertib perizinan dalam kegiatan pembukaan lahan Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%) 3 11.755.000,00 4 11.755.000,00 5 11.755.000,00 6 11.755.000,00 7 11.755.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 1 2 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) 6 114.323.000,00 8 114.323.000,00 10 114.323.000,00 12 114.323.000,00 14 114.323.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 2 4 TOTAL KESELURUHAN 17385605069.00 36532099912.00 33656858928.00 35551644328.00 39037248945.00 TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN - Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni Terpenuhinya akses hunian layak huni, terjangkau dan berkelanjutan serta terciftanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (%) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase) Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase) Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 1.04.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 1.04.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Tersediannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1.04.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.04.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1.04.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1.04.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 1.04.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 1.04.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 1.04.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1.04.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.04.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.04.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.04.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 1.04.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.04.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 1.04.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.04.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 1.04.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Tersediannya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) 1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) 1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) 1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) 1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Terbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Orang) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Orang) 1.04.02.2.06.0002 - Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) 1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan) 1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi) 1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan /Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen) 1.04.02.2.06.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%) 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Terlaksana nya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si (Dokumen) 1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen) 1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat) 1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02.0013 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Tercapai nya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) 1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan) 1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) 1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.03.0010 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha) 1.04.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) 1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar) 1.04.03.2.03.0014 - Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh skala kecil (&10 hektare) Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga) 1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) 1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) 1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang) 1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) 1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok) 1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) 1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) 1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase) 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) 1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) 1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Nilai Sakip (Nilai) 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase) 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen) 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan) 2.10.05.2.01.0003 - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah (Laporan) 2.10.05.2.01.0006 - Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.05.2.01.0007 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen) 2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.06.2.01.0005 - Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) 2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.06.2.01.0007 - Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah Meningkatnya tata kelola tanah ulayat Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase) 2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen) 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.07.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen) 2.10.07.2.01.0003 - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Meningkatnya pengelolaan tanah kosong Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase) 2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen) 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan) 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan) 2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen) 2.10.08.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.08.2.02.0003 - Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong Meningkatnya tertib perizinan dalam kegiatan pembukaan lahan Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%) 2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Tercapainya Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) 2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) 2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Tercapainya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen) 2.10.10.2.01.0002 - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul (Dokumen) 2.10.10.2.01.0005 - Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK (Dokumen) 2.10.10.2.01.0006 - Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase) Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Tersediannya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) 1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) 1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) 1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) 1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Orang) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Orang) 1.04.02.2.06.0002 - Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) 1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan) 1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi) 1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan /Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen) 1.04.02.2.06.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%) 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Terlaksana nya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si (Dokumen) 1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen) 1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat) 1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02.0013 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Tercapai nya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) 1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan) 1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) 1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.03.0010 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha) 1.04.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) 1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar) 1.04.03.2.03.0014 - Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh skala kecil (&10 hektare) Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga) 1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) 1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) 1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang) 1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) 1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok) 1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) 1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) 1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase) 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) 1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) 1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Nilai Sakip (Nilai) 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase) 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen) 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan) 2.10.05.2.01.0003 - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah (Laporan) 2.10.05.2.01.0006 - Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.05.2.01.0007 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen) 2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.06.2.01.0005 - Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) 2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.06.2.01.0007 - Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah Meningkatnya tata kelola tanah ulayat Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase) 2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen) 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.07.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen) 2.10.07.2.01.0003 - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Meningkatnya pengelolaan tanah kosong Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase) 2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen) 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan) 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan) 2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen) 2.10.08.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.08.2.02.0003 - Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Meningkatnya tertib perizinan dalam kegiatan pembukaan lahan Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%) 2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Tercapainya Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) 2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) 2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Tercapainya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen) 2.10.10.2.01.0002 - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul (Dokumen) 2.10.10.2.01.0005 - Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK (Dokumen) 2.10.10.2.01.0006 - Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu (Persentase) Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase) Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase) Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase) Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah (Persentase) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Persentase Informasi Petanahanan yang Dimanfaatkan (Persentase) Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai) Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Indeks) Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Tersediannya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) 1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) 1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) 1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) 1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Orang) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi) 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Orang) 1.04.02.2.06.0002 - Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) 1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan) 1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi) 1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan /Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen) 1.04.02.2.06.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%) 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Terlaksana nya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si (Dokumen) 1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen) 1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat) 1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02.0013 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Tercapai nya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) 1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan) 1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) 1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) 1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.03.0010 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha) 1.04.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) 1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar) 1.04.03.2.03.0014 - Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemu kiman Kembali Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh skala kecil (&10 hektare) Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga) 1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) 1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) 1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang) 1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok) 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) 1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok) 1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) 1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) 1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase) 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) 1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) 1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Nilai Sakip (Nilai) 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase) 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen) 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan) 2.10.05.2.01.0003 - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) 2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah (Laporan) 2.10.05.2.01.0006 - Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.05.2.01.0007 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen) 2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.06.2.01.0005 - Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) 2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.06.2.01.0007 - Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah Meningkatnya tata kelola tanah ulayat Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase) 2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen) 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.07.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen) 2.10.07.2.01.0003 - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Meningkatnya pengelolaan tanah kosong Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase) 2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen) 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan) 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan) 2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen) 2.10.08.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 2.10.08.2.02.0003 - Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong Meningkatnya tertib perizinan dalam kegiatan pembukaan lahan Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%) 2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Tercapainya Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) 2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) 2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Tercapainya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen) 2.10.10.2.01.0002 - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.10.10.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul (Dokumen) 2.10.10.2.01.0005 - Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK (Dokumen) 2.10.10.2.01.0006 - Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16.947.214.769,00 31.307.085.901,00 29.150.655.163,00 30.571.744.213,00 33.935.947.676,00 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.428.871.032,00 9.428.871.032,00 9.428.871.032,00 9.428.871.032,00 9.428.871.032,00 Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 0 0 9.428.871.032,00 0 9.428.871.032,00 0 9.428.871.032,00 0 9.428.871.032,00 0 9.428.871.032,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.879.200,00 72.879.200,00 72.879.200,00 72.879.200,00 72.879.200,00 Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 72.879.200,00 72.879.200,00 72.879.200,00 72.879.200,00 72.879.200,00 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 3 3 3 3 3 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 4 4 72.879.200,00 4 72.879.200,00 4 72.879.200,00 4 72.879.200,00 4 72.879.200,00 Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 72.879.200,00 72.879.200,00 72.879.200,00 72.879.200,00 72.879.200,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 66.792.200,00 66.792.200,00 66.792.200,00 66.792.200,00 66.792.200,00 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 4 4 66.792.200,00 4 66.792.200,00 4 66.792.200,00 4 66.792.200,00 4 66.792.200,00 1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.087.000,00 6.087.000,00 6.087.000,00 6.087.000,00 6.087.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 3 6.087.000,00 3 6.087.000,00 3 6.087.000,00 3 6.087.000,00 3 6.087.000,00 1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 0 0 0 0 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 0 0 0 0 0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 0 0 0 0 0 Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.673.418.778,00 5.673.418.778,00 5.673.418.778,00 5.673.418.778,00 5.673.418.778,00 Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 5.673.418.778,00 5.673.418.778,00 5.673.418.778,00 5.673.418.778,00 5.673.418.778,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 38 38 38 38 38 38 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.438.578.778,00 5.438.578.778,00 5.438.578.778,00 5.438.578.778,00 5.438.578.778,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 38 38 5.438.578.778,00 38 5.438.578.778,00 38 5.438.578.778,00 38 5.438.578.778,00 38 5.438.578.778,00 1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 234.840.000,00 234.840.000,00 234.840.000,00 234.840.000,00 234.840.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1 1 234.840.000,00 1 234.840.000,00 1 234.840.000,00 1 234.840.000,00 1 234.840.000,00 1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 53.697.999,00 53.697.999,00 53.697.999,00 53.697.999,00 53.697.999,00 Tersediannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 53.697.999,00 53.697.999,00 53.697.999,00 53.697.999,00 53.697.999,00 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 22.737.999,00 22.737.999,00 22.737.999,00 22.737.999,00 22.737.999,00 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 22.737.999,00 1 22.737.999,00 1 22.737.999,00 1 22.737.999,00 1 22.737.999,00 1.04.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.960.000,00 30.960.000,00 30.960.000,00 30.960.000,00 30.960.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2 2 30.960.000,00 2 30.960.000,00 2 30.960.000,00 2 30.960.000,00 2 30.960.000,00 1.04.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 98.650.000,00 98.650.000,00 98.650.000,00 98.650.000,00 98.650.000,00 Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 1 98.650.000,00 1 98.650.000,00 1 98.650.000,00 1 98.650.000,00 1 98.650.000,00 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1.04.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 28.750.000,00 28.750.000,00 28.750.000,00 28.750.000,00 28.750.000,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 1 28.750.000,00 1 28.750.000,00 1 28.750.000,00 1 28.750.000,00 1 28.750.000,00 1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 34.900.000,00 34.900.000,00 34.900.000,00 34.900.000,00 34.900.000,00 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 2 2 34.900.000,00 2 34.900.000,00 2 34.900.000,00 2 34.900.000,00 2 34.900.000,00 1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 3 3 35.000.000,00 3 35.000.000,00 3 35.000.000,00 3 35.000.000,00 3 35.000.000,00 1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 450.517.195,00 450.517.195,00 450.517.195,00 450.517.195,00 450.517.195,00 Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 450.517.195,00 4 450.517.195,00 4 450.517.195,00 4 450.517.195,00 4 450.517.195,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.130.075,00 13.130.075,00 13.130.075,00 13.130.075,00 13.130.075,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 13.130.075,00 4 13.130.075,00 4 13.130.075,00 4 13.130.075,00 4 13.130.075,00 1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.720.900,00 10.720.900,00 10.720.900,00 10.720.900,00 10.720.900,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 10.720.900,00 4 10.720.900,00 4 10.720.900,00 4 10.720.900,00 4 10.720.900,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.671.120,00 5.671.120,00 5.671.120,00 5.671.120,00 5.671.120,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 5.671.120,00 4 5.671.120,00 4 5.671.120,00 4 5.671.120,00 4 5.671.120,00 1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.861.500,00 13.861.500,00 13.861.500,00 13.861.500,00 13.861.500,00 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 13.861.500,00 4 13.861.500,00 4 13.861.500,00 4 13.861.500,00 4 13.861.500,00 1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.213.100,00 16.213.100,00 16.213.100,00 16.213.100,00 16.213.100,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 4 4 16.213.100,00 4 16.213.100,00 4 16.213.100,00 4 16.213.100,00 4 16.213.100,00 1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 17.000.000,00 1 17.000.000,00 1 17.000.000,00 1 17.000.000,00 1 17.000.000,00 1.04.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.710.000,00 17.710.000,00 17.710.000,00 17.710.000,00 17.710.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 1 17.710.000,00 1 17.710.000,00 1 17.710.000,00 1 17.710.000,00 1 17.710.000,00 1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 224.712.500,00 224.712.500,00 224.712.500,00 224.712.500,00 224.712.500,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2 2 224.712.500,00 2 224.712.500,00 2 224.712.500,00 2 224.712.500,00 2 224.712.500,00 1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 131.498.000,00 131.498.000,00 131.498.000,00 131.498.000,00 131.498.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 131.498.000,00 1 131.498.000,00 1 131.498.000,00 1 131.498.000,00 1 131.498.000,00 1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87.659.360,00 87.659.360,00 87.659.360,00 87.659.360,00 87.659.360,00 Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 87.659.360,00 87.659.360,00 87.659.360,00 87.659.360,00 87.659.360,00 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 8.074.560,00 8.074.560,00 8.074.560,00 8.074.560,00 8.074.560,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 10 10 8.074.560,00 10 8.074.560,00 10 8.074.560,00 10 8.074.560,00 10 8.074.560,00 1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 79.584.800,00 79.584.800,00 79.584.800,00 79.584.800,00 79.584.800,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 79.584.800,00 2 79.584.800,00 2 79.584.800,00 2 79.584.800,00 2 79.584.800,00 1.04.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.800.740.000,00 2.800.740.000,00 2.800.740.000,00 2.800.740.000,00 2.800.740.000,00 Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 2 2 2.800.740.000,00 2 2.800.740.000,00 2 2.800.740.000,00 2 2.800.740.000,00 2 2.800.740.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 2 2 3.900.000,00 2 3.900.000,00 2 3.900.000,00 2 3.900.000,00 2 3.900.000,00 1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.023.570.000,00 1.023.570.000,00 1.023.570.000,00 1.023.570.000,00 1.023.570.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 1.023.570.000,00 12 1.023.570.000,00 12 1.023.570.000,00 12 1.023.570.000,00 12 1.023.570.000,00 1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.570.000,00 9.570.000,00 9.570.000,00 9.570.000,00 9.570.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 9.570.000,00 1 9.570.000,00 1 9.570.000,00 1 9.570.000,00 1 9.570.000,00 1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.763.700.000,00 1.763.700.000,00 1.763.700.000,00 1.763.700.000,00 1.763.700.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 1.763.700.000,00 12 1.763.700.000,00 12 1.763.700.000,00 12 1.763.700.000,00 12 1.763.700.000,00 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.308.500,00 191.308.500,00 191.308.500,00 191.308.500,00 191.308.500,00 Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 191.308.500,00 191.308.500,00 191.308.500,00 191.308.500,00 191.308.500,00 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 48.700.000,00 48.700.000,00 48.700.000,00 48.700.000,00 48.700.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 4 4 48.700.000,00 4 48.700.000,00 4 48.700.000,00 4 48.700.000,00 4 48.700.000,00 1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.608.500,00 107.608.500,00 107.608.500,00 107.608.500,00 107.608.500,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2 2 107.608.500,00 2 107.608.500,00 2 107.608.500,00 2 107.608.500,00 2 107.608.500,00 1.04.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 35.000.000,00 2 35.000.000,00 2 35.000.000,00 2 35.000.000,00 2 35.000.000,00 1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 0 0 1.04.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 0 0 0 0 0 1.04.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0 0 1.04.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 1.04.01.2.13 - Penataan Organisasi 0 0 0 0 0 1.04.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 0 0 1.04.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0 0 0 0 1.04.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 0 0 0 0 0 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.055.064.750,00 5.841.688.461,00 5.122.878.215,00 5.596.574.565,00 6.717.975.719,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 100 100 1.055.064.750,00 100 5.841.688.461,00 100 5.122.878.215,00 100 5.596.574.565,00 100 6.717.975.719,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) 75 65 60 55 50 45 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 30.576.050,00 1.626.117.287,00 1.386.513.871,60 1.544.412.655,00 1.918.213.039,60 Tersediannya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 30.576.050,00 1.626.117.287,00 1.386.513.871,60 1.544.412.655,00 1.918.213.039,60 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) 1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 13.826.000,00 811.596.618,50 691.794.910,80 770.744.302,50 957.644.494,80 Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) 1 1 13.826.000,00 1 811.596.618,50 1 691.794.910,80 1 770.744.302,50 1 957.644.494,80 1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 0 0 0 0 0 Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 16.750.050,00 814.520.668,50 694.718.960,80 773.668.352,50 960.568.544,80 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 1 1 16.750.050,00 1 814.520.668,50 1 694.718.960,80 1 773.668.352,50 1 960.568.544,80 1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang) Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 0 0 0 0 0 Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 0 0 0 0 0 Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 0 0 0 0 0 Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 0 0 0 0 0 Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 975.088.700,00 2.570.629.937,00 2.331.026.521,60 2.488.925.305,00 2.862.725.689,60 Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) 1 17 975.088.700,00 17 2.570.629.937,00 17 2.331.026.521,60 17 2.488.925.305,00 17 2.862.725.689,60 Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 5 10 10 10 10 10 Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0 0 0 0 0 Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 964.491.875,00 1.762.262.493,50 1.642.460.785,80 1.721.410.177,50 1.908.310.369,80 Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) 1 17 964.491.875,00 17 1.762.262.493,50 17 1.642.460.785,80 17 1.721.410.177,50 17 1.908.310.369,80 1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 10.596.825,00 808.367.443,50 688.565.735,80 767.515.127,50 954.415.319,80 Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 5 10 10.596.825,00 10 808.367.443,50 10 688.565.735,80 10 767.515.127,50 10 954.415.319,80 1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya operasional dan pemeliharaan di lingkungan perumahan bagi korban bencana Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 0 0 0 0 0 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 49.400.000,00 1.644.941.237,00 1.405.337.821,80 1.563.236.605,00 1.937.036.989,80 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) 2 2 49.400.000,00 2 1.644.941.237,00 2 1.405.337.821,80 2 1.563.236.605,00 2 1.937.036.989,80 Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Orang) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan) Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen) Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi) 1 1 1 1 1 1 1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1.04.02.2.06.0002 - Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 17.000.000,00 814.770.618,50 694.968.910,80 773.918.302,50 960.818.494,80 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) 2 2 17.000.000,00 2 814.770.618,50 2 694.968.910,80 2 773.918.302,50 2 960.818.494,80 1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan/Pemeliha raan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 32.400.000,00 830.170.618,50 710.368.911,00 789.318.302,50 976.218.495,00 Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi) 1 1 32.400.000,00 1 830.170.618,50 1 710.368.911,00 1 789.318.302,50 1 976.218.495,00 1.04.02.2.06.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan 0 0 0 0 0 Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) 0 0 0 0 0 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 768.767.500,00 5.555.391.211,00 4.836.580.965,00 5.310.277.315,00 6.431.678.469,00 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%) 80 76 768.767.500,00 74 5.555.391.211,00 72 4.836.580.965,00 70 5.310.277.315,00 68 6.431.678.469,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 0 0 0 0 0 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 58.000.000,00 2.451.311.856,00 2.091.906.733,00 2.328.754.908,00 2.889.455.485,00 Terlaksana nya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) 58.000.000,00 2.451.311.856,00 2.091.906.733,00 2.328.754.908,00 2.889.455.485,00 Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga) Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukima n Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen) Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat) Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 58.000.000,00 2.451.311.856,00 2.091.906.733,00 2.328.754.908,00 2.889.455.485,00 Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen) 1 1 58.000.000,00 1 2.451.311.856,00 1 2.091.906.733,00 1 2.328.754.908,00 1 2.889.455.485,00 1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.02.0013 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukima n Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah 0 0 0 0 0 Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 710.767.500,00 3.104.079.355,00 2.744.674.232,00 2.981.522.407,00 3.542.222.984,00 Tercapai nya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 23 80 710.767.500,00 80 3.104.079.355,00 80 2.744.674.232,00 80 2.981.522.407,00 80 3.542.222.984,00 Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1 30 30 30 30 30 Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar) Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha) Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 687.767.500,00 1.884.423.428,00 1.704.720.866,00 1.823.144.954,00 2.103.495.242,00 Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1 30 687.767.500,00 30 1.884.423.428,00 30 1.704.720.866,00 30 1.823.144.954,00 30 2.103.495.242,00 1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 0 0 0 0 0 Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 23.000.000,00 1.219.655.927,00 1.039.953.366,00 1.158.377.453,00 1.438.727.742,00 Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) 1 1 23.000.000,00 1 1.219.655.927,00 1 1.039.953.366,00 1 1.158.377.453,00 1 1.438.727.742,00 1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.03.0010 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Masyarakat dalam Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 23 80 0,00 80 0,00 80 0,00 80 0,00 80 0,00 1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) 0 0 0 0 0 1.04.03.2.03.0014 - Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali 0 0 0 0 0 Terlaksanananya operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar) 0 0 0 0 0 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh skala kecil (&10 hektare) Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%) 72 68 1.000.000.000,00 66 1.000.000.000,00 64 1.000.000.000,00 60 1.000.000.000,00 58 1.000.000.000,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang) Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1 45 45 45 45 45 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga) 1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 1 45 1.000.000.000,00 45 1.000.000.000,00 45 1.000.000.000,00 45 1.000.000.000,00 45 1.000.000.000,00 1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0 0 0 0 0 Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 0 0 0 0 0 1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0 1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) 0 0 0 0 0 1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 0 0 0 0 0 Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang) 0 0 0 0 0 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.694.511.487,00 9.481.135.197,00 8.762.324.951,00 9.236.021.301,00 10.357.422.456,00 Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) 70 74 4.694.511.487,00 76 9.481.135.197,00 78 8.762.324.951,00 80 9.236.021.301,00 85 10.357.422.456,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 4.694.511.487,00 9.481.135.197,00 8.762.324.951,00 9.236.021.301,00 10.357.422.456,00 Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) 4.694.511.487,00 9.481.135.197,00 8.762.324.951,00 9.236.021.301,00 10.357.422.456,00 Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok) Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 10 10 10 10 10 10 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) 1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 769.292.187,00 1.367.620.150,80 1.277.768.870,00 1.336.980.914,00 1.477.156.058,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1 1 769.292.187,00 1 1.367.620.150,80 1 1.277.768.870,00 1 1.336.980.914,00 1 1.477.156.058,00 1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 69.271.800,00 667.599.763,20 577.748.483,00 636.960.526,00 777.135.671,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) 1 1 69.271.800,00 1 667.599.763,20 1 577.748.483,00 1 636.960.526,00 1 777.135.671,00 1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 0 0 0 0 0 Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok) 0 0 0 0 0 1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 648.147.500,00 1.844.803.428,00 1.665.100.866,00 1.783.524.954,00 2.063.875.242,00 Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 10 10 648.147.500,00 10 1.844.803.428,00 10 1.665.100.866,00 10 1.783.524.954,00 10 2.063.875.242,00 1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) 0 0 0 0 0 1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 0 0 0 0 0 Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) 0 0 0 0 0 1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 3.207.800.000,00 5.601.111.855,00 5.241.706.732,00 5.478.554.907,00 6.039.255.485,00 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 10 10 3.207.800.000,00 10 5.601.111.855,00 10 5.241.706.732,00 10 5.478.554.907,00 10 6.039.255.485,00 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase) 45 54 0,00 56 0,00 58 0,00 60 0,00 70 0,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 438.390.300,00 5.225.014.011,00 4.506.203.765,00 4.979.900.115,00 5.101.301.269,00 2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 0 0 0 0 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Nilai Sakip (Nilai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 0 0 0 0 0 0 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 41.020.000,00 41.020.000,00 41.020.000,00 41.020.000,00 41.020.000,00 Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase) 35 45 41.020.000,00 50 41.020.000,00 55 41.020.000,00 60 41.020.000,00 65 41.020.000,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 41.020.000,00 41.020.000,00 41.020.000,00 41.020.000,00 41.020.000,00 Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 1 1 41.020.000,00 1 41.020.000,00 1 41.020.000,00 1 41.020.000,00 1 41.020.000,00 Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 0 0 0 0 0 2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.320.000,00 5.320.000,00 5.320.000,00 5.320.000,00 5.320.000,00 Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 1 1 5.320.000,00 1 5.320.000,00 1 5.320.000,00 1 5.320.000,00 1 5.320.000,00 2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 35.700.000,00 35.700.000,00 35.700.000,00 35.700.000,00 35.700.000,00 Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 35.700.000,00 1 35.700.000,00 1 35.700.000,00 1 35.700.000,00 1 35.700.000,00 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 0,2 0,5 0,00 0,8 0,00 1,5 0,00 2 0,00 4 0,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 1 1 1 1 1 1 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.10.05.2.01.0003 - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.10.05.2.01.0006 - Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.10.05.2.01.0007 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 260.997.300,00 260.997.300,00 260.997.300,00 260.997.300,00 260.997.300,00 Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%) 0,2 0,5 260.997.300,00 0,8 260.997.300,00 1 260.997.300,00 1,5 260.997.300,00 2 260.997.300,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 260.997.300,00 260.997.300,00 260.997.300,00 260.997.300,00 260.997.300,00 Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 1 1 260.997.300,00 1 260.997.300,00 1 260.997.300,00 1 260.997.300,00 1 260.997.300,00 Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan) 2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 222.678.600,00 222.678.600,00 222.678.600,00 222.678.600,00 222.678.600,00 Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 222.678.600,00 1 222.678.600,00 1 222.678.600,00 1 222.678.600,00 1 222.678.600,00 2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 8.855.700,00 8.855.700,00 8.855.700,00 8.855.700,00 8.855.700,00 Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen) 1 1 8.855.700,00 1 8.855.700,00 1 8.855.700,00 1 8.855.700,00 1 8.855.700,00 2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.10.06.2.01.0005 - Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara) 0 0 0 0 0 2.10.06.2.01.0007 - Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah 29.463.000,00 29.463.000,00 29.463.000,00 29.463.000,00 29.463.000,00 Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 29.463.000,00 1 29.463.000,00 1 29.463.000,00 1 29.463.000,00 1 29.463.000,00 2.10.06.2.02 - Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT 0,00 4.786.623.711,00 4.067.813.465,00 4.541.509.815,00 4.662.910.969,00 Meningkatnya tata kelola tanah ulayat Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase) 0 0,5 0,00 1 4.786.623.711,00 1,5 4.067.813.465,00 2 4.541.509.815,00 2,5 4.662.910.969,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 4.786.623.711,00 4.067.813.465,00 4.541.509.815,00 4.662.910.969,00 Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0,00 1 4.786.623.711,00 1 4.067.813.465,00 1 4.541.509.815,00 1 4.662.910.969,00 Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen) 0 0 15 15 15 15 Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 15 15 15 15 2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1.595.541.237,00 1.355.937.822,00 1.513.836.605,00 1.554.303.656,00 Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0,00 15 1.595.541.237,00 15 1.355.937.822,00 15 1.513.836.605,00 15 1.554.303.656,00 2.10.07.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1.595.541.237,00 1.355.937.822,00 1.513.836.605,00 1.554.303.656,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0,00 1 1.595.541.237,00 1 1.355.937.822,00 1 1.513.836.605,00 1 1.554.303.656,00 2.10.07.2.01.0003 - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 0,00 1.595.541.237,00 1.355.937.821,00 1.513.836.605,00 1.554.303.657,00 Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen) 0 0 0,00 15 1.595.541.237,00 15 1.355.937.821,00 15 1.513.836.605,00 15 1.554.303.657,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 Meningkatnya pengelolaan tanah kosong Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase) 10 14 10.295.000,00 16 10.295.000,00 17 10.295.000,00 18 10.295.000,00 20 10.295.000,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.08.2.01 - Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 0 0 0 0 0 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan) 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 6 6 6 6 6 6 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen) 2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 0 0 0 0 0 Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan) 0 0 0 0 0 2.10.08.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong 0 0 0 0 0 Terlaksanannya Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.10.08.2.02.0003 - Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 10.295.000,00 Terlaksananya koordinasi pemanfataan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 6 6 10.295.000,00 6 10.295.000,00 6 10.295.000,00 6 10.295.000,00 6 10.295.000,00 2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 Meningkatnya tertib perizinan dalam kegiatan pembukaan lahan Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%) 1 3 11.755.000,00 4 11.755.000,00 5 11.755.000,00 6 11.755.000,00 7 11.755.000,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 Tercapainya Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) 1 1 11.755.000,00 1 11.755.000,00 1 11.755.000,00 1 11.755.000,00 1 11.755.000,00 2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 11.755.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) 1 1 11.755.000,00 1 11.755.000,00 1 11.755.000,00 1 11.755.000,00 1 11.755.000,00 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) 2 6 114.323.000,00 8 114.323.000,00 10 114.323.000,00 12 114.323.000,00 14 114.323.000,00 1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 Tercapainya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK (Dokumen) 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 114.323.000,00 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul (Dokumen) 2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 14.323.000,00 14.323.000,00 14.323.000,00 14.323.000,00 14.323.000,00 Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 1 1 14.323.000,00 1 14.323.000,00 1 14.323.000,00 1 14.323.000,00 1 14.323.000,00 2.10.10.2.01.0002 - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 2.10.10.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.10.10.2.01.0005 - Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul 0 0 0 0 0 Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.10.10.2.01.0006 - Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK 0 0 0 0 0 Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK (Dokumen) 0 0 0 0 0 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 64 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Dalam rangka mendukung program prioritas Kepala Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan berkomitmen untuk berkontribusi nyata pada Program pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Upaya ini diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh secara terpadu, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman seperti air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya, dalam mendukung program peningkatan konektivitas tenaga listrik, dinas berperan melalui sinkronisasi pembangunan perumahan dan permukiman dengan penyediaan jaringan listrik. Hal ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait agar setiap kawasan perumahan baru maupun kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya dapat terlayani akses listrik secara memadai. Kehadiran listrik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerangan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, pendidikan, serta peningkatan produktivitas rumah tangga, yang pada akhirnya memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, arah kebijakan dinas juga mendukung penguatan ketahanan budaya, seni, dan kearifan lokal melalui penataan kawasan permukiman yang selaras dengan identitas budaya masyarakat Barito Selatan. Pengembangan kawasan permukiman diarahkan agar tetap menjaga nilai-nilai lokal, termasuk desain bangunan yang ramah lingkungan dan berkarakter lokal. Sementara dalam aspek tata kelola, dinas berkomitmen pada penguatan good governance melalui pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan tidak hanya selaras dengan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung terwujudnya pembangunan perumahan, permukiman, dan pertanahan yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan, berikut dituangkan penjelasannya dalam tabel berikut ini: TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

1.1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota 1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 1.04.02.2.06.0002 - Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana 1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum 1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04.02.2.06.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan

2.1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Meningkatnya kualitas kawasan permukiman 1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 1.04.03.2.02.0013 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh 1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah 1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh 1.04.03.2.03.0010 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh 1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 1.04.03.2.03.0014 - Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali
3.1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh skala kecil (&10 hektare) 1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh 1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh 1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

4.1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Meningkatnya penyediaan PSU permukiman 1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
5.1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah 1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil 1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
6.2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan 2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7.2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.10.05.2.01.0003 - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 2.10.05.2.01.0006 - Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 2.10.05.2.01.0007 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

8.2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 2.10.06.2.01.0005 - Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria 2.10.06.2.01.0007 - Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. 2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah
9.2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Meningkatnya tata kelola tanah ulayat 2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.07.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.07.2.01.0003 - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
10.2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Meningkatnya pengelolaan tanah kosong 2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 2.10.08.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong 2.10.08.2.02.0003 - Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong
11.2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Meningkatnya tertib perizinan dalam kegiatan pembukaan lahan 2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah 2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 66 4.5 Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan % 72 100 100 100 100 100 100
2.Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Indeks 20 40 45 50 55 65 70
3.Maturitas SPIP Indeks 3,10 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00
4.Nilai SAKIP Kriteria BB B B B BB BB Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 67 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani positif % 80 78 76 74 72 70 68
2.Nilai Sakip Kriteria BB B B B BB BB
3.Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Angka 0 0 0 0 0 0 0
4.Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni positif % 75 70 65 60 55 50 45
5.Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah positif % 1 2 3 4 5 6 7
6.Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee positif % 0,2 0,2 0,5 0,8 1,5 2 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 68 4.7 Target dan Capaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Sebagai wujud komiten dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan target pencapaian SPM sebesar 100 persen untuk seluruh urusan pelayanan dasar mulai dari tahun 2025 hingga 2030. Target ini ditetapkan secara tegas sebagai kewajiban yang bersifat absolut dan tidak dapat ditawar (non-negotiable), mengingat SPM merupakan instrumen dasar dalam memastikan setiap warga negara memperoleh layanan publik yang layak, merata, dan bermutu. Capaian 100 persen SPM Mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi mandat konstitusional serta amanat regulasi nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Oleh karena itu , seluruh perangkat daerah terkait diarahkan untuk menyusun strategi yang terukur dan terintegrasi guna memastikan seluruh indikator SPM dapat dicapai secara penuh dalam rentang waktu lima tahun. penjabaran terperinci mengenai jenis pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 69 Tabel 4.7 Target dan Capaian SPM Target Realisasi Capaian SPM (%), 2025-2030 Urusan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Perumahan Rakyat 100 100 100 100 100 100 Target Realisasi Capaian SPM setiap Urusan (%), 2025-2030 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT Urusan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bahi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 RENCANA STRATEGIS RENSTRA 2025 – 2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026 KATA PENGANTAR "Praja Wibawa. " Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia-Nya kepada Keluarga Besar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dapat di selesaikan dengan baik .. Disamping hal tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan Stabilitas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan adalah unsur Pembantu Bupati di bidang Penegakan Perda dan Keputusan Bupati serta membina ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Barito Selatan serta komponen masyarakat akan memberikan dukungan pada pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026, sehingga tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja akan berhasil dalam mendukung Rencana Pembangunan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tersusun dan terencana dengan sebaik baiknya. Semoga Tuhan selalu menunjukkan jalan yang terbaik pada semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya dalam mengabdikan diri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan dicatat sebagai amal ibadah yang baik. Buntok, 8 Januari 2026 Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660419 198602 1 002 i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................ i DAFTAR ISI ......................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum .......................................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 6 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 8 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH................................................................ 9 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ........................................ 9 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.......................... 38 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN............. 42 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 42 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 ……...……………………………………………….......... 48 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..................................... 50 4.1 Uraian Program............................................................................. 50 4.2 Uraian Kegiatan ............................................................................ 50 4.3 Uraian Sub kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif ........................................................................................ 51 4.4 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ............................................................................ 71 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ...... 73 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)........................ 74 BAB V PENUTUP ........................................................................................... 75 ii 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional dan regional. Hal tersebut dimandatkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antartingkatan pemerintahan dan antar sektor, penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin integrasi dan sinergi antar wilayah dan tingkat pemerintahan; memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan; mendorong partisipasi masyarakat; serta mewujudkan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem perencanaan ini harus menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Daerah terpilih pada periode 2025–2030 berkewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah (RPJMD). Seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023– 2026 sebagai dokumen transisi pasca Pilkada tahun 2020 serta mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, pelaksanaan Pemilu, dan Pilkada serentak tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen RPJMD definitif. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 menggunakan pendekatan yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, serta skenario bottom-up dan top- down. Pendekatan ini memastikan perencanaan disusun secara ilmiah, melibatkan pemangku kepentingan, mencerminkan visi-misi kepala daerah, 2 serta selaras dengan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, seluruh muatan telah disusun secara terukur dan terintegrasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada hasil, dan berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan RPJPN Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMN Tahun 2025– 2029 melalui Asta Cita; RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan Huma Betang; dan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 yang merujuk pada periode satu pembangunan dengan tema “Transposisi Pondasi Pembangunan” serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara substansi, RPJMD ini dirancang dengan Visi Kepala Daerah berupa “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” yang dijabarkan dalam 6 misi, 11 tujuan, 18 sasaran, serta arah kebijakan yang diturunkan menjadi program perangkat daerah dalam lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga merumuskan program prioritas kepala daerah sebagai bentuk konkret dari agenda strategis yang telah dijanjikan. Dokumen ini akan dioperasionalisasikan secara teknis sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahap yaitu : (1) persiapan penyusunan Renstra PD; (2) penyusunan Rancangan awal Renstra PD; (3) penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (5) Penetapan. Kelima tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan untuk jangka waktu tahun rencana 2025-2029, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, kelompok sasaran, target dan pendanaan indikatif dengan mengacu kepada Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka di susunlah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan No 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah mempunyai fungsi: 3
1.Menjabarkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
2.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja
3.Mengarahkan proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
4.Instrumen bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang
5.Instrumen bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengukur capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah
6.Instrumen bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan dibagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
1.Persiapan penyusunan Renstra PD
2.Penyusunan Rancangan awal Renstra PD
3.Penyusunan Rancangan Renstra PD
4.Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
5.Penetapan Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
1.menegakkan Perda dan Perkada;
2.menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3.menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3. Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- 4 Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran NegSara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 5
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 6
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi;
2.Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; dan
3.Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. 7 Tujuan dari penysunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas;
2.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
3.Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
4.Sebagai instrumen cascading untuk seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
5.Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan; dan
6.Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan Tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sehingga perencanaan lebih terarah
2.Sebagai media akuntabilitas dalam rangka mendukung terwujudnya tata Pemerintahan yang baik (good governance)
3.Memberikan gambaran kondisi pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, sekaligus arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah
4.Sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan dalam perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan 8 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika yang di sesuaikan dengan INMEN Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 yaitu terdiri dari:

a.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah sesuai Pergub SOTK Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
1. 1.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. 2.Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. 3.Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
d.pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
e.pelaksanaan dan pembinaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 10 Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:
a.melakukan tindakan penertiban non yustisial/administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
b.menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Salah satu upaya pemerintah Barito Selatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik adalah dengan membentuk satu organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 pasal 112 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
1. 1.Kepala Satuan;
2. 2.Sekretariat, membawahkan :
a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian
1. 3.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
a.Seksi Pembinaan//Pengawasan dan Penyuluhan; dan
b.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
1. 4.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
a.Seksi Operasi dan Pengendalian (OPDAL); dan
b.Seksi Kerjasama.
1. 5.Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
a.Seksi Satuan Perlindungan Masyatakat (LINMAS); dan
b.Seksi Bina Potensi Masyarakat. 11
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsiona
2. 7.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 12 13 1) Kepala Satuan Kepala Satuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional Satuan, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan (1) Kepala Satuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional Satuan, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan teknis di bidang perlindungan masyarakat. Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
3. 1.Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan| Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
4. 2.Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. 3.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. 4.Pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat:
7. 5.Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
8. 6.Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
9. 7.Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
10. 8.Peningkatan nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja; dan
11. 9.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 2) Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, rumah t angga Satuan Polisi Pamong Praja, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :
12. 1.Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. 2.Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan dan tugas;
14. 3.Pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administras keuangan, kepegawaian dan umum; 14
15. 4.Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan Polisi Pamong Praja;
16. 5.Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
17. 6.Pembinaan aparatur;
18. 7.Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
19. 8.Pengelolaan urusan kepegawaian lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
20. 9.Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi.Pamong.Praja;
21. 10.Pengoordiniran seluruh bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun rencana kerja (RENJA), rencana strategis (RENSTRA), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPPD), penetapan kinerja, norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM), rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
22. 11.Pemeriksaan dan memberi paraf usulan pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaran, panitia pengadaan barang dan jasa (P2BJ) dan panitia pemeriksa hasil pengadaan (P2HP) di lingkungan sekretariat;
23. 12.Penyelenggaraan urusan surat menyurat dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain;
24. 13.Pengoordinasiaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan seluruh Kepala Bidang yang selanjutnya untuk di sampaikan kepada Pimpinan;
25. 14.Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja; dan
26. 15.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 2.1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
27. 1.Pengumpulan bahan-bahan/materi serta peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
28. 2.Penyiapan, pengolahan, penyusunan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
29. 3.Pelaksanaan penatausahaan pembuatan dan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi program dan keuangan;
30. 4.Penyiapan bahan koordinasi penyerasian dan penyusunan program dan kegiatan;
31. 5.Penyusunan dan menyiapkan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), rencana kerja anggaran(rka), 15 dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) dan perjanjian kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja;
32. 6.Penyusunan dan penyiapan formulir-formulir isian untuk usulan rencana kerja/kegiatan satuan organisasi (bidang-bidang) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
33. 7.Pengoperasian sistem aplikasi sub bagian perencanaan dan keuangan meliputi aplikasi sistem perencanaan (SIMCAN), sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), sistem informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah (SIMPPD), sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), sistem informasi monitoring dan evaluasi (SIMONEV), elektronik monitoring evaluasi (E-Monev), (E-Planning), sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD), monitoring evaluasi tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (Monev Tepra);
34. 8.pengoordiniran laporan-pelaksanaan tugas-Subbagian Perencanaan dan Keuangan) sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
35. 9.Penyusunan pedomari, pettinjuk teknis dan 'administrasi pengusulan penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD), belanja, modal, belanja langsung dan tidak langsung serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan;
36. 10.penyusunan bahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna memperoleh penyediaan dana untuk keperluan belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung;
37. 11.perancangan dan pemprosesan administrasi keuangan meliputi pembayaran Gaji Pegawai dan Tenaga Kontrak, Tunjangan lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;
38. 12.pemeriksaan penyiapan dana untuk kegiatan belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung dan merancang pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
39. 13.penganalisaan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) serta melaksanakan penomoran dan pendataan laporan aset inventaris barang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
40. 14.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 2.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang umum dan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 16
41. 1.pengumpulan bahan-bahan/materi serta Peraturan Perundang undangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
42. 2.pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan;
43. 3.penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan barang inventaris kantor;
44. 4.penyiapan bahan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
45. 5.penyiapan bahan dan pengelolaan aset, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
46. 6.penyiapan bahan tatalaksana, pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi kelembagaan;
47. 7.penyusunan dan pemprosesan administrasi perlengkapan meliputi pembuatan usulan- usulan/mengadakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan Rumah Tangga Kantor;
48. 8.penyusunan pengaturan tata ruang kantor, memelihara, menjaga kebersihan dan ketertiban serta keamanan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
49. 9.penyusunan dan memproses administrasi kepegawaian Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) bagi Fungsional Umum, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kenaikan Gaji Berkala, Administrasi Pensiun, Administrasi Nominatif dan Formasi Aparatur Sipil Negara, Surat Ijin, Administrasi Daftar Diklat Penjenjangan dan Fungsional Aparatur Sipil Negara, merekap Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
50. 10.pengoperasian sistem aplikasi Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), Laporan Hasil Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL-LHP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
51. 11.pengoordiniran laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
52. 12.pemeriksaan kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
53. 13.pelaksanaan pelayanan penyajian data dan informasi publik; dan
54. 14.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 17 3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan, menganalisis, mengkaji dan merumuskan kebijakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan dan penegakan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan Perundang undangan. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi :
55. 1.penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah;
56. 2.penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah;
57. 3.pengoordinasian pelaksanaan tugas penyusunan rencana penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
58. 4.pengoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
59. 5.pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran Perundang-undangan;
60. 6.penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan
61. 7.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 3.1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perundang-undangan Daerah. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
62. 1.penyiapan bahan dan pelaksanaan perumuisan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan-penyuluhan;
63. 2.perencanaan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perundang- undangan Daerah;
64. 3.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perundang-undangan Daerah dengan instansi terkait;
65. 4.penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
66. 5.pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
67. 6.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 18 3.2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Perundang undangan Daerah. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, melaksanakan fungsi :
68. 1.Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyelidikan dan Penyidikan;
69. 2.Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
70. 3.Penyiapan bahan pengoordinasian dengan dinas/instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Perundang-undangan Daerah;
71. 4.Pengelolaan-administrasi Penyidik Pegawai Negeri-Sipil;
72. 5.Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggaran perundang- undangan daerah;
73. 6.Pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
74. 7.Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
75. 8.Pemantauan, Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Perundang-undangan Daerah; dan
76. 9.Pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan. 4) Bidang Ketertiban Umum dan Keteriteramari Masyarakat
77. 1.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan “pelaksanaan kebijakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
78. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b.Pengumpulan bahan-bahan/materi serta Peraturan Perundang- undangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
c.Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d.Perencanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e.Perencanaan dan pengoordinasian pengamanan, pengawalan para pejabat, pengunjuk rasa, aset daerah dan patroli wilayah
f.Pengoordinasian rencana hari-hari besar dan upacara kenegaraan; 19
g.penyusunan laporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, pengawalan para pejabat, pengunjuk rasa, aset daerah, patroli wilayah serta pelaksanaan upacara kenegaraan; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
2. 4.Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4.1) Seksi Operasi dan Pengendalian (OPSDAL)
3. 1.Seksi Operasi dan Pengendalian (OPSDAL) mempunyai tugas melaksanakan operasi operasi dan mengendalikan anggota satuan dalam rangka penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelengaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan para pejabat, pengunjuk rasa, aset daerah serta patroli wilayah.
4. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pengendalian (OPSDAL) menyelenggarakan fungsi:
a.Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
b.pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang teknis Operasional dan Pengendalian;
c.Pelaksanaan operasi dan pengendalian anggota satuan dalam rangka penegakan Perundang-Undangan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta pengamanan aset daerah;
d.Pelaksanaan pengamanan dan pengamanan unjuk rasa;
e.Pelaksanaan pengamanan, Pengawlan kepala daerah, pejabat pemerintahan dan tamu- tamu penting (VVIP);
f.Pelaksanaan operasi gabungan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi terkait; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
1. 3.Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (OPSDAL) dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20 4.2) Seksi Kerjasama
2. 1.Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.
3. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a.Pengumpulan bahan-bahan/materi serta Peraturan Perundang- undangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
b.Pelaksanaan upacara kenegaraan dan upacara lainnya bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparatur lainnya;
c.Penyinkronisasian pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
d.Pelaksanaan monitoring, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kerjasama; dan
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
1. 3.Kepala Seksi Kerjasama dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Bidang Perlindungan Masyarakat
2. 1.Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan pengendalian operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat, mediasi dan fasilitasi kesiagaan, mengantisipasi, dan ketahanan masyarakat.
3. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a.Penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tugas Perlindungan Masyarakat;
b.Perumusan Kebijakan penyusunan pelaksanaan program perlindungan masyarakat;
c.Perumusan pengkajian dan pengembangan program perlindungan masyarakat;
d.Pelaksanaan pengoordinasian dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait; dan
e.Pembinaan, pengendalian, pemonitoring, pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 21
1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
2. 4.Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
3. 1.Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan peningkatan profesionalisme satuan perlindungan masyarakat.
4. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a.Perencanaan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b.pembagian tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
c.Pemberian petunjuk kepada para bawahan Lingkungan seksi perlindungan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesahan dalam melaksanakan tugas;
d.Pemeriksaan hasil pekerjaan para bawahan Lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e.Penilaian prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaanrdan peningkatan karier;
f.Pelaksanaan penghimpunan data perlindungan masyarakat, perlawanan rakyat dan keamanan rakyat serta tingkat kriminalitas;
g.Penyiapan baha pedoman/kebijakan pembinaan dan latihan dalam rangka peningkatahn pengetahuan dan keterampilan anggota satuan perlindungan masyarakat;
h.Pelaksanaan dan penyiapan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sarana dan fasilitasi personil perlindungan masyarakat;
i.Pelaksanaan pendataan potensi satuan perlindungan masyarakat;
j.Pelaksanaan pengordinasian komunikasi dan informasi penyelamatan korban bencana alam,kecelakaan air sungai dan danau; 22
k.Pelaksanaan pertolongan korban bencana alam, kecelakaan air, sungai dan danau;
l.Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
m.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaraan dalam pelaksanaan tugaas bidang perlindungan masyarakat.
1. 3.Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5.2) Seksi Bina Potensi Masyarakat
2. 1.Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang perlindungan masyarakat untuk melakukan penyiapan, pengumpulan data, menganalisa, pengkajian, perumusan dan menyusun kurikulum program latihan dalam menggali potensi masyarakat serta pelaporan kegiatan.
3. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a.perencanaan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat berdasarkan rencana operasional bidang perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat;
c.pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
d.pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
e.penyusunan konsep bahan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat.;
f.pelaksanaan memfasilitasi rapat koordinasi dengan masyarakat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan;
g.pelaksanaan pengevaluasian tugas di lingkungan Seksi Bina Potensi Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; 23
h.pelaksanaan pelaporan tugas di lingkungan Seksi Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
i.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
1. 3.Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan berjumlah 82 orang yang terdiri dari berbagai golongan, kepangkatan dan jabatan (eselon) serta pendidikan yang bervariasi. Dalam tabel dibawah ini akan dijelaskan tentang sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan. Tabel b.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Barito Selatan Tahun 2025 Jenis Kelamin Jumlah Laki - Laki 69 orang Perempuan 13 orang Jumlah 82 orang Tabel b.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Barito Selatan Tahun 2025 No Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Laki - Laki Perempuan 1 S3 0 orang 0 orang 0 orang 2 S2 3 orang 0 orang 3 orang 3 S1 11 orang 3 orang 14 orang 4 Diploma III 3 orang 0 orang 3 orang 5 Diploma II 0 orang 0 orang 0 orang 6 Diploma I 0 orang 0 orang 0 orang 7 SLTA/sederajat 52 orang 10 orang 62 orang Jumlah 69 orang 13 orang 82 orang 24 Tabel b.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Barito Selatan Tahun 2025 Pangkat dan Golongan Jenis Kelamin Jumlah Laki - Laki Perempuan Pembina Muda (IV/C) 1 orang 0 orang 1 orang Pembina Tingkat I (IV/B) 1 orang 0 orang 1 orang Pembina (IV/A) 2 orang 0 orang 2 orang Penata Tk. I (III/D) 5 orang 0 orang 2 orang Penata (III/C) 1 orang 0 orang 1 orang Penata Muda Tk.I (III/B) 4 orang 0 orang 4 orang Penata Muda (III/A) 13 orang 2 orang 15 orang IX 1 orang 0 orang 1 orang Pengatur Tk. I (II/D) 4 orang 0 orang 4 orang Pengatur (II/C) 4 orang 0 orang 4 orang Pengatur Muda Tk. I (II/B) 22 orang 10 orang 1 orang Pengatur Muda (II/A) 0 orang 0 orang 0 orang V 11 orang 2 orang 13 orang Jumlah 69 orang 13 orang 82 orang Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan, terdapat sarana dan prasarana yang dapat dilihat dalam tabel berikut : 25 Tabel b.4 Daftar Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan NO NAMA BARANG TAHUN JUMLAH 1 Meja Kerja Kayu ( Meja Kerja Pejabat Eselon IV ) 2008 1 2 Filing Cabinet Besi ( Filling Kabinet ) 2009 2 3 Kursi Putar ( Kursi Kerja Hidrolik ) 2013 1 4 Sofa ( Kursi Sofa / Jati Tanduk ) 2013 3 5 Sofa ( Kursi Sofa / Jati Tanduk ) 2013 2 6 A.C. Window ( AC ) 2013 4 7 Lemari Kayu ( Lemari Kayu /Kaca ) 2014 5 8 Alat Rumah Tangga Lain-lain ( Teralis Kantor ) 2015 1 9 Televisi ( Televisi ) 2016 1 10 P.C Unit ( KOMPUTER ) 2016 1 11 Printer ( PRINTER ) 2016 1 12 Alat Khusus Keamanan Lainnya ( Rompi PHH ( DALMAS ) 2016 65 13 Meja Kerja Pejabat Lain-lain ( MEJA KERJA 1/2 BIRO ) 2017 49 14 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV ( KURSI KERJA NON HIDROLIK ) 2017 49 15 Handy Talky (HT) ( PESAWAT HANDY TALKY (HT) 2018 3 16 Lap Top ( LAP TOP ) 2018 9 17 Printer (Peralatan Personal Komputer) ( PRINTER ) 2018 3 18 Mesin Absensi ( Mesin Absensi / Fingerspot Face ID ) 2028 3 19 Handy Talky (HT) ( HANDY TALKY (HT) 2019 20 20 Filing Cabinet Besi ( Filling Cabinet ) 2020 1 21 Meja Kerja Pejabat Eselon III ( Meja Kerja 1/2 Biro Pejabat Eselon III ) 2020 4 22 Meja Kerja Pejabat Eselon IV ( Meja Kerja Biro Sedang Eselon IV ) 2020 20 23 Kursi Kerja Pejabat Eselon II ( Kursi Kerja Pejabat Eselon II ) 2020 2 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV ( Kursi Pejabat Eselon IV ) 2020 20 25 Meja Kerja Pejabat Eselon II ( Meja Kerja 1/2 Biro Pejabat Eselon II ) 2020 2 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon III ( Kursi Kerja Pejabat Eselon III ) 2020 4 27 Mesin Pemotong Rumput ( Mesin pemotong Rumput ) 2121 1 28 A.C. Split ( A.C. Split ) 2023 15 29 Meja Rapat Pejabat Eselon III ( Meja Rapat Pejabat ) 2023 20 30 Meja Kerja Kayu ( Meja Kerja Kayu ) 2023 20 31 Kursi Besi/Metal ( Kursi Besi/Metal ) 2023 40 32 Kursi Putar ( Kursi Putar ) 2023 15 33 Sofa ( Sofa ) 2023 9 34 Meja Kerja Pejabat Eselon II ( Meja Kerja Pejabat Eselon II ) 2023 1 35 Meja Kerja Pejabat Eselon III ( Meja Kerja Pejabat Eselon III ) 2023 9 36 Kursi Kerja Pejabat Eselon II ( Kursi Kerja Pejabat MILLB Setara Eselon II ) 2023 2 37 Kursi Kerja Pejabat Eselon III ( Kursi Kerja Setara Eselon III ) 2023 10 38 Tempat Tidur Besi ( Tempat Tidur Besi ) 2024 20 39 Handy Talky (HT) ( Handy Talky (HT) 2024 4 40 P.C Unit ( P.C Unit ) 2024 4 41 Printer (Peralatan Personal Komputer) ( Printer (Peralatan Personal Komputer) 2024 2 42 Tangga ( Tangga ) 2024 2 43 P.C Unit ( P.C Unit ) 2024 4 44 Lap Top ( Lap Top ) 2024 2 45 CCTV - Camera Control Television System ( CCTV ) 2024 4 N0 Nama Barang Tahun Jumlah Plat Kondisi Baik Kondisi Rusak 1 Pick Up ( Mobil Operasional Satpol PP ) 1992 1 KH. 8011 DW ✅ 2 Mini Bus 2006 1 KH 1015 DU ✅ 3 Sepeda Motor 2006 1 KH 2266 DY ✅ 4 Sepeda Motor 2006 1 KH2360 DY ✅ 5 Sepeda Motor 2006 1 KH 2282 DY ✅ 6 Sepeda Motor 2006 1 KH 2281 DY ✅ 7 Sepeda Motor 2006 1 KH 2279 DY ✅ 8 Sepeda Motor 2006 1 KH 2306 DY ✅ 9 Sepeda Motor 2007 1 KH 2420 DY ✅ 10 Truck + Attachment 2008 1 KH 8036 DW ✅ 11 Sepeda Motor 2008 1 KH 2531 DY ✅ 12 Truck + Attachment 2010 1 KH 9001 DM ✅ 13 Sepeda Motor 2013 1 KH 6138 DY ✅ 14 Sepeda Motor 2013 1 KH 6151 DY ✅ 15 Sepeda Motor 2015 1 KH 6098 DY ✅ 16 Sepeda Motor 2016 1 KH 2323 DY ✅ 17 Sepeda Motor 2016 1 KH 6125 DU ✅ 18 Mini Bus 2016 1 KH 1850 DU ✅ 19 Sepeda Motor 2016 1 KH 6458 DY ✅ 20 Sepeda Motor 2019 1 KH 2236 DY ✅ 21 Sepeda Motor 2019 1 KH 2233 DY ✅ 22 Mini Bus 2023 1 KH 1694 DU ✅ 23 KAWASAKI KLX 150 BF 2023 1 KH 2216 DY ✅ 26 27 24 KAWASAKI KLX 150 BF 2023 1 KH 2196 DY ✅ 25 KAWASAKI KLX 150 BF 2023 1 KH 2186 DY ✅ 26 Mini Bus 2023 1 KH 8251 DW ✅ 27 Rescue Car ( Truck Patroli SATPOLPP ) 2023 1 KH 8252 DW ✅ 28 Pick Up ( MOBIL OPERASIONAL LAPANGAN PATROLI SATPOLPP & DAMKAR KAB. BARSEL ) 2024 1 KH 8271 DW ✅ c) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Capaian kinerja Tantribumlinmas Kabupaten Barito Selatan 2020– 2023 menunjukkan tren peningkatan secara moderat. Cakupan pelayanan bencana kebakaran meningkat signifikan dari 20,71 persen pada tahun 2020 menjadi 80 persen pada tahun 2022, yang juga diikuti oleh perbaikan tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran dari 82,60 persen menjadi 80 persen pada periode yang sama setelah sempat menurun di tahun 2021. Namun demikian, terdapat penurunan kinerja pada keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dari 100 persen pada tahun 2021 menjadi 70 persen pada 2022. Begitu pula tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan dari 100 persen menjadi 75 persen. Kondisi ini menjadi catatan penting, karena keberlanjutan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat bergantung pada kehadiran SDM pelaksana dan efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah memperkuat kelembagaan, konsistensi SDM, dan sistem monitoring- respons yang adaptif. Tabel c.1 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, 2020–2024 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 1 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 100 100 70 2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 % 100 100 75 3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota % 20,71 78 80 4 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 82,60 73 80 Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025 Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan 28 tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah Periode sebelumnya dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan dalam kapasitasnya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub urusan kebakaran untuk itu telah dirumuskan beberapa indikator dengan hasil-hasil sebagai berikut : Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Data terlaporkan s/d 31 Desember 2024 Gambar c.1 Rekapitulasi Kejadian Ketertiban Umum Satpol Pp Dan Damkar Tahun 2024 Berdasarkan Lokasi 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER 1 2 29 Tabel c.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2021 Uraian Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata - rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Anggaran Realisasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Belanja Daerah 13,821,263,172 11,326,824,259 11,063,388,165 11,273,677,255 0.80 1.00 -18.05 1.90 Belanja Operasi 7,911,139,472 9,786,468,259 6,288,247,287 9,736,762,255 0.79 0.99 23.70 54.84 Belanja Pegawai 7,911,139,472 6,342,102,671 6,288,247,287 6,324,671,962 0.79 1.00 -19.83 0.58 Belanja Barang dan Jasa 0 3,404,365,588 0 3,372,090,293 0.00 0.99 0.00 0.00 Belanja Hibah 0 40,000,000 0 40,000,000 0.00 1.00 0.00 0.00 Belanja Tidak Lngsung 5,910,123,700 1,540,356,000 4,775,140,878 1,536,915,000 0.81 1.00 -73.94 -67.81 Belanja Barang dan Jasa 5,910,123,700 1,540,356,000 4,775,140,878 1,536,915,000 0.81 1.00 -73.94 -67.81 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Tabel tersebut menyajikan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan selama periode 2020–2021. Secara umum, terjadi penurunan total anggaran belanja daerah dari Rp 13,82 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 11,33 miliar pada tahun 2021 atau turun sebesar 18,05 persen. Meskipun demikian, realisasi belanja daerah justru mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,90 persen, yaitu dari Rp 11,06 miliar pada 2020 menjadi Rp 11,27 miliar pada 2021, yang menunjukkan peningkatan efektivitas penyerapan anggaran. Belanja operasi, yang mencakup belanja pegawai dan belanja barang/jasa, mengalami kenaikan anggaran sebesar 23,70 persen dan realisasi yang lebih besar lagi yaitu 54,84 persen, menandakan peningkatan signifikan dalam pengeluaran operasional. Sebaliknya, belanja pegawai mengalami penurunan anggaran sebesar 19,83 persen, meskipun realisasinya meningkat tipis sebesar 0,58 persen. Belanja tidak langsung, khususnya pada belanja barang dan jasa, mengalami penurunan yang sangat tajam baik dari sisi anggaran (-73,94 persen) maupun realisasi (-67,81 persen), mengindikasikan adanya pengurangan signifikan pada alokasi dan penggunaan dana di pos ini. Sementara itu, belanja modal peralatan dan mesin tidak memiliki alokasi maupun realisasi pada kedua tahun tersebut. Secara keseluruhan, meski beberapa pos anggaran mengalami penurunan, terdapat peningkatan kinerja penyerapan anggaran pada sebagian besar kategori, khususnya pada belanja operasi. 30 Tabel c.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2023 Uraian Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata - rata Pertumbuhan (%) 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Anggaran Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Belanja Daerah 9,945,037,466 11,195,187,446 9,747,627,068 10,819,656,055 0.98 0.97 12.57 11.00 Belanja Operasi 8,169,882,616 10,867,517,996 8,097,357,268 10,614,967,272 0.99 0.98 33.02 31.09 Belanja Pegawai 6,152,365,066 6,341,529,446 6,096,968,380 6,213,506,840 0.99 0.98 3.07 1.91 Belanja Barang dan Jasa 2,017,517,550 4,475,988,550 2,000,388,888 4,401,460,432 0.99 0.98 121.86 120.03 Belanja Hibah 0 50,000,000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Belanja Modal 1,775,154,850 327,669,450 1,650,269,800 204,688,783.00 0.93 0.62 -81.54 -87.60 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,775,154,850 327,669,450 1,650,269,800 204,688,783.00 0.93 0.62 -81.54 -87.60 Tabel 2.10 menunjukkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan tahun 2022–2023, yang mencakup berbagai jenis belanja seperti belanja daerah, operasi, pegawai, barang dan jasa, hibah, serta belanja modal. Secara umum, terjadi peningkatan rata-rata anggaran sebesar 12,57% dan realisasi sebesar 11%. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 31,09%, sementara belanja barang dan jasa mengalami lonjakan anggaran hingga 121,85% dan realisasi 120,03%. Namun, belanja modal dan peralatan menunjukkan penurunan ta jam masing-masing sebesar - 81,54% pada anggaran dan -87,60% pada realisasi. Rasio antara realisasi dan anggaran di hampir semua jenis belanja berada di bawah 1, yang mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan anggaran, khususnya pada belanja modal dan peralatan yang hanya terealisasi 62% pada tahun 2023. 31 Tabel c.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 - 2023 Uraian Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata - rata Pertumbuhan (%) 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Anggaran Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9,945,037,466 11,195,187,446 9,747,627,068 11,183,930,067 0.98 1.00 12.57 14.73 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 9,945,037,466 11,195,187,446 9,747,627,068 11,183,930,067 0.98 1.00 12.57 14.73 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,609,725,416 6,964,161,996 6,544,005,568 6,953,810,804 0.99 1.00 5.36 6.26 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,152,365,066 6,215,973,846 6,096,968,380 6,213,506,840 0.99 1.00 1.03 1.91 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 6,152,365,066 6,215,973,846 6,096,968,380 6,213,506,840 0.99 1.00 1.03 1.91 Administrasi Umum Perangkat Daerah 301,360,000 402,603,500 291,255,586 402,601,726 0.97 1.00 33.60 38.23 Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,000,000 29,994,500 20,000,000 29,994,000 1.00 1.00 49.97 49.97 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15,000,000 20,259,000 15,000,000 20,258,500 1.00 1.00 35.06 35.06 Fasilitas kunjungan tamu 40,000,000 30,000,000 39,990,000 30,000,000 1.00 1.00 -25.00 -24.98 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 226,360,000 322,350,000 216,265,586 322,349,226 0.96 1.00 42.41 49.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131,000,350 320,584,650 130,781,602 312,792,238 1.00 0.98 144.72 139.17 Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 14,584,600 10,000,000 14,584,500 1.00 1.00 45.85 45.85 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 106,000,350 151,000,050 105,781,602 143,992,283 1.00 0.95 42.45 36.12 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor 15,000,000 155,000,000 15,000,000 154,215,455 1.00 0.99 933.33 928.10 Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,910,000 1.00 0.9964 0.00 -0.36 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,960,000 1.00 1.00 0.00 -0.40 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,950,000 1.00 1.00 0.00 -0.33 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1,560,157,200 2,065,371,100 1,553,351,700 2,064,464,913 1.00 1.00 32.38 32.90 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 453,639,200 920,793,200 452,639,000 919,887,013 1.00 1.00 102.98 103.23 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, patroli, pengmanan dan pengawalan 229,500,200 263,200,200 228,500,000 262,874,200 1.00 1.00 14.68 15.04 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota 69,139,000 212,907,000 69,139,000 212,385,813 1.00 1.00 207.94 207.19 Pemberdayaan perindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 95,000,000 274,330,000 95,000,000 274,271,000 1.00 1.00 188.77 188.71 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 40,000,000 108,694,000 40,000,000 108,694,000 1.00 1.00 171.74 171.74 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 20,000,000 61,662,000 20,000,000 61,662,000 1.00 1.00 208.31 208.31 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1,106,518,000 1,144,577,900 1,100,712,700 1,144,577,900 0.99 1.00 3.44 3.99 Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota 21,750,000 61,456,500 21,713,200 61,456,500 1.00 1.00 182.56 183.04 32 33 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota 1,053,018,000 1,038,654,400 1,047,281,100 1,038,654,400 0.99 1.00 -1.36 -0.82 Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota 31,750,000 44,467,000 31,718,400 44,467,000 1.00 1.00 40.05 40.19 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1,775,154,850 2,165,654,350 1,650,269,800 2,165,654,350 0.93 1.00 22.00 31.23 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 1,775,154,850 2,165,654,350 1,650,269,800 2,165,654,350 0.93 1.00 22.00 31.23 Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 27,528,000 238,968,000 27,528,000 238,968,000 1.00 1.00 768.09 768.09 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 147,989,900 159,367,900 147,936,900 159,367,900 1.00 1.00 7.69 7.73 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri 451,423,700 692,469,300 451,055,900 692,469,300 1.00 1.00 53.40 53.52 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri 91,764,100 - - - 0.00 0.00 -100.00 0.00 Pembinaan aparatur pemadam kebakaran 1,056,449,150 1,074,849,150 1,023,749,000 1,074,849,150 0.97 1.00 1.74 4.99 Jumlah 9,945,037,466 11,195,187,446 9,747,627,068 11,183,930,067 0.98 1.00 12.57 14.73 Tabel Realisasi Anggaran 2022–2023 pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penggunaannya. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan cukup besar dan sebagian besar dapat direalisasikan, meskipun masih terdapat selisih kecil yang ditunjukkan oleh rasio realisasi terhadap anggaran yang tidak mencapai 100%. Hal serupa juga terlihat pada tahun 2023, di mana anggaran mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dan tingkat realisasi juga mendekati total anggaran meskipun belum sepenuhnya optimal. Perbandingan rasio realisasi tahun 2022 dan 2023 memperlihatkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran mengalami perbaikan, meski dengan variasi pada tiap program dan kegiatan. Selain itu, tabel ini juga menampilkan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi, yang menunjukkan adanya tren kenaikan dari tahun ke tahun, menandakan adanya peningkatan kebutuhan maupun skala kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya me ncerminkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dinamika pertumbuhan anggaran dan realisasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. 34 Tabel c.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2024 Uraian Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata - rata Pertumbuhan (%) 2023 2024 2023 2024 2023 2024 Anggaran Realisasi
(1)(3) (3) (5) (5) (6) (7) (8) (9) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11,195,187,446 17,364,104,796 11,477,649,846 20,648,790,886 1.03 1.19 55.10 79.90 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 11,195,187,446 17,364,104,796 11,477,649,846 20,648,790,886 1.03 1.19 55.10 79.90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,964,161,996 8,674,329,746 6,953,810,804 10,344,070,057 1.00 1.19 24.56 48.75 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,215,973,846 7,401,373,846 6,213,506,840 8,367,480,051 1.00 1.13 19.07 34.67 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 6,215,973,846 7,311,373,846 6,213,506,840 8,367,480,051 1.00 1.14 17.62 34.67 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD 0 20,000,000 0 20,000,000 0.00 1.00 0.00 0.00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 15,000,000 0 25,000,000 0.00 1.67 0.00 0.00 Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 10,000,000 0 9,950,000 0.00 1.00 0.00 0.00 Koordinasi dan Penyusunan Laoran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestran SKPD 0 45,000,000 0 44,929,100 0.00 1.00 0.00 0.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 402,603,500 1,057,275,900 402,601,726 1,186,376,037 1.00 1.12 162.61 194.68 Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 29,994,500 40,000,000 29,994,000 39,990,000 1.00 1.00 33.36 33.33 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20,259,000 181,242,800 20,258,500 83,149,000 1.00 0.46 794.63 310.44 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 30,000,000 0 56725500 0 1.89 0.00 0.00 Penyediaan Bahan Material 0 473,113,100 0 461660000 0 0.98 0.00 0.00 Fasilitas kunjungan tamu 30,000,000 40,000,000 30,000,000 49,960,000 1.00 1.25 33.33 66.53 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 322,350,000 292,920,000 322,349,226 494,891,537 1.00 1.69 -9.13 53.53 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320,584,650 165,327,700 312,792,238 642,963,969 0.98 3.89 -48.43 105.56 Penyediaan jasa surat menyurat 14,584,600 15,000,000 14,584,500 55,000,000 1.00 3.67 2.85 277.11 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 151,000,050 120,000,000 143,992,283 152,653,869 0.95 1.27 -20.53 6.02 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor 155,000,000 30,327,700 154,215,455 435,310,100 0.99 14.35 -80.43 182.27 Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25,000,000 50,352,300 24,910,000 147,250,000 1.00 2.924394715 101.41 491.13 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 10,000,000 25,000,000 9,960,000 62,000,000 1.00 2.48 150.00 522.49 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 15,000,000 25,352,300 14,950,000 85,250,000 1.00 3.36 69.02 470.23 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2,065,371,100 2,363,459,200 2,358,184,692 2,737,271,765 1.14 1.16 14.43 16.08 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 920,793,200 933,519,200 1,213,606,792 1,213,606,792 1.32 1.30 1.38 0.00 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, patroli, pengmanan dan pengawalan 263,200,200 379,400,200 499,896,100 499,896,100 1.90 1.32 44.15 0.00 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota 212,907,000 60,407,000 70,574,292 70,574,292 0.33 1.17 -71.63 0.00 Pemberdayaan perindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 274,330,000 345,630,000 495,163,800 495,163,800 1.80 1.43 25.99 0.00 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 108,694,000 148,082,000 147,972,600 147,972,600 1.36 1.00 36.24 0.00 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 61,662,000 0 0 0 0.00 0.00 -100.00 0.00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1,144,577,900 1,429,940,000 1,144,577,900 1,523,664,973 1.00 1.07 24.93 33.12 Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota 61,456,500 143,553,000 61,456,500 189,318,348 1.00 1.32 133.58 208.05 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota 1,038,654,400 1,091,920,000 1,038,654,400 1,140,008,200 1.00 1.04 5.13 9.76 Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota 44,467,000 194,467,000 44,467,000 194,338,425 1.00 1.00 337.33 337.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2,165,654,350 6,326,315,850 2,165,654,350 7,567,449,064 1.00 1.20 192.12 249.43 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2,165,654,350 6,326,315,850 2,165,654,350 7,567,449,064 1.00 1.20 192.12 249.43 Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 238,968,000 138,328,000 238,968,000 263,205,078 1.00 1.90 -42.11 10.14 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 159,367,900 104,057,900 159,367,900 98,406,644 1.00 0.95 -34.71 -38.25 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri 692,469,300 4,771,580,800 692,469,300 6,039,832,342 1.00 1.27 589.07 772.22 Pembinaan aparatur pemadam kebakaran 1,074,849,150 1,312,349,150 1,074,849,150 1,166,005,000 1.00 0.89 22.10 8.48 Jumlah 11,195,187,446 17,364,104,796 11,477,649,846 20,648,790,886 1.03 1.19 55.10 79.90 36 37 Berdasarkan tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023–2024, dapat dijelaskan bahwa secara umum terdapat peningkatan baik pada sisi anggaran maupun realisasi di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Total anggaran meningkat dari Rp11,195 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp17,364 miliar di tahun 2024, sementara realisasi juga naik dari Rp11,477 miliar menjadi Rp20,648 miliar. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan, dengan rasio realisasi terhadap anggaran mencapai 103% pada 2023 dan meningkat menjadi 119% pada 2024, serta rata-rata pertumbuhan anggaran 55,10% dan realisasi 79,90%. Jika ditinjau lebih rinci, beberapa program mengalami peningkatan alokasi yang tinggi, misalnya pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, anggaran naik dari Rp920,7 juta menjadi Rp1,213 miliar dengan realisasi stabil di atas target. Begitu pula pada Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyuluhan Kebakaran, anggaran tetap Rp2,166 miliar tetapi realisasi melonjak menjadi Rp7,567 miliar dengan rasio 120% terhadap anggaran. Namun, terdapat juga kegiatan yang realisasinya masih fluktuatif, seperti pada penyediaan jasa perkantoran serta pemeliharaan barang milik daerah yang mencatat persentase realisasi cukup tinggi melebihi anggaran. Secara keseluruhan, kinerja keuangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa pos belanja yang tidak terealisasi optimal, secara umum capaian realisasi belanja Dinas Satpol PP dan Damkar Barito Selatan melebihi alokasi anggaran yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya intensitas kegiatan yang tinggi serta kebutuhan mendesak pada program pelayanan masyarakat, khususnya terkait ketenteraman, ketertiban, dan penanggulangan kebakaran. 38 d) Kelompok Sasaran Layanan Dalam konteks pelayanan, kelompok sasaran yang menjadi fokus perhatian Satpol PP antara lain Pengguna Tempat Keramaian, Pemilik Usaha dan Pelaku Usaha, Pengguna Jalan Umum, Pemilik Bangunan Ilegal, Pemilik Minuman Keras (Miras), Pelajar, Pemangku Kepentingan Lainnya dengan kata lain seluruh lapisan masyakat yang meliputi berbagai aspek berkaitan dengan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidak nyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut :

1.Daya dukung sumber daya secara kuantitas maupun kualitas serta Keterbatasan anggaran dalam menyediakan sarana dan prasarana
2.Masih rendahnya Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan perundangan- undangan menyebabkan terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada, serta gangguan ketertiban umum
3.Kebijakan dan rekomendasi penertiban yang membutuhkan dukungan dari dinas terkait sehingga Terkadang PolPP "tersandera" atau tidak berdaya dengan kebijakan dari dinas atau instansi lainnya sebagai akibat adanya Tumpang tindih kebijakan/Kewenangan. 39
4.Orientasi fungsi yang lebih kepada penyelenggaraan ketertiban sehingga mengabaikan penyelenggaraan fungsi ketenteraman. Akibatnya penyelenggaraan ketenteraman belum dilaksanakan dengan parameter terukur dan instrumen baku yang jelas. Perilaku apparat di lapangan pun sering terlihat dengan pendekatan penyadaran yang berujung pada tindakan koersif. Pemetaan Permasalahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut : Tabel 2.2.1.1 Pemetaan Permasalahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Belum maksimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Keterbatasan Sumber daya 1. Kuantitas personel yang terbatas, kapasitas dan profesionalisme yang belum memadai
2.Dukungan Sarana dan Prasarana belum memadai
3.Kurangnya dukungan anggaran yang proporsional untuk mendukung operasional Masih rendahnya kesadaran dan ketaatan Masyarakat
1.Masih rendahnya sosialisasi terkait regulasi/ aturan berlaku
2.Masih rendahnya pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat 40 Regulasi dan kebijakan 1. Tumpang tindih kebijakan / Kewenangan : kebijakan dan rekomendasi penertiban yang membutuhkan dukungan dari dinas terkait sehingga Terkadang PolPP "tersandera" atau tidak berdaya dengan kebijakan dari dinas atau instansi lainnya
2.Opini negatif terhadap keberadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang hanya sebatas aktivitas rutin yang identik dengan hal-hal fisik belaka 41

a.Isu Strategis Berdasarkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satpol PP, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini adalah :
1. 1.Keterbatasan Sumber Daya : Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja baik secara kuantitas maupun kualitas serta Keterbatasan anggaran dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan operasional yang efektif. Banyaknya potensi dan gangguan ketenteraman dan ketertiban;
2. 2.Kurangnya Koordinasi Antar Instansi : Masih kurangnya koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam penegakan perda/Perkada dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat;
3. 3.Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat : Masih rendahnya Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan perundangan- undangan menyebabkan terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada, serta gangguan ketertiban umum
4. 4.Tumpang tindih kebijakan/Kewenangan : Kebijakan dan rekomendasi penertiban yang membutuhkan dukungan dari dinas terkait sehingga Terkadang PolPP "tersandera" atau tidak berdaya dengan kebijakan dari dinas atau instansi lainnya. 42 Tujuan : “Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat”. Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimatan Tengah Tahun 2026 – 2030 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut : 43 Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran IndikatorTujuan/Sasaran Target KinerjaTujuan/SasaranPadaTahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Menurunnya Pelanggaran Perda Trantibum Persentase Penegak PERDA dan PERKADA Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 80 85 90 92 95 Persentase Masyarakat yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada 80 85 90 92 95 Capaian Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) 80 85 90 92 95 2 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik Indeks Reformasi Birokrasi (IRB ) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Nilai SAKIP Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 83 86 88 90 92 44 Tabel 3.1.2 Penjabaran Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2026 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan 1 Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Menurunnya Pelanggaran Perda Trantibum Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Pengaduan Gangguan Trantibum Yang Ditindaklanjut Presentase Jumlah Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan Presentase Jumlah Kegiatan Penertiban dan Penanganan Persentase Penurunan Indispliner Personil Satpol PP Presentase Jumlah Kerjasama antar Lembaga No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Persentase Masyarakat Terdampak penertiban perda dan perkada yang terlayani Persentase Capaian Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Peningkatan Kapasitas LINMAS Persentase Perda dan Presentase Penegakan Perda dan Perkada Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Presentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada 45 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Perkada yang ditegakkan Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah Presentase Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada di Tingkat Kecamatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Diklat dan Pembinaan PPNS 2 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Nilai SAKIP Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun Administrasi Keuangan Perangkat Daerah presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentasi ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 46 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah 47 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan. Penjelasan secara rinci masing-masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 3.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan No Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan
5. 1.Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Menurunnya Pelanggaran Perda Trantibum Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
6. 1.Memberikan Sosialiasi Terhadap Masyarakat tentang PERDA dan PERKADA
7. 2.Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman
8. 3.Optimalisasi Intensitas Kinerja Patroli Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Hukum Kabupaten Barito Selatan
9. 4.Optimalisasi Penataan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap PERDA dan PERKADA Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
10. 5.Penyediaan Anggaran Ganti Rugi Materi Akibat Penegakan Perda Dan Perkada
11. 6.Menambah jumlah Anggota Sat Linmas 48 No Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan
12. 7.Optimalisasi Anggota Linmas dalam Mendukung Kegiatan Trantibum Masyarakat
13. 2.Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Nilai SAKIP Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan
14. 8.Peningkatan Kualitas Perencanaan , Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 49 50 Sejalan dengan prinsip tersebut, program yang diakomodir dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026–2030 ditetapkan sebanyak 2 (dua) program utama. Pertama, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai fondasi dalam mendukung kelancaran administrasi, tata kelola kelembagaan, serta penguatan kapasitas aparatur. Kedua, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran yang menjadi inti dari urusan kebakaran dan penyelamatan, mencakup berbagai upaya preventif, mitigatif, hingga respons cepat dalam menghadapi kejadian kebakaran maupun non kebakaran. Kedua program ini dipandang mampu menjawab permasalahan strategis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sekaligus selaras dengan visi pembangunan daerah, misi kepala daerah, serta tujuan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, implementasi program diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana, serta mendorong terciptanya rasa aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Selatan. 51 4.2 Uraian Kegiatan Kegiatan merupakan penjabaran lebih rinci dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk operasionalisasi kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika program masih bersifat umum dan strategis, maka kegiatan memiliki ruang lingkup yang lebih teknis dan langsung dapat diukur melalui indikator kinerja. Setiap kegiatan dirancang agar mampu menjawab permasalahan yang telah dipetakan, serta mendukung pencapaian outcome yang diharapkan dari program. Dengan demikian, kegiatan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat diwujudkan dalam bentuk layanan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026– 2030, kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mendukung dua program utama yang telah ditetapkan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Subkegiatan adalah turunan paling teknis dari kegiatan yang dirancang untuk menggambarkan tahapan nyata di lapangan. Subkegiatan memiliki karakteristik yang lebih rinci, detail, serta fokus pada pencapaian hasil yang dapat segera dilihat dan diukur. Pelaksanaan kinerja subkegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi dari subkegiatan tersebut. Kinerja bukan sekadar diukur dari terlaksananya aktivitas, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan. Dengan demikian, kinerja subkegiatan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Dalam rangka mengukur keberhasilan tersebut, diperlukan indikator kinerja yang jelas, terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana subkegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses pemantauan dan evaluasi, sehingga progres capaian dapat diikuti secara obyektif dan transparan. Sejalan dengan indikator, penetapan target merupakan langkah yang tidak kalah penting. Target menggambarkan tingkat capaian yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sekaligus menjadi standar yang harus dicapai oleh perangkat daerah. Target harus realistis, sesuai dengan kapasitas fiskal, ketersediaan sumber daya, serta kondisi riil lapangan. Untuk mendukung pelaksanaan subkegiatan, ditetapkan pula pagu indikatif yang berfungsi sebagai perkiraan awal alokasi anggaran. Pagu indikatif memberikan gambaran mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap subkegiatan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. 52 Dengan demikian, keterpaduan antara subkegiatan, kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif membentuk satu sistem perencanaan yang utuh. Subkegiatan menjamin adanya langkah teknis yang operasional, kinerja menjelaskan hasil nyata yang dicapai, indikator menjadi ukuran obyektif keberhasilan, target berfungsi sebagai acuan capaian, sementara pagu indikatif memastikan tersedianya dukungan anggaran yang memadai. Keseluruhan elemen tersebut mencerminkan pendekatan perencanaan berbasis hasil (result based planning), yang menekankan pentingnya keterukuran, akuntabilitas, serta orientasi pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. 53 Tabel 4.3.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah No Program Prioritas Outcome Nomenklatur Program PD Indikator Capaian Program Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Indeks) 9.494.858.554 9.494.858.554 9.494.858.554 9.494.858.554 9.494.858.554 9.494.858.554 9.494.858.554 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai) 95 95 95 95 95 95 95 mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pengurangan risiko, dan penanganan bencana di daerah Indeks Kejahatan (Crime Index) (%) (%) 1 1 0,96 0,91 0,87 0,82 0,78 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,10 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 54 TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELIN E 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.494.858.654,00 14.281.482.365,00 13.562.672.119,00 14.036.368.469,00 15.157.769.623,00 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A 7.678.805.254,00 7.678.805.254,00 7.678.805.254,00 7.678.805.254,00 7.678.805.254,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 1 1 1 7.678.805.254,00 1 7.678.805.254,00 1 7.678.805.254,00 1 7.678.805.254,00 1 7.678.805.254,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.816.053.400,00 6.602.677.111,00 5.883.866.865,00 6.357.563.215,00 7.478.964.369,00 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Nilai) Tingkat I Tingkat I Tingkat I 454.013.350,00 Tingkat II 0,00 Tingkat III 0,00 Tingkat IV 0,00 Tingkat IV 0,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka) 80 82 85 454.013.350,00 87 6.602.677.111,00 90 5.883.866.865,00 92 6.357.563.215,00 95 7.478.964.369,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%) 70 70 78 454.013.350,00 80 0,00 83 0,00 85 0,00 90 0,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya kapasitas SDM PPNS Persentase Penyelenggaraa n Tibumtranmas (%) 75 75 80 454.013.350,00 83 0,00 86 0,00 90 0,00 93 0,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat TOTAL KESELURUHAN 9.494.858.654,00 14.281.482.365,00 13.562.672.119,00 14.036.368.469,00 15.157.769.623,00 55 TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Indeks) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai) mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pengurangan risiko, dan penanganan bencana di daerah Indeks Kejahatan (Crime Index) (%) (%) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 56 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Nilai) 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 58 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka) 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 59 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 60 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) 1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) 1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang) 1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) 1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) 1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) 1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) 1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 61 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) 1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) 1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) 1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 62 TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.494.858.654,00 14.281.482.365,00 13.562.672.119,00 14.036.368.469,00 15.157.769.623,00 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.678.805.254,00 7.678.805.254,00 7.678.805.254,00 7.678.805.254,00 7.678.805.254,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 1 1 7.678.805.254,00 1 7.678.805.254,00 1 7.678.805.254,00 1 7.678.805.254,00 1 7.678.805.254,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.225.324.254,00 6.225.324.254,00 6.225.324.254,00 6.225.324.254,00 6.225.324.254,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 12 12 6.225.324.254,00 12 6.225.324.254,00 12 6.225.324.254,00 12 6.225.324.254,00 12 6.225.324.254,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 114 130 130 130 130 130 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.125.574.254,00 6.125.574.254,00 6.125.574.254,00 6.125.574.254,00 6.125.574.254,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 114 130 6.125.574.254,00 130 6.125.574.254,00 130 6.125.574.254,00 130 6.125.574.254,00 130 6.125.574.254,00 1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 12 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 12 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 54.750.000,00 54.750.000,00 54.750.000,00 54.750.000,00 54.750.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 4 4 54.750.000,00 4 54.750.000,00 4 54.750.000,00 4 54.750.000,00 4 54.750.000,00 63 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.008.481.000,00 1.008.481.000,00 1.008.481.000,00 1.008.481.000,00 1.008.481.000,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 1.008.481.000,00 12 1.008.481.000,00 12 1.008.481.000,00 12 1.008.481.000,00 12 1.008.481.000,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 6 6 6 6 6 6 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 12 12 12 12 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 6 6 40.000.000,00 6 40.000.000,00 6 40.000.000,00 6 40.000.000,00 6 40.000.000,00 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91.360.000,00 91.360.000,00 91.360.000,00 91.360.000,00 91.360.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 91.360.000,00 12 91.360.000,00 12 91.360.000,00 12 91.360.000,00 12 91.360.000,00 1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 12 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 12 40.000.000,00 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.735.000,00 60.735.000,00 60.735.000,00 60.735.000,00 60.735.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 12 60.735.000,00 12 60.735.000,00 12 60.735.000,00 12 60.735.000,00 12 60.735.000,00 1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 546.162.000,00 546.162.000,00 546.162.000,00 546.162.000,00 546.162.000,00 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 12 12 546.162.000,00 12 546.162.000,00 12 546.162.000,00 12 546.162.000,00 12 546.162.000,00 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 180.224.000,00 180.224.000,00 180.224.000,00 180.224.000,00 180.224.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 12 180.224.000,00 12 180.224.000,00 12 180.224.000,00 12 180.224.000,00 12 180.224.000,00 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 64 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 320.000.000,00 12 320.000.000,00 12 320.000.000,00 12 320.000.000,00 12 320.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 150.000.000,00 12 150.000.000,00 12 150.000.000,00 12 150.000.000,00 12 150.000.000,00 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 20 20 20 20 20 20 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 20 20 50.000.000,00 20 50.000.000,00 20 50.000.000,00 20 50.000.000,00 20 50.000.000,00 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.816.053.400,00 6.602.677.111,00 5.883.866.865,00 6.357.563.215,00 7.478.964.369,00 Meningkatnya kapasitas SDM PPNS Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%) 75 80 454.013.350,00 83 0,00 86 0,00 90 0,00 93 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 454.013.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya kapasitas SDM PPNS Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) 1 454.013.350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) 0 4 0 0 0 0 65 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) 0 4 0 0 0 4 1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS 154.013.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terbentuknya Sekretariat PPNS Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) 1 154.013.350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) 0 4 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) 0 4 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,00 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Nilai) Tingkat I Tingkat I 454.013.350,00 Tingkat II 0,00 Tingkat III 0,00 Tingkat IV 0,00 Tingkat IV 0,00 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 454.013.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 0 4 454.013.350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 0 4 0 0 0 0 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) 0 4 0 0 0 0 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 40.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 0 4 40.350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 60.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) 0 4 60.370.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 66 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 353.293.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 0 4 353.293.350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka) 80 85 454.013.350,00 87 6.602.677.111,00 90 5.883.866.865,00 92 6.357.563.215,00 95 7.478.964.369,00 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 908.026.700,00 6.602.677.111,00 5.883.866.865,00 6.357.563.215,00 7.478.964.369,00 Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen) 1 1 454.013.350,00 1 6.602.677.111,00 1 5.883.866.865,00 1 6.357.563.215,00 1 7.478.964.369,00 Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) 1 10 40 40 40 40 Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang) 2 10 10 10 10 14 Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 67 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) 1 20 40 40 40 40 1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 650.000.000,00 450.000.000,00 650.000.000,00 850.000.000,00 Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) 12 12 0,00 12 650.000.000,00 12 450.000.000,00 12 650.000.000,00 12 850.000.000,00 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 1.200.000.000,00 931.189.754,00 954.886.104,00 1.200.000.000,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 12 12 0,00 12 1.200.000.000,00 12 931.189.754,00 12 954.886.104,00 12 1.200.000.000,00 1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0,00 652.677.111,00 652.677.111,00 652.677.111,00 728.964.369,00 Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) 12 12 0,00 12 652.677.111,00 12 652.677.111,00 12 652.677.111,00 12 728.964.369,00 1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 450.000.000,00 Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen) 2 2 0,00 2 250.000.000,00 2 250.000.000,00 2 250.000.000,00 2 450.000.000,00 1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 550.000.000,00 68 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang) 2 10 0,00 10 300.000.000,00 10 300.000.000,00 10 300.000.000,00 14 550.000.000,00 1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat 77.550.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang) 1 10 77.550.000,00 40 550.000.000,00 40 550.000.000,00 40 550.000.000,00 40 550.000.000,00 1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 126.463.350,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) 1 20 126.463.350,00 40 400.000.000,00 40 400.000.000,00 40 400.000.000,00 40 400.000.000,00 1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 250.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) 12 12 250.000.000,00 12 650.000.000,00 12 650.000.000,00 12 650.000.000,00 12 650.000.000,00 1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 0,00 850.000.000,00 600.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) 12 12 0,00 12 850.000.000,00 12 600.000.000,00 12 850.000.000,00 12 850.000.000,00 1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 69 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan) 4 4 0,00 4 500.000.000,00 4 500.000.000,00 4 500.000.000,00 4 500.000.000,00 1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 750.000.000,00 Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen) 1 1 0,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 1 750.000.000,00 Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%) 70 78 454.013.350,00 80 0,00 83 0,00 85 0,00 90 0,00 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 908.026.700,00 6.602.677.111,00 5.883.866.865,00 6.357.563.215,00 7.478.964.369,00 Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 1 12 454.013.350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 4 0 0 0 0 1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 4 250.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 204.013.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 1 12 204.013.350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 71 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Penyusunan Program prioritas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan terhdap arah pembangunan nasional dan provinsi. Pada tingkat nasional diseleraskan sebagaimana Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2025–2029, sedangkan pada tingkat provinsi diseleraskan dengan agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dirumuskan dalam kerangka HUMA BETANG sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–

2029.RPJMN Tahun 2025–2029 memuat Visi Presiden periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dijabarkan dalam Delapan Misi Presiden yang kemudian dirumuskan dalam Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembanguna berbagai sektor strategis, serta dilengkapi dengan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) sebagai langkah percepatan pencapaian hasil pembangunan. Seluruh upaya ini dirancang untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama pembangunan nasional secara cepat, tepat, dan terukur, serta untuk membangun fondasi yang kuat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan jangka menengah. Program prioritas Kabupaten Barito Selatan disusun sebagai hasil sintesis dari cascading kinerja pembangunan daerah, mulai dari visi, misi, tujuan, hingga outcome perangkat daerah yang terukur, baik dari tingkat nasional hingga provinsi. Program-program ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak strategis, serta relevansi terhadap isu- isu pembangunan utama, sekaligus menjaga keterpaduan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Ini didasarkan pada janji politik dan program yang kemudian diharmonisasikan dengan perencanaan secara teknokratis. Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong akselerasi pencapaian visi daerah, dengan dukungan indikator kinerja yang tersusun sistematis guna memastikan arah pembangunan yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. Selaras dengan tagline visi Kepala Daerah “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” terdapat 6 dimensi yang menjadi fokus strategis pembangunan selama periode berjalan. Adapun dimensi-dimensi tersebut meliputi: Barsel Ceria, Barsel Sejahtera, Barsel Kuat, Barsel Rukun, Barsel Sigap, Barsel Tumbuh. Untuk subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan termasuk pada dimensi Barsel Sejahtera pada Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 72 TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota SATPOL PP 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat 1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat 1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 73 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Meningkatnya kapasitas SDM PPNS 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS 1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai instrumen pengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 yang terseleksi. IKU berada pada level indikator final/ultimate outcomes. IKU dipilih sesuai dengan kebutuhan daerah yang diselaraskan terhadap isu strategis dan janji politis Kepala Daerah. Indikator ini menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut: TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (01 )
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.Indeks Ketentraman dan Ketertiban Indeks 9.494.858.554 9.494.858.554 9.494.858.554 9.494.858.554 9.494.858.554 9.494.858.554 9.494.858.554
3.Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Nilai 95 95 95 95 95 95 95 74 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah selama periode RPJMD, dengan fokus pada indikator yang spesifik, terukur, relevan, dan mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat. IKK berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, sekaligus pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja. Dengan demikian, target kinerja yang dirumuskan melalui IKK menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut: TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Angka 80 82 85 87 90 92 95
3.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat % 70 70 78 80 83 85 90
4.Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota positif % 1 1 1 1 1 1 1
5.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas % 75 75 80 83 86 90 93
6.Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Nilai Tingkat I Tingkat I Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Tingkat IV BABV PENUTUP Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun mendatang, yang di dalamnya berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan dan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025- 2029 yang akan menjadi acuan selain dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan hingga lima tahun mendatang, juga dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan/capaian kerja, dan sebagai dasar pengendalian dan evaluasi. Dalam perjalanannya, dokumen ini perlu dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan, kebijakan dan situasi terkini, sehingga kami mengharap berbagai masukan untuk kesempurnaan penyusunan dokumen ini, serta pelaksanaannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang berperan dalam suksesnya penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Semoga dokumen ini bisa bermanfaat kepada semua pihak, khususnya bagi internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan. Buntok, 8 Januari 2026 Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660419 198602 1 002 75 Buntok, 20 Oktober 2025 i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................1 1.1 Latar Belakang .........................................................................................................1 1.2 Landasan Hukum..................................................................................................... 4 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 8 1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................................. 9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ................................................................................................. 10 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.................................................................. 10 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah .................................................. 45 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...................... 49 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 ............................................. 49 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 ............................................ 49 3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 ............................................ 51 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 ................................ 53 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN................................................................. 55 4.1 Uraian Program ...................................................................................................... 55 4.2 Uraian Kegiatan ..................................................................................................... 55 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif ............. 56 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ................................................................................................................... 60 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ..................................... 62 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ................................................................... 62 BAB V PENUTUP ............................................................................................................ 64 ii 1 1.1 Latar Belakang Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antartingkatan pemerintahan dan antarsektor, penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin integrasi dan sinergi antar wilayah dan tingkat pemerintahan; memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan; mendorong partisipasi masyarakat; serta mewujudkan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem perencanaan ini harus menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Daerah terpilih pada periode 2025–2030 berkewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah (RPJMD). Seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023–2026 sebagai dokumen transisi pasca Pilkada tahun 2020 serta mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, pelaksanaan Pemilu, dan Pilkada serentak tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen RPJMD definitif. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 menggunakan pendekatan yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, serta skenario bottom-up dan top- down. Pendekatan ini memastikan perencanaan disusun secara ilmiah, melibatkan pemangku kepentingan, mencerminkan visi-misi kepala daerah, serta selaras dengan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, seluruh muatan telah disusun secara terukur dan terintegrasi 2 guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada hasil, dan berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan RPJPN Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMN Tahun 2025– 2029 melalui Asta Cita; RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan Huma Betang; dan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 yang merujuk pada periode satu pembangunan dengan tema “Transposisi Pondasi Pembangunan” serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara substansi, RPJMD ini dirancang dengan Visi Kepala Daerah berupa “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” yang dijabarkan dalam 6 misi, 11 tujuan, 18 sasaran, serta arah kebijakan yang diturunkan menjadi program perangkat daerah dalam lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga merumuskan program prioritas kepala daerah sebagai bentuk konkret dari agenda strategis yang telah dijanjikan. Dokumen ini akan dioperasionalisasikan secara teknis sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahap yaitu : (1) persiapan penyusunan Renstra PD; (2) penyusunan Rancangan awal Renstra PD; (3) penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (5) Penetapan. Kelima tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan untuk jangka waktu tahun rencana 2025-2029, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, kelompok sasaran, target dan pendanaan indikatif dengan mengacu kepada Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka di susunlah Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. 3 Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan No 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah mempunyai fungsi:
1.Menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3.Mengarahkan proses penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.Instrumen bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang
5.Instrumen bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengukur capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah
6.Instrumen bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Proses penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan dibagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
1.Persiapan penyusunan Renstra PD
2.Penyusunan Rancangan awal Renstra PD
3.Penyusunan Rancangan Renstra PD
4.Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
5.Penetapan Keterkaitan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah, dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas:
1.Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran perumahan dan lahan dalam daerah
2.Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
3.Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran
4.Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran
5.Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran 4
6.Melakukan investigasi kejadian kebakaran perumahan dan lahan
7.Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran
8.Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi
9.Membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana
10.Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
11.Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran
12.Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran
13.Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan atau terdampak kebakaran
14.Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi
15.Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 5 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran NegSara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
20.Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89); 7
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 8 Nomor 6);.
32.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penysunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi;
2.Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; dan
3.Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. Tujuan dari penysunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas;
2.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
3.Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
4.Sebagai instrumen cascading untuk seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
5.Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan; dan
6.Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan Tujuan disusunnya Renstra Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Sebagai acuan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sehingga perencanaan lebih terarah
2.Sebagai media akuntabilitas dalam rangka mendukung terwujudnya tata Pemerintahan yang baik (good governance)
3.Memberikan gambaran kondisi pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, sekaligus arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah
4.Sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan dalam perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan 9 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang di sesuaikan dengan INMEN Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 yaitu terdiri dari:

a.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah sesuai Pergub SOTK Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas:
1. 1.Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran perumahan dan lahan dalam daerah
2. 2.Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
3. 3.Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran
4. 4.Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran
5. 5.Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran
6. 6.Melakukan investigasi kejadian kebakaran perumahan dan lahan
7. 7.Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran
8. 8.Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana
9. 9.Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
10. 10.Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran
11. 11.Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran
12. 12.Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran
13. 13.Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terpadu
14. 14.Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
15. 1.Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
16. 2.Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan 11 kebakaran;
17. 3.Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
18. 4.Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
19. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berwenang:
20. 1.Melakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemadaman
21. 2.Melakukan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran perumahan dan lahan dalam daerah;
22. 3.Menyelenggarakan mitigasi kebakaran perumahan dan lahan;
23. 4.Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran perumahan dan lahan;
24. 5.Melakukan inventarisasi kejadian kebakaran perumahan dan lahan;
25. 6.Melakukan penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan manusia; dan
26. 7.Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran. Salah satu upaya pemerintah Barito Selatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik adalah dengan membentuk satu organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 pasal 112 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan.
27. 1.Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan :
1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian
c.Bidang Pencegahan, membawahkan : 12
1. 1.Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
2. 2.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
d.Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahkan :
1. 1.Seksi Pemadaman dan Investigasi
2. 2.Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
e.Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
1. 1.Seksi Pengadaan Sarana Prasarana
2. 2.Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana
f.Kelompok Jabatan Fungsiona
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 13 14 1) Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pencegahan penanggulangan kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
1. 1.Penyusunan program dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan serta penangganan bahan berbahaya dan beracun;
2. 2.Pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanggulangan kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan serta penangganan bahan berbahaya dan beracun;
3. 3.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. 4.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan kebakaran pemukiman dan lahan, serta penyelamatan;
5. 5.Pelaksanaan koordinasi kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan serta penangganan bahan berbahaya dan beracun;
6. 6.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
7. 7.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
8. 8.Penyelenggaraan, monitoring dan mengevaluasi program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
9. 9.Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. 10.Pemeriksaan, memberi paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan bidang intern dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di lingkungan pemerintah kabupaten barito selatan;
11. 11.Pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
12. 12.Pelaksanaan koordinasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
13. 13.Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum terkait kebakaran;
14. 14.Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi 15 pemerintah (sakip) dan reformasi birokrasi (rb) lingkup dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
15. 15.Peningkatan nilai sakip dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
16. 16.Melaksanakan pembinaan kegiatan unit pelaksana teknis dinas (uptd) pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
17. 17.Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Uraian tugas adalah sebagai berikut :
18. 1.Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. 2.Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja berdasarkan Rencana Strategis organisasi perangkat daerah;
20. 3.Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan organisasi tata laksana;
21. 4.Menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja dinas sesuai dengan kewenangan daerah;
22. 5.Menyelenggarakan kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan serta penanganan bahan berbahaya dan beracun;
23. 6.Memimpin, mengendalikan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
24. 7.Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
25. 8.Mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
26. 9.Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan melaporkan kepada Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis 2) Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu, penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipa dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :
27. 1.Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan 16 Penyelamatan;
28. 2.Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan dan tugas;
29. 3.Pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengoordinasian perencanaan, kepegawaian dan umum;
30. 4.Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
31. 5.Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
32. 6.Pembinaan aparatur;
33. 7.Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
34. 8.Pengelolaan urusan kepegawaian lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
35. 9.Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional dinas dan barang milik negara/daerah;
36. 10.Pengoordiniran seluruh bidang di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyusun rencana kerja (RENJA), rencana strategis (RENSTRA), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPPD), penetapan kinerja, norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM), rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
37. 11.Pemeriksaan dan memberi paraf usulan pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaran, panitia pengadaan barang dan jasa (P2BJ) dan panitia pemeriksa hasil pengadaan (P2HP) di lingkungan sekretariat;
38. 12.Penyelenggaraan urusan surat menyurat dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain;
39. 13.Pengoordinasiaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan seluruh Kepala Bidang yang selanjutnya untuk di sampaikan kepada Pimpinan;
40. 14.Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
41. 15.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 2.1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta menyusun. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
42. 1.Pengumpulan bahan-bahan/materi serta peraturan perundang-undangan yang 17 diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
43. 2.Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
44. 3.Menyusun rencana strategis jangka menengah program dan kegiatan 5 (lima) tahun anggaran;
45. 4.Menyusun rencana kerja murni dan perubahan berdasarkan rencana strategis;
46. 5.Menyusun rencana kerja anggaran murni dan perubahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran murni dan perubahan;
47. 6.Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja;
48. 7.Menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
49. 8.Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
50. 9.Menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
51. 10.Memverifikasi surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar;
52. 11.Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan;
53. 12.Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset; penyiapan, pengolahan, penyusunan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
54. 13.Pelaksanaan penatausahaan pembuatan dan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi perencanaan dan keuangan;
55. 14.Penyusunan dan menyiapkan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), rencana kerja anggaran(rka), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) dan perjanjian kinerja (PK) dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
56. 15.Penyusunan dan menyiapkan formulir-formulir isian untuk usulan rencana kerja/kegiatan dinas organisasi (bidang-bidang) di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
57. 16.Pengoperasian sistem aplikasi sub bagian perencanaan dan keuangan meliputi aplikasi sistem perencanaan (SIMCAN), sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), sistem informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah (SIMPPD), sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), sistem informasi monitoring dan evaluasi (SIMONEV), elektronik monitoring evaluasi (E-Monev), (E-Planning), sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), sistem informasi perencanaan pembangunan 18 daerah (SIPPD), monitoring evaluasi tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (Monev Tepra);
58. 17.Pengoordiniran laporan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan keuangan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
59. 18.Penyusunan bahan-bahan dalam rangka pengusulan penerbitan surat penyediaan dana (SPD) belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
60. 19.Penyusunan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna memperoleh penyediaan dana untuk keperluan belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
61. 20.Perancangan dan pemrosesan administrasi keuangan meliputipembayaran gaji pegawai dan tenaga kontrak, tunjangan lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai; pemeriksaan penyiapan dana untuk kegiatan belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung dan merancang pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
62. 21.Penyiapan usulan pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaran, pejabat pengadaan barang dan jasa (P2BJ) dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (P2HP) di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
63. 22.Penganalisaan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) serta melaksanakan penomoran dan mendata laporan aset inventaris barang di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
64. 23.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
65. 1.Mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
66. 2.Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
67. 3.Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian
68. 4.Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan barang inventaris kantor;
69. 5.Penyiapan bahan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
70. 6.Menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang 19 inventaris;
71. 7.Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan barang milik negara/daerah, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
72. 8.Penyiapan bahan tatalaksana, pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi kelembagaan;
73. 9.Penyusunan dan memproses administrasi perlengkapan meliputi pembuatan usulan- usulan/mengadakan alat tulis kantor (atk) dan perlengkapan rumah tangga kantor;
74. 10.Penyusunan pengaturan tata ruang kantor, memelihara, menjaga kebersihan dan ketertiban serta keamanan di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
75. 11.Penyusunan dan memproses administrasi kepegawaian usulan kenaikan pangkat (ukp), daftar urut kepangkatan (duk), kenaikan gaji berkala, administrasi pensiun, administrasi nominatif dan formasi aparatur sipil negara, surat ijin, administrasi daftar diklat penjenjangan dan fungsional aparatur sipil negara, merekap daftar hadir pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
76. 12.Penyiapan pengoperasian sistem aplikasi sub bagian umum dan kepegawaian meliputi aplikasi sistem informasi manajemen pegawai (simpeg), website damkar, website buku tamu, website buku agenda surat, laporan hasil harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn), layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (lapor), tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (tl-lhp), pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) simbada, sipd, sirup dan rup;
77. 13.Penyiapan pengkoordiniran laporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
78. 14.Penyiapan pemeriksaan kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
79. 15.Penyiapan pelaksanaan pelayanan penyajian data dan informasi publik; dan
80. 16.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 3) Bidang Pencegahan Bidang Pencegahan mempunyai tugas mengumpulkan data, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha di daerah. Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :
81. 1.Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran pemukiman dan lahan, 20 penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di daerah;
82. 2.pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
83. 3.pembentukan dan peningkatan kapasitas REDKAR, serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Uraian tugas Bidang Pencegahan adalah sebagai berikut :
84. 1.Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
85. 2.Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pencegahan;
86. 3.Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan;
87. 4.Melaksanakan kegiatan operasi pengendalian di bidang pencegahan;
88. 5.Melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan;
89. 6.Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
90. 7.Melaksanakan pembentukan dan peningkatan kapasitas REDKAR;
91. 8.Menyajikan data dan informasi di bidang pencegahan; dan
92. 9.Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang di ambil sesuai bidang tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 3.1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur membantu bidang melaksanakan tugas menyusun perencanaan, kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan serta penataan, pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai fungsi:
93. 1.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi peningkatan kapasitas aparatur;
94. 2.Penyusunan rencana program dan rencana kegiatan di seksi peningkatan kapasitas aparatur;
95. 3.Penyusunan rencana kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
96. 4.Penyusunan program dan pengembangan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
97. 5.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; 21
98. 6.Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas seksi peningkatan kapasitas aparatur;
99. 7.Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang di ambil sesuai bidang tugas; dan
100. 8.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 3.2) Seksi Pemberdayaan, Masyarakat dan Dunia Usaha Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengoordinasikan, menginformasikan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dan dunia usaha. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, melaksanakan fungsi :
101. 1.Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
102. 2.Penyiapan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
103. 3.Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan administrasi seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
104. 4.Pelaksanaan bimbingan/petunjuk teknis dan rekomendasi pemanfaatan dan kegunaan sarana sistem pemadam kebakaran serta mengumpulkan data mengenai pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
105. 5.Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan usaha pencegahan bahaya kebakaran dan bencana lainnya meliputi pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), penetapan penagihan dan penyetoran hasil retribusi, pemeriksaan, pengawasan/inspeksi, pengendalian kualitas bahan konstruksi dan sarana sistem proteksi pemadam kebakaran;
106. 6.Pengembangan sistem informasi kebakaran dan sistem rencana induk proteksi kebakaran;
107. 7.Pelaksanaan koordinasi, rekomendasi dan kerjasama dengan instansi terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
108. 8.Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
109. 9.Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan REDKAR, Satuan Relawan Kebakaran dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
110. 10.Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga Negara di daerah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran; pemberian 22 saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang di ambil sesuai bidang tugas; dan
111. 11.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 4) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas mengumpulkan data, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, membina mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasikan kegiatan pemadaman kebakaran pemukiman dan lahan, serta penyelamatan dan evakuasi. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
112. 1.Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran perumahan dan lahan, dan pengendalian penanganan kebakaran bahan berbahaya beracun dalam daerah;
113. 2.Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
114. 3.Penilaian, pemetaan, standarisasi peralatan penyelamatan dan pelindung diri bagi petugas, menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas antara pusat, provinsi, dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. Uraian tugas Bidang Pemadaman dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :
115. 1.Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
116. 2.Menyusun Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran di Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
117. 3.Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
118. 4.Menyelenggarakan pusat komando (command center) pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah;
119. 5.Melaksanakan pemadaman pemukiman dan lahan, pengendalian penanganan bahan berbahaya dan beracun serta melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran;
120. 6.Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
121. 7.Melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
122. 8.Melaksanakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi; 23
123. 9.Menyajikan data dan informasi di bidang pencegahan; dan
124. 10.Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang di ambil sesuai bidang tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 4.1) Seksi Pemadaman dan Investigasi Seksi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran pemukiman dan lahan serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten/kota, menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran pemukiman dan lahan di wilayah kabupaten/kota, menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, menyelenggarakan penelitian dan penguji penyebab kejadian kebakaran, kejadian darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia. Seksi Pemadaman dan Investigasi mempunyai fungsi:
125. 1.penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemadaman dan Investigasi sebagai pedoman dalam pelaksanan tugas;
126. 2.penyiapan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaantugas;
127. 3.penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Seksi Pemadaman dan Investigasi guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
128. 4.pemeriksaan dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait dengan Seksi Pemadaman dan Investigasi;
129. 5.pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan dan komunikasi meliputi kesiapsiagaan dalam hal kualitas dan kuantitas personil, alat-alat komunikasi dan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran berdasarkan standar operasional yang ditentukan;
130. 6.penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
131. 7.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan komunikasi;
132. 8.pengolah data dan informasi sebagai bahan masukan kepada kepala bidang dan unit kerja di lingkungan dinas mengenai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan tugas seksi Pemadaman dan Investigasi;
133. 9.penyiapan dan pembuatan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala bidang; 24
134. 10.pengoordiniran laporan pelaksanaan tugas seksi pemadaman dan investigasi;
135. 11.pemberian saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang di ambil sesuai bidang tugasnya; dan
136. 12.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 4.2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategis dan panduan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi, menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan dan evakuasi serta menyelenggarakan pusat komando, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai fungsi:
137. 1.Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi penyelamatan dan evakuasi sebagai pedoman dalam pelaksanan tugas;
138. 2.Penyiapan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
139. 3.Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan administrasi seksi penyelamatan dan evakuasi guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
140. 4.Pemeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait dengan seksi penyelamatan dan evakuasi;
141. 5.Pelaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan seksi penyelamatan dan evakuasi meliputi meliputi penanggulangan dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan berdasarkan kepada standar operasional yang ditentukan;
142. 6.Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kegiatan operasi pemadaman dan penyelamatan;
143. 7.Pengolah data dan informasi sebagai bahan masukan kepada kepala bidang dan unit kerja di lingkungan dinas mengenai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan tugas seksi penyelamatan dan evakuasi;
144. 8.Penyiapan dan membuat bahan konsep naskah dinas sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari kepala bidang;
145. 9.Pengoordiniran laporan pelaksanaan tugas seksi penyelamatan dan evakuasi
146. 10.Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang di ambil sesuai bidang tugasnya; dan
147. 11.Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 25 5) Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang Sarana dan Prasarana. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
148. 1.perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
149. 2.perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
150. 3.pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
151. 4.penyiapan pendisposisian bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
152. 5.penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lingkup sarana prasarana operasional pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana;
153. 6.penyiapan pemeriksaan dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait sarana dan prasarana;
154. 7.penyiapan perumusan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada bidang sarana prasarana berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi kerja interen;
155. 8.penyiapan pemberian saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
156. 9.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 5.1) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana Seksi Pengadaan Sarana Prasarana mempunyai tugas mengumpulkan data, melaksanakan, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, sarana prasarana pemadam kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan serta alat pelindung diri petugas. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
157. 1.penyiapan penyusunan rencana kegiatan pengadaan dan anggaran Seksi Pengadaan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanan tugas;
158. 2.penyiapan dan pelaksanaan perencanaan analisis kebutuhan, standarisasi, midentifikasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan dan alat pelindung diri petugas; 26
159. 3.pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, sarana prasarana pemadam kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam bagi masyarakat;
160. 4.penyusunan dan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
161. 5.penyiapan pengolahan data dan informasi sebagai bahan masukan kepada kepala bidang dan unit kerja di lingkungan dinas mengenai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan tugas;
162. 6.penyiapan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
163. 7.penyiapan pemberiaan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang di ambil sesuai bidang tugasnya; dan
164. 8.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 5.2) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana mempunyai tugas mengumpulkan data, melaksanakan, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi penilaian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran pemukiman dan lahan, penyelamatan dan alat pelindung diri petugas. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
165. 1.penyusunan rencana analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
166. 2.penyelenggaraan pemantauan, pengawasan, standarisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penaggulangan kebakaran;
167. 3.penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat;
168. 4.penyiapan pemeriksaan dan pemberian paraf draf surat keputusan dan dokumen yang telah dikonsep terkait dengan pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana;
169. 5.penyiapan kegiatan usaha pemeliharaan peralatan dan logistik dalam rangka menunjang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
170. 6.penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
171. 7.penyiapan pengolahan data dan informasi sebagai bahan masukan kepada kepala bidang 27 dan unit kerja mengenai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan tugas;
172. 8.penyiapan pengoordiniran laporan pelaksanaan tugas pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana;
173. 9.penyiapan pemberian saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
174. 10.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
b.Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya manusia Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan berjumlah 201 orang yang terdiri dari berbagai golongan, kepangkatan dan jabatan (eselon) serta pendidikan yang bervariasi. Dalam tabel dibawah ini akan dijelaskan tentang sumber daya manusia Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan. Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Barito Selatan Tahun 2025 Jenis Kelamin Jumlah Laki - Laki 152 orang Perempuan 49 orang Jumlah 201 orang Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Barito Selatan Tahun 2025 No Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Laki - Laki Perempuan 1 S3 0 orang 0 orang 0 orang 2 S2 3 orang 0 orang 3 orang 3 S1 10 orang 8 orang 18 orang 4 Diploma III 0 orang 0 orang 0 orang 5 Diploma II 0 orang 0 orang 0 orang 6 Diploma I 0 orang 0 orang 0 orang 7 SLTA/sederajat 139 orang 41 orang 180 orang Jumlah 152 orang 49 orang 201 orang 28 Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Barito Selatan Tahun 2025 Pangkat dan Golongan Jenis Kelamin Jumlah Laki - Laki Perempuan Pembina Tingkat I (IV/B) 1 orang 0 orang 1 orang Pembina (IV/A) 2 orang 0 orang 2 orang Penata Tk. I (III/D) 2 orang 0 orang 2 orang Penata (III/C) 1 orang 0 orang 1 orang Penata Muda (III/A) 10 orang 7 orang 17 orang IX 1 orang 1 orang 2 orang Pengatur Tk. I (II/D) 6 orang 0 orang 6 orang Pengatur (II/C) 1 orang 0 orang 1 orang Pengatur Muda Tk. I (II/B) 1 orang 0 orang 1 orang Pengatur Muda (II/A) 81 orang 29 orang 110 orang V 42 orang 8 orang 50 orang Jumlah 152 orang 49 orang 201 orang Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, terdapat sarana dan prasarana yang dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.4 Daftar Barang Milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan N0 NAMA BARANG TAHUN JUMLAH 1 Portable Pump Terapung 2008 1 2 Mesin Portable 2013 3 3 Mesin Portable 2014 1 4 Apar ( Tabung Pemadam Kebakaran ) 5 Kg 2018 3 5 Apar ( Tabung Pemadam Kebakaran ) 6 Kg 2018 5 6 Apar ( Tabung Pemadam Kebakaran ) 9 Kg 2018 5 7 Selang Pemadam Kebakaran 2018 9 8 Apar ( Tabung Pemadam Kebakaran ) 5 Kg 2018 2 9 Chainsaw 2019 2 10 Handline Protek 2019 4 11 Kapak 2019 6 12 Fireman Jacket Set 2019 15 13 Selang 2019 6 14 Tangga Extension 2019 3 15 Sarung Tangan Firefigter Gloves 2019 15 16 Sepatu Boots/Sepatu Safety Harvik Steel Shank 2019 15 17 Fireman Helmet 2019 15 18 Kunci Sok UK 8 S/D 32 2020 1 29 19 Dongkrak Buaya 2020 1 20 Masker Respirator 2023 48 21 Alat Pemadam/Portable 2024 4 22 Selang Penyemprot Air 2024 13 23 Alat Pemadam/Portable 2024 14 24 Pompa Kebakaran/Portable 2024 5 25 Pompa Kebakaran/Portable 2024 2 26 Selang Penyemprot Air 2024 30 27 Selang Penyemprot Air 2024 30 N0 Nama Barang Tahun Jumlah 1 Meja Kerja 2017 3 2 Kursi Kerja 2017 6 3 Lemari Pakaian 2017 25 4 Meja Kerja 2017 3 5 Ac Unit 2017 2 6 Televisi 2017 1 7 Lemari Pakaian 2017 1 8 Velbet ( Tempat Tidur Lipat ) 2018 13 9 Pesawat Handy Talky (Ht) 2018 7 10 Mesin Absensi 2019 1 11 Handy Talky (Ht) 2019 19 12 Lemari Kayu 2 Pintu (Damkar) 2019 10 13 Kursi Kayu/Busa Panjang Damkar 2019 4 14 Tempat Tidur/Velbed 2019 13 15 Tenda Kemping 2019 6 16 Lemari Pakaian 2020 1 17 Printer 2020 1 18 Laptop 2020 1 19 Komputer Pc 2020 1 20 Cctv - Camera Control Television System 2023 1 21 P.C Unit 2023 1 22 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2023 1 23 A.C. Split 2023 1 24 Laptop 2023 1 25 Harddisk Internal 2023 2 26 Camera Electronic 2023 2 27 Lcd Monitor 2023 1 28 A.C. Split 2024 2 29 P.C Unit 2024 2 30 Komputer Unit / Pc 2024 3 31 Laptop 2024 1 32 Meja Kerja Pejabat Eselon Iv 2024 12 33 Alat Pembersih Lain-Lain 2024 2 30 N0 Nama Barang Merk Type Tahun Jml Plat Kondisi Baik Kondisi Rusak 1 Mobil pemadam kebakaran MERCEDES BAND PS 100 1992 1 KH 9050 D ✅ 2 Mobil pemadam kebakaran MITSUBISHI PS 100 1992 1 KH 9051 D ✅ 3 Mobil pemadam kebakaran MITSUBISHI PS 100 1993 1 KH 9052 D ✅ 4 Truck Tangki Operasional 3000 Liter ISUZU ELF PS 135 2004 1 KH 8001 DW ✅ 5 Mobil Operasional Isuzu Panther TBR 54 ISUZU TBR 54 PICK UP TURBO 2007 1 KH 8019 DW ✅ 6 Mobil Operasional Isuzu Panther TBR 54 ISUZU TBR 54 PICKUP TURBO 2007 1 KH 8013 DW ✅ 7 Truck Tangki Operasional 4000 Liter ISUZU NKR 71 E2 2007 1 KH 8020 DW ✅ 8 Mobil Pemadam Kebakaran MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 (4x2) MT 2007 1 KH 8022 DW ✅ 9 Mobil Operasional Pemadam Kebakaran MITSUBISHI FM517HS (4x2) M/T 2008 1 KH 8032 DW ✅ 10 Mobil Operasional Pemadam Kebakaran MITSUBISHI FM517HS (4x2) MT 2008 1 KH 8033 DW ✅ 11 Mobil Truk HINO WU342R- HKMRHD3 (110HD) 2012 1 KH 9004 DM ✅ 12 Sepeda Motor Trail HONDA T4G02T31LO M/T 2019 1 KH 6885 DY ✅ 13 Sepeda Motor Trail HONDA T4G02T31LO M/T 2019 1 KH 6823 DY ✅ 14 mobil pemadam kapasitas 500 liter MITSUBISHI TRITON 2.5L SC HDX 2019 1 KH 9032 DW ✅ 15 New Triton HDX Double Cabin 4 wD M/T MITSUBISHI TRITON 2.5L DC 2021 1 KH 8236 DW ✅ 16 Truck Tangki HINO Dutro 4 HINO 130 HD (WU342R- HKMTJD3) 2021 1 KH 9042 DW ✅ 17 KAWASAKI KLX 150 BF KAWASAKI LX150K 2023 1 KH 2205 DY ✅ 18 Speed Boat / Motor Tempel SEA BEE SB 475 2024 2 - ✅ 19 Mobil Pemadam Kebakaran HINO XZU349R- HKFTBD3 (4x2) M/T 2024 1 KH 9057 DW ✅ 20 Mobil Ambulance SUZUKI 515364 003 2024 1 KH 9065 DW ✅ c) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Capaian kinerja Tantribumlinmas Kabupaten Barito Selatan 2020– 2023 menunjukkan tren peningkatan secara moderat. Cakupan pelayanan bencana kebakaran meningkat signifikan dari 20,71 persen pada tahun 2020 menjadi 80 persen pada tahun 2022, yang juga diikuti oleh perbaikan tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran dari 82,60 persen menjadi 80 persen pada periode yang sama setelah sempat menurun di tahun 2021. Namun demikian, terdapat penurunan kinerja pada keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dari 100 persen pada tahun 2021 menjadi 70 persen pada 2022. Begitu pula tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan dari 100 persen menjadi 75 persen. Kondisi ini menjadi 31 catatan penting, karena keberlanjutan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat bergantung pada kehadiran SDM pelaksana dan efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah memperkuat kelembagaan, konsistensi SDM, dan sistem monitoring- respons yang adaptif. Tabel 2.5 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, 2020–2024 No Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 1 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 100 100 70 2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 % 100 100 75 3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota % 20,71 78 80 4 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 82,60 73 80 Sumber: Bapperida Kabupaten Barito Selatan, 2025 Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah Periode sebelumnya dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan dalam kapasitasnya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub urusan kebakaran untuk itu telah dirumuskan beberapa indikator dengan hasil-hasil sebagai berikut : Tabel 2.6 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Per Kecamatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 No. Kecamatan Jumlah Kebakaran Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran Pemukiman 1 Jenamas 0 0 2 Dusun Hilir 0 0 3 Karau Kuala 0 0 4 Dusun Selatan 7 17 5 Dusun Utara 0 0 6 Gunung Bintang Awai 0 0 Total Per Kejadian 7 17 Total 24 Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Data Terlaporkan Desember 2024 32 Tabel 2.7 Rekapitulasi Kejadian Bencana Kebakaran Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Per 1 Januari - 31 Desember 2024 No. Bulan Jumlah Kebakaran Kebakaran Hutan Dan Lahan Kebakaran Pemukiman 1 Januari 0 0 2 Februari 0 1 3 Maret 0 2 4 April 0 0 5 Mei 0 2 6 Juni 0 1 7 Juli 3 1 8 Agustus 3 1 9 September 0 2 10 Oktober 1 1 11 November 0 3 12 Desember 0 3 Total Per Kejadian 7 17 Total 24 Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Data terlaporkan s/d 31 Desember 2024 Gambar 2.1 Rekapitulasi Kejadian Bencana Satpol Pp Dan Damkar Tahun 2024 Berdasarkan Lokasi 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17 7 JENAMAS DUSUN HILIR KARAU KUALA DUSUN SELATAN DUSUN UTARA GUNUNG BINTANG AWAI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KEBAKARAN PEMUKIMAN JUMLAH KEBAKARAN 33 Gambar 2.2 Rekapitulasi Kejadian Bencana Satpol Pp Dan Damkar Tahun 2024 Berdasarkan Lokasi 3 3 3 3 3 2.5 2 2 2 2 1.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER 1 2 34 Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2021 Tabel tersebut menyajikan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan selama periode 2020–2021. Secara umum, terjadi penurunan total anggaran belanja daerah dari Rp 13,82 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 11,33 miliar pada tahun 2021 atau turun sebesar 18,05 persen. Meskipun demikian, realisasi belanja daerah justru mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,90 persen, yaitu dari Rp 11,06 miliar pada 2020 menjadi Rp 11,27 miliar pada 2021, yang menunjukkan peningkatan efektivitas penyerapan anggaran. Belanja operasi, yang mencakup belanja pegawai dan belanja barang/jasa, mengalami kenaikan anggaran sebesar 23,70 persen dan realisasi yang lebih besar lagi yaitu 54,84 persen, menandakan peningkatan signifikan dalam pengeluaran operasional. Sebaliknya, belanja pegawai mengalami penurunan anggaran sebesar 19,83 persen, meskipun realisasinya meningkat tipis sebesar 0,58 persen. Belanja tidak langsung, khususnya pada belanja barang dan jasa, mengalami penurunan yang sangat tajam baik dari sisi anggaran (-73,94 persen) maupun realisasi (- 67,81 persen), mengindikasikan adanya pengurangan signifikan pada alokasi dan penggunaan dana di pos ini. Sementara itu, belanja modal peralatan dan mesin tidak Uraian Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata - rata Pertumbuhan (%) 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Anggaran Realisasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Belanja Daerah 13,821,263,172 11,326,824,259 11,063,388,165 11,273,677,255 0.80 1.00 -18.05 1.90 Belanja Operasi 7,911,139,472 9,786,468,259 6,288,247,287 9,736,762,255 0.79 0.99 23.70 54.84 Belanja Pegawai 7,911,139,472 6,342,102,671 6,288,247,287 6,324,671,962 0.79 1.00 -19.83 0.58 Belanja Barang dan Jasa 0 3,404,365,588 0 3,372,090,293 0.00 0.99 0.00 0.00 Belanja Hibah 0 40,000,000 0 40,000,000 0.00 1.00 0.00 0.00 Belanja Tidak Lngsung 5,910,123,700 1,540,356,000 4,775,140,878 1,536,915,000 0.81 1.00 -73.94 -67.81 Belanja Barang dan Jasa 5,910,123,700 1,540,356,000 4,775,140,878 1,536,915,000 0.81 1.00 -73.94 -67.81 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 35 memiliki alokasi maupun realisasi pada kedua tahun tersebut. Secara keseluruhan, meski beberapa pos anggaran mengalami penurunan, terdapat peningkatan kinerja penyerapan anggaran pada sebagian besar kategori, khususnya pada belanja operasi. Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2023 Tabel 2.10 menunjukkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2022– 2023, yang mencakup berbagai jenis belanja seperti belanja daerah, operasi, pegawai, barang dan jasa, hibah, serta belanja modal. Secara umum, terjadi peningkatan rata- rata anggaran sebesar 12,57% dan realisasi sebesar 11%. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan rata-rata pertumbuhan realisasi 31,09%, sementara belanja barang dan jasa mengalami lonjakan anggaran hingga 121,85% dan realisasi 120,03%. Namun, belanja modal dan peralatan menunjukkan penurunan tajam masing- Uraian Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata - rata Pertumbuhan (%) 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Anggaran Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Belanja Daerah 9,945,037,466 11,195,187,446 9,747,627,068 10,819,656,055 0.98 0.97 12.57 11.00 Belanja Operasi 8,169,882,616 10,867,517,996 8,097,357,268 10,614,967,272 0.99 0.98 33.02 31.09 Belanja Pegawai 6,152,365,066 6,341,529,446 6,096,968,380 6,213,506,840 0.99 0.98 3.07 1.91 Belanja Barang dan Jasa 2,017,517,550 4,475,988,550 2,000,388,888 4,401,460,432 0.99 0.98 121.86 120.03 Belanja Hibah 0 50,000,000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Belanja Modal 1,775,154,850 327,669,450 1,650,269,800 204,688,783.00 0.93 0.62 -81.54 -87.60 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,775,154,850 327,669,450 1,650,269,800 204,688,783.00 0.93 0.62 -81.54 -87.60 36 masing sebesar -81,54% pada anggaran dan -87,60% pada realisasi. Rasio antara realisasi dan anggaran di hampir semua jenis belanja berada di bawah 1, yang mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan anggaran, khususnya pada belanja modal dan peralatan yang hanya terealisasi 62% pada tahun 2023. Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 - 2023 Uraian Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata - rata Pertumbuhan (%) 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Anggaran Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9,945,037,466 11,195,187,446 9,747,627,068 11,183,930,067 0.98 1.00 12.57 14.73 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 9,945,037,466 11,195,187,446 9,747,627,068 11,183,930,067 0.98 1.00 12.57 14.73 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,609,725,416 6,964,161,996 6,544,005,568 6,953,810,804 0.99 1.00 5.36 6.26 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,152,365,066 6,215,973,846 6,096,968,380 6,213,506,840 0.99 1.00 1.03 1.91 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 6,152,365,066 6,215,973,846 6,096,968,380 6,213,506,840 0.99 1.00 1.03 1.91 Administrasi Umum Perangkat Daerah 301,360,000 402,603,500 291,255,586 402,601,726 0.97 1.00 33.60 38.23 Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,000,000 29,994,500 20,000,000 29,994,000 1.00 1.00 49.97 49.97 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15,000,000 20,259,000 15,000,000 20,258,500 1.00 1.00 35.06 35.06 Fasilitas kunjungan tamu 40,000,000 30,000,000 39,990,000 30,000,000 1.00 1.00 -25.00 -24.98 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 226,360,000 322,350,000 216,265,586 322,349,226 0.96 1.00 42.41 49.05 37 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131,000,350 320,584,650 130,781,602 312,792,238 1.00 0.98 144.72 139.17 Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 14,584,600 10,000,000 14,584,500 1.00 1.00 45.85 45.85 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 106,000,350 151,000,050 105,781,602 143,992,283 1.00 0.95 42.45 36.12 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor 15,000,000 155,000,000 15,000,000 154,215,455 1.00 0.99 933.33 928.10 Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,910,000 1.00 0.9964 0.00 -0.36 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,960,000 1.00 1.00 0.00 -0.40 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,950,000 1.00 1.00 0.00 -0.33 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1,560,157,200 2,065,371,100 1,553,351,700 2,064,464,913 1.00 1.00 32.38 32.90 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 453,639,200 920,793,200 452,639,000 919,887,013 1.00 1.00 102.98 103.23 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, patroli, pengmanan dan pengawalan 229,500,200 263,200,200 228,500,000 262,874,200 1.00 1.00 14.68 15.04 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota 69,139,000 212,907,000 69,139,000 212,385,813 1.00 1.00 207.94 207.19 Pemberdayaan perindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 95,000,000 274,330,000 95,000,000 274,271,000 1.00 1.00 188.77 188.71 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 40,000,000 108,694,000 40,000,000 108,694,000 1.00 1.00 171.74 171.74 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 20,000,000 61,662,000 20,000,000 61,662,000 1.00 1.00 208.31 208.31 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1,106,518,000 1,144,577,900 1,100,712,700 1,144,577,900 0.99 1.00 3.44 3.99 38 Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota 21,750,000 61,456,500 21,713,200 61,456,500 1.00 1.00 182.56 183.04 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota 1,053,018,000 1,038,654,400 1,047,281,100 1,038,654,400 0.99 1.00 -1.36 -0.82 Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota 31,750,000 44,467,000 31,718,400 44,467,000 1.00 1.00 40.05 40.19 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1,775,154,850 2,165,654,350 1,650,269,800 2,165,654,350 0.93 1.00 22.00 31.23 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 1,775,154,850 2,165,654,350 1,650,269,800 2,165,654,350 0.93 1.00 22.00 31.23 Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 27,528,000 238,968,000 27,528,000 238,968,000 1.00 1.00 768.09 768.09 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 147,989,900 159,367,900 147,936,900 159,367,900 1.00 1.00 7.69 7.73 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri 451,423,700 692,469,300 451,055,900 692,469,300 1.00 1.00 53.40 53.52 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri 91,764,100 0 0 0 0.00 0.00 -100.00 0.00 Pembinaan aparatur pemadam kebakaran 1,056,449,150 1,074,849,150 1,023,749,000 1,074,849,150 0.97 1.00 1.74 4.99 Jumlah 9,945,037,466 1,195,187,446 ,747,627,068 11,183,930,067 0.98 1.00 12.57 14.73 Tabel Realisasi Anggaran 2022–2023 pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penggunaannya. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan cukup besar dan sebagian besar dapat direalisasikan, meskipun masih terdapat selisih kecil yang ditunjukkan oleh rasio realisasi terhadap anggaran yang tidak mencapai 100%. Hal serupa juga terlihat pada tahun 2023, di mana anggaran mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dan tingkat realisasi juga mendekati total anggaran meskipun belum sepenuhnya optimal. Perbandingan rasio realisasi tahun 2022 dan 2023 memperlihatkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran mengalami perbaikan, meski dengan variasi pada tiap program dan kegiatan. Selain itu, tabel ini juga menampilkan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi, yang menunjukkan adanya tren kenaikan dari tahun ke tahun, menandakan adanya peningkatan 39 kebutuhan maupun skala kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dinamika pertumbuhan anggaran dan realisasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2024 Uraian Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata - rata Pertumbuhan (%) 2023 2024 2023 2024 2023 2024 Anggaran Realisasi
(1)(3) (3) (5) (5) (6) (7) (8) (9) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11,195,187,446 17,364,104,796 11,477,649,846 20,648,790,886 1.03 1.19 55.10 79.90 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 11,195,187,446 17,364,104,796 11,477,649,846 20,648,790,886 1.03 1.19 55.10 79.90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,964,161,996 8,674,329,746 6,953,810,804 10,344,070,057 1.00 1.19 24.56 48.75 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,215,973,846 7,401,373,846 6,213,506,840 8,367,480,051 1.00 1.13 19.07 34.67 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 6,215,973,846 7,311,373,846 6,213,506,840 8,367,480,051 1.00 1.14 17.62 34.67 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD 0 20,000,000 0 20,000,000 0.00 1.00 0.00 0.00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 15,000,000 0 25,000,000 0.00 1.67 0.00 0.00 Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 10,000,000 0 9,950,000 0.00 1.00 0.00 0.00 Koordinasi dan Penyusunan Laoran Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestran SKPD 0 45,000,000 0 44,929,100 0.00 1.00 0.00 0.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 402,603,500 1,057,275,900 402,601,726 1,186,376,037 1.00 1.12 162.61 194.68 Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 29,994,500 40,000,000 29,994,000 39,990,000 1.00 1.00 33.36 33.33 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20,259,000 181,242,800 20,258,500 83,149,000 1.00 0.46 794.63 310.44 40 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 30,000,000 0 56725500 0 1.89 0.00 0.00 Penyediaan Bahan Material 0 473,113,100 0 461660000 0 0.98 0.00 0.00 Fasilitas kunjungan tamu 30,000,000 40,000,000 30,000,000 49,960,000 1.00 1.25 33.33 66.53 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 322,350,000 292,920,000 322,349,226 494,891,537 1.00 1.69 -9.13 53.53 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320,584,650 165,327,700 312,792,238 642,963,969 0.98 3.89 -48.43 105.56 Penyediaan jasa surat menyurat 14,584,600 15,000,000 14,584,500 55,000,000 1.00 3.67 2.85 277.11 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 151,000,050 120,000,000 143,992,283 152,653,869 0.95 1.27 -20.53 6.02 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor 155,000,000 30,327,700 154,215,455 435,310,100 0.99 14.35 -80.43 182.27 Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25,000,000 50,352,300 24,910,000 147,250,000 1.00 2.924394715 101.41 491.13 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 10,000,000 25,000,000 9,960,000 62,000,000 1.00 2.48 150.00 522.49 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 15,000,000 25,352,300 14,950,000 85,250,000 1.00 3.36 69.02 470.23 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2,065,371,100 2,363,459,200 2,358,184,692 2,737,271,765 1.14 1.16 14.43 16.08 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 920,793,200 933,519,200 1,213,606,792 1,213,606,792 1.32 1.30 1.38 0.00 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, patroli, pengmanan dan pengawalan 263,200,200 379,400,200 499,896,100 499,896,100 1.90 1.32 44.15 0.00 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota 212,907,000 60,407,000 70,574,292 70,574,292 0.33 1.17 -71.63 0.00 Pemberdayaan perindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 274,330,000 345,630,000 495,163,800 495,163,800 1.80 1.43 25.99 0.00 41 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 108,694,000 148,082,000 147,972,600 147,972,600 1.36 1.00 36.24 0.00 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 61,662,000 0 0 0 0.00 0.00 -100.00 0.00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1,144,577,900 1,429,940,000 1,144,577,900 1,523,664,973 1.00 1.07 24.93 33.12 Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota 61,456,500 143,553,000 61,456,500 189,318,348 1.00 1.32 133.58 208.05 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota 1,038,654,400 1,091,920,000 1,038,654,400 1,140,008,200 1.00 1.04 5.13 9.76 Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota 44,467,000 194,467,000 44,467,000 194,338,425 1.00 1.00 337.33 337.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2,165,654,350 6,326,315,850 2,165,654,350 7,567,449,064 1.00 1.20 192.12 249.43 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2,165,654,350 6,326,315,850 2,165,654,350 7,567,449,064 1.00 1.20 192.12 249.43 Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 238,968,000 138,328,000 238,968,000 263,205,078 1.00 1.90 -42.11 10.14 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 159,367,900 104,057,900 159,367,900 98,406,644 1.00 0.95 -34.71 -38.25 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri 692,469,300 4,771,580,800 692,469,300 6,039,832,342 1.00 1.27 589.07 772.22 Pembinaan aparatur pemadam kebakaran 1,074,849,150 1,312,349,150 1,074,849,150 1,166,005,000 1.00 0.89 22.10 8.48 Jumlah 11,195,187,446 17,364,104,796 11,477,649,846 20,648,790,886 1.03 1.19 55.10 79.90 42 Berdasarkan tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023–2024, dapat dijelaskan bahwa secara umum terdapat peningkatan baik pada sisi anggaran maupun realisasi di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Total anggaran meningkat dari Rp11,195 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp17,364 miliar di tahun 2024, sementara realisasi juga naik dari Rp11,477 miliar menjadi Rp20,648 miliar. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan, dengan rasio realisasi terhadap anggaran mencapai 103% pada 2023 dan meningkat menjadi 119% pada 2024, serta rata-rata pertumbuhan anggaran 55,10% dan realisasi 79,90%. Jika ditinjau lebih rinci, beberapa program mengalami peningkatan alokasi yang tinggi, misalnya pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, anggaran naik dari Rp920,7 juta menjadi Rp1,213 miliar dengan realisasi stabil di atas target. Begitu pula pada Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyuluhan Kebakaran, anggaran tetap Rp2,166 miliar tetapi realisasi melonjak menjadi Rp7,567 miliar dengan rasio 120% terhadap anggaran. Namun, terdapat juga kegiatan yang realisasinya masih fluktuatif, seperti pada penyediaan jasa perkantoran serta pemeliharaan barang milik daerah yang mencatat persentase realisasi cukup tinggi melebihi anggaran. Secara keseluruhan, kinerja keuangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa pos belanja yang tidak terealisasi optimal, secara umum capaian realisasi belanja Dinas Satpol PP dan Damkar Barito Selatan melebihi alokasi anggaran yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya intensitas kegiatan yang tinggi serta kebutuhan mendesak pada program pelayanan masyarakat, khususnya terkait ketenteraman, ketertiban, dan penanggulangan kebakaran. d) Kelompok Sasaran Layanan Sasaran pembangunan daerah merupakan pijakan utama dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terstruktur dan terukur. Sasaran dirumuskan secara lebih spesifik, realistis, terukur, dan dapat dicapai. Sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga memperhatikan permasalahan dan isu lingkungan dinamis. Dengan demikian, perumusan sasaran yang tepat dan kontekstual akan memastikan arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil yang nyata. Adapun sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan adalah Upaya Ketahanan Bencana Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas:

1.Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran perumahan dan lahan dalam daerah 43
2.Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
3.Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran
4.Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran
5.Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran
6.Melakukan investigasi kejadian kebakaran perumahan dan lahan
7.Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran
8.Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana
9.Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
10.Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran
11.Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran
12.Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran
13.Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terpadu
14.Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
1.Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
2.bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
3.Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
4.Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
5.Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
6.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya Sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan, maka kelompok sasaran layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan adalah warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum. Dimana tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan membantu 44 Bupati Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan menangani sub urusan kebakaran dan non kebakaran. Berikut beberapa bentuk layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan:
1.Melakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemadaman
2.Melakukan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran perumahan dan lahan dalam daerah;
3.Menyelenggarakan mitigasi kebakaran perumahan dan lahan;
4.Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran perumahan dan lahan;
5.Melakukan investigasi kejadian kebakaran perumahan dan lahan;
6.Melakukan penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan manusia; dan
7.Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a.Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kanupaten Barito Selatan dan penyesuaian dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan dan Cascading Kinerja per Misi Tahun 2025-2029 yaitu Risiko Gangguan Bencana terhadap Ketahanan Wilayah, terdapat beberapa permasalahan yaitu : Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No Topik Masalah Akar Masalah Penjelasan 1 Indeks Risiko Bencana
1. 1.Adanya ancaman risiko bencana alam banjir dan kebakaran lahan
2. 1.Tingginya ancaman risiko kebakaran hutan dan lahan
3. 2.Lokasi permukiman yang berada di sepanjang pinggiran sungai Ancaman risiko bencana alam berupa banjir dan kebakaran hutan/lahan menjadi tantangan besar bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan. Tingginya ancaman kebakaran lahan dan hutan memerlukan kesiapsiagaan personel, sarana prasarana, serta sistem deteksi dini agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, lokasi permukiman penduduk yang berada di sepanjang pinggiran sungai meningkatkan kerentanan terhadap bencana banjir, sehingga memperluas lingkup tugas Damkar tidak hanya pada pemadaman kebakaran, tetapi juga pada evakuasi, penyelamatan, dan mitigasi risiko bencana. Kondisi ini menuntut Damkar untuk memiliki strategi manajemen risiko bencana yang lebih komprehensif, meliputi pencegahan, penanggulangan, hingga pemulihan pascabencana, guna melindungi masyarakat dan meminimalkan kerugian 45 2 Indeks Pelayanan Publik Infrastruktur dan sarana pendukung layanan publik masih terbatas dan belum terintegrasi secara optimal
4. 1.Kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan
5. 2.Belum tersedianya fasilitas telepon kedaruratan dan pengaduan yang responsif seperti live chat, dan call centre 24 jam Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Selatan, khususnya pada sektor kebakaran dan penyelamatan, masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung, seperti kendaraan operasional, peralatan pemadam, serta ketersediaan pos damkar di setiap kecamatan, mengakibatkan pelayanan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. Hal ini berdampak pada keterlambatan respon saat terjadi keadaan darurat, rendahnya jangkauan layanan, serta adanya kesenjangan antarwilayah dalam memperoleh perlindungan dan penanganan bencana. Selain itu, belum tersedianya fasilitas telepon darurat dan pusat pengaduan yang responsif, seperti call centre 24 jam atau layanan digital (live chat), membuat masyarakat kesulitan untuk melaporkan kejadian secara cepat. Kondisi ini menuntut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan untuk memperkuat sistem layanan publik berbasis kedaruratan yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 3 Indeks Pelayanan Publik Kualitas layanan, kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik masih rendah Masih kurangnya peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam pelayanan Kualitas dan responsivitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Selatan, khususnya dalam bidang kebakaran dan penyelamatan, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya regulasi daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai ketertiban umum, sistem e- government, serta pelimpahan kewenangan ke tingkat kecamatan dalam pelayanan darurat. Selain itu, reformulasi standar pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur belum dilakukan secara signifikan sehingga berdampak pada rendahnya kecepatan, ketepatan, dan profesionalisme dalam memberikan layanan. Pada lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, keterbatasan pelatihan teknis dan non-teknis bagi aparatur membuat kemampuan petugas dalam menangani berbagai situasi darurat mulai dari kebakaran hutan/lahan, evakuasi bencana banjir, hingga penyelamatan non-kebakaran masih belum optimal. Lemahnya tata kelola pelayanan juga ditandai dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan, mitigasi, dan pelaporan dini. Kondisi ini mencerminkan perlunya strategi penguatan SDM Damkar melalui program peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, reformasi tata kelola pelayanan, serta pelibatan masyarakat agar tercipta pelayanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan merata di seluruh wilayah 46 47
b.Isu Strategis Berdasarkan hasil analisa terhadap Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kanupaten Barito Selatan dan penyesuaian dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan dan Cascading Kinerja per Misi Tahun 2025-2029 yaitu “Penguatan Kemampuan Mitigasi dan Adaptasi terhadap Bencana “ sehingga perlu dilakukan mengingat potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kerentanan wilayah terhadap bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta genangan air akibat curah hujan tinggi menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi. Peningkatan sistem deteksi dini bencana menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, dimana sistem peringatan yang handal mampu memberikan informasi lebih awal memprediksi dan mengantisipasi bencana yang datang memungkinkan evakuasi tepat waktu, meminimalkan korban dan kerugian, serta mendorong mitigasi melalui infrastruktur tahan bencana, penataan ruang, dan kesiapsiagaan masyarakat. Keterkaitan uraian RPJMD tersebut dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan sangat erat, karena dinas ini merupakan salah satu garda terdepan dalam upaya mewujudkan penguatan mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana tercantum dalam misi pembangunan daerah tahun 2025–2029. Sebagai institusi yang memiliki mandat tidak hanya dalam penanggulangan kebakaran, tetapi juga penyelamatan jiwa dan harta benda pada berbagai kondisi kedaruratan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dituntut untuk memperluas cakupan kinerjanya agar lebih responsif terhadap berbagai potensi bencana yang mengancam wilayah. Dalam konteks kerentanan Kabupaten Barito Selatan terhadap banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta genangan air akibat intensitas hujan tinggi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berperan penting sebagai lembaga yang mampu memberikan respon cepat sekaligus pencegahan dini. Peran ini tidak hanya diwujudkan melalui tindakan darurat di lapangan, tetapi juga melalui penguatan sistem deteksi dini bencana, penyusunan mekanisme evakuasi yang terkoordinasi, serta pelatihan masyarakat agar lebih tangguh dan siap menghadapi kemungkinan bencana. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan infrastruktur tahan bencana, keterlibatan dalam penataan ruang yang memperhatikan faktor risiko kebencanaan, serta menjalin koordinasi dengan instansi lain untuk memperkuat sinergi dalam sistem penanggulangan bencana daerah. Upaya tersebut sejalan dengan arah RPJMD yang menekankan pentingnya membangun ketahanan masyarakat dan daerah melalui peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi. Dengan demikian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan bukan hanya sekadar pelaksana tugas teknis pemadaman kebakaran, tetapi juga menjadi aktor strategis dalam mendukung misi daerah, yakni membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat dari dampak negatif bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. 48 Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Kebijakan Strategis DaerahGlobal Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Banyak/ Risiko Banjir Global Terbatasnya kapasitas - Penguatan Mendominasi Gangguan dan Warming sumber daya di bidang kemampuan Bencana Genangan penanggulangan mitigasi dan terhadap bencana Penguatan adaptasi terhadap Ketahanan kemampuan mitigasi dan bencana Wilayah adaptasi terhadap bencana. Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencanageologi 49 a) Upaya ketahanan bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan berupaya meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat serta keberlangsungan lingkungan di Kabupaten Barito Selatan, menguatkan upaya ketahanan bencana melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sarana dan prasarana penyelamatan, serta pemberdayaan masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi berbagai potensi ancaman kebakaran, banjir, dan kedaruratan lainnya di Kabupaten Barito Selatan. Indikator tujuan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupatren Barito Selatan yaitu :

1.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
2.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
3.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan dari masing- masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan 50 indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun sampai tahun 2029. Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan yaitu “Meningkatnya Layanan Pencegahan, Pemadam kebakaran, penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran”. Sasaran ini dirumuskan untuk mewujudkan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan yaitu “Upaya Ketahanan Bencana” Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan memiliki mandat langsung dalam merealisasikan sasaran “Upaya Ketahanan Bencana” karena fungsi utamanya berkaitan erat dengan keselamatan jiwa, harta benda, serta perlindungan lingkungan dari ancaman kebakaran maupun bencana lainnya. Dalam konteks ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak hanya diposisikan sebagai unit reaksi cepat saat bencana terjadi, tetapi juga sebagai institusi kunci dalam membangun sistem mitigasi dan adaptasi bencana di tingkat daerah. Upaya yang dilakukan antara lain:
1.Peningkatan kapasitas personel, melalui pelatihan teknis, simulasi penyelamatan, dan sertifikasi kompetensi agar siap menghadapi berbagai jenis kedaruratan.
2.Penguatan sarana dan prasarana penyelamatan, dengan melengkapi peralatan pemadam kebakaran, perahu evakuasi banjir, sistem komunikasi darurat, hingga kendaraan penyelamatan multi-fungsi.
3.Pengembangan sistem deteksi dini dan peringatan cepat, agar informasi terkait potensi bencana dapat segera disampaikan kepada masyarakat dan memungkinkan langkah antisipatif lebih awal.
4.Pemberdayaan masyarakat, melalui edukasi, penyuluhan, serta latihan simulasi kebencanaan secara rutin sehingga masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam ketahanan bencana berbasis komunitas.
5.Koordinasi lintas sektor, baik dengan BPBD, aparat keamanan, dinas teknis lainnya, maupun lembaga kemasyarakatan untuk memastikan sistem penanggulangan bencana berjalan terpadu. Dengan langkah-langkah tersebut, sasaran “Upaya Ketahanan Bencana” akan semakin nyata terwujud, karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan menjadi aktor utama yang memastikan kesiapsiagaan daerah berjalan dengan baik. Pada akhirnya, keberhasilan sasaran ini akan tampak dari meningkatnya ketangguhan masyarakat, menurunnya jumlah korban jiwa, berkurangnya kerugian ekonomi akibat bencana, serta terciptanya lingkungan yang lebih aman dan terlindungi hingga tahun 2029. Indikator Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupatren Barito Selatan yaitu :
1.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah
2.Indeks Risiko Bencana
3.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 51
4.Indeks Risiko Bencana (IRB)
5.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
6.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
7.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondisi Awal 2024 Target Capaian 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Upaya Ketahanan Bencana Indeks Ketahan Daerah Indeks Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi 3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Strategi menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan operasional sebagai upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi : 1. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan sistem peringatan dini bencana
2.Pengendalian melalui solusi berbasis alam sebagai ketahanan bencana Strategi pertama yaitu “meningkatkan kapasitas mitigasi dan sistem peringatan dini bencana” memiliki peranan yang sangat erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan. Sebagai instansi yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kejadian darurat, Damkar dituntut tidak hanya berperan pada saat bencana terjadi, tetapi juga aktif dalam tahap pra-bencana melalui penguatan mitigasi dan deteksi dini. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi aparatur Damkar, penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan yang lebih modern, serta penerapan teknologi sistem peringatan dini berbasis digital yang mampu menyampaikan informasi potensi kebakaran, banjir, maupun bencana lainnya kepada 52 masyarakat secara cepat dan akurat. Dengan sistem ini, masyarakat dapat lebih siap melakukan langkah antisipatif, sementara Damkar dapat merespons lebih efektif sehingga korban jiwa dan kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya, strategi kedua yaitu “pengendalian melalui solusi berbasis alam sebagai ketahanan bencana” juga memiliki relevansi kuat dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pendekatan berbasis alam (nature-based solution) merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko bencana secara berkelanjutan, misalnya dengan menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan lahan untuk mencegah kebakaran, meningkatkan fungsi daerah resapan air guna mengurangi potensi banjir, serta menata ruang terbuka hijau sebagai upaya perlindungan lingkungan dan penyediaan jalur evakuasi yang aman. Dalam konteks ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat berperan melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, bekerja sama dengan dinas teknis lain untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis alam ke dalam rencana tata ruang dan kebijakan daerah, sekaligus melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara berkesinambungan. Dengan mengintegrasikan kedua strategi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan tidak hanya berfungsi sebagai unit reaksi darurat, tetapi juga bertransformasi menjadi institusi yang proaktif dalam membangun ketangguhan daerah. Sinergi antara peningkatan kapasitas mitigasi dan penerapan solusi berbasis alam akan menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan menyeluruh. Pada akhirnya, strategi ini akan memperkuat ketahanan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan hingga tahun 2029. Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Sasaran Strategi Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Uapaya Ketahanan Bencana

1.Meningkatkan kapasitas mitigasi dan sistem peringatan dini bencana - - √ √ √
2.Pengendalian melalui solusi berbasis alam sebagai ketahanan bencana - √ √ √ √ 53 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman atau rambu-rambu strategis yang memberikan gambaran bagaimana tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dengan kata lain, arah kebijakan menjelaskan prioritas, fokus program, serta langkah-langkah pokok yang harus dilakukan perangkat daerah agar tujuan pembangunan daerah tercapai secara efektif, terarah, dan berkesinambungan. Dalam konteks Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan, arah kebijakan berarti penentuan langkah-langkah utama seperti peningkatan kapasitas mitigasi bencana, penguatan sistem deteksi dini, penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa dan harta benda, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Arah Kebijakan:
1.Penguatan kapasitas mitigasi kebencanaan serta penguatan sistem deteksi dini berbasis teknologi dan data
2.Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian risiko bencana alam, khususnya banjir dan kebakaran hutan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan sebagai garda terdepan dalam upaya penyelamatan dan penanggulangan bencana. Arah kebijakan pertama, yaitu penguatan upaya kapasitas mitigasi kebencanaan, menuntut Damkar untuk terus meningkatkan kemampuan personelnya melalui pelatihan teknis, simulasi kebencanaan, serta pengadaan sarana dan prasarana modern yang mampu menjawab kebutuhan penanganan kebakaran maupun bencana lain secara cepat dan efektif. Selanjutnya, arah kebijakan kedua, penguatan sistem deteksi dini bencana berbasis teknologi dan data, juga sangat relevan dengan fungsi Damkar. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sensor peringatan dini, serta data spasial, Damkar dapat melakukan pemantauan dan memberikan informasi lebih cepat kepada masyarakat, sehingga langkah pencegahan, evakuasi, maupun respon darurat dapat dilakukan secara terkoordinasi dan tepat waktu. Adapun arah kebijakan ketiga, pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian risiko bencana alam, khususnya banjir dan kebakaran hutan, juga menjadi bagian penting dari tugas Damkar, karena pendekatan ini mendukung upaya pencegahan sejak dini. Melalui kegiatan patroli hutan, edukasi masyarakat untuk menjaga ekosistem, serta kerja sama dengan instansi lain dalam penataan ruang hijau dan pemulihan daerah resapan air, Damkar dapat mengurangi potensi kebakaran hutan dan risiko banjir di wilayah rawan. Dengan menjalankan ketiga arah kebijakan tersebut secara terpadu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan tidak hanya menjalankan fungsi reaktif ketika bencana terjadi, tetapi juga berperan strategis dalam membangun ketahanan bencana yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. 54 Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Sasaran Aarah Kebijakan Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Uapaya Ketahanan Bencana

1.Penguatan kapasitas mitigasi kebencanaan serta penguatan sistem deteksi dini berbasis teknologi dan data - - √ √ √
2.Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian risiko bencana alam, khususnya banjir dan kebakaran hutan - √ √ √ √ Sejalan dengan prinsip tersebut, program yang diakomodir dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026–2030 ditetapkan sebanyak 2 (dua) program utama. Pertama, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai fondasi dalam mendukung kelancaran administrasi, tata kelola kelembagaan, serta penguatan kapasitas aparatur. Kedua, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran yang menjadi inti dari urusan kebakaran dan penyelamatan, mencakup berbagai upaya preventif, mitigatif, hingga respons cepat dalam menghadapi kejadian kebakaran maupun non kebakaran. Kedua program ini dipandang mampu menjawab permasalahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sekaligus selaras dengan visi pembangunan daerah, misi kepala daerah, serta tujuan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, implementasi program diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana, serta mendorong terciptanya rasa aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Selatan. 4.2 Uraian Kegiatan Kegiatan merupakan penjabaran lebih rinci dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk operasionalisasi kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika program masih bersifat umum dan strategis, maka kegiatan memiliki ruang lingkup 55 yang lebih teknis dan langsung dapat diukur melalui indikator kinerja. Setiap kegiatan dirancang agar mampu menjawab permasalahan yang telah dipetakan, serta mendukung pencapaian outcome yang diharapkan dari program. Dengan demikian, kegiatan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat diwujudkan dalam bentuk layanan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026–2030, kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mendukung dua program utama yang telah ditetapkan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Subkegiatan adalah turunan paling teknis dari kegiatan yang dirancang untuk menggambarkan tahapan nyata di lapangan. Subkegiatan memiliki karakteristik yang lebih rinci, detail, serta fokus pada pencapaian hasil yang dapat segera dilihat dan diukur. Pelaksanaan kinerja subkegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi dari subkegiatan tersebut. Kinerja bukan sekadar diukur dari terlaksananya aktivitas, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan. Dengan demikian, kinerja subkegiatan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Dalam rangka mengukur keberhasilan tersebut, diperlukan indikator kinerja yang jelas, terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana subkegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses pemantauan dan evaluasi, sehingga progres capaian dapat diikuti secara obyektif dan transparan. Sejalan dengan indikator, penetapan target merupakan langkah yang tidak kalah penting. Target menggambarkan tingkat capaian yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sekaligus menjadi standar yang harus dicapai oleh perangkat daerah. Target harus realistis, sesuai dengan kapasitas fiskal, ketersediaan sumber daya, serta kondisi riil lapangan. Untuk mendukung pelaksanaan subkegiatan, ditetapkan pula pagu indikatif yang berfungsi sebagai perkiraan awal alokasi anggaran. Dengan demikian, keterpaduan antara subkegiatan, kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif membentuk satu sistem perencanaan yang utuh. Subkegiatan menjamin adanya langkah teknis yang operasional, kinerja menjelaskan hasil nyata yang dicapai, indikator menjadi ukuran obyektif keberhasilan, target berfungsi sebagai acuan capaian, sementara pagu indikatif memastikan tersedianya dukungan anggaran yang memadai. Keseluruhan elemen tersebut mencerminkan pendekatan perencanaan berbasis hasil (result based planning), yang menekankan pentingnya keterukuran, akuntabilitas, serta orientasi pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. 56 57 Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah No Program Prioritas Outcome Nomenklatur Program PD Indikator Capaian Program Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.079.786.292 21.079.786.292 25.147.599.757 25.621.296.107 26.600.063.061 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 14.450.967.792 14.450.967.792 14.450.967.792 14.450.967.792 14.450.967.792 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi keuangan 11,235,550,242 11,235,550,242 11,235,550,242 11,235,550,242 11,235,550,242 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 201 11,235,550,242 201 11,235,550,242 201 11,235,550,242 201 11,235,550,242 201 11,235,550,242 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah 278,950,000 278,950,000 278,950,000 278,950,000 278,950,000 Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 285 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 412 12 15,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 Fasilitas kunjungan tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1525 12 30,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,560 12 213,950,000 12 213,950,000 12 213,950,000 12 213,950,000 12 213,950,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.866.467.550 2.866.467.550 2.866.467.550 2.866.467.550 2.866.467.550 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 203 12 29,000,000 12 29,000,000 12 29,000,000 12 29,000,000 12 29,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 125,971,550 12 125,971,550 12 125,971,550 12 125,971,550 12 125,971,550 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 312 12 157.260.000 12 157.260.000 12 157.260.000 12 157.260.000 12 157.260.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 12 2.554.236.000 12 2.554.236.000 12 2.554.236.000 12 2.554.236.000 12 2.554.236.000 Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 44 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 6,628,818,500 6,628,818,500 10.696.631.965 11.170.328.315 12.149.095.269 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 6,486,184,300 6,486,184,300 10.553.997.765 11.027.694.115 12.006.461.069 Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 105 12 135,634,200 12 135,634,200 12 135,634,200 12 135,634,200 12 135,634,200 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 178 12 142,634,200 12 142,634,200 12 142,634,200 12 142,634,200 12 142,634,200 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 12 142,634,200 12 142,634,200 12 142,634,200 12 142,634,200 12 142,634,200 58 59 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1,591 11 5,647,122,500 11 5,647,122,500 11 9,714,935,965 11 10,188,632,315 11 11,167,399,269 Pembinaan aparatur pemadam kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 138 105 418,159,200 105 418,159,200 105 418,159,200 105 418,159,200 105 418,159,200 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 142,634,200 142,634,200 142,634,200 142,634,200 142,634,200 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran setiap tahunnya 0 12 142,634,200 12 142,634,200 12 142,634,200 12 142,634,200 12 142,634,200 60 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Penyusunan Program prioritas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan terhdap arah pembangunan nasional dan provinsi. Pada tingkat nasional diseleraskan sebagaimana Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2025–2029, sedangkan pada tingkat provinsi diseleraskan dengan agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dirumuskan dalam kerangka HUMA BETANG sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat Visi Presiden periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dijabarkan dalam Delapan Misi Presiden yang kemudian dirumuskan dalam Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembanguna berbagai sektor strategis, serta dilengkapi dengan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) sebagai langkah percepatan pencapaian hasil pembangunan. Seluruh upaya ini dirancang untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama pembangunan nasional secara cepat, tepat, dan terukur, serta untuk membangun fondasi yang kuat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan jangka menengah. Program prioritas Kabupaten Barito Selatan disusun sebagai hasil sintesis dari cascading kinerja pembangunan daerah, mulai dari visi, misi, tujuan, hingga outcome perangkat daerah yang terukur, baik dari tingkat nasional hingga provinsi. Program-program ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak strategis, serta relevansi terhadap isu- isu pembangunan utama, sekaligus menjaga keterpaduan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Ini didasarkan pada janji politik dan program yang kemudian diharmonisasikan dengan perencanaan secara teknokratis. Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong akselerasi pencapaian visi daerah, dengan dukungan indikator kinerja yang tersusun sistematis guna memastikan arah pembangunan yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. Selaras dengan tagline visi Kepala Daerah “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” terdapat 6 dimensi yang menjadi fokus strategis pembangunan selama periode berjalan. Adapun dimensi-dimensi tersebut meliputi: Barsel Ceria, Barsel Sejahtera, Barsel Kuat, Barsel Rukun, Barsel Sigap, Barsel Tumbuh. Untuk subkegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan termasuk pada dimensi Barsel Sejahtera pada Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana. 61 Tabel 4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Nomenklatur Program PD Indikator Capaian Program Urusan Perangkat Daerah Subkegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Meningkatnya Program Cakupan Ketenteraman Dinas 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

2.Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.Fasilitas kunjungan tamu
5.Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6.Penyediaan jasa surat menyurat
7.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor
9.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10.Pemeliharaan peralatan dan mesin lainny
11.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
13.Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
14.Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
15.Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
16.Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
17.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat Ketangguhan layanan Pencegahan, Penyebaran dan Pemadam daerah pencegahan Penanggulangan, Informasi Ketertiban Kebakaran dalam kebakaran Penyelamatan dan Umum Serta dan menghadapi Kebakaran dan Edukasi Perlindungan Penyelamatan risiko Penyelamatan Rawan Masyarakat bencana Non Kebakaran Kebakaran 62 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai instrumen pengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 yang terseleksi. IKU berada pada level indikator final/ultimate outcomes. IKU dipilih sesuai dengan kebutuhan daerah yang diselaraskan terhadap isu strategis dan janji politis Kepala Daerah. Indikator ini menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah No Indikator Satuan Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Indeks Pelayanan Publik Indeks 2,50 2,63 2,75 2,88 3,00 3,13 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah selama periode RPJMD, dengan fokus pada indikator yang spesifik, terukur, relevan, dan mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat. IKK berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, sekaligus pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja. Dengan demikian, target kinerja yang dirumuskan melalui IKK menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut: 63 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah No Indikator Satuan Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Indeks Risiko Bencana Nilai 111,54 108,86 106,19 103,51 100,83 98,15 2 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 3 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 Buntok, 20 Oktober 2025 LAMPIRAN LAMPIRAN 1 TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN FINAL RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN - Upaya Ketahanan Bencana Meningkatkan Layanan Pencegahan, Pemadam kebakaran, penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 76 100 100 100 100 100 100 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) 58,3 100 100 100 100 100 100 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit) 11,6 11 11 11 11 11 11 Meningkatnya Layanan Pencegahan, Pemadam kebakaran, penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 76 100 100 100 100 100 100 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) 58,3 100 100 100 100 100 100 Indeks Risiko Bencana (Indeks) 111,54 111,54 108,86 106,19 103,51 100,83 98,15 Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks) 111,54 111,54 108,86 106,19 103,51 100,83 98,15 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) B B B B B B B Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit) 11,6 11 11 11 11 11 11 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,10 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 LAMPIRAN 2 TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN FINAL RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN - Upaya Ketahanan Bencana Meningkatkan Layanan Pencegahan, Pemadam kebakaran, penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit) Meningkatnya Layanan Pencegahan, Pemadam kebakaran, penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) Indeks Risiko Bencana (Indeks) Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA kabupaten/kota DAMKAR Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 1.05.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 1.05.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Persentase capaian kinerja administrasi keuangan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1.05.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 1.05.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 1.05.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1.05.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 1.05.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 1.05.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 1.05.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 1.05.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 1.05.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 1.05.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 1.05.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.05.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 1.05.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 1.05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 1.05.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 1.05.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 1.05.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD LAMPIRAN 3 TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.079.786.292,00 21.079.786.292,00 25.147.599.757,00 25.621.296.107,00 26.600.063.061,00 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 1 1 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 6.628.818.500,00 6.628.818.500,00 10.696.631.965,00 11.170.328.315,00 12.149.095.269,00 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) 1 1 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 1 1 1 6.486.184.300,00 1 6.486.184.300,00 1 10.553.997.765,00 1 11.027.694.115,00 1 12.006.461.069,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat TOTAL KESELURUHAN 21079786292.00 21079786292.00 25147599757.00 25621296107.00 26600063061.00 LAMPIRAN 4 TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.079.786.292,00 21.079.786.292,00 25.147.599.757,00 25.621.296.107,00 26.600.063.061,00 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 1 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1.05.0.00.0.00.02.00 00 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 Persentase capaian kinerja administrasi keuangan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 11.235.550.242,00 0 11.235.550.242,00 0 11.235.550.242,00 0 11.235.550.242,00 0 11.235.550.242,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 150 201 201 201 201 201 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 150 201 11.235.550.242,00 201 11.235.550.242,00 201 11.235.550.242,00 201 11.235.550.242,00 201 11.235.550.242,00 1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 278.950.000,00 278.950.000,00 278.950.000,00 278.950.000,00 278.950.000,00 Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 278.950.000,00 0 278.950.000,00 0 278.950.000,00 0 278.950.000,00 0 278.950.000,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 285 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 412 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.560 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.525 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 285 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 412 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.525 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 213.950.000,00 213.950.000,00 213.950.000,00 213.950.000,00 213.950.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.560 12 213.950.000,00 12 213.950.000,00 12 213.950.000,00 12 213.950.000,00 12 213.950.000,00 1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.866.467.550,00 2.866.467.550,00 2.866.467.550,00 2.866.467.550,00 2.866.467.550,00 Persentase capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 2.866.467.550,00 12 2.866.467.550,00 12 2.866.467.550,00 12 2.866.467.550,00 12 2.866.467.550,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 312 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 203 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 203 12 29.000.000,00 12 29.000.000,00 12 29.000.000,00 12 29.000.000,00 12 29.000.000,00 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.971.550,00 125.971.550,00 125.971.550,00 125.971.550,00 125.971.550,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 125.971.550,00 12 125.971.550,00 12 125.971.550,00 12 125.971.550,00 12 125.971.550,00 1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 157.260.000,00 157.260.000,00 157.260.000,00 157.260.000,00 157.260.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 312 12 157.260.000,00 12 157.260.000,00 12 157.260.000,00 12 157.260.000,00 12 157.260.000,00 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.554.236.000,00 2.554.236.000,00 2.554.236.000,00 2.554.236.000,00 2.554.236.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 2.554.236.000,00 12 2.554.236.000,00 12 2.554.236.000,00 12 2.554.236.000,00 12 2.554.236.000,00 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Persentase capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 0 Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 44 12 12 12 12 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 1 1 1 1 1 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 44 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1.05.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0 0 1.05.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 1.05.01.2.13 - Penataan Organisasi 0 0 0 0 0 1.05.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 0 0 1.05.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 0 0 0 0 0 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 6.628.818.500,00 6.628.818.500,00 10.696.631.965,00 11.170.328.315,00 12.149.095.269,00 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) 1 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1.05.0.00.0.00.02.00 00 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.486.184.300,00 6.486.184.300,00 10.553.997.765,00 11.027.694.115,00 12.006.461.069,00 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga) 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0021 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0027 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.04.2.02.0004 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit) 0 0 142.634.200,00 0 142.634.200,00 0 142.634.200,00 0 142.634.200,00 0 142.634.200,00 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 0 12 12 12 12 12 Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 0 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0006 - Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0006 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0008 - Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 1 1 6.486.184.300,00 1 6.486.184.300,00 1 10.553.997.765,00 1 11.027.694.115,00 1 12.006.461.069,00 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.486.184.300,00 6.486.184.300,00 10.553.997.765,00 11.027.694.115,00 12.006.461.069,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga) 0 0 0 0 0 0 Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0 0 0 Cakupan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 138 105 6.486.184.300,00 105 6.486.184.300,00 105 10.553.997.765,00 105 11.027.694.115,00 105 12.006.461.069,00 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 12 12 12 12 12 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 1.591 11 11 11 11 11 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 105 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 178 12 12 12 12 12 1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 135.634.200,00 135.634.200,00 135.634.200,00 135.634.200,00 135.634.200,00 Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 105 12 135.634.200,00 12 135.634.200,00 12 135.634.200,00 12 135.634.200,00 12 135.634.200,00 1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 178 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 5.647.122.500,00 5.647.122.500,00 9.714.935.965,00 10.188.632.315,00 11.167.399.269,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 1.591 11 5.647.122.500,00 11 5.647.122.500,00 11 9.714.935.965,00 11 10.188.632.315,00 11 11.167.399.269,00 1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 418.159.200,00 418.159.200,00 418.159.200,00 418.159.200,00 418.159.200,00 Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 138 105 418.159.200,00 105 418.159.200,00 105 418.159.200,00 105 418.159.200,00 105 418.159.200,00 1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0021 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0027 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.02.0004 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.04.2.04.0006 - Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0006 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.05.04.2.05.0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0008 - Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 LAMPIRAN 5 TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.079.786.292,00 21.079.786.292,00 25.147.599.757,00 25.621.296.107,00 26.600.063.061,00 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 14.450.967.792,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 1 1 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1 14.450.967.792,00 1.05.0.00.0.00.02.00 00 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jenamas Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 Persentase capaian kinerja administrasi keuangan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 0 11.235.550.242,00 0 11.235.550.242,00 0 11.235.550.242,00 0 11.235.550.242,00 0 11.235.550.242,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 150 201 201 201 201 201 201 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 11.235.550.242,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 150 201 201 11.235.550.242,00 201 11.235.550.242,00 201 11.235.550.242,00 201 11.235.550.242,00 201 11.235.550.242,00 1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 278.950.000,00 278.950.000,00 278.950.000,00 278.950.000,00 278.950.000,00 Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 0 278.950.000,00 0 278.950.000,00 0 278.950.000,00 0 278.950.000,00 0 278.950.000,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 285 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.525 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.560 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 412 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 285 12 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 412 12 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1.525 12 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 213.950.000,00 213.950.000,00 213.950.000,00 213.950.000,00 213.950.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1.560 12 12 213.950.000,00 12 213.950.000,00 12 213.950.000,00 12 213.950.000,00 12 213.950.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.866.467.550,00 2.866.467.550,00 2.866.467.550,00 2.866.467.550,00 2.866.467.550,00 Persentase capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 2.866.467.550,00 12 2.866.467.550,00 12 2.866.467.550,00 12 2.866.467.550,00 12 2.866.467.550,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 203 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 312 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 203 12 12 29.000.000,00 12 29.000.000,00 12 29.000.000,00 12 29.000.000,00 12 29.000.000,00 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.971.550,00 125.971.550,00 125.971.550,00 125.971.550,00 125.971.550,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 125.971.550,00 12 125.971.550,00 12 125.971.550,00 12 125.971.550,00 12 125.971.550,00 1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 157.260.000,00 157.260.000,00 157.260.000,00 157.260.000,00 157.260.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 312 12 12 157.260.000,00 12 157.260.000,00 12 157.260.000,00 12 157.260.000,00 12 157.260.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.554.236.000,00 2.554.236.000,00 2.554.236.000,00 2.554.236.000,00 2.554.236.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 2.554.236.000,00 12 2.554.236.000,00 12 2.554.236.000,00 12 2.554.236.000,00 12 2.554.236.000,00 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Persentase capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 44 12 12 12 12 12 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitas i (Ha) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 1 1 1 1 1 1 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 44 12 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 1 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1.05.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitas i (Ha) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota DAMKAR Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0 0 1.05.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 1.05.01.2.13 - Penataan Organisasi 0 0 0 0 0 1.05.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 0 0 1.05.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0 0 0 0 1.05.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 0 0 0 0 0 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 6.628.818.500,00 6.628.818.500,00 10.696.631.965,00 11.170.328.315,00 12.149.095.269,00 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) 1 1 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1 142.634.200,00 1.05.0.00.0.00.02.00 00 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.486.184.300,00 6.486.184.300,00 10.553.997.765,00 11.027.694.115,00 12.006.461.069,00 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0021 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0027 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.02.0004 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) 0 0 0 142.634.200,00 0 142.634.200,00 0 142.634.200,00 0 142.634.200,00 0 142.634.200,00 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 0 12 12 12 12 12 12 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 0 12 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0006 - Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0006 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.04.2.05.0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0008 - Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 1 1 1 6.486.184.300,00 1 6.486.184.300,00 1 10.553.997.765,00 1 11.027.694.115,00 1 12.006.461.069,00 1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.486.184.300,00 6.486.184.300,00 10.553.997.765,00 11.027.694.115,00 12.006.461.069,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 0 Cakupan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 105 12 12 6.486.184.300,00 12 6.486.184.300,00 12 10.553.997.765,00 12 11.027.694.115,00 12 12.006.461.069,00 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 178 12 12 12 12 12 12 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Cakupan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 138 105 105 6.486.184.300,00 105 6.486.184.300,00 105 10.553.997.765,00 105 11.027.694.115,00 105 12.006.461.069,00 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 1.591 11 11 11 11 11 11 1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 135.634.200,00 135.634.200,00 135.634.200,00 135.634.200,00 135.634.200,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 105 12 12 135.634.200,00 12 135.634.200,00 12 135.634.200,00 12 135.634.200,00 12 135.634.200,00 1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 178 12 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 12 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 12 142.634.200,00 1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 5.647.122.500,00 5.647.122.500,00 9.714.935.965,00 10.188.632.315,00 11.167.399.269,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 1.591 11 11 5.647.122.500,00 11 5.647.122.500,00 11 9.714.935.965,00 11 10.188.632.315,00 11 11.167.399.269,00 1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 418.159.200,00 418.159.200,00 418.159.200,00 418.159.200,00 418.159.200,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 138 105 105 418.159.200,00 105 418.159.200,00 105 418.159.200,00 105 418.159.200,00 105 418.159.200,00 1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0021 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.01.0027 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk ungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.04.2.02.0004 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 142.634.200,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0 0 0 0 1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0006 - Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0006 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0008 - Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 LAMPIRAN 6 TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH FINAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Risiko Bencana Indeks 111,54 111,54 108,86 106,19 103,51 100,83 98,15 2 Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks 111,54 111,54 108,86 106,19 103,51 100,83 98,15 II ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,10 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 III INDIKATOR KINERJA KUNCI 1 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persentase 1 1 1 1 1 1 1 2 Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B % 1 1 1 1 1 1 1 3 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase 1 1 1 1 1 1 1 LAMPIRAN 7 TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) NIHIL LAMPIRAN 8 TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA FINAL RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase 76 100 100 100 100 100 100
3.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Nilai B B B B B B B
4.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persentase 58,3 100 100 100 100 100 100
5.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit 11,6 11 11 11 11 11 11 LAMPIRAN 9 TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI FINAL RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran positif Persentase 1 1 1 1 1 1 1
3.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran positif Persentase 1 1 1 1 1 1 1
4.Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B positif % 1 1 1 1 1 1 1 RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029 DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN 2025 Jalan Pelita 3 Buntok Renstra Dinsos 2025 - 2029 | Kabupaten Barito Selatani KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, guna penyelarasan gerak langkah Dinas Sosial dalam mewujudkan visi misi kepala daerah dan sebagai wujud implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan merupakan sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan pada jangka menengah tahun 2025-2029. Selain itu Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan bertujuan dalam upaya mempercepat Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu prioritas utama, dengan fokus pada penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat rentan dan percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Barito Selatan. Tantangan seperti disrupsi teknologi, perubahan demografi dan struktur sosial ekonomi, menuntut adaptasi dan inovasi dalam pendekatan pelayanan sosial. Dinas Sosial Barito Selatan berkomitmen untuk memperkuat sistem jaminan sosial, meningkatkan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan sosial. dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan sosial nasional. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini. Penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan masukan dari semua pihak guna penyempurnaan dokumen renstra ini tahap selanjutnya. Harapan kami agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dapat terlaksana dengan baik, dapat menjawab tantangan permasalahan Sosial kedepan, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari perencanaan strategis tersebut dapat terwujud dan semoga dengan tersusunnya Renstra Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Buntok, 2025 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN, SYAHDANI, S.Pd Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19740601 199903 1 022 Renstra Dinsos 2025 - 2029 | Kabupaten Barito Selatanii DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………………………………………………………… i DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ii BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1 1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………… 1 1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………………………………………………. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………………….. 7 1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………………………………………………… 8 BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis ………………………………………………. 10 2.1. Gambaran Pelayanan …………………………………………………………………………………………….. 10 2.2. Permasalahan …………………………………………………………………………………………………………. 27 2.3. Isu Strategis …………………………………………………………………………………………………………. 31 BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ………………………………………………………….. 35 3.1. Tujuan dan Sasaran …………………………………………………………………………………………….… 35 3.2. Strategi Arah Kebijakan ……………………………………………………………………………………… 39 BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan…….. 40 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ……………………………………………………………….. 40 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan …………………………………………………………. 51 BAB V P E N U T U P ……………………………………………………………………………………………………………………… 56 Renstra Dinsos 2025 - 2029 | Kabupaten Barito Selataniii Lampiran :  Tabel Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Uu No 25 Tahun 2004  Tabel Konsep Renstra Perangkat Daerah  Tabel berdasarkan Eselon PNS/PPPK/TKD/THL  Tabel berdasarkan Pendidikan  Tabel PPPK  Tabel Sarana dan Prasarana Kantor  Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2021-2024  Tabel Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2020–2024  Tabel 2.3. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD  Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra  Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran Renstra  Tabel Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2025-2029  Tabel Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Bidang Dinas Sosial Tahun 2025-2029  Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pelayanan  Tabel IKU  Tabel IKD  Tabel IKK  Tabel IKP 1 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Tahun 2025-2029 sebagai tolak ukur dan alat Bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan di Bidang Sosial, dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksana dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, rencana strategis ini disusun secara kooperatif oleh seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama 2 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu Renstra digunakan sebagai aspek pedoman/acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Barito Selatan 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” Rencana strategis ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, di implementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Fungsi Renstra adalah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit di bawahnya dalam menjalankan program kerja pelaksanaan evaluasi kinerja. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 berdasarkan pada ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut :
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 3 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 4 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 5 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 6 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
32.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029 mempunyai maksud untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. 7 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut : o Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi; o Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) selama 5 tahun kedepan; o Memberikan Instrumen pengendalian, evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan; o Menjamin adanya konsistensi rencana dan penetapan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi daerah; o Sebagai pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja PD setiap tahun. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan PD Tahun 2025-2029. 2.1 Gambaran Pelayanan 2.1.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Dasar Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. dengan ini Dinas Sosial dalam upaya menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1.Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Sosial.
2.Fungsi :
1.Perumusan kebijaksanaan teknis Sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2.Penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial ;
3.Penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Sosial;
4.Penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang Sosial;
5.Penyelenggaraan kebijaksanaan Sosial di bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
6.Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyeleng- garaan urusan Sosial; dan 10 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan
7.Pelaksanaan urusan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.  Kepala Dinas Uraian Tugas Jabatan : o Membantu Bupati melaksanakan penyusunan Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah, Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang Sosial; o Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; o Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; o Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; o Pelaksananaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; o Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas Sosial; o Peningkatan nilai SAKIP Dinas Sosial; dan o Pelaksanaan urusan kesekretariatan.  Sekretaris Uraian tugas Jabatan : o pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang- undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Sosial; o Pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial; o Pengoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 11 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan o pengoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); o pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; o Pengoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan; o Pengoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana; o Pengoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); o Pengoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; o Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); o Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian o Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan; o Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian; o Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi Peraturan Perundang- undangan, kehumasan dan keprotokolan; o Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga; o Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; dan o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan o Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program kegiataan serta administrasi keuangan dan monitoring serta evaluasi; 12 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan o Penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial; o Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); o Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya; o Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); o Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Sosial; o Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai; dan o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial o Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial; o Penyiapan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial; o Penyiapan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial; o Penyiapan dan menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial; o Penyiapan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial; o Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial; o Pelaksanaan koordinasi bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait; o Pembagian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial; o Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial sesuai tugas dan kewenangannya; 13 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan o Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial; o Pelaporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial kepada atasan; dan o Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.  Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin o Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas; o Penyiapan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; o Penyiapan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; o Penyiapan dan menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; o Penyiapan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; o Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; o Pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan instansi terkait; o Pembagian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; o Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai tugas dan kewenangannya; o Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; o Pelaporan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin kepada atasan; dan o Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.  Kelompok Jabatan Fungsional o Melaksanakan tugas dan arahan dari Kepala Dinas dan dibebankan tanggung jawab terhadap Bidang sebagai pelaksanaannya. 14 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan
3.Struktur Organisasi DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN Keterangan = garis koordinasi administratif = garis komando
1.Kepala Dinas
2.Sekretaris
1.Kasubbag Umum Kepegawaian
2.Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3.Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
4.Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan
6.Kelompok Jabatan Fungsional KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN BIDANG PERLINDUNGAN REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL UPTD 15 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Jabatan Struktural yang mengisi Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut : ➢ Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon II.b ➢ Sekretaris Dinas dengan Jabatan Eselon III.a ➢ Kepala Bidang dengan Jabatan Eselon III.b ➢ Kepala Sub Bagian dengan Jabatan Eselon IV.a 2.1.2. Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Sosial didukung oleh 46 Pegawai diantaranya : 22 orang PNS dan 22 orang PPPK, 1 orang Tenaga Kontrak Daerah dan 1 Orang Tenaga Harian Lepas. Sumber Daya Aparatur ini dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, berdasarkan golongan/ruang dan eselon digambarkan dalam tabel berikut : Tabel berdasarkan Eselon PNS/PPPK/TKD/THL No Uraian Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Jumlah 1 Kadis 1 - - - 1 2 Sekretariat - 1 2 19 22 3 Kabid PRJS - 1 - 9 10 4 Kabid PSFM - 1 - 8 9 5 JFT - - 4 - 4 Jumlah 1 3 6 36 46 Tabel berdasarkan Pendidikan No Uraian S2 S1 D3 SMA/ Sederajat Jumlah 1 Kadis 1 - - - 1 2 Sekretariat 2 8 3 9 22 3 Kabid PRJS 2 3 2 3 10 4 Kabid PSFM 1 2 - 6 9 5 JFT - 4 - - 4 Jumlah 6 17 5 18 46 Tabel PPPK No Uraian S1 D3 SMA/ Sederajat Jumlah 1 Operator 9 - 3 12 2 Administrasi 3 - 4 7 3 Kebersihan - - 2 2 4 Keamanan - - 1 1 5 Sopir - - - - Jumlah 12 - 10 22 16 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Tabel Sarana dan Prasarana Kantor No Jenis Barang Jumlah/(Unit) Keterangan 1 Tanah & Bangunan Kantor 1 Bangunan Tersedia/sementara 2 Bangunan Aula Kantor - Bangunan Belum ada 3 Mobil Dinas 2 Buah Baik 4 Mobil Dinas Operasional 3 Buah Baik 5 Lemari Kayu / Lemari Arsip 12 Buah Baik 6 Meja Kerja 40 Buah Baik 7 Kursi Kerja 50 Buah Baik 8 Kursi Putar 4 Buah Baik 9 Kursi Sofa 2 Set Baik 10 Kulkas 1 Unit Baik 11 Dispenser 5 Unit Baik 12 Printer 11 Unit Baik 13 Komputer PC & Laptop 15 Unit Baik 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan selain melaksanakan kegiatan rutin juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut :
1.Penanganan masalah kemiskinan, dengan melakukan kegiatan bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat kurang mampu dan pemberian bantuan KUBE.
2.Penanganan masalah lanjut usia, dengan melakukan kegiatan bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia non produktif diluar panti berupa UEP dan Asistensi.
3.Penanganan masalah kecacatan (Cacat fisik, cacat mental, cacat ganda) dengan melakukan kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, berupa pengadaan alat Bantu untuk penyandang cacat dan pemberian Asistensi bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).
4.Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, berupa kegiatan Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5.Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Karang Taruna, Organisasi Sosial, PSM, Tagana), berupa kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
6.Penanganan tanggap darurat bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. 17 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2021-2024 Persentase Realisasi Capaian SPM Uraian SPM 2021 2022 2023 2024 Keterangan SPM Sosial 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti Sosial 81,33 93,33 96,92 96,92 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial 81,33 92 96,67 96,67 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial 0 92 96,92 96,92 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 0 92 96,67 96,67 5 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 84 100 100 100 Tabel Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2020–2024 Capaian Indikator Bidang Sosial Indikator Kinerja Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 IKK Sosial 1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Jiwa 100 100 100 100 100 2 Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Jiwa 100 (2540 kpm) 100 (2649 kpm) 100 (2579 kpm) 100 (2518 kpm) 100 (2520 kpm) 3 Korban bencana alam Jiwa 18044 93 27772 59196 3654 4 Korban bencana sosial Jiwa 270 80 9 27 111 5 Gelandangan dan Pengemis Jiwa - - 5 3 3 6 Penderita HIV/AIDS Jiwa - 11 - 12 - 7 Fakir Miskin Jiwa 1875 4691 5065 5995 5114 8 Anak korban kekerasan seksual Jiwa 6 6 5 2 6 9 Lanjut usia terlantar Jiwa 50 80 127 2 2 10 Penyandang Tuna Wicara - Rungu Jiwa - - 3 - - 11 Tuna Daksa Jiwa 6 - - - - 12 Penyandang Cacat Fisik Jiwa - - 194 251 251 13 Tuna Susila Jiwa 0 0 0 0 - 18 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Gambaran kondisi umum penyelenggaraan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial kabupaten Barito Selatan yaitu sebagai berikut :
1.Gambaran Umum pelayanan Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Pelayanan Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dan wajar. pelayanan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga sosial. Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi, yaitu : 1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan 2) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Salah satu bentuk pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi sosial Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, pendampingan, konseling, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga. Sasaran pelayanan sosial anak meliputi : balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus) maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) lewat lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) guna fasilitasi dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam Kegiatan yang telah berjalan berfokus pada pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang miskin. Adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa bahan makan pokok, dan jaminan sosial lanjut usia atau sering dikenal dengan ASLUT. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, seseorang termasuk dalam PMKS akibat kecacatan adalah apabila seseorang yang menyandang kecacatan mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan sosial karena kecacatan yang dialaminya, misalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri/tergantung pada orang lain, tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tidak dapat mengakses kesempatan kerja, serta pelayanan sosial dasar lainnya. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diselenggarakan untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial dan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial 19 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan dan sumber daya ekonomi guna pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan. pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. melalui kegiatan koordinasi keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Tunasosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain. Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa Sasaran kegiatan program penanganan fakir miskin adalah : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/ pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi baik. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kedepan sasaran pemberian bantuan KUBE akan menyasar pada kelompok masyarakat perkotaan, perdesaan dan pesisir. Pengelolaan data akan mempunyai pengaruh besar bagi para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan terkait penanganan kemiskinan. Data kemiskinan yang dikelola Dinas Sosial akan dipergunakan untuk penentuan sasaran peserta BPJS PBI, pemberian bantuan sosial, penentuan KPM program sosial. Pemberian bantuan stimulan bagi fakir miskin, penerbitan rekomendasi BPJS fakir miskin, pengelolaan bantuan non tunai KPM, Program Keluarga Harapan, yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum 20 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Bantuan Sosial korban bencana alam dan bencana sosial Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam yang berpotensial diantaranya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kabut asap. Sedangkan bencana sosial yang sering terjadi yaitu bencana kebakaran. Setiap tahun berbagai jenis bencana seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah tidak sedikit. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa baik bencana alam maupun bencana sosial, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya memerikan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh faktor bencana, baik bencana alam, dan/atau bencana sosial dalam fase tanggap darurat. Pelaksanaan kegiatan merupakan upaya pemeliharan pemenuhan kebutuhan dasar seseorang/ keluarga/kelompok/masyarakat. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial merupakan upaya kemanusiaan diberikan yang dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Adapun hasil yang dicapai antara lain Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta keterlibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam secara berturut-turut. Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam. 21 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Sasaran kegiatan tersebut yaitu warga masyarakat, baik secara perorangan/keluarga/ kelompok yang mengalami bencana (Korban bencana alam; korban bencana sosial, yang meliputi orang yang mengalami keterlantaran diperjalanan, pencari kerja antar daerah/antar pulau korban masalah ketenagakerjaan, korban tindak kekerasan, korban eksploitasi sosial (praktek pelacuran, pengemis dan gelandangan), eks Napi dan Penderita Psikotik yang menderita, maupun Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
2.Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Pemberdayaan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu/kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP. Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda lewat Pemugaran dan pemeliharaan TMP. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran. masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya. SLRT adalah sistem layanan rujukan terpadu yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin 22 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan ditangani dengan baik. Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, kesenjangan dan memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak- haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dalam penelaahan penanganan pelayanan terhadap tantangan dan peluang digunakan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman) dan faktor-faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) yang ada pada suatu organisasi. Pusat perhatian Analisis SWOT diarahkan pada upaya memilih strategi yang efektif untuk memaksimalkan keunggulan/kekuatan organisasi yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada, serta pada saat yang bersamaan diupayakan untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan ancaman-ancaman yang dihadapi. Analisa SWOT yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan untuk menetapkan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan di bidang Sosial agar lebih terarah, realistis, terukur dan aspiratif, maka dipandang perlu untuk melakukan analisis lingkungan strategis. Atas dasar pemahaman mendalam dan identifikasi terhadap kondisi dan potensi baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Barito Selatan khususnya bidang Sosial yang bersifat obyektif maupun strategis dihasilkan faktor- faktor Kekuatan (strength), Kelemahan (weakness), Peluang/Kesempatan (opportunities), dan Tantangan/Ancaman (threats) sebagai berikut :

a.Tantangan Lingkungan Internal
1. 1.Identifikasi Kekuatan
a.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas dalam kebijakan di Bidang Sosial.
b.Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, bahwa Dinas Sosial 23 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan telah mempunyai susunan Struktur Organisasi yang jelas dan tetap.
c.Tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa gedung kantor yang memadai sesuai kebutuhan, peralatan dan perlengkapan penunjang, serta posisi/kedudukan gedung perkantoran yang strategis.
d.Komitmen dan motivasi kerja yang baik serta hubungan kerja antar sub unit yang juga berjalan dengan baik.
e.Pelayanan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, dan mempunyai program kerja yang jelas.
1. 2.Identifikasi Kelemahan
a.Unsur sumber daya manusia dan organisasi, sebagai berikut : Kinerja tenaga terampil yang belum optimal, pemanfaatan tenaga staf kurang efektif, kelemahan pada sistem rekrutmen pegawai dan sumber daya manusia masih rendah serta dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan masih rendah.
b.Unsur sarana dan prasarana, yaitu : pemakaian peralatan kantor yang kurang optimal, dan fasilitas gedung kantor kurang terawat dengan baik. o Kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan keluarga sehat, berperilaku sehat dan lingkungan sehat. o Keinginan masyarakat kearah peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan taraf hidup.
c.Politik o Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan. o Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan. o Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menangani kemiskinan dan dampak kesejahteraan sosial di Kabupaten Barito Selatan.
d.Hukum o Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur tentang tugas pokok Dinas Sosial. o Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menerapkan hukum kesejahteraan sosial sesuai dengan proporsinya. 24 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan
1. 3.Identifikasi Ancaman
a.Ekonomi o Penurunan tingkat pendapatan masyarakat, dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kenaikan kebutuhan harga pokok. o Kemarau panjang dan kebakaran hutan/lahan perkebunan yang mempengaruhi kondisi alam. o Kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan masyarakat, dalam rangka meningkatkan mutu produksi dan pemasaran hasil komoditi. o Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program antar Kabupaten/Kota dan Provinsi di Bidang Sosial.
b.Teknologi o Kurangnya kemampuan dan minat masyarakat untuk menggunakan teknologi pelayanan sosial dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber potensi sosial karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan finansial. o Kurang berfungsinya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial secara terarah.
c.Sosial dan Budaya o Terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. o Masih ada sekelompok masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. o Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat lokal dan pendatang yang mengakibatkan terjadinya benturan sosial.
d.Politik o Ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas pelayanan s o s i a l yang diberikan oleh pemerintah. o Masih ada sebagian masyarakat yang belum siap menerima program kesejahteraan sosial.
e.Hukum o Masih ada aparat birokrasi yang kurang mematuhi ketentuan yang berlaku dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. o Timbulnya tuntutan dari sekelompok masyarakat atas dampak pelaksanaan sosial. 25 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Barito Selatan yang diidentifikasikan berpotensi menghambat pencapaian target kinerja adalah :  Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.  Masih tingginya PMKS, khususnya pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami trend meningkat kasusnya.  Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, sarana prasarana serta program dan kegiatan yang mendukung berkualitasnya pelayanan kesejahteraan sosial.  Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat secara maksimal mendukung penganggaraan usaha penanganan kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  Belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui Coorporate Social Responbility (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.  Belum terdapat pengelolaan data kemiskinan terpadu di Dinas Sosial yang berbasis teknologi informasi.  Data keluarga penerima manfaat (KPM) harus terdata secara detail biodatanya/by Name by Address (BNBA).  Penyaluran bantuan sosial kepada KPM berbasis teknologi. Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan diantaranya :  Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah/ kota, masyarakat dan Dunia Usaha.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instusi sosial secara berjanjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota.  Revitalisasi panti sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial memberikan nuansa baru dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sistem kelembagaan. 26 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan  Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan Roadmap indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.  Kerjasama stakeholder pihak swasta, perbankan, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.  Optimalisasi sumber daya manusia bidang sosial yang dimiliki Kabupaten Barito Selatan, diantaranya Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pegawai Sosial (Pegsos), Pendamping PKH, Tenaga Sukarela Kecamatan (TKSK), Pegawai Sosial Masyarakat (PSM), dan SDM lainnya.  Pengembangan Teknologi dan informasi melalui pengelolaan data terpadu kemiskinan dan penyaluran bantuan non tunai melalui perbankan.  Kerjasama antar aparatur pemerintahan di wilayah kecamatan, desa/ kelurahan dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di wilayahnya masing-masing. 2.2. Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki serta capaian kinerja pelayanan sosial yang belum tercapai dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihasilkan melalui pemetaan masalah. Pemetaan permasalahan di kelompokan menjadi :
1. 1.Efektivitas Bantuan Sosial yang Belum Optimal. Efektivitas penerima bantuan sosial di Kabupaten Barito Selatan tidak hanya dapat diukur dari sisi ketercapaian penyaluran. Meskipun tingkat penyaluran tersalurkan sempurna selama lima tahun terakhir, hal tersebut belum menjamin bahwa bantuan tersebut benar-benar terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Akibatnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tetap berada dalam kondisi rentan, terutama karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah KPM yang tidak menurun secara signifikan. Situasi ini memperlemah peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan serta menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan sosial tanpa disertai peningkatan kapasitas produktif masyarakat. Topik Sosial masalah terdapat pada Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial dan Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan. Akar masalahnya Bantuan terserap belum sepenuhnya untuk kebutuhan dasar, Ketergantungan 27 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan penerima manfaat terhadap bantuan sosial dan Pemberian bantuan sosial masih berupa bantuan kebutuhan dasar yang bersifat jangka pendek.
2. 2.Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan. Persentase penduduk miskin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan belum mampu mengatasi akar struktural kemiskinan baik dari sisi desain program maupun efektivitas pelaksanaannya. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman justru berpotensi menciptakan ketergantungan karena belum terintegrasi dengan strategi peningkatan kemandirian ekonomi. Di sisi lain, persoalan teknis seperti ketidak- tepatan sasaran, lemahnya basis data, serta kurangnya integrasi antar program juga turut memperburuk efektivitas kebijakan. Adapun rincian masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Topik Sosial masalah terdapat pada Persentase Penduduk Miskin. Akar masalahnya Program pengentasan kemiskinan belum berjalan secara tepat sasaran, Belum optimalnya pemberian bantuan sosial di bidang rehabilitasi sosial, Belum optimalnya pengintegrasian pendataan masyarakat miskin, Lemahnya pemutakhiran dan analisis data kemiskinan, dan Belum optimalnya skema integrasi bantuan sosial dan peningkatan produktivitas penerima manfaat.
3. 3.Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan memiliki hak yang setara dalam memperoleh akses pekerjaan, layanan publik, serta kesempatan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun demikian, perhatian dan upaya pemberdayaan terhadap kelompok ini masih terbatas. Hal ini tercermin dari belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan lapangan kerja inklusif. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Topik masalah terdapat pada fasilitasi layanan Penyandang Disabilitas. Akar masalahnya Minimnya tempat kerja yang ramah disabilitas, Minimnya sistem layanan publik yang inklusif dan adaptif bagi disabilitas, Keterbatasan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Minimnya pelatihan atau workshop bagi penyandang disabilitas, dan Sekolah khusus belum tersedia secara merata.
4. 4.Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan secara lebih transformatif, dari pola bantuan sosial berbasis konsumsi menuju peningkatan produktivitas dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Pendekatan graduasi menjadi langkah strategis dengan penahapan yang terukur dari bantuan kebutuhan dasar menuju 28 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan produktivitas ekonomi. Bantuan sosial juga harus menyasar secara merata seluruh kelompok rentan, termasuk anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia. Transparansi dalam pendataan dan penyaluran diperlukan agar manfaat diterima secara utuh. Sementara itu, kesadaran penerima manfaat juga perlu diarahkan dan dibangun bahwa bantuan sosial adalah bagian dari proses pemberdayaan, yang membutuhkan komitmen bersama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. 2.2.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Barito Selatan untuk Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Visi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yaitu : “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” Visi tersebut menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah. Makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
5. 1.Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera Sejahtera mencerminkan kondisi Kabupaten Barito Selatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
6. 2.Terwujudnya Barito Selatan Yang Berdaya Saing Berdaya saing memiliki arti bahwa Kabupaten Barito Selatan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
7. 3.Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara Penyangga pangan menggambarkan peran Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung ketahanan pangan untuk kebutuhan regional dan nasional, khususnya untuk Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi pangan. 29 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan
8. 4.Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Energi Ibu Kota Nusantara Penyangga energi berarti Kabupaten Barito Selatan berkontribusi dalam penyediaan energi yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi pengembangan sektor energi baik terbarukan maupun fosil serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan pasokan energi. Untuk mewujudkan Visi diatas ditetapkan sejumlah misi sebagai arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut :
9. 1.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
10. 2.Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
11. 3.Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
12. 4.Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
13. 5.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
14. 6.Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Sosial Barito Selatan dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah (PD) teknis masuk dalam misi 2 dan 4, Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. 2.2.2. Telaahan Renstra K/L Visi Kementerian Sosial mengusung visi Presiden Republik Indonesia yaitu “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai berikut : Visi tersebut akan diwujudkan dengan 2 Misi yang disebut dalam Asta Cita. Berikut 2 misi (Asta Cita) untuk Kementerian Sosial : Asta ke-4 = Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;  Kualitas SDM para pengelola program kesejahteraan sosial. 30 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan  Penerbitan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  Memperluas program perlindungan kelompok difabel.  Memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Asta ke-6 = Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;  Penggunaan basis data terpadu (BDT)  Pemberlakuan nomor identitas tunggal (amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial).  Meningkat kuantitas dan kualitas program bantuan sosial.  Mendorong kemandirian masyarakat miskin.  Meningkatkan kualitas penyediaan panti-panti sosial.  Mengembangkan program asistensi lanjut usia (Aslut).  Melanjutkan program PKH. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 harus mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan terjadi sinkronisasi, harmonisasi, sinergi dan koordinasi. 2.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Balai Rehabilitasi Sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial. Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah. Penetapan RTRW tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial. Dalam melakukan hal tersebut, forum koordinasi antar Perangkat Daerah yang melibatkan 6 Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus semakin dimantapkan, 31 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan dengan niat baik bersama untuk membuka kompleksitas pembangunan demi pengembangan sosial, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial masyarakat dan kemajuan Barito Selatan. Selain forum pemerintahan, Komunikasi berdialog dan berdiskusi dengan DPRD secara intensif perlu dilakukan, demikian halnya dengan segenap komponen masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, kelompok perempuan dan generasi muda) dan Lembaga Masyarakat Barito Selatan. Dengan cara demikian, maka RTRW/K Barito Selatan tidak hanya akan menjadi dokumen Pemerintah Daerah, namun dokumen publik. Selanjutnya RTRW/K tersebut akan disinergikan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan disinergikan kembali dengan rencana Nasional serta Kabupaten lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan subtantif yang didukung kehadiran good governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya. 2.3. Isu-Isu Strategis Barito Selatan yang berpenduduk 137.914 jiwa dengan luas wilayah 8.830 KM 2 dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikelola namun dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan khususnya masyarakat di perdesaan, sehingga merupakan tantangan yang harus dihadapi dan ditangani dalam kesejahteraan sosial dimasa-masa mendatang. Isu global terhadap wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan identifikasi isu utama yang perlu diantisipasi seperti adanya cuaca ekstrem, perubahan kritikal terhadap ekosistem, krisis sumber daya alam, dampak teknologi AI, polarisasi sosial dan polusi udara. 32 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Tabel 2.3. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANG AN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PDGLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Potensi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Efektivitas Bantuan Sosial yang Belum Optimal Bantuan sosial belum efektif mendorong kemandirian penerima manfaat Polarisasi sosial Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Bantuan terserap belum sepenuhnya untuk kebutuhan dasar Peningkatan SDM dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan Penanganan kemiskinan belum menujukkan hasil yang efektif Polarisasi sosial Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Belum optimalnya pengintegras ian pendataan masyarakat miskin Peningkatan Pengentasan Penanganan Kemiskinan Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dan fasilitas layanan publik ramah disabilitas Polarisasi sosial Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Minimnya sistem layanan publik yang inklusif dan adaptif bagi disabilitas Peningkatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Risiko Gangguan Bencana Terhadap Ketahanan Wilayah Adanya ancaman risiko bencana alam banjir dan kebakaran lahan Krisis sumber daya alam Krisis Lingkungan Lokasi permukiman yang berada di sepanjang pinggiran sungai Peningkatan Penanganan Ketahanan Bencana Isu nasional seperti terjadinya dampak hilirisasi terhadap perekonomian Indonesia, Hilirisasi merupakan bentuk industrialisasi yang berfokus pada peningkatan nilai tambah atas komoditas mentah, menjadi produk yang bernilai tinggi. Keselarasan kebijakan makro dan sektoral merupakan upaya untuk memastikan kebijakan yang ada bersifat saling mendukung dikarenakan kebijakan makro, seperti insentif fiskal, dibutuhkan untuk memaksimalkan kebijakan sektoral, seperti kebijakan industri. Standar sustainability merupakan pedoman yang mengatur praktik bisnis para pelaku usaha dengan menekankan pada komitmennya terhadap kualitas lingkungan, produk, dan etik baik. Sampai saat ini terdapat banyak standar sustainability yang telah dirilis, salah satunya adalah ISO 26000 yang mengatur terkait social responsibility. Dalam rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, telah terpetakan beberapa isu strategis di tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Isu ini disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan isu nasional maupun global. Perhatian akan isu ini menjadi penting dalam mencapai tujuan jangka panjang RPJPD Kalimantan Tengah 2025-2045. 33 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Akuntabilitas tata kelola pemerintah yang buruk, daerah berperan penting untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan mampu mencapai apa yang telah direncanakan. Pada aspek ini, berbagai permasalahan telah dipetakan seperti inefisiensi anggaran hingga korupsi kerap terjadi di lingkup Provinsi, Potensi sumber daya alam yang melimpah tidak serta menjadikan Provinsi kalimantan Tengah berdaya saing. Salah satu aspek yang menjadi penghambat yakni rendahnya kualitas dan daya saing SDM. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakmerataan akses pendidikan. rendahnya kapasitas dan kualitas konektivtas akan menghambat proses pembangunan, terutama peningkatan biaya logistik yang meningkat tajam. degradasi lingkungan semakin kerap terjadi di provinsi. Pencemaran air dan udara, kerusakan hutan, sampai biodiversity loss merupakan beberapa permasalahan yang timbul sebagai akibat dari degradasi lingkungan. Lebih lanjut, tidak hanya aspek lingkungan, kerugian juga mulai dirasakan oleh masyarakat baik dari sisi kesehatan hingga perekonomian. Berdasarkan pada telaah yang dilakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu- isu strategis dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial untuk periode lima tahun mendatang adalah Penanggulangan Permasalahan Kesejahteraan Sosial meliputi :

1.Pemberdayaan sosial fakir miskin, keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya.
2.Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi Orang Dengan Kecacatan.
3.Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi penyandang masalah keterlantaran (anak dan lanjut usia).
4.Peningkatan pelayanan dan jaminan sosial korban bencana, serta untuk menunjang pelaksanaan dan kelanjutan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5.Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dari lingkungan sosial PMKS.
6.Perlindungan sosial anak dan lanjut usia yang berperspektif penyediaan tumbuh kembang anak dan penyediaan keberlanjutan kehidupan lanjut usia dalam program daycare services.
7.Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesbilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
8.Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam serta pekerja sektor informal.
9.Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penanganan PMKS. 34 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan
10.Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
11.Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.
12.Intergrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sustainable.
13.Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu kemiskinan dan PMKS lainnya.
14.Pengembangan teknologi informasi untuk penguatan kapasitas PSKS dan PMKS dalam pengelolaan bantuan sosial yang diberikan secara non tunai. 35 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan termasuk dalam misi 2 dan 4 dalam RPD. Sehingga harus diterjemaahkan pada tatanan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial periode 2025-2029. Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial tahun 2025-2029 adalah : - Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. - Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju. - Menjadikan Masyarakat Tangguh dengan Kualitas Hidup yang Sejahtera. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Dinas Sosial menjabarkannya dalam suatu sasaran dan diukur dengan indikator sasaran yang telah dirancang sebagai berikut : - Upaya ketahanan bencana. - Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. - Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal. - Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Sasaran, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut : 36 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL - Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Tingkat Kemiskinan (%) 4,83 4,61 4,19 3,77 3,55 2.93 2.51 Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) 74 (Maju) 74,1 (Maju) 74,5 (Maju) 75,1 (Inklusif) 75,59 (Inklusif) 76,08 (Inklusif) 76,57 (Inklusif) 37 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial dan Pemberdayaan Kelompok Rentan Penguatan Perlindungan Ssoial dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Upaya ketahanan Bencana. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan sistem peringatan dini bencana Meningkatkan kapasitas mitigasi kebencanaan 2 Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. Menjadikan Masyarakat Tangguh dengan Kualitas Hidup yang Sejahtera. Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dan perlindungan dari kekerasan. 38 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Tabel Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 Persentase Target Capaian SPM Uraian SPM 2025 2026 2027 2028 2029 SPM Sosial 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 5 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 100 100 100 100 100 Tabel Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2025–2029 Target Capaian Indikator Bidang Sosial Indikator Kinerja Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 IKK Sosial 1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Jiwa 100 100 100 100 100 2 Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Jiwa 100 100 100 100 100 3 Korban bencana alam Jiwa 100 100 100 100 100 4 Korban bencana sosial Jiwa 100 100 100 100 100 5 Gelandangan dan Pengemis Jiwa 100 100 100 100 100 6 Penderita HIV/AIDS Jiwa 100 100 100 100 100 7 Fakir Miskin Jiwa 100 100 100 100 100 8 Anak korban kekerasan seksual Jiwa 100 100 100 100 100 9 Lanjut usia terlantar Jiwa 100 100 100 100 100 10 Penyandang Tuna Wicara - Rungu Jiwa 100 100 100 100 100 11 Tuna Daksa Jiwa 100 100 100 100 100 12 Penyandang Cacat Fisik Jiwa 100 100 100 100 100 13 Tuna Susila Jiwa 100 100 100 100 100 39 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD. Mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan berupa :
1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5.Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8.Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
9.Penataan Organisasi.
2.Program Pemberdayaan Sosial, kegiatan berupa : :
1.Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
2.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
3.Program Rehabilitasi Sosial, kegiatan berupa :
1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
2.Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
4.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kegiatan berupa :
1.Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.
2.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
5.Program Program Penanganan Bencana, kegiatan berupa :
1.Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
2.Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, kegiatan berupa :
1.Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. 40 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN Tabel Framework BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGA N 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10.907.095.1 54 15.693.718.8 65 14.974.908.6 19 15.448.604.9 69 16.570.006.1 23 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.527.095.15 4 6.527.095.15 4 6.527.095.15 4 6.527.095.15 4 6.527.095.15 4 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka) 71 72,00 6.527.095.15 4 73,00 6.527.095.15 4 74,00 6.527.095.15 4 75 6.527.095.15 4 76,00 6.527.095.15 4 1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Jumlah cakupan penyediaan dokumen perencanaan pelaporan kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.382.095.15 4 4.382.095.15 4 4.382.095.15 4 4.382.095.15 4 4.382.095.15 4 Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD (Dokumen) 1 1 4.382.095.15 4 1 4.382.095.15 4 1 4.382.095.15 4 1 4.382.095.15 4 1 4.382.095.15 4 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 50 50 50 50 50 50 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran PD (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.082.095.15 4 4.082.095.15 4 4.082.095.15 4 4.082.095.15 4 4.082.095.15 4 41 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 50 50 4.082.095.15 4 50 4.082.095.15 4 50 4.082.095.15 4 50 4.082.095.15 4 50 4.082.095.15 4 1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD (Dokumen) 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran PD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran PD (Laporan) 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD (Laporan) 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD (Laporan) 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5 5 5 5 5 5 1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 42 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 795.000.000 795.000.000 795.000.000 795.000.000 795.000.000 Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 795.000.000 1 795.000.000 1 795.000.000 1 795.000.000 1 795.000.000 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 43 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD (Laporan) 4 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2 6 90.000.000 6 90.000.000 6 90.000.000 6 90.000.000 6 90.000.000 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 4 4 4 4 4 1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2 6 30.000.000 6 30.000.000 6 30.000.000 6 30.000.000 6 30.000.000 1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 530.000.000 530.000.000 530.000.000 530.000.000 530.000.000 Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 530.000.000 1 530.000.000 1 530.000.000 1 530.000.000 1 530.000.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 44 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan 1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 370.000.000 370.000.000 370.000.000 370.000.000 370.000.000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 370.000.000 1 370.000.000 1 370.000.000 1 370.000.000 1 370.000.000 1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 6 6 280.000.000 6 280.000.000 6 280.000.000 6 280.000.000 6 280.000.000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 4 4 4 4 4 4 1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 4 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 45 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara (Unit) 6 6 30.000.000 6 30.000.000 6 30.000.000 6 30.000.000 6 30.000.000 1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.06.01.2.13 - Penataan Organisasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.06.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 700.000.000 5.486.623.71 1 4.767.813.46 5 5.241.509.81 5 6.362.910.96 9 Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase) 100 100 700.000.000 100 5.486.623.71 1 100 4.767.813.46 5 100 5.241.509.81 5 100 6.362.910.96 9 1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL 1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Jumlah Keluarga pada KAT yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 50 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 50 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 46 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan 1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000 5.386.623.71 1 4.667.813.46 5 5.141.509.81 5 6.262.910.96 9 Jumlah jenis PSKS yang diberdayakan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 10 10 600.000.000 10 5.386.623.71 1 10 4.667.813.46 5 10 5.141.509.81 5 10 6.262.910.96 9 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 50 50 50 50 50 50 1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 50 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 500.000.000 5.286.623.71 1 4.567.813.46 5 5.041.509.81 5 6.162.910.96 9 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 10 10 500.000.000 10 5.286.623.71 1 10 4.567.813.46 5 10 5.041.509.81 5 10 6.162.910.96 9 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.200.000.00 0 1.200.000.00 0 1.200.000.00 0 1.200.000.00 0 1.200.000.00 0 Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%) 100 100 1.200.000.00 0 100 1.200.000.00 0 100 1.200.000.00 0 100 1.200.000.00 0 100 1.200.000.00 0 1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 8 12 700.000.000 12 700.000.000 14 700.000.000 14 700.000.000 14 700.000.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota 50 50 50 50 50 50 47 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 25 25 25 25 25 25 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 50 60 70 75 80 85 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 50 100 100 100 100 100 1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 50 60 100.000.000 70 100.000.000 75 100.000.000 80 100.000.000 85 100.000.000 1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 8 12 100.000.000 12 100.000.000 14 100.000.000 14 100.000.000 14 100.000.000 1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 25 25 100.000.000 25 100.000.000 25 100.000.000 25 100.000.000 25 100.000.000 1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 50 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 50 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 50 100.000.000 48 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan 1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Jumlah Jenis layanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan dasar dan rehabilitasi sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 100 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 100 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.830.000.00 0 1.830.000.00 0 1.830.000.00 0 1.830.000.00 0 1.830.000.00 0 Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) 100 100 1.830.000.00 0 100 1.830.000.00 0 100 1.830.000.00 0 100 1.830.000.00 0 100 1.830.000.00 0 1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan yang terlayani Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 70 76 80.000.000 80 80.000.000 85 80.000.000 90 80.000.000 95 80.000.000 1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 70 76 80.000.000 80 80.000.000 85 80.000.000 90 80.000.000 95 80.000.000 1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.750.000.00 0 1.750.000.00 0 1.750.000.00 0 1.750.000.00 0 1.750.000.00 0 Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terlayani Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) 12.000 15.000 1.750.000.00 0 15.000 1.750.000.00 0 15.000 1.750.000.00 0 15.000 1.750.000.00 0 15.000 1.750.000.00 0 Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 49 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan 1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) 12.000 15.000 150.000.000 15.000 150.000.000 15.000 150.000.000 15.000 150.000.000 15.000 150.000.000 1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 1.000 1.000 1.500.000.00 0 1.000 1.500.000.00 0 1.000 1.500.000.00 0 1.000 1.500.000.00 0 1.000 1.500.000.00 0 1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) 12.000 15.000 100.000.000 15.000 100.000.000 15.000 100.000.000 15.000 100.000.000 15.000 100.000.000 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) 100 100 450.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 64,7 68 400.000.000 70 400.000.000 75 400.000.000 75 400.000.000 90 400.000.000 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 60 65 70 80 85 95 1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 60 65 150.000.000 70 150.000.000 80 150.000.000 85 150.000.000 95 150.000.000 50 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan 1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 64,7 68 250.000.000 70 250.000.000 75 250.000.000 75 250.000.000 90 250.000.000 1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah penanganan bencana oleh Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 45 50 50.000.000 60 50.000.000 65 50.000.000 70 50.000.000 75 50.000.000 1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 45 50 50.000.000 60 50.000.000 65 50.000.000 70 50.000.000 75 50.000.000 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan Persentase Taman Makam yang dipelihara (%) 100 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam) 50 55 200.000.000 60 200.000.000 70 200.000.000 80 200.000.000 90 200.000.000 1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam) 50 55 200.000.000 60 200.000.000 70 200.000.000 80 200.000.000 90 200.000.000 51 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perengkat Daerah Tahun 2025-2029 Kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah adalah hasil atau capaian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah. Ini mencakup bagaimana perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya, serta seberapa besar kontribusi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah. Capaian kinerja RENSTRA setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sistem Renstra dengan LKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP. Program Urusan Sosial Berdasarkan RPJMD Daerah :  Program Pemberdayaan Sosial  Program Rehabilitasi Sosial  Program Perlindungan Sosial  Program Penanganan Bencana  Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pendanaan dari seluruh Program dan Kegiatan yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 – 2029 adalah bersumber dari Anggaran Pendatapan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan dan Bantuan Sarana dan Prasarana dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Sosial Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti pada tabel dibawah ini : 52 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) I 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL 1 Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks 74 74,11 (Maju) 74,5 (Maju) 75,1 (Maju) 75,59 (Inklusif) 76,08 (Inklusif) 76,57 (Inklusif) 2 Tingkat Kemiskinan (%) 4,83 4,61 4,19 3,77 3,55 2.93 2.51 3 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,1 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4 4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Angka 71 71 72 73 74 75 76 5 Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Angka 74 75 76 77 78 78,75 78,85 53 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan INDIKATOR KINERJA DAERAH TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks 74 74,11 (Maju) 74,5 (Maju) 75,1 (Maju) 75,59 (Inklusif) 76,08 (Inklusif) 76,57 (Inklusif) 2 Tingkat Kemiskinan (%) 4,83 4,61 4,19 3,77 3,55 2.93 2.51 II ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,1 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Angka 71 71 72,00 73,00 74,00 75 76,00 3 Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Angka 74 75 76 77 78 78,75 78,85 54 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan INDIKATOR KINERJA KUNCI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) I 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota positif % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial positif Persentase 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar positif Persentase 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi positif % 100 100 100 100 100 100 100 5 Prosentase Taman Makam yang dipelihara positif % 100 100 100 100 100 100 100 55 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL 1 Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 100 80 82 85 86 88 90 2 Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial 64 81 83 85 87 88 90 3 Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial 70 72 83 85 87 88 90 4 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial 85 85 85 86 87 88 90 5 Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi 83 84 85 87 87 88 90 6 Persentase Manula Potensial yang mendapat Perlindungan 83 85 87 88 89 90 90 7 Persentase PMKS Skala Kabupaten yang menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 100 81 83 85 87 88 90 56 | Renstra Dinsos 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja dan memerlukan komitmen serta dukungan semua personil dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (stakeholder) baik Pemerintah, Dunia Usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan (beneficiaries) pembangunan kesejahteraan sosial. Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Buntok, 2025 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN, SYAHDANI, S.Pd Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19740601 199903 1 022 Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan I | R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 KATA PENGANTAR Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sejalan dengan Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, terdapat pula Prioritas Pembangunan sebagai tindak lanjut kebijakan umum Bupati Barito Selatan Tahun 2025-2029 yaitu Pemihakan, Percepatan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di segala bidang. Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud, secara lebih lanjut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (LIMA) tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya dalam mewujudkan Otonomi Desa dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan II | R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 keberdayaan masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang Partisipatif. Semoga ridho Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buntok, 2025 Kepala Dinas emberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan AKHMAD AKMAL HUSAEN, S.STP., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19820122 200112 1 005 Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan III | R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 DAFTAR ISI Kata Pengantar………………………………………………………………………… I Daftar Isi………………………………………………………………………………… III Dafatar Tabel…………………………………………………………………………… IV Daftar Gambar…………………………………………………………………………. V BAB I. Pendahuluan……………………………………………………………… 1 1.1 Latar Belakang…………………………………………………….. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusuanan…………………………………… 3 1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………………… 8 1.4 Sistematika Penulisan…………………………………………… 9 BAB II. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah……………………………………………………….. 11 2.1 Gambaran Pelayanan Parangkat daerah…………………….. 11 2.1.1 Tugas dan Struktur Perangkat Daerah…………….. 11 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah…………………….. 15 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah………………. 19 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan………………………… 29 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah……….. 32 2.1.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah………. 32 2.2.2 Isu Strategis………………………………………………. 34 BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan…………………… 36 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029……. 36 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029…… 37 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029…… 37 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029………………………………………………………….. 38 BAB IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan…………………………………………………………… 41 4.1 Program Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029………………………………………. 41 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah………………………………………………………………. 55 BAB V. Penutup……………………………………………………………………. 56 Lampiran………………………………………………………………………………… 57 Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan IV | R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Kualifikasi Pendidikan Pegawai DPMD Kab. Barsel……………………………………………………. 15 Tabel 2.2 Pangkat dan Golongan Pegawai DPMD Kab. Barsel……………………………………………………. 17 Tebel 2.3 Tingkat Ekselon Pegawai DPMD Kab. Barsel…… 17 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja DPMD Kabupaten Barito Selatan…………………………………………………… 22 Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi DPMD…………………….. 23 Tabel 2.6 Data IDM Kabupaten Barito Selatan……………… 23 Tabel 2.7 Data Bumdes Aktif Kabupaten Barito Selatan….. 23 Tabel 2.8 Data Kelembagaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan…………………………………………………… 25 Tabel 2.9 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Permerdayaan Masyarakat dan Desa………………………………… 33 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD…………………… 37 Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebiajakan DPMD 2025- 2029………………………………………………………. 39 Tabel 4.1 Program DPMD Kabupaten Barito Selatan…………………………………………………… 43 Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMD Kabupaten Barito Selatan………………….. 45 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025 -2029…………………………………… 55 Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan V | R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 DAFTAR GAMBAR Tabel 2.1 Struktur Organaisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa………………………………….. 14 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 1 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Pembentukan rencana kerja jangka pendek, panjang dan menengah merupakan langkah awal yang baik untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Karena, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem kinerja instansi pemerintahan. Kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan adanya dokumen Renstra perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Selatan adalah dokumen perencanaan DPMD untuk periode 5 (Lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena, dalam masa tiga tahun tersebut DPMD Kabupaten Barito Selatan berkewajiban untuk mempertanggungjwabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan ini adalah: Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 2 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9

1.Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD DPMD Kab. Barito Selatan
2.Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD DPMD Kab. Barito Selatan
3.Menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD DPMD Kab. Barito Selatan Renstra DPMD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka Panjang yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Kabupaten Barito Selatan untuk tiga tahun mendatang, dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah yang terpilih. Usaha mewujudkan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu di dukung dengan strategi umum yang kemudian diterjemahkan kedalam program-program pembangunan kemudian diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut Dokumen Renstra dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis DPMD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategi sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 3 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). DPMD juga menjabarkan Rencana Strategi Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan dan sasaran strategis DPMD DPMD Kabupaten Barito Selatan menjabarkan RPD Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis DPMD 2025-2029 yang memuat tujuan dan sasaran strategis DPMD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 4 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 5 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 6 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 7 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 8 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dimaksud untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 9 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 1.4. Sistematik Penyusunan Sistematik Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut ; DPMD juga berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, memastikanDana Desa digunakan secara efektif dan akuntabel. Mereka menjadi jembatan penghubung antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat dengan pemerintah dan masyarakat desa, memastikan aspirasi dan kebutuhan desa tersalurkan dengan baik. 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Tugas, Fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan didasarkan pada Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut : Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 12 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 2.1.1.1. Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan serta bidang Perkembangan Desa, bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Deas. 2.1.1.2. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: • perumusan kebijaksanaan teknis bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan serta bidang Perkembangan Desa, bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Desa. sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan; • penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan serta bidang Perkembangan Desa, bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Desa; Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 13 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 • penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; • penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan serta bidang Perkembangan Desa, bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Desa; • penyelenggaraan kebijaksanaan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan serta bidang Perkembangan Desa, bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Desa; dan • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan; Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 14 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9
d.Bidang Perkembangan Desa, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi dan Investasi Desa; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar 2.1 Struktur Organaisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Jabatan Struktur yang mengisi Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan yakni : • Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon II.b • Sekretaris Badan dengan Jabatan Eselon III.a • Kepala Bidang dengan Jabatan Eselon III.b • Kepala Sub Bagian / Sub Bidang dengan Jabatan Eselon IV.a • Jabatan Funsiaonal Tertentu SEKRETARIAT KEPALA DINAS BIDANG Perkembangan Desa, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi, Dan Investasi Desa KELOMPOK JABATAN FUNGSUIONAL SUBBAGIAN Umum Dan Kepegawaian SUBBAGIAN Perencanaan dan Keuangan BIDANG Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelembagaan Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 15 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan merupakan akumulasi dari berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, pangkat, golongan kerja dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025-2029. Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh DPMD Kabupaten Barito Selatan adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh : 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Selatan memiliki pagawai yang berjumlah 18 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 2.1 Kualifikasi Pendidikan Pegawai DPMD Kab. Barsel NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI 1 MAGISTER (S-3) 0 2 MAGISTER (S-2) 3 3 SARJANA 9 4 DIPLOMA 4 1 5 DIPLOMA 3 3 6 DIPLOMA 2 0 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 16 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 7 DIPLOMA 1 0 8 SLTA 2 9 SLTP 0 10 SD 0 JUMLAH 18 Untuk komposisi pangkat (golongan/ruang) pegawai DPMD kabupaten Barito Selatan adalah berikut ini: Tabel 2.2 Pangkat dan Golongan Pegawai DPMD Kab. Barsel NO Pangkat (gol/ruang) Ruang Jumlah 1 Pembina utama IV/e 0 2 Pembina utama muda IV/d 0 3 Pembina utama muda IV/c 1 4 Pembina Tk.1 IV/b 0 5 Pembina IV/a 1 6 Penata Tk.1 III/d 6 7 Penata III/c 3 8 Penata muda Tk.1 III/b 3 9 Penata muda III/a 3 10 Pengatur Tk.1 II/d 0 11 Pengatur II/c 1 12 Pengatur muda Tk.1 II/b 0 13 Pengatur muda II/a 0 14 Juru muda I/d 0 15 Juru I/c 0 16 Juru muda Tk.1 I/b 0 17 Juru muda I/a 0 JUMLAH 18 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 17 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Untuk komposisi pejabat struktural adalah sebagai berikut: Tebel 2.3 Tingkat Ekselon Pegawai DPMD Kab. Barsel NO TK Eselon Formasi Terisi 1 Eselon II.b 1 1 2 Eselon III.a 1 1 3 Eselon III.b 2 1 4 Eselon IV.a 2 0 5 Jabatan fungsional 4 4 6 Staf 11 11 JUMLAH 21 18 Bedasarkan tabel diatas menjelaskan tentang kualifikasi pendidikan, pangkat atau golongan dan komposisi struktural pegawai DPMD yang mana menunjukan bahwa: pegawai yang berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 3 (tiga) orang, dan pegawai yang berpendidikan Starata 1 (S1) sebanyak 9 (sembilan) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan diploma 4 (D4) sebanyak 1 (satu) orang, diploma 3 (D3) sebanyak 3 (tiga) orang, dan sisanya yang berpendidikan SLTA 2 (dua) orang. Dan untuk pangkat/golongan pembina utama muda (IV/c) sebanyak 1 (satu) orang, pembina (IV/a) sebanyak 1 (Satu) orang, penata Tk.I (III/d) sebanyak 6 (enam) orang, penata (III/c) sebanyak 3 (tiga) orang, penata tingkat I (III/b) sebanyak 3 (tiga) orang, penata muda (III/a) sebanyak 3 (tiga) orang, pengatur (II/c) sebanyak 1 (orang) orang. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 18 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Untuk komposisi pejabat struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan disebutkan bahwa Eselon II.b sebanyak (satu) orang, eselon III.a sebanyak (satu) orang, Eselon III.b sebanyak 1 (Satu) orang, dan untuk jabatan fungsional sebanyak 4 (enam) orang dan staf dan sebanyak 11 (sebelas) orang. 2.1.2.2. Aset Yang Di Kelola Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Barito Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :
1. 1.Transportasi roda empat dan roda dua dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Mobil dan motor operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai DPMD Kabupaten Barito Selatan.
2. 2.Ruang kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memlliki kantor tersendiri dimana sekretariat dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.
3. 3.Perlengkapan kerja Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.
4. 4.Peralatan Kerja Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 19 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD , saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki beragam jenis pelayanan yang bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat serta pemerintah desa.
5. 1.Konsultasi dan Pendampingan:
a.Perencanaan Pembangunan Desa: Memberikan arahan, bimbingan teknis, dan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
b.Pengelolaan Keuangan Desa: Memberikan konsultasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban.
c.Pengembangan Kelembagaan Desa: Memberikan pendampingan dalam pembentukan dan penguatan Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan organisasi lainnya di tingkat desa.
d.Kerjasama Antar Desa: Memfasilitasi kerjasama antar desa dalam berbagai bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pembangunan. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 20 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9
e.Penyelesaian Permasalahan Desa: Memberikan mediasi dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat desa.
1. 2.Fasilitasi Program dan Kegiatan:
a.Penyaluran Bantuan Keuangan: Mengelola dan menyalurkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b.Pengembangan Potensi Ekonomi Desa: Mendorong dan memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa, produk unggulan desa, dan kegiatan ekonomi lainnya.
c.Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Masyarakat: Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa, anggota BPD, dan masyarakat.
d.Pengembangan Infrastruktur Desa: Memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.
e.Program Pemberdayaan Masyarakat: Mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan budaya.
1. 3.Pengelolaan Informasi dan Data:
a.Pengumpulan dan Analisis Data Desa: Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 21 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 terkait kondisi ekonomi, dan potensi desa sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.
b.Penyediaan Informasi Publik: Menyediakan informasi terkait kebijakan, program, dan perkembangan desa kepada masyarakat melalui berbagai media.
c.Pengembangan Sistem Informasi Desa: Mengembangkan dan mengelola sistem informasi desa untuk memudahkan akses data dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat.
d.Pelaporan dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
1. 4.Koordinasi dan Kemitraan:
a.Koordinasi dengan Instansi Terkait: Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
b.Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa.
c.Pembinaan dan Pengawasan: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 22 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2023-2026. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja DPMD tahun 2023 dan 2024. Berikut tabel ini menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD dan tabel Anggaran serta Realisasi Pendanaan selama tahun 2023-2024. Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja DPMD Kabupaten Barito Selatan No Indikator Kinerja Target Realisasi Rasio Capaian Tahun Ke 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1. 1.Indeks Desa Membangun (IDM) 0,6722 0,7018 0,7018 0,7142 104,40% 101,77%
2. 2.Persentase Desa Berstatus Maju 31,10% 35,53% 30,23% 34,88% 97,20% 98,17% 3 Persentase Desa Berstatus Swasembada 4,1% 10,1% 3,4% 9,3% 82,93% 92,08% Berdasarkan tabel tersebut pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan dijabarkan dalam tiga indikator kinerja utama yang mendukung satu sasaran strategis DPMD yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Desa. Adapun capaian kinerja DPMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2024 baik karena bebrapa indikator kinerja telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan beberapa indikator melebihi target kinerja. Anggaran dan realisasi pendanaan DPMD Kabupaten Barito Selatan yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut: Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 23 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi DPMD NO 2023 2024 Anggaran Realisasi Rasio Anggaran Realisasi Rasio 1 APBD Rp. 99.059.055.072 Rp. 97.899.971.518 98,83 Rp. 173.040.592.455 Rp. 164.606.037.243 95,13% Pada tahun 2021 dan 2022 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah mencapai lebih dari 90%. Capaian hal ini selaras dengan capaian kinerja DPMD Kabupaten Barito Selatan yang mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Berikut merupakan data yang mendukung sasaran strategis DPMD yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Desa. Tabel 2.6 Data IDM Kabupaten Barito Selatan Data IDM Tahun 2022 2023 2024 Mandiri 2 3 8 Maju 20 26 30 Berkembang 55 56 48 Tertinggal 9 1 0 Tabel 2.7 Data Bumdes Aktif Kabupaten Barito Selatan Data Bumdes Tahun 2022 2023 2024 Persentase Bumdes yang aktif 42 37 47 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 24 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Tabel 2.8 Data Kelembagaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Data Lembaga Masyarakat Tahun 2022 2023 2024 Posyandu Aktif 174 174 174 PKK Aktif 100 100 100 RT 504 504 504 RW 129 129 129 Dalam penelahaan penanganan pelayanan terhadap tantangan dan peluang digunakan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah upaya untuk mengindentifikasi secara sistematis faktor-faktor lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman) dan faktor-faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) yang ada pada suatu organisasi. Pusat perhatian Analisis SWOT diarahkan pada upaya memilih strategi yang efektif untuk memaksimalkan keunggulan/kekuatan organisasi yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada, serta pada saat yang bersamaan diupayakan untuk meminimalkan kelemahan- kelemahan yang dimiliki dan ancaman-ancaman yang dihadapi. Analisa SWOT yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan untuk menetapkan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat agar lebih terarah, realistis, terukur dan aspiratif, maka dipandang perlu untuk melakukan analisis lingkungan strategis. Atas dasar pemahaman mendalam dan identifikasi Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 25 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 terhadap kondisi dan potensi baik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat yang bersifat obyektif maupun strategis dihasilkan faktor-faktor Kekuatan (strength), Kelemahan (weakness), Peluang/Kesempatan (opportunities), dan Tantangan/Ancaman (threats) sebagai berikut : Tantangan DPMD Kabupaten Barito Selatan:
3. 1.Keterbatasan Sumber Daya Manusia: • Kuantitas: Jumlah personel yang memadai dengan kompetensi yang sesuai di berbagai bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa mungkin terbatas. • Kualitas: Perlu peningkatan kapasitas dan pemahaman yang mendalam bagi staf terkait regulasi terbaru, inovasi pemberdayaan, pengelolaan keuangan desa, dan pemanfaatan teknologi. • Distribusi: Penempatan SDM yang merata di seluruh wilayah kabupaten, terutama di desa-desa terpencil, bisa menjadi tantangan.
4. 2.Keterbatasan anggaran: • Alokasi anggaran yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa yang lebih luas dan berdampak. • Ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi dapat mempengaruhi fleksibilitas perencanaan dan pelaksanaan program. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 26 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9
5. 3.Kesenjangan Pembangunan Antar Desa: • Terdapat potensi kesenjangan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial antar desa di wilayah Barito Selatan. DPMD perlu berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini melalui program yang tepat sasaran.
6. 4.Kapasitas Pemerintahan Desa yang Bervariasi: • Tingkat pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan, keuangan, perencanaan pembangunan, dan implementasi program pemberdayaan sangat beragam. Hal ini memerlukan pendekatan pembinaan yang berbeda- beda.
7. 5.Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal: • Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa menjadi tantangan tersendiri. Perlu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
8. 6.Koordinasi Lintas Sektor: • Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melibatkan berbagai sektor. Koordinasi yang efektif dengan dinas/instansi lain di tingkat kabupaten, serta dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil, menjadi krusial namun seringkali menantang. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 27 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9
9. 7.Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi dan Kebijakan: • Peraturan perundang-undangan terkait desa dan pemberdayaan masyarakat seringkali mengalami perubahan. DPMD perlu terus beradaptasi dan memastikan implementasi kebijakan terbaru di tingkat desa berjalan dengan baik.
10. 8.Pemanfaatan Teknologi yang Belum Maksimal: • Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan desa, pengelolaan data, pelaporan, dan diseminasi informasi pemberdayaan masih perlu ditingkatkan.
11. 9.Kondisi Geografis dan Infrastruktur: • Kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan yang memiliki wilayah perairan dan daratan dengan aksesibilitas yang berbeda-beda dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan program dan pembinaan desa. Keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah juga dapat menghambat pembangunan. Peluang DPMD Kabupaten Barito Selatan:
12. 1.Adanya Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung: • Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya memberikan landasan hukum dan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. DPMD dapat memanfaatkan ini secara optimal. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 28 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9
13. 2.Potensi Sumber Daya Alam dan Lokal yang Melimpah: • Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang dapat diembangkan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. DPMD dapat memfasilitasi pengembangan potensi ini secara berkelanjutan.
14. 3.Semangat Gotong Royong dan Modal Sosial yang Kuat: • Budaya gotong royong dan modal sosial yang masih kuat di masyarakat desa merupakan aset berharga yang dapat dimobilisasi untuk pembangunan dan pemberdayaan. DPMD dapat mendorong penguatan nilai-nilai ini.
15. 4.Inovasi dan Teknologi: • Perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan desa, memperluas akses informasi dan pelatihan, serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan desa.
16. 5.Kemitraan dengan Berbagai Pihak: • Peluang untuk menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga donor dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan teknis, pendanaan, dan inovasi dalam program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 29 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9
17. 6.Program Pemerintah Pusat dan Provinsi: • Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dan provinsi dapat disinergikan dan diimplementasikan di tingkat kabupaten dan desa. DPMD perlu aktif dalam mengakses dan mengelola program-program tersebut.
18. 7.Desentralisasi dan Otonomi Daerah: • Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
19. 8.Kesadaran Akan Pentingnya Pembangunan Desa: • Semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan desa sebagai fondasi pembangunan nasional memberikan momentum bagi DPMD untuk memperkuat perannya. 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan kelompok sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Selatan sangat beragam, mencakup berbagai elemen yang terlibat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Berikut adalah kelompok sasaran utama pelayanan DPMD Kabupaten Barito Selatan: Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 30 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9
20. 1.Pemerintah Desa: • Kepala Desa dan Perangkat Desa: Memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan terkait tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta penyusunan peraturan desa. • Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Meningkatkan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. • Sekretaris Desa dan Kaur: Memberikan bimbingan teknis terkait administrasi desa, pengelolaan data, dan pelaporan.
21. 2.Kelembagaan Desa: • Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD): Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas berbagai LKD seperti RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. • Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Memberikan pendampingan dalam pendirian, pengelolaan, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar dapat menjadi penggerak ekonomi desa. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 31 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9
22. 3.Masyarakat Desa Secara Umum: • Kelompok-kelompok Masyarakat: Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok- kelompok masyarakat berdasarkan minat atau potensi, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok usaha mikro, dan kelompok perempuan. • Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pemuda: Melibatkan dan memberdayakan tokoh-tokoh informal ini sebagai agen perubahan dan penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. • Keluarga dan Individu: Memberikan program- program pemberdayaan yang menyasar peningkatan kualitas hidup keluarga dan pengembangan potensi individu di desa.
23. 4.Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan DPMD: • Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme staf DPMD melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan karir agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan pemerintah desa.
24. 5.Pihak Lain yang Terkait dengan Pembangunan Desa: • Pendamping Desa: Bekerja sama dan memberikan dukungan kepada para pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendampingan kepada pemerintah dan masyarakat desa. • Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Berkolaborasi dalam Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 32 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. • Sektor Swasta: Memfasilitasi kemitraan antara pemerintah desa dan sektor swasta dalam pengembangan potensi ekonomi desa dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). DPMD Kabupaten Barito Selatan memiliki cakupan pelayanan yang luas, mulai dari pemerintah desa dan kelembagaannya, berbagai kelompok masyarakat, hingga pihak-pihak lain yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa. Tujuan utama dari pelayanan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa, memberdayakan masyarakat, mengoptimalkan potensi desa, dan pada akhirnya mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu- isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 33 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 2.6 Tabel 2.9 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Permerdayaan Masyarakat dan Desa No Masalah pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 1 Kurang optimalnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun. • Minimnya bahan laporan penyusunan AKIP. • Kurang optimalnya integrasi dokumen penunjang penilaian AKIP Terbatasnya pengetahuan aparatur dalam penyusunan AKIP. 2 Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama Rendahnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengembangan usaha Kurangnya pelatihan dan pengetahuan pengelola Bumdesa/ Bumdesa 3 Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan perdesaan. Minimnya pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dalam pengelolaan potensi desa. Minimnya pelatihan dalam pengembangan potensi desa. 4 Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan. Terbatasanya Kapasitas dan SDM di Desa. Minimnya pelatihan Peningkatan Kapasitas dan SDM di Desa. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 34 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 5 Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas, Minimnya kemampuan menentukan prioritas penggunaan Dana Desa Keterbatasan SDM perangkat Desa dalam pemahaman menentukan prioritas 6 Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan Rendahnya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup Kurangnya komitmen dan partisipasi desa dalam pengelolaan lingkungan hidup 7 Kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui lembaga 8 Kurangnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital Terbatasanya pengembangan teknologi tepat guna dan IT Partisipasi Desa yang kurang optimal Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 35 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 2.2.2. Isu Strategis Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Berdasarkan identifikasi permasalahan pada DPMD Kabupaten Barito Selatan dengan isu-isu strategis sebagai berikut :
25. 1.Pengoptimalan IPTEK dan inovasi dalam memperkuat daya saing ekonomi serta mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan
26. 2.Memanfaatkan IPTEK secara maksimal akan mendorong produktivitas dan efisiensi industri. Hal ini memungkinkan terciptanya produk dan layanan yang lebih kompetitif di pasar global. Inovasi mendorong pengembangan teknologi baru yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor-sektor strategis. Optimalisasi IPTEK didorong untuk membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dengan transformasi penggunaan energi terbarukan. Melalui inovasi berkelanjutan, ekonomi dapat berkembang dengan lebih stabil, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depa Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 36 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DPMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, 2025sampai dengan tahun 2029. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah DPMD Kabupaten Barito Selatan ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai yaitu “Meningkatnya kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal, serta terwujudnya kemandirian desa”. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 37 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang akan dilayani dan profil pelayanan setiap perangkat daerah. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (Eselon II) yang akan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedangkan indikator kinerja sasaran digunakan untuk outcome jangka menengah. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Misi 2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Meningkatnya kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal, serta terwujudnya kemandirian desa. Indeks Desa Mandiri 0.7210 0.7298 0,7622 0,7780 0,7818 0,7985 Misi 4 : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Strategi DPMD merupakan rencana tindakan terukur dan terarah yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 38 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 memberdayakan masyarakat dan memajukan desa sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan. Strategi ini mencakup pendekatan, metode, dan alokasi sumber daya yang digunakan DPMD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, dan fasilitasi pembangunan desa secara berkelanjutan. Strategi DPMD biasanya dijabarkan dalam rencana strategis yang mengacu pada dan kebijakan nasional terkait pemberdayaan masyarakat dan desa. 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Definisi arah kebijakan DPMD adalah pedoman atau garis besar tindakan yang menjadi landasan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merumuskan dan melaksanakan program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai panduan strategis yang memastikan bahwa seluruh upaya DPMD selaras dengan visi, misi, tujuan strategis organisasi, serta kebijakan yang lebih tinggi seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan kebijakan nasional terkait pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan adanya arah kebijakan yang jelas, DPMD dapat bekerja secara lebih terstruktur, efektif, dan efisien dalam mencapai target-target pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang telah ditetapkan. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 39 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebiajakan DPMD 2025-2029 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 40 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 41 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan di DPMD yang dilengkapi dengan adanya indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target dan lokasi selama 5 (lima) tahun yang dimulai pada tahun 2025-2029, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program - program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis DPMD tahun 2025-2029. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 harus dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 42 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 akan di jadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah disetiap tahunnya Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif DPMD dapat dilihat pada Tabel 4.1. Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 43 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Tabel 4.1 Program DPMD Kabupaten Barito Selatan Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 44 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 45 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMD Kabupaten Barito Selatan Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 46 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 47 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 48 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 49 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 50 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 51 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 52 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 53 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 54 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 55 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD periode 2025-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3. Tabel 4.3 Indikator Kinerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025 -2029 No NSPK Dan Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Meningkatnya kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal, serta terwujudnya kemandirian desa. ⮚ Indeks Desa Membangun Indeks 0.7210 0.7298 0,7622 0,7780 0,7818 0,7985 ⮚ Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Nilai 60,9 62,1 63,7 64 67,7 70 ⮚ Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah Angka 80 81 82 83 84 885 ⮚ Meturitas SPIP Nilai 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 Rencangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan 56 | R a n w a l R e n s t r a D P M D 2 0 2 5 - 2 0 2 9 Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja dan memerlukan komitmen serta dukungan semua personil dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Buntok, 2025 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan AKHMAD AKMAL HUSAEN, S.STP., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19820122 200112 1 005 PERANGKAT DAERAH RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BARITO SELATAN TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DINAS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 i Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan KATA PENGANTAR Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas Penyertaan-Nya maka kami dapat menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana setelah Kepala Daerah terpilih segera menyusun RPJMD Kabupaten Barito Selatan yang merupakan himpunan dari Renstra Perangkat Daerah. Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa yang diwujudkan melalui penyediaan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, kesempatan kerja dan peluang berusaha. Renstra Perangkat Daerah tersebut disusun sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Barito Selatan yang berisikan tujuan, sasaran, strategi dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini disampaikan ucap terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangan pemikiran dan sarannya. Semoga Renstra Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Barito Selatan. Buntok, 2025 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan, Ir. BENNIE S. MAHAR, M.M., M.T. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680703 199603 1 007 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 ii Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR v BAB I. PENDAHULUAN ........................................................ 1 1.1 Latar Belakang ................................................. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................... 6 1.4 Sistematika Penulisan ....................................... 7 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ............................ 9 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ………..…. 9 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .................................................. 9 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ............... 23 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......... 27 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .................... 31 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ... 32 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .. 32 2.2.2 Isu Strategis ........................................... 42 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................................ 48 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ……………………………………….... 48 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ………………… 48 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ………………..… 50 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ……………………………..………….. 50 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ………………….………….. 70 BAB V. PENUTUP .................................................................. 72 LAMPIRAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 iii Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1. Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ……………………………………………………. 23 Tabel 2.2. Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat Golongan ………………………………………………………. 24 Tabel 2.3. Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional ………………………………. 24 Tabel 2.4. Prasarana dan Sarana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 …………. 25 Tabel 2.5. Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 …………………………………. 26 Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun ……………………………………………..… 27 Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun ……… 30 Tabel 2.8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 … 31 Tabel 2.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah …………………… 32 Tabel 2.10. Proporsi Tenaga Kerja yang Berasal dari Pendidikan Tinggi di Barito Selatan Tahun 2020-2024 …………… 34 Tabel 2.11. Tenaga Kerja yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Barito Selatan Tahun 2023-2024 … 36 Tabel 2.12. Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Barito Selatan Tahun 2024 …………………………………………………… 38 Tabel 2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Barito Selatan Tahun 2020-2024 …………………………………………… 39 Tabel 2.14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Barito Selatan Tahun 2020-2024 ,,,,,,,,,,, 40 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 …………………………………. 48 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 iv Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Halaman Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ………………………………… 49 Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029 …………………………………………………………….. 51 Tabel 4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ………………………………… 69 Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ………………………………… 70 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ……………………………….. 71 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 v Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Lainnya ............................................... 3 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan .............................. 10 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 1 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Sesuai amanat Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan pasal 89 menyatakan bahwa setiap SKPD harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan diharapkan sebagai integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilakukan selama ini menitikberatkan pada sistem sentralistik dan autokratik, namun dengan bergulirnya otonomi daerah maka berubah menjadi sistem Desentralistik dan Demokratik di mana perencanaan saat ini dilakukan dari bawah keatas atau bottom up planning bukan dari atas ke bawah. Dalam rangka memasuki Era Daerah Membangun agar tidak terulang kembali kesalahan pada masa lalu maka diperlukan adanya strategi dan kebijakan pembangunan dengan peran serta masyarakat yang sebesar-besarnya berdasarkan pertimbangan efesiensi, efektifitas, relevansi dan keberlanjutan pembangunan serta pelestarian lingkungan. Pembangunan di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah yang mana di dalam pelaksanaannya ditemukan banyak permasalahan yang cukup komplek seperti tingkat penganggur terbuka yang cukup tinggi, kualitas dan ketrampilan tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan yang disyaratkan oleh pasar kerja, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja belum berjalan secara harmonis yang ditandai masih terjadinya perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan mogok kerja. Sementara dibidang ketransmigrasian masih terlihat tidak meratanya persebaran penduduk yang berakibat kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk, RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 2 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan ketidak seimbangan lingkungan hidup dan ekosistem alam sehingga perlu penataan persebaran penduduk melalui pengerahan mobilitas penduduk, pengembangan dan pemberdayaan kawasan. Melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat memberi arah bagi kebijakan-kebijakan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan serta dapat menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menjawab semua permasalahan baik ketransmigrasian maupun ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menegah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah, mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan dengan pendekatan politik berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon Presiden/Kepala daerah terpilih. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Partisipasi Stakeholders adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Pendapat yang memberikan penekanan akan pentingnya makna perencanaan “A ship in wrong course never arrives at its destination, no matter how fast it sails”. Perencanaan sebagai alat untuk meminimalisir ketidakmampuan mekanisme pasar (mekanisme harga/market failure) dalam mendorong adanya pertumbuhan, efisiensi dan pemerataan. Perencanaan juga digunakan dalam proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengolah sumber daya (SDA, SDM, Kelembagaan dan modal) yang terbatas dalam membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru (institusi baru, industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja, identifikasi produk dan potensi pasar aktual RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 3 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan serta alih ilmu pengetahuan), sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Perencanaan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran dimasa datang yang penuh dengan kegiatan; (1). Proyeksi / prediksi mengenai apa yang akan terjadi dimasa datang, (2). Penjadwalan kegiatan, dan (3). Monitoring dan evaluasi yang dipergunakan sebagai rekomendasi kelayakan apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan mempunyai implikasi positif sehingga bisa terus dilaksanakan atau dihentikan. Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain seperti :
27. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
28. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 4 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
29. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
30. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
31. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
32. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
33. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
34. 8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
35. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
36. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 5 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
37. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
38. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
39. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
40. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
41. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
42. 16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
43. 17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
44. 18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
45. 19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
46. 20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
47. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
48. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 6 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
49. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
50. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
51. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
52. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
53. 27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
54. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
55. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
56. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
57. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan adalah untuk memberikan arah dan pedoman mengenai sasaran yang ingin dicapai lima tahun ke depan dan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 7 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Barito Selatan adalah:
a.Merumuskan berbagai permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
b.Merumuskan kebijakan dan program strategis yang terpadu dan sinergis antara berbagai stokeholder di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
c.Merumuskan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan;
d.Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
e.Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, disusun dalam sistematika sebagai berikut: RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 9 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
a.Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan.
b.Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
c.Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
d.Dinas dalam melaksanakan tugas menyelanggarakan fungsi : 1) perumusan kebijaksanaan teknis Transmigrasi dan Ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan; 3) penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan dinas; 4) penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan; 5) penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan UPT Dinas; 6) perumusan pelaksanaan kebijaksanaan informasi pasar kerja, pemberian izin dan atau rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 7) pembinaan jaminan sosial tenaga kerja; 8) pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif; 9) pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat diserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi; dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 10 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan 10) pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.
e.Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 1) Kepala Dinas; 2) Sekretariat, membawahkan: a) Subbagian Umum; b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 3) Bidang Transmigrasi; 4) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; 5) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
f.Struktur Organisasi Dinas sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 11 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
g.Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 1) Kepala Dinas a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan membina, memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan tata kerja, bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi lainnya. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

(1)perumusan kebijakan teknis di bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(2)perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka pemberdayaan potensi ketenagakerjaan;
(3)pelaksanaan kesekretariatan dinas;
(4)penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
(5)pengoordinasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan;
(6)pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan UPTD;
(7)pelaksanaan pembinaan fasilitasi bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
(8)pelaksanaan pengawasan norma ketransmigrasian dan ketenagakerjaan, Informasi ketenagakerjaan, pemeriksaan kepatuhan dan pengujian kepatuhan norma ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja;
(9)penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah, penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(TKI), pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA); RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 12 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
(10)pelaksaaan pengesahan peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB), Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan, dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
(11)pelaksanaan kepesertaan BPJS dan jaminan sosial tenaga kerja;
(12)pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
(13)pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
(14)pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas;
(15)pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
(16)perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas;
(17)peningkatan nilai SAKIP Dinas; dan
(18)pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan. c) Kepala Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja untuk Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. 2) Sekretariat a) Sekretariat mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program, ketatalaksanaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, aset, kehumasan. b) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
(1)pengoordinasian penyusunan perencanaan, dan keuangan dinas;
(2)pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
(3)pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 13 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
(4)pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
(5)pengoordinasian Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
(6)pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan;
(7)pengoordinasian pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
(8)pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga;
(9)pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
(10)pengoordinasian pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap dan alat tulis kantor pakai habis;
(11)pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan aset milik daerah;
(12)pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset milik daerah;
(13)pengoordinasian pengelolaan anggaran;
(14)pengoordinasian pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) keuangan;
(15)pengoordinasian pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM)keuangan;
(16)pengoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
(17)pengoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
(18)pengoordinasian penyusunan dan pelaksanan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
(19)pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
(20)pengoordinasian penyusunan Laporan Akuntibilitas Kinerja Perangkat Daerah;
(21)pengoordinasian pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
(22)pengoordinasian penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website;
(23)pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 14 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
(24)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya. c) Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Sub Bagian Umum
(1)Sub Bagian Umum mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, administrasi umum, Ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan kehumasan dan aset.
(2)Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : (a) perencanaan kegiatan program kerja per tahun anggaran Subbagian Umum berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; (b) pembagian tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; (c) pemberian petunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbagian Umum baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; (d) pemeriksaan hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Subbagian Umum dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; (e) penilaian prestasi kerja para bawahan lingkungan SubbagianUmum berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; (f) perencanaan penyelenggaraan urusan surat menyurat, naskah dinas; (g) perencanaan penyelenggaraan urusan perlengkapan rumah tangga; (h) perencanaan penyelenggaraan urusan perjalanan dinas; (i) perencanaan penyelenggaraan urusan protokol dan hubungan masyarakat; RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 15 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan (j) perencanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian; (k) perencanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); (l) perencanaan pelalaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SIP); (m) perencanaan pengelolaan pengaduan masyarakat bidang ketenagakerjaan; (n) perencanaan penyelenggaraan Adminisrasi barang milik daerah, pencatatan, inventarisasi, identifikasi barang milik daerah; (o) perencanaan penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah; (p) perencanaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa; (q) perencanaan pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan; (r) perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor; (s) perencanaan penatausahaan pengelolaan barang milik daerah; (t) perencanaan pengamanan dokumen dan barang milik daerah; (u) pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan (v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Kepala Sub Bagian Umum dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
(1)Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan program evaluasi dan pelaporan dan pengelolaan anggaran serta administrasi keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 16 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan (a) perencanaan kegiatan program kerja per tahun anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; (b) pembagian tugas kepada para bawahan lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; (c) pemberian petunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; (d) pemeriksaan hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; (e) penilaian prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuanganberdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; (f) perencanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); (g) perencanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran(RKA); (h) perencanaan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); (i) perencanaan penyusunan Penetapan Kinerja (PK); (j) perencanaan penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; (k) perencanaan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM); (l) perencanaan penyusunan pelaksanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); (m) perencanaan pelaksanaan penatausahaan keuangan; (n) perencanaan pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggunjawaban (SPJ) keuangan; RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 17 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan (o) perencanaan penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran; (p) perencanaan pelaksanaan pembayarangaji pegawai danpenyusunan Surat PerintahPembayaran(SPP) Surat Perintah Membayar (SPM) keuangan; (q) perencanaan penyusunan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah; (r) perencanaan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun; (s) perencanaan bahan penyusunan anggaran; (t) perencanaan perhitungan anggaran; (u) perencanaan verifikasi administrasi keuangan; (v) pelaksanaan Sistem pengendalian Internal (SPI); (w) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui website pemerintah daerah; (x) perencanaan penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; (y) perencanaan penyusunan proyeksi kependudukan dan profil ketenagakerjaan daerah; dan (z) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja a) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi, pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada perusahaan menengah, pengukuran produktivitas tingkat Daerah Provinsi, pelayanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), pengelolaan Informasi Pasar Kerja, RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 18 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan TKA, lokasi kerja dan penerbitan Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja (PTKA). b) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
(1)perencanaan Operasional Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;
(2)pengoordinasian pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
(3)pengoordinasian pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi;
(4)pengoordinasian penyiapan calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi;
(5)pempromosian informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
(6)pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
(7)pengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, sertifikasi dan pelayanan antar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan serta Penerbitan Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja (PTKA).
(8)pengoordinasian penyiapan program pelatihan dan pemagangan;
(9)pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
(10)pengoordinasian penyiapan instruktur dan tenaga pelatih;
(11)penyebarluaskan/mempromosikan informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja, peningkatan produktivitas, informasi pasar kerja RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 19 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan Informasi Pasar Kerja kepada Pencari Kerja dan pemberi kerja di dalam dan diluar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar negeri hubungan kerja);
(12)pengoordinasian pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
(13)pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan Jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
(14)pemverifikasian penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Kabupaten/Kota dan memerifikasi dokumen Pengesahan RPTK Perpanjangan kepada pemberi kerja TKA yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan lokasi kerja;
(15)pengoordinasian penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan Informasi syarat dan makanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan lokasi kerja;
(16)pengoordinasian penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
(17)pengoordinasian penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pra dan purna;
(18)Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
(19)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(20)Pengoordinasian Penyelenggaraan Pelatihan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan.
(21)Pengoordinasian Bursa Kerja Job Fair Ketenagakerjaan. c) Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 20 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan 4) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja a) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penataan SP/SB, oraganisasi pengusaha dan perusahaan, Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogog kerja dan penutupan perusahaan, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMKS) dan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
(1)perencanaan Operasional Bidang Hubungan Industrial berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;
(2)pemverifikasian pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten;
(3)pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
(4)pengoordinasian penataan SP/SB, organisasi pengusaha dan perusahaan;
(5)pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungan industrial di Perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
(6)pengoordinasian Pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan;
(7)pengoordinasian pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
(8)pengoordinasian pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
(9)pengoordinasian Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan.
(10)pengoordinasian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 21 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
(11)Pengoordinasian Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiKeanggotaan pada Organisasi Pengusaha,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/SerikatBuruh serta Non Afiliasi.
(12)Pengoordinasian Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.
(13)Pengoordinasian Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
(14)pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Bidang Transmigrasi a) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan/program rencana kerja bidang transmigrasi, membuat rancangan anggaran biaya bidang transmigrasi, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, melaksanakan perencanaan kawasan, penyiapan pemukiman dan penempatan sertapengembangan masyarakat kawasan permukiman, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang. b) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
(1)perumusan kebijaksanaan teknis ketransmigrasian skala kabupaten sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(2)penyelenggaraan kebijaksanaan perencanaan kawasan ketransmigrasian dalam wilayah skala kabupaten;
(3)penyelenggaraan pecadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/kota;
(4)pelaksanaan pengumpulan data untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang transmigrasi;
(5)pelaksanaan pengolahan data sebagai bahan membuat kebijakan dan program kerja bidang transmigrasi; RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 22 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
(6)pelaksanaan Inventarisasi sarana dan prasarana bidang transmigrasi;
(7)penyelenggaraan penyiapan pembangunan dan penempatan kawasan transmigrasi;
(8)penyelenggaraan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah dan lokal;
(9)penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahapan penempatan;
(10)penyelenggaraan pengembangan satuan permukimanpada tahap kemandirian;
(11)penyelenggaraan koordinasi potensi, pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi;
(12)pelaksanaan kegiatan yang telah di programkan oleh masing-masing Kelompok Unsur;
(13)pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing Kelompok Unsur; dan
(14)pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c) Kepala Bidang Transmigrasi sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Jabatan Fungsional a) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, promosi dan penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. c) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. d) Kelompok Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan. e) Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 23 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana. f) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah. 2.1.2. Sumber Daya di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Guna mendukung terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi berdasarkan struktur organisasi yang ada, pada tahun 2017, aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 27 orang Aparatur Sipil Negara dan 13 orang Non PNSD.
1. a.Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.1 Tabel 2.1 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan No Kualifikasi Pendidikan Jumlah Total Ket L P
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Sekolah Dasar (SD) - - - 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) - - - 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 1 - 1 4 Sarjana Muda/D3/D2 - - - 5 Sarjana (S-1) 8 4 12 6 Sarjana (S-2) 3 5 8 Jumlah 12 9 21 Dari jumlah pegawai sebanyak 21 ASN ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan, dengan komposisi adalah sebagai berikut ; RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 24 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tabel 2.2 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat Golongan No Pangkat dan Golongan Jumlah Total Ket L P
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 I/c Juru - - - 2 II/a Pengatur Muda 1 - 1 3 II/b Pengatur Muda Tk. I - - - 4 II/c Pengatur 2 - 2 5 II/d Pengatur Tk. I - - - 6 III/a Penata Muda - - - 7 III/b Penata Muda Tk.I 1 - 1 8 III/c Penata 1 3 4 9 III/d Penata Tk. I 4 4 8 10 IV/a Pembina 3 2 5 11 IV/b Pembina Tk. I 2 - 2 12 IV/c Pembina Utama Muda 1 - 1 13 IV/d Pembina Utama Madya - - - 14 IV/e Pembina Utama - - - Jumlah 12 9 217 Komposisi pegawai ASN berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukkan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Data ini bisa dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini. Tabel 2.3 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional No Struktur dan Fungsional Jumlah Total L P
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Eselon II 1 - 1 2 Eselon III 2 2 4 3 Eselon IV - 2 2 4 Fungsional/JFT 5 3 8 5 Non Struktural / Fungsional - - - Jumlah 12 9 21
1. b.Sarana dan Prasarana Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 25 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tabel 2.4 Prasarana dan Sarana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 No Sarana Jumlah/ Satuan Ket
(1)(2) (3) (4) 1 Tanah 3 m2 2 Electric generating Set lain lain 1 Unit 3 Mini bus 1 Unit 4 Sepeda Motor 9 Buah 5 Mesin Tik Electronik 6 Mesin fotocopy Electronik 1 Unit 7 Lemari kayu 9 Buah 8 Filing Cabinet Besi 8 Buah 9 Lemari Kaca 1 Buah 10 Papan Visual/papan Nama 3 Buah 11 Mesin absensi 1 Buah 12 Papan nama instansi 1 Buah 13 Meja kerja kayu 6 Buah 14 Meja rapat 1 Buah 15 Meja Resepsionis 1 Buah 16 Kursi tamu 1 Buah 17 Kursi lipat 5 Buah 18 Lemari es 2 Unit 19 Ac Sentral 2 Unit 20 AC Window 2 Unit 21 AC Split 9 Unit 22 Kipas Angin 2 Unit 23 Alat pendingin lain - lain 2 Unit 24 dISPENSER 4 Buah 25 Televisi 3 Unit 26 Warless 1 Unit 27 Alat rumah tangga lain lain 1 Buah 28 Meja kerja pejabat eselon II 1 Buah 29 Meja kerja pejabat eselon III 1 Buah 30 Meja kerja pejabat eselon IV 1 Buah 31 Meja pejabat lain - lain 6 Buah 32 Kursi kerja pejabat eselon II 2 Buah 33 Kursi kerja pejabat eselon III 2 Buah 34 Kursi kerja pejabat eselon IV 2 Buah 35 Kursi kerja pejabat lain - lain 15 Buah 36 Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II 1 Set 37 Lemari buku arsip untuk arsip dinamis 1 Buah 38 Buffet kayu 2 Buah 39 Lemari dan Arsip pejabat dan lain lain 3 Buah 40 Layar film/projector 1 Unit 41 Proyeyektor Electronik 1 Unit 42 Warles Amfiliter 1 Unit 43 Personal computer lain lain 2 Unit 44 PC Unit 15 Unit 45 Laptop 12 Unit 46 Printer 3 Unit RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 26 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan No Sarana Jumlah/ Satuan Ket
(1)(2) (3) (4) 47 Printer peralatan personal Komputer 9 Unit 48 UPS 1 Unit 49 Bangunan Gedung Kantor permanen 4 Unit 50 Bangunan gedung kantor lain - lain 1 Unit 51 Bangunan gedung tempat indah permanen 1 Unit 52 Selasar 2 Unit 53 Bangunan gedung tempa kerja lain lain 1 Unit 54 Bangunan parkir terbuka permanen 1 Unit 55 Rumah Negara golongan II Tipe A permanen 1 Unit 56 Bangunan Talang ( bangunan pelengkap air bersih/air baku) 1 Unit 57 Jaringan Distribusi tegangan 1 s/d 20 KVA 2 Unit 58 Jaringan Telepon 1 Unit 59 Jaringan telpon lainnya 1 Unit 60 Jaringan distribusi 1 Unit 61 Sofware 1 Unit
1. c.Keuangan (Pelaksanaan APBD) Perkembangan pagu anggaran dari tahun 2020-2024 tidak mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2020 pagu anggaran sebesar Rp. 4.021.649.353,29 dan pada tahun 2024 sebesar Rp9.698.263.549,00 Sedangkan untuk realisasi keuangan setiap tahunnya rata-rata di atas 93,66 persen. Untuk rincian pagu dan realisasi per tahun dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut : Tabel 2.5 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
(1)(2) (3) (4) 2020 4.021.649.353,29 3.672.462.761,00 91,32 2021 4.112.705.470,04 4.081.632.501,00 98,72 2022 4.452.411.069,00 4.396.415.439,00 72,59 2023 6.088.263.549,00 5.822.054.683,00 98,74 2024 9.698.263.549,00 8.603.136.444,00 80,63 Total 28.373.292.990,00 26.575.701.828,00 93,66 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 27 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

1.Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir berkaitan dengan capaian indikator kinerja, sebagaimana Tabel 2.6 dibawah ini, sebagai berikut : RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 28 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Kesimpulan data pada Tabel 2.6 terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.Tingkat Pengangguran Data tingkat pengangguran di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi, dimana Pada tahun 2020 tingkat pengangguran sebesar 4,21 persen, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami tren penurunan masing-masing sebesar 4,16 persen dan 3,53 persen. Tetapi kembali meningkat menjadi 4,33 persen pada tahun 2023, angka ini merupakan tingkat pengangguran tertinggi dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Barito Selatan. Kemudian pada tahun 2024, tingkat pengangguran di Kabupaten Barito Selatan kembali naik menjadi 4,12 persen. Fluktuasi persentase Tingkat Pengangguran di Kabupaten Barito Selatan ini menggambarkan bahwa harus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, fluktuasi yang terjadi selama lima tahun terakhir ini juga menunjukkan bahwa isu ketersediaan dan kesesuaian lapangan pekerjaan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan sosial ekonomi di Barito Selatan.
b.Produktivitas Total Daerah Capaian produktivitas total daerah menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan, dimana pada tahun 2022 Produktivitas Total Daerah sebesar 116,30 juta rupiah, kemudian pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 125,05 juta rupiah, tetapi pada tahun 2024 terjadi penurunan produktivitas total daerah menjadi 123,65 juta rupiah. Produktivitas total daerah bisa naik kalau semua faktor saling mendukung, misal: adanya modernisasi dan inovasi teknologi, peningkatkan kualitas tenaga kerja, mempermudan distribusi dan produksi, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha dan investasi. Demikian pula produktivitas total daerah bisa turun kalau salah satu unsur melemahkan sistem, misal: penurunan kualitas tenaga kerja, bencana alam dan kerusakan lingkungan, kurangnya investasi, dan kebijakan yang tidak efektif. Untuk meningkatkan produktivitas total daerah, perlu pendekatan menyeluruh yang mencakup pembangunan ekonomi, sosial, dan kelembagaan. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 29 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
c.Persentase Wirausaha Muda Data capaian persentase wirausaha muda menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dengan tren keseluruhan menunjukkan peningkatan yang positif. Pada tahun 2023 persentase wirausaha muda tercatat sebesar 32,04 persen, meningkat menjadi 39,61 persen pada tahun 2023, kemudian meningkat lagi menjadi 40,36 persen pada tahun 2024. Peningkatan persentase wirausaha muda ini sebagai indikator bahwa perkembangan ekosistem kewirausahaan di Barito Selatan mengalami pertumbuhan positif pada sektor ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja.
1. 2.Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024, sebagaimana Tabel 2.7 berikut : RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 30 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 31 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
2. 3.Pencapaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tingkat Capaian Standar Pelayanan Publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 5 (lima) tahun terakhir pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 dengan rata-rata nilai IKM 85,08, Mutu Layanan B, Ukuran Kinerja BAIK. Berikut data IKM dimaksud disajikan sebagaimana pada Tabel 2.8 dibawah ini : Tabel 2.8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 No Tahun Nilai IKM Mutu Pelayanan Ukuran Kinerja 1 2020 76,61 B Baik 2 2021 85,66 B Baik 3 2022 86,76 B Baik 4 2023 87,80 B Baik 5 2024 88,30 B Baik Jumlah 425,13 Rata2 Nilai IKM 85,03 B Baik 2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN Kelompok sasaran layanan urusan transmigrasi dan tenaga kerja mencakup berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap pekerjaan. Berikut ini kelompok-kelompok utama yang menjadi sasaran:
3. 1.Kelompok Sasaran Layanan Urusan Transmigrasi - Penduduk dari daerah padat penduduk yang ingin pindah ke wilayah transmigrasi. - Keluarga Miskin dan Kurang Mampu yang memenuhi syarat untuk program transmigrasi. - Masyarakat Lokal di daerah tujuan transmigrasi, sebagai bagian dari integrasi sosial dan ekonomi. - Pemuda dan Wirausaha Muda, yang ingin membuka usaha di wilayah baru. - Kelompok Masyarakat Adat dan Terpencil, yang membutuhkan akses terhadap layanan dasar dan pembangunan. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 32 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
4. 2.Kelompok Sasaran Layanan Urusan Tenaga Kerja - Pencari Kerja Aktif, terutama lulusan baru dan pengangguran terbuka. - Tenaga Kerja Terlatih dan Tidak Terlatih yang membutuhkan peningkatan keterampilan. - Pekerja Sektor Informal dan UMKM, untuk peningkatan produktivitas dan perlindungan kerja. - Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang akan berangkat maupun yang sudah kembali ke tanah air. - Perusahaan dan Pelaku Usaha, sebagai mitra dalam penempatan tenaga kerja dan pelatihan. - Kelompok Rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat adat. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama 5 (lima) tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi beberapa kondisi faktual tentang pembangunan transmigrasi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan serta permasalahan yang dihadapi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Urusan Transmigrasi dan Ketenagakerjaan. Permasalahan pelayanan urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan sebagaimana Tabel 2.9 berikut : Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1)(2) (3) (4) 1 Rendahnya Kontribusi Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi Proporsi Tenaga Kerja yang berasal dari Pendidikan Tinggi mengalami tren penurunan

1.Keterbatasan skema link and match dalam kebutuhan pasar tenaga kerja.
2.Keterbatasan lapangan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi. 2 Banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal dan belum efektifnya pelaku usaha dalam menyediakan jaminan ketenagakerjaan Jaminan Ketenagakerjaa n belum mencakup seluruh tenaga kerja
1.Banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal.
2.Belum optimalnya pendataan ketenagakerjaan.
3.Rendahnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 33 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1)(2) (3) (4) 3 Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam memperoleh pekerjaan Rendahnya Tingkat Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan

1.Rendahnya persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial.
2.Minimnya tempat kerja yang ramah disabilitas.
3.Kualitas kelompok disabilitas yang belum memadai untuk memasuki dunia kerja. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka yang Tinggi Capaian Tingkat Pengganguran Terbuka yang tinggi melebihi target
1.Lapangan pekerjaan yang terbatas.
2.Laju pertumbuhan ekonomi tidak stabil.
3.Laju pertumbuhan penduduk angkatan kerja yang meningkat setiap tahunnya. 5 Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
1.Tingginya jumlah perempuan yang lebih memilih kegiatan mengurus rumah tangga setiap tahunnya (housekeeping).
2.Penurunan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.
3.Ketidakstabilan persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
4.Minimnya pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Angkatan Kerja Perempuan. 6 Pengelolaan potensi kawasan transmigrasi masih belum optimal Rendahnya Tingkat Pendapatan per Kapita di Wilayah Transmigrasi
1.Belum berkembangnya Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya pada Kawasan Transmigrasi.
2.Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM transmigran melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
3.Belum optimalnya diversifikasi ekonomi seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 34 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Dari hasil pemetaan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data Tabel 2.9 diatas, maka permasalahan yang dianggap memiliki nilai prioritas yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kedepan sesuai RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.Proporsi Tenaga Kerja yang Berasal dari Pendidikan Tinggi Mengalami Tren Penurunan Fenomena ini cukup mengkhawatirkan, terutama karena pendidikan tinggi selama ini dianggap sebagai jalan menuju pekerjaan yang lebih baik. Hal ini terlihat dari Data Proporsi Tenaga Kerja yang Berasal dari Pendidikan Tinggi terhadap Total Angkatan Kerja di Barito Selatan Tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi, namun secara rata-rata terjadi tren penurunan. Pada tahun 2020 Tenaga Kerja dari PT sebesar 10.540 TK terhadap Total Angkatan Kerja sebesar 66.812 AK sehingga proporsi Tenaga Kerja yang Berasal dari Pendidikan Tinggi Tahun 2020 sebesar 15,78%, dan Pada tahun 2024 Tenaga Kerja dari PT sebesar 9.987 TK terhadap Total Angkatan Kerja sebesar 71.966 AK sehingga proporsi Tenaga Kerja yang Berasal dari Pendidikan Tinggi Tahun 2024 sebesar 13,88%. Secara keseluruhan Data Proporsi Tenaga Kerja yang Berasal dari Pendidikan Tinggi di Barito Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut: Tabel 2.10 Proporsi Tenaga Kerja yang Berasal dari Pendidikan Tinggi di Barito Selatan Tahun 2020-2024 Tahun Jumlah Tenaga Kerja yang Berasal dari Pendidikan Tinggi Jumlah Angkatan Kerja Keseluruhan Proporsi TK dari PT terhadap Angkatan Kerja Keseluruhan

(1)(3) (4) (5) 2020 10.540 66.812 15,78% 2021 10.791 66.439 16,24% 2022 8.223 69.917 11,76% 2023 7.693 67.823 11,34% 2024 9.987 71.966 13,88% Sumber Data : BPS Kab. Barsel, Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, data diolah RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 35 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tren penurunan proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi, sebagai berikut : a) Ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri, banyak lulusan perguruan tinggi tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja saat ini, terutama di sektor teknologi dan industri kreatif. b) Persaingan kerja yang semakin ketat, jumlah lulusan terus meningkat setiap tahun, tetapi lapangan kerja formal tidak bertambah secara signifikan, sehingga banyak lulusan terpaksa bekerja di sektor informal atau menganggur. c) Dominasi pekerjaan informal sekitar 58% tenaga kerja Indonesia dan 49% tenaga kerja di Kalimantan Tengah berada di sektor informal, yang cenderung tidak membutuhkan pendidikan tinggi sebagai syarat utama. Lulusan pendidikan tinggi sering kali enggan atau tidak cocok bekerja di sektor informal. d) Lonjakan kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training), hasil Survei NEET Tahun 2024 menunjukkan bahwa 20,31% pemuda Indonesia berusia 15-24 tahun termasuk dalam kategori NEET, ini berarti sekitar 9 juta dari 44 juta penduduk usia muda di Indonesia tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan atau kursus. Bahkan lulusan perguruan tinggi pun masuk dalam kelompok ini. e) Kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan pasar, kurikulum pendidikan tinggi belum sepenuhnya diselaraskan dengan keterampilan yang dibutuhkan industri, seperti digitalisasi, AI, dan ekonomi hijau. f) Fenomena oversupply lulusan pendidikan tinggi, terlalu banyak kampus membuka jurusan tanpa mempertimbangkan kebutuhan industri, menyebabkan kelebihan lulusan di bidang tertentu seperti pendidikan. Banyak lulusan bekerja di luar bidangnya atau bahkan menganggur. g) Kurangnya keterampilan praktis dan soft skills, banyak lulusan belum dibekali dengan keterampilan kerja nyata seperti komunikasi, adaptasi, dan pemecahan masalah. Perusahaan lebih memprioritaskan keterampilan praktis daripada sekadar gelar akademik.

2.Jaminan Ketenagakerjaan belum Mencakup Seluruh Tenaga Kerja Jaminan ketenagakerjaan sangat penting untuk seluruh tenaga kerja karena memberikan perlindungan dari berbagai risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi selama bekerja, RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 36 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan seperti kecelakaan kerja, sakit, kehilangan pekerjaan, hingga hari tua. Jaminan ini tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga keluarga mereka, memberikan kepastian dan rasa aman, serta meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya jaminan ketenagakerjaan, diharapkan seluruh tenaga kerja dapat terlindungi dari berbagai risiko sosial ekonomi, sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang, produktif, dan sejahtera. Meskipun program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) memberikan perlindungan bagi pekerja, namun belum semua tenaga kerja terlindungi oleh program ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpahaman, kurangnya kesadaran, dan kendala dalam proses pendaftaran. Akibatnya, banyak pekerja rentan terhadap risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, PHK, dan masalah keuangan di hari tua. Secara keseluruhan data Tenaga Kerja yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Barito Selatan Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.11 sebagai berikut: Tabel 2.11 Tenaga Kerja yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Barito Selatan Tahun 2023-2025 Tahun Jumlah Tenaga Kerja yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jumlah Keterangan

(1)(2) (3) (4) 2023 Pekerja Rentan 3.967 Pekerja perusahaan 6.484 Total 10.451 2024 Pekerja Rentan 6.172 Pekerja perusahaan 10.0079 Pekerja Sawit 214 Total 16.465 2025 Pekerja Rentan 6.172 Pekerja perusahaan 10.583 Pekerja Sawit 256 Total 17.011 Sumber Data: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barsel Meski sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah diatur secara nasional, Namun pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan Jaminan Ketenagakerjaan belum Mencakup Seluruh Tenaga Kerja di daerah, sebagai berikut: RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 37 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan a) Rendahnya kesadaran dan pemahaman, banyak pekerja, terutama di sektor informal seperti buruh harian, petani, nelayan, dan pekerja lepas tidak sepenuhnya memahami manfaat dan cara kerja program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Minimnya sosialisasi yang kurang masif dan efektif membuat informasi tidak sampai ke masyarakat juga menjadi faktor penghambat. b) Keterbatasan ekonomi/penghasilan, pekerja informal seringkali memiliki pendapatan yang tidak tetap dan rendah, sehingga merasa iuran terlalu mahal atau tidak mampu membayar secara rutin, prioritas pengeluaran mereka lebih pada kebutuhan harian daripada perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. c) Mobilitas pekerja informal yang tinggi, banyak pekerja informal berpindah-pindah pekerjaan atau bahkan menganggur, sehingga sulit untuk menjaga kepesertaan dalam program, Misalnya, pekerja proyek, kuli panggul, atau pedagang musiman seringkali hanya terlibat dalam pekerjaan tertentu dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan banyak pekerja informal yang sudah menjadi peserta akhirnya menjadi non-aktif. d) Lemahnya penegakan regulasi, tidak semua perusahaan mendaftarkan karyawannya, meski itu wajib. Sistem hukum belum cukup kuat untuk menindak pelanggaran ini. e) Kompleksitas administrasi dan akses, persyaratan administratif yang kompleks dan birokrasi yang panjang dapat menghalangi pekerja untuk mendaftar. Untuk pekerja informal kesulitan mengakses fasilitas pendaftaran karena tidak memiliki pemberi kerja. Masalah teknis seperti data tidak valid atau rekening bank bermasalah juga jadi penghambat.

3.Rendahnya Tingkat Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Pada dasarnya Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terkait jaminan akses pekerjaan telah diamanatkan dalam Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, secara jelas disebutkan setiap perusahaan wajib mengakomodasi penyandang disabilitas minimal 1 persen dari total tenaga kerja di sektor swasta dan 2 persen pada sektor pemerintahan. Secara keseluruhan data Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Barito Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebagai berikut: RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 38 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tabel 2.12 Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Barito Selatan Tahun 2024 Tahun Jumlah Penyandang Disabilitas yang Bekerja Keterangan

(1)(2) (3) 2024 5 Sumber Data: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barsel Meski semangat inklusi terus digaungkan kenyataannya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja masih sangat rendah. Berikut beberapa penyebab utamanya: a) Rendahnya tingkat pendidikan, mayoritas lowongan kerja mensyaratkan lulusan perguruan tinggi, padahal menurut BPS (2024) hanya 5,58% penyandang disabilitas di Indonesia yang memiliki ijazah perguruan tinggi. Ketimpangan akses pendidikan membuat banyak penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat administratif. Banyak penyandang disabilitas tidak memiliki akses pendidikan yang memadai, sehingga keterampilan kerja mereka terbatas dan membuat mereka sulit bersaing di pasar kerja formal. b) Stigma sosial dan diskriminasi, masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas kurang produktif atau membutuhkan biaya tambahan. Diskriminasi ini membuat perusahaan enggan membuka peluang kerja inklusif. c) Kurangnya aksesibilitas di tempat kerja, banyak tempat kerja belum menyediakan fasilitas ramah disabilitas seperti jalur kursi roda, alat bantu komunikasi, atau sistem kerja fleksibel. Proses rekrutmen sering mensyaratkan "sehat jasmani dan rohani", yang secara tidak langsung mengecualikan penyandang disabilitas. d) Kesenjangan keterampilan dan pelatihan, banyak penyandang disabilitas belum mendapatkan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industry. Program pelatihan masih belum inklusif dan belum menjangkau komunitas disabilitas secara luas. e) Minimnya implementasi kebijakan afirmatif, meski ada regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2016 yang mewajibkan kuota kerja bagi penyandang disabilitas, pelaksanaannya belum optimal, namun pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap kuota ini masih lemah. f) Terbatasnya peluang kerja di sektor formal, Sektor industri dan jasa di daerah belum cukup inklusif dalam membuka peluang kerja, sehingga sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 39 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan

4.Capaian Tingkat Pengganguran Terbuka yang Tinggi Melebihi Target Capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi melebihi target mengindikasikan bahwa jumlah angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja melebihi angka yang ditargetkan oleh pemerintah atau badan terkait, menunjukkan adanya masalah dalam penciptaan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap semua angkatan kerja yang tersedia, yang dapat berdampak pada peningkatan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Secara keseluruhan data Tingkat Pengganguran Terbuka di Barito Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.13 sebagai beriku : Tabel 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Barito Selatan Tahun 2020-2024 Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Keterangan

(1)(2) (3) 2020 4,21 2021 4,16 2022 3,53 2023 4,33 2024 4,12 Sumber Data: BPS Kab. Barsel, Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, data diolah Penyebab capaian tingkat pengganguran terbuka yang tinggi melebihi target, bisa diringkas dalam beberapa faktor kunci yang saling berkaitan sebagai berikut: a) Ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) - Banyak pencari kerja memiliki keterampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri lokal. - Kurikulum pendidikan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan tuntutan dunia kerja modern. b) Pertumbuhan penduduk yang cepat - Jumlah angkatan kerja baru terus meningkat setiap tahun, sementara lapangan kerja tidak bertambah sebanding. - Tekanan demografis ini memperbesar jumlah pencari kerja aktif. c) Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata - Daerah tertentu belum mengalami perkembangan industri yang cukup untuk menyerap tenaga kerja. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 40 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan - Investasi dan pembangunan cenderung terpusat di wilayah maju, meninggalkan daerah lain dengan peluang kerja terbatas. d) Terbatasnya akses informasi ketenagakerjaan - Banyak pencari kerja di daerah tidak mengetahui lowongan yang tersedia atau cara melamar pekerjaan secara digital. - Minimnya sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi memperburuk situasi. e) Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan - Sebagian besar tenaga kerja belum memiliki keterampilan teknis atau digital yang dibutuhkan oleh industri saat ini. - Pendidikan formal belum cukup membekali lulusan dengan kemampuan praktis dan soft skills.

5.Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan di daerah disebabkan oleh kombinasi faktor sosial budaya seperti stereotip peran gender, beban rumah tangga, dan budaya patriarki, serta faktor ekonomi seperti upah yang rendah dan sulitnya akses ke pekerjaan formal. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah atau tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja, serta kurangnya kebijakan yang mendukung juga berkontribusi pada kondisi ini. Secara keseluruhan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Barito Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.14 sebagai berikut: Tabel 2.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Barito Selatan Tahun 2020-2024 Tahun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan

(1)(2) (3) 2020 81,61 47,09 2021 83,13 43,10 2022 83,46 47,89 2023 83,10 47,39 2024 84,54 52,58 Sumber Data: BPS Indonesia, data diolah RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 41 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di daerah merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa penyebab utamanya: a) Peran gender tradisional dan beban domestik - Norma sosial dan budaya cenderung menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sehingga perempuan kurang terdorong untuk bekerja (peran gender tradisional). - Banyak perempuan di daerah masih dibebani pekerjaan tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak (beban domestik). b) Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan - Akses pendidikan bagi perempuan di daerah masih terbatas, terutama jenjang menengah dan tinggi. - Pendidikan yang rendah berdampak pada keterbatasan peluang kerja dan rendahnya daya saing di pasar tenaga kerja. c) Dominasi sektor informal dan pekerjaan tidak layak - Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal sebagai tenaga kerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. - Minimnya perlindungan dan upah layak membuat pekerjaan ini kurang menarik bagi perempuan berpendidikan. d) Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif - Sektor-sektor yang berkembang di daerah, seperti manufaktur dan jasa teknologi, kurang menyerap tenaga kerja perempuan. - Ketimpangan gender dalam akses pekerjaan formal masih tinggi, terutama di wilayah tertinggal. e) Kurangnya kebijakan afirmatif dan fasilitas pendukung - Belum optimalnya implementasi kebijakan kuota kerja perempuan atau insentif bagi perusahaan yang ramah gender. - Minimnya fasilitas seperti tempat penitipan anak dan transportasi aman menghambat perempuan untuk bekerja di luar rumah.

6.Rendahnya Tingkat Pendapatan per Kapita di Wilayah Transmigrasi Rendahnya tingkat pendapatan per kapita di wilayah transmigrasi merupakan tantangan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan sosial. Berikut adalah penyebab utamanya: RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 42 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan a) Ketergantungan pada sektor primer yang berproduktivitas rendah - Mayoritas penduduk transmigrasi bekerja di sektor pertanian tradisional yang belum terintegrasi dengan teknologi modern. - Produktivitas lahan dan hasil panen masih rendah, sehingga pendapatan yang dihasilkan pun terbatas. b) Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan - Sebagian besar masyarakat transmigran hanya lulusan SD atau SMP, membatasi akses mereka ke pekerjaan dengan upah lebih tinggi - Minimnya pelatihan kerja dan reskilling membuat mereka sulit beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. c) Keterbatasan infrastruktur dan akses pasar - Wilayah transmigrasi sering berada di daerah terpencil dengan akses jalan, listrik, dan internet yang terbatas. - Sulitnya menjangkau pasar menyebabkan hasil produksi tidak maksimal secara ekonomi. d) Kurangnya investasi dan dukungan ekonomi lokal - Minimnya investasi swasta dan pemerintah di wilayah transmigrasi membuat pertumbuhan ekonomi lambat. - Program pemberdayaan ekonomi belum berjalan optimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. e) Integrasi sosial dan ekonomi yang belum tuntas - Masyarakat transmigran dan lokal kadang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kegiatan ekonomi bersama. - Potensi konflik sosial atau kurangnya kolaborasi bisa menghambat pembangunan ekonomi inklusif. 2.2.2. Isu Strategis Penentuan isu strategis didasarkan pada hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas, telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan, telaah renstra kementrian dan lembaga, serta telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu-isu strategis yang akan direspon oleh Dinas dalam perencanaan di 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

a.Meningkatkan Proporsi Tenaga Kerja yang Berasal dari Pendidikan Tinggi Strategi meningkatkan proporsi tenaga kerja dari pendidikan tinggi meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 43 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan relevansinya dengan kebutuhan industri, pengembangan keterampilan kewirausahaan lulusan, penguatan kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan dunia usaha, serta perluasan akses dan pemerataan pendidikan tinggi berkualitas. Dalam meningkatkan proporsi tenaga kerja yang berasal dari pendidikan tinggi melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, berikut adalah beberapa strategi utama: 1) Penerapan skema Link and Smach dalam kebutuhan pasar Tenaga Kerja. Dengan mengadakan pemetaan ketersediaan tenaga kerja yang berasal dari pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi dan memahami kesenjangan antara jumlah dan jenis tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Barito Selatan dengan kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari pendidikan tinggi yang di butuhkan oleh Pasar kerja. Tujuan dari pemetaan ini untuk mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas pelatihan dan pendidikan agar outputnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Upaya ini untuk memastikan lulusan pendidikan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja, mengurangi pengangguran, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. 2) Penerapan lapangan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. Dengan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan menyediakan informasi kerja sesuai keterampilan yang dimiliki Tenaga Kerja dan Kebutuhan Pasar.
b.Meningkatkan Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Seluruh Tenaga Kerja Strategi meningkatkan jaminan ketenagakerjaan meliputi perluasan kepesertaan dengan pendekatan langsung ke pekerja, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kesadaran publik melalui sosialisasi masif, penguatan perlindungan bagi pekerja rentan seperti petani dan nelayan melalui bantuan iuran, serta peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan tata kelola yang baik untuk menciptakan tenaga kerja yang bekerja tanpa cemas. Dalam meningkatkan jaminan ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, berikut adalah beberapa strategi utama : RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 44 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan 1) Memastikan bagi pekerja rentan seperti tenaga kerja yang bekerja disektor informal, yang mencakup kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar seperti pedagang kaki lima, tukang ojek buruh bangunan harian, pembantu rumah tangga dan petani kecil dan nelayan tradisional mendapatkan sosialisasi atas perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melakukan Pendataan pekerja informal bekerjasama dengan Perangkat Desa untuk sosialisasi ke setiap pelosok desa dan masyarakat. 2) Mengoptimalkan pendataan ketenagakerjaan. Strategi yang diterapkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Melakukan Sosialisasi kewajiban melaksanakan Jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) ke pelaku usaha. 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan menyediakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan (pekerja informal) juga meningkatkan kualitas data, memperluas jangkauan pendataan.
c.Meningkatkan Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial Dalam Memperoleh Pekerjaan Pemberdayaan penyandang disabilitas potensial dalam memperoleh pekerjaan bukan hanya soal membuka akses, tapi juga mengubah paradigma dan sistem kerja agar lebih ramah dan adil. Banyak penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata, dianggap tidak produktif atau tidak mampu bersaing di dunia kerja. Kurangnya pelatihan teknis dan pendidikan yang sesuai membuat mereka sulit memenuhi syarat pekerjaan tertentu. Fasilitas kerja yang tidak ramah disabilitas, baik secara fisik maupun digital, menjadi hambatan besar. Dalam meningkatkan perhatian dan pemberdayaan penyandang disabilitas potensial dalam memperoleh pekerjaan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, berikut adalah beberapa strategi utama: 1) Meningkatkan persentase pemberdayaan penyandang disabilitas potensial yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah, masyarakat dan keluarga juga menjadi faktor penting dalam rendahnya partisipasi. Dukungan ini meliputi dukungan finansial, pendidikan, pelatihan dan dukungan sosial. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan pendataan di setiap instansi dan perusahaan penyandang disabilitas, dan Meningkatkan kesadaran RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 45 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan masyarakat tentang hak-hak disabilitas. Strategi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Melakukan Pendataan Penyandang Disabilitas Potensial. 2) Memastikan tempat kerja yang ramah disabilitas, untuk mengatasi hal tersebut dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak disabilitas dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan memberikan kebutuhan dan membuka lapangan pekerjaan dan mendukung kewirausahaan digital. 3) Meningkatkan kualitas kelompok disabilitas yang memadai untuk memasuki dunia kerja. Adalah Mengatasi dengan melaksanakan pelatihan dan kursus keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas serta melaksanakan kerjasama dengan pelaku usaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai bagi penyandang disabilitas sesuai dengan keahliannya.
d.Menurunkan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka yang Tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi merupakan indikator penting yang mencerminkan tantangan besar dalam penyerapan tenaga kerja di Barito Selatan. Meski ada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah angkatan kerja, tidak semua penduduk usia kerja berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi disebabkan antara lain: Mismatch keterampilan banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri, Pertumbuhan lapangan kerja lambat tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Persentase penduduk bekerja di sektor informal yang cenderung tidak stabil. Dalam menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka yang tinggi melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, berikut adalah beberapa strategi utama: 1) Pelatihan Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan, guna meningkatkan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja, serta mendorong pencari kerja untuk membuka usaha sendiri melalui pelatihan kewirausahaan. 2) Penyelenggaraan Bursa Kerja (Job Fair), guna memberikan akses langsung antara pencari kerja dan perusahaan. 3) Penguatan UMKM dan Kewirausahaan, mendorong UMKM untuk membuka peluang lapangan kerja inklusif bagi kelompok yang sulit bersaing di sektor formal, seperti lulusan SMA, ibu rumah tangga, dan penyandang RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 46 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan disabilitas. Serta UMKM yang berbasis pada potensi lokal seperti kerajinan, kuliner, dan pertanian desa menciptakan pekerjaan di kampung halaman. Mengembangkan dan mendorong wirausaha muda dalam UMKM menciptakan usaha baru yang inovatif dan berkelanjutan, dengan memberikan dukungan pelatihan, inkubasi bisnis, dan akses modal yang sangat penting untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan muda. 4) Revitalisasi Pendidikan Vokasional, dengan mendorong kerja sama antara lembaga pendidikan dan sektor swasta, guna meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri. 5) Program Padat Karya dan Infrastruktur, melalui proyek pembangunan infrastruktur dasar di Barito Selatan dilakukan dengan pendekatan padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal.
e.Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah indikator penting dalam menilai keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan. Meski menunjukkan tren peningkatan, angka partisipasi perempuan di Indonesia masih tergolong rendah. Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan membuka akses kerja, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan agar dapat bekerja secara produktif dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, berikut adalah beberapa strategi utama: 1) Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan dengan membekali perempuan dengan keterampilan teknis dan non-teknis yang membuat mereka kompetitif agar perempuan memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. 2) Menyediakan informasi lowongan kerja melalui sistem seperti Sistem Informasi Pencari Kerja agar perempuan memiliki akses ke peluang kerja yang ada. 3) Dukungan pengembangan UMKM perempuan dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan finansial untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digeluti oleh perempuan. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 47 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan 4) Melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mengubah pandangan masyarakat yang diskriminatif terhadap peran perempuan di dunia kerja. Memastikan adanya aturan dan penegakan hukum yang mendorong kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan untuk mencegah diskriminasi. 5) Memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap kesempatan kerja dan lingkungan kerja yang aman serta mendukung, dan memberikan konseling kepada perempuan untuk membantu mereka menentukan jalur karir yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. F. Meningkatkan Tingkat Pendapatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi Strategi peningkatan pendapatan transmigran di wilayah transmigrasi kini tidak lagi sekadar soal pemindahan penduduk, melainkan bagian dari transformasi besar menuju pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah telah merancang pendekatan baru yang lebih terintegrasi dan berbasis potensi lokal. Dalam meningkatkan tingkat pendapatan transmigran di wilayah transmigrasi melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, berikut adalah beberapa strategi utama : a) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan keterampilan, pendidikan tinggi, dan pendampingan usaha. b) Penyelesaian masalah lahan seperti sengketa dan sertifikasi agar transmigran memiliki hak legal atas tanah. c) Membangun pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan dan industri lokal. d) Melibatkan profesional dan lulusan perguruan tinggi sebagai penggerak usaha lokal dan pendamping komunitas. e) Menyelesaikan masalah infrastruktur dasar dan akses layanan public, seperti perbaikan jalan, irigasi, sanitasi, dan fasilitas pendidikan untuk mendukung produktivitas transmigran. f) Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam pendanaan dan inovasi. g) Mendorong pemanfaatan teknologi dan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 48 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

1.UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan- peraturan Menteri Tenaga Kerja. 2. Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaa n daerah. Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Kerja guna mendorong pertumbuhan ekonomi, daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Tenaga Kerja, serta Terciptanya Lingkungan Kerja yang Kondusif untuk Meningkatkan Efisiensi dan Output Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 69.96 70.68 71.33 71.91 72.42 72.86
1.UU No. 29 Tahun 2029 tentang Ketransmigrasi an, PP No. 19 Tahun 2024, Peraturan- peraturan Menteri Transmigrasi. 2. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi dan kemandirian transmigran melalui pemanfaatan sumber daya secara produktif dan berkelanjutan, sehingga mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah Peningkatan Kesejahteraan Transmigran dan Masyarakat Sekitar Pendapatan per Kapita di Wilayah Transmigrasi. 33.375.000 33.875.000 35.575.000 36.375.000 37.675.000 38.750.000 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah rumusan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, mencakup visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan, serta indikator kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dimana RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 49 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Strategi adalah serangkaian tindakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, dan Arah kebijakan membantu dalam menetapkan Prioritas Pembangunan Tahunan dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan jangka panjang. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan VISI : Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara MISI 2 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
1.Meningkat kan pertumbu han ekonomi inklusif dan berkelanju tan
1.Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaan daerah
1.Pengembangan tenaga kerja produktif dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan sektor strategis daerah.
2.Penguatan lapangan kerja formal berbasis ekspansi usaha produktif.
3.Perlindungan tenaga kerja kelompok rentan dari adanya risiko sosial.
1.Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pengembangan kompetens dan keterampilan sesuai kebutuhan
2.Peningkatan dan pengembangan lapangan kerja formal melalui perluasan sektor usaha
3.Peningkatan akses dan kepesertaan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, khususn ya bagi pekerja rentan.diskriminasi
2.Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
1.Pemberdayaan kelompok rentan (Multi Dimensi).
1.Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Multi Dimensi). RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 50 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan. Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Uraian Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2029; serta Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud disajikan menggunakan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebagaimana berikut :
1.Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 51 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 52 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 53 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 54 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 55 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 56 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 57 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 58 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 59 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 60 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 61 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 62 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 63 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 64 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 65 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 66 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 67 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 68 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 69 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan
2.Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 70 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan yang menunjukkan target kinerja yang diharapkan akan dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1.Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penetapan dan Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan menggunakan Tabel 4.3 sebagai berikut : Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Jt Rp/ TK 69.96 70.68 71.33 71.91 72.42 72.86 2 Pendapatan per Kapita di Wilayah Transmigrasi Rp/ Kapita 33.375.000 33.875.000 35.575.000 36.375.000 37.675.000 38.750.000 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 71 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan

2.Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah adalah indikator yang mengukur kinerja suatu perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penetapan dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah disajikan menggunakan Tabel 4.4 sebagaimana berikut : Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (9) 1 Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya % 54,35 54,35 57,02 59,40 61,53 61,53 3 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri % 70,31 70,31 71,75 73,67 75,35 75,35 4 Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial Orang 12.166 12.166 13.124 14.129 14.998 14.998 5 Persentase Pekerja Informal % 8,93 8,93 10,14 10,84 11,60 12,37 6 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal % 1,71 1,71 2,39 2,73 3,41 3,41 7 Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan % 98 100 100 100 100 100 8 Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang % 98 100 100 100 100 100 9 Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan % 100 100 100 100 100 100 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 72 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Untuk menuju pada arah keberhasilan dan optimalisasi hasil kegiatan pembangunan daerah pada sektor Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka dalam pelaksanaan kegiatannya diharapkan senantiasa konsisten terhadap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. a.Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
2. b.Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. c.Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik sesuai peraturan yang berlaku.
4. d.Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan secara periodik berdasarkan kondisi riil yang ada.
5. e.Hasil pengendalian dan evaluasi secara periodik menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor pendukung keberhasilan maupun meminimalkan faktor penghambat pencapaian kinerja. RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 – 2029 73 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Semoga Renstra Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Buntok, 2025 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan, Ir. BENNIE S. MAHAR, M.M., M.T. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680703 199603 1 007 RENSTRA PEMERINTAH DAERAH BARITO SELATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2025 - 2029 Jl. Pelita Raya No. 55 email : bpppakb.barsel@gmail.com. Buntok 73711 R E N C A N A S T R A T E G I S DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini merupakan bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, indikator kinerja utama perangkat daerah, serta mempertimbangkan dinamika sosial, demografi, dan permasalahan aktual di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur, sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman yang jelas dan terarah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang PPPA dan PPKB selama lima tahun mendatang. Dokumen ini juga memuat indikator kinerja utama dan kinerja kunci yang menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa isu-isu yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat kompleks dan memerlukan sinergi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi berupa data, informasi, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan dokumen ini. DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com ii Semoga Renstra ini dapat menjadi panduan bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta penguatan ketahanan keluarga yang berdaya dan sejahtera. KEPALA DINAS P3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN MARIO, SE., M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19760826 199803 1 009 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com iii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL v BAB I PENDAHULUAN.................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .............................................................. 1 1.2 Landasan Hukum .......................................................... 3 1.3 Maksud dan Tujuan....................................................... 8 1.4 Sistematika Penulisan ................................................... 9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..................................................... 12 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ........................ 12 2.1.1 Tugas dan Fungsi ................................................. 12 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ........................... 30 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................... 36 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .................................. 52 2.1.5 Mitra Kerja DP3APPKB dalam Pemberian Layanan............................................................... 55 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ........ 56 2.2.1 Permasalahan ....................................................... 56 2.2.2 Isu Strategis Global, Nasional dan Provinsi ........... 58 BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..................................................................... 68 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ............................... 68 3.2 Sasaran Srategis dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025 - 2029 ........................................................ 73 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com iv BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .............. 77 4.1 Uraian Program ............................................................. 77 4.2 Uraian Kegiatan ............................................................ 82 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif ................................................ 127 4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..................................... 252 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ...................................... 256 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ........................................................ 256 BAB V PENUTUP........................................................................... 259 5.1 Simpulan ....................................................................... 259 5.2 Rekomendasi Tindak Lanjut ........................................... 259 5.3 Penutup ......................................................................... 261 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com v DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian ................. 30 Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan ................ 30 Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ........................................................... 31 Tabel 2.4 Komposisi Pegawai menurut Golongan Ruang..................... 31 Tabel 2.5 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia ............ 32 Tabel 2.6 Sumber Daya Keuangan DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan 32 Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan 34 Tabel 2.8 Target dan Capaian Indikator Kinerja DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan ................................................... 40 Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 .................................................. 43 Tabel 2.10 IDG per Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 ....................................................................... 44 Tabel 2.11 Capaian mCPR tahun 2024 ............................................... 47 Tabel 2.12 Peserta KB aktif MKJP tahun 2024 ................................... 48 Tabel 2.13 Capaian UNMET NEED tahun 2024 .................................. 49 Tabel 2.14 TFR dan ASfr 2024 ........................................................... 50 Tabel 2.15 Jumlah Kampung KB Menurut Klasifikasi ........................ 51 Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) ....................... 52 Tabel 2.17 Kelompok Sasaran Layanan dengan tugas dan fungsi per Urusan ....................................................................... 53 Tabel 2.18 Mitra Kerja DP3APPKB dalam Pemberian Layanan ............ 55 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com vi Tabel 2.19 Rumusan Masalah Dinas P3APPKB .................................. 57 Tabel 2.20 Isu Strategis DP3APPKB tahun 2025 – 2029 ..................... 65 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DP3APPKB Tahun2025–2029 68 Tabel 3.2 Program Indikator Outcome TAHUN 2026–2030 ................. 70 Tabel 3.3 Perumusan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Renstra tahun 2025 -2029.................................................. 74 Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ............................................................................... 78 Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan .............................................................................. 84 Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan ......................................................................... 128 Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ......................................... 252 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ......................... 256 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah ........................ 257 DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 1RENSTRA 2025 - 2029 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkeadilan gender, ramah anak, serta berorientasi pada pengendalian pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025– 2029. Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Renstra Perangkat Daerah ini akan menjadi landasan perencanaan pembangunan jangka menengah dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki mandat penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, mendorong kesetaraan gender, serta mengatur kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas ini menghadapi berbagai tantangan seperti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, ketimpangan peran gender, angka kelahiran yang perlu dikendalikan, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai unit sosial utama. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, kondisi aktual pembangunan, isu-isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pendekatan yang digunakan DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 2RENSTRA 2025 - 2029 meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Dengan tersusunnya dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025– 2029, diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat peran dinas dalam perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan serta mewujudkan masyarakat Barito Selatan yang sejahtera, berkeadilan, dan berketahanan keluarga. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut : Gambar 1.1 Tahapan Penusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 3RENSTRA 2025 - 2029 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 4RENSTRA 2025 - 2029 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. 7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  8. 8.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. 11.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 5RENSTRA 2025 - 2029
  13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  19. 19.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10); DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 6RENSTRA 2025 - 2029
  20. 20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  21. 21.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  22. 22.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  23. 23.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
  24. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 7RENSTRA 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  29. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
  30. 30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
  31. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
  32. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
  33. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
  34. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 8RENSTRA 2025 - 2029 Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
  35. 35.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025– 2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas selama lima tahun ke depan. Dokumen ini bertujuan untuk mengarahkan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Tujuan penyusunan Renstra ini adalah:
  36. 1.Menyediakan arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana secara sistematis dan terukur;
  37. 2.Menjadi dasar bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan dan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 9RENSTRA 2025 - 2029
  38. 3.Meningkatkan sinergi antara perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029;
  39. 4.Mendorong akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  40. 5.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, responsif gender, dan berpihak pada kepentingan anak dan keluarga. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama yang mencerminkan alur logis perencanaan strategis, mulai dari latar belakang hingga penutup. Adapun penjelasan masing-masing bab adalah sebagai berikut: BAB ini juga mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Selanjutnya, permasalahan tersebut dianalisis untuk merumuskan isu-isu strategis yang menjadi tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang DP3APPKB. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 11RENSTRA 2025 - 2029 BAB V – Penutup BAB terakhir ini memuat kesimpulan dari seluruh rangkaian penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta penegasan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten dan akuntabel. Penutup juga mencerminkan harapan agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam mendukung pelaksanaan Renstra demi terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Barito Selatan. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 12RENSTRA 2025 - 2029 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
  41. 1.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  42. 2.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
  43. 3.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana pada ayat 1 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 13RENSTRA 2025 - 2029 Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan struktur yang ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas : a) Kepala Dinas
  44. 1.Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengadakan dan kerjasama dengan Instansi lain guna pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.
  45. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
6. a.Perumusan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. b.Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. c.Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 14RENSTRA 2025 - 2029
9. d.Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. e.Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
11. f.Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Kuantitas Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. g.Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
13. h.Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;
14. i.Pelaksanaan Jaminan Pelayanan KB;
15. j.Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. k.Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
17. l.Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. m.Peningkatan nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. n.Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
20. o.Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 15RENSTRA 2025 - 2029
  1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 4.Kepala Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. b) Sekretariat
  3. 1.Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  4. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
21. a.Penyiapan perumusan kebijakan operasional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
22. b.Pengoordinasian kegiatan dan memberikan dukungan administrasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
23. c.Penyususnan rencana program dan anggaran;
24. d.Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
25. e.Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana; DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 16RENSTRA 2025 - 2029
26. f.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
27. g.Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.
  1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretaris Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatab Fungsional.
  2. 4.Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas, pelaksana serta Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. c) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  3. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  4. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
28. a.penysuanan rencana kegiatan kerja per tahun anggaran Subbagian Umum berdasarkan prioritas terget sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 17RENSTRA 2025 - 2029
29. b.penyusunan rencana kebutuhan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;
30. c.penatalaksanaan produk Hukum bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
31. d.penatalaksanaan urusan aset dan perlengkapan rumah tangga;
32. e.penatalaksanaan urusan perjalanan dinas;
33. f.penatalaksanaan administrasi kepegawaian;
34. g.penatalaksanaan urusan Jabatan Fungsional;
35. h.penatalaksanaan keprotokolan dan kehumasan;
36. i.pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat obat kontrasepsi;
37. j.Pembagian tugas kepada bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
38. k.Pembinaan dan Pemberian petunjuk kepada bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
39. l.Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
40. m.Penilaian prestasi kerja bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
41. n.Penyelenggaraan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan; DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 18RENSTRA 2025 - 2029
42. o.Pengoordinasikan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan laporan pajak – pajak pribadi (LP2P);
43. p.Pengelolaan organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, analisis Beban Kerja, evaluasi Jabatan dan evaluasi Struktur Kelembagaan;
44. q.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
45. r.Pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
46. s.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.
  1. 3.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. d) Subbagian Keuangan
  2. 1.Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengadministrasi keuangan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  3. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Subbagian keuangan menyelenggarakan fungsi: DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 19RENSTRA 2025 - 2029
47. a.Penyusunan dan pengelolaan Ketatausahaan Keuangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per tahun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
48. b.Penyusunan program kegiatan Subbagian Keuangan yang menjadi skala prioritas;
49. c.Pembagian tugas kepada bawahan pada Subbagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
50. d.Pembinaan dan Pemberian petunjuk kepada bawahan Subbagian Keuangan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
51. e.Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan pada Subbagian Keuangan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
52. f.Penilaian prestasi kerja bawahan pada Subbagian Keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
53. g.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
54. h.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.
  1. 3.Kepala Subbagian Keuangan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 20RENSTRA 2025 - 2029 e) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. 1.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Hak Perempuan.
  3. 2.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi:
55. a.Perumusan rencana operasional kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
56. b.Penyusunan program dan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
57. c.Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun dengan lembaga / instansi terkait;
58. d.Penyiapan rumusan kajian dan kebijakan pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pembentukan lembaga penyedia layanan perempuan tingkat, kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga hak anak serta perlindungan hak perempuan;
59. e.Penyelenggaraan pembentukan pelembagaan Pengarustamaan Gender dan lembaga penyedia layanan perempuan tingkat kabupaten / kota;
60. f.Penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan Pengarustamaan Gender, pemenuhan hak DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 21RENSTRA 2025 - 2029 anak dan lembaga penyedia layanan perempuan di Bidang Pelembagaan Pengarustamaan Gender, pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga hak anak serta perlindungan hak perempuan;
61. g.Penyiapan koordinasi, sinkroniasi, sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan distribusi kebijakan, penerapan kebijakan di Bidang Pelembagaan Pengarustamaan Gender, pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga hak anak serta perlindungan hak perempuan;
62. h.Penyiapan kebijakan pelembagaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
63. i.Pelaksanaan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender dan lembaga penyedia layanan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemantapan lembaga hak anak serta perlindungan hak perempuan;
64. j.Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan program di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
65. k.Pemantauan dan evaluasi hasil kerja bawahan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tugas berjalan dengan lancar dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan;
66. l.Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bulanan, tahunan kepada Kepala Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 22RENSTRA 2025 - 2029 serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
67. m.Pendistribusian tugas kepada bawahan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
68. n.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 4.Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. f) Bidang Pengendalian Penduduk
  3. 1.Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, Sosialisasi, Sinkronisasi Data dan Informasi, Evaluasi, Pelaporan dan pelaksanaan pengendalian Penduduk.
  4. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
69. a.Perumusan Kebijakan operasional kegiatan dan anggaran kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dalam mengelola pengendalian penduduk;
70. b.Penyusunan program dan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk;
71. c.Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 23RENSTRA 2025 - 2029 Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun dengan lembaga / instansi terkait;
72. d.Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
73. e.Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
74. f.Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
75. g.Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pengendalian penduduk;
76. h.Penyiapan rumusan kajian kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk;
77. i.Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk;
78. j.Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk;
79. k.Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengendalian penduduk;
80. l.Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
81. m.Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk;
82. n.Pembagian tugas kepada bawahan pada Bidang Pengendalian Penduduk secara lisan maupun tertulis, agar tugas berjalan dengan lancar dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan;
83. o.Pelaksanaan bimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan pada Bidang Pengendalian DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 24RENSTRA 2025 - 2029 Penduduk agar tugas berjalan dengan lancar dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan;
84. p.Pemeriksaan hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada bawahan;
85. q.Pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk bulanan, tahunan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan; dan
86. r.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 4.Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan. g) Bidang Keluarga Berencana
  3. 1.Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional, dan anggaran serta kebijakan teknis, jaminan pelayanan KB, Pengendalian alat dan obat, Pembinaan dan peningkatan Kesertaan ber KB serta pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi masyarakat pedesaan.
  4. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
87. a.Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana; DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 25RENSTRA 2025 - 2029
88. b.Penyusunan Program dan Rencana Operasional di Bidang Keluarga Berencana;
89. c.Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana;
90. d.Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan KB, peningkatan pertisipasi pria dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan perlindungan hak – hak reproduksi;
91. e.Pelaksanaan jaminan Pelayanan KB di Kabupaten;
92. f.Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
93. g.Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga Berencana;
94. h.Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana;
95. i.Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
96. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 4.Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. h) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  3. 1.Bidang Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 26RENSTRA 2025 - 2029 pelaporan di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  4. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
97. a.Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
98. b.Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
99. c.Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Keluarga Balita;
100. d.Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan kesehatan reproduksi remaja;
101. e.Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja / PIK-R;
102. f.Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia;
103. g.Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
104. h.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
105. i.Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
106. j.Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
107. k.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 27RENSTRA 2025 - 2029
  2. 4.Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. i) Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. j) Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  3. 1.Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
  4. 2.Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
  5. 3.Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran;
  6. 4.Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga;
  7. 5.Pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 28RENSTRA 2025 - 2029
  8. 6.Pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait dalam peningkatan peran serta masyarakat;
  9. 7.Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program/kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
  10. 8.Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  11. 9.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) OPD. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal serta mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 29RENSTRA 2025 - 2029 Struktur organisasi DP3APPKB : KEPALA DINAS SEKRETARIS SUBBAGIAN Umum dan Kepegawaian SUBBAGIAN Keuangan BIDANG Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BIDANG Pengendalian Penduduk BIDANG Keluarga Berencana BIDANG Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga UPTD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL : Garis Komando : Garis Koordinasi Administratif Keterangan : DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 30RENSTRA 2025 - 2029 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh sumber daya sebagai berikut:
  12. 1.Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah pegawai terdiri dari ASN dan tenaga kontrak, dengan komposisi berdasarkan pendidikan, golongan, jabatan, dan jenis kelamin. Ketersediaan SDM ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Berdasarkan data Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berjumlah 46 orang yang terdiri atas Pejabat Struktural, Fungsional, Staf dan Non ASN dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut : Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian No. Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah L P
  13. 1.ASN/PNS/PPPK 9 27 36
  14. 2.Kontrak/Honorer 5 5 10 Jumlah 46 Berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan No. Tingkat Pendidikan ASN Non ASN Jumlah L P Jlh L P Jlh L P Jlh 1 SD Sederajat - - - - - - - - 2 SMP Sederajat - - - - - - - - 3 SMA Sederajat 1 1 3 5 8 4 5 9 4 Sarjana muda / D3 1 8 9 1 8 9 5 Sarjana / S1 6 15 21 2 2 8 15 23 6 Pasca Sarjana / S2 1 4 5 1 4 5 7 S3 Jumlah 9 27 36 5 5 10 14 32 46 DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 31RENSTRA 2025 - 2029 Dari tebel diatas dari 46 pegawai yang ada berpendidikan SLTA 9 orang, D3 sebanyak 9 orang, S1 Sebanyak 23 orang, dan S2 sebanyak 5 orang, dengan total Pegawai Berjenis Kelamin Laki – laki sebanyak 14 orang dan Perempuan sebanyak 33 orang. Dari ASN yang ada sebanyak 15 orang dilihat dari Golongan Kepangkatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional No Jabatan Esselon Jumlah Total L P
  15. 1.Kepala Dinas Esselon II 1 1
  16. 2.Sekretaris / Kabid Esselon III 1 3 4
  17. 3.Kasubbag / Kasubbid Esselon IV 1 1 2
  18. 4.Fungsional Tertentu Esselon V 8 8 Jumlah 3 15 15 Sedangkan dilihat dari Golongan Ruang sebanyak 15 orang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Komposisi Pegawai menurut Golongan Ruang No Gol. Ruang Jumlah Total L P
  19. 1.IV.c 1 1
  20. 2.IV.a 4 4
  21. 3.III.d 2 8 12
  22. 4.III.c 6 6
  23. 5.III.b 1 3
  24. 6.III.a 4
  25. 7.II.d 1 1
  26. 8.II.c 2 Jumlah 4 25 29 Kemudian dilihat dari usianya jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan sebanyak 29 orang dapat dilihat pada tabel berikut : DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 32RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.5 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia No. Umur L P Jumlah Keterangan 1 < 30 tahun 1 4 Produktif2 30 – 39 tahun 4 7 8 3 40 – 49 tahun 3 11 14 Umum 4 ≥ 50 tahun 1 5 5 Kurang Produktif Jumlah 9 27 36
  27. 2.Sumber Daya Keuangan: Pendanaan diperoleh dari APBD Kabupaten Barito Selatan dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian anggaran digunakan untuk pelaksanaan program prioritas, operasional, serta kegiatan strategis lainnya yang mendukung indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tabel 2.6 Sumber Daya Keuangan DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan No Bidang Urusan Program Sumber Pendanaan Keterangan 1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan APBD Kabupaten Barito Selatan Dibiayai melalui dana belanja langsung dinas dalam rangka pelaksanaan urusan wajib non-pelayanan dasar. - Perlindungan Perempuan - Pemenuhan Hak Anak (PHA) - Perlindungan Khusus Anak 2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Pengendalian Penduduk DAK Non Fisik Subbidang KB Merupakan transfer pusat yang dialokasikan khusus untuk - Pembinaan Keluarga Berencana DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 33RENSTRA 2025 - 2029 - Peningkatan Kualitas Keluarga mendanai operasional pelayanan KB dan kegiatan penyuluhan. - Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 3 Dukungan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB - Koordinasi lintas sektor APBD Kabupaten Barito Selatan Menunjang kelancaran kegiatan teknis yang dibiayai dari DAK Non Fisik, khususnya dalam hal logistik dan koordinasi lintas perangkat daerah. - Dukungan sarana dan prasarana kegiatan operasional lapangan - Monitoring dan evaluasi
  28. 3.Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana yang tersedia meliputi gedung kantor, kendaraan operasional, peralatan kerja, dan fasilitas pendukung lainnya. Ketersediaan dan kelayakan sarpras sangat mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Faktor dominan yang tidak kalah pentingnya mendukung keberhasilan pelaksanaan program adalah ketersediaan sarana dan prasarana program di Kabupaten Barito Selatan. Eksistensi 38 Klinik KB dan peralatan penunjang pelayanan pada 6 Kecamatan sampai saat ini masih bisa dimanfaatkan secara maksimal melalui peran serta para medis, kader PPKBD dan Sub PPKBD yang ada selaku tenaga pelaksana dan pengelola program di lini lapangan. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi melalui dropping Perwakilan BKKBN/KemendukBangga Provinsi Kalimantan Tengah sangat menunjang bagi komunitas pelayanan dan kesinambungan kesertaan berKB masyarakat khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tabel berikut : DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 34RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan NO JENIS SARANA DAN PRASARANA KONDISI JUMLAH BAIK RUSAK BANGUNAN GEDUNG 1 Bangunan Gedung Kantor DPPKBP3A Kab. Barsel √ 1 2 Bangunan Tempat Tinggal DPPKBP3A Kab. Barsel / UPT.PPPA √ 1 3 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Dusun Selatan (DPPKBP3A) √ 1 4 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Bintang Awai (DPPKBP3A) √ 1 5 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Karau Kuala (DPPKBP3A) √ 1 6 Balai Penyuluh KB Kecamatan Dusun Utara √ 1 7 Balai Penyuluhan KB Kec. Dusun Hilir √ 1 8 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Jenamas √ 1 ALAT ANGKUTAN 1 Mobil Dinas Operasional (Kepala Dinas) √ 1 2 Mobil Jemput Antar Akseptor KB √ 1 3 Mobil Distribusi ALOKON √ 1 4 Mobil Unit Penerangan √ 1 5 Mobil Operasional √ 1 6 Mobil Dinas Jabatan √ 1 7 Sepeda Motor √ 3 8 Sepeda Motor √ 23 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1 Kursi Rapat (Phoenix) √ 140 2 Kursi Rapat (Topan) √ 20 3 Kursi Tamu √ 3 4 Sofa √ 1 5 Kursi Tamu 4 Seater √ 1 6 Kursi Kerja (Local) √ 21 7 Kursi Rapat √ 10 8 Kursi Kerja Pejabat Eselon II √ 1 9 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV √ 1 10 Kursi Kerja Pejabat √ 8 11 Kursi Rapat Pejabat √ 15 12 Kipas Angin √ 8 13 Dispenser √ 1 14 Brandkas (Royal A1 SG) √ 2 DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 35RENSTRA 2025 - 2029 15 Brandkas (Royal A2 SG) √ 1 16 Lemari Besi (2 Pintu) √ 14 17 Lemari Kayu √ 10 18 Lemari Kaca (Lemari Obat) √ 6 19 Filling Kabinet (3 Laci) √ 5 20 Filling Kabinet (4 Laci) √ 13 21 Rak Besi √ 2 22 Mesin Ketik Manual √ 2 23 Mesin Ketik Listrik √ 1 24 Meja Kerja Pejabat Eselon III √ 2 25 Meja Kerja Pejabat Eselon III √ 6 26 Meja Kerja Staf √ 21 27 Meja Kantor √ 11 28 Meja Rapat Eselon II √ 1 29 Meja Kerja √ 3 30 Meja Rapat √ 1 31 AC 1 PK √ 14 32 AC 1/5 PK √ 3 33 AC 2 PK √ 2 34 Televisi √ 2 35 Mesin Presensi √ 1 36 Rak Kayu √ 2 37 Mesin Potong Rumput √ 1 38 Alat Pemadam Kebakaran (Portable) √ 2 39 Unit Power Supply √ 1 40 CCTV √ 5 41 White Board √ 3 42 LCD Proyektor √ 5 43 Laptop √ 11 44 P.C Unit √ 24 45 Printer √ 22 46 Professional Sound System √ 1 47 Hardisk Eksternal √ 1 48 Camera Digital √ 1 49 Server √ 1 50 Layar Motorized √ 1 51 GPS √ 3 52 Laptop √ 1 53 Printer Epson √ 3 54 Warless √ 1 55 Facsimile √ 1 56 Smart Phone Axioo √ 2 DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 36RENSTRA 2025 - 2029 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perangkat daerah yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta pembangunan keluarga. Sepanjang tahun berjalan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan berbagai jenis pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan keluarga prasejahtera.
  29. 1.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Fokus ini mencakup upaya peningkatan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kemajuan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meskipun masih menghadapi tantangan serius yang memerlukan intervensi strategis. Data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mencapai 52 persen pada tahun 2024, mencerminkan representasi politik perempuan yang sangat baik. Di sisi lain, Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta menunjukkan lonjakan drastis hingga 86 persen pada tahun 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat cukup signifikan menjadi 52,58 persen pada 2024, yang dimaknai sebagai hasil dari membaiknya akses perempuan dalam pembangunan. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 37RENSTRA 2025 - 2029 Namun demikian, terjadi peningkatan tajam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dari 21 kasus pada 2023 menjadi 44 kasus pada 2024, serta fluktuasi rasio KDRT yang mencapai 2 pada 2022 dan kembali menurun menjadi 0,04 di tahun 2024. Meski seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani berhasil ditangani 100 persen selama lima tahun terakhir, tren kenaikan kasus tetap menjadi sinyal perlunya penguatan pencegahan, edukasi publik, serta sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Dalam upaya memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Diinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak srta Pengenalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah mengoperasikan sistem pelayanan yang cepat, tanggap, dan terkoordinasi. Pelayanan ini mencakup: 1) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (fisik, psikis, seksual, penelantaran). 2) Konseling psikologis dan pendampingan hukum. 3) Rujukan ke layanan medis dan rehabilitasi sosial. 4) Fasilitasi penempatan di rumah aman sementara bagi korban kekerasan. Capaian pelayanan menunjukkan peningkatan jumlah korban yang tertangani secara komprehensif dengan waktu respon cepat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus.
  30. 2.Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan, pelayanan difokuskan pada: DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 38RENSTRA 2025 - 2029 1) Penguatan kelompok perempuan pelaku usaha melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan. 2) Sosialisasi perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender. 3) Pendampingan forum anak dan partisipasi anak dalam Musrenbang. 4) Fasilitasi pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPPA). Peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan forum anak mendorong tumbuhnya komunitas inklusif dan tangguh di tingkat akar rumput.
  31. 3.Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana DP3APPKB juga menyelenggarakan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi: 1) Penyuluhan dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. 2) Pelayanan kontrasepsi melalui fasilitas kesehatan dan layanan keliling (KB mobile). 3) Pembinaan dan pendampingan terhadap peserta KB aktif dan keluarga berisiko stunting. 4) Pengembangan dan pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai pusat pelayanan terintegrasi berbasis desa. Cakupan peserta KB aktif terus meningkat dengan dukungan kerja sama lintas sektor dan kemudahan akses pelayanan di daerah terpencil melalui mobil layanan KB.
  32. 4.Pengelolaan Pengaduan dan Inovasi Layanan Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengembangkan dan mengelola: DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 39RENSTRA 2025 - 2029 1) Telepon Sahabat Anak (TESA) berbasis digital untuk mempercepat pelaporan dan respon. 2) UPTD PPA untuk penanganan korban kekerasan secara holistik di satu tempat. Penerapan inovasi tersebut secara signifikan meningkatkan efektivitas penanganan kasus serta memperkuat keterlibatan masyarakat. Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan capaian indikator pelayanan yang mendekati atau bahkan melebihi target. Capaian ini merupakan hasil dari pendekatan pelayanan yang humanis, berbasis hak, serta kolaboratif. Ke depan, tantangan peningkatan cakupan, keberlanjutan inovasi, dan pelibatan masyarakat secara lebih luas menjadi prioritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada lima tahun sebelumnya yang tertuang dalam renstra terdahulu diperoleh pencapaian baik secara kinerja pelayanan maupun pendanaan sebaimana tabel berikut : DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 40RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.8 Target dan Capaian Indikator Kinerja DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan No Indikator Kinerja Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  33. 1.Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah 29.00 24.14 30.00 14.01 14.00 14.01 14.00 14.00 15.00 40.00
  34. 2.Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
  35. 3.Partisipasi perempuan di lembaga swasta 15.00 86.14 15.00 45.93 20.00 45.00 50.00 85.99 50.00 80.00
  36. 4.Rasio KDRT 0.35 0.14 0.25 0.25 0.30 4.66 0.50 4.67 0.80 4.80
  37. 5.Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  38. 6.Partisipasi angkatan kerja perempuan 48.25 54.38 48.50 36.00 36.00 36.00 36.00 40.00 40.00 50.00 7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam layanan unit terpadu 70 100 80 100 100 100 100 100 100 100 8. Cakupan perempuan dan anak kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 0.22 100 0.21 100 100 100 100 100 100 100 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  39. 1.Rata - rata jumlah anak per keluarga 2.12 2.11 2.11 2.15 2.15 2.22 2.22 2.22 2.22 2.17
  40. 2.Ratio akseptor KB 82 74 74 75 3. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun 85.00 74.09 88.00 74.60 75.25 75.90 75.50 74.80 75.90 74.90 4. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun 13.50 2.18 3.50 2.05 2.02 1.83 1.80 - 1.80 - 5. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 16.10 16.84 16.00 16.18 15.50 13.00 13.00 11.50 11.00 3.83 DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 41RENSTRA 2025 - 2029 No Indikator Kinerja Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian 8.6 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 20.00 10.21 22.00 10.86 50.30 76.88 80.00 80.14 80.15 77.26 7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 88.20 83.26 88.30 84.50 83.50 82.9 84.00 - 85.00 93 8 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 90.40 75.17 90.50 82.90 90.50 74.91 90.50 - 90.50 70 9 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 83.30 77.96 83.40 74.91 83.50 - 84.00 - 85.00 - 10 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan 65.00 100 70 100 80 100 90 100 100 100 11 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri 86.30 77.03 86.40 77.25 86.50 77.25 86.50 - 86.50 - 12 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 70 100 72 100 93 100 100 100 100 100 13 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 42RENSTRA 2025 - 2029 Pencapaian Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa indikator dapat diuraikan sebagai berikut : URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  41. 1.Kesetaraan dan Keadilan Gender Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dilihat dari IPG per Kabupaten di Provinsi KalimantanTengah, Kabupaten Barito Selatan sudah cukup baik dengan angka rata-rata diatas 92.61 namun sama dengan IPG Provinsi pada tahun 2024 terjadi peningkatan dibanding tahun 2023, namun masih diatas IPG Provinsi dan Nasional. Data selengkapnya capaian IPG Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagamana tabel berikut : DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 43RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 Kabupaten/Kota IPG Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2020 2021 2022 2023 2024 Kotawaringin Barat 91.67 91.69 91.89 92.05 92.32 Kotawaringin Timur 88.12 88.14 88.3 88.34 88.57 Kapuas 95.35 95.32 95.44 95.51 95.68 Barito Selatan 91.92 91.78 92.03 92.29 92.61 Barito Utara 87.26 87.49 87.91 87.72 87.96 Sukamara 91.01 91.49 91.87 91.96 92.01 Lamandau 91.94 91.91 92.1 91.68 92 Seruyan 89.36 89.16 89.18 89.31 89.5 Katingan 85.41 85.38 86.17 86.36 86.8 Pulang Pisau 92.06 92.04 92.23 92.3 92.25 Gunung Mas 92.09 91.99 92.18 92.38 92.4 Barito Timur 88.74 88.82 89.04 89.2 89.49 Murung Raya 83.56 83.55 83.79 84.25 84.7 Palangka Raya 95.02 95.01 95.08 95.51 95.69 Kalimantan Tengah 89.03 88.79 89.2 89.49 89.62 Indonesia 91.06 91.27 91.63 91.85 91.85 Sumber : bps.go.id Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian IDG pada tingkat provinsi tahun 2024 cukup baik, diatas rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar. Hal ini dapat dlihat pada tabel berikut : DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 44RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.10 IDG per Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2020 - 2024 Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2020 2021 2022 2023 2024 Kalimantan Tengah 82.41 82.08 81.98 79.99 74.60 Kotawaringin Barat 64.53 63.44 63.00 66.18 66.73 Kotawaringin Timur 69.52 69.51 67.38 70.80 67.25 Kapuas 73.33 73.02 73.35 74.37 72.81 Barito Selatan 86.05 86.17 86.34 86.33 87.93 Barito Utara 85.02 85.62 87.10 87.08 87.49 Sukamara 66.02 66.40 67.33 67.53 63.48 Lamandau 71.26 70.26 69.98 71.40 79.46 Seruyan 63.20 63.19 62.16 66.83 64.15 Katingan 66.36 67.66 66.8 68.19 56.99 Pulang Pisau 70.63 70.35 69.68 71.01 68.99 Gunung Mas 88.22 88.71 89.15 89.29 88.74 Barito Timur 81.98 82.44 82.56 81.48 84.42 Murung Raya 68.21 67.72 67.48 66.69 68.81 Palangka Raya 79.12 78.72 80.48 81.85 69.55 Sumber : bps.co.id Dilihat dari data IDG per Kabupaten pada tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan mencapai IDG nomor dua tertinggi rata-rata kabupaten dibawah Kabupaten Gunung Mas, diatas rata-rata provinsi dan nasional.
  42. 2.Perlindungan Hak Perempuan Perempuan memiliki hak yang setara dalam semua aspek kehidupan: pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan perlindungan hukum. Namun kenyataannya, perempuan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan keterbatasan akses terhadap layanan serta kesempatan pembangunan. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 45RENSTRA 2025 - 2029 Perlindungan hak perempuan bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi merupakan syarat mutlak menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Barito Selatan berkomitmen mendorong pemenuhan hak-hak perempuan melalui kebijakan yang responsif gender dan penguatan sistem perlindungan perempuan korban kekerasan.
  43. 3.Perlindungan Anak Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran, hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak anak. Perlindungan anak merupakan mandat konstitusional dan prioritas nasional yang harus diimplementasikan hingga tingkat daerah. Dinas pemerdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen memperkuat sistem perlindungan anak yang inklusif, partisipatif, dan berbasis hak anak.
  44. 4.Tumbuh Kembang Anak Periode usia dini merupakan masa emas (golden age) bagi tumbuh kembang anak, yang akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Namun, pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal masih menghadapi tantangan seperti gizi DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 46RENSTRA 2025 - 2029 buruk, stunting, kurangnya stimulasi dini, serta minimnya ruang dan layanan ramah anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dann Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong pemenuhan hak anak dalam aspek pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sejak dini melalui pendekatan holistik integratif yang melibatkan lintas sektor dan masyarakat.
  45. 1.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.1. Kesetaraan Ber-KB (mCPR) Pemakaian kontrasepsi modern atau modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) merupakan indikator penting dalam upaya pengendalian penduduk, peningkatan kualitas keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Capaian mCPR tidak hanya mencerminkan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), tetapi juga mencerminkan akses dan kesetaraan layanan KB bagi seluruh kelompok usia, status sosial, wilayah, dan jenis kelamin. Masih terdapat kesenjangan akses KB antara perempuan dan laki-laki, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok usia subur. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu memastikan adanya kesetaraan dalam penggunaan DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 47RENSTRA 2025 - 2029 alat dan metode kontrasepsi modern secara sukarela, aman, dan berkualitas. Tabel 2.11 Capaian mCPR tahun 2024 Kabupaten Jumlah PUS Jumlah PA mCPR (%) Kotawaringin Barat 50.166 34.848 69.47 Kotawaringin Timur 58.933 43.665 74.09 Kapuas 62.041 47.783 77.02 Barito Selatan 21.598 17.431 80.71 Barito Utara 24.876 19.731 79.32 Katingan 32.345 25.649 79.30 Seruyan 25.829 20.154 78.03 Sukamara 13.618 10.629 78.05 Lamandau 17.291 13.428 77.66 Gunung Mas 21.005 15.371 73.18 Pulang Pisau 26.927 20.673 76.77 Murung Raya 22.926 17.161 74.85 Barito Timur 19.199 15.482 80.64 Kota Palangkaraya 42.511 31.303 73.64 KALTENG 439.265 333.308 75.88 Sumber : New Siga 1.2. Kesertaan Ber – KB (MKJP) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implan, MOW (tubektomi), dan MOP (vasektomi) merupakan strategi penting dalam pengendalian penduduk yang efektif dan efisien. MKJP memiliki efektivitas tinggi, durasi perlindungan yang panjang, serta meminimalkan drop-out akseptor. Namun, cakupan MKJP di Kabupaten Barito Selatan masih tergolong rendah, akibat berbagai faktor seperti ketakutan terhadap efek samping, kurangnya pemahaman, dan akses pelayanan terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, ketersediaan layanan MKJP, dan kampanye berbasis komunitas. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 48RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.12 Peserta KB aktif MKJP tahun 2024 Kabupaten Target PA MKJP Total PA MKJP (%) THD Target Kotawaringin Barat 6.460 4.295 66.49 Kotawaringin Timur 7.233 3.897 53.88 Kapuas 7.685 2.701 35.15 Barito Selatan 2.815 2.175 77.26 Barito Utara 3.083 1.684 54.62 Katingan 3.987 2.731 68.50 Seruyan 3.148 2.431 77.22 Sukamara 1.415 1.003 70.88 Lamandau 2.109 2.365 112.14 Gunung Mas 2.612 2.772 106.13 Pulang Pisau 3.494 2.312 66.17 Murung Raya 2.961 1.611 54.41 Barito Timur 2.530 2.430 96.05 Kota Palangkaraya 4.909 3.679 74.94 KALTENG 54.441 36.086 66.28 Sumber : New Siga 1.3. Unmeet Need Unmet Need adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apa pun. Tingginya angka unmet need merupakan tantangan besar dalam program Keluarga Berencana (KB) karena menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan akses layanan. Faktor penyebab bisa berupa ketidaktahuan, ketakutan terhadap efek samping, hambatan budaya, kurangnya dukungan pasangan, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan KB. Penurunan unmet need sangat penting untuk mendukung pencapaian pembangunan keluarga yang berkualitas, menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 49RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.13 Capaian UNMET NEED tahun 2024 Kabupaten Jumlah PUS PUS Bukan Peserta KB UNMET NEED (%) IAS IAT TIAL Kotawaringin Barat 50.166 5.217 1.496 3.446 9.85 Kotawaringin Timur 58.933 4.961 1.216 3.046 7.23 Kapuas 62.041 3.517 1.341 2.409 6.04 Barito Selatan 21.598 1.355 242 586 3.83 Barito Utara 24.876 1.949 339 817 4.65 Katingan 32.345 2.186 642 1.007 5.10 Seruyan 25.829 2.283 250 687 3.63 Sukamara 13.618 994 407 630 7.61 Lamandau 17.291 1.541 269 541 4.68 Gunung Mas 21.005 1.705 267 755 4.87 Pulang Pisau 26.927 2.062 262 925 4.41 Murung Raya 22.926 2.080 338 802 4.97 Barito Timur 19.199 1.381 137 507 3.35 Kota Palangkaraya 42.511 4.311 1.140 2.163 7.77 KALTENG 439.265 35.542 8.346 18.321 6.07 Sumber : New Siga 1.4. Perkawinan Anak Usia 0 – 18 Tahun Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan. Di Kabupaten Barito Selatan, praktik perkawinan anak masih terjadi akibat faktor budaya, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, minimnya akses informasi, serta lemahnya sistem perlindungan anak. Perkawinan anak memperbesar risiko kehamilan dini, kematian ibu dan bayi, putus sekolah, serta siklus kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, upaya sistematis dan kolaboratif diperlukan untuk mencegah, menurunkan, dan menghapus praktik perkawinan anak hingga usia 18 tahun. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 50RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.14 TFR dan ASfr 2024 Kabupaten Tahun 2024 TFR ASFR 15-19 Kotawaringin Barat 2.23 31 Kotawaringin Timur 2.16 27.3 Kapuas 2.40 38 Barito Selatan 2.17 32 Barito Utara 2.22 44.2 Katingan 2.41 55.2 Seruyan 2.21 38.9 Sukamara 2.16 40.3 Lamandau 2.24 32.3 Gunung Mas 2.31 56 Pulang Pisau 2.19 48.3 Murung Raya 2.39 49.7 Barito Timur 2.15 26.7 Kota Palangkaraya 2.09 24.8 KALTENG 2.26 38.4 Sumber : BPS 1.5 Penguatan Kelembagaan dan Jejaring KB Keberhasilan program Keluarga Berencana tidak hanya bergantung pada partisipasi individu atau keluarga, tetapi juga pada kekuatan sistem kelembagaan serta jejaring yang mendukung penyuluhan, pelayanan, dan advokasi. Di tingkat daerah, tantangan seperti terbatasnya kapasitas tenaga lini lapangan (PLKB, kader IMP), rendahnya kolaborasi lintas sektor, dan belum optimalnya peran mitra swasta maupun lembaga keagamaan menghambat efektivitas pelaksanaan program KB. Penguatan kelembagaan dan jejaring KB menjadi strategi penting untuk memastikan program Bangga Kencana berjalan terintegrasi, menjangkau masyarakat luas, dan dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian indikator kesertaan ber-KB. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 51RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.15 Jumlah Kampung KB Menurut Klasifikasi No Kecamatan Dasar Berkembang Mandiri Berkelanjutan Total Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Jenamas 3 60 1 20 0 0 1 20 5 2 Dusun Hilir 10 100 0 0 0 0 0 0 10 3 Karau Kuala 9 81 0 0 1 9 1 9 11 4 Dusun Utara 17 89 2 10 0 0 0 0 19 5 GN. Bintang Awai 19 90 0 0 0 0 2 9 21 6 Dusun Selatan 23 85 1 3 2 7 1 3 27 Total 81 87.1 4 4.3 3 3.23 5 5.38 93 Sumber : New Siga 1.6 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kualitas pembangunan keluarga Indonesia. Indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama, Kemandirian (ekonomi keluarga), Kebahagiaan (keharmonisan dan ketahanan keluarga) dan Keharmonisan (pengasuhan, pendidikan, dan relasi dalam keluarga). Peningkatan iBangga menjadi salah satu fokus strategis dalam Program Bangga Kencana karena keluarga merupakan unit terkecil namun paling vital dalam pembangunan manusia Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas keluarga melalui layanan informasi, edukasi, konseling keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga pembinaan keluarga remaja, lansia, dan keluarga balita. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 52RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) ditetapkan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan daerah. Penentuan kelompok sasaran layanan ini dimaksudkan agar setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan benar-benar menyentuh penerima manfaat yang tepat, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemenuhan hak- hak dasar, serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penguatan ketahanan keluarga. Pada urusan Pemberdayaan Perempuan, kelompok sasaran layanan difokuskan pada perempuan dari berbagai lapisan DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 53RENSTRA 2025 - 2029 masyarakat yang perlu ditingkatkan kualitas hidup, partisipasi, dan perannya dalam pembangunan. Sementara pada urusan Perlindungan Anak, sasaran diarahkan pada seluruh anak di daerah agar terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta terfasilitasi partisipasinya dalam pembangunan melalui forum anak. Pada urusan Pengendalian Penduduk, kelompok sasaran mencakup pasangan usia subur, remaja, keluarga, dan masyarakat yang memerlukan penyuluhan dan pendampingan terkait perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Sedangkan untuk Keluarga Berencana, sasaran layanan kepada penyediaan alat dan obat kontrasepsi, pelayanan KB berkualitas, serta pembinaan keluarga agar terbentuk keluarga yang sejahtera, sehat, dan harmonis. Dengan identifikasi sasaran layanan yang tepat, diharapkan intervensi kebijakan dan program dapat memberikan hasil yang optimal, berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Perlindungan Anak, serta penurunan Total Fertility Rate (TFR) dan peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga. Tabel 2.17 Kelompok Sasaran Layanan dengan tugas dan fungsi per Urusan No Urusan / Tugas Fungsi Kelompok Sasaran Layanan Penjelasan 1 Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Organisasi Perempuan, Masyarakat Umum Layanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipasi, dan peran perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 54RENSTRA 2025 - 2029 kesetaraan dan keadilan gender. 2 Perlindungan Anak Anak-anak, Forum Anak, Lembaga Perlindungan Anak, Orang Tua Layanan diarahkan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta penguatan partisipasi anak. 3 Pengendalian Penduduk Pasangan Usia Subur, Remaja, Keluarga, Masyarakat Layanan meliputi penyediaan data kependudukan, penyuluhan kependudukan, dan perencanaan keluarga untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. 4 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur, Remaja, Lansia, Petugas Lapangan KB Layanan mencakup penyediaan dan aksesibilitas kontrasepsi, penyuluhan kesehatan reproduksi, serta pembinaan ketahanan keluarga. 5 Pembangunan Keluarga Keluarga, Kelompok Bina Keluarga, Kader PKK Layanan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga melalui pembinaan keluarga balita, remaja, dan lansia. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 55RENSTRA 2025 - 2029 2.1.5 Mitra Kerja DP3APPKB dalam Pemberian Layanan Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan, mengingat isu-isu yang ditangani bersifat multidimensi, menyentuh aspek sosial, kesehatan, pendidikan, hukum, hingga ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalin kerja sama dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, lembaga masyarakat, serta mitra pembangunan lainnya. Mitra kerja ini berperan dalam mendukung kebijakan, pelaksanaan program, penyediaan data, layanan teknis, maupun fasilitasi advokasi kebijakan. Tabel 2.18 Mitra Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pemberian Layanan No Mitra / Instansi Bentuk Kerja Sama Ruang Lingkup Layanan 1 Dinas Kesehatan Koordinasi program kesehatan reproduksi dan pelayanan KB Pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan alat kontrasepsi, pemeriksaan kesehatan reproduksi 2 Dinas Pendidikan Integrasi pendidikan kesetaraan gender dan perlindungan anak Edukasi kesetaraan gender di sekolah, sosialisasi anti kekerasan di lingkungan pendidikan 3 Dinas Sosial Penanganan anak terlantar, korban kekerasan, dan pemberdayaan perempuan rentan Rehabilitasi sosial, bantuan sosial, rumah aman bagi korban KDRT 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyediaan data kependudukan Data pasangan usia subur, data anak, DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 56RENSTRA 2025 - 2029 pencatatan akta kelahiran 5 Bappeda Perencanaan dan evaluasi pembangunan Sinkronisasi program PPPA & PPKB dalam dokumen perencanaan daerah 6 Polres / Polsek / PPA Unit Penegakan hukum perlindungan perempuan dan anak Penanganan kasus KDRT, kekerasan seksual, trafficking 7 Pengadilan Negeri / Agama Perlindungan hukum dan layanan konsultasi Penetapan perlindungan anak, perceraian, hak asuh anak 8 Kementerian Agama Pembinaan ketahanan keluarga dan edukasi pranikah Kursus pranikah, konseling keluarga sakinah 9 BKKBN Kebijakan dan dukungan teknis program KB nasional Distribusi logistik kontrasepsi, pembinaan kader, pelaporan 10 LSM / Organisasi Perempuan / Forum Anak Advokasi, pendampingan korban, dan edukasi masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran serta masyarakat 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat sejumlah permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana strategis 2025–2029, antara lain: DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 57RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 2.19 Rumusan Masalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
  46. 1.Ketimpangan Gender serta Kekerasan terhadap perempuan dan anak
  47. 1.Rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor formal
  48. 2.Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
  49. 1.Masih rendahnya pemahaman terhadap pangarustamaan gender.
  50. 2.Perempuan memiliki partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja formal dan peran dalam pengambilan keputusan publik
  51. 3.Belum optimalnya keberadaan dan fungsi lembaga perlindungan perempuan dan anak secara merata
  52. 4.Belum tersedianya anggaran khusus untuk visum KDRT dan layanan konseling
  53. 5.Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan penanganan kekerasan
  54. 6.Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan perlindungan anak
  55. 7.Kurangnya mekanisme deteksi dan respons dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak
  56. 8.Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak
  57. 2.Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
  58. 1.Tingginya jumlah perempuan yang lebih memilih kegiatan mengurus rumah tangga setiap tahunnya (housekeeping)
  59. 2.Rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah
  60. 3.Minimnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 58RENSTRA 2025 - 2029 2.2.2 Isu Strategis Global, Nasional dan Provinsi A. Isu Strategis Tingkat Global Dalam konteks global, pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya:
  61. 1.Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
  62. 2.Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
  63. 3.Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara.
  64. 4.Tujuan 16.2: Mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak. Isu-isu global yang menjadi perhatian utama antara lain:
  65. 1.Masih tingginya kesenjangan gender dalam akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.
  66. 2.Kekerasan berbasis gender (gender-based violence) dan eksploitasi terhadap anak yang masih meluas.
  67. 3.Kurangnya akses layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, khususnya di negara berkembang.
  68. 4.Urbanisasi yang tidak terkendali dan ketimpangan distribusi penduduk terhadap sumber daya dan layanan dasar. Instrumen internasional seperti Konvensi CEDAW, Konvensi Hak Anak (CRC), serta hasil dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 59RENSTRA 2025 - 2029 (ICPD) menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan di tingkat nasional hingga daerah. B. Isu Strategis Tingkat Nasional Secara nasional, kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB diarahkan pada:
  69. 1.Penguatan ketahanan keluarga.
  70. 2.Percepatan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  71. 3.Pencegahan perkawinan anak dan eksploitasi anak.
  72. 4.Peningkatan partisipasi dan kemandirian ekonomi perempuan.
  73. 5.Pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk yang seimbang. Isu-isu strategis nasional yang relevan di antaranya:
  74. 1.Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di lingkungan keluarga.
  75. 2.Kesenjangan gender yang belum sepenuhnya tertangani, terutama dalam pengambilan keputusan dan akses sumber daya ekonomi.
  76. 3.Angka pernikahan usia anak yang masih di atas target eliminasi nasional, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil.
  77. 4.Ketimpangan kuantitas dan persebaran penduduk antar wilayah, serta unmet need KB yang masih tinggi di beberapa wilayah.
  78. 5.Stunting dan gizi buruk sebagai dampak dari lemahnya ketahanan keluarga. Pemerintah pusat telah menerbitkan beberapa kebijakan strategis yang menjadi acuan daerah, di antaranya: DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 60RENSTRA 2025 - 2029
  79. 1.RPJMN 2025–2029
  80. 2.RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak)
  81. 3.Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender
  82. 4.Grand Design Pembangunan Kependudukan Nasional 2010–2035
  83. 5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting C. Isu Strategis Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menghadapi tantangan yang khas, antara lain:
  84. 1.Keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat.
  85. 2.Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan pelaporan yang rendah akibat norma sosial yang membatasi.
  86. 3.Tingginya angka pernikahan usia anak di beberapa kabupaten/kota, termasuk Barito Selatan.
  87. 4.Ketimpangan persebaran penduduk, terutama terkonsentrasi di kawasan DAS Barito, sementara wilayah lain masih rendah dalam akses layanan dasar.
  88. 5.Capaian desa layak anak dan desa ramah perempuan yang masih minim, meskipun sudah ada pilot project. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan beberapa kebijakan dan pendekatan daerah, seperti: DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 61RENSTRA 2025 - 2029
  89. 1.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Hapakat Bawi Lewu, sebagai strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial berbasis kearifan lokal.
  90. 2.Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai model penguatan komunitas yang inklusif.
  91. 3.Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara khusus menyoroti integrasi program KB, PUG, dan perlindungan anak di daerah terpencil dan rawan bencana. Isu Strategis Renstra 2025-2029 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan isu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam Rencana Strategis Tahun 2025– 2029. Isu-isu strategis tersebut dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya, hasil forum lintas perangkat daerah, kebijakan nasional dan provinsi, serta dinamika permasalahan faktual yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, penyusunan isu strategis ini mempertimbangkan integrasi dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan 2024–2049, serta kesesuaian dengan Rencana pembangunan jangka menengah RPJMN 2025–2029. Berdasarkan DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 62RENSTRA 2025 - 2029 hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB adalah sebagai berikut:
  92. 1.Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Masih banyak perempuan yang belum memiliki akses setara terhadap pendidikan, ekonomi, dan partisipasi pengambilan keputusan, terutama di wilayah pedesaan. Kesenjangan gender juga masih terlihat dalam struktur kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran perempuan melalui program pemberdayaan ekonomi dan pengarusutamaan gender di semua sektor menjadi penting dan mendesak.
  93. 2.Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Permasalahan ini diperburuk oleh minimnya pelaporan kasus, keterbatasan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, serta lemahnya peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan. Penanganan kekerasan perlu diperkuat melalui layanan terpadu, sosialisasi berkelanjutan, serta sinergi lintas sektor.
  94. 3.Pencegahan Pernikahan Usia Anak dan Penguatan Kesehatan Reproduksi Remaja Praktik pernikahan usia anak masih cukup tinggi di beberapa wilayah, terutama yang berbasis adat atau minim akses pendidikan. Kondisi ini berdampak DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 63RENSTRA 2025 - 2029 serius terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kualitas hidup perempuan. Upaya komprehensif dibutuhkan melalui edukasi seksualitas dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan remaja, serta pendekatan budaya dan agama.
  95. 4.Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) DRPPA merupakan pendekatan strategis berbasis komunitas untuk membangun lingkungan yang aman, setara, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Beberapa desa di Kabupaten Barito Selatan telah dijadikan pilot project, namun diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan perluasan cakupan desa binaan. Program ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan sosial. 5.Penguatan Data dan Sistem Informasi Kependudukan Terpilah Ketersediaan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah sangat penting dalam mendukung kebijakan yang berbasis bukti. Saat ini, pengelolaan data kependudukan dan informasi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih belum optimal. Penguatan sistem informasi terpadu menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterpaduan perencanaan lintas sektor. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 64RENSTRA 2025 - 2029 6.Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan 2024–2049 Sebagai kabupaten yang telah menyusun Grand Design Kependudukan, Barito Selatan memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan seluruh aspek kependudukan (kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi) dalam perencanaan pembangunan. Implementasi grand design tersebut akan menjadi arah strategis pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan berkeadilan.
  96. 7.Penguatan Ketahanan Keluarga dan Percepatan Penurunan Stunting Masih terdapat keluarga rentan yang menghadapi permasalahan sosial, ekonomi, dan gizi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Ketahanan keluarga yang lemah berdampak pada tingginya angka stunting, pernikahan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan rendahnya kualitas pengasuhan anak. Penguatan ketahanan keluarga menjadi kunci dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. 8.Peningkatan Kapasitas SDM, Lembaga, dan Anggaran Keberhasilan pelaksanaan seluruh program strategis sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta dukungan pendanaan yang memadai. Masih terdapat tantangan dalam hal keterbatasan tenaga fungsional, keterampilan teknis, serta belum optimalnya pengelolaan anggaran program. Upaya DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 65RENSTRA 2025 - 2029 penguatan kapasitas menjadi bagian integral dari strategi kelembagaan jangka menengah. Tabel 2.20 Isu Strategis DP3APPKB tahun 2025 - 2029 No Bidang/Topik Permasalahan Utama Akar Masalah Isu Strategis (Ringkasan) 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan • Tingginya jumlah perempuan yang lebih memilih kegiatan mengurus rumah tangga setiap tahunnya. • Rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah. • Minimnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR. Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pemberdayaan ekonomi, dukungan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan & DPR, serta penyediaan fasilitas pendukung perempuan bekerja. 2 Pemberdayaan Perempuan & PUG Ketimpangan Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak • Masih rendahnya pemahaman terhadap pengarusutamaan gender. • Perempuan memiliki partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja formal dan pengambilan keputusan publik. • Belum optimalnya keberadaan dan fungsi lembaga perlindungan perempuan dan anak secara merata. • Belum tersedianya anggaran khusus untuk visum Penguatan peran perempuan melalui program pemberdayaan ekonomi dan PUG di semua sektor. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 66RENSTRA 2025 - 2029 KDRT dan layanan konseling. • Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan penanganan kekerasan. • Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan perlindungan anak. • Kurangnya mekanisme deteksi dan respons dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak. • Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak. 3 Perlindungan Perempuan & Anak Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan & anak, dengan pelaporan rendah. • Minimnya layanan perlindungan & pemulihan korban. • Rendahnya kesadaran keluarga & masyarakat. • Norma sosial yang membatasi pelaporan. Penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui layanan terpadu dan sinergi lintas sektor. 4 Pernikahan Usia Anak & Kesehatan Reproduksi Remaja Angka pernikahan usia anak masih tinggi di beberapa wilayah. • Minimnya akses pendidikan & informasi kesehatan reproduksi. • Faktor adat dan kemiskinan. • Rendahnya kesadaran keluarga. Pencegahan pernikahan usia anak dan penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja. 5 Desa Ramah Perempuan & DRPPA masih terbatas pada • Kelembagaan desa belum siap. Penguatan kelembagaan, DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 67RENSTRA 2025 - 2029 Peduli Anak (DRPPA) pilot project, belum menjangkau banyak desa. • Minim kapasitas aparatur desa. • Rendahnya partisipasi masyarakat. peningkatan kapasitas, dan perluasan cakupan DRPPA. 6 Data & Sistem Informasi Kependudukan Data terpilah belum lengkap & belum terintegrasi antar sektor. • Sistem informasi belum terpadu. • Kapasitas pengelola data rendah. Penguatan data & sistem informasi kependudukan yang akurat, terpilah, dan terintegrasi. 7 Grand Design Kependudukan Implementasi belum optimal di tingkat daerah. • Perencanaan sektoral belum sepenuhnya mengacu pada GDK. • Koordinasi lintas sektor masih lemah. Implementasi Grand Design Kependudukan 2024–2049 secara terintegrasi dalam pembangunan daerah. 8 Ketahanan Keluarga & Stunting Masih banyak keluarga rentan & angka stunting tinggi. • Akses gizi & layanan kesehatan terbatas. • Rendahnya kualitas pengasuhan. • Faktor kemiskinan & pendidikan rendah. Penguatan ketahanan keluarga & percepatan penurunan stunting. 9 Kapasitas SDM & Kelembagaan SDM teknis & anggaran masih terbatas. • Tenaga fungsional terbatas. • Pengelolaan anggaran belum optimal. • Keterampilan teknis belum merata. Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan optimalisasi pendanaan program. DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 68RENSTRA 2025 - 2029 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berada pada Tujuan 8: “Menjadikan masyarakat tangguh dengan kualitas hidup yang sejahtera”, Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 4 “Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifanlokal”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-8 yaitu: Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender. Serta berdasarkan Telaahan Rensta K/L, Renstra Dinas Provinsi, serta Isu-Isu Stategis yang ada, maka Tujuan dan Sasaran Renstra dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DP3APPKB Tahun2025–2029 Tujuan Sasaran Indikator Target Tahunan 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas di Kabupaten Barito Selatan Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
  97. 1.Indeks Pembangunan Gender (IPG)
  98. 2.Indeks Ketimpangan Gendera(IKG)
  99. 3.Indeks Perlindungan Anak (IPA) 93.50 0.50 65.00 93.85 0.48 65.55 94.15 0.46 66.12 95.00 0.45 66.85 95.55 0.43 67.55 Terkendalinya Struktur Penduduk dan Terwujudnya Keluarga yang berkualitas
  100. 1.Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
  101. 2.Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 62.00 62.10 63.00 63.85 64.12 DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 69RENSTRA 2025 - 2029
  102. 3.Rasio Penduduk
  103. 4.Kepadatan Penduduk Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas
  104. 1.Maturitas SPIP 3 3 3 3 3
  105. 2.Nilai Sakip BB BB BB BB BB Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud ditetapkanlah indikator Kinerja dan target kinerja tahun 2026– 2030 sebagaimana tabel berikut: DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 70RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 3.2 Program Indikator Outcome TAHUN 2026–2030 Kode Program Indikator Outcome Satuan Indikator Baseline 2024 Target per Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Urusan Bidang Urusan Prog. Target Target Target Target Target 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 93 93.5 93.85 94.15 95 95.55 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0.53 0.50 0.48 0.46 0.45 0.43 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 60.05 65 65.55 66.12 66.85 67.55 2 8 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) % 6.71 3 3.80 4.30 5.00 5.00 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan % 50 50 65 70 75 80 2 8 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100 100 100 100 100 100 2 8 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar % 0 100 100 100 100 100 2 8 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan % 31.25 42.85 57.14 71.42 85.71 100 2 8 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks 53.73 60 68 73 82 85 DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 71RENSTRA 2025 - 2029 Kode Program Indikator Outcome Satuan Indikator Baseline 2024 Target per Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Urusan Bidang Urusan Prog. Target Target Target Target Target 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 2 8 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif % 100 100 100 100 100 100 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks 78.43 78.55 79.01 79.57 80.12 81.01 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks 61.98 62.00 62.25 63 63.85 64.12 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) 2.17 2.15 2.15 2.11 2.11 2.10 Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) per 1.000 perempuan umur 15- 19 tahun 32 30 28 26 25 25 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) % 80.71 82.51 83.00 83.00 85.00 85.00 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern % 93.3 96.47 96.47 96.50 96.80 97.00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indeks Lansia Berdaya Indeks 59.4 60.2 60.8 61.2 61.8 62 Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Indeks 83.00 83.60 84.20 84.80 85.00 85.50 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Nilai SAKIP Nilai B BB BB BB BB BB DP3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 72RENSTRA 2025 - 2029 Kode Program Indikator Outcome Satuan Indikator Baseline 2024 Target per Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 Urusan Bidang Urusan Prog. Target Target Target Target Target 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 Maturitas SPIP Skala 3.1 3.6 3.7 3.8 3.9 4 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 73RENSTRA 2025 - 2029 3.2 Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025 - 2029 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan arah kebijakan strategis lima tahunan berpedoman terhadap RPJMD 2025 – 2029 yang responsif terhadap isu-isu aktual di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta pembangunan keluarga. Strategis dan Arah Kebijakan yang ditetapkan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang terintegrasi, dengan fokus pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan,kesejahteraan masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, serta pengurangan tingkat kemiskinan daerah di bidang pembangunan kependudukan dan perlindungan kelompok rentan. Berikut adalah perumusan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Renstra tahun 2025 -2029 : DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 74RENSTRA 2025 - 2029 Tabel 3.3 perumusan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Renstra tahun 2025 -2029 Visi : Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya local dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Penguatan Puskesmas dan Poskesdes, mobilisasi tenaga Kesehatan, Bantuan siswa miskin, pembangunan ruang kelas baru, Pengembangan UMKM, Hilirisasi Produk pertanian/perkebunan, Pembangunan jalandesa, SPAM dan Sanitasi, Pelatihan ASN, Digitalisasi layanan public, Program bantuan sosial, Pemberdayaan kelompokrentan Peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan dasar, pemerataan akses Pendidikan berkualitas, penguatan ekonomi local berbasis potensi daerah, peningkatan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN, penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Misi 4 :Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan Menjadikan masyarakat Tangguh dengan kualitas hidup sejahtera Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan - Peningkatan Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan perlindungan dari ke kerasan. - Memperluasso sialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 75RENSTRA 2025 - 2029 Bahadat dalam berkompetensi di berbagai bidang guna menumbuhka nmasyarakat Kalteng yang berdaya saing Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga - Pemberdayaa n lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraa n keluarga. - Peningkatan pelayanan, advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. - Penguatan sistem respons dan pemulihan perlindungan anak yang komprehensif . Menekan kesenjangan sosial dengan kebijakan publik inklusif. - Penguatan jaring pengaman sosial berbasis pendekatan produktivitas yang adaptif, fleksibel, dan berkelanjuta n. - Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak keluarga renta rentan, penyandang disabilitas, anak DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com 76RENSTRA 2025 - 2029 terlantar, dan lanjut Usia DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 77 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA 4.1 Uraian Program Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Program-program ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1) 2.08.01-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) 2.08.02-Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 3) 2.08.03-Program Perlindungan Perempuan 4) 2.08.04-Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5) 2.08.05-Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 6) 2.08.06-Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 7) 2.08.07-Program Perlindungan Khusus Anak URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1) 2.14.02-Program Pengendalian Penduduk 2) 2.14.03-Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3) 2.14.04-Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 78 TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.955.455.902,00 9.747.079.613,00 9.028.269.367,00 9.501.965.717,00 10.623.366.871,00 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.748.255.902,00 4.748.255.902,00 4.748.255.902,00 4.748.255.902,00 4.748.255.902,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 62,3 70 75 4.748.255.902,00 75 4.748.255.902,00 75 4.748.255.902,00 80 4.748.255.902,00 80 4.748.255.902,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 30.000.000,00 4.821.623.711,00 4.102.813.465,00 4.576.509.815,00 5.697.910.969,00 Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%) 6,71 2,6 3 30.000.000,00 3,8 4.821.623.711,00 4,3 4.102.813.465,00 5 4.576.509.815,00 5 5.697.910.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) 50 50 50 65 70 75 80 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 71.200.000,00 71.200.000,00 71.200.000,00 71.200.000,00 71.200.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 79 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 100 100 100 71.200.000,00 100 71.200.000,00 100 71.200.000,00 100 71.200.000,00 100 71.200.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%) 0 100 100 49.000.000,00 100 49.000.000,00 100 49.000.000,00 100 49.000.000,00 100 49.000.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%) 31,25 40,22 42,85 6.000.000,00 57,14 6.000.000,00 71,42 6.000.000,00 85,71 6.000.000,00 100 6.000.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) 53,73 56,00 60,00 21.000.000,00 68,00 21.000.000,00 73,00 21.000.000,00 82,00 21.000.000,00 85,00 21.000.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 80 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 100 100 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) 78,43 78,50 78,55 79,01 79,57 80,12 81,01 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.078.908.239,00 7.865.531.950,00 7.146.721.704,00 7.620.418.054,00 8.741.819.208,00 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 213.803.000,00 213.803.000,00 213.803.000,00 213.803.000,00 213.803.000,00 Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata- rata Anak per Wanita) 2,05 2,05 2,01 213.803.000,00 1,97 213.803.000,00 1,93 213.803.000,00 1,89 213.803.000,00 1,85 213.803.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility 32 31 30 28 26 25 25 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 81 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Rate/ASFR 15- 19) (%) 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.774.780.000,00 1.774.780.000,00 1.774.780.000,00 1.774.780.000,00 1.774.780.000,00 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) (%) 80,71 81,50 82,51 1.774.780.000,00 83,00 1.774.780.000,00 83,00 1.774.780.000,00 85,00 1.774.780.000,00 85,00 1.774.780.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%) 93,30 95,00 96,47 96,47 96,50 96,80 97,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.090.325.239,00 5.876.948.950,00 5.158.138.704,00 5.631.835.054,00 6.753.236.208,00 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Indeks Lansia Berdaya (Indeks) 59,40 60,00 60,20 1.090.325.239,00 60,80 5.876.948.950,00 61,20 5.158.138.704,00 61,80 5.631.835.054,00 62,00 6.753.236.208,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) 83,00 83,20 83,60 84,20 84,80 85,00 85,50 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TOTAL KESELURUHAN 8.034.364.141,00 17.612.611.563,00 16.174.991.071,00 17.122.383.771,00 19.365.186.079,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 82 4.2 Uraian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan (DP3APPKB) dalam dokumen Rencana Strategis diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas perempuan, anak, dan keluarga serta pengendalian penduduk. Uraian kegiatan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

1.Pemberdayaan Perempuan Kegiatan difokuskan pada peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan melalui penguatan kapasitas, pengarusutamaan gender, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya pembangunan.
2.Perlindungan Perempuan dan Anak Kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan layanan, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, serta pemenuhan hak anak menuju terwujudnya Kabupaten/Kecamatan Layak Anak.
3.Pengendalian Penduduk Kegiatan pengendalian penduduk dilaksanakan melalui penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, pembinaan kampung KB, sosialisasi kebijakan kependudukan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 83
4.Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kegiatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pelayanan kontrasepsi, pembinaan penyuluh dan kader KB, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
5.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kegiatan diarahkan pada pembinaan ketahanan keluarga melalui penguatan peran keluarga dalam pengasuhan anak, pencegahan pernikahan usia anak, serta pembinaan kelompok BKB, BKR, dan BKL.
6.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan penunjang dilaksanakan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan melalui perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, pengelolaan keuangan dan kepegawaian, serta penyediaan sarana dan prasarana. Uraian Kegiatan menyajikan rangkaian kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan (DP3APPKB) yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra melalui indikator dan target kinerja yang terukur, sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Perumusan uraian kegiatan yang termuat didalam tabel sebagai berikut : DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 84 Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks) Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 85 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Anggaran, Keuangan dan Penatausahaan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Pencatatan dan Inventarisasi dan Pelaporan BMD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 86 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 2.08.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.08.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Dokumen dan Data Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 2.08.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya dokumen- dokumen administrasi pendukung kegiatan OPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 87 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 2.08.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya barang/jasa hasil pengadaan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 88 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.08.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 89 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersususnnya Laporan Kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) 2.08.01.2.13 - Penataan Organisasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) 2.08.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Meningkatnya Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%) 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 90 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) dalam pembangunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya Focal Point Pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan) 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 91 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan) 2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah perempuan yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan, partai politik, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga) 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 92 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) 2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga) 2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.02.2.02.0006 - Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) 2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) 2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 93 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Kewenangan Kabupaten/Kota Terbentuknya atau meningkatnya kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kabupaten/kota. jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen) 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga) 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen) 2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) 2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 94 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga) 2.08.02.2.03.0011 - mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan) 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang) 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 95 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang) 2.08.03.2.01.0005 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) 2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan) 2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang) 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 96 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang) 2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan) 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 97 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen) 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang) 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan) 2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang) 2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) 2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen) 2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 98 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%) 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan) 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga) 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen) 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga) 2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan) 2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan 2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 99 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen) 2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan 2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 100 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) peningkatan kapasitas (Lembaga) Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga) 2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan 2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 101 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%) 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) 2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen) 2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 102 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga) 2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) 2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga) 2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen) 2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 103 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 104 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) mendapatkan pendampingan (Lembaga) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 105 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) lainnya terhadap anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan) 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan) 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen) 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan) 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) 2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan) 2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan) 2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 106 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen) 2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) 2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan) 2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 107 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen) 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 108 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) 2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan 2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 109 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen) perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 2.08.07.2.03.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terkendalinya Struktur Penduduk dan Terwujudnya Keluarga Berkualitas Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks) Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (%) 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Tercapainya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 110 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 111 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen) 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan) 2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan) 2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) 2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) 2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 112 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) 2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota) 2.14.02.2.01.0029 - Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) 2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen) 2.14.02.2.01.0032 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah) 2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 113 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 114 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan) 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) 2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen) 2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen) 2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) 2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) 2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan) 2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan) 2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen) 2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen) 2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen) 2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen) 2.14.02.2.02.0025 - Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan 2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 115 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen) 2.14.02.2.02.0028 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) (%) 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%) 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Terlaksnanya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan) 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 116 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit) 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan) 2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit) 2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) 2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) 2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) 2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) 2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) 2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 117 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi) 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit) 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit) 2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) 2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi) 2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) 2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 118 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 119 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) 2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) 2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) 2.14.03.2.03.0005 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit) 2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 120 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang) 2.14.03.2.03.0007 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang) 2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan) 2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) 2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) 2.14.03.2.03.0015 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) 2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan) 2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) 2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) 2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 121 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) 2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) 2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) 2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) 2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Indeks Lansia Berdaya (Indeks) 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 122 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 123 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga) 2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan) 2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen) 2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) 2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) 2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang) 2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 124 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) 2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) 2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) 2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) 2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan) 2.14.04.2.01.0025 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) 2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) 2.14.04.2.01.0027 - Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) 2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 125 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan) 2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan) 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) 2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 126 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) 2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) 2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan) 2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 127 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, perangkat daerah merinci setiap kegiatan ke dalam subkegiatan yang lebih operasional. Subkegiatan merupakan unit terkecil dari perencanaan pembangunan daerah yang secara langsung menghasilkan keluaran (output) berupa barang, jasa, atau dokumen yang dapat diukur dan dievaluasi. Uraian subkegiatan memuat sasaran kinerja yang ingin dicapai, indikator kinerja sebagai alat ukur, target tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan, serta pagu indikatif yang menunjukkan perkiraan kebutuhan anggaran. Dengan adanya rincian ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih fokus, terarah, dan terukur baik dari segi capaian maupun penggunaan sumber daya. Penyusunan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif pada setiap subkegiatan juga dimaksudkan untuk:

1.Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2.Menyediakan dasar pengendalian serta evaluasi pencapaian sasaran pembangunan daerah.
3.Memastikan akuntabilitas perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan.
4.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran pembangunan daerah. Subkegiatan merupakan rincian lebih lanjut dari kegiatan, dengan sasaran kinerja yang lebih terukur, dilengkapi indikator, target, dan pagu indikatif. Berikut tabel Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan: DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 128 Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.955.455.902,00 9.747.079.613,00 9.028.269.367,00 9.501.965.717,00 10.623.366.871,00 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.748.255.902,00 4.748.255.902,00 4.748.255.902,00 4.748.255.902,00 4.748.255.902,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 62,3 70 75 4.748.255.902,00 75 4.748.255.902,00 75 4.748.255.902,00 80 4.748.255.902,00 80 4.748.255.902,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.776.000,00 75.776.000,00 75.776.000,00 75.776.000,00 75.776.000,00 Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 12 12 12 75.776.000,00 12 75.776.000,00 12 75.776.000,00 12 75.776.000,00 12 75.776.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 129 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 4 4 4 4 4 4 2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 4 4 5.300.000,00 4 5.300.000,00 4 5.300.000,00 4 5.300.000,00 4 5.300.000,00 2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 65.426.000,00 65.426.000,00 65.426.000,00 65.426.000,00 65.426.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 12 12 12 65.426.000,00 12 65.426.000,00 12 65.426.000,00 12 65.426.000,00 12 65.426.000,00 2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 3 3 5.050.000,00 3 5.050.000,00 3 5.050.000,00 3 5.050.000,00 3 5.050.000,00 2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.693.532.758,00 3.693.532.758,00 3.693.532.758,00 3.693.532.758,00 3.693.532.758,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 130 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya Laporan Pelaksanaan Anggaran, Keuangan dan Penatausahaan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 27 37 37 3.693.532.758,00 37 3.693.532.758,00 37 3.693.532.758,00 37 3.693.532.758,00 37 3.693.532.758,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 6 6 6 6 6 6 6 2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.550.888.758,00 3.550.888.758,00 3.550.888.758,00 3.550.888.758,00 3.550.888.758,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 27 37 37 3.550.888.758,00 37 3.550.888.758,00 37 3.550.888.758,00 37 3.550.888.758,00 37 3.550.888.758,00 2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.298.000,00 9.298.000,00 9.298.000,00 9.298.000,00 9.298.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 6 6 6 9.298.000,00 6 9.298.000,00 6 9.298.000,00 6 9.298.000,00 6 9.298.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 131 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 133.346.000,00 133.346.000,00 133.346.000,00 133.346.000,00 133.346.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 4 4 4 133.346.000,00 4 133.346.000,00 4 133.346.000,00 4 133.346.000,00 4 133.346.000,00 2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Tersedianya Dokumen Pencatatan dan Inventarisasi dan Pelaporan BMD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 6 6 6 6 6 6 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 6 6 6 6 6 6 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 132 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 2.08.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 6 6 500.000,00 6 500.000,00 6 500.000,00 6 500.000,00 6 500.000,00 2.08.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 6 6 2.000.000,00 6 2.000.000,00 6 2.000.000,00 6 2.000.000,00 6 2.000.000,00 2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.150.500,00 5.150.500,00 5.150.500,00 5.150.500,00 5.150.500,00 Tersedianya Dokumen dan Data Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 9 12 12 5.150.500,00 12 5.150.500,00 12 5.150.500,00 12 5.150.500,00 12 5.150.500,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 133 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 4 4 4 50.000,00 4 50.000,00 4 50.000,00 4 50.000,00 4 50.000,00 2.08.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 5.000.500,00 5.000.500,00 5.000.500,00 5.000.500,00 5.000.500,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 3 3 3 5.000.500,00 3 5.000.500,00 3 5.000.500,00 3 5.000.500,00 3 5.000.500,00 2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 134 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 3 3 3 50.000,00 3 50.000,00 3 50.000,00 3 50.000,00 3 50.000,00 2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 9 12 12 50.000,00 12 50.000,00 12 50.000,00 12 50.000,00 12 50.000,00 2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 263.689.444,00 263.689.444,00 263.689.444,00 263.689.444,00 263.689.444,00 Tersedianya dokumen-dokumen administrasi pendukung kegiatan OPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 263.689.444,00 4 263.689.444,00 4 263.689.444,00 4 263.689.444,00 4 263.689.444,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 135 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 4 4 4 4 2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.370.880,00 38.370.880,00 38.370.880,00 38.370.880,00 38.370.880,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 38.370.880,00 4 38.370.880,00 4 38.370.880,00 4 38.370.880,00 4 38.370.880,00 2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.195.400,00 9.195.400,00 9.195.400,00 9.195.400,00 9.195.400,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 4 4 4 9.195.400,00 4 9.195.400,00 4 9.195.400,00 4 9.195.400,00 4 9.195.400,00 2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 4 4 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 4 4 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 4 500.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 136 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.123.666,00 90.123.666,00 90.123.666,00 90.123.666,00 90.123.666,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 4 4 4 90.123.666,00 4 90.123.666,00 4 90.123.666,00 4 90.123.666,00 4 90.123.666,00 2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 123.596.000,00 123.596.000,00 123.596.000,00 123.596.000,00 123.596.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 12 12 123.596.000,00 12 123.596.000,00 12 123.596.000,00 12 123.596.000,00 12 123.596.000,00 2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 903.498,00 903.498,00 903.498,00 903.498,00 903.498,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 1 1 903.498,00 1 903.498,00 1 903.498,00 1 903.498,00 1 903.498,00 2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Tersedianya barang/jasa hasil pengadaan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 25 25 28 8.300.000,00 10 8.300.000,00 10 8.300.000,00 10 8.300.000,00 10 8.300.000,00 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 2 3 3 3 3 3 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 5 3 3 3 3 3 3 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 137 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 5 3 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 25 25 28 3.250.000,00 10 3.250.000,00 10 3.250.000,00 10 3.250.000,00 10 3.250.000,00 2.08.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 2 3 50.000,00 3 50.000,00 3 50.000,00 3 50.000,00 3 50.000,00 2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.466.000,00 500.466.000,00 500.466.000,00 500.466.000,00 500.466.000,00 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 4 4 4 500.466.000,00 4 500.466.000,00 4 500.466.000,00 4 500.466.000,00 4 500.466.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 138 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 4 4 4 4 2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 4 4 4 4.800.000,00 4 4.800.000,00 4 4.800.000,00 4 4.800.000,00 4 4.800.000,00 2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.966.000,00 79.966.000,00 79.966.000,00 79.966.000,00 79.966.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 79.966.000,00 12 79.966.000,00 12 79.966.000,00 12 79.966.000,00 12 79.966.000,00 2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 20.000.000,00 4 20.000.000,00 4 20.000.000,00 4 20.000.000,00 4 20.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 139 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 395.700.000,00 395.700.000,00 395.700.000,00 395.700.000,00 395.700.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 4 4 395.700.000,00 4 395.700.000,00 4 395.700.000,00 4 395.700.000,00 4 395.700.000,00 2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.841.200,00 197.841.200,00 197.841.200,00 197.841.200,00 197.841.200,00 Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 2 2 197.841.200,00 2 197.841.200,00 2 197.841.200,00 2 197.841.200,00 2 197.841.200,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7 5 5 5 5 5 5 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 57 85 85 85 85 85 85 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 25 25 25 25 25 25 25 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 140 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 3 5 5 5 5 5 5 2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 25 25 25 20.000.000,00 25 20.000.000,00 25 20.000.000,00 25 20.000.000,00 25 20.000.000,00 2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 102.230.000,00 102.230.000,00 102.230.000,00 102.230.000,00 102.230.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 3 5 5 102.230.000,00 5 102.230.000,00 5 102.230.000,00 5 102.230.000,00 5 102.230.000,00 2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 141 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 57 85 85 41.500.000,00 85 41.500.000,00 85 41.500.000,00 85 41.500.000,00 85 41.500.000,00 2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 2 2 24.000.000,00 2 24.000.000,00 2 24.000.000,00 2 24.000.000,00 2 24.000.000,00 2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.111.200,00 10.111.200,00 10.111.200,00 10.111.200,00 10.111.200,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7 5 5 10.111.200,00 5 10.111.200,00 5 10.111.200,00 5 10.111.200,00 5 10.111.200,00 2.08.01.2.13 - Penataan Organisasi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Tersususnnya Laporan Kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) 1 1 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 2.08.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) 1 1 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 142 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 30.000.000,00 4.821.623.711,00 4.102.813.465,00 4.576.509.815,00 5.697.910.969,00 Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%) 6,71 2,6 3 30.000.000,00 3,8 4.821.623.711,00 4,3 4.102.813.465,00 5 4.576.509.815,00 5 5.697.910.969,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) 50 50 50 65 70 75 80 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 4.821.623.711,00 4.102.813.465,00 4.576.509.815,00 5.697.910.969,00 Meningkatnya Focal Point Pada Perangkat Daerah jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 1 1 30.000.000,00 1 4.821.623.711,00 1 4.102.813.465,00 1 4.576.509.815,00 1 5.697.910.969,00 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 143 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 1 1 1 1 1 1 1 jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan) 2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 10.000.000,00 700.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 800.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 144 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 10.000.000,00 1 700.000.000,00 1 500.000.000,00 1 400.000.000,00 1 800.000.000,00 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 800.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 800.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) 1 1 1 5.000.000,00 1 800.000.000,00 1 500.000.000,00 1 500.000.000,00 1 800.000.000,00 2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan) 0 0 0 0 0 2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 800.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 1 1 1 5.000.000,00 1 800.000.000,00 1 600.000.000,00 1 800.000.000,00 1 1.000.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 145 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 1 1 0,00 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 1 800.000.000,00 1 800.000.000,00 2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 621.623.711,00 602.813.465,00 876.509.815,00 1.097.910.969,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 1 1 1 5.000.000,00 1 621.623.711,00 1 602.813.465,00 1 876.509.815,00 1 1.097.910.969,00 2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 1 1 1 5.000.000,00 1 1.200.000.000,00 1 1.200.000.000,00 1 1.200.000.000,00 1 1.200.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 146 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Meningkatnya jumlah perempuan yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan, partai politik, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) 0 0 0 0 0 jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 147 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga) jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 148 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) 0 0 0 0 0 2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga) 0 0 0 0 0 2.08.02.2.02.0006 - Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 149 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 0 0 0 0 0 2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 0 0 0 0 0 2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 150 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) 0 0 0 0 0 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terbentuknya atau meningkatnya kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kabupaten/kota. jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 151 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen) Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga) 2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 152 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 0 0 0 0 0 2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen) 0 0 0 0 0 2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 153 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi 0 0 0 0 0 terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) 0 0 0 0 0 2.08.02.2.03.0011 - mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. 0 0 0 0 0 Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 154 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 71.200.000,00 71.200.000,00 71.200.000,00 71.200.000,00 71.200.000,00 Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 100 100 100 71.200.000,00 100 71.200.000,00 100 71.200.000,00 100 71.200.000,00 100 71.200.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) 5 5 5 25.000.000,00 5 25.000.000,00 5 25.000.000,00 5 25.000.000,00 5 25.000.000,00 Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang) 5 5 5 5 5 5 5 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 155 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 1 1 1 1 1 1 1 2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 1 1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 2.08.03.2.01.0005 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 156 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang) 5 5 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) 5 5 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan) 1 1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 157 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang) 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 158 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang) Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 12 12 12 12 12 12 12 2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN &Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 12 12 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 159 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang) 12 12 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 12 12 12 8.000.000,00 12 8.000.000,00 12 8.000.000,00 12 8.000.000,00 12 8.000.000,00 2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 12 12 12 7.000.000,00 12 7.000.000,00 12 7.000.000,00 12 7.000.000,00 12 7.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 160 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 0 0 0 0 0 2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 12 12 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 161 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan) 1 1 1 14.200.000,00 1 14.200.000,00 1 14.200.000,00 1 14.200.000,00 1 14.200.000,00 jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) 1 5 5 5 5 5 5 jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang) 1 10 20 20 20 20 20 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 162 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 1 1 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 163 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan) 1 1 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang) 1 10 20 3.000.000,00 20 3.000.000,00 20 3.000.000,00 20 3.000.000,00 20 3.000.000,00 2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 164 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) 1 5 5 6.000.000,00 5 6.000.000,00 5 6.000.000,00 5 6.000.000,00 5 6.000.000,00 2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen) 1 1 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%) 0 100 100 49.000.000,00 100 49.000.000,00 100 49.000.000,00 100 49.000.000,00 100 49.000.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 165 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan) 1 1 1 29.000.000,00 1 29.000.000,00 1 29.000.000,00 1 29.000.000,00 1 29.000.000,00 Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga) 5 5 5 5 5 5 5 proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 166 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 30 30 30 30 30 30 30 2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga) 5 5 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan) 1 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 167 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 30 30 30 10.000.000,00 30 10.000.000,00 30 10.000.000,00 30 10.000.000,00 30 10.000.000,00 2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 168 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen) 1 1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 169 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga) 5 5 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 5 20.000.000,00 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 170 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 5 5 5 5 5 5 5 2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 5 5 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 171 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 5 5 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga) 5 5 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 172 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 5 5 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 173 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 174 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 175 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%) 31,25 40,22 42,85 6.000.000,00 57,14 6.000.000,00 71,42 6.000.000,00 85,71 6.000.000,00 100 6.000.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen) 30 30 30 6.000.000,00 30 6.000.000,00 30 6.000.000,00 30 6.000.000,00 30 6.000.000,00 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga) 30 30 30 30 30 30 30 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 176 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) 1 1 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga) 30 30 30 2.000.000,00 30 2.000.000,00 30 2.000.000,00 30 2.000.000,00 30 2.000.000,00 2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen) 30 30 30 1.000.000,00 30 1.000.000,00 30 1.000.000,00 30 1.000.000,00 30 1.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 177 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) 53,73 56,00 60,00 21.000.000,00 68,00 21.000.000,00 73,00 21.000.000,00 82,00 21.000.000,00 85,00 21.000.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 30 30 30 6.000.000,00 30 6.000.000,00 30 6.000.000,00 30 6.000.000,00 30 6.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 178 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 30 30 30 30 30 30 30 Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 179 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 180 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 181 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 30 30 30 3.000.000,00 30 3.000.000,00 30 3.000.000,00 30 3.000.000,00 30 3.000.000,00 2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 30 30 30 3.000.000,00 30 3.000.000,00 30 3.000.000,00 30 3.000.000,00 30 3.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 182 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 5 5 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00 5 15.000.000,00 jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 183 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 5 5 5 5 5 5 5 jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 5 5 5 5 5 5 5 2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 5 5 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 184 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 5 5 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 185 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 1 1 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 5 5 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 5 3.000.000,00 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 100 100 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 186 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) 78,43 78,50 78,55 79,01 79,57 80,12 81,01 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan) 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 187 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan) jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) 2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 0 0 0 0 0 terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 188 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen) 1 1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 189 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 12 12 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 190 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 191 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 12 12 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 12 12 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 192 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 12 12 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 193 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 194 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen) Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 195 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 196 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota 0 0 0 0 0 Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota 0 0 0 0 0 terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 197 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.07.2.03.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 198 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai 0 0 0 0 0 terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 199 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 0 0 0 0 0 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.078.908.239,00 7.865.531.950,00 7.146.721.704,00 7.620.418.054,00 8.741.819.208,00 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 0 0 0 0 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 0 0 0 0 0 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 200 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 213.803.000,00 213.803.000,00 213.803.000,00 213.803.000,00 213.803.000,00 Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) 2,05 2,05 2,01 213.803.000,00 1,97 213.803.000,00 1,93 213.803.000,00 1,89 213.803.000,00 1,85 213.803.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (%) 32 31 30 28 26 25 25 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 Tercapainya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 201 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota) Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 202 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 203 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah) Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen) 2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 204 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan) 1 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) 12 12 12 13.000.000,00 12 13.000.000,00 12 13.000.000,00 12 13.000.000,00 12 13.000.000,00 2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 205 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) 2 2 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 206 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.01.0029 - Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 207 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.01.0032 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 208 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 209 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 160.803.000,00 160.803.000,00 160.803.000,00 160.803.000,00 160.803.000,00 Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen) 1 1 1 160.803.000,00 1 160.803.000,00 1 160.803.000,00 1 160.803.000,00 1 160.803.000,00 Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 210 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan) 15 10 10 10 10 10 10 Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen) 10 15 15 15 15 15 15 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 211 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen) Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen) Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen) Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 212 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen) 2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) 12 12 12 96.000.000,00 12 96.000.000,00 12 96.000.000,00 12 96.000.000,00 12 96.000.000,00 2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 4.753.000,00 4.753.000,00 4.753.000,00 4.753.000,00 4.753.000,00 Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen) 1 1 1 4.753.000,00 1 4.753.000,00 1 4.753.000,00 1 4.753.000,00 1 4.753.000,00 2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 0 0 0 0 0 Tersedianya Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 213 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan) 1 1 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan) 15 10 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 214 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02.0025 - Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 215 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) 1 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 216 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen) 10 15 15 30.000.000,00 15 30.000.000,00 15 30.000.000,00 15 30.000.000,00 15 30.000.000,00 2.14.02.2.02.0028 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.774.780.000,00 1.774.780.000,00 1.774.780.000,00 1.774.780.000,00 1.774.780.000,00 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) (%) 80,71 81,50 82,51 1.774.780.000,00 83,00 1.774.780.000,00 83,00 1.774.780.000,00 85,00 1.774.780.000,00 85,00 1.774.780.000,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%) 93,30 95,00 96,47 96,47 96,50 96,80 97,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 217 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.319.850.000,00 1.319.850.000,00 1.319.850.000,00 1.319.850.000,00 1.319.850.000,00 Terlaksnanya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) 1.319.850.000,00 1.319.850.000,00 1.319.850.000,00 1.319.850.000,00 1.319.850.000,00 Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 218 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) 6 6 6 6 6 6 6 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan) 93 93 93 93 93 93 93 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) 6 6 6 6 6 6 6 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 219 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit) 6 6 6 6 6 6 6 2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK 744.800.000,00 744.800.000,00 744.800.000,00 744.800.000,00 744.800.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan) 93 93 93 744.800.000,00 93 744.800.000,00 93 744.800.000,00 93 744.800.000,00 93 744.800.000,00 2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit) 6 6 6 50.000,00 6 50.000,00 6 50.000,00 6 50.000,00 6 50.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 220 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) 6 6 6 330.000.000,00 6 330.000.000,00 6 330.000.000,00 6 330.000.000,00 6 330.000.000,00 2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 221 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) 6 6 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 6 120.000.000,00 2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) 3 3 3 125.000.000,00 3 125.000.000,00 3 125.000.000,00 3 125.000.000,00 3 125.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 222 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 0 0 0 0 0 Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 0 0 0 0 0 Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) 0 0 0 0 0 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 70.850.000,00 70.850.000,00 70.850.000,00 70.850.000,00 70.850.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 223 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit) 6 6 6 70.850.000,00 6 70.850.000,00 6 70.850.000,00 6 70.850.000,00 6 70.850.000,00 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) 313 313 313 313 313 313 313 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) 6 6 6 6 6 6 6 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 224 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi) 93 93 93 93 93 93 93 2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit) 6 6 6 50.000,00 6 50.000,00 6 50.000,00 6 50.000,00 6 50.000,00 2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 55.800.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) 313 313 313 55.800.000,00 313 55.800.000,00 313 55.800.000,00 313 55.800.000,00 313 55.800.000,00 2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 225 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi) 93 93 93 10.000.000,00 93 10.000.000,00 93 10.000.000,00 93 10.000.000,00 93 10.000.000,00 2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 226 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) 6 6 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 234.080.000,00 234.080.000,00 234.080.000,00 234.080.000,00 234.080.000,00 Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang) 2 2 2 234.080.000,00 2 234.080.000,00 2 234.080.000,00 2 234.080.000,00 2 234.080.000,00 Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 227 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) 15 15 15 15 15 15 15 Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) 695 695 695 695 695 695 695 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 78 78 78 78 78 78 78 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 228 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 39 39 39 39 39 39 39 Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan) 111 111 111 111 111 111 111 Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan) 15 15 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 229 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) 2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 78 78 78 11.700.000,00 78 11.700.000,00 78 11.700.000,00 78 11.700.000,00 78 11.700.000,00 2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 192.230.000,00 192.230.000,00 192.230.000,00 192.230.000,00 192.230.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) 695 695 695 192.230.000,00 695 192.230.000,00 695 192.230.000,00 695 192.230.000,00 695 192.230.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 230 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) 2 2 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2.14.03.2.03.0005 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) 1 1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit) 0 0 0 0 0 2.14.03.2.03.0007 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang) 0 0 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 231 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 39 39 39 5.000.000,00 39 5.000.000,00 39 5.000.000,00 39 5.000.000,00 39 5.000.000,00 2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang) 2 2 2 50.000,00 2 50.000,00 2 50.000,00 2 50.000,00 2 50.000,00 2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan) 111 111 111 10.000.000,00 111 10.000.000,00 111 10.000.000,00 111 10.000.000,00 111 10.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 232 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria 0 0 0 0 0 Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) 0 0 0 0 0 2.14.03.2.03.0015 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) 15 15 15 50.000,00 15 50.000,00 15 50.000,00 15 50.000,00 15 50.000,00 2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) 0 0 0 0 0 2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 233 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan) 15 15 3 50.000,00 3 50.000,00 3 50.000,00 3 50.000,00 3 50.000,00 2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 234 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) 15 15 15 15 15 15 15 2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 82.800.000,00 82.800.000,00 82.800.000,00 82.800.000,00 82.800.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) 15 15 15 82.800.000,00 15 82.800.000,00 15 82.800.000,00 15 82.800.000,00 15 82.800.000,00 2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 67.200.000,00 67.200.000,00 67.200.000,00 67.200.000,00 67.200.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) 12 12 12 67.200.000,00 12 67.200.000,00 12 67.200.000,00 12 67.200.000,00 12 67.200.000,00 2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 0 0 0 0 0 Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.090.325.239,00 5.876.948.950,00 5.158.138.704,00 5.631.835.054,00 6.753.236.208,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 235 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Indeks Lansia Berdaya (Indeks) 59,40 60,00 60,20 1.090.325.239,00 60,80 5.876.948.950,00 61,20 5.158.138.704,00 61,80 5.631.835.054,00 62,00 6.753.236.208,00 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) 83,00 83,20 83,60 84,20 84,80 85,00 85,50 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 208.725.239,00 4.080.000.000,00 3.500.000.000,00 3.880.000.000,00 4.800.000.000,00 Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) 720 720 720 208.725.239,00 720 4.080.000.000,00 720 3.500.000.000,00 720 3.880.000.000,00 720 4.800.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 236 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) 20 20 20 20 20 20 20 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) 6 6 6 6 6 6 6 Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) 0 0 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 237 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) 6 6 6 6 6 6 6 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan) 6 6 6 6 6 6 6 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 238 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen) 12 12 12 12 12 12 12 Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan) 10 10 10 10 10 10 10 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) 6 6 6 6 6 6 6 Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) 120 120 120 120 120 120 120 Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 239 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang) 150 150 150 150 150 150 150 2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 240 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga) 0 0 0 0 0 2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 10.000.000,00 1.000.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan) 10 10 10 10.000.000,00 10 1.000.000.000,00 10 800.000.000,00 10 800.000.000,00 10 1.000.000.000,00 2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 3.725.239,00 270.000.000,00 250.000.000,00 270.000.000,00 350.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen) 12 12 12 3.725.239,00 12 270.000.000,00 12 250.000.000,00 12 270.000.000,00 12 350.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 241 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 15.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) 1 1 1 15.000.000,00 1 500.000.000,00 1 300.000.000,00 1 500.000.000,00 1 500.000.000,00 2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 130.000.000,00 130.000.000,00 50.000.000,00 130.000.000,00 250.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 242 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) 6 6 6 130.000.000,00 6 130.000.000,00 6 50.000.000,00 6 130.000.000,00 6 250.000.000,00 2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 10.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang) 150 150 150 10.000.000,00 150 300.000.000,00 150 300.000.000,00 150 300.000.000,00 150 400.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 243 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 5.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) 120 120 120 5.000.000,00 120 250.000.000,00 120 250.000.000,00 120 250.000.000,00 120 350.000.000,00 2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 5.000.000,00 280.000.000,00 200.000.000,00 280.000.000,00 350.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) 20 20 20 5.000.000,00 20 280.000.000,00 20 200.000.000,00 20 280.000.000,00 20 350.000.000,00 2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga 5.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 Jenamas DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 244 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) 6 6 6 5.000.000,00 6 300.000.000,00 6 300.000.000,00 6 300.000.000,00 6 400.000.000,00 2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 5.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) 720 720 720 5.000.000,00 720 400.000.000,00 720 400.000.000,00 720 400.000.000,00 720 400.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 245 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.04.2.01.0025 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 15.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan) 6 6 6 15.000.000,00 6 350.000.000,00 6 350.000.000,00 6 350.000.000,00 6 400.000.000,00 2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.14.04.2.01.0027 - Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 246 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen) 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 5.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 247 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) 6 6 6 5.000.000,00 6 300.000.000,00 6 300.000.000,00 6 300.000.000,00 6 400.000.000,00 2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan) 0 0 0 0 0 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 248 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 881.600.000,00 1.796.948.950,00 1.658.138.704,00 1.751.835.054,00 1.953.236.208,00 Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) 4 4 4 881.600.000,00 4 1.796.948.950,00 4 1.658.138.704,00 4 1.751.835.054,00 0 1.953.236.208,00 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) 1 1 1 1 1 1 1 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 249 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan) 3 3 3 3 3 3 3 2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 303.000.000,00 303.000.000,00 303.000.000,00 303.000.000,00 303.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) 1 1 1 303.000.000,00 1 303.000.000,00 1 303.000.000,00 1 303.000.000,00 1 303.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 250 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 363.600.000,00 363.600.000,00 363.600.000,00 363.600.000,00 363.600.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) 1 1 1 363.600.000,00 1 363.600.000,00 1 363.600.000,00 1 363.600.000,00 1 363.600.000,00 2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) 4 4 4 200.000.000,00 4 200.000.000,00 4 200.000.000,00 4 200.000.000,00 0 300.000.000,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 251 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH LOKASI KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga 15.000.000,00 930.348.950,00 791.538.704,00 885.235.054,00 986.636.208,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan) 3 3 3 15.000.000,00 3 930.348.950,00 3 791.538.704,00 3 885.235.054,00 3 986.636.208,00 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 252 4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, perangkat daerah mengarahkan sebagian subkegiatan yang dilaksanakan agar selaras dengan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap isu strategis, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta memiliki kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pembangunan masyarakat. Subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah diprioritaskan dari sisi pendanaan, sumber daya, dan pengendalian kinerja agar target-target pembangunan daerah dapat dicapai secara efektif dan tepat waktu. Dengan demikian, pemilihan subkegiatan prioritas tidak hanya mempertimbangkan besaran alokasi anggaran, tetapi juga manfaat dan dampak strategis terhadap pembangunan daerah. Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2.2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Menurunnya kekerasan terhadap perempuan 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 253 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03.2.01.0005 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi 2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3.2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. 2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4.2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 254 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05)

5.2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
6.2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota 2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
7.2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK 2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana 2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 255 NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 2.14.03.2.03.0005 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.14.03.2.03.0007 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

8.2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga 2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga 2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 256 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra. IKU dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan sasaran pembangunan daerah, relevansi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah, serta kemampuannya dalam menggambarkan capaian kinerja secara menyeluruh. IKU menjadi dasar dalam pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik. Penetapan target IKU dilakukan secara bertahap untuk periode 2025–2029 dengan memperhatikan baseline kinerja tahun 2024, proyeksi capaian tahunan, serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 93 93,38 94 94 95 96 96
2.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,529 0,5 0,49 0,45 0,4 0,35 0,3
3.Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 60,05 63 65 67 70 72 75
4.Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks 61.98 59.00 62.12 62.89 63.12 63.89 64.00 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah merupakan ukuran kinerja utama yang menggambarkan keberhasilan DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 257 penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. IKK ditetapkan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara lebih operasional, spesifik, dan terukur. IKK memiliki fungsi sebagai instrumen monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Target kinerja IKK ditetapkan secara bertahap untuk periode 2025–2029 dengan memperhatikan baseline capaian tahun 2024, tren perkembangan indikator, serta kapasitas pendanaan dan sumber daya yang tersedia. Daftar indikator kinerja kunci perangkat daerah serta target capaian tahunannya disajikan dalam Tabel berikut: Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun negatif Rata-rata Anak per Wanita 2,05 2,05 2,01 1,97 1,93 1,89 1,85
2.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR) positif % 80,71 81,50 82,51 83,00 83,00 85,00 85,00
3.Indeks Lansia Berdaya positif Indeks 59,40 60,00 60,20 60,80 61,20 61,80 62,00
4.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) positif Indeks 53,73 56,00 60,00 68,00 73,00 82,00 85,00
5.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif positif % 100 100 100 100 100 100 100
6.Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar positif % 0 100 100 100 100 100 100
7.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) % 6,71 2,6 3 3,8 4,3 5 5
8.Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B positif % 62,3 70 75 75 75 80 80
9.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif positif % 100 100 100 100 100 100 100
10.Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan positif % 31,25 40,22 42,85 57,14 71,42 85,71 100
11.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) positif Indeks 78,43 78,50 78,55 79,01 79,57 80,12 81,01 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 258 NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

12.Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja positif Indeks 83,00 83,20 83,60 84,20 84,80 85,00 85,50
13.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) negatif % 32 31 30 28 26 25 25
14.Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern positif % 93,30 95,00 96,47 96,47 96,50 96,80 97,00
15.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan positif % 50 50 50 65 70 75 80
16.Indeks Pembangunan Berbasis Kependudukan (IPBK) positif Indeks 63,80 64,00 64,75 65,02 65,50 65,8
17.Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) negatif % 5,00 4,50 4,00 3,70 3,50 3,00
18.Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mandiri positif % 3,25 6,90 10,55 14,20 17,85 21,50
19.Maturitas SPIP positif Skala 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 259 BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan lima tahunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. Penyusunan Renstra ini dilakukan secara partisipatif dan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja sebelumnya, permasalahan aktual, serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Renstra ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Barito Selatan: "Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara," serta misi pembangunan daerah yang relevan dengan penguatan sumber daya manusia, pengelolaan sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan yang profesional. DP3APPKB berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, mewujudkan keluarga yang tangguh, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk secara terencana. Hal ini akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif, inklusif, terukur, dan berbasis data, serta didukung oleh koordinasi lintas sektor yang sinergis. 5.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Agar implementasi Renstra ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata, maka beberapa rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:
1.Sosialisasi Dokumen Renstra Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan internal (seluruh DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 260 bidang di lingkungan DP3APPKB) dan eksternal (perangkat daerah terkait, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat umum), agar pemahaman terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan dapat terbangun secara menyeluruh.
2.Integrasi ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Menjabarkan program dan kegiatan dalam Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) DP3APPKB setiap tahun, dengan tetap memperhatikan perubahan dinamika pembangunan, kondisi anggaran, dan hasil monitoring serta evaluasi.
3.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melakukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih profesional, responsif, dan akuntabel.
4.Penguatan Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak Mengoptimalkan pemanfaatan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kelompok rentan lainnya dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.
5.Monitoring dan Evaluasi Berkala Menyusun sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai capaian sasaran, efektivitas pelaksanaan program, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
6.Penguatan Kemitraan dan Jejaring Membangun kerja sama strategis dengan instansi vertikal, lembaga masyarakat, organisasi perempuan dan anak, tokoh agama dan adat, serta sektor swasta untuk mendukung pelaksanaan program dan perluasan jangkauan layanan.
7.Responsivitas terhadap Dinamika Pusat dan Daerah Menyesuaikan kebijakan dan program dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, terutama dalam mendukung peran Barito Selatan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan tetap menjaga konteks lokal, budaya, dan kebutuhan masyarakat. DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 261 5.3 Penutup Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada hasil evaluasi kinerja sebelumnya, identifikasi permasalahan, serta analisis terhadap isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4.Serta berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yaitu: "Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara." Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 262 memiliki peran penting dalam pelaksanaan beberapa misi daerah, antara lain:
1.Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil;
2.Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal;
3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Secara khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) berkomitmen untuk:
1.Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan dan perlindungan;
2.Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan yang inklusif;
3.Mengendalikan pertumbuhan penduduk secara terencana dan berkelanjutan;
4.Mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat, dan berketahanan. Renstra ini telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Seluruh perencanaan tersebut disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas gender dan perlindungan anak, serta keberlanjutan pembangunan keluarga. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak dapat dicapai hanya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) semata, melainkan memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah lintas sektor, lembaga legislatif, organisasi masyarakat sipil, media, dunia DP3AP2KB KABUPATEN BARITO SELATAN Jl. Pelita Raya No. 55, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah email : bpppakb.barsel@gmail.com RENSTRA 2025 - 2029 263 usaha, serta masyarakat luas. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi program lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta menstabilkan dinamika kependudukan melalui perencanaan keluarga yang berkualitas. Dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang inklusif, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) siap menjalankan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini secara konsisten, terarah, dan akuntabel. Semoga dokumen ini menjadi rujukan penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Barito Selatan yang sejahtera, setara, dan berdaya saing di masa yang akan datang. Buntok, 2025 KEPALA DINAS P3APPKB KABUPATEN BARITO SELATAN MARIO, SE., M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19760826 199803 1 009 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN ii KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan perencanaan pembangunan dalam Lima Tahun yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang – undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap perangkat daerah memiliki dokumen pernecanaan pembangunan yang koordinatif, integratif, sinkron dan sinergis. Dalam penyusunannya mengacu atau berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup ini tentu masih banyak kekurangan, pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pemikiran dan saran dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan kedepan dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini mudah-mudahan bermanfaat semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Buntok, Oktober 2025 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, Ir. BILIVSON, ST, MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19750728 200003 1 008 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN iii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii DAFTAR TABEL .................................................................................................... v DAFTAR GRAFIK …………………………………………………………………………… ..................... vi BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................ 1 B. Landasann Hukum .......................................................................... 4 C. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 8 D. Sistematika Penulisan ...................................................................... 9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPERANGKAT DAERAH .................................... 11 A. Tugas dan Fungsii Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 11
1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……………………… ................ 11
2.Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan .. 15

a.Sumber Daya Manusia ....................................................... 14
b.Sarana dan Prasarana ......................................................... 16
1. 3.Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ................................ Kabupaten Barito Selatan ........................................................ 18
2. 4.Kelompok Sasaran Layanan ........................................................ 21
3. 5.Mitra Dinas Lingkungan Hidup ..................................................... 22
4. 6.Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab ........................ Dinas Lingkungan Hidup ............................................................. 23 B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ................................ 24
5. 1.Permasalahan ........................................................................... 24
6. 2.Isu-isu Strategis ......................................................................... 31 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................. 34 A. Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 ............... 34 B. Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 ........................ 34 C. Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 ........................ 35 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN iv D Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 ............. 36 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................................................................................... 39 A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ................................................. 39
7. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .......................... 40
8. 2.Program Perencanaan Lingkungan Hidup ....................................... 42
9. 3.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan ................. Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ......................................... 42
10. 4.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ............................... 43
11. 5.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) ............. Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) ............... 44
12. 6.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ... 44
13. 7.Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH .......... 45
14. 8.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan ........... Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat ........................................... 45
15. 9.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat ............ 46
16. 10.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup ..................... 46
17. 11.Program Pengelolaan Persampahan ............................................ 47 B. Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif. ..... 48 C. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ............................................ 70 BAB V PENUTUP .............................................................................................. 73 v DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktur dan Fungsional ..... 15 Tabel 2.2.2 Aset .................................................................................... 16 Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelanyanan ............... 62 Tabel 4.3 Strategi dan Kebijakan ........................................................... 67 Tabel 5.1 Program Prioritas, Kegiatan Indikator kinerja dan Target Akhir Pencapaiaan ...................................................................... 77 Tabel 5.2 Strategi/Kebijakan Program Kegiatan ....................................... 79 Tabel 5.3 Sasaran Jangka Menengah dan Kelompok Sasaran ................. 84 Tabel 4.1 Data Indikatif untuk tiap-tiap Program Strategis yang pada Periode Tahun 202-2026 ....................................................... 86 vi DAFTAR GRAFIK No. Halaman
18. 1.Grafik 2.2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualitas Pendidikan .. 14
19. 2.Grafik 2.2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan . 15 Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB I Pendahuluan 1 Pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional dan regional. Hal tersebut dimandatkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar yang kuat bagi daerah untuk Menyusun kebijakan yang kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar tingkatan pemerintahan dan antar sektor, penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin integrasi dan sinergi antar wilayah dan tingkat pemerintahan; memastikan konsistensi antara wilayah dan tingkat pemerintahan; memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan; mendorong partisipasi masyarakat; serta mewujudkan penggunaan sumberdaya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB I Pendahuluan 2 Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RENJA) Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 juga merumuskan program prioritas kepala daerah sebagai bentuk konkrit dari agenda strategis yang telah dijanjikan. Dokumen ini akan dioperasonalisasikan secara teknis sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB I Pendahuluan 3 teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029 ini mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2025- 2029. Proses Penyusunan dan penetapan Renstra dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan didasarkan pada isu-isu aktual permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Barito Selatan Untuk selanjutnya memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan khususnya urusan Lingkungan Hidup. Pada prinsipnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun secara paralel dengan penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 secara substansial merupakan implementasi atas misi nomor 2 yaitu Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan misi DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB I Pendahuluan 4 B. Dasar Hukum nomor 3 yaituMengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini merupakan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Dasar Hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
20. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
21. 2.Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB I Pendahuluan 5 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
22. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
23. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455).
24. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
25. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
26. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
27. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB I Pendahuluan 6 Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
28. 9.Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
29. 10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
30. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
31. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
32. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
33. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB I Pendahuluan 7
34. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
35. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
36. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
37. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.(Berita Negara Tahun 2020 Nomor.1781);
39. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB I Pendahuluan 8 C. Maksud dan Tujuan
41. 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317/ 2023 tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
42. 23.Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
43. 24.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
44. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
45. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4). Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu tahun 2025 - 2029 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas sesuai visi dan misi Bupati Barito Selatan. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB I Pendahuluan 9 D. Sistematika Penulisan Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 adalah:
46. 1.Merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, yang memuat Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Arah Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, selama 5 (lima) tahun.
47. 2.Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur, menyusun, menata, merencanakan dan mengarahkan strategi Pembangunan Yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) Tahun.
48. 3.Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan;.
49. 4.Sebagai perangkat indikator untuk monitoring, Evaluasi dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun.
50. 5.Perencanaan Kebijakan yang bersifat Akuntabilitas yang memuat Informasi program dan kegiatan yang bersifat ”imfact” (sasaran pokok), ”outcome” (kinerja fokus prioritas) dan ”output” (kinerja kegiatan prioritas).
51. 6.Perumusan Program dan Kegiatan yang bersifat ”Appropriate” (indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja). Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB I Pendahuluan 10 BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2.2 Perrmasalahan Dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan 3.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 3.2 SasaranRenstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 3.3 Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 BAB IV Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan, Kinerja, Penyelenggaraan Bidang Urusan 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 4.2 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BAB V Penutup Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 11
52. 1.Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 12 Selatan di bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
a.Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
b.Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
d.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tupoksi maka disusunlah Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :
1. 1.Kepala Dinas;
2. 2.Sekretariat, membawahi :
a.Subbagian Umum dani Kepegawaian;
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1. 3.Bidang, terdiri dari :
a.Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
b.Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahkan :
c.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahkan :
1. 4.Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :
a.UPT Laboratorium;
b.UPT Tempat Pembuangan Sampah:
1. 5.Kelompok Jabatan Fungsional. Guna mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga dibentuk kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 13 pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok Jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
2. 1.Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup
3. 2.Jabatan Pengendalian Dampak Lingkungan
4. 3.Jabatan Tehnik Penyehatan Lingkungan Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan. Jabatan Tehnik Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase. Selain kelompok jabatan fungsional tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga akan ditunjang dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lingkungan hidup. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 adalah sebagai berikut: DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 14 Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 15
5. 2.Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
a.Sumberdaya Manusia Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilkinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan saat ini didukung oleh sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, , dapat dilihat pada Grafik di bawah ini : Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dari jumlah PNS, CPNS dan PPP3K sebanyak 59 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan, sebagai berikut : S2 S1 DIV D3 SMA SD Laki-Laki 6 15 2 1 12 1 Perempuan 1 18 1 0 2 0 Jumlah 7 33 3 1 14 1 0 5 10 15 20 25 30 35 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 16 Grafik.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Tabel.2.1 Komposisi Pegawai PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional No. Struktur Jenjang Jabatan Jumlah Total L P 1 Kepala Dinas Eselon II.a 1 0 1 2 Sekretaris Eselon III.a 0 1 1 3 Kepala Bidang Eselon III.b 3 0 3 4 Ka UPT dan Ka Subag Eselon IV.a 4 0 4 5 Kasubag TU UPT Eselon IV.b 1 1 2 6 JFT 6 6 12 7 JFU 22 14 36 Jumlah 37 22 59 IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a Kls IX Kls V Kls I Laki-Laki 0 1 3 9 5 2 5 1 1 2 1 6 3 1 Perempuan 0 1 0 3 1 3 6 1 0 0 0 3 1 0 Jumlah 0 2 3 12 6 5 11 2 1 2 1 9 4 1 0 2 4 6 8 10 12 14 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 17
b.Sarana dan Prasarana Sebagai sarana dan prasarana penunjang dalam rangka operasional bagi terlaksananya pembangunan pertanian dan perikanan, keberadaan sarana dan prasarana baik berupa alat, mesin, tanah, serta bangunan menjadi aset pendukung dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah. Adapun jenis aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, dapat di lihat pada Tabel berikut : 1) Aset Tanah No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai aset (Rp) 1 2 3 4
1. 1.Tanah 3 552.841.645,79 2) Gedung dan Bangunan No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai aset (Rp) 1 2 3 4
2. 1.Gedung dan bangunan 17 7.660.496.386,23 3) Peralatan dan Mesin No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai Aset (Rp) 1 2 3 4
3. 1.Alat-alat Besar 15 2.322.717.136,00
4. 2.Alat-alat Angkut 34 5.150.701.097,00
5. 3.Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 10 110.496.000,00 5. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 197 601.646.536,11
6. 6.Alat-alat Studio dan Komunikasi 3 11.870.000,00
7. 7.Alat-alat Komputer 68 517.472.097,00
8. 8.Alat Kedokteran Dan Kesehatan 1 6.581.000,00
9. 9.Alat-alat Laboratorium 70 2.398.477.930,90
10. 10.Alat Ekplorasi 2 51.185.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 18 4) Aset tetap Lainnya No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai Aset (Rp) 1 2 3 4 1 Aset tetap lainnya 11 25.750.000,00
11. 3.Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Pelaksanaan urusan lingkungan hidup merujuk pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelayanan dibidang lingkungan hidup. Adapun urusan yang dilaksanakan meliputi penataan lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, pengawasan dan pemberdayaan lingkungan serta operasional UPTD maka perlu senantiasa melakukan koordinasi, sinkronisasi dan implementasi yang diterapkan dalam melaksanakan tugas - tugas pokok dan fungsi. Dalam melaksanakan urusan lingkungan di Kabupaten Barito Selatan, Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi : ➢ Uji kelayakan dokumen AMDAL dan rekomendasi Persetujuan Lingkungan. ➢ Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar dan/atau Spesifik serta Persetujuan Komitmen Pengelolaan Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 19 ➢ Penilaian Subtansi Dokumen Kajian Teknis dan/atau Standar Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah, Pembuangan Emisi serta Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Layak Operasional ➢ lnformasi Status Mutu Air, Status Mutu Udara dan lnformasi Jasa Lingkungan serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ➢ Tindak lanjut pengaduan masyarakat atau penyelesaian sengketa lingkungan ➢ Penegakan hukum lingkungan. ➢ Pengeloaan Persampahan Layanan ini diharapkan memberikan jaminan terhadap keberlangsungan mahluk hidup, kelestarian ekosistem serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga. Kinerja pelayanan yang dilksanakan Dinas Lingkkungan Hidup berdasarkan indicator kinerja di sampaikankan sebagai berikut : ➢ lndeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH) IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter- parameter: SO2 dan NO; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 20 tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Nilai IKLH Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebesar 73,72 (baik) dan Tahun 2023 sebesar 71,98 (baik) sedangkan pada tahun 2024 sebesar 72,22 (baik) ➢ lndeks Kualitas Air lndeks pencemaran air digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. lnformasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain : ➢ Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; ➢ Ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global, Penggunaan air Tingkat erosi dan edimentasi. Nilai IKA Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebesar 53,20 (sedang) dan Tahun 2023 sebesar 50,80 (sedang) sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 50,61 (sedang) ➢ lndeks Kualitas Udara lndeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 21 diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Nilai IKU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebesar 93,38 (sangat baik) dan Tahun 2023 sebesar 91,19 (sangat baik), sedangkan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 94,55 (sangat baik). ➢ lndeks Kualitas Lahan Metode perhitungan IKL mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Nilai IKL Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebesar 72,20 (baik) dan Tahun 2023 sebesar 71,81 (baik), sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 72,60 (baik) lndeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan selama kurun waktu dari Tahun 2022 s/d 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:
12. 4.Kelompok Sasaran Layanan Pelaksanaan urusan lingkungan hidup merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 22 Dalam melaksanakan urusan lingkungan di Kabupaten Barito Selatan, Dinas Lingkungan Hidup memberikan sasaran pelayanan kepada : ➢ Masyarakat Umum ➢ Dunia Usaha / Industri ➢ Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara ➢ Lembaga Pendidikan dan Penelitian ➢ LSM / NGO dan Media
13. 5.Mitra Dinas Lingkungan Hidup Dalam pemberian pelayanan biasanya melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Mitra ini berperan penting untuk mendukung Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Adapun mitra Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
a.Instansi Pemerintah, antara lain: ➢ Kementerian/Lembaga Teknis (KLHK, PUPR, Kesehatan, ESDM, Pertanian, dan lain-lain) ➢ Pemerintah Daerah (DLH Provinsi, DLH Kabupaten/Kota sekitar). ➢ Badan/Instansi Vertikal (BPDAS, BWS, BPS, BMKG, dan lain-lain).
b.Sektor Swasta/dunia usaha, antara lain: ➢ Perusahaan pemegang Izin Usaha dan/atau Kegiatan (pertambangan, perkebunan, industri, energi, apotik, bengkel, UMKM dan lain-lain) ➢ Asosiasi usaha (KADIN, Apindo, GAPKI, dan lain-lain) ➢ Konsultan Lingkungan (Penyusun AMDAL, UKL UPL, SPPL).
c.Lembaga Pendidikan dan Penelitian, antara lain: ➢ Perguruan Tinggi (untuk penelitian, kajian, pendampingan teknis). ➢ Lembaga Riset (LIPI/BRIN, Lembaga Litbang Daerah).
d.Lembaga Masyarakat / NGO, antara lain: ➢ LSM Lingkungan (WALHI, WWF, Greenpeace, dll atau lokal) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 23 ➢ Kelompok masyarakat (Karang Taruna, Kelompok Tani, Komunitas Peduli Api/Sungai/Sampah, Bank Sampah, dll).
e.Media Massa, antara lain: ➢ Media cetak, elektronik, dan digital sebagai mitra penyebaran informasi dan edukasi lingkungan.
f.Masyarakat, antara lain: ➢ Individu, komunitas lokal, tokoh adat/agama dalam upaya partisipasi pengawasan dan aksi nyata di lapangan. ➢ Warga masyarakat yang membutuhkaninformasi dan layanan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
1. 6.Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, umumnya mengacu pada kerjasama dengan pihak ketiga sesuai kewenangan. Berdasarkan fungsi DLH, kerjasama daerah meliputi: ➢ Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. • Kerjasama dengan kabupaten/kota sekitar (misalnya Barito Utara, Barito Timur, UPTD Laboratorium DLH Kota Palangkarayao) untuk pengelolaan kualitas air Sungai Barito dan anak-anak sungainya. • Pemantauan bersama kualitas udara, terutama bila ada kebakaran hutan/lahan (karhutla). ➢ Pengelolaan Sampah dan Limbah. • Kerjasama antar Kelurahan/Desa/TPS3R/Disperkimtan dalam Pengelolaan Sampah di TPS atau pengangkutan sampah lintas wilayah langsung ke TPA Rikut Jawo. • Kerjasama dengan beberapa RT dalam pemilahan sampah menjadi bernilai ekonomis dengan Bank Sampah Buntok. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 24 B. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah ➢ Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Kerja sama lintas kabupaten dengan BPBD, TNI/Polri, Manggala Agni, serta perusahaan perkebunan/HTI untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla. • Kementerian/Lembaga Teknis (KLHK, PUPR, Kesehatan, ESDM, Pertanian, dan lain-lain) • Pemerintah Daerah (DLH Provinsi, DLH Kabupaten/Kota sekitar). • Badan/Instansi Vertikal (BPDAS, BWS, BPS, BMKG, dan lain-lain). • Konsultan Lingkungan (Penyusun AMDAL, UKL UPL, SPPL). ➢ Perencanaan Lingkungan • Kerjasama dalam Penyusunan bersama dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk RTRW, RPJPD, RPJMD, dan RDTR lintas kabupaten. • Kerjasama dalam Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) yang lintas kawasan. ➢ Kerjasama dengan Swasta • Kerjasama dengan Perusahaan tambang, perkebunan, dan pelaku usaha swasta lainnya dalam program CSR Lingkungan. ➢ Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat • Kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas lokal dalam Program Adiwiyata, Program Kampung Iklim (Proklim) dan sosialisasi kepada anak tenatang hidup bersih dan cinta lingkungan mulai dari usia dini. • Kerjasama dengan masyarakat dalam edukasi memilah sampah menjadi bernilai ekonomis dan dapat menjadi tambahan sumber pendapatan masyarakat.
2. 1.Pemasalahan Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang kedudukan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 25 susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas lingkungan hidup Kabupaten Barito Selatan, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan antara lain :
3. 1.Penurunan lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), akibat Penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran dari usaha/dan atau kegiatan masyarakat, dimana belum terkelolanya limbah domestik dari pemukiman.
4. 2.Belum tersusunnya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan rencana perlindungan dan pengelolaan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan.
5. 3.Tidak adanya anggaran yang memadai untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan Hidup
6. 4.Masih rendahnya peran serta masyarakat dan masyarakat adat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
7. 5.Peningkatan Sampah dan Limbah B3 yang diakibatkan oleh Pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan peningkatan volume sampah, mengakibatkan adanya sampah yang belum terangkut ke TPA, dimana kurangnya sarana dan tenaga kebersihan yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 26
8. 6.Rendahnya kesadaran masyarakat melakukan 3R, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dengan 3R.
9. 7.Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Bank Sampah di Kabupaten Barito Selatan dan tidak tersedianya dana untuk pembangunan Bank Sampah baru.
10. 8.Tidak tersedianya sarana pemusnahan limbah B3 di Kabupaten Barito Selatan, dimana tingginya biaya pemusnahan limbah B3 karena harus dikirim kedaerah lain untuk pemusnahan.
11. 9.Rendahnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan/izin Lingkungan, dan kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan/izin Lingkungan. Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang lingkungan di Kabupaten Barito Selatan. Peningkatan komitmen bersama dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat, Provinsi dan Daerah bidang lingkungan untuk mewujudkan Pembangunan berwaasan lingkungan di Kabupaten Barito Selatan sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya secara optimal. Disamping itu pula optimalisasi sistem informasi database dalam mendukung pembangunan berwawasan lingkungan perlu di tingkatkan.
a.Telaahan Renstra K/L Penetapan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperhatikan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 27 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 adalah " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Kebijakan Perencanaan Lingkungan yang Andal: ➢ Terwujudnya kebijakan yang mendukung pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. ➢ Penguatan Ekonomi Hijau: ➢ Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi hijau sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Adaptasi Perubahan Iklim: ➢ Meningkatkan kapasitas lingkungan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. ➢ Penegakan Hukum Lingkungan: ➢ Menguatkan penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai sektor terkait.
b.Telaahan Renstra Provinsi Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditentukan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagai berikut: “Mengangkat harkat martabat khususnya Masyarakat Dayak dan umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045” Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengemban misi ke- 3 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 yaitu DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 28 Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan. Hal ini dimaknai sebagai misi yang diemban dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada misi ketiga RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, khususnya aspek kelestarian lingkungan merupakan fokus yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, dengan sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan, tentunya dengan melibatkan instansi yang menangani Lingkungan Hidup di Kabupaten/kota serta partisipasi masyarakat. Relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terletak pada Misi ke-3 Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Berdasarkan rancangan agenda kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dengan indikator tujuannya adalah lndeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sasarannya meliputi : 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2) Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah Provinsi 3) Meningkatnya pembangunan rendah karbon
c.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administrative atau aspek DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 29 fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem suatu wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan social masyarakat diwilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan matra spasial dalam pembangunan dan investasi. Dalam RTRW tertuang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang antara lain mencakup analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini penting untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan.Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Barito Selatan terdiri atas :
a.Pemerataan ekonomi wilayah Kabupaten;
b.Peningkatan peluang investasi;
c.Peningkatan produksi agroindustri;
d.Penguatan kawasan konservasi untuk kelestarian lingkungan;
e.Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Barito Selatan meliputi :
a.Pusat-pusat kegiatan
b.Sistem jaringan prasarana utama
c.Sistem jaringan prasarana lainnya Rencana Pola Ruang Wilayah adalah: DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 30
a.Rencana kawasan lindung; dan
b.Rencana kawasan budidaya. Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagi pedoman didalam melaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang perikanan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan green economy yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup tidak lepas dari pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, kebersihan, sasaran yang diharapkan salah DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 31 satunya adalah meningkatnya pelayanan Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan. Beberapa faktor penghambat Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan antara lain :
a.Perlunya penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS, Pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), analisis laboratorium dan pegawai yang memiliki sertifikasi AMDAL.
b.Perlunya Penambahan Prasarana dan Sarana dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Persampahan.
1. 2.Isu – Isu trategis Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 penetapan isu-isu strategis dilakukan dengan mengunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:
2. 1.Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaranpembangunan nasional;
3. 2.Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
4. 3.Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
5. 4.Memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah;
6. 5.Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
7. 6.Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Berdasarkan uraian diatas isu-isu strategis di Kabupaten Barito Selatan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 32
a.Tingginya alih fungsi lahan yang menyebabkan deforestrasi dan banjir berbagai kegiatan investasi di sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan serta aktivitas masyarakat menyebabkan tekanan terhadap laju perubahan tutupan lahan di Kabupaten Baito Selatan. Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan lahan ini adalah peningkatan pada saat hujan sehingga mengakibatkan volume air limpasan meningkat dan berdampak pada banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Barito Selatan. Selain dampak banjir, perubahan tutupan lahan ini mengakibatkan peningkatan erosi. Tanah yang ikut terbawa aliran hujan akan masuk ke badan air, sehingga berdampak terhadap pendangkalan alur pelayaran di beberapa Sungai di Kabupaten Barito Selatan.
b.Pencemaran air akibat buangan limbah domestik, industri dan pertanian Faktor pemicu terjadinya penurunan kualitas air di Kalimantan Tengah adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya usaha/kegiatan industri pengolahan dan ekstraktif, rendahnya anggaran pengawasan serta masih minimnya sarana pengolahan limbah domestik dari rumah tangga di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk akan memicu pada peningkatan volume limbah domestik dan menjadi peningkatan volume limbah domestik dan menjadi penyebab peningkatan beban pencemaran di sungai. Selain itu yang mempengaruhi penurunan kualitas air adalah limbah dari pertambangan, penggunaan pupuk dan pestisida.
c.Rendahnya pengelolaan persampahan Perkembangan perkotaan di Kabupaten Barito Selatan cukup signifikan karena banyaknya aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang terkonsentrasi di kabupaten. Konsekuensi dari konsentrasi penduduk di perkotaan ini tentunya akan menimbulkan dampak lingkungan. Penduduk Barito Selatan tahun 2020 mencapai 131,1 ribu jiwa. Konsentrasi penduduk terbesar terjadi di Kecamatan Dusun Selatan, Gunung Bintang Awai, Dusun Utara, Dusun Hilir, Karau Kuala dan Jenamas. Kepadatan penduduk masih DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB II_ Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan 33 sangat kecil yaitu 15 jiwa per km2. Kecamatan terpadat adalah Dusun Selatan dengan nilai 31 jiwa per km2. Berdasarkan data proyeksi penduduk dari BPS di atas, dan asumsi jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 2,5 ltr/orang/hari maka jumlah sampah di Kabupaten Barito Selatan perhari yang dihasilkan pada tahun 2020 sebanyak 340,67 M3/hari Permasalahan sampah ini berdampak pada terbentuknya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan. Untuk menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup, ada beberapa teknik yang dilakukan yaitu menyelaraskan persoalan pokok lingkungan hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW/RPJPD/RPJMD sesuai prioritasnya. Pada tabel 2.2 dijabarkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan berdasarkan persoalan pokok lingkungan hidup yang berdampak besar, berjangka menengah, berjangka panjang dan membutuhkan perhatian khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan. Tabel 2.2 Isu Strategis No Identifikasi Masalah Permasalahan 1 2 3
1. 1.Timbulan sampah Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah 1 Keterbatasan TPS yang mampu mengelola diperoleh di Fasilitas sampah (sebagian hanya pengumpul sampah saja). Pengolahan Sampah 2 Peningkatan volume sampah akibat peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk. 3 Kapasitas pemanfaatan TPS3R dan TPST masih terbatas. 4 Adanya ketidakkonsistenan dalam sistem manajemen sampah 5 Keterbatasan armada pengangkut sampah 6 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. 7 Kurang optimalnya pemilahan sampah dari sumber pertama. 8 Belum meratanya fasilitas TPS di wilayah pedesaan dan pelosok 2 Indeks Kualitas Meningkatnya tekanan terhadap ekosistem 1 Penurunan tutupan hutan akibat tingginya erosi. Lingkungan Hidup dan fungsi lingkungan 2 Rendahnya ketaatan usaha atau kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 3 Belum optimalnya sistem pemantauan kualitas air. 4 Meningkatnya permukiman di sempadan Sungai Barito. Belum adanya IPAL Komunal untuk pengelolaan air limbah domestik khususnya bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Akar Masalah 4 Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB III_ Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 34
2. 1.Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. 2.Meningkatnya Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Perijinan Lingkungan Yang Diterbitkan.
4. 3.Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah.
5. 4.Meningkatnya Tata Kelola Dan Kinerja Perangkat Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB III_ Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 35 C. Strategi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
6. 1.Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. 2.Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
8. 3.Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
9. 4.Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
10. 5.Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
11. 6.Optimalisasi pengawasan kebijakan bidang lingkungan
12. 7.Peningkatan manajemen pengelolaan sampah.
13. 8.Peningkatan kinerja penanganan sampah.
14. 9.Peningkatan kinerja pengurangan sampah.
15. 10.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan D. Arah Kebijakan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB III_ Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 36 Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat sebagai berikut :
16. 1.Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air,Udara.
17. 2.Penanggulangan pencemaran dan.atau kerusakan lingkungan hidup dari sumber titik maupun sumber area.
18. 3.Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakaan lingkungan lahan akses terbuka.
19. 4.Penyusunan profil keanekaragaman hayati.
20. 5.Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye lingkungan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup.
21. 6.Pembentukan dan fasilitasi desa dalam Program Kampung Iklim (Proklim).
22. 7.Pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah dan B3.
23. 8.Peningkatan efektivitas penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
24. 9.Penguatan pengawasan dan penataan hukum secara konsisten.
25. 10.Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian.
26. 11.kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara cepat dan efektif.
27. 12.Meningkatkan aksi pelibatan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.
28. 13.Penerapan regulasi dalam upaya penegakan hukum dengan pemberian sanksi bagi pelanggar.
29. 14.Meningkatkan pelayanan penanganan sampah.
30. 15.Optimalisasi prasarana dan sarana kinerja pengelolaan persampahan. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB III_ Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 37
31. 16.Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis 3 R dan bank sampah.
32. 17.Optimalisasi dan percepatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah.
33. 18.Optimalisasi dan percepatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 BAB III_ Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 38 Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan No TUJUAN SASARAN Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam Meningkatnya Kualitas Lingkungan 1 lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 1 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah,dan ekosistem secara berkelanjutan Hidup Lingkungan Hidup Air, Udara 2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan 2 Penanggulangan pencemaran dan.atau kerusakan Lingkungan Hidup titik maupun sumber area 3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3 Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakaan lingkungan lahan akses terbuka.Hidup 4 Penyusunan profil keanekaragaman hayati. 4 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten 5 Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye lingkungan 5 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye terkait dengan pelestarian lingkungan hidup Lingkungan Hidup 6 Pembentukan dan fasilitasi desa dalam Program Kampung Iklim (Proklim) 7 Pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah dan B3 2 Meningkatnya Ketaatan Penanggungjawab 1 Optimalisasi pengawasan kebijakan bidang lingkungan 1 Peningkatan efektivitas penataan, perlindungan dan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Perijinan Lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup Perijinan Lingkungan Yang Diterbitkan 2 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 2 Penguatan pengawasan dan penataan hukum secara konsisten Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara cepat dan efektif. 3 Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 1 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Sampah 1 Meningkatkan aksi pelibatan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup 2 Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah 2 Penerapan regulasi dalam upaya penegakan hukum dengan pemberian sanksi bagi pelanggar 3 Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah 3 Meningkatkan pelayanan penanganan sampah 4 Optimalisasi prasarana dan sarana kinerja pengelolaan persampahan 5 Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis 3 R dan bank sampah4 Meningkatnya Tata Kelola Dan Kinerja 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1 Optimalisasi dan percepatan pelayanan umum, Perangkat Daerah (Nilai Sakip) kepegawaian dan keuangan perangkat daerah. 1 INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 39 Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok.Pertama, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPTD tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah.Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Perangkat Daerah sehari-hari seluruh bidang dan UPTD. A. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Sebagai implementasi guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 serta visi dan misi pemerintah, dan sesuai rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, maka disusunlah 11 Program dan 148 Kegiatan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Adapun Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Strategis/ Teknis Dinas Lingkunga Hidup adalah sebagai berikut : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 40
34. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program ini bertujuan untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan ketersediaan Administrasi selama 5 (empat) tahun dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran dan peningkatan pelayanan publik diharapkan dapat berjalan dengan lancar berdasarkan tugas pokok dan fungsi sasaran. Program ini meliputi beberapa kegiatan meliputi : A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35. 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
36. 2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
37. 3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
38. 4.Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
39. 5.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
40. 6.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
41. 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
42. 2.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
43. 3.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
44. 4.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
45. 5.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
46. 6.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
47. 7.Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
48. 1.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
49. 2.Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
50. 3.Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
51. 4.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
52. 1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
53. 2.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 41
54. 3.Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
55. 4.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
56. 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
57. 2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
58. 3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
59. 4.Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
60. 5.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
61. 6.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
62. 7.Penyediaan Bahan/Material.
63. 8.Fasilitasi Kunjungan Tamu.
64. 9.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
65. 10.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
66. 1.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
67. 2.Pengadaan Mebel.
68. 3.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
69. 4.Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70. 1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
71. 2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
72. 3.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
73. 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
74. 2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
75. 3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 42
76. 4.Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
77. 2.Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanakan tugas tanggung jawab, sangat diperlukan perencanaan pengelolaan lingkungan yang baik. Sasaran program ini adalah Tersedianya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan melalui : A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
78. 1.Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
79. 2.Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.
80. 3.Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota. B. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
81. 1.Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
82. 2.Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang
83. 3.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program ini dimaksudkan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan kegiatan : A. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
84. 1.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 43
85. 2.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas RumahKaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
86. 3.Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
87. 4.Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
88. 5.Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota.
89. 6.Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota.
90. 7.Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
91. 8.Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota. B. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
92. 1.Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
93. 2.Penghentian Pencemaran dan/atauKerusakanLingkungan Hidup C. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
94. 1.Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.
95. 2.Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
96. 4.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program ini dimaksudkan untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli/lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan kepunahan. Sasaran program ini adalah melindungi ekosistem dan habitat alami untuk konservasi keanekaragaman jenis dan genetika, kegiatan yang akan dilaksanakan melalui : A. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 44
97. 1.Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
98. 2.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
99. 3.Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.
100. 5.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengendalian ini bertujuan untuk menghasilkan limbah sekali pakai tanpa menimbulkan kerugian atau masalah kepada masyarakat dan mencegah polusi. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya : A. Penyimpanan Sementara Limbah B3
101. 1.Fasilitasi PemenuhanKomitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
102. 2.Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 B. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
103. 1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
104. 2.Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota.
105. 6.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program ini bertujuan untuk terjaminnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasarannya adalah penanggungjawab usaha yang memiliki izin yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Program ini kegiatannya sebagai berikut : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 45 A. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
106. 1.Fasilitasi PemenuhanKetentuan danKewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
107. 2.Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
108. 7.Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH Program ini dimaksudkan untuk pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dengan sasaran meningkatnya pengakuan MHA terkait dengan PPLH kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : A. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
109. 1.Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH. B. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
110. 1.Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH.
111. 8.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pendidikan penyadaran lingkungan untuk mendukung DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 46 pelaksanaan program adiwiyata. Dengan sasaran Meningkatnya peran serta institusi maupun masyarakat di bidang lingkungan hidup. Dengan kegiatan sebagai berikut : A. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
112. 1.Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
113. 2.Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.
114. 3.Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
115. 9.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi untuk individu atau kelompok yang berkontribusi dan berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup. Kegiatan pada program ini adalah : A. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
116. 1.Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
117. 10.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup. Dengan sasaran Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dalam tata kelola lingkungan hidup. Kegiatan pada program ini adalah : A. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
118. 1.Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 47
119. 2.Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
120. 11.Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dengan sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan sampah. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya : A. Pengelolaan Sampah
121. 1.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
122. 2.Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
123. 3.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
124. 4.Penyusunan Rencana,Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota.
125. 5.Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah.
126. 6.Penanganan sampah melalui pengangkutan.
127. 7.Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah.
128. 8.Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
129. 9.Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 48
130. 10.Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional. B. Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif. Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 dengan 4 (empat) indikator sasaran Renstra melalui strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada Bab III, maka ke-4 indikator sasaran strategis tersebut akan diupayakan pencapaiannya melalui program dan kegiatan dan pendanaan indikatif dari APBD Kabupaten Barito Selatan. Program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Mentei Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penjabaran terkait dengan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 49 Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 Kabupaten Barito Selatan. Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.488.284.011 24.061.531.433 30.759.537.871 32.654.323.271 39.139.927.887 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.011.967.600 11.963.467.600 12.999.967.600 13.182.967.600 14.609.967.600 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 7.011.967.600 11.963.467.600 12.999.967.600 13.182.967.600 14.609.967.600 DLH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 160.000.000 200.000.000 250.000.000 310.000.000 440.000.000 Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 1 160.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 310.000.000 1 440.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 250.000.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 1 90.000.000 1 100.000.000 1 120.000.000 1 150.000.000 1 250.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD(Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 2029 2030 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 50 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 1 50.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.257.767.600 7.807.767.600 8.132.767.600 8.157.767.600 8.182.767.600 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 5.257.767.600 1 7.807.767.600 1 8.132.767.600 1 8.157.767.600 1 8.182.767.600 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.057.767.600 7.557.767.600 7.857.767.600 7.857.767.600 7.857.767.600 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 41 97 5.057.767.600 97 7.557.767.600 97 7.857.767.600 97 7.857.767.600 97 7.857.767.600 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1 1 8.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 170.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 1 170.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 51 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) 1 1 7.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 48.500.000 78.000.000 110.000.000 125.000.000 155.000.000 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan) 1 1 48.500.000 1 78.000.000 1 110.000.000 1 125.000.000 1 155.000.000 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 6.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 52 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1 1 6.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.500.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 1 7.500.000 1 8.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 25.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000 80.000.000 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 1 30.000.000 1 50.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 218.500.000 373.500.000 410.000.000 435.000.000 520.000.000 Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 84 97 218.500.000 97 373.500.000 97 410.000.000 97 435.000.000 97 520.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 103.500.000 193.500.000 200.000.000 220.000.000 250.000.000 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 84 97 103.500.000 97 193.500.000 97 200.000.000 97 220.000.000 97 250.000.000 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 30.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 1 30.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 80.000.000 120.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 53 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 5 5 80.000.000 5 120.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 5 200.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 545.000.000 692.000.000 785.000.000 873.000.000 960.000.000 Persentase pelaksanaan administrasi umum PD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 545.000.000 1 545.000.000 1 545.000.000 1 545.000.000 1 545.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 50.000.000 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 7.000.000 10.000.000 13.000.000 15.000.000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 5.000.000 1 7.000.000 1 10.000.000 1 13.000.000 1 15.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 54 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 1 30.000.000 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 Penyediaan Bahan/Material 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 1 100.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.000.000 75.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 1 55.000.000 1 75.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 10.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 120.000.000 2.050.000.000 2.500.000.000 2.400.000.000 3.400.000.000 Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 120.000.000 2 2.050.000.000 2 2.500.000.000 2.400.000.000 2 3.400.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 1.600.000.000 1.700.000.000 2.000.000.000 2.600.000.000 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 - 2 1.600.000.000 2 1.700.000.000 2.000.000.000 2 2.600.000.000 Pengadaan Mebel 50.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 55 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1 5 50.000.000 7 150.000.000 7 150.000.000 7 150.000.000 7 150.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 3 70.000.000 3 200.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 300.000.000 - 300.000.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 - 2 - 2 300.000.000 - 2 300.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 100.000.000 100.000.000 - 100.000.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 1 - 1 100.000.000 1 100.000.000 1 - 1 100.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 582.200.000 582.200.000 582.200.000 582.200.000 582.200.000 Persentase jasa penunjang urusan PD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 582.200.000 1 582.200.000 1 582.200.000 1 582.200.000 1 582.200.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 327.200.000 327.200.000 327.200.000 327.200.000 327.200.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 56 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 327.200.000 1 327.200.000 1 327.200.000 1 327.200.000 1 327.200.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.000.000 180.000.000 230.000.000 300.000.000 370.000.000 Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2 2 80.000.000 2 180.000.000 2 230.000.000 2 300.000.000 2 370.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000 80.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2 2 50.000.000 2 80.000.000 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1 1 10.000.000 2 50.000.000 2 80.000.000 2 100.000.000 2 120.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1 5 20.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 500.000.000 1.200.000.000 600.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP 500.000.000 1.200.000.000 600.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 DLH Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 500.000.000 1.200.000.000 600.000.000 100.000.000 100.000.000 Jumlah dokumen RPPLH (dokumen) Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen) 1 500.000.000 2 1.200.000.000 2 600.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 57 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota - 1 500.000.000 1 500.000.000 - - RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen) - - - 1 500.000.000 1 500.000.000 - - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 1 500.000.000 1 600.000.000 - - - RPPLH kabupaten/kota yang disusun jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen) 1 500.000.000 1 600.000.000 - - - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan - 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen) - 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - - 1.400.000.000 1.600.000.000 Jumlah dokumen KLHS - - - 0 0 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - - - 1 700.000.000 1 800.000.000 Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) - - - 1 700.000.000 1 800.000.000 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang - - - 1 700.000.000 1 800.000.000 Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) - - - 1 700.000.000 1 800.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 58 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.280.000.000 2.115.000.000 2.540.000.000 3.410.000.000 4.650.000.000 Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 1.280.000.000 2.115.000.000 2.540.000.000 3.410.000.000 4.650.000.000 DLH Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.000.000.000 1.695.000.000 2.070.000.000 2.880.000.000 3.980.000.000 Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (kegiatan) Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan) 1 1 1.000.000.000 1 1.695.000.000 1 2.070.000.000 1 2.880.000.000 1 3.980.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 50.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 300.000.000 Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) 1 1 50.000.000 1 100.000.000 1 120.000.000 1 150.000.000 1 300.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 60.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 300.000.000 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) 1 1 60.000.000 1 100.000.000 1 120.000.000 1 150.000.000 1 300.000.000 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 40.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 500.000.000 Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan) (Lokasi) 1 1 40.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 500.000.000 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota 20.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 40.000.000 Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit) 1 2 20.000.000 2 25.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 40.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 0 Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 59 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota 40.000.000 250.000.000 350.000.000 450.000.000 600.000.000 Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan) 1 1 40.000.000 1 250.000.000 1 350.000.000 1 450.000.000 1 600.000.000 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan 40.000.000 120.000.000 150.000.000 250.000.000 440.000.000 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket) 2 2 40.000.000 2 120.000.000 2 150.000.000 2 250.000.000 2 440.000.000 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 750.000.000 850.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1.800.000.000 Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) 1 1 750.000.000 1 850.000.000 1 1.000.000.000 1 1.500.000.000 1 1.800.000.000 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 100.000.000 200.000.000 240.000.000 280.000.000 400.000.000 Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) 0 1 100.000.000 1 200.000.000 1 240.000.000 1 280.000.000 1 400.000.000 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 70.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 250.000.000 Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) 0 1 70.000.000 1 100.000.000 1 120.000.000 1 150.000.000 1 250.000.000 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 30.000.000 100.000.000 120.000.000 130.000.000 150.000.000 Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik) 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 120.000.000 1 130.000.000 1 150.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 60 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 180.000.000 220.000.000 230.000.000 250.000.000 270.000.000 Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen) 1 1 180.000.000 1 220.000.000 1 230.000.000 1 250.000.000 1 270.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 30.000.000 70.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen) 1 1 30.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 100.000.000 1 120.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan) 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 80.000.000 260.000.000 550.000.000 850.000.000 1.250.000.000 Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati 80.000.000 260.000.000 550.000.000 850.000.000 1.250.000.000 DLH Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 80.000.000 260.000.000 550.000.000 850.000.000 1.250.000.000 Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) 1 1 80.000.000 1 260.000.000 1 550.000.000 1 850.000.000 1 1.250.000.000 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 40.000.000 60.000.000 - - - Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 30.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 61 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) 0 1 40.000.000 1 60.000.000 - - - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 40.000.000 200.000.000 400.000.000 600.000.000 900.000.000 Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) 1 1 40.000.000 1 200.000.000 1 400.000.000 1 600.000.000 1 900.000.000 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati - - 150.000.000 250.000.000 350.000.000 Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit) 0 - - 1 150.000.000 1 250.000.000 1 350.000.000 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan - - - - - Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan - - - - - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 60.000.000 210.000.000 580.000.000 420.000.000 550.000.000 Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 60.000.000 210.000.000 580.000.000 420.000.000 550.000.000 DLH Penyimpanan sementara Limbah B3 30.000.000 130.000.000 180.000.000 250.000.000 300.000.000 Jumlah usaha jasa penyimpanan sementara limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 1 30.000.000 1 130.000.000 1 180.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 10.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 62 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 1 10.000.000 1 50.000.000 1 80.000.000 1 100.000.000 1 120.000.000 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 20.000.000 80.000.000 100.000.000 150.000.000 180.000.000 Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha) 2 3 20.000.000 3 80.000.000 3 100.000.000 3 150.000.000 3 180.000.000 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 80.000.000 400.000.000 170.000.000 250.000.000 Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan 1 1 30.000.000 1 80.000.000 1 400.000.000 1 170.000.000 1 250.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 30.000.000 80.000.000 400.000.000 170.000.000 250.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen) 1 1 30.000.000 1 80.000.000 1 400.000.000 1 170.000.000 1 250.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 63 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 260.000.000 430.000.000 490.000.000 590.000.000 810.000.000 Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan 260.000.000 430.000.000 490.000.000 590.000.000 810.000.000 DLH Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 260.000.000 430.000.000 490.000.000 590.000.000 810.000.000 Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 1 1 260.000.000 1 430.000.000 1 490.000.000 1 590.000.000 1 810.000.000 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 80.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 180.000.000 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) 1 1 80.000.000 1 100.000.000 1 120.000.000 1 150.000.000 1 180.000.000 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup - 100.000.000 120.000.000 140.000.000 180.000.000 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 1 1 - 1 100.000.000 1 120.000.000 1 140.000.000 1 180.000.000 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 180.000.000 230.000.000 250.000.000 300.000.000 450.000.000 Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) 1 1 180.000.000 1 230.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 450.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 64 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 40.000.000 450.000.000 500.000.000 600.000.000 800.000.000 Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH 40.000.000 450.000.000 500.000.000 600.000.000 800.000.000 DLH Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 20.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Jumlah MHA yang diakui Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen) 1 1 20.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 20.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen) 1 1 20.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 20.000.000 300.000.000 350.000.000 450.000.000 650.000.000 Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen) 1 1 20.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 450.000.000 1 650.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 65 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 20.000.000 300.000.000 350.000.000 450.000.000 650.000.000 Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen) 1 1 20.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 450.000.000 1 650.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 70.000.000 180.000.000 240.000.000 290.000.000 450.000.000 Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup 70.000.000 180.000.000 240.000.000 290.000.000 450.000.000 DLH Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000 180.000.000 240.000.000 290.000.000 450.000.000 Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang) 10 10 70.000.000 10 180.000.000 10 240.000.000 10 290.000.000 10 450.000.000 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 30.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 150.000.000 Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) 1 1 30.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 1 150.000.000 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 20.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 150.000.000 Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang) 10 10 20.000.000 10 60.000.000 10 80.000.000 10 100.000.000 10 150.000.000 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 20.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 150.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 66 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) 1 1 20.000.000 1 50.000.000 1 80.000.000 1 100.000.000 1 150.000.000 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 30.000.000 100.000.000 220.000.000 250.000.000 400.000.000 Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 30.000.000 100.000.000 220.000.000 250.000.000 400.000.000 DLH Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 100.000.000 220.000.000 250.000.000 400.000.000 Jumlah Penghargaan Yang di berikan Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 220.000.000 1 250.000.000 1 400.000.000 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 30.000.000 100.000.000 220.000.000 250.000.000 400.000.000 Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) 1 1 30.000.000 1 100.000.000 1 220.000.000 1 250.000.000 1 400.000.000 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 160.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 480.000.000 Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup 160.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 480.000.000 DLH Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 160.000.000 300.000.000 400.000.000 400.000.000 480.000.000 Jumlah pengaduan yang terselesaikan Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan 0 1 160.000.000 1 300.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 480.000.000 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 80.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 230.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 67 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) 5 5 80.000.000 5 150.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 230.000.000 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 80.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi) 0 1 80.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.996.316.411 6.853.063.833 11.639.570.271 11.161.355.671 13.439.960.287 Meningkatnya tata kelola persampahan 4.996.316.411 6.853.063.833 11.639.570.271 11.161.355.671 13.439.960.287 DLH Pengelolaan Sampah 4.966.316.411 6.803.063.833 11.559.570.271 11.081.355.671 13.339.960.287 Persentase sampah terkelola Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen) 1 1 4.966.316.411 1 6.803.063.833 1 11.559.570.271 1 11.081.355.671 1 13.339.960.287 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 30.000.000 50.000.000 100.000.000 150.000.000 250.000.000 Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) 1 2 30.000.000 2 50.000.000 2 100.000.000 2 150.000.000 2 250.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 68 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 120.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 400.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada 1 1 120.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 400.000.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 150.000.000 820.000.000 3.900.000.000 3.250.000.000 4.500.000.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) 2 2 150.000.000 2 820.000.000 2 3.900.000.000 2 3.250.000.000 2 4.500.000.000 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen) 1 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 Penanganan sampah melalui pengangkutan 3.336.316.411 3.763.063.833 5.109.570.271 5.121.355.671 5.579.960.287 Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton) 8.030 8.300 3.336.316.411 8.350 3.763.063.833 8.350 5.109.570.271 8.350 5.121.355.671 8.350 5.579.960.287 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 600.000.000 800.000.000 900.000.000 900.000.000 1.000.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 69 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit) 21 21 600.000.000 21 800.000.000 21 900.000.000 21 900.000.000 21 1.000.000.000 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 200.000.000 290.000.000 370.000.000 380.000.000 380.000.000 Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) 3.565 3.835 200.000.000 3.835 290.000.000 3.835 370.000.000 3.835 380.000.000 3.835 380.000.000 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 500.000.000 800.000.000 900.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton) 7 7.291 500.000.000 7.291 800.000.000 7.291 900.000.000 7.291 1.000.000.000 7.291 1.200.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 30.000.000 50.000.000 80.000.000 80.000.000 100.000.000 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang dilakukan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan) 1 1 30.000.000 1 50.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 100.000.000 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 30.000.000 50.000.000 80.000.000 80.000.000 100.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan) 1 1 30.000.000 1 50.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 100.000.000 Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/ Output Baseline Tahun 2024 Target Dan Pagu Indikatit Tahun Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 70 C. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Komitmen penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah dideskripsikan melalui indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tanda yang dijadikan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, dan tujuan. Oleh karena itu indikator yang terbentuk juga akan menjadi gambaran dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Keluaran (output) mencerminkan berfungsinya proses dalam suatu lembaga dalam menjalankan kegitan operasional yang sifatnya rutinitas. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) PERMENDAGRI tersebut, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satu poinnya terkait capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten serta Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yaitu : ➢ Misi ke-2 ,Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tujuan yang hendak dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 71 pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan sasaran Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan. ➢ Misi ke-3,Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Tujuan yang hendak dicapai adalah Meningkatkan kualitas dan ketersediaaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni. Berdasarkan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 tersebut maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Tabel. 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 76,74 76,95 77,17 77,38 77,59 77,80 2 Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan Persentase 46,88 49,23 51,52 53,73 57,58 57,97 3 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Nilai 55,00 55,50 56,00 56,50 57,00 57,50 4 Nilai SAKIP Nilai B B B B B B INDIKATORNO SATUAN TARGET KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB IV Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 72 Selain Indikator Kinerja Utama yang mendukung langsung terhadap pencapaian target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, terdapat juga Indikator Kinerja Kunci yang merupakan penjabaran dari target kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur utama yang digunakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan bermakna tentang apa yang diukur dan apa hasil yang diharapkan serta berapa target yang akan dituju dalam periode Renstra Tahun 2025-2029, sehingga merupakan gambaran indikator yang berkaitan dengan Isu Strategis, Tujuan, Target dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjelaskan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan, sasaran strategis Renstra yang mengukur hasil (outcome) nyata, bukan hanya sekedar Program, Kegiatan atau Subkegiatan.Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini: Tabel. 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks kualitas air (IKA) Nilai 71,12 71,32 71,52 71,72 71,92 72,12 Indeks Kualitas Udara (IKU) Nilai 79,74 80,04 80,34 80,64 80,94 81,24 3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Nilai 80,85 80,92 80,99 81,06 81,13 81,20 4 Persentase penanganan sampah di wilayah Perkotaaan Persentase 63,33 66,49 69,82 71,91 74,07 76,29 5 Persentase pengurangan sampah di wilayah Perkotaaan Persentase 15,41 16,18 16,99 17,84 18,74 19,67 5 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota Persentase 31,13 3.03 4,41 4,28 4,16 4,05 7 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota Dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani Persentase 80,00 83,33 85,71 87,50 88,88 90,00 KET 2 NO INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029_BAB V Penutup 73 Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah bagi pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan. Untuk itu diperlukan komitmen, tekad dan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mengimplementasikan langkah- langkah operasional yang didasarkan pada strategi dan kebijakan secara proporsional dan professional sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi serta peran masing-masing. Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan Program dan Kegiatan dimasa yang akan datang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, Ir. BILIVSON, ST, MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19750728 200003 1 008 2025-2029 RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BARITO SELATAN i RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN KATA PENGANTAR Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis ini merupakan pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat atas peran serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Barito Selatan. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari unsur pemerintah daerah, stakeholder terkait, maupun masyarakat. Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Selatan. Buntok, Septe mber 2025 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Drs. SABIRIN, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19680303 199012 1 004 ii RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .......................................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................... 5 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................................. 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ............................................... 7 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..................................................................................... 7 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah ................................................................... 7 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ........................................................................................ 9 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................................... 12 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan .......................................................................................... 15 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan .................................................... 15 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis ................................................................................................ 16 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................... 16 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah ........................................................................................ 18 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................................ 22 3.1 Tujuan dan Sasaran .................................................................................................................. 22 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan ..................................................................................................... 22 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .. 25 4.1 Uraian Program ........................................................................................................................ 25 4.2 Uraian Kegiatan ........................................................................................................................ 25 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif .............................. 26 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .... 56 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ..................................................................... 58 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah ........................................................................ 59 BAB V PENUTUP ............................................................................................................................... 60 iii RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian 9 Tabel 2.2 Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan 9 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 10 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Kedudukan Dalam Jabatan 10 Tabel 2.5 Capaian Perekaman KTP-el Kabupaten Barito Selatan Semester II Tahun 2024 13 Tabel 2.6 Capaian Kepemilikan Akta Lahir Anak dan KIA Semester II Tahun 2024 13 Tabel 2.7 Rekapitulasi Capaian dan Realisasi Belanja Dinas Dukcapil Tahun 2024 15 Tabel 2.8 Permasalahan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 22 Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 23 Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 27 Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 29 Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 42 Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 57 iv RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 58 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 59 v RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan 8 Gambar 2.2 Capaian kinerja berdasarkan Target Nasional Tahun 2024 14 1 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Renstra ini juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, yang menjadi kerangka kerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Selama periode sebelumnya (2020–2024), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan telah menunjukkan berbagai capaian positif dalam peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta upaya jemput bola bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, terbatasnya aksesibilitas layanan di daerah pedesaan dan perbatasan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur layanan. Memasuki periode 2025–2029, transformasi pelayanan publik yang berbasis digital, peningkatan kualitas data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, serta integrasi layanan dengan instansi lain menjadi fokus utama yang harus dioptimalkan. Selain itu, dinamika sosial, ekonomi, dan politik, termasuk target nasional terkait Satu Data Kependudukan, menuntut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan. 2 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 3 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 4 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
24.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
34.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 5 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
37.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah untuk :
1.Menjabarkan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ke dalam rencana instansional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
2.Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan selama lima tahun ke depan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah :
1.Memberikan arah kebijakan dan strategi yang jelas, terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, transparan, akuntabel, dan inklusif, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Barito Selatan secara menyeluruh;
2.Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 6 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.Tugas : Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Administrasi Kependudukan.
b.Fungsi Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi : a) Perumusan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan; b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan; c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan; d) Pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e) Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; f) Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerja Sama serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
c.Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan terdiri dari : a) Kepala Dinas ; b) Sekretariat, membawahkan : 8 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; d) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; f) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan g) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana pada Gambar 2.1 berikut : Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan 9 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
a.Sumber Daya Manusia Untuk mencapai tujuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penting penentu keberhasilan. Gambaran jumlah pegawai, komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, kualifikasi pendidikan, serta jabatan struktural dan fungsional yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan (keadaan per 31 Agustus 2025) dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.4 berikut : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian : No. Status Kepegawaian Jumlah
1. 1.PNS 25 orang
2. 2.PPPK 7 orang
3. 3.Honorer (Tenaga Kontrak) 6 orang J u m l a h 38 orang Tabel 2.2 Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan : No. Pangkat Golongan Jumlah
4. 1.Pembina Utama IV/e -
5. 2.Pembina Utama Madya IV/d -
6. 3.Pembina Utama Muda IV/c 1 orang
7. 4.Pembina Tingkat I IV/b 1 orang
8. 5.Pembina IV/a 4 orang
9. 6.Penata Tingkat I III/d 9 orang
10. 7.Penata III/c 1 orang
11. 8.Penata Muda Tingkat I III/b 4 orang
12. 9.Penata Muda III/a 4 orang
13. 10.Pengatur Tingkat I II/d -
14. 11.Pengatur II/c -
15. 12.Pengatur Muda Tingkat I II/b -
16. 13.Pengatur Muda II/a 1 orang
17. 14.Juru Tingkat I I/d -
18. 15.Juru I/c -
19. 16.Juru Muda Tingkat I I/b -
20. 17.Juru Muda I/a - J u m l a h 25 orang 10 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan : No. Tingkat Pendidikan Jumlah
21. 1.Doktor (S3) -
22. 2.Pasca Sarjana (S2) 7 orang
23. 3.Sarjana (S1) 20 orang
24. 4.Diploma III -
25. 5.SLTA sederajat 10 orang
26. 6.SLTP sederajat 1 orang
27. 7.SD sederajat - J u m l a h 38 orang Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Kedudukan Dalam Jabatan : No. Jenis Jabatan / Tingkat Eselon Jumlah
28. 1.Eselon II.b 1 orang
29. 2.Eselon III.a 1 orang
30. 3.Eselon III.b 3 orang
31. 4.Eselon IV.a 1 orang
32. 5.Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 6 orang
33. 6.Jabatan Pelaksana (JFU) 26 orang J u m l a h 38 orang Disamping SDM internal yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana rincian di atas, terdapat juga SDM pendukung tugas fungsional yang berada di luar Dinas Dukcapil Kab. Barito Selatan. Sumber Daya Manusia yang dimaksud dalam kelompok ini adalah tenaga fungsional yang diangkat dan ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas fungsional pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yaitu : 1) Tenaga operator perekaman KTP-el untuk operasionalisasi peralatan SIAK dan pelayanan perekaman KTP-el di Kantor Kecamatan, sebanyak 12 (dua belas) orang yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan (2 orang operator per kecamatan), dan 2) Petugas Register Desa/Kelurahan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang yang tersebar di 86 Desa dan 7 Kelurahan se-Kabupaten Barito Selatan. 11 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
b.Sarana dan Prasarana (asset) Disamping sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana juga merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun Sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung kinerja operasional pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat ini (keadaan per 31 Agustus 2025) sudah cukup lengkap, antara lain seperti : a) Jumlah Aset Tetap (Tanah) No. Jenis Aset Luas Keterangan
1. 1.Tanah Kantor 1.733 M 2 Tanah Bangunan Tempat Kerja
2. 2.Tanah Halaman Kantor 657 M 2 Tanah Bangunan Tempat Kerja b) Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin No. Jenis Aset Jumlah Keterangan
3. 1.Alat-alat Angkutan 21 Unit Kendaraan Dinas dan Operasional
4. 2.Alat Kantor dan Rumah Tangga 82 Unit ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri), Mesin CCTV, AC, Televisi, Mebel dan Alat Rumah Tangga Lainnya
5. 3.Alat Studio dan Alat Komunikasi 8 Unit LCD, Faximile, Mesin Cetak KTP, Kamera dan Alat Studio Lainnya
6. 4.Perangkat Komputer 77 Unit Komputer, Laptop dan Printer 12 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN c) Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan No. Jenis Aset Luas Keterangan 1. Gedung Kantor I Disdukcapil Kab.Barito Selatan 324 M 2 Bangunan Gedung Tempat Kerja 2. Gedung Kantor II Disdukcapil Kab.Barito Selatan (sekretariat) 186 M 2 Bangunan Gedung Tempat Kerja 3. Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (parkir) 324 M 2 Bangunan Gedung Tempat Kerja 4. Bangunan Gedung Kantor Permanen 324 M 2 Bangunan Gedung Tempat Kerja d) Jumlah Aset Jaringan dan Instalasi No. Jenis Aset Jumlah Keterangan
7. 1.Tower Tandon 1 Bangunan Air Bersih
8. 2.Instalasi Listrik 20.000 VA Daya Listrik 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
a.Kinerja Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan Capaian kinerja pelayanan adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada akhir periode Renstra sebelumnya (Tahun Anggaran 2024) secara garis besar dapat dilihat dari realisasi capaian indikator kinerja utama dan realisasi capaian kinerja berdasarkan Target Nasional Adminduk Tahun 2024 berikut: 13 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Tabel 2.5. Capaian Perekaman KTP-el Kabupaten Barito Selatan Semester II Tahun 2024 Tabel 2.6. Capaian Kepemilikan Akta Lahir Anak dan KIA Semester II Tahun 2024 14 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Gambar 2.2. Capaian kinerja berdasarkan Target Nasional Tahun 2024 Dari pencapaian kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Target Kinerja Nasional bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2024 di atas, hanya satu indikator kinerja utama yang capaiannya masih rendah yaitu Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang hanya mencapai 6,51% dari target sebesar 30%. Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja utama lainnya rata-rata hampir mencapai target, bahkan salah satu indikator kinerja utama yaitu Cakupan Kepemilikan KIA sudah melebihi target dengan realisasi capaian sebesar 64,28% dari target kinerja sebesar 60%.
b.Kinerja Anggaran Dari segi pengelolaan pendanaan / anggaran, pencapaian kinerja pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada akhir periode Renstra sebelumnya (Tahun Anggaran 2024) dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.7 berikut : 15 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Tabel 2.7. Rekapitulasi Capaian dan Realisasi Belanja Dinas Dukcapil Tahun 2024 NO URAIAN BELANJA PAGU ANGGARAN REALISASI % 1 2 3 4 5 1 Belanja Pegawai 3.236.284.353,00 2.744.893.975,00 84,82 2 Belanja Barang dan Jasa 3.871.360.616,00 3.621.827.986,00 93,55 3 Belanja Modal 976.485.000,00 915.780.000,00 93,78 TOTAL BELANJA 8.084.129.969,00 7.282.501.961,00 90,08 Dari tabel di atas, capaian realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar 90,08 %. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Untuk menjamin layanan administrasi kependudukan yang inklusif, adil, dan merata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai berikut:
a.Penduduk Seluruh penduduk menjadi sasaran layanan, baik penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Selatan maupun penduduk luar domisili yang memerlukan layanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan. Mengingat layanan adminduk walaupun bukan merupakan pelayanan dasar tetapi menjadi dasar dari semua pelayanan.
b.Perangkat Daerah Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan juga memberikan layanan data kependudukan kepada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selaku pengguna data. 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan terintegrasi serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, Dinas Dukcapil Kabupaten 16 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Barito Selatan dalam memberikan pelayanan bekerja sama dengan beberapa Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Barito Selatan, seperti: • Dinas Kesehatan, dalam rangka mewujudkan layanan terintegrasi dengan fasilitas layanan kesehatan di Kab. Barito Selatan untuk memberikan kemudahan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir di Rumah Sakit, Pustu dan Puskesmas; • Dinas Pendidikan, dalam rangka mewajibkan KIA sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah, serta melibatkan pihak sekolah untuk pro aktif memfasilitasi pembuatan KIA bagi siswa; • Kemenag Barito Selatan, dalam rangka mewujudkan layanan terintegrasi dengan KUA se- Kab. Barito Selatan untuk memberikan kemudahan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan perubahan kepada calon pengantin/catin yang sudah mendaftar di KUA; • Pengadilan Agama (PA) Barito Selatan, dalam rangka fasilitasi pelaksanaan Sidang Istbat Nikah keliling bagi pasangan muslim yang belum memiliki Buku Nikah (status perkawinan belum tercatat); • Pengadilan Negeri (PN) Barito Selatan, dalam rangka fasilitasi pelaksanaan sidang pencatatan perkawinan/perceraian secara keliling (di tempat) bagi pasangan non muslim yang perkawinan/perceraiannya belum tercatat. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta kondisi teraktual penyelenggaraan pelayanan saat ini, diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana hasil pemetaan permasalahan pada Tabel 2.8. berikut : 17 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Tabel 2.8. Permasalahan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil No Masalah Akar Masalah 1 2 3 1 Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai
1. 1.Keterbatasan Anggaran dan Prioritas • Alokasi dana untuk pembangunan/peningkatan sarana gedung pelayanan, pengadaan mobil pelayanan keliling dan perangkat/peralatan pelayanan adminduk tidak mencukupi atau tidak menjadi prioritas.
2. 2.Perencanaan dan Manajemen Aset yang Lemah • Tidak ada peta kebutuhan infrastruktur yang komprehensif. • Pemeliharaan sarana yang ada kurang terjadwal, sehingga cepat rusak/tertinggal.
3. 3.Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Layanan Lebih Cepat dari Peningkatan Sarana • Permintaan layanan (pencatatan kelahiran, KTP elektronik, dll.) meningkat pesat sehingga infrastruktur yang ada tidak lagi memadai. 2 Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat
4. 1.Kapasitas dan kompetensi petugas terbatas, khususnya dalam penguasaan IT dan pelayanan prima.
5. 2.Pemanfaatan fasilitas pelayanan online/berbasis digital belum optimal, (Kebiasaan masyarakat pengguna layanan yang masih senang berurusan secara konvensional, masyarakat masih banyak yang belum melek teknologi)
6. 3.Pemanfaatan hak akses data kependudukan oleh lembaga/OPD pengguna belum optimal (integrasi data kependudukan dengan instansi penyedia layanan publik lainnya masih belum terlaksana/belum optimal).
7. 4.Konektivitas jaringan di pelosok desa masih terbatas, masih ada desa yang blindspot menyebabkan proses layanan jemput bola terhambat dan tidak real time, masyarakat tidak bisa menggunakan layanan online.
8. 5.Data kebutuhan masyarakat tidak terpetakan secara baik; misalnya kelompok rentan, warga di daerah terpencil, atau kebutuhan layanan khusus belum terakomodir. 18 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
9. 3.Kesadaran/ inisiatif masyarakat untuk secara aktif melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian secara tepat waktu masih rendah.
10. 1.Faktor Pengetahuan & Pemahaman • Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban serta manfaat pelaporan peristiwa kependudukan. • Informasi layanan tidak mudah diakses (minim media informasi, bahasa teknis sulit dipahami).
11. 2.Faktor Akses & Infrastruktur Layanan • Lokasi layanan jauh atau terbatas bagi masyarakat di wilayah terpencil. • Jam layanan tidak fleksibel, menyulitkan warga yang bekerja atau memiliki mobilitas terbatas. • Keterbatasan teknologi daring (aplikasi tidak ramah pengguna, tidak ada konektivitas jaringan internet/ jaringan internet lemah).
12. 3.Faktor Kualitas Layanan • Proses berbelit atau memakan waktu lama, menurunkan minat masyarakat. • Kurang responsif terhadap kebutuhan khusus (penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat).
13. 4.Faktor Penegakan Aturan • Tidak ada sanksi jelas yang mendorong pelaporan tepat waktu. • Pengawasan lemah, sehingga keterlambatan tidak menimbulkan konsekuensi nyata. 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Penentuan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025- 2029 di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan pemetaan permasalahan. Isu strategis sangat penting sebagai landasan perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, untuk memastikan pembangunan sesuai dengan konteks global, nasional, dan regional. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan isu- isu strategis yang memiliki dampak signifikan bagi daerah. Adapun Isu Strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : 19 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
a.Optimalisasi layanan administrasi kependudukan melalui penguatan infrastruktur digital dan akses komunikasi yang merata. Dalam era digital saat ini, pelayanan administrasi kependudukan yang efektif sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur pendukung seperti jaringan internet, listrik, serta perangkat teknologi yang memadai. Namun, di sejumlah wilayah Kabupaten Barito Selatan, infrastruktur tersebut masih belum merata sehingga berdampak pada terhambatnya proses pelayanan. Untuk itu, diperlukan strategi optimalisasi layanan yang disertai dengan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke desa- desa terpencil, agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan secara mudah dan setara.
b.Peningkatan jangkauan pelayanan adminduk berbasis wilayah melalui layanan mobile dan jemput bola. Kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan yang cukup luas dan terdiri dari wilayah- wilayah yang sulit dijangkau membuat sebagian masyarakat kesulitan datang langsung ke kantor Dukcapil. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan pelayanan yang lebih fleksibel dan menjangkau langsung masyarakat, seperti layanan jemput bola, mobil pelayanan keliling, dan kerja sama dengan pemerintah desa. Strategi ini merupakan bagian penting dari upaya memperluas akses pelayanan publik serta menjamin hak setiap warga negara atas dokumen kependudukan.
c.Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM Dukcapil dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan prima. Transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis digital dan teknologi informasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, responsif, dan profesional. Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam kualitas SDM, baik dari sisi penguasaan sistem informasi maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, peningkatan literasi digital, serta pembinaan integritas menjadi hal yang sangat penting agar pelayanan kependudukan dapat berjalan secara optimal dan adaptif terhadap perubahan. 20 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
d.Perluasan akses dan pemerataan kepemilikan dokumen kependudukan untuk mendukung inklusi sosial dan perlindungan warga negara. Masih banyak masyarakat di wilayah pedesaan atau terpencil yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, maupun KTP-el. Hal ini menyebabkan mereka tidak tercatat secara resmi dalam sistem kependudukan dan rentan terhadap eksklusi sosial, seperti tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Maka dari itu, isu strategis ini menekankan pentingnya pemerataan layanan dan kepemilikan dokumen bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
e.Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan kewajiban administrasi kependudukan. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan sering menjadi penyebab tidak dilaksanakannya pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, maupun perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan literasi masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun kesadaran bahwa administrasi kependudukan adalah hak sekaligus kewajiban yang penting untuk diurus dan dijaga.
f.Peningkatan pemanfaatan hak akses data kependudukan oleh pengguna sebagai dasar pemberian layanan publik. Pemanfaatan hak akses data kependudukan oleh berbagai penyelenggara layanan publik sebagai dasar legal dan kepastian identitas yang memberi jaminan bahwa layanan publik yang diberikan (bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perizinan) tepat sasaran dan hanya diberikan kepada penduduk yang berhak, dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi rujukan tunggal untuk memverifikasi identitas penduduk, sehingga berdampak terhadap efisiensi dan integrasi layanan. 21 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
g.Peningkatan akurasi dan pemutakhiran data kependudukan sebagai dasar kebijakan dan pelayanan publik. Data kependudukan merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, dan pelayanan publik lainnya. Ketidakakuratan atau keterlambatan pemutakhiran data dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan sistem pemutakhiran data, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan menjadi prioritas strategis untuk menjamin bahwa data yang dikelola oleh Dukcapil benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. 22 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUNAN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 1.Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.
2. 2.Meningkatny a integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggar aan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Terwujudnya layanan administrasi kependuduka n dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependuduka n yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan A A A A A A 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah rumusan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, mencakup visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan, serta indikator kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dimana Strategi adalah serangkaian tindakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, dan Arah 23 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN kebijakan membantu dalam menetapkan Prioritas Pembangunan Tahunan dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan jangka panjang. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut : Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan VISI : TERWUJUDNYA BARITO SELATAN YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING SERTA MENJADI PENYANGGA PANGAN DAN ENERGI IBU KOTA NUSANTARA MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan terintegrasi.
3. 1.Digitalisasi dan perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan 1.1. Pengembangan dan penerapan sistem layanan administrasi kependudukan berbasis digital/online 1.2. Perluasan jangkauan layanan adminduk melalui pelayanan mobile/keliling dan pelayanan di desa. 24 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
4. 2.Pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat 2.1. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai dasar perbaikan layanan. 2.2. Pengembangan jenis dan model inovasi pelayanan dengan melakukan replikasi inovasi dari daerah lain.
5. 3.Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara layanan adminduk 3.1. Pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis aparatur adminduk secara berkala. 3.2. Penerapan sistem evaluasi dan penghargaan terhadap kinerja petugas pelayanan.
6. 4.Integrasi layanan administrasi kependudukan dengan instansi/lembaga lain 4.1. Peningkatan kerja sama layanan administrasi kependudukan terintegrasi dengan lembaga/OPD pelayanan publik lainnya 4.2. Peningkatan kerja sama akses pemanfaatan data dengan lembaga/OPD pengguna 25 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
7. 1.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
8. 2.Program Pendaftaran Penduduk
9. 3.Program Pencatatan Sipil
10. 4.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
11. 5.Program Pengelolaan Profil Kependudukan 4.2. Uraian Kegiatan Untuk melaksanakan 5 Program di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan merencanakan 17 kegiatan yaitu;
12. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14. 3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15. 4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
16. 5.Administrasi Umum Perangkat Daerah
17. 6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18. 7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19. 8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20. 9.Pelayanan Pendaftaran Penduduk
21. 10.Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
22. 11.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
23. 12.Pelayanan Pencatatan Sipil
24. 13.Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
25. 14.Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
26. 15.Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 26 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN
27. 16.Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
28. 17.Penyusunan Profil Kependudukan 4.3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal. Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi- misi yang ditetapkan. Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan dan subkegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Uraian Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana pada tabel 4.1 berikut. 27 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 28 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 29 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Dan berikut berupa uraian tentang teknik merumuskan program , kegiatan , subkegiatan rancangan akhir RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana pada tabel 4.2. Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program , Kegiatan , Subkegiatan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 30 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 31 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 32 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 33 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 34 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 35 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 36 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 37 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 38 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 39 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 40 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 41 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 42 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Dan berikut Uraian Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Tahun 2026-2030 disajikan sebagaimana pada tabel 4.3 berikut. Tabel 4.3. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 43 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 44 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 45 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 46 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 47 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 48 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 49 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 50 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 51 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 52 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 53 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 54 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 55 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 56 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ini memuat rangkaian kegiatan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun untuk mendukung pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD dan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana pada Tabel 4.4 berikut. Subkegiatan yang tercantum dalam Tabel 4.4 merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak identitas penduduk, serta penguatan tata kelola data kependudukan sebagai basis utama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penetapan subkegiatan tersebut dilakukan melalui pemetaan keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 57 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 58 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penetapan dan Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan menggunakan Tabel 4.5 sebagaimana berikut : Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Nilai A A A A A 2 Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah Nilai 75,00 75,94 76,88 77,81 78,75 3 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,10 3,20 3,20 3,50 3,70 4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Nilai 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 59 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah TAHUN 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah adalah indikator yang mengukur kinerja suatu perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan dan target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah disajikan menggunakan Tabel 4.6 sebagaimana berikut : Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak % 64,50 65,00 68,00 70,00 72,00 2 Perekaman KTP elektronik % 98,30 98,50 98,80 99,00 99,30 3 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan % 100 100 100 100 100 4 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun % 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 5 Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan % 57,00 57,30 57,80 58,30 58,30 6 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan % 63,00 63,20 63,40 63,70 63,90 7 Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan % 5 7 9 11 13 8 Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) % 7,00 8,50 10,00 11,50 13,00 9 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan % 100 100 100 100 100 60 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Renstra ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat. Dalam penyusunannya, telah dilakukan analisis situasi, penetapan tujuan dan sasaran strategis, serta rencana program dan kegiatan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang administrasi kependudukan melalui pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik dari internal perangkat daerah maupun dukungan dari masyarakat, lembaga legislatif, dan mitra pembangunan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Renstra ini agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. 61 RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DUKCAPIL BARITO SELATAN Akhir kata, semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Barito Selatan, demi mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029. Mengetahui : Barito Selatan,25Se ptember 2025 BUPATI BARITO SELATAN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan EDDY RAYA SAMSURI Drs. SABIRIN, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19680303 199012 1 004 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 i Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 i KATA PENGANTAR Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia – Nya, telah disusun dan dapat diselesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN 2025-

2029.RENSTRA ini disusun dengan maksud ingin menggambarkan kesinambungan pembangunan daerah dan sebagai landasan Pemerinta Kabupaten Barito Selatan dalam menentukan arah pembangunan bidang perhubungan ke depan. Renstra ini juga disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi pemangku kepentingan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Pembuatan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan yang tentunya dapat berkembang/fleksibel sesuai dengan kondisi obyektif dan keperluan strategis yang mendesak yang dijabarkan tiap tahun selama 5 ( lima ) tahun dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RENJA ) dalam bentuk program dan kegiatan yang didukung dengan pembiayaan oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan sebagai arah pelaksanaan tugas selama tahun 2025–2029. B Buntok, 17 Oktober 2025 Kepala Dinas Perhubungan, JONI PRIAWAN, S.P., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690602 199803 1 011 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii BAB I ..................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN.................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................... 6 1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 10 1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................... 11 BAB II .................................................................................................................................. 13 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH............................................................ 13 2.1 Gambaran Pelayanan Daerah .............................................................................. 13 2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah .................................................... 13 2.2.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan : .............. 13 2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah .......................................................................... 28 2.3.1 Sumber Daya Aparatur ..................................................................................... 28 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah......................................................................... 34 2.5 Kelompok Sasaran ............................................................................................... 49 2.6 Mitra Perangkat .................................................................................................... 49 2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ............................................. 50 1.7.1 Permasalah Pelayanan Perangkat Daerah ....................................................... 50 1.7.2 Ketimpangan Konektivitas Antarwilayah ........................................................... 50 2.7.3 Isu Strategis ......................................................................................................... 52 BAB III ................................................................................................................................. 54 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN................................................... 54 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ............................................ 55 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ......................................................... 55 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran .................................................................. 55 BAB IV ................................................................................................................................. 56 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA .................................................. 56 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.......................................................................... 56 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ........................................................................ 56 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 iii 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan .................................... 58 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan ........................................................ 59 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah ............................................................................................... 105 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ............................................... 105 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .............................................................................. 106 BAB V ................................................................................................................................ 107 PENUTUP ......................................................................................................................... 107 Lampiran :.......................................................................................................................... 109 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 1 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan Perhubungan yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan. Rumusan permasalahan Perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor Perhubungan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Selatan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra ini berfungsi sebagai, pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Daerah terpilih pada periode 2025–2030 berkewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah (RPJMD). Seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023–2026 sebagai dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 2 transisi pasca Pilkada tahun 2020 serta mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, pelaksanaan Pemilu, dan Pilkada serentak tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen RPJMD definitif. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah Pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan actual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan Perhubungan yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan. Rumusan permasalahan Perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor Perhubungan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Selatan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra ini berfungsi sebagai, pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

a.Persiapan penyusunan Renstra , terdiri dari : 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra ; 2) Orientasi mengenai Rensta ; 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra ; dan 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
b.Penyusunan rancangan Renstra , terdiri dari : 1) Perumusan rancangan Renstra , terdiri dari : a) Pengelolaan data dan informasi; b) Analisis gambaran pelayanan Kabupaten Barito Selatan; c) Review Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Kabupaten/ Kota; d) Perumusan isu-isu strategis; e) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah ; f) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah; Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 3 g) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; h) Perumusan indikator kinerja Kabupaten yang mengacu pda tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten; i) Pelaksanaan forum Provinsi. 2) Penyajian rancangan Renstra , terdiri dari : a) Pendahuluan; b) Gambaran Pelayanan ; c) Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; d) Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan; e) Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan f) Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Barito Selatan. Rancangan Renstra yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum, sehingga diperolehlah masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan.
c.Penyusunan rancangan akhir Renstra Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra , dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Barito Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Barito Selatan.
d.Penetapan Renstra Rancangan akhir Renstra diverifikasi akhir oleh Bappeda, guna menjamin kesesuain visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan RPD dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Lainnya. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggung jawabkan. Adapun Data dan informasi yang perlu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 4 dikumpulkan dalam menyusun Renstra , antara lain : Peraturan perundang- undangan yang terkait, Kebijakan pemerintah yang terkait, RPJMD Kabupaten, dan hasil evaluasi Renstra periode lalu. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan ini akan dijadikan pedoman setiap tahunnya guna menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan serta menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dalam kaitannya akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Bagan Alur Penyusunan Renstra Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 6 1.2 Landasan Hukum
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 7
6. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran NegSara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. 15.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. 16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 9
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. 22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. 23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
25. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
26. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
27. 27.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
28. 28.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
29. 29.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
30. 30.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
31. 31.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 144 Tahun 2015 tentang Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara Online;
32. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 10 1.3 Maksud dan Tujuan
33. 1.Maksud dari penyusunan RPJMD kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah : a) Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi; b) Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; c) Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu lima tahun ( 2025-2029 ) yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan – perubahan lingkungan strategis.
34. 2.Adapun tujuan penyusunan RPJMD kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah :
a.Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas;
b.Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Perhubungan;
c.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
d.Tersedianya bahan evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan;
e.Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
f.Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran;
g.Sebagai instrumen cascading untuk seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
h.Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program–program yang telah direncanakan; Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 11
i.Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance;
j.Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan Pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan; dan
k.Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika dokumen Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa Renstra perangkat daerah terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:
1. 1.Latar belakang;
2. 2.Dasar hukum penyusunan;
3. 3.Maksud dan tujuan;
4. 4.Sistematika penulisan Renstra.
5. 1.Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
a.Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
b.Sumber daya Perangkat Daerah;
c.Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
d.Kelompok sasaran layanan.
1. 1.Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029;
2. 2.Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 12
3. 3.Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
4. 4.Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
5. 1.Uraian Program;
6. 2.Uraian Kegiatan
7. 3.Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
8. 4.Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
9. 5.Target keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
10. 6.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dengan sistematika lima bab ini, diharapkan dokumen Renstra Dinas Perhubungan menjadi lebih fokus, terstruktur, dan sejalan dengan pendekatan integratif pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan nasional dan arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 13 2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dan dalam menyelengarakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
a.Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perhubungan.
b.Penyelengaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perhubungan.
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan.
d.Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi. 2.2.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan :

(1)Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.
(2)Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
(3)Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 14 menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Perhubungan.
(4)Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
2. b.Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perhubungan;
3. c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
4. d.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
5. e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(5)Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan terdiri dari:

1.Kepala Dinas;
2.Sekretariat membawahkan dan mengoordinasikan :

a.Sub Bagian Umum;
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
1. 3.Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :
a.Seksi Angkutan Orang;
b.Seksi Angkutan Barang;
1. 4.Bidang Pengendalian Operasional (PENGOP) :
a.Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Litas;
b.Seksi Pembinaan Penyidikan & Pengendalian Lalu Lintas;
c.Seksi Keselamtan dan Teknik Sarana;
1. 5.Bidang Pelayaran :
a.Seksi Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pelayaran Angkutan Laut ;
b.Seksi Kepelabuhanan dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri;
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional.
2. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 15 KEPALA DINAS

(1)Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalamhal Memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program Kerja, tatakerja, mengembangkan dan menyelenggaraka nurusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan serta bertanggung jawab terlaksananya tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan, serta mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugasnya dengan baik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
2. b.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan;
3. c.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugsnya di bidang perhubungan;
4. d.Pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Perhubungan;
5. e.Penggunaan barang milik daerah;
6. f.Pengawasan pelaksanaan anggaran;
7. g.Pembinaan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. h.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. SEKRETARIAT
(1)Sekretariat melaksanakan tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang- undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. a.Pengkoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 16
2. b.Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan barang milik daerah;
3. c.Penyelenggaraan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
4. d.Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan asset dan perlengkapan; dan
5. e.Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. SUB BAGIAN UMUM
(1)Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayanan admiistrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
2. b.Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian;
3. c.Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan;
4. d.Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;
5. e.Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; dan
6. f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(1)Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan pelayanan administrasi keuangan dinas berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 17
1. a.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan dinas;
2. b.Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. c.Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas;
4. d.Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;dan
5. e.Penyusunan program Dinas;
6. f.Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana Dinas;
7. g.Pengembangan penelitian dan pengembangan urusan Perhubungan;
8. h.Pengsinkronisasian dan fasilitasi penyusunan program UPTD;
9. i.Pengevaluasian dan menyusun laporan pelaksanaan program; dan
10. j.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( LLAJ)
(1)Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai tugas menyusun, engkoordinasikan, membina, mengembangkan, engevaluasi, mengawasi teknis bidang angkutan darat, angkutan orang dan barang, melaporan terhadap Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyelenggarakan fungsi:
1. a.Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang;
2. b.Penyiapan bahan penyusunan perencanaan;
3. c.Pennyusunan bahan kebijakan teknis bidang angutan darat;
4. d.Pelaksanaan pembinaan angkutan orang dalam trayek;
5. e.Pelaksanaan pembinaan angkutan orang tidak dalam trayek;
6. f.Pelaksanaan pembinaan angkutan barang;
7. g.Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
8. h.Pelaksanaan penelitian dan pengembangan lalu lintas;
9. i.Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan kelas jalan;
10. j.Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan jaringan jalan; Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 18
11. k.Penghimpun, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi prasarana lalu lintas;
12. l.Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pembangunan fasilitas pendukung;
13. m.Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan kelas jalan; dan
14. n.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. SEKSI ANGKUTAN ORANG
(1)Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengaturan angkutan orang dalam trayek, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Orang menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi;
2. b.Penyiapan bahan dan data penyusunan program/kegiatan seksi;
3. c.Penyusunan bahan kebijakan teknis seksi;
4. d.Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan seksi;
5. e.Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi; dan
6. f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. SEKSI ANGKUTAN BARANG
(1)Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melakukan pengaturan, pemeliharaaan, pengawasan dan pengendalian pengoperasian angkutan, melaporkan dan mengevaluasi pealaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Barang menyelenggarakan fungsi:
1. a.Penyiapan bahan dan data penyusunan program/kegiatan seksi;
2. b.Penyiapan rencana dan program kegiatan seksi;
3. c.Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian pengoperasian dan pengelolaan teknik angkutan barang;
4. d.Pelaksanaan pembinaan angkutan barang;
5. e.Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan
6. f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 19 BIDANG PELAYARAN
(1)Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta keselamatan dan teknik sarana lalu Iintas angkutan sungai, danau penyeberangan dan laut antar Kecamatan dalam Kabupaten dan antar kota dalam Kabupaten, penyiapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten serta pembinaan terhadap asosiasi angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan dan Laut dan menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi perhubungan udara, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen rekayasa alur pelayaran;
2. b.Penyusunan rencana teknis jaringan pelayaran dan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan angkutan laut khusus yang meliputi antar kecamatan dan antar kabupaten;
3. c.Penyiapan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan angkutan laut khusus yang beroperasi diwilayah kabupaten;
4. d.Penyiapan rencana dan program pembangunan, pemasangan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan rambu-rambu lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan kabupaten dan lintas kecamatan;
5. e.Penyiapan penetapan, standa rbatas maksimum muatan dalam berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kecamatan;
6. f.Penyiapan rencana penetapan lokasi dan pengelolaan dermaga diwilayah Kabupaten;
7. g.Pembinaan terhadap asosiasi bidang angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan laut wilayah Kabupaten;
8. h.Penyusunankebijakanteknistransportasikhususnya bidang pelayaran;
9. i.Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 20
10. j.Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang. SEKSI ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN DAN PELAYARAN ANGKUTAN LAUT
(1)Seksi Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pelayaran Angkutan Laut mempunyai fungsi melakukan penyiapan, penetapan jaringan trasnsportasi, perizinan angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan pelayaran laut antar Kecamatan dalam Kabupaten maupun pengawasan angkutan antar kabupaten, provinsi maupun antar Negara. Menganalisis kinerja operasional, bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut, melakukan pemantauan dan analisis kepadatan alur maupun rekayasa pelaksanaan alur pelayaran.
(2)Untuk melaksanaka ntugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pelayaran Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:
1. a.Penyiapan bahan dan data penyusunan program/ kegiatan seksi;
2. b.Penyusunan dan penetapan jaring transportasi pelayaran;
3. c.Penyiapan Pemberian perizinan, pengendalian, penetapan batas maksimum muatan serta teknis operasional angkutan;
4. d.Penginventasasian dan evaluasi tingkat pelayanan penyelenggara angkutan;
5. e.Penyiapan bimbingan dan pengawasan teknis manajemen / rekayasa dan analisis kerja operasional pelayanan angkutan serta penyelenggaraan angkutan sungai; dan
6. f.Pelaksanaan kajian teknis pelayaran sungai danau penyeberangan laut dan teknis angkutan perairan pedalaman; dan
7. g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. SEKSI KEPELABUHAN DAN TERMINAL KHUSUS UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKSI)
(1)Seksi Kepelabuhanan dan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan dan analisis kerja operasional, serta program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan dalam mendukung penyelenggaraan transportasi sungai, danau dan penyeberangan untuk kegiatan pelayaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 21 angkutan penumpang, barang dan kepentingan sendiri, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhanan dan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyiapan bahan dan data penyusunan program / kegiatan seksi;
2. b.Penyiapan Pemberian perizinan, pengendalian, dan pengawasan operasional kepelabuhan;
3. c.Pemantauan dan menganalisis tingkat kebutuhan pelabuhan dan falitas pelabuhan;
4. d.Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pelabuhan; dan
5. e.Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi; dan
6. f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(1)Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan lintas Kabupaten/Kota, serta pembinaan terhadap asosiasi sub sector transportasi jalan tingkat Kabupaten serta pembinaan dan penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten, pengendalian lokasi parkir, penyusunan bahan kebijakan teknis dan peralatan jalan serta fasilitas pendukung lainnya, menghimpun, mengelola, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan pemanfaatan data dan informasi prasarana lalu lintas, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian operasional;
2. b.Pelaksanaan upaya keselamatan dan teknik sarana
3. c.Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan;
4. d.Pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan; Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 22
5. e.Penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
6. f.Pelaksanaan pengawasan teknis, pengadaan/pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan lalu lintas, marka jalan, alat pengendali, pengamanan pemakai jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta prasarana lalu lintas lainnya;
7. g.Pelaksanaan pengendalian lokasi parker dan pernbangunan fasilitas penunjang parkir di badan j alan;
8. h.Pelaksanaanpengaturan sirkulasi lalu lintas di jalan;
9. i.Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengadaan, penyempurnaan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, fasilitas pendukung, dan lokasi penyeberangan orang;
10. j.Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perambuan dan marka jalan;
11. k.Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pemasangan prasarana lalu lintas;
12. l.Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pembangunan, pengadaan, penyempurnaan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, penutupan terobosan / bukaan maupun putaran lalu lintas,dan pemisah jalur;
13. m.Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pembangunan fasilitas pendukung;
14. n.Pelaksanaan penelitian dan pengembangan lalu lintas;
15. o.Pelaksanaan kegiatan evaluasi analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
16. p.Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan kelas jalan;
17. q.Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan jaringan jalan;
18. r.Penghimpun, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi prasarana lalu lintas;
19. s.Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pemasangan prasarana lalu lintas;
20. t.Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pembangunan, pengadaan, penyempurnaan dan perneliharaan alat pengendali dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 23 pengamanan pemakai jalan, penutupan terobosan/ bukaan maupun putaran lalu lintas dan pemisah jalur;
21. u.Pelaksanaan kegiatan permbinaan teknis pembangunan fasilitas pendukung;
22. v.Pelaksanaan penelitian dan pengembangan lalu lintas;
23. w.Pelaksanaan kegiatan evaluasi analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
24. x.Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan kelas jalan;
25. y.Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan jaringan jalan;
26. z.Penghirnpun, pengolahan, penyajian, perneliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi prasarana lalu lintas; dan aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
(1)Seksi Manajernen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan antar kecarnatan dan antar Kabupaten, serta penyiapan pernberian penzman, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan Jalan antar Kecamatan dan Kabupaten, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyiapan bahan dan data penyusunan program/kegiatan;
2. b.Pelaksanaan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan antar Kecamatan dan Kabupaten
3. c.Pelaksanaan persiapan rencana penetapan lokasi dan pengelolaan jernbatan timbang;
4. d.Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
5. e.Pelaksanaan penyiapan, penetapan, perizinan angkutan jalan;
6. f.Pelaksanaan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan;
7. g.Penetapan standar batas maksirnum muatan dan berat kendaraan angkutan jalan;
8. h.Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, pevaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tupoksi; Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 24
9. i.Pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kecamatan dalam satu Kabupaten;
10. j.Pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten;
11. k.Pelaksanaan penyusunan pemberian izin trayek angkutan antar kota angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah Kecamatan dalam satu Kabupaten;
12. l.Pelaksanaan penyusunan penetapan wilayah operasi dan pemberian izin operasi angkutan taksi dan kebutuhan kendaraan untuk taksi yang wilayah operasinya melebihi wilayah Kecamatan dalam satu kabupaten;
13. m.Pelaksanaan penyusunan penetapan tariff penumpang kelas ekonomi antar kota dalam Kabupaten;
14. n.Pelaksanaan penyusunan penentuan lokasi pengadaan dan pemasangan pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi;
15. o.Pengawasan pelaksanaan pengoperasran dan pemeliharaan untuk penimbangan kendaraan bermotor; dan
16. p.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. SEKSI KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA (1.) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan penetapan alokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan kabupaten, jalan serta bimbingan keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, dan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2.) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana menyelenggarakan fungsi:
17. a.Penyiapan bahan dan data penyusunan program/kegiatan Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Jalan; Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 25
18. b.Pelaksanaan penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan Pengamanan rambu-rambu ;
19. c.Pelaksanaan bimbingan dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas serta program penanggulangan kecelakaan;
20. d.Pelaksanaan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
21. e.Pelaksanaan bimbingan pengelolaan, penyiapan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor;
22. f.Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian monitoring evaluasi dan, pelaporan penyelenggaraan tupoksi;
23. g.Pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten dan jalan provinsi;
24. h.Pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan la!u lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggga dunia;
25. i.Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
26. j.Pelaksanaan uji mutu kendaraan bermotor;
27. k.Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi; dan
28. l.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
(1)Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional seruor yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagairnana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 26 JABATAN FUNGSIONAL UMUM
(1)Penamaan jabatan fungsional mumum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
(2)Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Nama-nama jabatan fungsiona umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
(4)Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
(5)Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
(6)Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
(7)Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di mlingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatandengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
(9)Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dalam melaksanakan tugasnya diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan. TATA KERJA
(1)Dalam melaksnakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajid menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 27
(2)Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-rnasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi wajid mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6)Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7)Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. ESELON
(1)Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
(2)Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator;
(3)Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator;
(4)Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi di Bidang dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
(5)Kepala Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 28 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan . 2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ aset. 2.3.1 Sumber Daya Aparatur
1. a.Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan : No. Golongan Jumlah Pegawai 1 IV 15 2 III 4 3 II 1 Jumlah 20 . Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 29
2. b.Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan : No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 1 Pasca Sarjana 5 2 Sarjana 17 3 Diploma 4 4 SLTA 10 5 SLTP - 6 SD - Jumlah 36
3. c.Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf : No. Jabatan Jumlah Pegawai 1 Eselon II 1 2 Eselon III 4 3 Eselon IV 16 4 Fungsional Umum 3 4 Staf 12 JUMLAH 36 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 30
4. d.Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Status Kepegawaian: No. Status Jumlah Pegawai 1 PNS 36 2 PPPK 64 3 Staf Tenaga Kontrak/Honorer 18 Jumlah 118 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 34 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Review capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [13] [14] [16] [17] [18] [19] 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 11150 11200 11300 11450 27,42 39,504 18,304 13,100 0.25 0.35 0.16 0.11 2 Rasio ijin trayek - - - - 0,00062 0,000046 0,000029 0,000028 3 Jumlah uji kir angkutan umum '400 unit 402 unit 404 unit 409 unit 255 Unit 281 Unit - 220 Unit 63.75 69.90 - 53.79 4 Jumlah Pelabuhan Laut/Sungai/Udara/Terminal Bis 9 9 9 9 9 9 9 9 100 100 100 100 5 Persentase Layanan angkutan darat % % % % 0,177 0,134 0,241 0,122 N/A Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 35 6 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % % % % 15,7% 11,71% 0% 10,45% 7 Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,05 0,05 0,05 0,05 0,058 0,053 0,049 0,052 9 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum 1,170 1,160 1,150 1,150 15,84 21,82 10,774 6,774 10 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun 11150 11200 11323 11456 229,209 116,27 273,756 43,944 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 49 2.5 Kelompok Sasaran Kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Perhubungan meliputi:
  1. 1.Masyarakat Umum
5. a.Pengguna layanan transportasi (angkutan darat, laut, udara).
6. b.Pengguna jalan raya, seperti pengendara kendaraan pribadi dan pejalan Kaki.
7. c.Penumpang angkutan umum.
  1. 2.Operator dan Pelaku Usaha Transportasi
8. a.Perusahaan angkutan umum (bus dan kapal)
9. b.Perusahaan logistik dan jasa pengiriman.
10. c.Pengusaha terminal, pelabuhan, dan prasarana transportasi lainnya.
  1. 3.Pengemudi dan Awak Kendaraan
11. a.Pengemudi angkutan umum dan pribadi.
12. b.Awak kapal dan moda transportasi lainnya.
13. c.Pelajar atau peserta pelatihan di bidang transportasi.
  1. 4.Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait
14. a.Instansi pemerintah lain yang bekerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan transportasi (misalnya: Bapperida, Dinas PUPR, Kepolisian).
15. b.Lembaga legislatif dan yudikatif terkait regulasi dan pengawasan. 2.6 Mitra Perangkat
  1. 1.Instansi Pemerintah Daerah:
16. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) untuk perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi yang sejalan dengan kebutuhan daerah.
17. b.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya.
18. c.Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan.
  1. 2.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: Untuk koordinasi terkait kebijakan perhubungan nasional yang akan diterapkan di daerah, serta pendanaan proyek infrastruktur transportasi yang berskala besar.
  2. 3.Kepolisian dan TNI: Untuk pengamanan infrastruktur dan kelancaran transportasi, serta membantu dalam menegakkan disiplin lalu lintas. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 50
  3. 4.Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan: Dinas Perhubungan juga bekerja sama dengan masyarakat dan berbagai organisasi lokal dalam rangka penyuluhan, sosialisasi tentang tata tertib lalu lintas, serta pengawasan terhadap fasilitas transportasi publik. Dengan kerja sama lintas sektor ini, diharapkan pengembangan infrastruktur transportasi di Barito Selatan dapat berjalan lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. 2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 1.7.1 Permasalah Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan identifikasi terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Perhubungan Kabupaten Barito Selatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan khususnya di bidang transportasi, maka hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi tersebut baik dari segi prasarana maupun dari segi keselamatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut. 1.7.2 Ketimpangan Konektivitas Antarwilayah Zona Timur Kluster Buntok yang meliputi Kabupaten Barito Selatan salah satunya dimandatkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengahuntuk menjadi wilayah dengan transportasi barang dan publik yang unggul. Namun, pola keterhubungan antarwilayahnya masih timpang akibat berbagai kendala konektivitas. Penurunan izin trayek dan jumlah pengguna angkutan umum serta tidak optimalnya terminal darat menunjukkan lemahnya sistem transportasi publik. Selain itu, penyebaran infrastruktur seperti jembatan yang belum merata di beberapa kecamatan menghambat mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi. Keterbatasan sarana transportasi sungai, seperti Pelabuhan juga menjadi masalah tersendiri dalam menjangkau wilayah yang sulit diakses lewat jalur darat sehingga konektivitas antardaerah belum dapat berjalan secara efisien dan merata. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 51 Sumber: RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029
  4. 1.Kurangnya fasilitas keselamatan jalan dibandingkan panjang jalan dan jumlah kebutuhannya.
  5. 2.Kurangnya rekayasa lalu lintas pada ruas jalan yang rawan kecelakaan.
  6. 3.Minimnya fasilitas pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/ Kota.
  7. 4.Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penguji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Barito Selatan.
  8. 5.Kurangnya prasarana pelayaran dan penyeberangan serta rambu sungai.
  9. 6.Banyaknya masyarakat yang beralih moda dari transportasi sungai ke jalan karena perkembangan jalan.
  10. 7.Fasilitas keselamatan pelayaran (rambu suar, menara suar dll) yang masih minim.
  11. 8.Kurangnya SDM teknis operasional di bidang pelayaran.
  12. 9.Masih belum adanya pelayanan pemadu moda dari dari transportasi udara ke darat maupun dari transportasi laut ke darat, begitu pula sebaliknya di Kabupaten Barito Selatan.
  13. 10.Kurang efektifnya Terminal type C di Kabupaten Barito Selatan. Peluang dalam menghadapi tantangan yang ada, antara lain :
  14. 1.Melengkapi fasilitas keselamatan jalan, guna meningkatkan keselamatan di jalan.
  15. 2.Meningkatkan jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten/ Kota disertai dengan pemenuhan SDM terkait yang ahli dibidangnya.
  16. 3.Meningkatkan fasilitas dermaga dan rambu sungai guna meningkatkan kenyamanan pengguna jasa dan keselamatan penyeberangan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 52
  17. 4.Meningkatkan fasilitas keselamatan pelayaran dan SDM teknis operasional pelayaran dengan mengikuti diklat teknis.
  18. 5.Perlu adanya studi tentang pelayanan pemadu moda agar Kabupaten Barito Selatan semakin berkembang dan mempermudah akses bagi pengguna transportasi Darat, Sungai, Udara maupun Penyeberangan.
  19. 6.Meningkatkan prasarana dan fasilitas yang terdapat di terminal type B yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, sehingga para operator angkutan umum mau masuk dan melayani penumpang di terminal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  20. 7.Meningkatkan fasilitas dermaga, jadi walaupun jumlah penumpang mengalami penurunan namun angkutan barang dapat meningkat untuk mengurangi beban jalan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) ± 8 Ton 2.7.3 Isu Strategis Merujuk pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, serta memperhatikan dinamika pembangunan nasional dan regional, maka isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:
  21. 1.Pengembangan Infrastruktur Transportasi Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, rel kereta api dan terminal adalah isu utama. Infrastruktur yang baik dan modern dapat mempercepat proses distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
19. a.Sarana Transportasi Darat: jalan nasional, dan fasilitas angkutan massal seperti bus.
20. b.Pelabuhan dan Bandara: Modernisasi pelabuhan dan bandara untuk mempercepat alur barang dan penumpang.
21. c.Transportasi Laut dan Udara: Penguatan konektivitas antar pulau melalui transportasi laut dan pengembangan penerbangan domestik maupun internasional. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 53
  1. 2.Regulasi dan Kebijakan Tarif Kebijakan tarif transportasi yang adil dan efisien sangat penting untuk mendukung mobilitas barang dan jasa. Isu terkait dengan kebijakan tarif antara lain:
22. a.Subsidisasi dan Insentif: Beberapa pemerintah daerah atau pusat memberikan subsidi atau insentif untuk menurunkan biaya angkutan barang dan penumpang.
23. b.Standarisasi Tarif: Penetapan tarif yang transparan dan standar untuk memastikan bahwa biaya transportasi tetap wajar dan tidak memberatkan pelaku usaha. 3 . Interkonektivitas Antar Moda Transportasi Mengintegrasikan berbagai moda transportasi (darat, laut, udara, dan rel) menjadi sistem yang saling terhubung dapat mempercepat distribusi barang dan jasa serta mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pergerakan barang.
24. a.Multimodal Transport System: Sistem yang menggabungkan penggunaan beberapa moda transportasi yang terintegrasi, seperti transportasi darat yang terhubung dengan pelabuhan atau bandara.
25. b.Penyederhanaan Administrasi: Pengurangan birokrasi dalam perpindahan barang antar moda transportasi untuk mempermudah pergerakan barang.
  1. 4.Keamanan dan Keselamatan Aspek keamanan dan keselamatan menjadi perhatian penting dalam kebijakan peningkatan mobilitas barang dan jasa, baik itu di jalan raya, pelabuhan, atau bandara.
26. a.Keselamatan Transportasi: Peningkatan kualitas dan keamanan kendaraan serta infrastruktur transportasi agar dapat mengurangi angka kecelakaan.
27. b.Kebijakan Keamanan di Pelabuhan dan Bandara: Penguatan sistem keamanan dalam pengelolaan barang dan penumpang. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 54 Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijadikan dasar pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut: Gambar 3.1 Visi dan Tagline RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 Sumber: RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 Visi “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun mendatang. Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah. Periode ini mengusung tagline pembangunan yakni “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”. Untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Kabupaten Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara", ditetapkan sejumlah misi sebagai arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 55 strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut: Gambar 3.2 Misi RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 Sumber: RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 (2025, p.286).
  1. 1.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
  2. 2.Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
  3. 3.Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
  4. 4.Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
  5. 5.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
  6. 6.Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Jika meninjau Visi dan Misi tersebut, Dinas Pehubungan Kabupaten Barito Selatan memiliki peran yang strategis dalam pencapaian arahan pembangunan Kabupaten Barito Selatan 5 (lima) tahun ke depan. 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PD Tahun 2025-2029 merupakan gambaran kondisi berupa intermediate outcome yang dapat diukur dan menggambarkan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan lingkup kewenangan dan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah, serta mencerminkan manfaat nyata yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi kelembagaan di bidang Transportasi darat dan sungai. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 56 Gambar 3.3 Konsep Renstra PD Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 55 Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa Meningkatnya konektivitas wilayah Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) 10 20 30 35 40 45 50 Konektivitas Darat 3 3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal 75 75 10 15 20 25 30 Konektivitas Laut (Perairan Pedalaman) 10 10 10 15 20 25 30 Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik (%) 55 10 10 15 20 20 30 Mewujudkan sistem transportasi yang andal, aman, lancar, tertib, dan berkelanjutan, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) B B B B B B B Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah (Nilai) 75 75 75 75 75 75 75 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,1 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4 Menejemen Resiko (%) 0 0 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 55 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi yang tepat dan jelas. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan yang merupakan resultante dari wewenang, visi, misi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 mencakup aspek- aspek sebagai berikut :
  7. 1.Manajemen Angkutan Umum Kebijakan dan strategi transportasi untuk angkutan umum adalah : a) Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum. b) Menyusun tarif angkutan umum. c) Monitoring, Penertiban dan Pengawasan Angkutan Umum dan Angkutan Barang.
  8. 2.Manajemen Terminal Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagi pelayanan umum, yaitu tempat untuk naik dan turunnya penumpang serta bongkar muat barang, pengendalian lalu lintas serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.Untuk mendukung fungsi terminal tersebut, langkah yang dilakukan yaitu: a) Peningkatan fasilitas operasional terminal tipe C Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 56 b) Menyusun Peraturan Daerah terkait terminal tipe C. c) Pengelolaan Terminal Tipe C ( Fasilitas Utama dan Pendukung)
  9. 3.Manajemen Keselamatan Keselamatan transportasi adalah hal utama dalam kinerja perhubungan, untuk mendukung meningkatnya keselamatan, maka langkah yang dilakukan adalah : a) Menambah fasilitas keselamatan jalan (Rambu Darat, Trafic Light, Rambu Penunjuk Arah, Warning Light, Delineator, sesuai dengan panjang jalan dan kebutuhannya. b) Menambah rambu-rambu sungai, untuk keselamatan penyeberangan.
  10. 4.Manajemen Sumber Daya Manusia Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya disiplin pemakai jalan. Langkah – langkah yang dilakukan antara lain : a) Keterbatasan SDM yang berkopentensi perhubungan b) Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan c) Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 55 Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET
  11. 1.Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Pengembangan moda transportasi yang terintegrasi dan terjangkau dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat.
  12. 1.Penguatan konektivitas antarwilayah dan antar moda transportasi  Peningkatan jaringan jalan penghubung antar kecamatan dan antardesa yang mendukung terminal, pelabuhan, dan simpul logistik.  Pengembangan integrasi antara moda transportasi darat dan sungai secara efisien.
  13. 2.Pengembangan sarana dan prasarana transportasi publik yang terjangkau  Peningkatan kapasitas dan kualitas terminal penumpang serta halte angkutan.  Pemberdayaan angkutan pedesaan dan pengaturan trayek yang merata.  Fasilitasi investasi layanan transportasi publik dan kerja sama dengan swasta. Pembangunan jaringan transportasi berupa terminal sebagai penghubung mobilitas barang dan jasa, seperti Terminal Tarusan, terminal khusus, dan terminal penumpang tipe C.
  14. 1.Peningkatan dan Pengembangan Sarana Transportasi Umum  Pengembangan Terminal Tarusan sebagai terminal utama angkutan penumpang dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 56 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET barang skala kabupaten.  Pembangunan terminal penumpang tipe C di kecamatan strategis untuk memperlancar konektivitas antarwilayah.  Pengembangan terminal khusus (angkutan barang/logistik) untuk mendukung arus distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
  15. 2.Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Terminal  Penataan manajemen operasional terminal berbasis standar pelayanan minimal (SPM).  Digitalisasi sistem informasi trayek dan perizinan terminal.  Pengawasan dan pembinaan pengelolaan terminal secara terpadu antara Dishub, aparat keamanan, dan pihak swasta.
  16. 3.Penguatan Jaringan Transportasi dan Konektivitas Wilayah  Sinkronisasi pembangunan terminal dengan jaringan jalan kabupaten dan pelabuhan sungai.  Pengembangan jalur konektivitas antar kecamatan dan antar moda (darat–sungai). Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 57 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET  Dukungan transportasi logistik menuju kawasan ekonomi dan sektor unggulan daerah. Pembangunan pelabuhan pengumpul untuk meningkatkan mobilitas dan akses transportasi untuk barang dan jasa pada skala regional.
  17. 1.Peningkatan Infrastruktur Transportasi Sungai dan Pelabuhan  Pengembangan pelabuhan pengumpul regional di kawasan strategis seperti Dusun Hilir, Jenamas, dan Karau Kuala.  Rehabilitasi dan modernisasi fasilitas tambatan perahu, dermaga rakyat, serta sarana keselamatan transportasi sungai.  Penyediaan sarana pendukung logistik untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, dan industri kecil.
  18. 2.Penguatan Konektivitas dan Mobilitas Barang dan Jasa  Peningkatan integrasi transportasi darat dan sungai untuk mendukung rantai pasok antar kecamatan.  Penataan jaringan trayek angkutan barang dan penumpang ke wilayah pelabuhan pengumpul. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 58 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET Pembangunan pelabuhan perikanan sebagai sarana bongkar muat perikanan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan aktivitas perikanan.
  19. 1.Peningkatan infrastruktur transportasi perairan dan pelabuhan daerah guna menunjang distribusi hasil perikanan dan logistik antarwilayah.
  20. 2.Pengembangan dan revitalisasi pelabuhan perikanan pengumpul di kawasan strategis perikanan (seperti Kecamatan Dusun Hilir atau Jenamas) untuk memperlancar kegiatan bongkar muat hasil tangkapan nelayan.
  21. 3.Peningkatan keterpaduan sistem transportasi darat–air, melalui penyediaan akses jalan menuju pelabuhan perikanan, terminal barang, dan jalur distribusi pasar lokal.
  22. 4.Penerapan standar keselamatan dan tata kelola pelabuhan perikanan, termasuk manajemen lalu lintas kapal, fasilitas tambat, dan keamanan transportasi air.
  23. 5.Penguatan kelembagaan dan digitalisasi layanan pelabuhan, seperti sistem manajemen pelabuhan (SIMPEL), pengawasan bongkar muat, dan pendataan volume ikan yang keluar/masuk.
  24. 6.Kolaborasi antar perangkat daerah (Dishub, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 59 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET Dinas Perikanan, dan Dinas PUPR) dalam perencanaan dan pembangunan pelabuhan perikanan berbasis kebutuhan daerah. Optimalisasi pembangunan bandara dalam rangka meningkatkan keterhubungan dan konektivitas wilayah antarpulau untuk memperluas skala aktivitas perekonomian regional dan nasional.
  25. 1.Meningkatkan peran dan fungsi transportasi udara sebagai penghubung strategis antarwilayah Kalimantan dan kawasan nasional.
  26. 2.Mendukung pengembangan dan optimalisasi infrastruktur Bandara Sanggu (Buntok) sebagai simpul transportasi regional untuk penumpang, barang, dan logistik.
  27. 3.Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar moda transportasi (darat, sungai, udara) guna memperlancar distribusi barang dan mobilitas penduduk.
  28. 4.Mendorong sinergi perencanaan dan investasi transportasi udara antara pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian terkait.
  29. 5.Mewujudkan sistem transportasi terintegrasi dan berkelanjutan yang mendukung pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Barito Selatan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 60 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET
  30. 2.Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. Penerapan sistem informasi manajemen DISHUB berbasis digital untuk transparansi dan percepatan layanan. Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi. Penerapan prinsip akuntabilitas dan good governance dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur. Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan. Penguatan sistem pengendalian internal sektor perhubungan.  Menyusun dan menerapkan Manajemen Risiko di setiap program Dishub (pembangunan infrastruktur, perizinan, dan pelayanan transportasi).  Membentuk unit pengendalian internal untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan memastikan kesesuaian dengan sasaran RPJMD Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 61 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, tahap dan tema pembangunan adalah sebagai berikut: Gambar 3.4 Tahap dan Tema Pembangunan RPJMD Kab. Barsel Tahun 2025-2029 Sumber: RPJMD Kab. Barsel 2025-2029 (2025,314) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 55 Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah TAHAP I
(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perengkat Daerah NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N TUJUAN SASARA N INDIKATOR BASELIN E 2024 TARGET TAHUN KETERANGA N202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN - Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa Terwujudny a konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) 10 20 30 35 40 45 50 mewujudkan sistem transportasi yang andal, aman, lancar, tertib, dan berkelanjutan , serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) 0 0 0 0 0 0 0 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) B B B B B B B Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah (Nilai) 75 75 75 75 75 75 75 Maturitas Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,1 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 56 Berikut gambar kerangka perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD. Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Secara rinci Program, Kegiatan, Sub Kegiatan berserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 bisa dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 56 Tabel 4.1 Program Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.891.953.531 18.465.200.953 17.027.580.461 17.974.973.161 20.217.775.469 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.230.942.631 8.230.942.631 8.230.942.631 8.230.942.631 8.230.942.631 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 255.592.800 5.042.216.511 4.323.406.265 4.797.102.615 5.918.503.769 Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Konektivitas Darat (Persentase) 3 3 0,3 255.592.800 0,4 5.042.216.511 0,5 4.323.406.265 0,6 4.797.102.615 0,7 5.918.503.769 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) 75 75 10 15 20 25 30 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 405.418.100 5.192.041.811 4.473.231.565 4.946.927.915 6.068.329.069 Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut Konektivitas Laut (%) 10 10 10 405.418.100 15 5.192.041.811 20 4.473.231.565 25 4.946.927.915 30 6.068.329.069 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik (%) 55 10 10 15 20 20 30 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 57 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan 2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan TOTAL KESELURUHAN 8.891.953.531.00 18.465.200.953.00 17.027.580.461.00 17.974.973.161.00 20.217.775.469.00 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 58 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN - Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) 10 20 30 35 40 45 50 mewujudkan sistem transportasi yang andal, aman, lancar, tertib, dan berkelanjutan, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) 0 0 0 0 0 0 0 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) B B B B B B B Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah (Nilai) 75 75 75 75 75 75 75 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,1 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 59 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Tabel Error! No text of specified style in document..1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.891.953.531 18.465.200.953 17.027.580.461 17.974.973.161 20.217.775.469 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.230.942.631 8.230.942.631 8.230.942.631 8.230.942.631 8.230.942.631 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 100 8.230.942.631 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.952.000 64.952.000 64.952.000 64.952.000 64.952.000 Jumlah Laporan Pelayanan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 4 64.952.000 5 64.952.000 6 64.952.000 7 64.952.000 8 64.952.000 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 4 5 6 7 8 10 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 60 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2 4 5 5 6 81 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 4 5 6 7 8 10 Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 61 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.952.000 39.952.000 39.952.000 39.952.000 39.952.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 4 39.952.000 5 39.952.000 6 39.952.000 7 39.952.000 8 39.952.000 2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 4 5 5.000.000 6 5.000.000 7 5.000.000 8 5.000.000 10 5.000.000 2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 4 5 5.000.000 6 5.000.000 7 5.000.000 8 5.000.000 10 5.000.000 2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 62 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2 4 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 6 15.000.000 81 15.000.000 2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 0 0 0 0 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 63 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0 0 0 0 0 Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.392.329.194 6.392.329.194 6.392.329.194 6.392.329.194 6.392.329.194 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 41 107 6.392.329.194 107 6.392.329.194 107 6.392.329.194 107 6.392.329.194 107 6.392.329.194 2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.392.329.194 6.392.329.194 6.392.329.194 6.392.329.194 6.392.329.194 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 41 107 6.392.329.194 107 6.392.329.194 107 6.392.329.194 107 6.392.329.194 107 6.392.329.194 2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (PD) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 64 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 4 5 6 7 8 10 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2 5 6 7 8 10 2.15.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 4 5 10.000.000 6 10.000.000 7 10.000.000 8 10.000.000 10 10.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 65 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2 5 5.000.000 6 5.000.000 7 5.000.000 8 5.000.000 10 5.000.000 2.15.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Jumlah Laporan Retribusi Pendapatan Daerah (PD) Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 4 5 15.000.000 6 15.000.000 7 15.000.000 8 15.000.000 10 15.000.000 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 2 4 5 6 7 9 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 66 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) 2.15.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 4 5 10.000.000 6 10.000.000 7 10.000.000 8 10.000.000 10 10.000.000 2.15.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 67 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 2 4 5.000.000 5 5.000.000 6 5.000.000 7 5.000.000 9 5.000.000 2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jiumlah Pegawai yang Berkopetensi Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 3 6 7 8 9 10 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 68 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 2.15.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 69 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 3 6 50.000.000 7 50.000.000 8 50.000.000 9 50.000.000 10 50.000.000 2.15.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 379.971.342 379.971.342 379.971.342 379.971.342 379.971.342 Jumlah Laporan Pelayanan Umum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 15 379.971.342 20 379.971.342 25 379.971.342 30 379.971.342 35 379.971.342 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 70 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2 5 6 7 8 10 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 4 6 8 9 10 15 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 20 30 35 40 45 50 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 10 20 25 30 35 50 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 5 15 20 25 30 35 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 5 15 5.200.000 20 5.200.000 25 5.200.000 30 5.200.000 35 5.200.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 71 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.692.842 35.692.842 35.692.842 35.692.842 35.692.842 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 4 15 35.692.842 20 35.692.842 25 35.692.842 30 35.692.842 35 35.692.842 2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 0 0 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 20 30 60.000.000 35 60.000.000 40 60.000.000 45 60.000.000 50 60.000.000 2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 10 20 30.000.000 25 30.000.000 30 30.000.000 35 30.000.000 50 30.000.000 2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2 5 4.500.000 6 4.500.000 7 4.500.000 8 4.500.000 10 4.500.000 2.15.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 244.578.500 244.578.500 244.578.500 244.578.500 244.578.500 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 72 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 4 6 244.578.500 8 244.578.500 9 244.578.500 10 244.578.500 15 244.578.500 2.15.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 73 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 74 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Disediakan (Unit) 2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.034.730.000 1.034.730.000 1.034.730.000 1.034.730.000 1.034.730.000 Jumlah Laporanurusan pemerintah daerah kabupaten/kota Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1.034.730.000 1.034.730.000 1.034.730.000 1.034.730.000 1.034.730.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 4 5 6 7 8 10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 5 7 8 9 10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 5 6 7 8 10 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 75 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) yang Disediakan (Laporan) 2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 4 5 10.000.000 6 10.000.000 7 10.000.000 8 10.000.000 10 10.000.000 2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 128.300.000 128.300.000 128.300.000 128.300.000 128.300.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 4 5 128.300.000 6 128.300.000 7 128.300.000 8 128.300.000 10 128.300.000 2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 896.430.000 896.430.000 896.430.000 896.430.000 896.430.000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 4 5 896.430.000 7 896.430.000 8 896.430.000 9 896.430.000 10 896.430.000 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 278.960.095 278.960.095 278.960.095 278.960.095 278.960.095 Jumlah Laporang Barang yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 278.960.095 278.960.095 278.960.095 278.960.095 278.960.095 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 76 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 8 11 11 11 11 11 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 4 5 7 9 11 15 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 271.460.095 271.460.095 271.460.095 271.460.095 271.460.095 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 77 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 8 11 271.460.095 11 271.460.095 11 271.460.095 11 271.460.095 11 271.460.095 2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 4 5 7.500.000 7 7.500.000 9 7.500.000 11 7.500.000 15 7.500.000 2.15.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 78 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 255.592.800 5.042.216.511 4.323.406.265 4.797.102.615 5.918.503.769 Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Konektivitas Darat (Persentase) 3 0,3 255.592.800 0,4 5.042.216.511 0,5 4.323.406.265 0,6 4.797.102.615 0,7 5.918.503.769 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) 75 10 15 20 25 30 2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 79 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 1.000.000.000 1.138.406.265 1.050.000.000 1.663.503.769 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit) 0 20.000.000 3 1.000.000.000 4 1.138.406.265 5 1.050.000.000 6 1.663.503.769 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) 5 15 20 25 30 30 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) 5 10 20 30 40 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) 4 5 6 7 8 2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 0 400.000.000 250.000.000 300.000.000 531.751.885 Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit) 0 0 3 400.000.000 4 250.000.000 5 300.000.000 6 531.751.885 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 0 200.000.000 300.000.000 250.000.000 431.751.884 Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) 5 0 10 200.000.000 20 300.000.000 30 250.000.000 40 431.751.884 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 0 200.000.000 288.406.265 200.000.000 350.000.000 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) 4 0 5 200.000.000 6 288.406.265 7 200.000.000 8 350.000.000 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan 20.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 80 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Perlengkapan Jalan Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) 5 15 20.000.000 20 200.000.000 25 300.000.000 30 300.000.000 30 350.000.000 2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 10.000.000 300.000.000 160.000.000 170.000.000 200.000.000 Tesedianya Fasilitas Pendukung Terminal Penumpang Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit) 1 1 10.000.000 1 300.000.000 1 160.000.000 1 170.000.000 1 200.000.000 Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen) Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen) Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang) 2 5 5 6 7 Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit) 1 1 1 1 1 2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 0 0 0 0 0 Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 0 0 0 0 0 Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen) 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 81 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 0 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit) 1 0 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C 0 100.000.000 60.000.000 70.000.000 100.000.000 Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang) 2 0 5 100.000.000 5 60.000.000 6 70.000.000 7 100.000.000 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 10.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit) 1 1 10.000.000 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 12.519.800 200.000.000 220.000.000 350.000.000 450.000.000 Tersedianya Fasilitas Pendukung Parkir Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 4 5 12.519.800 6 200.000.000 7 220.000.000 8 350.000.000 10 450.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 82 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 1 1 1 1 2.15.02.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 0 1 100.000.000 1 150.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 12.519.800 100.000.000 70.000.000 150.000.000 200.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 4 5 12.519.800 6 100.000.000 7 70.000.000 8 150.000.000 10 200.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 83 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 54.800.000 885.000.000 555.000.000 630.000.000 780.000.000 Jumlah Laporan Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) 4 5 54.800.000 6 885.000.000 7 555.000.000 8 630.000.000 10 780.000.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) 2 3 3 3 4 Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) 1 2 2 2 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 2 3 4 4 4 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) 4 5 6 7 8 10 Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) 1 2 2 2 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) 4 5 6 7 8 10 Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit) 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 350.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 84 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) 2 0 3 350.000.000 3 200.000.000 3 250.000.000 4 300.000.000 2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 120.000.000 100.000.000 70.000.000 80.000.000 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 2 0 3 120.000.000 4 100.000.000 4 70.000.000 4 80.000.000 2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 0 Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit) 0 0 0 0 0 2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 15.000.000 75.000.000 35.000.000 40.000.000 50.000.000 Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) 4 5 15.000.000 6 75.000.000 7 35.000.000 8 40.000.000 10 50.000.000 2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) 1 0 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 19.800.000 90.000.000 50.000.000 70.000.000 100.000.000 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) 4 5 19.800.000 6 90.000.000 7 50.000.000 8 70.000.000 10 100.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 85 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) 1 0 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 20.000.000 150.000.000 70.000.000 100.000.000 150.000.000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) 4 5 20.000.000 6 150.000.000 7 70.000.000 8 100.000.000 10 150.000.000 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 133.093.000 1.357.216.511 1.400.000.000 1.700.000.000 2.050.000.000 Jumlah Laporan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) 1 133.093.000 2 1.357.216.511 2 1.400.000.000 3 1.700.000.000 3 2.050.000.000 Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan (Unit) 1 2 2 3 3 Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit) 1 2 3 4 5 Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) 4 5 6 7 8 10 Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan 1 2 3 4 5 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 86 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Umum yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan) 1 2 2 2 2 Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan) 1 2 2 3 Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 2 2 2 2 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) 2 4 5 6 7 9 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) 4 5 6 7 8 9 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 73.495.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) 2 4 73.495.000 5 250.000.000 6 250.000.000 7 300.000.000 9 350.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 87 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.02.2.06.0009 - Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan) 1 0 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 3 50.000.000 2.15.02.2.06.0010 - Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS) Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan) 1 0 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2.15.02.2.06.0011 - Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 0 200.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 1 0 2 200.000.000 3 150.000.000 4 200.000.000 5 250.000.000 2.15.02.2.06.0012 - Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan 0 207.216.511 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Terbangunnya implementasi batas kecepatan Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan (Unit) 1 0 2 207.216.511 2 150.000.000 3 200.000.000 3 250.000.000 2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 0 250.000.000 300.000.000 250.000.000 300.000.000 Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit) 1 0 2 250.000.000 3 300.000.000 4 250.000.000 5 300.000.000 2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 88 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 2 50.000.000 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 19.493.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) 4 5 19.493.000 6 150.000.000 7 100.000.000 8 150.000.000 10 150.000.000 2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 0 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) 1 0 2 100.000.000 2 150.000.000 3 200.000.000 3 250.000.000 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 40.105.000 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) 4 5 40.105.000 6 50.000.000 7 100.000.000 8 150.000.000 9 200.000.000 2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 0 300.000.000 300.000.000 250.000.000 325.000.000 Jumlah Laporan Andalalin Jalan Kabupaten Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis 1 0 1 300.000.000 2 300.000.000 2 250.000.000 2 325.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 89 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Andalalin yang terawasi (Laporan) Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang) 1 2 2 2 2 Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen) 1 1 2 2 2 2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang) 1 0 2 100.000.000 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin 0 150.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000 Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan) 1 0 1 150.000.000 2 150.000.000 2 50.000.000 2 75.000.000 2.15.02.2.07.0008 - Penetapan Dokumen Teknis Andalalin 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen) 1 0 1 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.180.000 1.000.000.000 550.000.000 647.102.615 450.000.000 Jumlah Laporan Angkutan Orang dan Barang Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang 1 25.180.000 2 1.000.000.000 3 550.000.000 4 647.102.615 5 450.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 90 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedia (Unit) Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 4 5 6 7 8 10 2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 25.180.000 400.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 4 5 25.180.000 6 400.000.000 7 150.000.000 8 200.000.000 10 250.000.000 2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 600.000.000 400.000.000 447.102.615 200.000.000 Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) 1 0 2 600.000.000 3 400.000.000 4 447.102.615 5 200.000.000 2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 91 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Angkutan Perkotaan Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.15.02.2.10.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.02.2.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 92 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Jumlah Trayek Angkutan Umum 0 0 0 0 0 2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 2.15.02.2.13 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 0 0 0 0 0 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 405.418.100 5.192.041.811 4.473.231.565 4.946.927.915 6.068.329.069 Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut Konektivitas Laut (%) 10 10 405.418.100 15 5.192.041.811 20 4.473.231.565 25 4.946.927.915 30 6.068.329.069 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik (%) 55 10 15 20 20 30 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 93 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota 45.217.500 150.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 Terlaksananya Layanan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 45.217.500 2 150.000.000 2 200.000.000 2 300.000.000 2 400.000.000 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 4 5 6 7 8 10 2.15.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 0 2 50.000.000 2 100.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2.15.03.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut 45.217.500 100.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 94 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 4 5 45.217.500 6 100.000.000 7 100.000.000 8 150.000.000 10 200.000.000 2.15.03.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota 30.400.600 150.000.000 250.000.000 350.000.000 450.000.000 Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 4 5 30.400.600 6 150.000.000 7 250.000.000 8 350.000.000 10 450.000.000 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 1 2 2 2 2.15.03.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 0 50.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 95 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Elektronik Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 0 1 50.000.000 2 150.000.000 2 200.000.000 2 250.000.000 2.15.03.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota 30.400.600 100.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 4 5 30.400.600 6 100.000.000 7 100.000.000 8 150.000.000 10 200.000.000 2.15.03.2.03 - Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Jumlah Laporan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang 1 0 2 50.000.000 2 100.000.000 3 150.000.000 4 200.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 96 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 2.15.03.2.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 1 0 2 50.000.000 2 100.000.000 3 150.000.000 4 200.000.000 2.15.03.2.04 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah 1 0 2 100.000.000 3 200.000.000 4 300.000.000 5 300.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 97 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 2 3 4 5 2.15.03.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) 1 0 2 50.000.000 3 100.000.000 4 150.000.000 5 150.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 98 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.03.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 1 0 2 50.000.000 3 100.000.000 4 150.000.000 5 150.000.000 2.15.03.2.05 - Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai 0 0 0 0 0 2.15.03.2.06 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah 0 0 0 0 0 2.15.03.2.07 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 99 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 2.15.03.2.09 - Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Jumlah Dkumen Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 100 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.15.03.2.09.0001 - Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.15.03.2.09.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 101 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.03.2.09.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 2.15.03.2.10 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 0 0 Lumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 0 0 2.15.03.2.11 - Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0 0 0 0 2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 0 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 102 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Lokal Jumlah Dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit) 1 0 2 200.000.000 3 250.000.000 4 300.000.000 5 350.000.000 2.15.03.2.12.0005 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal 0 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit) 1 0 2 200.000.000 3 250.000.000 4 300.000.000 5 350.000.000 2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 329.800.000 4.542.041.811 3.473.231.565 3.546.927.915 4.368.329.069 Jumlah Pelabuhan Dermaga yang di bangun Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Orang) 1 329.800.000 2 4.542.041.811 3 3.473.231.565 4 3.546.927.915 5 4.368.329.069 Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit) 1 2 3 4 5 Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan) 4 5 6 7 8 10 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan 1 2 3 5 6 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 103 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terpelihara (Unit) Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit) 4 5 6 7 8 9 Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang) 1 2 3 4 5 2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 270.000.000 3.842.041.811 2.523.231.565 2.346.927.915 2.918.329.069 Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit) 4 5 270.000.000 6 3.842.041.811 7 2.523.231.565 8 2.346.927.915 9 2.918.329.069 2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau 0 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit) 1 0 2 200.000.000 3 250.000.000 5 300.000.000 6 350.000.000 2.15.03.2.13.0008 - Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 0 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Orang) 1 0 2 100.000.000 3 150.000.000 4 200.000.000 5 250.000.000 2.15.03.2.13.0009 - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau 0 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang) 1 0 2 100.000.000 3 150.000.000 4 200.000.000 5 250.000.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 104 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 59.800.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan) 4 5 59.800.000 6 200.000.000 7 250.000.000 8 300.000.000 10 350.000.000 2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 0 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit) 1 0 2 100.000.000 3 150.000.000 4 200.000.000 5 250.000.000 2.15.03.2.19 - Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 0 0 0 0 2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 0 0 0 0 0 Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api 0 0 0 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 105 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Tabel Error! No text of specified style in document..2 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) NIHIL 0 0 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.Rasio konektivitas kabupaten/kota % 10 20 30 35 40 45 50 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 106 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.Konektivitas Darat positif Persentase 3 3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
3.Konektivitas Laut % 10 10 10 15 20 25 30
4.Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota positif % 100 100 100 100 100 100 100
5.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal positif Persentase 75 75 10 15 20 25 30
6.Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik positif % 55 10 10 15 20 20 30 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 107 Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Target dan sasaran pada Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan khususnya lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029. Untuk itu setiap bidang harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing- masing yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Sasaran Rencana strategis Dinas Perhubungan Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh seluruh jajaran lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. Upaya pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 yang penerapannya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan didukung dengan pembiayaan oleh APBD Kabupaten Barito Selatan. Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). SPIP & Manajemen Resiko Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan Renstra Dinas Perhubungan Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode berikutnya. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 108 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa. Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Rencana Strategis ini dibuat dalam proses menuju penerapan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. Oleh karena itu Rencana Strategis ini masih memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan sesuai perkembangan kebijakan. Namun demikian dokumen ini telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dan potensi yang ada. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas. B Buntok, 17 Oktober 2025 Kepala Dinas Perhubungan, JONI PRIAWAN, S.P., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690602 199803 1 011 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 109 Lampiran : Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan didukung oleh dana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagai berikut : Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Uraian Anggaran pada Tahun ke - Realiasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) Rata-Rata pertumbuhan 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realiasasi [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] peningkatan pelayanan angkutan 425.050.000 375.000.000 415.000.000 390.000.000 - 424.308.650 291.838.000 414.469.000 363.771.000 - Pengawalan dan Pengaturan Lalu Lintas 80.050.000 50.000.000 87.000.000 75.000.000 - 80.025.000 49.655.000 86.920.000 55.000.000 - Pengawalan dan Pengamanan Jama'ah Haji 25.000.000 30.000.000 30.000.000 - - 24.982.250 29.872.000 29.880.000 - - Posko Hari - hari Besar dan Tahun Baru 165.000.000 135.000.000 150.000.000 150.000.000 - 164.998.400 67.4.96.000 149.986.000 149.992.500 - Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Bid. Perhubungan SDPLU 20.000.000 15.000.000 20.000.000 - - 19.815.000 14.925.000 19.999.000 - - Pelayanan Jasa Administrasi Perizinan Angkutan Barang Umum 15.000.000 15.000.000 - - - 15.000.000 15.000.000 - - - Pelayanan Jasa Administrasi Pengelola Parkir 10.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000 10.000.000 - - - Survey / Pendataan Angkutan Barang Umum 10.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 - 9.928.000 9.978.000 19.969.000 14.542.000 - Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Bid. Perhubungan Darat 20.000.000 15.000.000 30.000.000 - - 19.881.000 14.935.000 30.000.000 - - Jasa Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengelola BUS 25.000.000 25.000.000 - - - 25.000.000 25.000.000 - - - Pengawalan dan Pengamanan Safari Ramadhan / Safari Natal / Nyepi 25.000.000 20.000.000 13.000.000 - - 24.806.000 20.000.000 12.840.000 - - Survey / Pendataan Angkutan Orang Dalam Trayek 10.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 - 9.998.000 9.977.000 19.898.000 19.971.000 - Survey / Pendataan Angkutan Orang Luar Trayek 10.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 - 9.925.000 10.000.000 19.977.000 19.445.000 - Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 110 Survey Jarak dan penempatan Rambu Lalu Lintas Bidang DALOPS ( Perubahan ) 10.000.000 - - - - 9.950.000 - - - - Pembinaan Pengelolaan Parkir - - - 35.000.000 - - - - 34.989.500 - Pengawasan , Pengendalian dan Penggunaan LLAJ - - - 20.000.000 - - - - 20.000.000 - Pembinaan Bidang Perhubungan SDPLU - - - 20.000.000 - - - - 19.93000 - Pembinaan dan Pengawasan Bid. Perhubungan Darat - - - 30.000.000 - - - - 29.899.000 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota - - - - 48.327.000 - - - - 48.327.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - - - - 48.327.000 - - - - 48.327.000 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - - - 17.993.000 - - - - 17.896.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten Kota - - - - 17.993.000 - - - - 17.896.000 Program Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan LLAJ / LLASDPLU 116.000.000 80.000.000 150.000.000 290.000.000 - 115.816.500 79.671.000 149.341.000 288.549.000 - Pengawasan dan Pembinaan Armada Angkutan Darat 20.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 - 19.995.000 14.967.000 19.855.000 19.727.000 - Sosialisasi Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK) 25.000.000 20.000.000 - - - 25.000.000 19.938.000 - - - Survey Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan 20.000.000 15.000.000 20.000.000 - - 19.832.500 14.850.000 20.000.000 - - Pendataan dan Pengawasan Armada Angkutan Sungai (SDPLU) 15.000.000 20.000.000 40.000.000 30.000.000 - 14.996.000 19.966.000 39.710.000 29.985.000 - Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasrana Transportasi Jalan LLAJ 20.000.000 10.000.000 20.000.000 - - 20.000.000 9.950.000 19.916.000 - - Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Bid. Pelayaran ( Perubahan ) 10.000.000 - - - - 9.993.000 - - - - Pemeliharaan Ruang Tunggu VIP Bandara Sanggu ( Perubahan ) 6000.000 - - - - 6.000.000 - - - - Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan - - 25.000.000 80.000.000 - - - 25.000.000 80.000.000 - Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan - - - 50.000.000 - - - - 49.620.000 - Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 111 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas - - - - - - - -- - - Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pengendalian Operasional (PENGOP) - - - 40.000.000 - - - - 39.853.000 - Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang LLAJ - - - 30.000.000 - - - - 30.000.000 - Pendataan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan - - - 20.000.000 - - - - 19.810.000 - Pengawasan, Pengendalian dan Penggunaan LLAJ - - - 20.000.000 - - - - 19.554.000 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - - 204.400.000 - - - - 204.400.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - - 199.400.000 - - - - 199.400.000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - - 5.000.000 - - - - 5.000.000 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota - - - - 106.520.500 - - - - 104.503.500 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota - - - - 61.810.000 - - - - 61.785.000 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten Kota - - - - 19.993.000 - - - - 18.850.000 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kota - - - - 24.717.500 - - - - 23.868.500 Program Intensifikasi PAD Bidang Transportasi 591.253.004 706.300.000 719.900.000 96.500.000 - 590.916.000 698.221.920 718.700.000 96.160.000 - Kegiatan Intensifikasi PAD Perhubungan 591.253.004 706.300.000 719.900.000 96.500.000 - 590.916.000 698.221.920 718.700.000 96.160.000 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - - - - 19.993.000 - - - - 18.351.000 Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 19.993.000 18.351.000 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar Kota dalam 1 satu Daerah Kabupaten Kota - - - - 19.993.000 - - - - 19.334.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 112 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar Kota dalam 1 satu Daerah Kabupaten Kota - - - - 19.993.000 - - - - 19.334.000 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha - - - - 19.550.000 - - - - 19.550.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten Kota - - - - 19.550.000 - - - - 19.550.000 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten Kota - - - - 45.276.000 - - - - 41.968.000 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten Kota Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - - - - 29.980.000 - - - - 26.765.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten Kota Kewenangan Kabupaten Kota - - - - 15.296.000 - - - - 15.203.000 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Trtansportasi Publik LLAJ / LLASDPU 527.250.000 165.000.000 464.000.000 82.650.000 523.303.000 462.059.000 81.426.455 Pembangunan Terminal Patas (Lanjutan Tahap II) 100.000.000 - - - - 96.950.000 - - - - Pembangunan Pagar Depan Terminal Buntok Kota 40.000.000 - - - - 39.950.000 - - - - Pengadaan Sarana Parkir 15.000.000 - - - - 14.993.000 - - - - Pembersihan Sungai Ali Mudin Desa Lehai 15.000.000 - - - - 14.950.000 - - Rehab Jembatan /Titian Pelabuhan Bangkuang (tahap I) 100.000.000 - - - - 99.950.000 - - Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Mentarem RT. 05 Desa Marawan Lama 60.000.000 - - - - 59.900.000 - - Pembersihan Danau Telang di Desa Tarusan 30.000.000 40.000.000 - - - 29.900.000 39.800.000 - Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 113 Pembersihan Alur Sungai Banawa-Danau Batung Desa Talio 35.000.000 - - - - 34.800.000 - - Pembersihan Sungai Tabuk Desa Babai 35.000.000 - - - - 34.960.000 - - Pembersihan Sungai Sei Mea Desa Hingan 30.000.000 - - - - 29.950.000 - - Pembersihan Sungai Karya Manuntung Mangkatip 25.000.000 - - - - 24.950.000 - - Penimbunan Halaman Terminal Patas I 32.250.000 - - - - 32.050.000 - - Penimbunan dan Pengerasan Halaman Dermaga Pasar Lama ( Perubahan ) 10.000.000 - - - - 10.000.000 - - Pembersihan Sungai Sei Paken di Lingkungan RT. 3 dan RT. 4 - 25.000.000 - - - - 24.850.000 - Pembersihan Sungai Paku di Desa Baru - 25.000.000 - - - - 24.750.000 - Pembersihan Sungai Mengkatip di Mengkatip - 25.000.000 - - - - 24.750.000 - Pembersihan Sungai Bambaler di Kecamatan Dusun Selatan - 25.000.000 - - - - 24.850.000 - Pembersihan Sungai Palui di Kecamatan Dusun Selatan - 25.000.000 - - - - 24.850.000 - Pembersihan Sungai Tamparak Desa Danau Bambure/Tamparak - - 200.000.000 - - - - 198.450.000 Pembangunan Dermaga di Dusun Danau Bambaler - - 25.000.000 - - - - 24.870.000 Rehab Berat / Bangun Baru Kantor UPTD Perhubungan Mengkatip - - 199.000.000 - - - - 199.000.000 - - Pembersihan Sungai Danau Harapan Menuju Ke Danau Buntal - - 20.000.000 - - - - 19.850.000 - - Pembersihan Danau Buntal Menuju Ke Sungai Julung - - 20.000.000 - - - - 19.889.000 - - Penambahan Daya Listrik 60.000 Watt untuk Penggerak Alat Uji - - - 82.650.000 - - - - 81.426.455 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten Kota dan atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten Kota - - - - 39.126.000 - - - - 38.998.000 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 114 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten Kota dan atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten Kota dalam Daerah Kabupaten Kota - - - - 19.910.000 - - - - 19.782.000 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten Kota dan atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten Kota dalam Daerah Kabupaten Kota - - - - 19.216.000 - - - - 19.216.000 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten Kota - - - - 19.550.000 - - - - 19.544.000 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten Kota - - - - 19.550.000 - - - - 19.544.00 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - - - - 441.588.750 - - - - 436.290.000 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - - - - 441.588.750 - - - - 436.290.000 Renstra D II DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................... I DAFTAR ISI ................................................................................................... II BAB I : PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1. Latar Belakang. ..................................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum.................................................................................................. 2 1.3. Maksud Dan Tujuan ............................................................................................. 6 1.4. Sistematika Penulisan ......................................................................................... 7 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARITO SELATAN. ...................................... 8 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..................................................... 8 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan ......................................................... 15 BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARITO SELATAN. ............................................................. 29 3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan ......................................................... 29 3.2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan ......................................................... 30 3.3. Strategi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan ......................................................... 31 BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARITO SELATAN. ................................................................................................... 33 4.1. Uraian Program ................................................................................................... 33 4.2. Uraian Kegiatan .................................................................................................. 33 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif ................................................................................................................... 34 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah....................................................................................... 35 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ........................................................... 36 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah TAHUN 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ...................................... 36 BAB V : PENUTUP ..................................................................................... 37 LAMPIRAN .................................................................................................. 39 1 Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan antara perumusan, kebijakan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2025-2029. Hubungan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta indikasi rencana program lima tahunan meliputi kebijakan dan program Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan program lintas Perangkat Daerah 2 yang mengalami perubahan untuk mengikuti arah pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Visi Kabupaten Barito Selatan berdasarkan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 adalah “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan mengacu pada misi ke-5 (lima) Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan.” Perubahan Lingkungan Strategis, baik internal maupun eksternal, menuntut organisasi untuk senantiasa menyesuaikan visi, misi serta program kerja. Oleh karena itu penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dilakukan dengan memperhatikan berbagai dinamika, seperti perkembangan regulasi, kebutuhan Masyarakat, serta capaian kinerja pada periode sebelumnya {[[Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal, guna mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan demikian, seluruh pihak terlibat dapat bekerja secara sinergis, terarah, dan terukur dalam menjawab tantangan dan peluang. 1.2. Landasan Hukum Landasan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan adalah:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3.Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3
4.Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronika (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 5
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014- 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);.
29.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor: 20 Tahun 2024, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. 6 1.3. Maksud Dan Tujuan Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada maksud dari penyusunan RPJMD kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah :

a.Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025 – 2029) yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan- perubahan lingkungan strategis.
b.Menunjang Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Barito Selatan
c.Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah:
a.Menetapkan Dokumen Perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
b.Sebagai pedoman/acuan yang dapat digunakan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
c.Tersedianya bahan evaluasi untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
d.Panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
e.Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahaan masalah yang mendasar; 1.3.1 Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan Rencana Strategis mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) selama 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama 5 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 7 Tahun di Tingkat Daerah. Artinya visi, misi, tujuan dan sasaran dalam renstra harus mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional/Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan Rencana Strategis ini adalah: I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi dan gambaran umum Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan, serta susunan garis besar isi dokumen. 8 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, meluas secara ringkas apa saja yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan. TUGAS DAN FUNGSI
1. 1.Kepala Dinas 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a.Penyiapan kebijakan daerah dan kebijaksanaan umum dibidang pelayanan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta pemberdayaan informasi masyarakat;
b.Penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati;
c.Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan lnstansi terkait serta organisasi lain di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
d.Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pengendalian Sub Bidang dan cabang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; 9
e.Pelaksanaan monitoring dan menganalisa pelaksanaan pelayanan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta pendapat umum daerah;
f.Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
g.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
h.Pelaksanaan dan pembinaan organisasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
i.Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
j.Penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga Dinas; dan
k.Pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.
1. 2.Sekretaris

(1)Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
2. b.Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
3. c.Pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas;
4. d.Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
5. e.Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
6. f.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
7. g.Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat Daerah terkait;
8. h.Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
9. i.Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Penyelenggaraan 10 Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan kinerja Dinas dan surat menyurat;
10. j.Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Dinas;
11. k.Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI), dan
12. l.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  2. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, organisasi, hukum, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, Protokol dan Ketatalaksanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
  3. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
13. a.penyusunan Renja Kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
14. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
15. c.Penyelenggaraan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
16. d.Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
17. e.Penyelenggaraan kepustakaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
18. f.Penyiapan dan pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
19. g.Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, protokol dan kehumasan;
20. h.Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. i.Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
22. j.pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
23. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan. 11
  2. 4.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
(1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. a.Penyusunan Rencana Kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan,pengendalian dan evaluasi;
3. c.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
4. d.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dananggaran;
5. e.Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
6. f.Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
7. g.Pengelolaan keuangan;
8. h.Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan;
9. i.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
10. j.Pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
11. k.Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kinerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
12. l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). 12
  1. 5.Bidang Komunikasi Publik
  2. 1.Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik.
  3. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
13. a.Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
14. b.Monitoring opini dan aspirasi publik;
15. c.Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
16. d.Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
17. e.Pengelolaan media komunikasi publik;
18. f.Layanan hubungan media;
19. g.Kemitraan dengan pemangku kepentingan;
20. h.Manajemen komunikasi krisis;
21. i.Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
22. j.Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
23. k.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bidang Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4.Kepala Bidang Komunikasi Publik sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Bidang Informasi Publik dan Statistik
1.Bidang Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pelayanan Informasi Publik, Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah serta melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi perencanaan kegiatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan statistik sektoral.
2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi Publik dan Statistik menyelenggarakan fungsi: 13

a.Pelayanan Informasi Publik;
b.Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;
c.Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolah, analisis dan desiminasi data statistik sektoral;
d.Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
e.Membangun metadata statistik sektoral;
f.Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
g.Pengembangan infrastruktur;
h.Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah; dan
i.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
2. 4.Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. 7.Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian
4. 1.Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi.
5. 2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten;
2. b.Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam
3. c.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
4. d.Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah;
5. e.Pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah;
6. f.Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
7. g.Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
8. h.Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik 14
9. i.Penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah;
10. j.Penetapan kebijakan tata kelola keamanan komunikasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
11. k.Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
12. l.Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik;
13. m.Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
14. n.Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 4.Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. 8.Bidang e-Government
  4. 1.Bidang e-Government mempunyai tugas dalam perencanaan, pengelolaan, Penyusunan kebijakan, prosedur pengembangan ekosistem dan tata kelola bidang e-Government.
15. a.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang e-Government menyelenggarakan fungsi:
16. b.Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Provinsi;
17. c.Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
18. d.Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
19. e.Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas;
20. f.Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
21. g.Pengelolaan e-Government Chief Information (GCIO); dan
22. h.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 15
  1. 1.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang e-Government dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Kepala Bidang e-Government sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARITO SELATAN Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 : Garis Koordinasi Administratif : Garis Komando 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimilki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dalam BIDANG E-Government BIDANG Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Persandian BIDANG Informasi Publik Dan Statistik BIDANG Komunikasi Publik SUBBAGIAN Perencanaan Dan Keuangan SUBBAGIAN Umum Dan Kepegawaian SEKRETARIAT KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 16 menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha masih operasional. Sumber Daya yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan terdiri dari sumber daya aparatur dan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor dan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor. Jumlah pegawai yang terisi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 48 orang yang terdiri dari 31 orang ASN, 17 orang PPPK
23. a.Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan No Golongan Jumlah (Org) 1 2 3
  1. 01.IV.b 2
  2. 02.IV.a 2
  3. 03.III.d 10
  4. 04.III.c 1
  5. 05.III.b 3 06 III.a 9 07 II.d 2 08 II.c 1
  6. 09.II.b 1 JUMLAH 31
24. b.Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Klasifikasi Pendidikan: No Pendidikan Jumlah (Org) 1 2 3
  1. 01.S2 3
  2. 02.S1 21
  3. 03.D3 3
  4. 04.SMA 4 JUMLAH 31
25. c.Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf Pelaksana: No Eselon Jumlah (Org) 1 2 3 01 Eselon II 1 02 Eselon III 3 03 Eselon IV 4 04 Fungsional 7 05 Staf Pelaksana 33 JUMLAH 48 17
26. d.Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Klasifikasi Pendidikan: No Pendidikan Jumlah (Org) 1 2 3 1 S1 6 2 DIII 2 3 SMA 9 JUMLAH 17
27. e.Sarana Prasarana No Pendidikan Jumlah 1 2 3 1 Mobil 2 2 Kendaraan Roda 2 5 3 Note Book - 4 Laptop 10 5 PC 22 6 Printer 22 7 Internet 5 8 Mesin Faximile - 9 Lemari Besi 4 10 Filing Kabinet 6 11 Meja Kerja Setengah Biro 9 12 Kursi Putar Besar Hidrolik 12 13 Kursi Putar Sedang Hidrolik 7 14 Kursi Lipat - 15 Kursi Tunggu 2 16 Kipas angin kaki ganda 3 17 Jam dinding 5 18 White board 1 19 Brankas 1 20 Gelas 2 lusin 21 Tutup gelas 2 lusin 22 Piring kecil 1 lusin 23 Baki 1 bh 24 Sendok kecil 2 lusin 25 AC 18 buah
28. f.Jumlah Layanan Informasi/ Sistem Aplikasi Daerah Yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Barito Selatan No. APLIKASI 2025 2026 2027 2028 2029
  1. 01.Webhosting/Domain Panel dan Portal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan √ √ √ √ √
  2. 02.Website Perangkat Daerah √ √ √ √ √
  3. 03.Aplikasi eKinerja √ √ √ √ √
  4. 04.Aplikasi SPSE √ √ √ √ √
  5. 05.Aplikasi eSIGN √ √ √ √ √ 18
  6. 06.Aplikasi SISKEUDES √ √ √ √ √
  7. 07.Aplikasi WBS √ √ √ √ √
  8. 08.Aplikasi Call Center 112 √ √ √ √ √
  9. 09.Aplikasi SIMBADA Barang √ √ √ √ √
  10. 10.Aplikasi JDIH √ √ √ √ √
  11. 11.SP4N Lapor √ √ √ √ √
  12. 12.PPID √ √ √ √ √
  13. 13.Aplikasi SIDEKA-NG √ √ √ √ √
  14. 14.Aolikasi SIMDATIK √ √ √ √ √
29. g.Jumlah Operator jaringan Selular dan Telepon Stationer. No. Uraian Operator Keterangan 1 Telkom Stationoner BUMN 2 Telkomsel Selular Swasta 3 Indosat Selular Swasta 4 AXIS Selular Swasta 5 3 (Tri) Selular Swasta 6 Star One Selular Swasta 7 XL Selular Swasta 8 Flexy Selular Swasta 9 IM3 Selular Swasta (Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Barito Selatan)
30. h.Jumlah Daerah yang Sudah ada Jaringan Telekomunikasi Perkecamatan Di Kabupaten Barito Selatan No. Nama Kecamatan Operator Jumlah 2019 2020 2021 2022
  1. 1.Dusun Selatan Telkomsel Indosat, XL 18 18 26 38
  2. 2.Dusun Utara 3 3 11 20
  3. 3.Dusun Hilir 4 4 4 5
  4. 4.Karau Kuala 2 2 8 10
  5. 5.Jenamas 2 2 5 5
  6. 6.Gunung Bintang Awai 9 9 10 12 Jumlah 38 38 64 90 (Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Barito Selatan)
31. i.Data wifi gratis di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 No. Layanan Lokasi Bandwith Keterangan
  1. 1.Wifi Manage Service Taman Iring Witu I (Panggung) 20 Mbps aktif
  2. 2.Wifi Manage Service Taman Iring Witu II (Tugu) 20 Mbps aktif
  3. 3.Wifi Manage Service Taman Iring Witu III (Tengah) 20 Mbps aktif 19
  4. 4.Wifi Manage Service Taman Iring Witu IV (Pujasera) 20 Mbps aktif
  5. 5.Wifi Manage Service Terminal Kota Jl. Uria Mapas 20 Mbps aktif
  6. 6.Wifi Manage Service Plasa Beringin Jl. Merdeka Raya 20 Mbps aktif 7 Wifi Manage Service Pasar Saik Jl. Merdeka Raya 20 Mbps aktif 8 Wifi Manage Service Pelabuhan Pasar Lama Jl. Niaga (Kantor) 20 Mbps aktif 9 Wifi Manage Service Pelabuhan Pasar Lama Jl. Niaga (Parker) 20 Mbps aktif 10 Wifi Manage Service Taman Rusa 1 Jl. Pahlawan 20 Mbps aktif 11 Wifi Manage Service Taman Rusa 2 Jl. Pahlawan 20 Mbps aktif 12 Wifi Manage Service Lapangan Batuah 1 20 Mbps aktif 13 Wifi Manage Service Lapangan Batuah 2 20 Mbps aktif 14 Wifi Manage Service Masjid Al Munawarah 20 Mbps aktif 15 Wifi Manage Service Gereja Maranata 20 Mbps aktif
  7. 16.Wifi Manage Service Kantor Dinas Kominfo 20 Mbps aktif (Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Barito Selatan)
32. j.Media Nasional dan Lokal yang Beredar di Kabupaten Barito Selatan NO. URUT NAMA MEDIA NAMA PERUSAHAAN 1 HarianMediaNusantara.com PT. HARIAN MEDIA NUSANTARA 2 KaltengMedia.com PT. HARIAN MEDIA NUSANTARA 3 InspirasiPublik.net PT. CAHAYA ISPIRASI PUBLIK 4 HaluanIndonesia.co.id PT. MEDIA HALUAN INDONESIA 5 NS MEDIA PT. MEDIA AYUN ITAH 6 BorneoTrend.com PT. BORNEO TREND MEDIA 7 eNewsKalteng.com PT. SEMESTA JASA MULTIMEDIA 8 Grapena.com PT. GRAHA PENA MANDIRA 9 SKH. KALTENG POS PT. KALTENG POS PRESS 10 CobraBhayangkaraNews.co.id PT. COBRA TARUNA INDONESIA 11 ShootLineCorp.com PT. SHOOTLINE CORP MEDIA UTAMA 12 BorneoCaliskaNew.com PT. BORNEO CALISKA PRESS 13 BarselOne.com PT. MALAWEN MULTIMEDIA 14 NkriNews45.com PT. NKRI NEWS EMPAT LIMA 15 InformasiKilasNusantara.com PT. MILLENIAL GENERASI BIRU 16 ProKalteng PT. KALTENG CAKRAWALA MEDIA 17 PotretKalteng.com PT. TULIS MEDIA UTAMA 18 KabarMediaNews.com CV. TRIBUN GROUP 19 KabarIndonesia.com CV. TRIBUN GROUP 20 SuaraRakyatBarito.com PT. MARI SENENG GRUPS 21 NEWSBIN-ONLINE86.COM PT. ALISYA RAYA MANDIRI 22 LPP TVRI Kalteng LPP TVRI KALTENG 20 23 Suara Pancasila PT. SULTAN ALIM MEDIATAMA 24 Tribunkalimantan.com CV. TRIBUN GROUP 25 BARITO NEWS TV PT. FERIZKA MANDIRI 26 REPUBLIK JURNALIS.COM CV. TRIBUN GROUP 27 medianusantaranews.com CV. TRIBUN GROUP 28 republikinformasi.com CV. TRIBUN GROUP 29 MEDIA KALTENG NEWS PT. SAKA MEDIATAMA NEWS 30 TRIBUN BORNEO.COM CV. TRIBUN GROUP 31 ITULAH.COM PT. ITULAH MEDIA BERSAMA 32 Bnews MEDIA ONLINE PT. MEDIA FERIZKA MANDIRI 33 PALANGKA-NEWS.CO.ID PT. PALANGKA NEWS JAYA MANDIRI 34 ANTARA ONLINE LKBN ANTARA 35 BAJENTA NEWS PT. MEDIA BAJENTA BAJURAH 36 BERITA KALTENG.COM PT. MEDIA KALIMANTAN MEMBANGUN 37 GELORANEWS.CO PT. MEDIA BAHAR SEJAHTERA 38 Lintasberita1.com PT. INTI BERITA KALIMANTAN 39 PATRA INDONESIA.COM PT. BORNEO ALAM KITA 40 PATRA TV PT. BORNEO ALAM KITA 41 KANTA MEDIA PT. KANTA MEDIA NUSANTARA 42 KaltengBicara.com PT. BERAYA KALTENG BICARA 43 GREZT MEDIA PT. ALESANDRIA CHELSEA MEDIA 44 Metro Kalimantan PT. METRO INDO MEDIA 45 VOICE BORNEO PT. MEDIA SINAGA BERSAUDARA 46 NusantaraVoices.id PT. MEDIA DIGITAL NUSANTARAVOICES 47 InspirasiKalteng.com PT. MEDIA INSPIRASI PENA 48 Cakrawala Nusantara PT. CAKRAWALA INFORMASI NUSANTARA 49 liputanwarta.net PT. LIPUTAN WARTA KEPRI 50 WARTA BERITA INDONESIA.COM (WBI) PT. BERKAT BERSAMA MEDIA 51 MataKalteng.com PT. RAJA DIGITAL MEDIA 52 BINTANG BARITO NEWS PT. BINTANG KALIMANTAN SAKTI 53 LENTERACHARTA.COM PT.LENTERA CHARTA BORNEO 54 KONTRIBUTOR KALTENG CHANEL PT. ALESANDRIA CHELSEA MEDIA 55 JURNAL 88 PT. EXPOSE MEDIA KALIMANTAN 56 Possindo PT. POS SINDO MEDIA 57 RADARBORNEONUSANTARA.COM PT. PERDANA BARITO MEDIA 58 MediusNews.com PT. MEDIA DIGITAL KOLABORASI 59 FAKTA KALIMANTAN PT. SUARA NUSANTARA MEMBANGUN 60 DAYAK NEWS PT. DAYAK POS KARYA MANDIRI 61 KATAKATA.CO.ID PT. GLOBAL MEDIA BERSAUDARA 62 SUARA MILENIAL PT. SUARA MILENIAL MEDIA 63 TABIRKOTA.COM PT. MEDIA SINERGI BERSAMA 64 SURAT KABAR TABENGAN PT. MEDIA BERSAMA 65 Kaltengpedia PT. KALTENGPEDIA CAKRAWALA GROUP 66 MATA BORNEO PT. SENYAWA JAYA SAKTI 67 JuruKabar.com PT. KABAR ASPIRASI PERS (Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Barito Selatan) 21
33. k.Media Elektronik (Radio) Nasional dan Lokal No. Media Elektronik (RADIO) Alamat Keterangan 1 Batuah FM Buntok Jl. Pelita Raya Buntok (FM 103,2 MHz) Pemda Barsel 2 RRI PRO I Palangka Raya Palangka Raya (FM 89,2 MHz) Pemerintah 3 RRI PRO II Palangka Raya Palangka Raya (FM 92,4 MHz) Pemerintah 4 RRI PRO III Palangka Raya Palangka Raya (FM 95,1 MHz) Pemerintah 5 RRI PRO IV Palangka Raya Palangka Raya (FM 95,9 MHz) Pemerintah 6 PT. Swara Barito FM Buntok Jl. Jelapat Buntok (FM 101,6 MHz) Swasta (Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Barito Selatan
34. l.Jumlah Base Transceiver Station (BTS) Setiap Kecamatan No. Keterangan Jumlah Base Transceiver Station (BTS) 1 Dusun Hilir 7 2 Dusun Selatan 37 3 Dusun Utara 21 4 Gunung Bintang Awai 13 5 Jenamas 3 6 Karau Kuala 14 Jumlah 95 (Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Barito Selatan) 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Barito Selatan. 22 2.1.3.1 Tabel Kinerja Pelayana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Barito Selatan No. Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian 2021 2022 2023 2024
  1. 1.Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel Nilai Sakip B C C B B
  2. 2.Meningkatnya Pengembangan E-Government menuju Smart City Indeks SPBE 2,8 /Baik 2,28 2,60 3,19 3,20
  3. 3.Meningkatnya pengelolaan Informasi Publik Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Informatif - 90.00 Informatif 79,70 Cukup Informatif 78,13 Cukup Informatif
  4. 4.Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2,2/Cukup - - 1,80 2,79
  5. 5.Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Tingkat Keamanan Informasi Tingkat I TK.I TK.I TK.I TK.I 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 2.1.4.1 Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dalam pemberian layanan; a) Masyarakat Umum sebagai pengguna layanan informasi publik dan penerima manfaat dari layanan internet, literasi digital serta informasi Pembangunan; b) Perangkat Daerah sebagai pengguna sistem informasi pemerintahan dan penerima dukungan teknologi komunikasi dan informatika (Aplikasi SIMDATIK, SP4N LAPOR, SIPD, PPID, EPSS, Website perangkat daerah/desa/kelurahan dan jaringan internet); c) Media Massa dan Jurnalis sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi publik dan penerima layanan kehumasan serta press release dari pemerintah. 23 d) Kelompok Rentan (Pelajar, penyandang disibilitas, berkemampuan Khusus, Masyarakat desa atau terpencil) sebagai penerima manfaat layanan informasi yang insklusif dan aksesibel; e) Lembaga Pendidikan dan Komunitas sebagai mitra peningkatan literasi digital dan keamanan informasi. 2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah a) Pelayanan Informasi Publik membantu menyediakan saluran komunikasi dan penyebaran informasi melalui kanal BUMD (contohnya : BUMD Perbankan/air minum menampilkan layanan publik daerah diaplikasi atau website); b) Pengembangan infrastruktur TIK, BUMD sektor energi, telekomunikasi/jasa dapat berinvestasi/bermitra membantu jaringan internet daerah (contohnya: Pembangunan jaringan fiber optic di pelosok bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan); c) Keamanan Informasi dan Persandian, BUMD wajib mengadopsi standar keamanan informasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah daerah (contohnya: pengguna tanda tangan elektronik resmi untuk transaksi BUMD); d) Statistik Sektoral dan Data Daerah, BUMD dapat menjadi data provider dan memberikan data usaha/layanan untuk mendukung Satu Data Indonesia (contohnya: PDAM melaporkan data pelanggan dan kualitas air lalu dimasukan ke portal data sectoral daerah); e) Smart City / SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), BUMD mendukung pemanfaatan teknologi untuk layanan public terintegrasi (contohnya: BUMD transportasi ikut dalam integrasi aplikasi Smart City untuk layanan tiket/angkutan; 2.1.4.3 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian a) Pengelolaan Infrastruktur TIK dan Layanan Publik Digital Kerjasama antar daerah/antar perangkat daerah untuk Pembangunan jaringan internet, menara telekomunikasi, aplikasi layanan public terintegrasi (contohnya: Kerjasama antar kabupaten kota dalam penyediaan internet diwilayah perbatasan dan integrasi aplikasi layanan publik dengan provinsi; b) Terbukaan Informasi Publik Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan PPID, serta dengan Komisi Informasi Provinsi/Nasional (contohnya: Kolaborasi Monitoring Keterbukaan Informasi); 24 c) Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan data sektoral dan pertukaran data dengan BPS, Lembaga Informasi Geospasial serta perangkat daerah (contohnya: Kerjasama pemanfaatan data kependudukan, pendidikan, kesehatan untuk perencanaan bersama antar kabupaten/kota; d) Persandian dan Keamanan Informasi Kerjasama antar daerah dengan BSSN, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan perangkat daerah lain untuk keamanan siber dan persandian; e) Penguatan Smart City/SPBE Kerjasama antar daerah dalam implementasi SPBE, Integrasi Layanan Publik Digital dan Pemanfataan Teknologi; f) Literasi Digital dan Diseminasi Informasi Publik Kerjasama dengan daerah lain, media lokal, komunitas digital dan universitas (contohnya: Literasi digital anti Hoax di beberapa daerah secara bersama dan program bersama literasi statistic untuk masyarakat; 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 2.2.1 Permasalahan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan a) Infrastruktur dan Sarana pendukung Pelayanan Publik masih terbatas dan belum memadai b) Pelayanan Publik belum efisien, terintegrasi dan berbasis kebutuhan Masyarakat 2.2.2 Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan adalah Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik yang berkualitas dan responsif merupakan prasyarat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong efisiensi birokrasi daerah. Di Kabupaten Barito Selatan, pelayanan publik masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, kecepatan, dan keterbukaan informasi akibat belum optimalnya sistem, regulasi, kapasitas SDM, serta infrastruktur penunjang. Upaya transformasi pelayanan publik ke arah yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat perlu terus dikedepankan sebagai pondasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Peningkatan 25 kualitas layanan publik juga menjadi cerminan dari kesiapan daerah dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan digital.
  6. 1.Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat Urusan: Komunikasi dan informatika Topik:
  7. 1.Indeks Pelayanan Publik
  8. 2.Indeks Keterbukaan Informasi Publik Masalah:
35. a.Kualitas layanan, kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik masih rendah
36. b.Belum adanya regulasi dan sistem pelayanan publik yang komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Akar Masalah:
37. a.Belum adanya regulasi di daerah tentang ketertiban umum, e- goverment, dan pelimpahan kewenangan pada kecamatan, serta turunan beberapa peraturan perundangan terbaru yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik
38. b.Belum adanya upaya perbaikan sistemik, termasuk dalam reformulasi standar pelayanan
39. c.Kualitas, kecepatan, dan responsivitas pelayanan masih rendah
40. d.Aksesibilitas layanan masih terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau rentan
41. e.Keterbukaan informasi publik belum optimal, terlihat dari skor IKIP yang masih "menuju informatif"
42. f.Belum adanya peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam pelayanan berbasis digital dan respons masyarakat
43. g.Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan layanan masih rendah
  1. 2.Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai Urusan: Komunikasi dan informatika Topik: Indeks Pelayanan Publik Masalah: Infrastruktur dan Sarana Pendukung Layanan Publik Masih Terbatas dan Belum Terintegrasi Secara Optimal Akar Masalah: 26
44. a.Kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan
45. b.MPP (Mall Pelayanan Publik) belum berjalan dengan efektif dan optimal
46. c.Belum tersedianya fasilitas telepon kedaruratan dan pengaduan yang responsif seperti live chat, dan call centre 24 jam
47. d.Keterbatasan sarana operasional, seperti unit siaran keliling dan fasilitas multimedia lainnya
  1. 3.Sistem Pemerintahan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal Urusan: Komunikasi dan Informatika Topik:
  2. 1.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  3. 2.Indeks Keterbukaan Informasi Publik Masalah: Layanan dan penyederhanaan birokrasi secara digital yang belum optimal Akar Masalah:
48. a.Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
49. b.Keterbatasan koordinasi dalam pengembangan dan integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah
50. c.Belum maksimalnya pemanfaatan data dan sistem untuk mendukung percepatan pengambilan keputusan secara real- time
  1. 4.Konsistensi Data yang Rendah Urusan: Statistik Topik: Indeks Pembangunan Statistik Masalah: Belum optimalnya penguatan sistem satu data Akar Masalah:
51. a.Keterbatasan kapasitas SDM dalam tata kelola data dan pemanfaatan teknologi informasi
52. b.Sistem informasi yang masih berjalan sektoral
53. c.Tidak konsistennya penggunaan indikator dan variabel data
54. d.Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah 27
  1. 5.Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Belum Optimal Urusan: Komunikasi dan Informatika Topik: Minimnya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler/Handphone dengan Kondisi “Sinyal Sangat Kuat” Masalah: Kesenjangan akses digital di daerah terpencil dan pedalaman Akar Masalah:
55. a.Banyaknya desa/kelurahan yang tidak memiliki penerimaan terhadap sinyal internet
56. b.Minimnya ketersediaan Base Transceiver Station (BTS)
57. c.Kondisi lokasi desa yang masih banyak terdapat di perbukitan dan kawasan hutan sehingga menjadi tantangan dalam membangun menara telekomunikasi
58. d.Biaya operasional BTS yang tinggi
59. e.Kualitas sinyal dan kecepatan internet belum sepenuhnya merata
60. f.Kapasitas dan jangkauan tiap BTS masih terbatas
  1. 6.Keterbatasan Sumber Daya Manusia Persandian yang kompeten, baik dari segi jumlah maupun kapasitas teknis. Tabel 2.1 Teknik mengumpulkan Isu Strategis : Tahapan Teknik/Metode Hasil yang diharapkan Contoh Identifikasi Permasalahan
  2. 1.Telaah dokumen (RPJBMD, Renstra)
  3. 2.Analisi Data Sektoral
  4. 3.Forum Konsultasi Publik Daftar permasalahan utama dibidang urusan Masih rendahnya keterbukaan informasi publik Analisis Lingkungan Strategis
  5. 1.Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
  6. 2.Analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Ekologi dan Legal)
  7. 3.Tinjauan Regulasi dan Kebijakan Nasional Pemetaan factor internal dan eksternal yang mempengaruhi Lemahnya infrastruktur TIK (weakness) dan dukungan transformasi digital nasional (Opportunity) 28 Perumusan Isu Strategis
  8. 1.Mengubah masalah menjadi rumusan strategis dengan kalimat yang lebih visioner
  9. 2.Gunakan kata kunci : Peningkatan, penguatan, percepatan dan pengembangan Daftar Isu strategis yang singkat, jelas dan terarah Perlu Penguatan keamanan informasi dan persandian daerah dalam menghadapi ancaman siber Kategori Permasalahan
  10. 1.Klasifikasi kedalam bidang urusan
  11. 2.Prioritisasi masalah yang berpengaruh besar Permasalahan terpilih sesuai mandat perangkat daerah Masalah keterbukaan informasi menjadi urusan KOMINFO Validasi Isu Strategis
  12. 1.Diskusi dengan stakeholder
  13. 2.Forum perangkat daerah
  14. 3.Konsultasi dengan Provinsi/Kementrian Isu Strategis disepakati, selaras dengan RPJMD dan Kebijakan Nasional Isu Strategis Final untuk dimasukan ke Renstra 29 3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan secara internal mengacu pada visi dan misi Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dimana Visi Kabupaten Barito Selatan adalah: “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara“ Misi Kabupaten Barito Selatan ada 5 (lima) diantara kelima misi tersebut adalah sebagai berikut:
61. a.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
62. b.Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
63. c.Infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya
64. d.Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal
65. e.Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
66. f.Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan Beroreintasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan masuk pada misi kelima yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan berorentasi pada Pelayanan Publik Berdasarkan visi “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara“ dan misi “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik” terbentuknya tujuan perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yang bertujuan sebagai berikut :
  1. 1.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital dalam rangka meningkatkan inovasi dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efesien dan efektif 30
  2. 2.Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. 3.2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Sasaran Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan. Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan 5 (lima) tahun kedepan adalah “Integritasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital.” Sasaran Strategis sesuai dengan Program Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan ada 5 yaitu:
  3. 1.Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah
  4. 2.Meningkatnya kualitas tata Kelola dan pemanfaatan aplikasi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
  5. 3.Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
  6. 4.Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, mutakhir dan dapat di pertanggungjawabkan
  7. 5.Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah mlalui Penyelenggaraan Persandian Tabel 3.3 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indeks Pelayanan Publik (Indeks) - 79,00 79,00 80,00 80,00 80,00 85,00 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) 78,50 80,13 81,75 83,38 85,00 86,63 86,63 Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) 3,14 2,63 2,75 2,88 3,00 3,13 3,13 Tercapainya kolaborasi integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) 2,90 2,93 2,95 2,98 3,00 3,03 3,03 Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Nilai) Tingkat I Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Tingkat IV Tingkat IV Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Perangkat Daerah NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai) 66 72 73 74 75 76 76 Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Perangkat Daerah Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,19 3,29 3,50 3,70 3,90 4,00 4,00 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Proporsi Desa/Kelurahan yang memiliki Sinyal Internet Telepon. Seluler/Handphone dengan kondisi "Sinyal Sangat Kuat" (%) 40% 50% 50% 55% 60% 65% 65% Integrasi strandar pelayanan dan sistem tat kelola pemeintahan berbasis digital Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam rangka meningkatkan inovasi dan berkualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang efesien dan efektif TARGET TAHUN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN BASELINE 2024INDIKATORSASARANTUJUAN 31 3.3. Strategi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Mengacu pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan untuk mencapai indikator kinerja utama Dinas Komunikasi Informatika adalah sebagai berikut: Strategi adalah Integritas Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 78,50 80,13 81,75 83,38 85,00 86,63 Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Indeks Pemerintahan Digital 3,14 2,63 2,75 2,88 3,00 3,13 Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2,90 2,93 2,95 2,98 3,00 3,03 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Persentase Proporsi Desa / Kelurahan yang memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler / Hanphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat 40% 50% 50% 55% 60% 65% Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Meningkatnya layaMeningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkup Pemerintahnan publik digital terintegrasi Tingkat I Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Tingkat IV Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 66 72 73 74 75 76 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,19 3,29 3,50 3,70 3,90 4,00 Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Perangkat Daerah Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Kondisi Aw al
(2024)Target Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital dalam rangka meningkatkan inovasi dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efesien dan efektif 32 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
1. a.Pemantapan pelayanan publik secara digital dan responsif.
2. b.Pengembangan pusat data untuk optimalisasi dan pembaruan data makro sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Tabel 3.5 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Meningkatnya Standarisasi Pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital dan penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang responsif. P P Pengembangan pusat data untuk optimalisasi dan pembaruan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran. P P P Penguatan tata kelola data pembangunan melalui integrasi sistem database sektoral yang konsisten, baik antar perangkat daerah dan antar level pemerintahan. P P Peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif. Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. P P P Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi. P P Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif. P P P Penguatan supremasi hukum yang transparan, adil, dan netral. Penguatan reformasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat. P P Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif. Optimalisasi pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan. P P P P P Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. P P P P P Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan. P P P P P Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. P P P P P Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan. P P P P P Arah KebijakanStrategiSasaran Tahap PembangunanTujuan 33 4.1. Uraian Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki 5 Program kegiatan yaitu;
3. a.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
4. b.Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
5. c.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
6. d.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
7. e.Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 4.2. Uraian Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki 10 kegiatan yaitu;
  1. 1.Kegiatan Penataan Organisasi
  2. 2.Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  3. 3.Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetaapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
  4. 4.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  5. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  6. 6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah.
  7. 7.Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  8. 8.Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  9. 9.Kegiatan Penyelenggraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  10. 10.Kegiatan Penatapan Pola Hubungan Komunikasi, Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 34 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tabel 4.3 Rencana Program/kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Lampiran 1) dan (Lampiran 2) 35 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Kegiatan : Pengelolaan informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten kota. Sub Kegiatan :-Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik -Monitoring Opini dan Aspirasi Publik -Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah -Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik -Pengelolaan Media Komunikasi Publik -Pelayanan Informasi Publik -Layanan Hubungan Media -Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan -Manajemen Komunikasi Krisis -Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik -Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah -Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas -Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas -Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Kegiatan : Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :- Pendaftaran nama Domain Pemerintah Kabupaten Kota -Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota -Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. 0 3 Program Statistik Sektoral Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan :-Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. -Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi -Membangun Metadata Statistik Sektoral -Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral -Pengembangan Infrastruktur -Penyelenggaraan Otorisasi Kegiatan : Statistik Sektoral di Daerah 0 4 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Kegiatan : Kegiatan Penyelenggraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Sub Kegiatan :-Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. -Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. -Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 36 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah TAHUN 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (01 )
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 1 Indeks Pelayanan Publik Indeks 0 79 79 80 80 80 85 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 37 Melalui Renstra ini diharapkan pelaksanaan pembangunana di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian dapat berjalan secara terarah, terukur dan bersinambungan. Implementasi Renstra ini diharapkan mampu:

1.Meningkatkan kualitas pelayanan, komunikasi dan informasi publik
2.Memperkuat tata Kelola Aplikasi Informatika dan penerapan pelayanan berbasis digital.
3.Mengoptimalkan pengelolaan data statistic sektoral yang akurat, mutakhir dan dapat di pertanggung jawabkan.
4.Memperkuat keamanan informasi Pemerintah Daerah mlalui Penyelenggaraan Persandian. Renstra ini akan dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Barito Selatan serta sebagai acuan dalam pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah. 39 LAMPIRAN Lampiran 1 40 Lampiran 2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2025 – 2029 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1 1.2 Landasan Hukum 2 1.3 Maksud dan Tujuan 3 1.4 Sistematika Penulisan 4 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 22 BAB III. TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 28 28 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 30 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 31 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 31 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 36 4.1 Uraian Program 36 4.2 Uraian Kegiatan 39 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu 42 indikatif 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas 47 pembangunan daerah 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 54 Perangkat Daerah 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 54 Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) BAB V. PENUTUP 56 1 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito selatan setiap 5 (Lima) tahun akan menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang pelayanan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitasi dan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik berupa kegiatan pokok maupun penunjang dikategorikan ke dalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Rencana Strategis yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah memuat keputusan-keputusan strategis sesuai dengan mandat dan ruang lingkup tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito selatan yang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 2 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Menengah Daerah). Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito selatan menetapkan perencanaan strategis didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan. Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan adalah sebagai berikut, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Selatan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025- 2029 ini diantaranya adalah :
1.Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3 Renstra DPMPTSP 2025-2029
7.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
8.Peraturan Menteri Dalam Nageri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 TAhun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
11.Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan 2025-2029; 1.3 Maksud Dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RPJMD 2025-2029, serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan.
1.Maksud Maksud Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk Peningkatan kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan 4 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah : Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah sebagai berikut :
1.Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat daerah dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
3.Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama periode tahun 2025-2029;
4.Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5.Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik tahunan maupun lima tahunan, serta
6.Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 1.4 Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029 sebagai berikut :

a.Kedudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
b.Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 7 Renstra DPMPTSP 2025-2029
1. 1.Mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. 2.Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu; Tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan sesuai dengan stuktur organisasi perangkat daerah sebagai berikut :
a.Kepala Dinas Tugas : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempuyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan dinas. Fungsi :
a.Perencanaan program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta kesekretariatan;
b.Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
d.Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
e.Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
f.perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)lingkup Dinas;
g.Peningkatan nilai SAKIP Dinas; dan
h.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya;
b.Sekretaris Tugas : Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 8 Renstra DPMPTSP 2025-2029 lingkungan Dinas. Fungsi :
a.Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
b.Pelaksanaan kesekretariatan dinas yang meliputi urusan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
c.Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
d.Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;
c.Kepala Sub Bagian Umum Tugas : Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan. Fungsi :
a.Pelaksanaan urusan persuratan, termasuk melalui media elektronik, dokumen, penggandaan, dan ekspedisi;
b.Pelaksanaan urusan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan;
c.Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
d.Pelaksanaan administrasi dan manajemen kepegawaian, termasuk rencana pengembangan, diklat, dan kesejahteraan pegawai;
e.Pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, analisisjabatan, dan evaluasi kelembagaan; 9 Renstra DPMPTSP 2025-2029
f.Pelaksanaan urusan rumah tangga, termasuk pemeliharaan bangunan dan barang milik daerah dilingkungan Dinas;
g.Pelaksanaan urusan kehumasan dan protokol;
h.Pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang-undangan
i.Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
d.Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tugas : Sub Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan urusan keuangan, mengelola aset daerah dilingkungan dinas dan menyusun program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. Fungsi :
a.Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan anggaran rutin dan laporan keuangan;
b.Pengelolaan urusan pembukuan dan verifikasi keuangan;
c.Pengelolaan administrasi aset daerah di lingkungan Dinas;
d.Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Bendaharawan Pengeluaran;
e.Pengumpulan, penyiapan, pengkajian, dan pengolahan bahan dan data dalam rangka penyusunan program dan anggaran;
f.Pengumpulan, penyiapan, pengkajian, dan pengolahan bahan dan data dalam rangka evaluasi kinerja;
g.Pengumpulan, penyiapan, pengkajian, dan pengolahan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran;
h.Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 10 Renstra DPMPTSP 2025-2029
e.Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanaan Perizinan dan Non perizinan Tugas : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis menyelenggarakan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan penetapan besarnya retribusi daerah dibidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan menurut ketentuan perundang - undangan. Fungsi :
a.Perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasikan rencana program dan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; Perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasikan rencana program dan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
b.Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan;
c.Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan;
d.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan; dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di 11 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tugas : Melaksanakan pengawasan,pengendalian,evaluasi atas kepatuhan dan kewajiban investor dan konporasi terhadap pelaksanaan penanaman modal serta membina dan penyelesaian permasalahan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan Perundang- undangan. Fungsi :
a.Pengumpulan dokumen perusahaan penanaman modal dan fasilitas penanaman modal yang diperoleh;
b.Pemantauan perusahaan penanaman modal terkait kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
c.Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
d.Pengidentifikasi dan pemetaan masalah yang timbul dalam pelaksanaan penamanan modal;
e.Pemberian fasilitasi perusahaan penanaman modal terkait permasalahan yang dihadapi;
f.Pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan usaha peraturan perundang-undangan;
g.Pengevaluasi pelaksanaan penanaman modal;
h.Pembinaan,pengendalian,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
g.Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Tugas : 12 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Melaksanakan perumusan dan kebijakan dibidang Pengaduan,Kebijakan dan pelaporan Layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi :
a.Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengaduan, kebijakan dan Pelaporan Layanan;
b.Pelaksanaan, pemfasilitasian, perencanaan, pengumpulan, perumusan, pengindentifikasian, pemerifikasian, memimpin, pengoordinasian, pengevaluasian, pemonitoringan, perancangan, penyusunan, penindaklanjutan, pendokumentasian, penanganan pengaduan dan informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
c.Pelaksanaan, pemfasilitasian, perencanaan, pengumpulan, pemerifikasian, penganalisaan, pengoordinasian, pengolahan, memimpin, pemonitoringan, pengevaluasian, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standart layanan (SOP), Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Maklumat Perizinan (MP), pemgolahan, pengoperasionalan, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana0.infrasruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, penciptaan (inovasi) pola layanan, menusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan sertapenciptaan produk layana yang efisien efektif;
d.Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas;
e.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;
h.Kepala Bidang Perencanaan,pengembangan iklim dan promosi penanaman modal Tugas : 13 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan iklim dan promosi penanaman modal. Fungsi :
a.Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal linkup daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah;
b.Pengkajian,penyusuna dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;
c.Penyusuna rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
d.Pelaksanaa evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal;
e.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan Promosi Penanaman modal;
f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya;
i.Jabatan Fungsional
1. 1.Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, promosi dan penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau pejabat pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. 2.Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. 3.Jenis dan jumlah tenaga Kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta Renstra DPMPTSP 2025-2029 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perubdang- undangan;
4. 4.Kelompok pejabat fungsional sebagaimana maksud dalam pasal 14 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan;
5. 5.Pejabat Fungsional dapat diangkat untukmemimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana;
6. 6.Pejabat fungsional dapat diberikan tugas sebagai keyua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas instansi pemerintah;
c.Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14 Renstra DPMPTSP 2025-2029 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BARITO SELATAN KEPALA DINAS RIPALTHA, SE.,MM. PEMBINA TINGKAT I (IV/b) NIP. 19690411 200003 1 009 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS NINING KURNINGSIH, SH, M.Si NIP . 19650817 199402 2 008 KEPALA SUB BAGIAN UM UM Hj. LISNAWAT I, SE NIP . 19670303 198703 2 008 PENGADM INISTRASI UM UM M. ERWIN SANJAYA, S.Hut NIP . 19811026 201101 1 002 PENGADM INISTRASI KEPEGAW AIAN YOGI SET IAWAN P HT T KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DONNA HART ANI, S.Sos NIP . 19830601 201001 2 013 PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN YEMIWAT I, A. Md NIP . 198000909 200901 2 002 BENDAHARA MARNI NIP . 19840814 200501 2 008 PENGELOLA KEPEGAW AIAN BENDAHARA DODI ISMIADI P HT T PENGEM UDI RIYAN HADI SAP UT RA P HT T ZAINAL ILMI, S. AP NIP . 19820816 200904 1 002 PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN EVI RUSIT A, SE P HT T PRAM U KEBERSIHAN PENGELOLA KEUANGAN MAHRIT A P HT T RAHMAD HIDAYAT P HT T PETUGAS KEAM ANAN DIKA YUNUS P RIANTO P HT T PETUGAS KEAM ANAN KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL FRENISON GENSENG, SE., M.P d NIP . 19660707 199301 1 007 KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAM AN M ODAL DIT A WIDYANDINI, SH, M.AP NIP . 19880626 201101 2 005 PENGELOLA PERM ODALAN DAN INVESTASI DUSI NIP . 19680606 199503 2 006 PENYUSUN RENCANA INVESTASI - KEPALA SEKSI PENGEM BANGAN IKLIM PENANAM AN M ODAL ASRUL ASNI, SE NIP . 19640209 198903 1 022 KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN MEILENI T BINT I, SE NIP . 19770518 200701 2 012 KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN RONNY SAP UT RA, SH NIP . 19830320 200604 1 019 PENGOLAH DATA PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORM ASI ALEX MARNIX NIP . 19731018 199303 1 017 PENYUSUN BAHAN M ATERI PENYULUHAN - KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORM ASI LAYANAN JURMANDI, SE NIP . 19721225 201001 1 004 FIT RIADIN P HT T KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MARDHONNI, ST NIP . 19740330 200501 1 008 KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I WAHYU ADINAT A, S. Hut NIP . 19791029 200801 1 013 PENGELOLA DOKUM EN PERIZINAN PENGADM INISTRASI PERIZINAN INDRIA NOVENY, A. Md P HT T PENGELOLA DOKUM ENTASI ROVIADY P HT T KEPALA BIDANG PENGAW ASAN DAN PENGENDALIAN MERIDIAN LEST ARI, S. Sos, M.IP NIP . 19790507 201001 2 009 KEPALA SEKSI PEM ANTAUAN, PENGAW ASAN PELAKSANAAN PENANAM AN M ODAL ALBERT US AFRIDUS ANDI, ST NIP . 19770318 200904 1 001 PENYUSUN RENCANA PENGAW ASAN HARI DWI YUANGGA P HT T PENGAW AS PENANAM AN M ODAL - KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORM ASI PENANAM AN M ODAL JUSWAN SUDIAT , SE NIP . 19860716 201001 1 004 PEM ERIKSA PENGEM BANGAN PENANAM AN M ODAL SET O EDWIN P HT T KEPALA SEKSI PROM OSI PENANAM AN M ODAL DOP LIE, SH NIP . 19651204 198803 1 012 PENYUSUN PROM OSI DAN KERJASAM A PENGADM INISTRASI PENGADUAN PUBLIK NADILLA, A. Md. Kep P HT T PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN - KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II FRANKY ELIA, SE NIP . 19770727 200904 1 001 PENGELOLA SIM PM DAN PERIZINAN TERPADU RAHMAD ARIADI, SE P HT T PRANATA KEARSIPAN PENGOLAH DATA INVESTASI PEM ERINTAH KEPALA SEKSI PEM BINAAN PELAKSANAAN PENANAM AN M ODAL SUDARNO, S.Kom.,M.IP NIP . 19750626 200901 1 004 PENGOLAH DATA PEM BINAAN KELEM BAGAAN INVESTASI HAT RANI, A.Md. AK NIP . 19730511 200701 1 018 PENYUSUN RENCANA PROM OSI - REP ELIT ANI, SE NIP . 19690305 200003 2 012 PENGOLAH DATA PELAYANAN VICA LENIT A, SH P HT T RET NO LINT ANGSARI, S. Kom P HT T PENYUSUN BAHAN INFORM ASI DAN PUBLIKASI - - PENGELOLA DATABASE - TEKNISI JARINGAN INSTALASI - KE P A LA S E KS I P E LA YA N A N P E R IZ IN A N D A N N O N P E R IZ IN A N III UHING YUSIANT HO, S.Kom NIP . 19850810 201101 1 004 PENGELOLA DATA - PENGELOLA PERIZINAN LAYANAN JARINGAN EST ER MARSET YA. S. Kom NIP . 19950326 202012 2 015 PENGADM INISTRASI IZIN USAHA AGUST INA P HT T P PENGELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR - TIM TEKNIS 15 Renstra DPMPTSP 2025-2029 16 2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
a.Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan sebanyak 49 orang, terdiri dari 30 orang ASN dan 19 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Jenis Kelamin No Golongan Tahun 2025 Laki-laki Perempuan 1 2 3 4 1 Golongan IV 3 2 2 Golongan III 14 9 3 Golongan II 1 - 4 Golongan I - - 5 PPPK 6 5 JUMLAH 24 16 Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Klasifikasi Pendidikan No Pendidikan ASN PPPK 1 2 3 4 1 S2 6 - 2 S1 18 5 3 DIII 2 2 4 SMA 4 12 JUMLAH 30 19 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan golongan No Golongan Jumlah (Org) 1 2 3 1 Golongan IV 5 2 Golongan III 23 3 Golongan II 1 4 Golongan I 0 5 PPPK 11 JUMLAH 40 Tabel 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Eselon No Golongan Jumlah (Org) 1 2 3 1 Eselon 2 1 2 Eselon 3 5 3 Eselon 4 1 4 Jabatan Fungsional 10 JUMLAH 17
b.Sarana dan Prasarana Aset yang dipergunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan peralatan kerja DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan sampai dengan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut : 17 dinamika ekonomi daerah. Investasi yang tumbuh menunjukkan adanya 18 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Tabel 5. Jumlah Sarana dan Prasarana No Pendidikan Jumlah 1 2 3 1 Mobil 2 unit 2 Kendaraan Roda 2 4 unit 3 Kursi Lipat 200 Buah 4 Kursi tamu 1 Set 5 Mesin Genset 2 Buah 6 Lemari Besi 4 Buah 7 Lemari Arsip 9 Buah 8 Filling Kabinet 17 Buah 9 Brankas 2 Buah 10 Etalase Alumunium 2 Buah 11 Kursi Tunggu 6 Buah 12 Meja Kerja 32 Buah 13 Mesin Rumput 2 Buah 14 Lemari Es 3 Buah 15 AC 42 Buah 16 Televisi 3 Unit 17 PC all In One 45 Unit 18 Laptop 15 Unit 19 Printer 41 Unit 20 Meja Kerja 32 Buah 21 Meja Rapat 12 Buah 22 Layar Proyektor 1 Unit 23 LCD Proyektor 1 Unit 24 Filling Kabinet 17 Buah 25 CCTV 5 Buah 26 Kipas Angin 3 Buah 27 Wirelles 1 Buah 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman modal dapat menjadi indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar efeknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2020 hingga 2025, persentase pertumbuhan investasi di Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan trens positif terhadap 19 Renstra DPMPTSP 2025-2029 peningkatan kepercayaan investor terhadap potensi daerah, baik dari sisi SDA, infrastruktur, maupun iklim usaha. Untuk memaksimalkan dampak positif dan investasi, penting untuk memperhatikan arah dan kualitas investasi yang masuk. Investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki potensi hilirisasi dan padat karya. Selain itu pemerintah perlu untuk memperkuat kebijakan promosi investasi, tata kelola kelembagaan, perizinan, jaminan kepastian hukum, serta penyediaan infrastruktur. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan arus invenstasi yang masuk sekaligus manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tidak terlepas dari peranannya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pengelolaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Sebelum terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya pada tahun 2016 20 Renstra DPMPTSP 2025-2029 dibentuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2016. Adapun kinerja pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dimaksud sebagai berikut :
1. 1.Penggalian potensi dan pengembangan investasi; sebagai salah satu upaya untuk pengembangan investasi yang diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi yang mampu mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill.
2. 2.Promosi dan kerjasama ; adalah melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah terkait serta dunia usaha diharapkan mampu meningkatkan minat ivestor untuk berinvestasi di daerah.
3. 3.Koordinasi dan monitoring di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai upaya penyesuaian peraturan dan program yang akan disusun baik dari tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah yang dijalankan setiap tahun anggaran.
4. 4.Memberikan pelayanan secara tertib, cepat dan langsung kepada masyarakat bagi pelayanan yang memerlukan penyelesaian sesaat.
5. 5.Untuk pelayanan yang memerlukan waktu penyelesaian, agar dilandasi kebijaksanaan yang transparan dan diketahui oleh masyarakat luas, yaitu : a) Penerapan Pola pelayanan terpadu satu pintu; b) Menerbitkan pedoman pelayanan yang memuat persyaratan, prosedur, biaya dan batas waktu pelayanan; c) Penempatan petugas yang berkompeten ; d) Menyelesaikan permohonan sesuai batas waktu penyelesaian yang ditetapkan ; e) Menghapus seluruh biaya tambahan serta meniadakan segala bentuk pungutan liar. f) Menata sistem dan prosedur pelayanan guna menjamin ketepatan dan kecepatan pelayanan. usaha mitra. 21 Renstra DPMPTSP 2025-2029 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menangani urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal. Sasaran layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) umumnya ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu memberikan layanan publik di bidang penanaman modal (investasi) serta perizinan dan non-perizinan. Kelompok sasaran layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain :
6. 1.Pelaku Usaha/Investor  Investor dalam negeri maupun luar negeri.  Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, hingga perusahaan besar.  Badan usaha (PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi).  Perorangan yang ingin melakukan kegiatan usaha.
7. 2.Masyarakat Umum  Individu yang membutuhkan layanan perizinan dan non-perizinan (contoh: IMB/PBG, izin reklame, izin mendirikan usaha, dan lain-lain).  Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait peluang investasi, tata cara perizinan, dan kebijakan investasi daerah.
8. 3.Instansi Pemerintah/Daerah  SKPD teknis terkait yang membutuhkan dukungan layanan perizinan dan investasi.  Pemerintah pusat melalui koordinasi OSS (Online Single Submission).  Pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi dalam hal fasilitasi perizinan berusaha lintas wilayah.
9. 4.Asosiasi dan Lembaga  Kamar dagang, asosiasi pengusaha, komunitas bisnis.  Lembaga keuangan dan perbankan yang membutuhkan kepastian legalitas 22 Renstra DPMPTSP 2025-2029  Perguruan tinggi/lembaga riset yang memerlukan data/informasi investasi.
10. 5.Calon Tenaga Kerja & Masyarakat Pencari Informasi  Masyarakat yang memerlukan informasi terkait lowongan, kebutuhan tenaga kerja dari investor.  Pihak yang mencari informasi transparan terkait proses dan prosedur layanan perizinan. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 2.2.1. Permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Daya tarik investasi di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi berbagai kendala yang tercermin dari rendahnya nilai investasi dan tingginya nilai ICOR. Meskipun jumlah investor meningkat, nilai investasi yang masuk belum signifikan. Nilai ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan tidak menghasilkan output yang sebanding sehingga efisiensi investasi tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa iklim investasi di Barito Selatan belum optimal. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti tata kelola dan kelembagaan daerah yang belum mendukung, belum tersedianya regulasi serta skema insentif yang menarik bagi pelaku usaha, dan keterbatasan infrastruktur dasar yang menghambat penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kabupaten Barito Selatan saat ini. Terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2025-
11. 2029.Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 5 (lima) tahun
12. 1.Comparative Advantege (Interaksi antara Peluang dan Kekuatan) 23 Renstra DPMPTSP 2025-2029 mendatang. Adapun tantangan dan peluang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut : Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :
13. 1.Peluang : a) Tuntutan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal yang prima dan transparan sangat tinggi b) Peningkatan PAD dari perizinan dan non perizinan. c) Tersedianya tekonologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal
14. 2.Tantangan : 1) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha. 3) Keterbatasan sumber dana APBD dalam menunjang system teknologi aplikasi. Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :
15. 1.Kekuatan : 1) Struktur organisasi kelembagaan setingkat esselon. 2) Memiliki sebagian kewenangan untuk mengelola perizinan dan non perizinan. 3) Tersedianya SDM yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. 2.Kelemahan : 1) Tufoksi jabatan belum terukur sesuai anjab. 2) Kopetensi ASN tidak sesuai dengan bidangn tugasnya. Interaksi Antar Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu comparative advantage, mobilization, investment/divestment dan status quo. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut: 24 Renstra DPMPTSP 2025-2029 a) Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan b) Mengimplementasikan kewenangan dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan. c) Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli
17. 2.Mobilization (Interaksi antara Kekuatan Dan Ancaman)
18. 1.Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk system dan prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal
19. 2.Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
20. 3.Memberikan Data ASN yang sesuai keahlian dalam Sistem IT.
21. 3.Investment Divestment (Interaksi antara Peluang dan Kelemahan) a) Pemberian Pelatihan dan Diklat dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan. b) Membaut informasi melalui media cetak maupun media elektronik c) Pembekalan ASN dalam penggunaan berbasis teknologi informasi dan system aplikasi spipise.
22. 4.Status Quo (Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman)
23. 1.Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan
24. 2.Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang berorientasi pada target kinerja.
25. 3.Melakukan diklat tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap peraturan yang berlaku. Adapun kemungkinan masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :
a.Lemahnya kapasitas Barito Selatan dalam dalam menarik investasi, yang disebabkan karena : 25 Renstra DPMPTSP 2025-2029 - Belum adanya skema insentif atau peraturan pendukung daerah untuk investas - Kurangnya faktor pernarik investor untuk menanamkan modalnya - Keterbatasan jaringan infrastruktur dasar sebagai aksesbilitas dasar pergerakan barang dan jasa
b.Kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Barito Selatan masih kurang memadai, diantaranya : - Kendaraan Operasional Lapangan - Sarana Sosialisasi Investasi dan Perizinan ( Videotron) - Mesin Informasi Digital - Generator Penunjang Pelayanan MPP
c.Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) handal merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah pelaksana kegiatan yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis memadai yang bisa didapatkan dari adanya pelatihan;
d.Masih belum terwujudnya mekanisme pelayanan satu pintu yang terintegrasi dengan SOPD terkait;
e.Belum Optimalnya pelayanan di beberapa gerai yang tergabung di MPP (Mal Pelayanan Publik);
f.Masih terbatasnya upaya pengembangan peningkatan investasi mengingat sangat minimnya dana yang diberikan untuk promosi investasi daerah; 2.2.2 Isu Strategis Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Isu Strategis dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan kondisi actual yang perlu diperhatiakan karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka 26 Renstra DPMPTSP 2025-2029 panjang. Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam empat tahun ke depan dirumuskan berdasarkan fakta permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :  Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah  Tingginya pengangguran terbuka dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, khususnya perempuan dan disabilitas  Lemahnya tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan integritas pelayanan public  Kurangnya inovasi, hilirisasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan ekonomi dan pelayanan publik Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT (Strength-Kekuatan; Weak-Kelemahan; Opportunity-peluang; Threat-ancaman/tantangan). Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Setelah melihat dari kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan tersebut, maka strategi-strategi yang akan diambil oleh DPM-PTSP adalah :
a.Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu :
1. 1.Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya DPM-PTSP baik dari Pusat maupun daerah merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi DPM-PTSP sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kota Palangka Raya;
2. 2.Dengan SDM dan sarana prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan dalam menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b.Kekuatan untuk menghindari Ancaman Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu : 27 Renstra DPMPTSP 2025-2029
1. 1.Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana yang ada serta SDM yang tersedia dengan didukung dana untuk melakukan pendataan potensi investasi, sosialisasi tentang DPM-PTSP kepada masyarakat serta melakukan fungsi DPM- PTSP sebagai fasilitator pelayanan;
2. 2.SDM yang tersedia harus menggunakan asas pelayanan prima dalam melayani masyarakat
3. 3.Mengkoordinasi pelaku usaha dalam hal investasi dan proaktif dalam penggalian potensi investasi yang ada di Kota Palangka Raya.
c.Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu :
1. 1.Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
2. 2.Menambah sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. 3.Melakukan pendataan dan inventarisasi meliputi kebijakan, perizinan maupun inventarisasi potensi investasi;
4. 4.Menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
5. 5.Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran terhadap masyarakat terhadap teknologi tersebut.
d.Mengurangi kelemahan untuk Menghindari Ancaman Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu :
1. 1.Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sdm yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
2. 2.Menerapkan azas bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (good and cleangovernance). Renstra DPMPTSP 2025-2029 Visi “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” Untuk mewujudkan visi ditetapkan sejumlah misi sebagai arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut : Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil. Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya Misi 4 : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. 28 Renstra DPMPTSP 2025-2029 29 Misi 6 : Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Keterkaitan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan visi dan misi bupati, berada pada misi kedua dan kelima dalam program prioritas pemerintah daerah. Untuk mewujudkan Kabupaten Barito Selatan dalam upaya meningkatkan daya tarik investor melalui promosi sumber daya alam potensial, pemberian insentif dan penyederhanaan regulasi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperpendek birokrasi. Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) tahun 2025 – 2029 berdasarkan sasaran daerah yaitu : Tabel 6. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) No Misi RPD Indikator Kinerja Tujuan RPD Tujuan RPD Sasaran RPD Indikator Kinerja Sasaran RPD 1 Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkunga Laju Pertumbuhan Ekonomi Menguatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif- produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjtan Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing Persentase Peningkatan Investasi 2 Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik. Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.kebutuhan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada DPMPTSP Renstra DPMPTSP 2025-2029 30 3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan sasaran, indikator dan target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) tahun 2025 – 2029 yaitu :
3. 1.Meningkatnya pertumbuhan Iklim Penanaman Modal;
4. 2.Meningkatnya kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat;
5. 3.Meningkatnya pengelolaan pemerintah yang akuntabel; Tujuan, sasaran, indikator dan target jangka menengah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 7. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun Ke - 1 2 3 4 5

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Meningkatkan pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah Meningkatnya pertumbuhan Iklim Penanaman Modal Persentase Peningkatan Investasi 90% 93% 94% 95% 97% Mengintegrasikan standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. Meningkatnya kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 95,5 96 96,5 97 98 Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Meningkatnya pengelolaan pemerintah yang akuntabel Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) B B B BB BB Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada DPMPTSP 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Renstra DPMPTSP 2025-2029 3.3 Strategi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus memperhatikan strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan, sasaran dan target indikator yang telah ditetapkan berdasarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan adalah sebagai berikut :
1. a.Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Strategi :
  1. 1.Penguatan Iklim Investasi Daerah.
  2. 2.Meningkatkan promosi investasi daerah.
  3. 3.Fasilitasi dan pendampingan investor.
2. b.Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Strategi :
  1. 1.Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif;
  2. 2.Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif.
  3. 3.Menciptakan Peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya aparatur pengelola pelayanan perizinan. 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman penting yang mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Melalui rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan 31 32 Renstra DPMPTSP 2025-2029 pembangunan selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga mampu menciptakan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Berikut arah kebijakan yang menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Renstra 2025-2029 :
3. a.Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kebijakan :
  1. 1.Penyederhanaan perizinan melalui digitalisasi layanan (OSS – Online Single Submission).
  2. 2.Pemberian insentif fiskal/non-fiskal untuk menarik investor asing dan dalam negeri.
  3. 3.Meningkatkan transparansi dan kepastian hukum.
  4. 4.Partisipasi dalam forum nasional dan internasional untuk mempromosikan peluang investasi daerah.
  5. 5.Menyusun profil investasi daerah.
  6. 6.Memberikan layanan perizinan dan konsultasi satu pintu (single window services).
  7. 7.Menyediakan data, informasi, dan asistensi realisasi investasi.
4. b.Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan :
  1. 1.Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital dan penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang responsif.
  2. 2.Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif.
  3. 3.Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi. Renstra DPMPTSP 2025-2029
  4. 4.Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif. 33 Renstra DPMPTSP 2025-2029 34 Tabel 8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”. MISI : 2 Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1 Meningkatkan pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah Meningkatnya pertumbuhan Iklim Penanaman Modal - Penguatan Iklim Investasi Daerah - Meningkatkan promosi investasi daerah - Penyederhanaan perizinan melalui digitalisasi layanan (OSS–Online Single Submission). - Pemberian insentif fiskal/non-fiskal untuk menarik investor asing dan dalam negeri. - Fasilitasi dan pendampingan investor - Meningkatkan transparansi dan kepastian hukum - Partisipasi dalam forum nasional dan internasional untuk mempromosikan peluang investasi daerah. - Menyusun profil investasi daerah - Memberikan layanan perizinan dan konsultasi satu pintu (single window services) - Menyediakan data, informasi, dan asistensi realisasi investasi Renstra DPMPTSP 2025-2029 35 MISI : 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1 - Mengintegrasikan standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. - Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat - Meningkatnya kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat - Meningkatnya pengelolaan pemerintah yang akuntabel - Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif - Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif. - Menciptakan Peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya aparatur pengelola pelayanan perizinan - Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital dan penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang responsif - Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif - Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi - Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif Renstra DPMPTSP 2025-2029 Setiap program dipilih secara selektif guna optimalisasi kerangka alokasi anggaran belanja daerah sesuai dengan kapasitas fiskal. Program Perangkat Daerah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan adalah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
  5. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  6. 2.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  7. 3.Program Promosi Penanaman Modal
  8. 4.Program Pelayanan Penanaman Modal
  9. 5.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  10. 6.Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 36 Renstra DPMPTSP 2025-2029 37 Tabel 9. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2.18-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Nilai SAKIP 100 100 100 7.801.235.378,00 100 7.801.235.378,00 100 7.801.235.378,00 100 7.801.235.378,00 100 7.801.235.378,00 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Meningkatnya kemudahan berinvestasi Realisasi Total terhadap Target 99,18 90 90 135.000.000,00 95 135.000.000,00 96 135.000.000,00 97 135.000.000,00 98 135.000.000,00 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi 95 90 90 250.000.000,00 95 250.000.000,00 96 250.000.000,00 97 250.000.000,00 98 250.000.000,00 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan 100 100 100 380.000.000,00 100 380.000.000,00 100 380.000.000,00 100 380.000.000,00 100 380.000.000,00 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 100 100 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 Renstra DPMPTSP 2025-2029 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modaL Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 95,48 95,5 95,5 25.000.000,00 96 25.000.000,00 96,5 25.000.000,00 97 25.000.000,00 98 25.000.000,00 38 Renstra DPMPTSP 2025-2029 4.2 Uraian Kegiatan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan adalah :
  11. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA  Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
6. b.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
7. c.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.
8. d.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD.
9. e.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD.
10. f.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.  Administrasi Keuangan
11. a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12. b.Penyusunan Pelaporan Keuangan Ahkir Tahun.  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
13. a.Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
14. a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
15. b.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
16. c.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  Administrasi Umum Perangkat Daerah
17. a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
18. b.Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
19. c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
20. d.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
21. e.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan.
22. f.Fasilitasi Kunjungan Tamu.
23. g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 39 Kota. 40 Renstra DPMPTSP 2025-2029  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24. a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
25. b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
26. c.Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantor.  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27. a.Pengadaan Mebel.
28. b.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
29. c.Pengadaan Sarana dan Pra Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30. a.Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan.
31. b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
32. c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  1. 2.PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
33. a.Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.  Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
34. a.Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.
  1. 3.PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL  Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
35. a.Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ 41 Renstra DPMPTSP 2025-2029
  1. 4.PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL  Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
36. a.Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.
37. b.Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
38. c.Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko.
39. d.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
  1. 5.PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
40. a.Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
41. b.Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
42. c.Pengawasan Penanaman Modal.
  1. 6.PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
43. a.Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 42 Renstra DPMPTSP 2025-2029 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Hal ini harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebijakan nasional, RPJMD, serta tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari masing-masing perangkat daerah. Perumusan program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut : 43 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Tabel 10. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULA / RUMUS PENGHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM SATUAN TARGET AWAL TARGET KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Meningkatnya kemudahan berinvestasi Jumlah kebijakan yang terealisasi / jumlah kebijakan yang terencana x 100% % 90 90 95 96 97 98 PROMOSI PENANAMAN MODAL Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Jumlah kegiatan promosi yang terfasilitasi / Jumlah kegiatan promosi yang terencana x 100% % 90 90 95 96 97 98 PELAYANAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah penerbitan izin yang tepat waktu / jumlah permohonan izin yang diterima x 100% % 100 100 100 100 100 100 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Jumlah pelaku usaha yang taat aturan /jumlah pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha x 100% % 100 100 100 100 100 100 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Jumlah kepuasan masyarakat/ Jumlah pemanfaatan dan informasi penanaman modal x 100% % 95,48 95,5 96 96,5 97 98 44 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Tabel 11. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan NO TUJUAN SASARAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN `OUTPUT OUTCOME SATUAN INDIKATOR BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah Meningkatnya pertumbuhan Iklim Penanaman Modal PROGRAM PENGEMBANGAN IKL IM PENANAMAN MODAL 220.489.600 135.000.000 135.000.000 4.202.813.465 4.676.509.815 5.797.910.969 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 181.498.600 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.700.000.000 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kem udahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pem berian Fasilit as/Inse ntif dan Kemudahan Penanaman Modal Dokumen 2 2 181.498.600 2 100.000.000 2 100.000.000 2 2.000.000.000 2 2.200.000.000 2 2.700.000.000 Pembuat an Pet a Potensi Invest asi Kabupaten/Kota 38.991.000 35.000.000 35.000.000 2.202.813.465 2.476.509.815 3.097.910.969 Penyusunan Pet a Potensi Inve stasi Kabupaten/Kota Tersusunnya Peta Potensi Inve stasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Dokumen 2 2 38.991.000 2 35.000.000 2 35.000.000 2 2.202.813.465 2 2.476.509.815 2 3.097.910.969 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 206.436.800 250.000.000 250.000.000 350.000.000 400.000.000 600.000.000 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 206.436.800 250.000.000 250.000.000 350.000.000 400.000.000 600.000.000 Pelaksanaan Ke giatan Pr omosi Penanam an Modal Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Dokumen 5 5 206.436.800 5 250.000.000 5 250.000.000 5 350.000.000 5 400.000.000 5 600.000.000 PROGRAM PEL AYANAN PENANAMAN MODAL 311.738.100 380.000.000 380.000.000 4.447.813.465 4.921.509.815 6.042.910.969 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 311.738.100 380.000.000 380.000.000 4.447.813.465 4.921.509.815 6.042.910.969 Koor dinasi dan Sinkronisasi Pe netapan Pe mberian Fasilit as/Inse ntif Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pene ntapan Pem berian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 40.663.600 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 155 155 123.539.800 155 130.000.000 155 130.000.000 155 1.600.000.000 155 1.700.000.000 155 2.300.000.000 Penye diaan dan pe ngelolaan Layanan konsult asi perizinan berusaha berbasis risiko Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 10 10 43.720.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 1.400.000.000 10 1.550.000.000 10 1.771.401.154 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Kegiatan Usaha 155 155 103.814.700 155 150.000.000 155 150.000.000 155 1.447.813.465 155 1.671.509.815 155 1.971.509.815 45 Renstra DPMPTSP 2025-2029 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 204.690.000 200.000.000 200.000.000 4.267.813.465 4.741.509.815 5.862.910.969 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 204.690.000 200.000.000 200.000.000 4.267.813.465 4.741.509.815 5.862.910.969 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiatan Usaha 15 15 21.944.000 15 50.000.000 15 50.000.000 15 1.317.813.465 15 1.541.509.815 15 1.912.910.969 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pelaku Usaha 25 25 50.000.000 25 50.000.000 25 50.000.000 25 1.500.000.000 25 1.650.000.000 25 2.000.000.000 Pengawasan Penanaman Modal Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha 350 350 132.746.000 350 100.000.000 350 100.000.000 350 1.450.000.000 350 1.550.000.000 350 1.950.000.000 Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 30.534.600 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.534.600 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Dokumen 2 2 30.534.600 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah yang Akuntabel PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.817.346.278 7.801.235.378 7.801.235.378 7.801.235.378 7.801.235.378 7.801.235.378 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.161.161.666 5.026.269.714 5.026.269.714 5.026.269.714 5.026.269.714 5.026.269.714 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 30 30 4.161.161.666 50 5.026.269.714 50 5.026.269.714 50 5.026.269.714 50 5.026.269.714 50 5.026.269.714 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.873.200 10.873.200 10.873.200 10.873.200 10.873.200 10.873.200 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1 1 10.873.200 1 10.873.200 1 10.873.200 1 10.873.200 1 10.873.200 1 10.873.200 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 89.464.600 235.914.600 235.914.600 235.914.600 235.914.600 235.914.600 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 3 38.180.000 3 104.630.000 3 104.630.000 3 104.630.000 3 104.630.000 3 104.630.000 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 2 2 31.284.600 2 31.284.600 2 31.284.600 2 31.284.600 2 31.284.600 2 31.284.600 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 5 5 20.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 46 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Administrasi Umum Perangkat Daerah 632.102.500 702.963.844 702.963.844 702.963.844 702.963.844 702.963.844 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 50.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 114.380.000 1 144.781.344 1 144.781.344 1 144.781.344 1 144.781.344 1 144.781.344 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 49.540.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 51.314.500 1 51.314.500 1 51.314.500 1 51.314.500 1 51.314.500 1 51.314.500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 5 4.000.000 5 4.000.000 5 4.000.000 5 4.000.000 5 4.000.000 5 4.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 24 24 60.000.000 24 60.000.000 24 60.000.000 24 60.000.000 24 60.000.000 24 60.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 75 75 302.868.000 75 302.868.000 75 302.868.000 75 302.868.000 75 302.868.000 75 302.868.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.460.282.568 964.660.000 964.660.000 964.660.000 964.660.000 964.660.000 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2 2 - 2 129.980.000 2 129.980.000 2 129.980.000 2 129.980.000 2 129.980.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 2 2 410.680.000 2 334.680.000 2 334.680.000 2 334.680.000 2 334.680.000 2 334.680.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 2 1.049.602.568 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 845.932.054 590.554.000 590.554.000 590.554.000 590.554.000 590.554.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 1 3.302.000 1 3.302.000 1 3.302.000 1 3.302.000 1 3.302.000 1 3.302.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 11 11 311.990.054 11 320.012.000 11 320.012.000 11 320.012.000 11 320.012.000 11 320.012.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 1 530.640.000 1 267.240.000 1 267.240.000 1 267.240.000 1 267.240.000 1 267.240.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 617.529.690 270.000.020 270.000.020 270.000.020 270.000.020 270.000.020 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 2 110.000.020 2 110.000.020 2 110.000.020 2 110.000.020 2 110.000.020 2 110.000.020 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 5 5 39.730.000 5 60.000.000 5 60.000.000 5 60.000.000 5 60.000.000 5 60.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 2 467.799.670 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 JUMLAH 8.791.235.378 8.791.235.378 8.791.235.378 21.094.675.773 22.565.764.823 26.129.968.285 Renstra DPMPTSP 2025-2029 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah merujuk pada aktivitas-aktivitas rinci yang dilakukan oleh perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari implementasi program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah. Daftar subkegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut : 47 Renstra DPMPTSP 2025-2029 48 Tabel 12. Daftar subkegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Misi Tujuan PD Indikator Kinerja Tujuan PD Sasaran PD Indikator Kinerja Sasaran PD Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M.2 Mengembangkan T.1 : Meningkatkan Persentase peningkatan S.1. Meningkatnya Persentase Program Tersedianya kajian Penetapan Pemberian Penyusunan Penetapan Kebijakan Jumlah Peraturan Dokumen 12 daya saing ekonomi pertumbuhan sektor investasi di Kabupaten pertumbuhan Iklim Peningkatan Investasi Pengembangan Iklim pemetaan potensi dan Fasilitas/Insentif Kebijakan Daerah Daerah Mengenai Daerah/Provinsi dalam daerah yang berbasis potensial dan industri Barito Selatan Penanaman Modal Penanaman Modal peluang investasi di Dibidang Penanaman Mengenai Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif Pemberian Fasilitas/Insentif dan sumber daya lokal kreatif dengan Barito Selatan Modal yang Menjadi Fasilitas/Insentif dan dan Kemudahan Kemudahan Penanaman Modal dengan memperhatikan mendorong masuknya Kewenangan Daerah Kemudahan Penanaman Modal kelestarian lingkungan investasi daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Usaha dari Kegiatan 0 Pemberian Fasilitas/Insentif Pelaku Usaha yang Memperoleh Usaha dan Kemudahan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berusaha di Daerah Pembuatan Peta Penyusunan Rencana Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Dokumen 0 Potensi Investasi Umum Penanaman Modal Rencana Umum Penanaman Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Modal Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Data Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah Peta Potensi Investasi dan Dokumen 2 jumlah peluang Peluang Usaha Peluang Usaha Kabupaten/Kota Investasi Kabupaten/Kota Program Promosi Minat Investor dalam Penyelenggaraan JumlahInvestor Penyusunan Strategi Jumlah Peraturan Daerah yang Dokumen 0 Penanaman Modal melaksanakan Promosi Penanaman dalam melaksanakan Promosi Penanaman Modal Mengatur Promosi Penanaman kegiatan Investasi Modal yang Menjadi kegiatan Investasi Modal Kewenangan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Dokumen 5 Promosi Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Program Pelayanan Tersedianya Fasilitas Pelayanan Perizinan Terselenggaranya Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku Usaha yang Pelaku 155 Penanaman Modal Pemenuhan dan Non Perizinan Fasilitas Administrasi Terpadu Perizinan dan Mendapatkan Pelayanan Terpadu Usaha Kebutuhan Penerbitan Secara Terpadu Satu Penerbitan Perizinan Nonperizinan Berbasis Perizinan dan Non Perizinan Perizinan, Konsultasi Pintu dibidang dan Non Perizinan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Bidang Pelaksanaan Penanaman Modal yang Serta Rapat Berusaha Terintegrasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Pelayanan Perizinan Menjadi Kewenangan Pertemuan Teknis Secara Elektronik Secara Elektronik dan Non Perizinan Daerah Kabupaten/ dan Konsultasi Kota Bidang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemantauan Pemenuhan Jumlah Kegiatan Usaha dari Kegiatan 155 Komitmen Perizinan dan Pelaku Usaha yang Mendapat Usaha Non Perizinan Penanaman Pemantauan Pemenuhan Modal Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Penyediaan Layanan Jumlah Orang yang Memperoleh Orang 10 Konsultasi dan Pengelolaan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkelolanya Pengaduan Terhadap Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Perizinan Renstra DPMPTSP 2025-2029 49 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kegiatan Usaha 1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan dan Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan, Pemantauan dan pembinaan Pemantauan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan dan Pemantauan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Kegiatan Usaha 15 Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan dan Pemantauan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Kegiatan Usaha 25 Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Pelaku Usaha 350 M.5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik T.2 : Mengintegrasikan standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.
  1. 1.Indeks Pelayanan Publik S.2 Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat Indeks kepuasan masyarakat Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Jumlah Informasi data Perizinan berusaha yang terkelola dengan baik Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Ijin 155 T.3 : Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  2. 1.Indeks Pelayanan Publik S.3 Meningkatnya pengelolaan pemerintah yang akuntabel Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  3. 1.Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
  4. 2.jumlah laporan capaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada DPMPTSP Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Laporan 8 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Laporan 7 Daerah Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Persentase capaian Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Orang/bul 30 Perangkat Daerah kinerja administrasi Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN an keuangan Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 0 Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Dokumen 0 dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dokumen 0 Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Laporan 2 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Jumlah Dokumen Bahan Dokumen 2 Bahan Tanggapan Tanggapan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Laporan 28 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Dokumen 2 Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran Administrasi Barang Persentase capaian Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Dokumen 2 Milik Daerah pada administrasi barang Kebutuhan Barang Milik Barang Milik Daerah SKPD Perangkat Daerah milik daerah Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Pengamanan Dokumen 1 Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Jumlah Laporan Hasil Penilaian Laporan 1 Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, Jumlah Laporan Hasil Laporan 3 dan Pengendalian Barang Pembinaan, Pengawasan, dan Milik Daerah pada SKPD Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan 3 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Barang Barang Milik Daerah pada Milik Daerah pada SKPD SKPD Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan Laporan 7 Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 Daerah SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 50 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Administrasi Persentase capaian Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan Sarana Unit 0 Kepegawaian Perangkat administrasi Prasarana Disiplin Pegawai dan Prasarana Disiplin Pegawai Daerah kepegawaian perangkat daerah Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket 1 beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Dokumen 1 Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen/ 1 Sistem Informasi Koordinasi dan Pelaksanaaan Kegiatan Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, Dokumen 1 Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemulangan Pegawai yang Jumlah Pegawai Pensiun yang Orang 0 Pensiun Dipulangkan Pemulangan Pegawai yang Jumlah Laporan Hasil Laporan 0 Meninggal dalam Pemulangan Pegawai yang Melaksanakan Tugas Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang di pindah Orang 0 tugaskan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Orang 10 Pegawai Berdasarkan Tugas Tugas dan Fungsi yang Mengikuti dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Orang 50 Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Orang 5 Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Persentase capaian Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi Paket 1 Perangkat Daerah kinerja administrasi Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan umum perangkat Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan daerah Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Paket 1 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Paket 1 Rumah Tangga Tangga yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Paket 1 Kantor Kantor yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan Paket 1 dan Penggandaan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dokumen 5 dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- undangan Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material Paket 1 yang Disediakan 51 Renstra DPMPTSP 2025-2029 52 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 75 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit 0 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan Unit 0 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Paket 1 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit 0 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 0 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Paket 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Paket 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 11 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 Renstra DPMPTSP 2025-2029 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Unit 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Unit 0 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Paket 1 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 0 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Paket 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Paket 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Paket 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Ha 0 53 Renstra DPMPTSP 2025-2029 54 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari suatu perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan anggaran yang dijalankan benar-benar mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut : Tabel 13. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No Indikator Satuan Target Kinerja Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase Peningkatan Investasi % 90 90 95 96 97 98 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau tujuan organisasi. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut : Tabel 14. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No Indikator Satuan Target Kinerja Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Realisasi Total terhadap Target Investasi % 90 90 95 96 97 98 2 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi % 90 90 95 96 97 98 Renstra DPMPTSP 2025-2029 3 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal % 95,5 95,5 96 96,5 97 98 55 TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing Meningkatkan pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%) Meningkatnya pertumbuhan Iklim Penanaman Modal Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) Meningkatnya kemudahan berinvestasi Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Penyusunan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) 2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) 2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tersedianya Data jumlah peluang Investasi Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah) 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah) 2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor dalam melaksanakan kegiatan Investasi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) 2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Terselenggaranya Fasilitas Administrasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Serta Rapat Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal Meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel Nilai Sakip (Nilai) Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Indeks) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip (Nilai) 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi keuangan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Persentase capaian administrasi barang milik daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.18.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 2.18.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 2.18.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 2.18.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 2.18.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 2.18.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 2.18.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(15)BASELINE 2024
(03)2025
(04)2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.791.235.378,00 8.791.235.378,00 20.994.675.773,00 22.415.764.823,00 25.779.968.285,00 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,20 7.801.235.378,00 3,50 7.801.235.378,00 3,70 7.801.235.378,00 3,90 7.801.235.378,00 4,00 7.801.235.378,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 3,10 3,10 Nilai Sakip (Nilai) 72 73 74 75 76 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 71 71 Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 75,94 76,88 77,81 78,75 79,69 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 75 75 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 135.000.000,00 135.000.000,00 4.202.813.465,00 4.676.509.815,00 5.797.910.969,00 Meningkatnya kemudahan berinvestasi Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 135.000.000,00 95 135.000.000,00 96 4.202.813.465,00 97 4.676.509.815,00 98 5.797.910.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 90 90 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 250.000.000,00 95 250.000.000,00 96 250.000.000,00 97 250.000.000,00 98 250.000.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 90 90 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 380.000.000,00 380.000.000,00 4.447.813.465,00 4.921.509.815,00 6.042.910.969,00 Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 380.000.000,00 95 380.000.000,00 96 4.447.813.465,00 97 4.921.509.815,00 98 6.042.910.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 90 90 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 4.267.813.465,00 4.741.509.815,00 5.862.910.969,00 Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 200.000.000,00 95 200.000.000,00 96 4.267.813.465,00 97 4.741.509.815,00 98 5.862.910.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 90 90 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 95,5 25.000.000,00 96 25.000.000,00 96,5 25.000.000,00 97 25.000.000,00 98 25.000.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 95,5 95,5 TOTAL KESELURUHAN 8791235378.00 8791235378.00 20994675773.00 22415764823.00 25779968285.00 TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.791.235.378,00 8.791.235.378,00 20.994.675.773,00 22.415.764.823,00 25.779.968.285,00 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,10 3,20 7.801.235.378,00 3,50 7.801.235.378,00 3,70 7.801.235.378,00 3,90 7.801.235.378,00 4,00 7.801.235.378,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3,10 Nilai Sakip (Nilai) 71 72 73 74 75 7671 Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 75 75,94 76,88 77,81 78,75 79,6975 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 Persentase capaian kinerja administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 30 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,0030 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 30 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,0030 2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 Persentase capaian administrasi barang milik daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1 1 1 1 1 11 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1 1 10.873.200,00 1 10.873.200,00 1 10.873.200,00 1 10.873.200,00 1 10.873.200,001 2.18.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 3 3 3 3 3 33 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5 5 5 5 5 55 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 2 2 2 2 2 22 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 104.630.000,00 104.630.000,00 104.630.000,00 104.630.000,00 104.630.000,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 3 3 104.630.000,00 3 104.630.000,00 3 104.630.000,00 3 104.630.000,00 3 104.630.000,003 2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 31.284.600,00 31.284.600,00 31.284.600,00 31.284.600,00 31.284.600,00 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 2 2 31.284.600,00 2 31.284.600,00 2 31.284.600,00 2 31.284.600,00 2 31.284.600,002 2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,005 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 702.963.844,00 702.963.844,00 702.963.844,00 702.963.844,00 702.963.844,00 Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 702.963.844,00 1 702.963.844,00 1 702.963.844,00 1 702.963.844,00 1 702.963.844,001 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 11 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 11 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 11 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 5 5 5 5 5 55 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 24 24 24 24 24 2424 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 75 75 75 75 75 7575 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 80.000.000,001 2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 144.781.344,00 144.781.344,00 144.781.344,00 144.781.344,00 144.781.344,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 144.781.344,00 1 144.781.344,00 1 144.781.344,00 1 144.781.344,00 1 144.781.344,001 2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,001 2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51.314.500,00 51.314.500,00 51.314.500,00 51.314.500,00 51.314.500,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 51.314.500,00 1 51.314.500,00 1 51.314.500,00 1 51.314.500,00 1 51.314.500,001 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 5 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,005 2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 24 24 60.000.000,00 24 60.000.000,00 24 60.000.000,00 24 60.000.000,00 24 60.000.000,0024 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 302.868.000,00 302.868.000,00 302.868.000,00 302.868.000,00 302.868.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 75 75 302.868.000,00 75 302.868.000,00 75 302.868.000,00 75 302.868.000,00 75 302.868.000,0075 2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jenamas Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,000 2.18.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 964.660.000,00 964.660.000,00 964.660.000,00 964.660.000,00 964.660.000,00 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2 2 964.660.000,00 2 964.660.000,00 2 964.660.000,00 2 964.660.000,00 2 964.660.000,002 Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 2 2 2 22 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 2 2 2 22 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 129.980.000,00 129.980.000,00 129.980.000,00 129.980.000,00 129.980.000,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2 2 129.980.000,00 2 129.980.000,00 2 129.980.000,00 2 129.980.000,00 2 129.980.000,002 2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 334.680.000,00 334.680.000,00 334.680.000,00 334.680.000,00 334.680.000,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 334.680.000,00 2 334.680.000,00 2 334.680.000,00 2 334.680.000,00 2 334.680.000,002 2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,002 2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 590.554.000,00 590.554.000,00 590.554.000,00 590.554.000,00 590.554.000,00 Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 590.554.000,00 1 590.554.000,00 1 590.554.000,00 1 590.554.000,00 1 590.554.000,001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 11 11 11 11 11 1111 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 1 1 1 11 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.302.000,00 3.302.000,00 3.302.000,00 3.302.000,00 3.302.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 3.302.000,00 1 3.302.000,00 1 3.302.000,00 1 3.302.000,00 1 3.302.000,001 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.012.000,00 320.012.000,00 320.012.000,00 320.012.000,00 320.012.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 11 11 320.012.000,00 11 320.012.000,00 11 320.012.000,00 11 320.012.000,00 11 320.012.000,0011 2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 267.240.000,00 267.240.000,00 267.240.000,00 267.240.000,00 267.240.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 267.240.000,00 1 267.240.000,00 1 267.240.000,00 1 267.240.000,00 1 267.240.000,001 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitas i (Ha) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 2 2 2 2 22 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 2 2 2 2 22 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 5 5 5 5 55 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 110.000.020,00 110.000.020,00 110.000.020,00 110.000.020,00 110.000.020,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 2 110.000.020,00 2 110.000.020,00 2 110.000.020,00 2 110.000.020,00 2 110.000.020,002 2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 5 60.000.000,00 5 60.000.000,00 5 60.000.000,00 5 60.000.000,00 5 60.000.000,005 2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,002 2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitas i (Ha) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 2.18.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0 0 2.18.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi 0 0 0 0 0 2.18.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 0 0 2.18.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0 0 0 0 2.18.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 0 0 0 0 0 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 135.000.000,00 135.000.000,00 4.202.813.465,00 4.676.509.815,00 5.797.910.969,00 Meningkatnya kemudahan berinvestasi Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 90 135.000.000,00 95 135.000.000,00 96 4.202.813.465,00 97 4.676.509.815,00 98 5.797.910.969,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 90 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00 2.200.000.000,00 2.700.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) 2 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 2.000.000.000,00 2 2.200.000.000,00 2 2.700.000.000,002 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) 1 1 1 1 1 11 Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) 1 1 1 1 1 11 2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00 2.200.000.000,00 2.700.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) 2 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 2.000.000.000,00 2 2.200.000.000,00 2 2.700.000.000,002 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,001 2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,001 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 2.202.813.465,00 2.476.509.815,00 3.097.910.969,00 Tersedianya Data jumlah peluang Investasi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 35.000.000,00 2 35.000.000,00 2 2.202.813.465,00 2 2.476.509.815,00 2 3.097.910.969,002 Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah) 1 1 1 1 1 11 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 11 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jenamas Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,001 2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,001 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 2.202.813.465,00 2.476.509.815,00 3.097.910.969,00 KAB. BARITO SELATAN Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 35.000.000,00 2 35.000.000,00 2 2.202.813.465,00 2 2.476.509.815,00 2 3.097.910.969,002 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 90 250.000.000,00 95 250.000.000,00 96 250.000.000,00 97 250.000.000,00 98 250.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 90 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Jumlah Investor dalam melaksanakan kegiatan Investasi Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) 1 1 250.000.000,00 1 250.000.000,00 1 250.000.000,00 1 250.000.000,00 1 250.000.000,001 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) 5 5 5 5 5 55 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) 5 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,005 2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,001 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 380.000.000,00 380.000.000,00 4.447.813.465,00 4.921.509.815,00 6.042.910.969,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 90 380.000.000,00 95 380.000.000,00 96 4.447.813.465,00 97 4.921.509.815,00 98 6.042.910.969,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 90 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 380.000.000,00 380.000.000,00 4.447.813.465,00 4.921.509.815,00 6.042.910.969,00 Terselenggaranya Fasilitas Administrasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Serta Rapat Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) 155 155 380.000.000,00 155 380.000.000,00 155 4.447.813.465,00 155 4.921.509.815,00 155 6.042.910.969,00155 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 155 155 155 155 155 155155 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 10 10 10 10 10 1010 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 11 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,001 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 130.000.000,00 130.000.000,00 1.600.000.000,00 1.700.000.000,00 2.300.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 155 155 130.000.000,00 155 130.000.000,00 155 1.600.000.000,00 155 1.700.000.000,00 155 2.300.000.000,00155 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 100.000.000,00 100.000.000,00 1.400.000.000,00 1.550.000.000,00 1.771.401.154,00 KAB. BARITO SELATAN Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 10 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 1.400.000.000,00 10 1.550.000.000,00 10 1.771.401.154,0010 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 150.000.000,00 150.000.000,00 1.447.813.465,00 1.671.509.815,00 1.971.509.815,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) 155 155 150.000.000,00 155 150.000.000,00 155 1.447.813.465,00 155 1.671.509.815,00 155 1.971.509.815,00155 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 4.267.813.465,00 4.741.509.815,00 5.862.910.969,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 90 200.000.000,00 95 200.000.000,00 96 4.267.813.465,00 97 4.741.509.815,00 98 5.862.910.969,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 90 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 4.267.813.465,00 4.741.509.815,00 5.862.910.969,00 Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) 350 350 200.000.000,00 350 200.000.000,00 350 4.267.813.465,00 350 4.741.509.815,00 350 5.862.910.969,00350 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) 15 15 15 15 15 1515 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) 25 25 25 25 25 2525 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 50.000.000,00 50.000.000,00 1.317.813.465,00 1.541.509.815,00 1.912.910.969,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) 15 15 50.000.000,00 15 50.000.000,00 15 1.317.813.465,00 15 1.541.509.815,00 15 1.912.910.969,0015 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 50.000.000,00 50.000.000,00 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 2.000.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) 25 25 50.000.000,00 25 50.000.000,00 25 1.500.000.000,00 25 1.650.000.000,00 25 2.000.000.000,0025 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 1.450.000.000,00 1.550.000.000,00 1.950.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) 350 350 100.000.000,00 350 100.000.000,00 350 1.450.000.000,00 350 1.550.000.000,00 350 1.950.000.000,00350 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 95,5 95,5 25.000.000,00 96 25.000.000,00 96,5 25.000.000,00 97 25.000.000,00 98 25.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 95,5 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) 2 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,002 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KAB. BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH
(15)KETERANGAN
(17)LOKASI
(16)TARGET
(04)2025 Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) 2 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,002 TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.791.235.378,00 8.791.235.378,00 20.994.675.773,00 22.415.764.823,00 25.779.968.285,00 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 7.801.235.378,00 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,10 3,20 7.801.235.378,00 3,50 7.801.235.378,00 3,70 7.801.235.378,00 3,90 7.801.235.378,00 4,00 7.801.235.378,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nilai Sakip (Nilai) 71 72 73 74 75 76 Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (Angka) 75 75,94 76,88 77,81 78,75 79,69 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 Persentase capaian kinerja administrasi keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 30 50 50 50 50 50 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 5.026.269.714,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 30 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,00 50 5.026.269.714,00 2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 Persentase capaian administrasi barang milik daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 10.873.200,00 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 1 1 10.873.200,00 1 10.873.200,00 1 10.873.200,00 1 10.873.200,00 1 10.873.200,00 2.18.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 235.914.600,00 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 104.630.000,00 104.630.000,00 104.630.000,00 104.630.000,00 104.630.000,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 3 3 104.630.000,00 3 104.630.000,00 3 104.630.000,00 3 104.630.000,00 3 104.630.000,00 2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 31.284.600,00 31.284.600,00 31.284.600,00 31.284.600,00 31.284.600,00 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 2 2 31.284.600,00 2 31.284.600,00 2 31.284.600,00 2 31.284.600,00 2 31.284.600,00 2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 5 100.000.000,00 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 702.963.844,00 702.963.844,00 702.963.844,00 702.963.844,00 702.963.844,00 Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 702.963.844,00 1 702.963.844,00 1 702.963.844,00 1 702.963.844,00 1 702.963.844,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 24 24 24 24 24 24 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 75 75 75 75 75 75 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 80.000.000,00 2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 144.781.344,00 144.781.344,00 144.781.344,00 144.781.344,00 144.781.344,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 144.781.344,00 1 144.781.344,00 1 144.781.344,00 1 144.781.344,00 1 144.781.344,00 2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51.314.500,00 51.314.500,00 51.314.500,00 51.314.500,00 51.314.500,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 51.314.500,00 1 51.314.500,00 1 51.314.500,00 1 51.314.500,00 1 51.314.500,00 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 5 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 24 24 60.000.000,00 24 60.000.000,00 24 60.000.000,00 24 60.000.000,00 24 60.000.000,00 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 302.868.000,00 302.868.000,00 302.868.000,00 302.868.000,00 302.868.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 75 75 302.868.000,00 75 302.868.000,00 75 302.868.000,00 75 302.868.000,00 75 302.868.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.18.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 964.660.000,00 964.660.000,00 964.660.000,00 964.660.000,00 964.660.000,00 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2 2 964.660.000,00 2 964.660.000,00 2 964.660.000,00 2 964.660.000,00 2 964.660.000,00 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.18.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 129.980.000,00 129.980.000,00 129.980.000,00 129.980.000,00 129.980.000,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2 2 129.980.000,00 2 129.980.000,00 2 129.980.000,00 2 129.980.000,00 2 129.980.000,00 2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 334.680.000,00 334.680.000,00 334.680.000,00 334.680.000,00 334.680.000,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 334.680.000,00 2 334.680.000,00 2 334.680.000,00 2 334.680.000,00 2 334.680.000,00 2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 590.554.000,00 590.554.000,00 590.554.000,00 590.554.000,00 590.554.000,00 Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 11 11 590.554.000,00 11 590.554.000,00 11 590.554.000,00 11 590.554.000,00 11 590.554.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.302.000,00 3.302.000,00 3.302.000,00 3.302.000,00 3.302.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 3.302.000,00 1 3.302.000,00 1 3.302.000,00 1 3.302.000,00 1 3.302.000,00 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.012.000,00 320.012.000,00 320.012.000,00 320.012.000,00 320.012.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 11 11 320.012.000,00 11 320.012.000,00 11 320.012.000,00 11 320.012.000,00 11 320.012.000,00 2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 267.240.000,00 267.240.000,00 267.240.000,00 267.240.000,00 267.240.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 267.240.000,00 1 267.240.000,00 1 267.240.000,00 1 267.240.000,00 1 267.240.000,00 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 270.000.020,00 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 2 2 2 2 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 2 2 2 2 2 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 110.000.020,00 110.000.020,00 110.000.020,00 110.000.020,00 110.000.020,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 2 110.000.020,00 2 110.000.020,00 2 110.000.020,00 2 110.000.020,00 2 110.000.020,00 2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 5 60.000.000,00 5 60.000.000,00 5 60.000.000,00 5 60.000.000,00 5 60.000.000,00 2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 0 0 2.18.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 0 0 0 0 0 2.18.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0 0 2.18.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi 0 0 0 0 0 2.18.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 0 0 2.18.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0 0 0 0 2.18.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 0 0 0 0 0 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 135.000.000,00 135.000.000,00 4.202.813.465,00 4.676.509.815,00 5.797.910.969,00 Meningkatnya kemudahan berinvestasi Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 90 135.000.000,00 95 135.000.000,00 96 4.202.813.465,00 97 4.676.509.815,00 98 5.797.910.969,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00 2.200.000.000,00 2.700.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) 2 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 2.000.000.000,00 2 2.200.000.000,00 2 2.700.000.000,00 Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 2.000.000.000,00 2.200.000.000,00 2.700.000.000,00 Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) 2 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 2.000.000.000,00 2 2.200.000.000,00 2 2.700.000.000,00 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 2.202.813.465,00 2.476.509.815,00 3.097.910.969,00 Tersedianya Data jumlah peluang Investasi Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah) 1 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 2.202.813.465,00 1 2.476.509.815,00 1 3.097.910.969,00 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 2.202.813.465,00 2.476.509.815,00 3.097.910.969,00 Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 35.000.000,00 2 35.000.000,00 2 2.202.813.465,00 2 2.476.509.815,00 2 3.097.910.969,00 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 90 250.000.000,00 95 250.000.000,00 96 250.000.000,00 97 250.000.000,00 98 250.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Jumlah Investor dalam melaksanakan kegiatan Investasi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) 5 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) 5 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 380.000.000,00 380.000.000,00 4.447.813.465,00 4.921.509.815,00 6.042.910.969,00 Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 90 380.000.000,00 95 380.000.000,00 96 4.447.813.465,00 97 4.921.509.815,00 98 6.042.910.969,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 380.000.000,00 380.000.000,00 4.447.813.465,00 4.921.509.815,00 6.042.910.969,00 Terselenggaranya Fasilitas Administrasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Serta Rapat Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 10 10 380.000.000,00 10 380.000.000,00 10 4.447.813.465,00 10 4.921.509.815,00 10 6.042.910.969,00 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) 155 155 155 155 155 155 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 155 155 155 155 155 155 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 130.000.000,00 130.000.000,00 1.600.000.000,00 1.700.000.000,00 2.300.000.000,00 Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 155 155 130.000.000,00 155 130.000.000,00 155 1.600.000.000,00 155 1.700.000.000,00 155 2.300.000.000,00 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 100.000.000,00 100.000.000,00 1.400.000.000,00 1.550.000.000,00 1.771.401.154,00 Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) 10 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 1.400.000.000,00 10 1.550.000.000,00 10 1.771.401.154,00 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 150.000.000,00 150.000.000,00 1.447.813.465,00 1.671.509.815,00 1.971.509.815,00 Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) 155 155 150.000.000,00 155 150.000.000,00 155 1.447.813.465,00 155 1.671.509.815,00 155 1.971.509.815,00 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 4.267.813.465,00 4.741.509.815,00 5.862.910.969,00 Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) 90 90 200.000.000,00 95 200.000.000,00 96 4.267.813.465,00 97 4.741.509.815,00 98 5.862.910.969,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 4.267.813.465,00 4.741.509.815,00 5.862.910.969,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) 25 25 200.000.000,00 25 200.000.000,00 25 4.267.813.465,00 25 4.741.509.815,00 25 5.862.910.969,00 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) 15 15 15 15 15 15 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) 350 350 350 350 350 350 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 50.000.000,00 50.000.000,00 1.317.813.465,00 1.541.509.815,00 1.912.910.969,00 Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) 15 15 50.000.000,00 15 50.000.000,00 15 1.317.813.465,00 15 1.541.509.815,00 15 1.912.910.969,00 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 50.000.000,00 50.000.000,00 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 2.000.000.000,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) 25 25 50.000.000,00 25 50.000.000,00 25 1.500.000.000,00 25 1.650.000.000,00 25 2.000.000.000,00 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 1.450.000.000,00 1.550.000.000,00 1.950.000.000,00 Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) 350 350 100.000.000,00 350 100.000.000,00 350 1.450.000.000,00 350 1.550.000.000,00 350 1.950.000.000,00 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 95,5 95,5 25.000.000,00 96 25.000.000,00 96,5 25.000.000,00 97 25.000.000,00 98 25.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) 2 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) 2 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 2 25.000.000,00 TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Meningkatnya kemudahan berinvestasi 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
3.2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
4.2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal
5.2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik PEMERINTAH K ABUP ATEN B ARITO SEL AT AN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN dinas perpustakaan dan kearsipan kab.barsel perpusda.barsel dispersip barito selatandispursip.baritoselatankab.go.id W RENSTRA PERANGXAT DAERAH TAHUN 2025'2029 Dinas PerPustakaan dan KearsiPan Kabupaten Barito Selatan KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puii dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa hanya karena rahmat dan bimbinga;-Nya sehingga Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Perpustakaai dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan dapat disusun sebagaimana Yang diharaPkan. Renstra perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencaia pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana strategis perangkat Daerah Tahun ZOZS-ZOZS. Dalam penyusunannya Renstra Perangkat Daerah Tahun ZAZS-202} menekankan pada aspek teknokratis dan telah mengacu pada hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode 2A23-?026, hasil analisis atas pendapat dan masukan para pemangku tepentingan fstakeholders), hasil analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis"di bidang perpustakaan dan kearsipan, serta RPIMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Renstra perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen awal sebagai panduan yrrg dip.rsiapkan sebagai arah pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan selama -S 1tima1 tahun ke depan untuk mendukung Visi Terurrujudnya Barito Selatan yang Selatrteia Berdaya Siing serta Meniadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara. Demikian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan ini disusun dan semoga bermanfaat dalam rangka pembangurr"n Krbrpaten Barito Selatan ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa- seialu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Buntoh 2025 KEPALA DINAS MINARSIH, S.E. UTAMA MUDA IIVICJ L 706301992A32oLL RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 l RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 ii RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR iv BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .............................................................. 3 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 5 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................ 6 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ............................................. 7 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ……………………….. 7 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ......... 7 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..................................... 8 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................ 10 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .............................................. 19 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ............. 19 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ............ 19 2.2.2 Isu Strategis ............................................................................. 31 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........ 43 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 …………………………………………………………………… 43 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 …………………………………………………………. 44 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……………….…………… 45 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ……………….…………………………….…………………….. 45 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ………………………………….…………………….. 57 BAB V. PENUTUP ........................................................................................... 60 LAMPIRAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 iii RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan .......... 11 Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan .............................................................................................................. 17 Tabel 2.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 …….. 18 Tabel 2.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ………………………………………….. 20 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ……………………………………………………………………… 43 Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 …………………………………………………………… 44 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ……………………. 46 Tabel 4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 …………………… 55 Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ……………………………………………………………………… 57 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ……………………………………………………………………… 58 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 iv RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) ......... 2 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan ........................................................................ 8 Gambar 2.2. Diagram Nilai Capaian IKU dan IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 ……… 12 Gambar 2.3. Diagram Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 ……………………………………………………………………..… 18 Gambar 2.4. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024 ………………………………………………………………………………… 21 Gambar 2.5. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Tahun 2024 ………………………………………………………………………………… 24 Gambar 2.6. Kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 …………………. 26 Gambar 2.7. Tingkat Tertib Arsip di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 ………………………………………………………….. 30 Gambar 2.8. Kondisi Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 …………………………………………………………. 31 Gambar 4.1. Diagram Nilai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ………………………………………………………………………. 58 Gambar 4.2. Diagram Nilai Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ………………………………………………………………………. 59 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 1 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n

Pasal 1

angka (29) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Fungsi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen RPJPD dijabarkan oleh Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dioperasionalkan dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, daerah berkewajiban untuk segera menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dimana sebagian substansi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 2 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n 2 3 4 5 6 menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan melalui tahapan dari yang bersifat konseptual sampai dengan yang bersifat teknis/kualitatif dalam rangka untuk menyesuaikan alur waktu masa berlakunya rencana strategis. Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud adalah sebagai berikut :

1.Persiapan Penyusunan;
2.Penyusunan Rancangan Awal;
3.Penyusunan Rancangan;
4.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5.Perumusan Rancangan Akhir; dan
6.Penetapan. Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini : Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dengan agenda pembangunan daerah tahun 2025- 2029 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, budaya literasi, pembudayaan kegemaran membaca, dan penyelenggaraan kearsipan daerah. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 3 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 4 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 5 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

a.Sebagai dokumen perencanaan resmi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan yang dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan kurun waktu tahun 2025-2029.
b.Sebagai bagian dari substansi untuk bahan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.
1. 2.Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah :
a.Merumuskan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan perangkat daerah.
b.Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah menyangkut tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, program dan penentuan isu-isu strategis.
c.Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029, berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah.
d.Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang ingin diwujudkan pada tahun 2025-2029 untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 6 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyajian Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :
1. 1.Tugas Organisasi Tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
2. 2.Fungsi Organisasi Fungsi pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokoknya adalah :
a.Perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
b.Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
d.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. 3.Struktur Organisasi Organisasi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagai berikut :
a.Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan :
b.Kepala Dinas
c.Sekretariat, membawahkan : 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
d.Bidang Perpustakaan
e.Bidang Kearsipan
f.Kelompok Jabatan Fungsional RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 8 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
1. 4.Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan 2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2. 1.Sumber Daya Manusia Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan, didukung 38 orang pegawai, terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil dan 12 orang Pegawai Non ASN dengan formasi dan komposisi pegawai sebagai berikut :
a.Jumlah Pegawai Menurut Jenis Pegawai : No Jenis Pegawai Jumlah
1. 1.Pegawai Negeri Sipil 21 Orang
2. 2.Calon Pegawai Negeri Sipil 3 Orang
3. 3.Pegawai Non ASN 12 Orang Jumlah Total 36 Orang
b.Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan : No Jenis Jabatan Jumlah
1. 1.JPT Pratama 1 Orang
2. 2.JA Administrator 3 Orang
3. 3.JA Pengawas 5 Orang
4. 4.JA Pelaksana 24 Orang
5. 5.JF Terampil 3 Orang Jumlah Total 36 Orang RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 9 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
c.Jumlah Pegawai Menurut Eselon : No Eselon Jumlah
1. 1.Eselon IIb 1 Orang
2. 2.Eselon IIIa 1 Orang
3. 3.Eselon IIIb 2 Orang
4. 4.Setara Eselon IVa 5 Orang
5. 5.Non Eselon 27 Orang Jumlah Total 36 Orang
d.Jumlah Pegawai Menurut Golongan : No Golongan Ruang / Pangkat Jumlah
1. 1.Pegawai Golongan IVb 1 Orang
2. 2.Pegawai Golongan IVa 1 Orang
3. 3.Pegawai Golongan IIId 11 Orang
4. 4.Pegawai Golongan IIIc 1 Orang
5. 5.Pegawai Golongan IIIb 6 Orang
6. 6.Pegawai Golongan IIIa 4 Orang
7. 7.Pegawai Non Golongan 12 Orang Jumlah Total 36 Orang
e.Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan : No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. 1.Pasca Sarjana (S.2) 1 Orang
2. 2.Sarjana (S.1) 16 Orang
3. 3.Diploma III (D.III) 2 Orang
4. 4.SMU / SMK 17 Orang Jumlah Total 36 Orang
f.Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja : No Unit Kerja Jumlah
1. 1.Kepala Dinas 1 Orang
2. 2.Sekretariat 17 Orang
3. 3.Bidang Perpustakaan 5 Orang
4. 4.Bidang Kearsipan 3 Orang
5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional 10 Orang Jumlah Total 36 Orang
6. 2.Asset/Modal Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan, didukung ketersediaan prasarana dan sarana yang cukup memadai, baik asset tetap maupun asset lainnya, dengan komposisi asset/modal sebagai berikut :
a.Jumlah Asset Tetap Tanah : No Jenis Asset Luas Keterangan
1. 1.Tanah Kantor 1476 M2 Tanah bangunan tempat kerja RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 10 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
b.Jumlah Asset Tetap Peralatan dan Mesin : No Jenis Asset Jumlah Keterangan
1. 1.Alat-alat Angkutan 11 Unit Kendaraan dinas dan operasional 2. Alat Kantor dan Rumah Tangga 333 Unit Mebel, AC, Komputer, Alat kantor lainnya 3. Alat Studio dan Alat Komunikasi 3 Unit Peralatan studio visual 4. Alat-alat Persenjataan/Keamanan 8 Unit Peralatan Keamanan/CCTV
c.Jumlah Asset Tetap Gedung dan Bangunan : No Jenis Asset Unit/Luas Keterangan
1. 1.Bangunan gedung kantor 1 / 480 M2 Tingkat II, Beton
2. 2.Bangunan garase kantor 1 / 9 M2 Beton
d.Jumlah Asset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi : No Jenis Asset Jumlah Keterangan
1. 1.Instalasi 1 Instalasi Listrik
2. 2.Jaringan 23.000 VA Daya Listrik
e.Jumlah Aset Tetap Lainnya : No Jenis Asset Jumlah Keterangan
1. 1.Buku perpustakaan 33.718 Buku 16.973 Judul 2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2. 1.Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah selama 5 (lima) tahun terakhir berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 2.1 dibawah ini, sebagai berikut : RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 11 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 12 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Gambar 2.2 Diagram Nilai Capaian IKU dan IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 Kesimpulan data pada Tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Data capaian IPLM Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pembangunan literasi masyarakat. Meskipun ada fluktuasi pada tahun 2023 disebabkan adanya penyempurnaan formulasi IPLM oleh Perpusnas RI sehingga berdampak terjadi penurunan nilai, namun tren keseluruhan menunjukkan peningkatan yang positif. Misalnya, pada tahun 2020, IPLM mencatat angka 43,00, meningkat menjadi 54,32 pada tahun 2021, kemudian meningkat lagi menjadi 56,44 pada tahun 2022, dan mencapai puncak pada tahun 2024 dengan angka 63,57. 50,00 50,00 42,42 43,00 33,00 50,00 42,42 54,32 33,00 75,00 6,95 56,44 33,00 65,00 20,49 52,00 50,00 100,00 29,00 63,57 Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip (IKK) Tingkat Ketersediaan Arsip (IKK) Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota (IKU) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IKU/IKK) Nilai Capaian IKU dan IKK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 2024 2023 2022 2021 2020 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 13 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Peningkatan ini terlihat dari indikator-indikator seperti meningkatnya perpustakaan yang dibina sesuai SNP, akses ke sumber literasi yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, anggota perpustakaan yang terus meningkat. Namun, masih terdapat kekurangan antara lain disparitas antara wilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan (pemerataan layanan perpustakaan), ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan dan tingkat kunjungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu terus mengupayakan peningkatan IPLM meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti fokus pada pengurangan kesenjangan akses ke informasi (pengurangan disparitas antar wilayah), peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan (pustakawan dan tenaga perpustakaan), dan dukungan stake holder terhadap kegiatan literasi masyarakat. 2) Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota (LHPKN) Capaian Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi nilai LHPKN, misalnya, pada tahun 2020 dan 2021, LHPKN mencatat angka 42,42, pada tahun 2023 menurun drastis menjadi 6,95, kemudian meningkat lagi pada tahun 2024 dengan angka 29,00. Fluktuasi nilai LHPKN ini belum menggambarkan adanya peningkatan tata kelola arsip dan kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan di barito selatan. Hal ini disebabkan secara umum rendahnya nilai pengawasan kearsipan dari tahun 2022 s.d. 2024 berada pada Kategori D (sangat kurang), ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan belum optimal, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik yang kurang akuntabel dan transparan, serta kurang terjaminnya perlindungan dan penyelamatan arsip. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu fokus dan terus melakukan upaya-upaya perbaikan meningkatkan kekurangan, antara lain terkait kegiatan pengawasan kearsipan, seperti audit kearsipan, sosialisasi dan pelatihan tata kearsipan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kearsipan di kalangan pegawai, meningkatkan kualitas sumber daya kearsipan di perangkat daerah, penerapan standar kearsipan (NSPK) dan pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan sistem arsip digital (Srikandi) khususnya arsip dinamis, peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kearsipan. Di masa depan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pengawasan kearsipan dan pemenuhan standar kearsipan yang berlaku untuk mencapai tata kelola kearsipan yang lebih baik dan berkelanjutan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga kearsipan nasional dan lembaga-lembaga lain yang terkait. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 14 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
b.Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah 1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tujuan utama penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah untuk mengukur dan mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan literasi masyarakat, melalui berbagai aspek tolok ukur terkait literasi, seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan SDM/tenaga perpustakaan, kunjungan perpustakaan, perpustakaan yang dibina sesuai SNP, jumlah anggota perpustakaan, hingga tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan. Data capaian IPLM Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pembangunan literasi masyarakat. Meskipun ada fluktuasi pada tahun 2023 disebabkan adanya penyempurnaan formulasi IPLM oleh Perpusnas RI sehingga berdampak terjadi penurunan nilai, namun tren keseluruhan menunjukkan peningkatan yang positif. Misalnya, pada tahun 2020, IPLM mencatat angka 43,00, meningkat menjadi 54,32 pada tahun 2021, kemudian meningkat lagi menjadi 56,44 pada tahun 2022, dan mencapai puncak pada tahun 2024 dengan angka 63,57. Peningkatan ini terlihat dari indikator-indikator seperti meningkatnya perpustakaan yang dibina sesuai SNP, akses ke sumber literasi yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, anggota perpustakaan yang terus meningkat. Namun, masih terdapat kekurangan antara lain disparitas antara wilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan (pemerataan layanan perpustakaan), ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan dan tingkat kunjungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu terus mengupayakan peningkatan IPLM meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti fokus pada pengurangan kesenjangan akses ke informasi (pengurangan disparitas antar wilayah), peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan (pustakawan dan tenaga perpustakaan), dan dukungan stake holder terhadap kegiatan literasi masyarakat. Kesimpulannya, Kabupaten Barito Selatan telah membuat kemajuan yang cukup dalam meningkatkan pembangunan literasi masyarakat, sekalipun dibanding capaian tahun 2024 IPLM Nasional sebesar 73,52 dan IPLM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 72,50, maka capaian IPLM Kabupaten Barito Selatan sebesar 63,57 tergolong masih rendah. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 15 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n 2) Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kajian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat dimaksudkan untuk memahami budaya membaca masyarakat yang terlihat dari tingkat gemar membaca masyarakat, perilaku membaca masyarakat, perilaku masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan serta dampak membaca bagi masyarakat. Hasil dari kajian TGM digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan pembudayaan gemar membaca masyarakat di Barito Selatan. Berdasarkan survei TGM tahun 2020 s.d. 2024 di Kabupaten Barito Selatan, minat baca masyarakat Kabupaten Barito Selatan menunjukkan fluktuasi, namun secara rata-rata tingkat kegemaran membaca masyarakat belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal ini bisa dilihat dari nilai TGM tahun 2020 sebesar 60,00 menjadi 77,36 pada tahun 2021, kemudian Tahun 2022 sebesar 54,85 menjadi 67,00 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 67,04. Kenaikan nilai TGM ini masih belum menunjukkan semakin banyak orang yang gemar membaca. Hal ini menunjukkan bahwa upaya promosi gemar membaca harus terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak, seperti sekolah, perpustakaan, dan komunitas, dengan terus memberikan akses yang mudah dan beragam terhadap buku, serta terus mendorong kegiatan literasi di berbagai kalangan. 3) Tingkat Ketersediaan Arsip Dimaksudkan untuk memastikan bahwa arsip pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tersedia dan lengkap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, alat bukti, dan sumber informasi bagi setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat ketersediaan arsip pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Misalnya, Tingkat ketersediaan arsip pada tahun 2020 dan 2021 mencatat nilai 50%, kemudian meningkat menjadi 75% pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 ada penurunan dengan nilai 65% dan mencapai puncak pada tahun 2024 dengan nilai 100%. Ini berarti bahwa arsip yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari dan untuk pertanggungjawaban publik sebagian besar tersedia. Ketersediaan arsip yang baik ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi kinerja. Secara keseluruhan, tingkat ketersediaan arsip di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan adanya upaya yang RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 16 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n signifikan dalam meningkatkan pengelolaan arsip. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan implementasi SRIKANDI dan peningkatan Tingkat Digitalisasi Arsip. 4) Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Tujuan pengukuran Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip tahun 2020-2024 adalah untuk memastikan bahwa arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terlindungi, aman, dan tersedia untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Pengukuran ini juga berfungsi untuk mengevaluasi kinerja instansi dalam mengelola arsip, termasuk pemusnahan, perlindungan, penyelamatan, dan autentikasi arsip, serta mengidentifikasi potensi masalah yang perlu ditangani. Berdasarkan hasil data Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip tahun 2020-2024, terlihat adanya stagnan trend (tidak ada peningkatan atau penurunan yg signifikan). Pada tahun 2020, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip tercatat sebesar 50%, kemudian pada tahun 2021-2023 terjadi penurunan dan stagnan pada nilai 33%, dan pada tahun 2024 ada peningkatan menjadu 50%. Secara rata-rata persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip periode 2020-2024 mengalami stagnan trend dan masih rendah. Hal ini menggambarkan bahwa sistem dokumentasi dan pengelolaan dan penyimpanan arsip tidak tertata dengan baik. Tidak adanya peningkatan yang signifikan terhadap pengelolaan arsip, pemusnahan, perlindungan, penyelamatan, dan autentikasi arsip, tidak terlepas dari kurangnya upaya digitalisasi arsip, lemahnya SDM kearsipan, ketidakpatuhan terhadap regulasi kearsipan, kurangnya penguatan regulasi daerah yang mendukung tertib arsip, dan keterbatasan infrastrutur kearsipan. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus menunjukkan komitmen yang kuat dan segera mengambil langkah-langkah lanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan penyempurnaan sistem pengelolaan arsip dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang tertib dan akuntabel.
1. 2.Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020- 2024, sebagaimana Tabel 2.2 berikut : RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 17 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 18 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
2. 3.Pencapaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah Urusan Perpustakaan dan Kearsipan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar. Oleh karena itu, penentuan standar pelayanan publik dalam urusan ini berdasarkan standar yang sudah ada untuk setiap urusan (NSPK). Sehingga dalam pengukuran capaian standar pelayanan publik antara lain dilaksanakan melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Dimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh penyelenggara. IKM dihitung dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara komprehensif, dan hasil SKM ini memberikan indikasi kualitas pelayanan dan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Tingkat Capaian Standar Pelayanan Publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 5 (lima) tahun terakhir pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024, disajikan sebagaimana Tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 No Tahun Nilai IKM Nilai Konversi Mutu Pelayanan Ukuran Kinerja 1 2020 3,09 77,36 B Baik 2 2021 3,15 78,67 B Baik 3 2022 3,20 80,03 B Baik 4 2023 3,27 81,71 B Baik 5 2024 3,37 84,13 B Baik Jumlah 16,08 401,90 Nilai IKM 3,22 80,38 B Baik Gambar 2.3 Diagram Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 77,36 78,67 80,03 81,71 84,13 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020-2024 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 19 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan dan kearsipan selama periode 2020-2024, secara umum menunjukkan trend yang positif. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas layanan publik. Namun demikian, upaya peningkatan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama merespon dinamika kebutuhan pengguna perkembangan teknologi informasi, dan tuntutan layanan yang semakin cepat, transparan dan akuntabel. 2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN
3. 1.Kelompok sasaran layanan perpustakaan adalah semua orang yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas serta layanan yang ada di perpustakaan. Meliputi antara lain : masyarakat umum, siswa dan mahasiswa, pengajar dan peneliti, pengusaha dan profesional, Orang dengan disabilitas, kelompok masyarakat yang rentan.
4. 2.Kelompok sasaran layanan kearsipan adalah siapa saja yang membutuhkan layanan terkait pengelolaan arsip. Termasuk pemerintah, lembaga, organisasi, masyarakat umum, dan individu yang membutuhkan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, sumber informasi, atau kebutuhan lainnya. 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama 5 (lima) tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi beberapa kondisi faktual tentang pembangunan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Barito Selatan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan. Indentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya didasarkan pada hasil pemetaan permasalahan sebagaimana Tabel 2.4, sebagai berikut : RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 20 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Tabel 2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1)(2) (3) (4) 1 Masih rendahnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat.

1.Rendahnya Tingkat Pembangunan Literasi Masyarakat
2.Rendahnya Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat.
3.Rendahnya Tingkat Kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah (KPUS).
4.Rendahnya Tingkat Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Nasional dan Naskah Nusantara.
1.Lemahnya dukungan dan sinergi kebijakan terhadap operasional unsur pembangunan literasi masyarakat.
2.Kurangnya kebiasaan membaca sejak dini dan kesadaran literasi di masyarakat.
3.Belum optimalnya penerapan Standar Nasional Perpustakaan Umum dan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
4.Kurangnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi khazanah budaya bangsa. 2 Masih rendahnya tingkat penyelenggaraan kearsipan daerah sesuai standar kearsipan.
1.Rendahnya Budaya Tertib Arsip.
2.Rendahnya Tata Kelola Kearsipan Daerah.
1.Kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan.
2.Kurangnya tingkat ketersediaan, keberadaan dan keutuhan arsip.
3.Kurangnya pengembangan khazanah kearsipan daerah. Dari pemetaan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data Tabel 2.4 diatas, maka permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kedepan sesuai RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori, dapat dijelaskan sebagai berikut : RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 21 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
1.Rendahnya Tingkat Pembangunan Literasi Masyarakat Perpustakaan memiliki peran krusial dalam meningkatkan budaya literasi karena menyediakan akses ke informasi, mendukung pembiasaan membaca, dan memfasilitasi kegiatan literasi. Perpustakaan juga berperan dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta menyaring dan mengolah informasi. Rendahnya kemampuan literasi masyarakat memiliki dampak yang luas dan signifikan, meliputi penurunan kualitas pendidikan, peningkatan angka putus sekolah, keterbatasan dalam berpikir kritis, dan peningkatan risiko perpecahan sosial. Selain itu, rendahnya literasi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024 secara nasional adalah 73,52, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah adalah 72,50, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan adalah 63,57. Capaian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Barito Selatan masih tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar berikut : Gambar 2.4 Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024 Masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Barito Selatan, dapat dilihat dari kondisi faktual dan hasil pengukuran IPLM Tahun 2024 tentang pertumbuhan pembangunan perpustakaan di wilayah Kabupaten Barito Selatan, sebagai berikut : IPLM Nasional (73,52) IPLM Kalteng (72,50) IPLM Barsel (63,57) Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2024 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 22 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n

a.Jumlah Perpustakaan yang Belum Merata di Wilayah Barito Selatan Jumlah perpustakaan yang tersedia belum merata di seluruh wilayah barito selatan. Hal ini terlihat dari rasio antara jumlah perpustakaan dengan jumlah kelembagaan yaitu sebesar 39,65%, dimana jumlah perpustakaan yang tersedia sebanyak 159 perpustakaan dari total jumlah kelembagaan yang ada di barito selatan sebanyak 401. Sedangkan kekurangan jumlah perpustakaan adalah 242 perpustakaan. Namun, terdapat peningkatan jumlah perpustakaan tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7 perpustakaan. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya kebijakan pembinaan terhadap 7 (tujuh) perpustakaan penerima bantuan Program Bahan Bacaan Bermutu dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
b.Tingkat Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Masih Rendah dan Belum Memenuhi Standar Jumlah koleksi perpustakaan di barito selatan belum mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai standar IFLA, yaitu jumlah koleksi perpustakaan yang ideal adalah dua kali populasi penduduk atau 1:2 artinya jumlah koleksi dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang penduduk membaca 2 (dua) koleksi. Hal ini terlihat dari pencapaian koleksi perpustakaan di barito selatan sebesar 42,62% dari standar atau 114.812 koleksi. Tingkat ketercukupan koleksi perpustakaan di barito selatan saat ini baru pada rasio 1:3, artinya satu judul buku diakses oleh 3 orang penduduk. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah koleksi perpustakaan tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 8.619 koleksi. Adanya peningkatan koleksi tersebut merupakan hasil pembelian, hibah dan program bantuan buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Program Bahan Bacaan Bermutu.
c.Tenaga Perpustakaan yang Belum Mencukupi Kebutuhan Masyarakat Jumlah tenaga perpustakaan di barito selatan belum mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai standar IFLA, yaitu satu tenaga perpustakaan untuk 2.500 penduduk. Saat ini jumlah tenaga perpustakaan di barito selatan sebanyak 31 orang, artinya pencapaian tenaga perpustakaan baru sebesar 57,40% dari standar ideal sebanyak 54 orang. Berdasarkan rasio ketercukupan tenaga perpustakaan barito selatan tahun 2024 adalah 1 (satu) orang tenaga perpustakaan melayani 4.345 penduduk, tingkat ketercukupan tenaga perpustakaan ini masih belum mencapai standar ideal. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah tenaga perpustakaan tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 12 tenaga perpustakaan. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari adanya pembinaan tenaga perpustakaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 23 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
d.Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan per Hari Masih Rendah Jumlah kunjungan perpustakaan perhari di barito selatan belum mencapai standar yang ditetapkan, berdasarkan Standar IFLA, jumlah kunjungan ke perpustakaan tiap hari adalah 2% dari populasi penduduk. Hal ini terlihat dari rasio pencapaian kunjungan perpustakaan tahun 2024 sebesar 0,14% atau 193 kunjungan per hari, Jumlah ini belum dikatakan ideal. Standar yang ideal untuk jumlah kunjungan perpustakaan perhari di barito selatan adalah 2.694 kunjungan per hari. Namun, terdapat peningkatan jumlah kunjungan tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 59 kunjungan per hari. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari beberapa upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan melalui kegiatan pemanfaatan perpustakaan dan pembudayaan minat baca serta layanan perpustakaan keliling.
e.Tingkat Pembinaan Terhadap Perpustakaan Sudah Mencapai Standar Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP sudah mencapai standar yang ditetapkan, yaitu 22,39% dari total perpustakaan yang ada di barito selatan. Hal ini terlihat dari persentase jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP yaitu 53,46% atau 85 perpustakaan dari total kelembagaan perpustakaan yang ada di barito selatan sebanyak 159 perpustakaan. Selain itu, terdapat kenaikan jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 69 perpustakaan. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan berupa Peningkatan Pendamping Literasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Bimtek Tenaga Perpustakaan, dan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
f.Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan Sudah Mencapai Standar Jumlah keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan sudah mencapai standar yang ditetapkan Perpusnas RI, yaitu 2% dari populasi penduduk. Hal ini terlihat dari persentase masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan tahun 2024 yaitu 14,57% dari populasi penduduk, artinya terdapat 19.623 masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan melalui kegiatan perpustakaan meliputi Promosi Perpustakaan, Program Pengembangan Budaya Baca dan Literasi, serta Transformasi Layanan Berbasis Inklusi Sosial dan Pendayagunaan Koleksi. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 24 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
g.Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan Masih Rendah. Berdasarkan tingkat persentase perpustakaan terakreditasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan di barito selatan saat ini baru sebesar 6,29% atau 10 perpustakaan yang terakreditasi. Berarti masih sekitar 93,71% atau 149 perpustakaan yang belum terakreditasi sesuai standar nasional. Hal ini berimplikasi pada kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang rendah dapat berdampak negatif pada berbagai aspek, termasuk minat baca masyarakat, kualitas pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Perpustakaan yang kurang terkelola dengan baik dapat membuat koleksi tidak relevan, layanan tidak efisien, dan sarana prasarana tidak memadai, sehingga kurang menarik bagi pengunjung.
1. 2.Rendahnya Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kajian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tahun 2024 dimaksudkan untuk memahami budaya membaca masyarakat di Kabupaten Barito Selatan yang terlihat dari tingkat gemar membaca masyarakat, perilaku membaca masyarakat, perilaku masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan serta dampak membaca bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Tahun 2024 secara nasional adalah 72,44, Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah adalah 68,34, Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan adalah 67,04. Capaian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Barito Selatan masih tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar berikut : Gambar 2.5 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Tahun 2024 TGM Nasional (72,44) TGM Kalteng (68,34) TGM Barsel (67,04) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2024 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 25 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Analisis lebih lanjut hasil survei TGM tahun 2024 menunjukkan bahwa perkembangan TGM masyarakat barito selatan masih rendah, hal ini dapat dilihat pada beberapa aspek berikut, antara lain :
a.Frekuensi membaca adalah 3-4 kali per minggu (kategori sedang) atau sebesar 29,44% dari total responden.
b.Durasi membaca adalah 1 menit-59 menit per hari (kategori rendah) atau sebesar 46,35% dari total responden.
c.Jumlah buku/bahan bacaan yang dibaca adalah 1-2 bahan bacaan dalam 3 bulan (kategori rendah) atau sebesar 63,05% dari total responden.
d.Frekuensi akses internet adalah 5-6 kali per minggu (kategori tinggi) atau sebesar 33,40% dari total responden.
e.Durasi akses internet adalah 1 menit-59 menit per hari (kategori rendah) atau sebesar 33,19% dari total responden.
f.Motivasi membaca yang melatarbelakangi masyarakat barito selatan diantaranya karena senang membaca (13,99%), menambah pengetahuan dan wawasan hidup (44,47%), lain-lain (41,54%).
g.Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat barito selatan dari kegiatan membaca, antara lain : mengurangi stress (22,96%), mengasah dan menguatkan kemampuan analisis (42,59%), lain- lain (34,45%).
h.Perilaku masyarakat barito selatan dalam memanfaatkan/berkunjung ke perpustakaan, antara lain : sering berkunjung (10,23%), kadang-kadang (66,39%), tidak pernah (23,38%). Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering membaca buku non-fiksi dibandingkan dengan buku fiksi (44,05%), sumber bacaan/informasi yang dibaca/diakses melalui internet lebih sering sosial media (43,00%), serta lebih memilih membaca di waktu luang di rumah (70,35%).
1. 3.Rendahnya Kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah (KPUS) Kajian Kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah Tahun 2024 bertujuan untuk melakukan identifikasi kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah berbasis wilayah berdasarkan kriteria Standar Nasional Perpustakaan, meliputi aspek koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas perpustakaan, tingkat kegemaran membaca, dan indeks pembangunan literasi masyarakat sebagai data dukung dan acuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan semua jenis perpustakaan dan pengembangan pembudayaan gemar membaca di Kabupaten Barito Selatan selanjutnya. Berdasarkan hasil kajian Kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah Berbasis Wilayah Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan Tingkat Kondisi Perpustakaan Umum Tahun 2024 dalam kategori sedang yaitu sebesar 65,59, Tingkat Kondisi RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 26 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Perpustakaan Sekolah SD/MI Tahun 2024 dalam kategori kurang baik yaitu sebesar 34,98. Tingkat Kondisi Perpustakaan Sekolah SMP/MTs Tahun 2024 dalam kategori sedang yaitu sebesar 53,75, sedangkan Tingkat Kondisi Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA Tahun 2024 dalam kategori sedang yaitu sebesar 64,32%. Secara umum dari nilai rata-rata 7 (tujuh) aspek SNP atas Kondisi Perpustakaan Sekolah Tahun 2024 sebesar 51,02 dan Kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah Tahun 2024 sebesar 54,66. Capaian ini masih tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar berikut : Gambar 2.6 Kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Dari data di atas dapat diidentifikasi bahwa kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah yang didasarkan pada 7 (tujuh) standar perpustakaan, yaitu : Standar Koleksi, Sarana dan Prasarana, Pelayanan, Tenaga Perpustakaan, Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Standar Inovasi, Kreativitas dan Keunikan, masih harus terus ditingkatkan dalam rangka menyediakan akses perpustakaan yang merata dan layanan berkualitas yang sesuai standar pelayanan perpustakaan. Salah satu indikator yang menggambarkan masih rendahnya kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah adalah Standar Penyelenggaraan Perpustakaan, dari total 399 perpustakaan pada Tahun 2024, yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) baru sebesar 39,35% atau 157 perpustakaan, sedangkan yang belum terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) sebesar 60,65% atau 242 perpustakaan. Dimana hal ini juga akan berpengaruh terhadap kurangnya dukungan perpustakaan terhadap Program Merdeka Belajar (PMB) yang berdampak pada akses sumber belajar dan kegiatan belajar-mengajar yang kurang optimal. Perpustakaan yang tidak memiliki koleksi yang sesuai kebutuhan, layanan yang kurang memadai, atau tidak adanya tenaga pustakawan yang kompeten akan menghambat pelaksanaan PMB. Perpustakaan Umum (65,59/Sedang) Perpustakaan SD/MI (34,98/ Kurang Baik ) Perpustakaan SMP/MTs (53,75/Sedang) Perpustakaan SMA/SMK/MA (64,32/Sedang) Kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah Tahun 2024 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 27 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
2. 4.Rendahnya Tingkat Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Nasional dan Naskah Nusantara Tujuan pengembangan koleksi nasional dan naskah kuno adalah menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi budaya yang dapat mendukung promosi daerah, pariwisata, dan hubungan antar budaya melalui penyediaan akses terhadap koleksi budaya etnis nusantara dalam bentuk berbagai budaya etnis yang terekam dalam dokumen, buku, naskah, foto, rekaman audio-visual, dan artefak lainnya. Masih rendahnya pengembangan dan pemanfaatan koleksi budaya nusantara, hal ini disebabkan belum optimalnya beberapa aspek berikut, antara lain :
a.Kurangnya Promosi dan Informasi : Minim publikasi tentang keberadaan dan keunikan koleksi budaya menyebabkan masyarakat tidak tahu apa yang bisa diakses atau bagaimana mengaksesnya. Sosialisasi dari pihak perpustakaan sering kali hanya menyentuh aspek umum, bukan kekayaan koleksi budaya lokal yang dimiliki.
b.Rendahnya Literasi Budaya : Pengunjung belum memahami pentingnya warisan budaya dalam pembentukan identitas bangsa, sehingga koleksi budaya dianggap kuno atau tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.
c.Terbatasnya Akses Digital : Koleksi masih dominan dalam bentuk fisik tanpa digitalisasi, dan tidak tersedia platform online untuk eksplorasi koleksi secara fleksibel.
d.Penataan Koleksi Kurang Menarik : Koleksi diletakkan di area yang kurang menonjol dan tidak tematik, dan tidak ada pendekatan visual atau interaktif seperti pameran tematik, augmented reality (AR), atau storytelling visual untuk menghidupkan isi koleksi.
e.Tidak adanya Tenaga Ahli Budaya : Pustakawan belum banyak yang memiliki latar belakang budaya atau pelatihan khusus, sehingga koleksi kurang dikurasi dengan narasi kontekstual yang menarik.
f.Kurikulum Pendidikan yang Belum Terintegrasi : Sekolah dan Perguruan Tinggi jarang bermitra dengan perpustakaan untuk eksplorasi budaya lokal, sehingga koleksi budaya belum menjadi bagian dari proses pembelajaran formal.
1. 5.Rendahnya Budaya Tertib Arsip Tujuan dari budaya tertib arsip adalah upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan. Tinggi atau rendahnya budaya tertib arsip di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator penyelenggaraan kearsipan sebagai berikut : RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 28 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
a.Tertib Kebijakan Kearsipan Meliputi kewajiban penetapan kebijakan pengelolaan arsip dinamis dan menetapkan program arsip vital oleh penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selaku penyelenggara pemerintahan daerah telah memiliki kebijakan pengelolaan arsip dinamis, meliputi 4 (empat) Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Naskah Dinas; Klasifikasi Arsip; Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip; dan Jadwal Retensi Arsip. Namun belum menetapkan program arsip vital berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.
b.Tertib Organisasi Kearsipan Meliputi ketersediaan unit kearsipan dan sentral arsip aktif (central file) pada penyelenggara pemerintahan daerah, serta pembentuk unit kearsipan pada penyelenggara pemerintah daerah secara berjenjang terdiri atas Unit Kearsipan I pada sekretariat lembaga kearsipan daerah dan Unit Kearsipan II pada sekretariat tiap perangkat daerah. Pada setiap Unit Kearsipan II di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara umum belum membentuk Sentral Arsip Aktif (Central File). Sedangkan pembentukan Unit Kearsipan II pada sekretariat tiap perangkat daerah, umumnya berada di bawah Bagian Umum atau Bagian Tata Usaha.
c.Tertib Sumber Daya Manusia Kearsipan Meliputi ketersediaan arsiparis paling sedikit 1 (satu) pada penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam hal belum terdapat Arsiparis, kegiatan kearsipan pada pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh pengelola arsip sampai dengan tersedianya Arsiparis. Dalam rangka peningkatan kualitas Arsiparis atau pengelola arsip pada penyelenggara pemerintahan daerah wajib menyelenggarakan bimbingan teknis tertib arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan ANRI. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selaku penyelenggara pemerintahan daerah telah memenuhi ketersediaan arsiparis atau pengelola arsip paling sedikit 1 (satu) pada setiap perangkat daerah, serta secara bertahap meningkatkan kualitas arsiparis atau pengelola arsip melalui berbagai bimbingan teknis.
d.Tertib Prasarana dan Sarana Kearsipan Meliputi meliputi tersedianya ruangan, peralatan dan gedung pada setiap perangkat daerah. Penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip aktif terdiri dari : ruangan sentral arsip aktif (central file), filing cabinet, folder, guide, map gantung, out indicator, buku peminjaman arsip, komputer dan aplikasi pengelolaan arsip. Sedangkan penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip inaktif terdiri dari : penyediaan gedung RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 29 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n sentral arsip inaktif (record center), rak arsip/roll o’pack, boks arsip, folder, out indicator, buku peminjaman arsip, komputer dan aplikasi pengelolaan arsip inaktif. Pada setiap Unit Kearsipan II di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam pengelolaan arsip aktif secara umum belum memiliki ruangan sentral arsip aktif (central file), folder, guide, map gantung, out indicator, buku peminjaman arsip, dan aplikasi pengelolaan arsip (SRIKANDI belum digunakan). Demikian pula untuk pengelolaan arsip inaktif, secara umum juga belum memiliki gedung sentral arsip inaktif (record center), rak arsip/roll o’pack, boks arsip, folder, out indicator, buku peminjaman arsip, dan aplikasi pengelolaan arsip inaktif.
e.Tertib Pengelolaan Arsip Meliputi pembuatan daftar arsip dinamis (arsip umum dan arsip terjaga), pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga kepada ANRI, pelaksanaan penyusutan arsip sesuai prosedur secara berkala berdasarkan JRA (pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis), dan menjadi simpul JIKN bagi lembaga kearsipan kabupaten. Pada setiap Unit Kearsipan II di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara umum belum melaksanakan pembuatan daftar arsip dinamis, pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga kepada ANRI, pelaksanaan penyusutan arsip sesuai prosedur secara berkala berdasarkan JRA. Sedangkan Lembaga Kearsipan Kabupaten Barito Selatan telah menjadi simpul JIKN/SIKN.
f.Tertib Pendanaan Kearsipan Meliputi program pengalokasian anggaran dalam menunjang perwujudan tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana dan tertib pengelolaan arsip berdasarkan prioritas tahunan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah. Secara umum pada setiap perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum menyediakan anggaran secara khusus untuk menunjang penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan pada pemerintah daerah. Berdasarkan pengukuran terhadap 6 indikator budaya tertib arsip, didapat capaian budaya tertib arsip di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar 43,85 atau pada Kategori Rendah, hal ini sesuai dengan hasil pengukuran capaian Indeks Budaya Kearsipan yaitu sebesar 43,65 atau pada Kategori Rendah. Rendahnya budaya tertib arsip tercermin dari kondisi penyelenggaraan kaearsipan 2024 yang rendah, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut : RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 30 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Gambar 2.7 Tingkat Tertib Arsip di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Dampak rendahnya budaya tertib arsip, atau sering disebut juga kurangnya kesadaran akan pentingnya kearsipan, dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk kesulitan dalam menemukan arsip yang dibutuhkan, hilangnya arsip penting, dan keterbatasan ruang penyimpanan. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari pemahaman yang keliru tentang arsip, kurangnya minat di bidang kearsipan, hingga minimnya tenaga ahli dan sarana prasarana yang memadai. Tantangan dan tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran akan pentingnya arsip dan menerapkan pengelolaan arsip yang baik.
1. 6.Rendahnya Tata Kelola Kearsipan Daerah Tata kelola kearsipan adalah proses pengaturan, pengelolaan, dan pemeliharaan arsip secara sistematis dan teratur untuk memastikan efisiensi, efektivitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan tata kelola kearsipan daerah atau tata kearsipan daerah adalah kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari penciptaan, penyimpanan, pemanfaatan, hingga pemusnahan arsip. Dengan demikian, tata kelola kearsipan daerah merupakan aspek penting dalam pemerintahan yang baik, karena dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE), Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI), dan Penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan LKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dengan hasil sebagai berikut : Tertib Kebijakan (50,00) Tertib Organisasi (50,00) Tertib SDM (100,00) Tertib Sarpras (21,43) Tertib Pengelolaan (25,00) Tertib Pendanaan (16,67) Tingkat Tertib Arsip di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 31 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
a.Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) dengan nilai sebesar 15,35 (25,58x60%) atau kategori D (sangat kurang).
b.Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) dengan nilai sebesar 13,66 (34,14x40%) atau kategori D (sangat kurang).
c.Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) sebesar 27,14 atau kategori D (sangat kurang).
d.Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (ASKE+ASKI) sebesar 29,00 atau kategori D (sangat kurang). Dari tolok ukur tersebut diatas menunjukkan bahwa tata kelola kearsipan daerah atau tata kearsipan daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih rendah. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut : Gambar 2.8 Kondisi Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Rendahnya tata kelola kearsipan di pemerintah daerah akan berdampak pada berbagai aspek, mulai dari kesulitan mencari arsip, potensi kerusakan dokumen, hingga pelanggaran regulasi. Hal ini dapat menghambat kinerja pemerintahan, mengganggu akuntabilitas, dan berpotensi merugikan Negara. 2.2.2 ISU STRATEGIS Isu strategis sangat penting sebagai landasan perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, memastikan pembangunan sesuai dengan konteks global, nasional, dan regional. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan isu-isu strategis yang memiliki dampak signifikan bagi daerah.
1. 1.Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah
a.Isu Global Isu lingkungan dinamis global yang relevan dengan Pembangunan Perpustakaan Tahun 2025-2029 mencakup tantangan perubahan iklim, ketahanan informasi, dan inklusi digital. Tantangan Nilai ASKE (15,35) Sangat Kurang Nilai ASKI (13,66) Sangat Kurang Nilai TDA (27,14) Sangat Kurang Kondisi Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 32 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Perubahan iklim mengharuskan perpustakaan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan cuaca dan krisis energi, serta mendukung upaya mitigasi dan adaptasi. Perubahan iklim dapat menyebabkan kerusakan fisik perpustakaan, seperti banjir atau kebakaran, perubahan cuaca yang ekstrem yang dapat merusak koleksi dan mempengaruhi kegiatan perpustakaan. Perpustakaan juga perlu terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti menggunakan energi terbarukan dan mengurangi limbah. Tantangan Ketahanan informasi menjadi penting karena perpustakaan adalah sumber pengetahuan dan informasi yang dapat terancam oleh bencana alam atau perubahan sosial. Perpustakaan perlu memastikan bahwa koleksi mereka aman dari kerusakan fisik atau digital akibat bencana alam atau perubahan sosial. Perpustakaan perlu memiliki sistem cadangan dan sistem manajemen informasi yang kuat untuk memastikan aksesibilitas koleksi bahkan jika perpustakaan rusak. Perpustakaan perlu berkolaborasi dengan lembaga lain untuk berbagi koleksi dan sumber daya, serta untuk mendukung upaya pemulihan informasi. Perpustakaan perlu mengembangkan koleksi digital yang dapat diakses secara online dan di mana saja, yang lebih tahan terhadap bencana atau perubahan sosial. Tantangan Inklusi digital memastikan semua orang memiliki akses yang sama ke informasi dan pengetahuan, yang penting bagi pengembangan literasi dan pendidikan. Perpustakaan perlu memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke informasi dan pengetahuan, perlu menyediakan akses internet gratis bagi masyarakat, terutama di daerah dengan akses internet yang terbatas. Perpustakaan perlu menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi masyarakat yang kurang mahir menggunakan teknologi informasi. Perpustakaan perlu berkolaborasi dengan sekolah, lembaga pendidikan, dan pihak lain untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Isu lingkungan global yang dinamis dan relevan dengan Pembangunan Kearsipan Tahun 2025-2029 meliputi perubahan iklim, bencana alam, dan polusi. Perubahan iklim, misalnya, berdampak pada peningkatan suhu global dan perubahan pola cuaca yang dapat mengancam stabilitas arsip. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran juga dapat merusak arsip dan mengganggu proses kearsipan. Selain itu, polusi udara dan air juga dapat mempercepat degradasi arsip. Pembangunan Kearsipan Tahun 2025-2029 perlu mempertimbangkan dampak- dampak ini dengan menerapkan metode pelestarian yang lebih efektif dan penggunaan teknologi yang dapat melindungi arsip dari bahaya lingkungan.
b.Isu Nasional Isu lingkungan dinamis nasional yang relevan dengan Pembangunan Perpustakaan Tahun 2025-2029 mencakup perubahan teknologi, peningkatan kecakapan literasi digital, dan kebutuhan akan perpustakaan yang inklusif. Perpustakaan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk menyediakan akses ke komputer, Wi-Fi, dan teknologi baru RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 33 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n seperti augmented reality dan AI. Perpustakaan memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan literasi digital masyarakat, seperti keamanan daring, pengodean, dan penggunaan aplikasi perangkat lunak. Perpustakaan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua orang, termasuk anak-anak, orang dewasa muda, dan kelompok yang rentan. Ini mencakup aksesibilitas fisik dan digital, serta layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus. Isu lingkungan dinamis nasional yang relevan dengan Pembangunan Kearsipan Tahun 2025-2029 meliputi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan pengelolaan sampah. Pembangunan kearsipan harus mempertimbangkan isu- isu ini agar data dan informasi yang dikelola dapat mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penanganan sampah yang efektif, kearsipan dapat menyimpan dan mengelola data terkait pengelolaan sampah, inovasi teknologi pengolahan sampah, dan upaya pengurangan sampah. Data ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, kearsipan juga perlu berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengarsipan data dan informasi terkait proyek- proyek lingkungan, studi dampak lingkungan, dan inovasi teknologi hijau. Kearsipan perlu mengadopsi praktik pengelolaan arsip yang ramah lingkungan, seperti penggunaan kertas daur ulang, pengurangan penggunaan kertas, dan penggunaan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola arsip. Dengan demikian, pembangunan kearsipan di tahun 2025-2029 harus berorientasi pada isu-isu lingkungan dinamis nasional. Kearsipan perlu berperan aktif dalam menyimpan, mengelola, dan memanfaatkan data dan informasi terkait isu-isu lingkungan untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan.
c.Isu Regional Isu lingkungan dinamis regional yang relevan dengan Pembangunan Perpustakaan Tahun 2025-2029 mencakup beberapa aspek. Perubahan iklim, deforestasi, dan pengelolaan sampah menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan perpustakaan. Perpustakaan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan melalui program pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi. Perpustakaan dapat menjadi pusat informasi tentang perubahan iklim dan dampaknya, termasuk pemanasan global, peningkatan curah hujan, dan banjir. Kegiatan seperti diskusi, presentasi, dan workshop dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perubahan iklim. Perpustakaan dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hutan dan upaya konservasi. Informasi tentang jenis-jenis pohon, ekosistem hutan, dan dampak deforestasi dapat disajikan melalui buku, jurnal, dan media digital. Perpustakaan juga dapat menjadi tempat untuk RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 34 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n mengadakan kegiatan seperti penanaman pohon dan kampanye lingkungan. Perpustakaan dapat menjadi pusat informasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan. Informasi tentang daur ulang, pengurangan sampah, dan pengelolaan limbah dapat disajikan melalui buku, poster, dan media digital. Perpustakaan juga dapat menjadi tempat untuk mengadakan kegiatan seperti workshop tentang daur ulang dan pemilahan sampah. Isu lingkungan dinamis regional yang relevan dengan Pembangunan Kearsipan Tahun 2025-2029 meliputi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan polusi. Pembangunan kearsipan harus mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan mengelola arsip yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan ini, serta memastikan aksesibilitas arsip bagi penelitian dan pengambilan keputusan terkait lingkungan. Pembangunan kearsipan harus mendukung pengelolaan arsip terkait perubahan iklim, seperti data cuaca, pemodelan iklim, kebijakan mitigasi dan adaptasi, serta perjanjian internasional. Arsip ini penting untuk pemantauan, penelitian, dan pengambilan keputusan terkait perubahan iklim. Kearsipan harus memastikan arsip yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti data hutan, air, mineral, dan energi, tersimpan dengan baik dan mudah diakses. Arsip ini penting untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan mencegah eksploitasi yang berlebihan. Pembangunan kearsipan harus mendukung pengelolaan arsip terkait polusi, baik polusi udara, air, tanah, maupun polusi suara. Arsip ini penting untuk pemantauan, penanganan, dan pencegahan polusi. Dengan fokus pada isu-isu lingkungan dinamis dan pembangunan kearsipan yang berkelanjutan, diharapkan arsip dapat menjadi alat penting untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.
1. 2.Isu Strategis Perangkat Daerah Penentuan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan perpustakaan dan kearsipan tahun 2025- 2029 di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan pemetaan permasalahan. Isu strategis sangat penting sebagai landasan perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, untuk memastikan pembangunan sesuai dengan konteks global, nasional, dan regional. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan isu strategis yang memiliki dampak signifikan bagi daerah. Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
a.Isu Strategis Urusan Perpustakaan 1) Meningkatkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat. Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca menjadi isu strategis yang penting untuk mendukung pembangunan RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 35 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n daerah. Peningkatan akses ke perpustakaan, pengembangan program literasi di sekolah dan komunitas, serta kolaborasi lintas sektor dapat menjadi langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam meningkatkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, berikut adalah beberapa strategi utama : a) Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan/komunitas/ TBM, distribusi buku tercetak maupun digital, dan penyediaan pojok baca di ruang publik. b) Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur literasi berbasis komunitas dan sekolah, serta pemanfaatan teknologi informasi. c) Pengembangan inovasi PerpusAksi, TPBIS, Gerakan Literasi Sekolah (GLS), kampanye literasi secara masif, lomba-lomba literasi, dan pengintegrasian aktivitas membaca dalam kegiatan komunitas atau keluarga. d) Pelatihan dan pendampingan bagi guru dan penggiat literasi, serta peningkatan insentif dan penghargaan atas peran mereka. e) Penguatan literasi lintas mata pelajaran, penerapan proyek berbasis literasi, dan pelibatan siswa dalam program membaca harian, guna mendukung Program Merdeka Belajar (PMB). f) Penyediaan layanan berbasis teknologi (seperti katalog digital, layanan e-book, dan lain-lain), pengembangan platform literasi digital (perpustakaan digital i-Barsel), pelatihan literasi digital, dan promosi konten edukatif berbasis teknologi informasi. g) Kolaborasi dengan LSM, komunitas, media massa, dan sektor swasta dalam mendukung gerakan literasi. 2) Meningkatkan Standardisasi dan Pembinaan Perpustakaan. Standardisasi dan pembinaan berbagai jenis perpustakaan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Ini termasuk standar pengelolaan koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Pembinaan juga bertujuan untuk mendorong minat baca, meningkatkan literasi, dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan. Dengan menerapkan standar dan pembinaan yang baik, perpustakaan dapat menjadi sumber informasi yang berkualitas, mendorong peningkatan literasi, dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Dalam meningkatkan Standardisasi dan pembinaan berbagai jenis perpustakaan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, berikut adalah beberapa strategi utama : RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 36 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n a) Perumusan dan implementasi kebijakan standardisasi, dengan mendorong seluruh jenis perpustakaan di daerah untuk menerapkan SNP sesuai jenisnya (sekolah, desa, perguruan tinggi, umum, dll), Penerbitan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk memperkuat penerapan standar perpustakaan di tingkat local, Penyusunan pedoman teknis daerah dengan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan standardisasi perpustakaan sesuai karakteristik lokal. b) Pembinaan dan pendampingan terstruktur, melalui : Pembinaan secara rutin kepada perpustakaan secara berkala (tahunan/semesteran) berdasarkan jenjang dan kategori perpustakaan, Program pendampingan oleh pustakawan daerah atau mentor yang kompeten untuk mendampingi perpustakaan dalam proses pemenuhan standar, dan Memperkuat peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pusat koordinasi dan pembinaan. c) Penguatan kapasitas SDM perpustakaan melalui : Pelaksanaan pelatihan teknis terkait manajemen perpustakaan, klasifikasi, otomasi, literasi informasi, dll., Mendorong sertifikasi kompetensi pustakawan melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di bidang perpustakaan, dan Penguatan jejaring pustakawan dengan membentuk forum pustakawan daerah sebagai wadah berbagi praktek dan pengalaman. d) Pengembangan sarana prasana dan koleksi melalui Peningkatan sarana dan prasarana sesuai SNP, termasuk aksesibilitas dan kenyamanan pengguna. Pengadaan koleksi yang relevan sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mendorong digitalisasi, sistem otomasi perpustakaan (SLiMS/INLISLite), dan perpustakaan digital. e) Mendorong perpustakaan untuk melakukan evaluasi internal dan eksternal secara berkala. Membuat database profil dan pemetaan kepatuhan terhadap SNP untuk masing-masing perpustakaan. Memberikan penghargaan dan insentif bagi perpustakaan yang berhasil mencapai atau melampaui standar. f) Mengalokasikan anggaran khusus dari APBD untuk pembinaan dan peningkatan standar perpustakaan. Mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan dana desa dan CSR untuk pengembangan perpustakaan di wilayahnya. Kolaborasi multipihak menjalin kemitraan dengan instansi pendidikan, komunitas literasi, LSM, dan sector swasta. g) Melaksanakan kampanye literasi daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan melalui media massa dan kegiatan publik. Berkolaborasi dengan tokoh lokal/tokoh masyarakat untuk mempromosikan pentingnya perpustakaan dan literasi. Menyelenggaran kegiatan festival dan lomba perpustakaan dan apresiasi terhadap inovasi perpustakaan. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 37 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n 3) Mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Tujuan utama transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan literasi informasi; Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan; Meningkatkan penggunaan layanan perpustakaan oleh masyarakat; Membangun komitmen dan dukungan mitra perpustakaan; Mendorong literasi informasi dan digital; Menjadi "hub" bagi masyarakat; Menciptakan perpustakaan yang inklusif; Mengembangkan masyarakat yang mandiri dan berdaya; Mendukung pencapaian SDGs Indonesia 2030. Pengembangan implementasi program dilakukan dengan menjalankan beberapa strategi utama, antara lain sebagai berikut : a) Peningkatan Layanan Informasi Perluasan dan Peningkatan Koleksi melalui penyediaan berbagai jenis bahan pustaka, termasuk buku, majalah, koran, dan materi digital, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk koleksi khusus budaya etnis nusantara berbasis kearifan lokal; Pengembangan Akses Digital melalui peningkatan akses ke informasi melalui internet dan komputer, serta menyediakan fasilitas yang mendukung penggunaan teknologi digital; Pemanfaatan Teknologi melalui pengembangan layanan digital seperti perpustakaan online, aplikasi mobile, dan platform informasi lainnya untuk memudahkan akses informasi; serta Pelatihan Literasi Digital melalui pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses dan memanfaatkan informasi. b) Pelibatan Masyarakat perpustakaan secara aktif menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di berbagai bidang. Selain itu, perpustakaan juga melakukan beragam kegiatan promosi agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari hadirnya perpustakaan. c) Advokasi dan Publikasi Perpustakaan mengajak berbagai pihak dari perangkat daerah, swasta, komunitas, dan anggota masyarakat lainnya untuk mendukung kegiatan di perpustakaan. Dukungan yang diberikan hadir baik dalam bentuk dana, barang, narasumber, maupun regulasi dan kemitraan. Perpustakaan melakukan publikasi melalui media cetak, elektronik, dan media online. Media online yang digunakan meliputi portal berita dan media sosial. Perpustakaan bisa secara mandiri mepublikasikan kegiatannya melalui akun media sosial yang dimiliki perpustakaan. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 38 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n d) Mendorong Keberlanjutan dan Kemandirian Perpustakaan melalui Replikasi Mandiri Replikasi Mandiri mendorong perpustakaan di level provinsi dan kabupaten untuk turut mentransformasi perpustakaan-perpustakaan di wilayahnya menggunakan sumber daya perpustakaan sendiri yang diperoleh dari kegiatan Advokasi. Komponen Replikasi Mandiri meliputi kegiatan Sosialisasi program dan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bimtek SPP-TIK). 4) Mengembangkan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Berbasis Kearifan Lokal Tujuan utama dari program pengembangan koleksi budaya etnis nusantara berbasis kearifan lokal di perpustakaan adalah untuk melestarikan, memperkuat, dan memanfaatkan warisan budaya bangsa secara berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Pengembangan koleksi budaya etnis nusatara berbasis kearifan lokal dilakukan dengan menjalankan beberapa strategi utama, antara lain sebagai berikut : a) Identifikasi dan Dokumentasi Kearifan Lokal - Melakukan pemetaan budaya etnis setempat, termasuk tradisi lisan, manuskrip, seni, dan adat istiadat. - Melibatkan tokoh adat, budayawan, dan komunitas lokal dalam proses dokumentasi agar koleksi mencerminkan nilai autentik. b) Pengadaan Koleksi Berbasis Lokal - Memprioritaskan pengadaan bahan pustaka yang ditulis oleh penulis lokal atau membahas budaya daerah. - Mengembangkan koleksi dalam berbagai format: buku, audio, video, dan digital untuk menjangkau lebih banyak pemustaka. c) Kolaborasi dengan Komunitas dan Institusi Budaya - Menjalin kerja sama dengan lembaga adat, museum, sanggar seni, dan sekolah untuk memperkaya konten koleksi. - Melibatkan komunitas dalam kurasi koleksi agar narasi budaya lebih hidup dan relevan d) Digitalisasi dan Akses Terbuka - Melakukan digitalisasi koleksi budaya agar dapat diakses secara daring oleh masyarakat luas. - Membuat portal khusus budaya lokal yang menampilkan koleksi, cerita rakyat, dan arsip digital yang ramah pengguna. e) Aktivasi Koleksi melalui Program Edukasi - Mengadakan kegiatan seperti lokakarya seni tradisional, pameran tematik, dan pertunjukan budaya melalui program TPBIS. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 39 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n - Mengintegrasikan koleksi budaya dalam kegiatan literasi sekolah dan kampus. f) Penguatan SDM dan Kurasi Profesional - Melatih pustakawan dalam bidang antropologi, sejarah budaya, dan teknik kurasi berbasis lokal. - Membentuk tim kurator budaya untuk memastikan koleksi dikembangkan secara kontekstual dan berkelanjutan.
b.Isu Strategis Urusan Kearsipan 1) Meningkatkan Budaya Tertib Arsip Tujuan meningkatkan budaya tertib arsip adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal Ini bukan sekadar soal menata dokumen, tetapi tentang menjaga memori kolektif bangsa dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa strategi utama untuk meningkatkan budaya arsip yang tertib, transparan, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai berikut : a) Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Kearsipan - Membuat kebijakan pengelolaan arsip yang mencakup tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi, dan sistem akses arsip dan kebijakan teknis kearsipan lainnya.. - Mensosialisasikan NSPK kearsipan ke seluruh perangkat daerah agar dipahami dan diterapkan secara konsisten. b) Audit dan Pengawasan Kearsipan - Melakukan audit kearsipan secara berkala untuk menilai kesesuaian pengelolaan arsip dengan standar nasional. - Meneerapkan pengawasan internal dan eksternal oleh lembaga kearsipan daerah dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). c) Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi - Mengembangkan sistem arsip elektronik, baik arsip dinamis melalui penerapan SRIKANDI oleh seluruh perangkat daerah, maupun pengelolaan arsip statis melalui sistem informasi kearsipan statis, untuk mempermudah akses, pencarian, dan keamanan arsip - Menggunakan perangkat lunak manajemen arsip yang sesuai dengan kebutuhan daerah. d) Pelatihan dan Penguatan SDM Kearsipan - Mengadakan pelatihan rutin bagi pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan tentang pengelolaan arsip. - Membentuk tim kerja kearsipan yang kompeten dan memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip kearsipan. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 40 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n e) Kampanye Kesadaran dan Edukasi Publik - Melaksanakan kampanye sadar arsip melalui media sosial, seminar, dan kegiatan komunitas. - Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengarsipan untuk membangun rasa memiliki terhadap arsip daerah. f) Penyediaan Sarana dan Prasarana Arsip - Membangun atau perbarui fasilitas penyimpanan arsip seperti depot arsip statis yang sesuai standar - Memastikan arsip disimpan dalam kondisi yang aman dan mudah diakses. 2) Meningkatkan Layanan Kearsipan Untuk Publik Tujuan dari meningkatkan layanan kearsipan untuk publik adalah untuk mewujudkan sistem kearsipan yang inklusif, transparan, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menyangkut hak publik atas informasi dan identitas kolektif bangsa, serta untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang mudah, cepat, dan akurat terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah. Untuk meningkatkan pelayanan kearsipan untuk publik yang baik, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Beberapa strategi utama, sebagai berikut : a) Digitalisasi Arsip dan Sistem Informasi Terintegrasi - Mengembangkan sistem kearsipan digital seperti SRIKANDI untuk memudahkan akses, pencarian, dan pengelolaan arsip. - Mengintegrasikan dengan portal informasi publik agar masyarakat dapat mengakses arsip secara mandiri dan cepat. b) Peningkatan Kompetensi SDM Kearsipan - Melakukan pelatihan rutin bagi arsiparis dan pegawai terkait teknologi informasi dan manajemen arsip digital. - Mendorong sertifikasi dan pengembangan profesionalisme dalam bidang kearsipan. c) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Inklusif - Menyediakan fasilitas layanan arsip yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. - Menata ruang baca, sarana reproduksi arsip, dan sistem penelusuran yang nyaman dan efisien. - Menyediakan layanan diorama kearsipan dengan memanfaatkan teknologi augmented reality (AR). d) Keamanan dan Perlindungan Data Arsip - Menerapkan teknologi seperti enkripsi dan blockchain untuk menjaga integritas dan keamanan arsip. - Menyusun kebijakan privasi dan akses arsip sesuai regulasi nasional. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 41 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n e) Promosi dan Literasi Kearsipan kepada Publik - Mengadakan kampanye edukatif, wisata arsip, dan program literasi informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. - Mendorong partisipasi publik dalam pelestarian arsip sejarah dan budaya lokal. f) Monitoring dan Evaluasi Berkala - Menetapkan indikator kinerja layanan kearsipan dan melakukan evaluasi rutin untuk peningkatan berkelanjutan, melalui forum konsultasi publik yang melibatkan penyedia dan pengguna layanan. 3) Mengembangkan Khazanah Kearsipan Daerah Khazanah Kearsipan Daerah merujuk pada keseluruhan arsip yang dimiliki, dikelola, dan dilestarikan oleh suatu daerah sebagai bagian dari warisan dokumenter dan identitas lokal. Ini mencakup berbagai jenis arsip, baik yang bersifat administratif, sejarah, budaya, maupun hokum yang tercipta dari aktivitas pemerintahan, masyarakat, organisasi lokal, dan tokoh-tokoh daerah. Tujuan pengembangan khazanah kearsipan daerah adalah untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan arsip sebagai bagian penting dari identitas, sejarah, serta kebudayaan lokal yang melibatkan publik secara aktif. Pengembangan khazanah kearsipan daerah dilakukan dengan menjalankan beberapa strategi utama, antara lain sebagai berikut : a) Digitalisasi dan Akses Terbuka Arsip Daerah - Pembangunan sistem arsip digital berbasis cloud atau server lokal. - Menyediakan arsip dalam bentuk digital agar mudah diakses oleh masyarakat umum melalui portal daring, disertakan dengan metadata dan penjelasan agar publik mudah memahami konteks arsip. b) Inventarisasi Arsip - Pemetaan dan pengkajian arsip untuk publikasi budaya, promosi wisata, dan narasi sejarah lokal berdasarkan instansi, periode, dan tipe. c) Revitalisasi Fasilitas Arsip Daerah - Pembangunan atau modernisasi depot arsip dan ruang baca publik. - Penambahan perangkat pengelolaan seperti rak khusus, alat pemindai, dan sistem pengaman, dll. d) Program Inklusif Khazanah Arsip Daerah - Menyelenggarakan Pameran Tematik (sejarah kota, tokoh daerah, arsip budaya) dan Festival Arsip Daerah, dengan menampilkan arsip bersejarah dalam bentuk cetak, digital, bahkan multimedia. Bisa dikemas dalam RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 42 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n bentuk pameran virtual tematik pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), festival budaya arsip, atau roadshow ke sekolah dan kampus. - Workshop Literasi Kearsipan (arsip komunitas, arsip keluarga, arsip sejarah lokal), dalam bentuk kegiatan pelatihan tentang cara menyimpan dokumen pribadi, sejarah keluarga, atau arsip komunitas yang melibatkan tokoh lokal, pegiat arsip/budaya, dan arsiparis sebagai narasumber. - Lomba Penulisan Sejarah lokal atau Vlog Arsip, dengan mengajak pelajar, mahasiswa, dan umum untuk menulis kisah lokal berbasis arsip, atau membuat vlog/film pendek bertema arsip yang menyentuh identitas daerah. - Dialog/Bincang Publik dan Cerita Arsip, Diskusi panel antara akademisi, masyarakat, dan pihak pemerintah tentang arsip dan makna sosialnya. Kegiatan Cerita Arsip di mana masyarakat berbagi cerita pribadi atau komunitas yang berkaitan dengan dokumen lama. - Tur Edukatif ke Depot Arsip, dengan membuka depot arsip daerah untuk kunjungan edukatif, seperti wisata dokumenter disertai penjelasan tentang proses pengelolaan arsip dan nilai sejarahnya. - Program Penyelamatan Dokumen Lokal/Arsip Masyarakat, melalui mengumpulkan dan mendokumentasikan arsip dari masyarakat seperti surat, foto, catatan desa, atau dokumentasi kegiatan adat. Bisa dilakukan melalui arsip keliling atau kolaborasi dengan komunitas. - Portal Arsip Daerah untuk Publik, dengan membuat situs atau aplikasi interaktif yang menampilkan arsip-arsip penting secara digital, dilengkapi dengan fitur pencarian, peta tematik, dan zona interaktif. - Membangun Diorama Kearsipan dengan teknologi augmented reality (AR) yaitu menggabungkan arsip dengan seni visual, film dokumenter, atau pertunjukan teater arsip. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 43 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan Tujuan Sasaran Indikator Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
2.Meningkatnya Aksesibiltas Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter. Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat melalui Pembinaan Generasi Muda yang Cakap Membaca, Memahami Informasi Secara Bermakna, Berpikir Kritis serta cinta dan bangga terhadap warisan budaya bangsa. 1.Meningkatnya Budaya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat.
2.Meningkatnya Kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah (KPUS).
3.Meningkatnya Pemanfaatan Warisan Budaya Bangsa yang Terkandung Dalam Koleksi Budaya Etnis Nusantara. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). 64,84 66,14 67,46 68,81 70,19 71,59
1.Standar Nasional Kearsipan (SNK).
2.Meningkatnya Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip, serta Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kearsipan untuk Menjamin Ketersediaan Arsip yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya.
1.Meningkat- nya Budaya Tertib Arsip.
2.Meningkat- nya Tata Kelola Kearsipan Daerah. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah. 29,73 30,47 31,23 32,01 32,82 33,64 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 44 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah rumusan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, mencakup visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan, serta indikator kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dimana Strategi adalah serangkaian tindakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, dan Arah kebijakan membantu dalam menetapkan Prioritas Pembangunan Tahunan dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan jangka panjang. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut : Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan VISI : TERWUJUDNYA BARITO SELATAN YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING SERTA MENJADI PENYANGGA PANGAN DAN ENERGI IBU KOTA NUSANTARA MISI 1 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN TERAMPIL Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat melalui Pembinaan Generasi Muda yang Cakap Membaca, Memahami Informasi Secara Bermakna, Berpikir Kritis, serta Cinta dan Bangga terhadap Warisan Budaya Bangsa.
1.Meningkatnya Budaya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat.
2.Meningkatnya Kondisi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah (KPUS).
3.Meningkatnya Pemanfaatan Warisan Budaya Bangsa yang Terkandung Dalam Koleksi Budaya Etnis Nusantara.
1.Meningkatkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat.
2.Meningkatkan Standardisasi dan Pembinaan Perpustakaan.
3.Mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
4.Mengembangkan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Berbasis Kearifan Lokal.
1.Peningkatan Budaya Literasi melalui Pemasyarakatan Kegemaran Membaca, Penguatan Konten Literasi dan Transformasi Perpustakaan.
2.Peningkatan Kualitas dan Kinerja Perpustakaan, serta Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
3.Peningkatan Pelibatan Masyarakat, Publikasi Perpustakaan, Advokasi, dan Mendorong Keberlanjutan Kemandirian Perpustakaan Melalui Replikasi Mandiri.
4.Penyediaan Koleksi Khusus Budaya Etnis Nusantara dan Koleksi Kearifan Lokal, baik Tercetak, Digital dan Rekaman. MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip, serta Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kearsipan untuk Menjamin Ketersediaan Arsip yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya.
1.Meningkatnya Budaya Tertib Arsip.
2.Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Daerah.
1.Meningkatkan Budaya Tertib Arsip.
2.Meningkatkan Layanan Kearsipan Untuk Publik.
3.Mengembangkan Khazanah Kearsipan Daerah.
1.Peningkatan Tata Kelola Kearsipan Daerah dan Percepatan Digitalisasi Arsip.
2.Peningkatan Ketersediaan, Keberadaan dan Keutuhan Arsip.
3.Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, Peningkatan Pelayanan Kearsipan, serta Pemanfaatan Informasi Kearsipan. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 45 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan. Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program- program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Uraian Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2029; serta Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud disajikan menggunakan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebagaimana berikut :
1.Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 46 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 47 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 48 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 49 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 50 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n I I RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 51 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n I RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 52 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n I RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 53 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 54 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 55 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n
2.Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 56 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 57 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan perangkat daerah atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan yang menunjukkan target kinerja yang diharapkan akan dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1.Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penetapan dan Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan menggunakan Tabel 4.3 sebagaimana berikut : Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (9) 1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indeks 64,84 66,14 67,46 68,81 70,19 71,59 2 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Indeks 29,73 30,47 31,23 32,01 32,82 33,64 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 58 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n Gambar 4.1 Diagram Nilai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029

2.Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah adalah indikator yang mengukur kinerja suatu perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah disajikan menggunakan Tabel 4.4 sebagaimana berikut : Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Nilai 67,71 68,39 69,07 69,76 70,46 71,16 2 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki % 100 100 100 100 100 100 3 Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional % 100 100 100 100 100 100 29,73 64,84 30,47 66,14 31,23 67,46 32,01 68,81 32,82 70,19 33,64 71,59 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 2030 2029 2028 2027 2026 2025 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 59 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 D i n a s P e r p u s t a k a a n d a n K e a r s i p a n K a b u p a t e n B a r i t o S e l a t a n No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip % 50 50 50 50 50 50 5 Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup % 50 100 100 100 100 100 Gambar 4.2 Diagram Nilai Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 50 50 100 100 67,71 100 50 100 100 68,39 100 50 100 100 69,07 100 50 100 100 69,76 100 50 100 100 70,46 100 50 100 100 71,16 Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 2025 2026 2027 2028 20292 2030 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-202I 0inas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barilo Setatan Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah ini untuk menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan mengarahkan programnya pada penguatan mentalitas budaya melalui berbagai kegiatan perpustakaan dan peningkatan minat baca yang dilaksanakan secara masif di daerah. Renstra Perangkat Daerah ini juga sebagai arah dan pedoman dalam menghadapi tantangan pembangunan kearsipan yang semakin rumit dan komplek terutama tantangan perkembangan politik dan ketatanegaraan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini selanjutnya akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan pelaksanaan kegiatan tahunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan. Renstra ini akan menjadi dasar bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan untuk mengalokasikan anggaran, melaksanakan program, dan mengevaluasi kinerja mereka dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan yang terarah dan selaras, sehingga dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Buntoh 2A25 KEPALA DINAS * MINARSIH, S.E. UTAMA MUDA (tv /c) L9670630 L99203 20LL RENSTRA PERANOKAT DAERAH TAI{UN 2025-2029 E dinas perpustakaan dan kearsipan kab.barsel perpusda.barsel dispersip barito selatandispursip.baritoselatankab.go.id PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO SELATAN Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 03 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah Telepon (0525) 21268 Faksimile (0525) 21268 Email : perpustakaan@baritoselatankab.go.id Website : www.dispursip.baritoselatankab.go.id RENCANA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 – 2029 i KATA PENGANTAR Pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Barito Selatan merupakan upaya terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk meningkatkan potensi ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Barito Selatan khususnya meningkatan kesejahteraan petani. Untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan maksud tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan pertanian di Kabupaten Barito Selatan harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip good governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efesiensi dan efektivitas serta profesionalisme. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun sebagai arah dan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Barito Selatan dimana pembangunan pertanian berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga berkontribusi dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Barito Selatan. Dalam perkembangannya, dokumen Rencana Strategis ini akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis. Pemikiran yang tertuang dalam dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Barito Selatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan bersama. Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan ini. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen Rencana Strategis dimasa mendatang. Buntok, September 2025 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, IDA SAFITRI, SP., MM. Pembina TK. I NIP. 19720904 199803 2 008 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 – 2029 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………....………………………….. i DAFTAR ISI ………………………………………..………………………………. ii BAB I PENDAHULUAN …………………………………………..………. 1 1.1. Latar Belakang ………………………………………………. 1 1.2. Landasan Hukum …………………………………………… 3 1.3. Maksud dan Tujuan …………………………..…………….. 5 1.4. Sistematika Penulisan ……………………..……………….. 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ……………………….… 8 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan …..………………… 8 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan …………………………………. 13 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan ……………………….…….…. 17 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan ………..………………….. 30 2.5. Permasalahan Pelayanan Dan Isu Strategis …………… 30 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN …. 39 3.1. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………………..…………….. 39 3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) …………. 40 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis …………………………………….… 43 3.4. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ……….. 48 3.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ………………….. 51 3.6. Strategi dan Arah Kebijakan ……………………………….. 56 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …..………….……… 62 4.1. Rencana Program dan Kegiatan ……………………………. 61 4.2 Kinerja Pelaksanaan Bidang Urusan ………………………. 74 BAB V PENUTUP ……………………………………………………………. 78 5.1. Penutup ……………………………………………………….. 78 RENSTRA Tahun 2025 – 2029 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kabupaten Barito Selatan sedang melaksanakan RPJMD Tahun 2025 -2029. Menindaklanjuti pernyataan diatas, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Tahun 2025 – 2029, menginstruksikan Bupati/Walikota, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 – 2029 2 Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2029, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan rencana kerja dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Barito Selatan untuk lima tahun kedepan sampai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan pada tantangan akan kebutuhan pangan nasional yang semakin tinggi sebagai imbas semakin bertambahnya penduduk Indonesia, sementara produksi pertanian kita lambat laun semakin menurun diakibatkan luas lahan pertanian kita semakin berkurang karena telah dialihfungsikan untuk pemukiman penduduk dan lahan industri. Ditambah lagi masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan sarana prasarana infrastruktur, irigasi dan air, status kepemilikan lahan, belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan 2025 - 2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Oleh karena itu, dokumen RENSTRA ini DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 – 2029 3 1.2. Landasan Hukum merupakan acuan dan arahan bagi seluruh jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergi baik di internal maupun antar sektor terkait. Dasar Hukum penyusunan Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 – 2029 4 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 05.49/2025 Tanggal 20 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029;
14.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 – 2029 5 1.3. Maksud dan Tujuan Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah :
1.Arah kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
2.Pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan kebijakan, progam dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.
3.Perencanaan Kebijakan yang bersifat Akuntabilitas yang memuat Informasi program dan kegiatan yang bersifat ”imfact” (sasaran pokok), ”outcome” (kinerja fokus prioritas) dan ”output” (kinerja kegiatan prioritas).
4.Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan.
5.Sebagai alat untuk menilai, memonitor dan evaluasi tingkat keberhasilan pembangunan untuk 5 (Lima) tahun kedepan. RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan kebijakan, progam dan kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 – 2029 6 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 – 2029 7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 -2029 Melalui IndiKator Kinerja Utama (IKU). Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAB V Penutup Berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja tahunan. RENSTRA Tahun 2025 - 2029 8 Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024, sebagai berikut : 2.1.1. Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan, bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, bidang bina program dan penyuluhan, bidang perkebunan serta bidang peternakan dan Kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 9
1.Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan, bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina program dan penyuluhan, bidang perkebunan serta bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2.Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina program dan penyuluhan, bidang perkebunan serta bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina program dan penyuluhan, bidang perkebunan serta bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pangan, bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina program dan penyuluhan, bidang perkebunan serta bidang peternakan dan kesehatan hewan;
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2. Fungsi Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai kewenangan sebagai berikut :
1.Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan, bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina program dan penyuluhan, bidang perkebunan serta bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2.Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina program dan penyuluhan, bidang perkebunan serta bidang peternakan dan kesehatan hewan; DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 10
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina program dan penyuluhan, bidang perkebunan serta bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pangan, bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, bidang bina program dan penyuluhan, bidang perkebunan serta bidang peternakan dan kesehatan hewan;
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.3. Struktur Organisasi Dalam rangka melaksanakan tupoksi maka disusunlah Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :
1.Kepala Dinas;
2.Sekretaris, membawahkan :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
1. 3.Bidang Ketahanan Pangan
2. 4.Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura
3. 5.Bidang Bina Program dan Penyuluhan
4. 6.Bidang Perkebunan
5. 7.Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. 8.Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD)
a.UPT. Balai Benih Padi dan Palawija;
b.UPT. Balai Benih Hortikultura:
c.UPT. Pengembangan Bibit dan Hijauan Makanan Ternak:
d.UPT. Rumah Potong Hewan; DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 11 UPT. Balai Penyuluhan Pertanian Gunung Bintang Awai;
1. 10.Kelompok Jabatan Fungsional
e.UPT. Pusat Kesehatan Hewan Pemangka;
f.UPT. Pusat Kesehatan Hewan Rantau Kujang;
g.UPT. Balai Benih Perkebunan;
h.UPT. Balai Penyuluhan Pertanian Jenamas;
i.UPT. Balai Penyuluhan Pertanian Dusun Hilir;
j.UPT. Balai Penyuluhan Pertanian Karau Kuala;
k.UPT. Balai Penyuluhan Pertanian Dusun Selatan;
l.UPT. Balai Penyuluhan Pertanian Dusun Utara; m. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 12 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan KEPALA DINAS SEKRETARIAT Sub Bagian Umum Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN UPTD BIDANG KETAHANAN PANGAN BIDANG BINA PROGRAM DAN PENYULUHAN Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 13 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan 2.2.1. Sumberdaya Manusia Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Barito Selatan, antara lain adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, mampu dan memiliki potensi yang menunjang di dalam pelaksanaan setiap program pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan serta di dalam pengembangan pembangunan pertanian di Kabupaten Barito Selatan. Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan berjumlah 274 orang dengan komposisi PNS 148 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 126 orang, dapat dilihat pada Grafik di bawah ini : Dari jumlah pegawai sebanyak 199 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan, sebagai berikut : S2 S1 DIV DIII SMA SMP SD Laki-Laki 7 40 12 5 19 0 0 Perempuan 2 37 4 2 20 0 0 Jumlah 9 77 16 7 39 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 14 Dari jumlah pegawai PNS sebanyak 148 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan, sebagai berikut : S2 S1 DIV DIII SMA SMP SD Laki-Laki 0 10 0 5 54 0 0 Perempuan 0 9 0 2 46 0 0 Jumlah 0 19 0 7 100 0 0 0 20 40 60 80 100 120 Komposisi PPK Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d Laki-Laki 0 2 15 5 8 25 6 4 4 0 1 Perempuan 1 7 18 6 10 30 3 3 0 0 0 Jumlah 1 9 33 11 18 55 9 7 4 0 1 0 10 20 30 40 50 60 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pangkat Golongan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 15 Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukkan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional No. Struktur dan Fungsional Jumlah Total L P
1. 1.Eselon I 0 0 0
2. 2.Eselon II.a 0 1 1
3. 3.Eselon III.a 0 1 1
4. 4.Eselon III.b 2 3 5
5. 5.Eselon IV.a 8 7 15
6. 6.Eselon IV.b 10 1 11
7. 7.Fungsional Umum 20 34 54
8. 8.Fungsional Tertentu PNS 29 32 61
9. 9.Fungsional Tertentu PPPK 76 50 126 Jumlah 145 129 274 2.2.2 Sarana dan Prasarana Sebagai sarana dan prasarana penunjang dalam rangka operasional bagi terlaksananya pembangunan ketahanan pangan dan pertanian, keberadaan sarana dan prasarana baik berupa alat, mesin, tanah, serta bangunan menjadi aset pendukung dengan total nilai Rp. 47.449.506.161,28 dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah. Adapun jenis aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibawah pengelolaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, dapat di lihat pada Tabel 2.2.2 berikut : 1) Aset Tanah No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai aset (Rp) 1 2 3 5
10. 1.Tanah 22 5.352.332.275,72 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 16 2) Gedung dan Bangunan No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai aset (Rp) 1 2 3 4
11. 1.Gedung dan bangunan 66 22.693.980.379,14 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai aset (Rp) 1 2 3 4
12. 1.Jalan dan Jembatan 28 6.380.237.369,00 4) Peralatan dan Mesin No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai Aset (Rp) 1 2 3 4
13. 1.Alat-alat Besar 12 470.595.069,00
14. 2.Alat Angkutan 101 2.888.843.242,00
15. 3.Alat Bengkel dan Alat Ukur 30 121.156.947,00
16. 4.Alat Pertanian 346 992.877.900,00
17. 5.Alat Kantor dan Rumah Tangga 537 1.227.949.777,93
18. 6.Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 19 144.668.400,00
19. 7.Alat Kedokteran dan Kesehatan 5 15.145.000,00
20. 8.Alat-alat Laboratorium 9 96.025.000,00
21. 9.Extracom 42 14.396.392,00 5) Aset tetap Lainnya No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai Aset (Rp) 1 2 3 4 1 Aset tetap lainnya 4 121.822.293,27
22. 2.Bangunan Air/Irigasi 30 3.559.558.249,50
23. 3.Instalasi 3 61.200.000,00
24. 4.Jaringan 1 35.202.375,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 17 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Kalimantan TengahKetahanan Pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan, terlebih Indonesia yang berpenduduk banyak. Perhatian terhadap ketahanan pangan (food security) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial (social security), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan. Kebijakan pembangunan pertanian harus dikaitkan dengan peningkatan produksi pangan, dimana komponen ketahanan pangan terdiri dari subsistem ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi. Berikut ini adalah kondisi umum Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Barito Selatan yang menunjukkan hasil kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2017 - 2022. 2.3.1 Capaian Kinerja Tanaman Pangan Peningkatan produksi pangan, khususnya padi di Kabupaten Barito Selatan terus ditingkatkan, optimalisasi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas adalah target dalam rangka meningkatkan produksi padi sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kemampuan Kabupaten Barito Selatan memproduksi bahan pangan pokok, khususnya beras. Tabel 2.3.1 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Kab. Barito Selatan 2021 - 2024 TAHUN LUAS PANEN (Ha.) PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) PRODUKSI (Ton) KET. 2021 4.467 4,7 14.459,44 2022 1.259 4,75 7.640,80 2023 3.093 3,26 10.516,77 2024 2.758 3,26 9.000,03 * Data sampai bulan Desember 2024 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 18 berikut. Tabel 2.3.2. Perkembangan Ketersediaan Beras Kab. Barito Selatan Tahun 2021 - 2025 No. Tahun Produksi Kebutuhan Surplus/Defi sit (Ton) Ket 1 2021 14.459,44 * Data sampai bulan Desember 2024 Peningkatan produktivitas dan produksi padi ini, masih belum membawa Kabupaten Barito Selatan pada surplus beras selama 4 (empat) tahun terakhir (2021 – 2024) , Kabupaten Barito Selatan mengalami defisit disebabkan karena produksi Gabah Kering Giling (GKG) tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan beras per tahun yang meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk, sebagaimana terlihat dalamTabel 12.077,03 2.382,41 Beras 2 2022 7.640,80 13.168,01 (5.527,21) Beras 3 2023 10.516,77 12.131,11 (1.614,34) Beras 4 2024 9.000,03 12.389,80 (3.389,77) Beras Berdasarkan tabel tersebut juga terlihat, bahwa pertumbuhan produksi padi di Kabupaten Barito Selatan bersifat fluktuatif. Faktor penyebab kondisi tersebut karena pengaruh iklim (musim) kemarau dan hujan yang panjang, serta pengendalian hama dan penyakit yang belum optimal, namun produksi pada tahun 2023 mengalami peningkatan di banding tahun 2022, produksi dilakukan melalui dukungan penggunaan bibit/benih unggul bermutu, pemupukan berimbang dan pemanfaatan lahan yang optimal serta dukungan alat dan mesin pertanian yang menunjang program tersebut. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 19 ❖Produksi Tanaman Pangan (Ton) Untuk capaian kinerja Produksi Tanaman Pangan dapat dilihat padaTabel berikut. Tabel 2.3.3 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2021 – 2024 NO. KOMODITI PRODUKSI TANAMAN PANGAN 2021 2022 2023 2024
25. 1.Padi (Ton) 14.459,44 15.942,22 10.516,77 9.000,03 Padi Sawah (Ton) 11.653,52 6.718 9.447 7.790 Padi Ladang (Ton) 2.805,92 9.224 1.070 1.210
26. 2.Jagung (Ton) 4.751,38 4.031,18 2.845,61 7.707,50
27. 3.Kedelai (Ton) 12,6 3,4 57,95 32,3
28. 4.Kacang Tanah (Ton) 9,59 29,95 49,2 28,8
29. 5.Kacang Hijau (Ton) 0 0 0 0
30. 6.Ubi Kayu (Ton) 7.819,20 1.860.630 824.210 661.380
31. 7.Ubi Jalar (Ton) 3.105 436.580 429.750 259.230 Penurunan produksi pertanian di Kabupaten Barito Selatan khususnya tanaman padi ini diakibatkan oleh cuaca/iklim yang tidak mendukung/banjir dan sulit diprediksi, dikarenakan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 38 meter di atas permukaan laut. Karena harus di akui lahan/petakan sawah yang ada masih tradisional tanpa adanya tanggul drainase dan pintu - pintu air agar memudahkan pengaturan air, sehingga jika terjadi air sungai barito meluap tanaman padi juga akan tenggelam ini yang mengakibatkan gagalnya panen. Kedelai merupakan salah satu komoditi pangan utama setelah padi dan jagung yang merupakan sumber protein utama bagi masyarakat. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 20 Kebutuhan kedelai dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun Penggunaan kedelai lokal kurang diminati sebagai makanan sehari-hari misalnya tempe, tahu, kecap dan susu nabati, karena kedelai impor lebih bagus kualitasnya. Produksi kedelai dari Tahun 2021 – 2024 berfluktuatif peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar 57,95 Ton/Ha apabila dibandingkan pada tahun 2021 dengan 2024. Capaian produksi kedelai Kabupaten Barito Selatan selama periode 4 tahun masih jauh dari harapan, trend penurunan mengalami fluktuasi dari target yang ingin dicapai, namun tidak didukung dengan program dan kegiatan serta anggaran yang proporsional menjadi penyebab utama kesenjangan ini. Komoditi jagung cendrung mengalami kenaikan, produksi jagung tahun 2022 sebesar 4.751,38 ton dan puncaknya pada tahun 2024 mengalami kenaikan tertinggi sebanyak 7.707,50 ton. Produksi kacang tanah tahun 2021 sebesar 9,59 Ton, dan pada tahun 2023 sempat meningkat menjadi 49.02 Ton, tapi menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 28,8 Ton. Penurunan produksi ini di pengaruhi oleh semakin sedikitnya luas tanam. Minat masyarakat untuk menanam kacang tanah yang semakin menurun dari waktu ke waktu sebagai akibat kurang ekonomisnya komoditas ini, menyebabkan migrasi tenaga kerja sub sektor tanaman pangan ke sub sektor lain yang lebih menjanjikan dari segi pendapatan. Hal ini terjadi karena adanya peluang peningkatan pendapatan dari subsektor lain. Akses jalan yang rusak parah juga mempengaruhi harga komoditi tanaman jagung, sehingga berpengaruh pada naik turunnya produksi tanaman jagung. Produksi jagung di Kabupaten Barito Selatan kebanyakan hanya sebatas untuk makanan ternak/pakan, sementara jagung konsumsi untuk olahan makanan masih sedikit produksinya karena permintaan pasar pada komoditi jagung konsumsi ini juga masih tergolong rendah. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 21 Begitu pula dengan produksi Kacang hijau sejak tahun 2021 sampai pada tahun 2024 tidak ada produksi. Hal ini karen komoditas kacang tanah tidak cocok dibudidayakan di daerah Barito Selatan. Produksi ubi kayu tahun 2021 sebesar 7.819,20 Ton, dan pada tahun 2024 sebesar 661.380 Ton. Produksi ubi kayu cenderung stabil hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya luas tanam sehingga produksi ubi kayu cukup stabil. Ubi jalar produksinya pada tahun 2021 sebesar 3.105 Ton dan pada tahun 2024 produksi ubi jalar menjadi 259.230 Ton. Sama halnya dengan produksi ubi kayu produksi ubi jalar meningkat dan cenderung cukup stabil hal ini dipengaruhi oleh naik luas tanam sehingga produksi ubi jalar cukup stabil. Tidak stabilnya produksi komoditas pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau) pada periode 2021 – 2024 salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya penurunan luas tanam dan luas panen khususnya padi ladang, dimana para petani tidak diperbolehkan untuk mengolah lahan dengan cara dibakar serta dipengaruhi pula oleh iklim sehingga mempengaruhi pertumbuhan sebagian besar tanaman pertanian, adanya serangan hama penyakit kemudian mahalnya modal yang dikeluarkan petani karena kebutuhan pupuk dan pestisida pertanian mengalami kenaikan yang sangat tinggi di pasar. Banyak orang orang muda yang tidak lagi bekerja di sektor – sektor pertanian kerana memilih berkerja di sektor lainnya yang lebih menjanjikan dari segi pendapatan. Hal ini terjadi karena adanya peluang peningkatan pendapatan dari subsektor lain seperti bukanya sektor pertambangan. Selain itu dikarenakan juga akses dan ketidakpastian harga pasar sehingga petani kurang berminat untuk menanam beberapa komoditas tersebut. Faktor lain disebabkan rendahnya motivasi petani untuk melakukan budidaya tanaman pangan selain padi, kurangnya stimulus yang diberikan pemerintah karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah baik itu DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 22 berupa bantuan saprodi, pupuk, pestisida, sarana alat dan mesin serta kesulitan dalam pemasaran hasil. Selain itu dikarenakan juga masalah serangan OPT (Hama/ Penyakit), juga disebabkan karena terjadinya alih fungsi lahan pangan, dan mahalnya biaya untuk melalukan kegiatan pertanian. 2.3.2. Capaian Kinerja Tanaman Hortikultura Capaian kinerja diukur dari besarnya jumlah produksi dari tanaman pokok yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Indikator capaian dilihat dari perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Hortikultura, yang terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran. ❖Produksi Tanaman Hortikultura Untuk capaian kinerja Produksi Hortikultura dapat dilihat padaTabel berikut. Tabel 2.3.2. Produksi Hortikultura Tahun 2021 - 2024 NO. KOMODITI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA KET. 2021 2022 2023 2024
32. 1.Sayuran (Ton) 343,2 1.383,32 1.129,7 1.125,445
33. 2.Buah-Buahan (Ton) 2.150,83 2.917,9 1.128,63 75,833 Untuk produksi buah-buahan juga mengalami perkembangan yang fluktuatif pada Tahun 2021 sebesar 2.150,83 ton, naik pada tahun 2022 Produksi sayuran di Kabupaten Barito Selatan sejak tahun 2021 – 2024 dalam kondisi yang tidak stabil. Produksi tahun 2021 sebesar 343,2 ton, tahun 2022 menjadi 1.383,32 ton, dan sampai tahun 2024 menurun menjadi 1.125,445 ton. Penurunan produksi ini disebabkan rendahnya minat petani melaksanakan budidaya sayuran dalam skala usaha, budidaya dilakukan hanya untuk pemanfaatan lahan dan konsumsi sendiri. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 23 pada angka 2.917,9 ton tapi menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 75,833 ton. cenderung petani melakukan budidaya hanya untuk pemanfaatan lahan dan konsumsi sendiri. ▪ Topografi dan kondisi tanah yang tidak subur dan tidak sesuai dengan komoditas yang ingin dikembangkan. ▪ Rendahnya persaingan antar komoditas (komoditas yang mempunyai prospek pasar yang lebih baik akan diminati oleh petani). ▪ Didominasi oleh petani penggarap, bukan petani pemilik lahan. Disamping itu, luas lahan pertanian juga merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dan menentukan dalam pelaksanaan budidaya tanaman hortikultura. ❖Luas Panen Hortikultura (Ha/ Phn/ M²) Untuk capaian kinerja Luas Panen Hortikultura dapat dilihat padaTabel berikut. Tabel 2.3.3. Luas Panen Hortikultura Tahun 2021 - 2024 No. KOMODITI LUAS PANEN TANAMAN HORTIKULTURA 2021 2022 2023 2024
34. 1.Sayuran (Ha) 312,35 303,19 553 183
35. 2.Buah-buahan (Phn) 62.206 69.120 45.710 16.850 Luas panen tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan) ada yang meningkat ada pula yang menurun. Untuk komoditas sayuran terlihat luas panen pada tahun 2022 seluas 303,19 Ha jika dibandingkan tahun 2023 Perkembangan produksi beberapa komoditas tanaman hortikultura dari tahun 2021 – 2024 cenderung fluktuatif, tergantung permintaan pangsa pasar dan rotasi pertanaman. Kecenderungan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: ▪ Rendahnya minat petani untuk melakukan budidaya dalam skala usaha DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 24 seluas 553 Ha, maka luas panen tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya serangan hama dan penyakit, rendahnya minat petani untuk melakukan budidaya sayuran. Demikian juga untuk luas panen komoditas buah-buahan pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan luas panen tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena tanaman lama yang umurnya tua dan tidak produktif lagi, sedangkan peremajaan tanaman baru tidak ada. 2.3.3 Capaian Kinerja Peternakan Realisasi dan capaian kinerja untuk sektor peternakan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : Populasi Ternak (ekor) Untuk capaian kinerja Populasi Ternak dapat dilihat padaTabel berikut Tabel 2.3.3 Populasi Ternak Tahun 2021 - 2024 NO. JENIS TERNAK POPULASI TERNAK 2021 2022 2023 2024
36. 1.Sapi Potong (ekor) 810 856 575 625
37. 2.Kerbau (ekor) 9.650 9.872 5.260 5.860
38. 3.Kambing (ekor) 1.289 1.294 1.350 1.530
39. 4.Babi (ekor) 13.812 13.602 5.350 5.420 5.. Ayam Buras (ekor) 173.111 176.864 138.550 139.650
40. 6.Ayam Ras Pedaging 544.080 592.673 365.640 364.890
41. 7.Itik (ekor) 13.850 14.262 13.950 15.350
42. 8.Burung Puyuh 11.350 1.568 4.300 4.400 JUMLAH 767.952 810.991 534.975 537.725 * Data sampai bulan Desember 2024 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 25 Untuk populasi ternak dari tahun 2021 – 2024 perkembangan dan pertumbuhannya relatif stabil. Secara umum terjadi peningkatan populasi, namun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan dan pada tahun 2024 mulai terjadi kenaikan jumlah populasi ternak secara umum. Hal ini terjadi karena meningkatnya pemotongan ternak untuk memenuhi permintaan masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah maupun pihak ketiga untuk peningkatan dan pengembangan populasi ternak adalah melalui pemberian bantuan bibit dan pakan ternak kepada masyarakat sesuai dengan kondisi daerah dan modal usaha serta peningkatan pengetahuan peternak melalui pembinaan dan pelatihan proses budidaya yang baik sehingga mampu menyediakan ternak yang sehat dan aman untuk di konsumsi serta meminimalisir resiko kematian ternak. Komoditas yang diberikan juga bervariasi, mulai dari bibit ternak sapi, kambing, ayam, itik, babi, serta bibit ternak lainnya. ❖Produksi Daging Ternak Untuk capaian kinerja Produksi Daging Ternak dapat dilihat padaTabel berikut : Tabel 2.3.4. Produksi Daging Ternak Tahun 2021 – 2024 NO. JENIS TERNAK PRODUKSI DAGING MENURUT JENIS TERNAK (TON) 2021 2022 2023 2024
43. 1.Sapi Potong 33,598 9,404 121,840 123,455
44. 2.Kerbau 12,731 3,65 35,425 36,280
45. 3.Kambing 4,75 0,995 10,090 14,630
46. 4.Babi 64,091 14,528 60,340 60,670 5.. Ayam Buras 17,742 4,195 18,972 20,760
47. 6.Ayam Ras Pedaging 588,82 153,22 626,380 630,035 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 26
48. 7.Itik 12,552 1,243 7,120 8,350
49. 8.Burung Puyuh 0,356 0,09 128 128 JUMLAH 767.952 734,65 187,33 880.295 * Data sampai bulan Desember 2024 ❖Produksi Telur Untuk capaian kinerja Produksi Telur dapat dilihat padaTabel berikut. Tabel 2.3.5. Produksi Telur Tahun 2021 – 2024 NO. JENIS TERNAK PRODUKSI TELUR (KG) 2021 2022 2023 2024 1. Ayam Buras 19.197 5.522 31.330 38.950 2. Ayam Ras Petelur 28.724 70.933 422.510 488.920 3. Itik 61.798 15.872 90.580 132.070 4. Burung Puyuh 15.663 405 16.260 19.030 JUMLAH 383.898 96.377 560.680 678.970 * Data sampai bulan Desember 2024 Produksi daging tahun 2021 sampai dengan 2024 perkembangannya meningkat, hal ini disebabakan permintaan pasar akan konsumsi daging serta adanya stimulus dari pemerintah untuk para peternak berupa bantuan modal usaha, bantuan bibit ternak, pakan dan obat-obatan. Perekonomian mulai bergerak, ini juga di rasakan para peternak yang ada sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat pada daging. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 27 Produksi telur tahun 2021 sampai dengan 2024 perkembangannya cenderung meningkat, dari tahun 2023 sampai dengan 2024 produksi telur terus naik. Hal ini disebabkan antara lain permintaan pasar yang semakin meningkat, ekonomi masyarakat mulai menggeliat setelah wabah Covid 19 serta bantuan stimulan dari pemerintah bagi peternak dan pelaku usaha sehingga mulai meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 2.3.4 Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Realisasi dan capaian kinerja ketahanan pangan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : ❖ Ketersediaan Pangan Produksi pangan di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2021 s/d 2024 gambarannya disajikan pada Tabel 2.3.4 dilihat dari tabel data pangan seluruh komoditas ketersediaan pangan mengalami fluktuatif. Namun secara umum ketersediaan pangan mengalami peningkatan, dimana stok pangan masih bisa terpenuhi karena ada pasokan pangan dari luar daerah. Tabel 2.3.4 Ketersediaan 10 Jenis Pangan Pokok Berdasarkan Produksi Daerah ditambah dengan Pasokan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 s/d 2024 No Jenis Bahan Pangan Ketersediaan Pangan / Tahun (Ton) 2021 2022 2023 2024 1 Beras 17,866.02 14,095.26 3,034.15 16,095.26 2 Gula Pasir 2,129.10 2,002.05 838.60 2,302.05 3 Minyak Goreng 1,696.22 1,594.05 419.55 1,694.05 4 Kc. Tanah 48.00 21.59 76.93 24 5 Cabe Merah 32.09 30.01 7.00 32.01 6 Bawang Merah 432.05 407.01 40.20 407.01 7 Daging Sapi 38.10 38.60 14.80 48.60 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 28 8 Daging Ayam 797.86 749.36 223.22 749.36 9 Telur 1,013.28 953.39 175.18 940.39 10 Ikan 15,333.63 15,640.36 15,847.36 15,640.36 Pemantauan 10 jenis komoditas pangan pokok berdasarkan ketersediaannya (produksi+pasokan), yang didata dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya dari 6 UPT. BPP disajikan pada Tabel 2.3.4, dan dianalisis ketersediaannya berdasarkan kebutuhan konsumsi per kapita per tahun penduduk di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2021 s/d 2024 Tabel 2.3.5 Kondisi Produksi dan Konsumsi 18 Jenis Komoditas Pangan di Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2021 s/d 2024 No Komoditas Pangan 2021 2022 2023 2024 1 Padi ( Beras ) Defisit Defisit Defisit Defisit 2 Jagung Surplus Surplus Defisit Surplus 3 Kedelai Defisit Defisit Surplus Defisit 4 Kac. Tanah Surplus Surplus Defisit Surplus 5 Kac. Hijau Defisit Defisit Surplus Defisit 6 Ubi Kayu Surplus Surplus Defisit Surplus 7 Ubi Jalar Surplus Surplus Surplus Surplus 8 Sayuran Defisit Defisit Surplus Defisit 9 Buahan Defisit Surplus Defisit Defisit 10 Ikan Surplus Surplus Defisit Surplus 11 Sapi Surplus Surplus Surplus Surplus 12 Kerbau Surplus Surplus Surplus Surplus 13 Kambing Surplus Surplus Surplus Surplus 14 Babi Defisit Defisit Surplus Defisit 15 Ayam Buras Defisit Defisit Defisit Defisit DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 29 16 Ayam Ras Defisit Defisit Defisit Defisit 17 Telur Ayam Defisit Defisit Defisit Defisit 18 Telur Itik Defisit Defisit Defisit Defisit ❖ Distribusi Dan Harga Pangan Arus distribusi pangan pokok di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2021 s/d 2024 masih mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Barito Selatan, maka dapat diperoleh persentase pasokan pangan dibandingkan dengan ketersediaan daerah, disajikan pada tabel di bawah ini Tabel 2.3.5 Kondisi Produksi dan Konsumsi 18 Jenis Komoditas Pangan di Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2021 s/d 2024 No. Jenis Pangan Pasokan Pangan Tahun (%) 2021 2022 2023 2024 1 Beras 42,72 31,85 27,37 34,37 2 Gula Pasir 100 100 100 100 3 Minyak Goreng 100 100 100 100 4 Kc. Tanah 62,5 55,58 80,32 82,32 5 Cabe Merah 100 100 62,41 82,41 6 Bawang Merah 100 100 100 100 7 Daging Sapi 19,55 12,95 36,48 46,48 8 Daging Ayam 25,97 21,42 31,36 41,36 9 Telur 71,76 69,87 59,51 69,51 10 Ikan 0,37 0,27 0,00 1,15 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 30 2.5. Permasalahan Pelayanan Dan Isu Strategis 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta unsur penunjang urusan pertanian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Ketahanan Pangan dan di bidang Pertanian dengan Kelompok Sasaran Layanan seluruh masyarakat Kabupaten Barito Selatan dan Stakeholders yang membutuhkan informasi dan pelayanan terkait ketahanan pangan dan pertanian. Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat 5 (lima) tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu perumusan isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2029 juga berdasarkan pada telaahan RPJMN 2025 - 2029, Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Renstra Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, serta Laporan KHLS RPJMD 2025 - 2029 Pemantauan harga-harga pangan yang dilakukan di 6 kecamatan selama tahun 2021 - 2024 menunjukan bahwa harga komoditi pada umumnya stabil, namun terdapat beberapa jenis pangan tertentu yang mengalami kenaikan harga pada menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) baik menjelang Idul Fitri, Idul Adha, Hari Raya Natal dan Tahun Baru, seperti bawang merah, telur ayam, daging sapi, cabe merah dan beras. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 31 2.5.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :
50. 1.Belum optimalnya ketahanan dan kecukupan pangan masyarakat:
51. 2.Masih rendahnya pendapatan petani.
52. 3.Belum optimalnya akuntabilitas kinerja yang menyebabkan belum optimalnya capaian sasaran strategis Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 di rangkum dalam Tabel 3.1. Tabel 2.5.1 Pemetaan Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
53. 1.Belum optimalnya ketahanan dan kecukupan pangan masyarakat Belum optimalnya ketersediaan pangan yang berkualitas Belum optimalnya informasi harga pangan dan neraca bahan makanan Belum optimalnya pangan berbasis sumber daya lokal Belum optimalnya kelembagaan dan jaringan distribusi pangan Belum optimalnya mutu dan kualitas pangan Belum optimalnya pangan yang beragam, bergizi, sehat dan aman
54. 2.Masih rendahnya pendapatan petani Rendahnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan Terbatasnya sarana pertanian yang memadai Terbatasnya prasarana pertanian yang memadai Rendahnya kualitas SDM di bidang pertanian DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 32 Masih tingginya angka kejadian/kasus penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura
55. 3.Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Belum optimalnya capaian sasaran strategis Belum optimalnya kualitas perencanaan Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset 2.5.1. Isu-Isu Strategis Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan dan pertanian. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Barito Selatan, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 33 strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis di sektor ketahanan pangan dan pertanian akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional, dan internasional. Dengan menganalisa permasalahan yang ada disandingkan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan, hasil telaah terhadap Rencana Strategis menghasilkan isu-isu strategis. Hasil identifikasi isu strategis bidang ketahanan pangan dan pertanian dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi :
56. 1.Belum optimalnya ketersediaan dan kecukupan pangan yang berkualitas bagi masyarakat Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas. Kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Pola konsumsi masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) masih relatif rendah sehingga perlu dilakukan percepatan penganekaragam konsumsi pangan yang salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan ketersediaan dan kecukupan pangan yang berkualitas bagi masyarakat. Dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman pangan keluarga dan memperbanyak model pengembangan pangan pokok lokal, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menganekaragamkan sumber karbohidrat dari beras ke jenis lain. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor. Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 34 Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.
57. 2.Rendahnya Produksi dan Produktivitas hasil sektor Pertanian dan Perkebunan Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Perhimpunan Petani dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum. Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi on-farm dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu ke depan perlu upaya pemantapan pengembangan agroindustri. Disamping itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi pertanian (alsintan tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 35 Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; regulasi atau peraturan; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.
58. 3.Belum Optimalnya capaian kinerja sasaran strategis Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang memuaskan. Diperlukan pembenahan internal agar aparat mampu melaksanakan tugas- tugasnya secara efisien dan efektif. Pembenahan mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan wawasan serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang professional, hingga upaya penataan kelembagaan agar mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berubah. Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak bisa berdiri sendiri, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 36 melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor perlu lebih sering dilakukan. Disamping itu terdapat beberapa faktor yang kurang mendukung dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dalam meningkatkan ketahanan pangan antara lain :
59. 1.Penyusunan Regulasi Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan UU Noor 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang diamanatkan pada Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Ketiadaan regulasi turunan dapat menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat Provinsi.
60. 2.Penguatan Cadangan Pangan Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.
61. 3.Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 37
62. 4.Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki- laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
63. 5.Peningkatan Keamanan Pangan Segar Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.
64. 6.Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan Isu mengenai stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena :

(1)masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehigga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu dan Indonesa sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distrbusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 - 2029 38 yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang

7.Perubahan Iklim Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 39 3.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan mengacu kepada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan berfungsi untuk menentukan arah kerja 5 (lima) tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Barito Selatan serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah : ”Terwujudnya Barito Selatan Yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan Dan Energi Ibu Kota Nusantara” DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 40 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Barito Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :
1.Mengembangan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2.Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3.Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
4.Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasis kearifan lokal.
5.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
6.Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Dari pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan siap mendukung dan bekerja untuk mencapai tujuan dan harapan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Apalagi Misi ke 5 (lima) dan Misi ke 6 (enam) sangat terkait dan selaras dengan tugas dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Dalam merumuskan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 41 Selatan demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan yaitu : “Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” Visi tersebut akan diwujudkan melalui Misi Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai berikut :
1.Mewujudkan ketahanan pangan;
2.Meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani;
3.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana kementerian pertanian Melalui misi Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan. Pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 42 Sasaran Strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis 1
1.Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
2.Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri;
3.Peningkatan Akses Pangan;
4.Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas;
5.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan;
6.Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani;
7.Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis;
8.Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan;
9.Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan;
10.Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian;
11.Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian. Sasaran Strategis 2
1.Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian;
2.Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
3.Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional. Sasaran Strategis 3
1.Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian; 2.Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan;
3.Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 43 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Sasaran Strategis 4
1.Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
2.Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya;
3.Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya. Sasaran Strategis 5
1.Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel;
2.Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;
3.Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian. Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian di atas, kontribusi Badan Ketahanan Pangan pada Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri” dan Sasaran Strategis 3 “Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional”. Sasaran strategis ini berada pada customer perspective yang berkontribusi dalam mencapai Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani” pada stakeholders perspective. Dengan kata lain, outcome Kementerian Pertanian berupa meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan peran serta dari program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Indikator kinerja sasaran strategis di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian dengan targetnya dijelaskan dalam Target Kinerja. Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 44 dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagi pedoman didalam melaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang pertanian menjadi salah satu ujung tombak penciptaan green economy yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. KLHS untuk bidang ketahanan pangan dan pertanian, merupakan sebuah kajian yang sangat penting dan strategis dalam rangka pelestarian lingkungan hidup serta dampaknya bagi lingkungan di masyarakat, sehingga RT RW bidang pertanian yang didasarkan pada KLHS, akan menjadi kawasan pertanian yang didasari oleh kajian dan telaah yang mendukung kelestarian lingkungan hidup serta kelayakan, sesuai dengan analisa dampak lingkungan (AMDAL). Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam rangka pelayanan pembangunan Pertanian di Kabupaten Barito Selatan, bila ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :

a.Belum tertatanya kawasan pengembangan Pertanian yang telah sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan Kawasan Pertanian secara Regulasi.
b.Belum optimalnya pengembangan kawasan yang memiliki potensi untuk komoditi spesifik, sehingga masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas suatu kawasan.
c.Perlu adanya perlakuan khusus dalam pengembangan suatu Kawasan untuk dikembangkan menjadi kawasan Pertanian yang ideal, disebakan oleh faktor kondisi lahan yang tidak optimal dan marginal contohnya lahan gambut, lahan kritis, lahan terlantar. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 45 Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi bagi palayanan Pembangunan Pertanian ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :
1. 1.Regulasi yang mengatur tata ruang wilayah, sehingga adanya tata ruang yang terpadu dan serasi.
2. 2.Perlu adanya pengaturan yang mengatur batas-batas kawasan dan tata guna lahan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal
3. 3.Pengembangan kawasan yang terintegrasi (agropolitan) menjadi kawasan yang produktif dan menghasilkan dari sisi ekonomis.
4. 4.Optimalisasi lahan dan cetak sawah, dalam rangka perluasan kawasan pertanian dan peningkatan produksi dan produktivitas.
a.Kondisi Geografis Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, dan batas administrasi daerah meliputi :
a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara
b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur
c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Secara Geografis terletak membujur atau memanjang Sungai Barito dengan letak Astronomi pada 1°20 Litang selatan – 2°35 Lintang Selatan dan 114° – 115° Bujur Timur. Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 wilayah Kabupaten memiliki luas 7.020,09 Km 2 yang terbagi dalam 6 (enam) kecamatan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 46 Tabel 3.4 Luas Wilayah Perkecamatan No. Kecamatan Luas Wilayah (Km²) 1 2 3 1 Jenamas 662,16 2 Dusun Hilir 13.679,73 3 Karau Kuala 825,30 4 Dusun Selatan 1.133,47 5 Dusun Utara 1.271,64 6 Gunung Bintang Awai 1.757,86
b.Topografi Topografi Kabupaten Barito Selatan adalah sebagian besar wilayah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi praktis datar. Pada sektor tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai sampai miring, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke utara. Sektor Utara merupakan rangkaian perbukitan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur, luas daerah menurut kemiringan lahan yaitu 0 – 2 % (555.747 Ha), 2 – 15 % (199.075 Ha), 15 – 40 % (107.195 Ha), 40 % (20.983 Ha).
c.Jenis Tanah Jenis tanah daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah hulu utara. Jenis tanah yang berbentuk erat hubungan dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya, secara garis besar jenis tanah yang terbuat diwilayah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 47 Tabel 3.4.1 Luas dan Persentase Tanah sesuai dengan jenis tanahnya No. Jenis Tanah Luas (Ha) Prosentase (%) 1 2 3 4 1 Tanah Aluvial 263.151,5 41,5 2 Tanah Organosol 131.892,8 20,8 3 Tanah Podsolik 71.019,2 11,2 4 Tanah Litosol 39.948,3 6,3 5 Tanah Kombisol 27.266,3 4,3 6 Tanah Regosol 52.630,3 8,2 selain data tersebut diatas Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi 6 Kecamatan, 86 Desa dan 7 Kelurahan dengan tingkat penyebaran Desa/Kelurahan Masing-masing Kecamatan sebagai berikut : Tabel 3.4.2 Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan menurut Kabupaten/Kota No. Kabupaten/Kota Desa Kelurahan 1 2 3 4
1. 1.Kec. Jenamas 4 1
2. 2.Kec. Dusun Hilir 9 1
3. 3.Kec. Karau Kuala 10 1
4. 4.Kec. Dusun Selatan 24 3
5. 5.Kec. Dusun Utara 18 1
6. 6.Kec. Gunung Bintang Awai 21 0 BARITO SELATAN 86 7 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 48 3.4 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikancakupan dan substansi TPB/SDGs pada Panca Upaya Utama Pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Langkah selanjutnya adalah seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing. TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator.
7. 1.Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
8. 2.pMenghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
9. 3.Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduuk semua usia;
10. 4.Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesepatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
11. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
12. 6.Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
13. 7.Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
14. 8.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
15. 9.Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 49
16. 10.Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
17. 11.Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
18. 12.Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
19. 13.Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
20. 14.Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
21. 15.Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
22. 16.Menguatkan masyarakat yang lnklusif dan damai untuk pembangunan berkeelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inkluslf di semua tingkatan; dan
23. 17.Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan. Ketujuh belas tujuan TPB/SDGs tersebut dijabarkan juga pada Gambar 3.1. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 50 Langkah selanjutnya adalah seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan memiliki keterkaitan erat terhadap tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs yaitu tujuan nomor 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Setiap tujuan memiliki target dan indikator, dari tiga tujuan yang terkait dengan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian target dan indikatornya antara lain terdapat dalam Tabel 3.2. Tabel 3.2 Target dan Indikator TPB/ SDGs dari Tujuan 2 Kode Indikator Target TPB/ SDGs Indikator TPB/ SDGs 2.2.2 (C) 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memnuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula. Kualitas konsumsi pangan yang dindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). 2.4.1 2.4 Pada Tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Luas lahan sawah Kabupaten Barito Selatan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 51 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Keselarasan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD sangat penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap Perangkat Daerah, karena itu isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab II merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan dan kondisi apa yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan mengacu kepada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan berfungsi untuk menentukan arah kerja 5 (limaa) tahun ke depan. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai untuk 5 (Lima) Tahun ke depan :
24. 1.Tujuan “Meningkatkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal”
25. 2.Sasaran “Penguatan Ketahanan Pangan Daerah” Keselarasan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPD sangat penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap Perangkat Daerah. Adapun penjabaran secara lebih terinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. Sedangkan keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, indkator program, kegitan dan indikator kegiatan dijabarkan dalam tabel 3.1. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 52 Tabel 3.1. Penjabaran Tujuan, Sasaran, Target Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Skor Pola Pangan Harapan Skor 92,4 92,4 93,3 94,5 95,01 96,21 97,3 Nilai Tukar Petani (NTP) Indeks 123,36 123,36 124,97 126,58 128,19 129,80 131,41 Nilai SAKIP Nilai 64,2 70 73 78 80 81 82 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 53 Tabel 3.2. Penjabaran Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Indeks Ketahanan Pangan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Skor Pola Pangan Harapan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase Jumlah Cadangan Pangan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah laporan kegiatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 54 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah cakupan wilayah pengawasan pangan segar asal tumbuhan/hewan Nilai Tukar Petani (NTP) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan pembinaan Peningkatan Produksi Hortikultura Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen laporan pengelolaan SDG Hewan, tumbuhan dan mikrorganisme Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan kegiatan pengawasan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian/perkebunan yang dipelihara DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 55 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil kegiatan Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah pengawasan yang dilakukan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Luas lahan pertanian/perkebunan yang terdampak bencana pertanian/perkebunan yang ditanggulangi Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah laporan hasil kegiatan pembinaan dan penyuluhan pertanian/perkebunan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi Nilai SAKIP Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah izin usaha pertanian/perkebunan yang diterbitkan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 56 3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dimana strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, secara ringkas ditampilkan pada Tabel 3.3. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 57 Tabel 3.3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI “ TERWUJUDNYA BARITO SELATAN YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING SERTA MENJADI PENYANGGA PANGAN DAN ENERGI IBU KOTA NUSANTARA” MISI 6 Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Daerah Yang Berkelanjutan No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan PENJABARAN KEBIJAKAN

1.Meningkatnyanya Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.Penguatan Ketahanan Pangan Daerah
1.Mengembangkan produksi pangan berbasis sumber daya local serta ketersediaan pangan yang beragam
1.Diversifikasi sumber pangan (non beras)
1.Sosialisasi B2SA
2.Mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan
3.Penganekaragaman pangan local dan pemanfaatn pekarangan pangan lestari
2.Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan
1.Pendataan dan pemetaan daerah rawan pangan secara teratur
1.Perda CPP sebagai payung hukum pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dalam menanggulangi daerah rentan rawan pangan
2.Subsidi dan bantuan pangan tepat sasaran
2.Gerakan Pangan Murah (GPM)
3.Bantuan paket pangan untuk keluarga beresiko stunting DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 58 No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan PENJABARAN KEBIJAKAN
3.Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
1.Mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada (LBS 3.145,27 Ha. )
1.Penyesuain pola tanam (utk jadwal tanamn padi local dan unggul sesuai dg musim tanam )
2.Mengurangi konversi lahan produktif (Perbup. 56 Tahun 2022 ttg LP2B)
1.Sosialisasi alih fungsi lahan dari pertaanian ke non pertanian
3.Mendorong pemanfaatan lahan tidur atau terlantar
1.Inventarisasi dan sertifikasi lahan tidur
2.Kerjasama dg petani atau mitra swasta dg memberikan bantuan alat aktivasi lahan
4.Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
1.Penyediaan Sarana dan Prasarana
1.Penyediaan Irigasi Sederhana
2.Pembangunan dan rehabilitasi JUT
3.Bantun alat dam mesin pertanian
2.Penerapan teknologi dan pengelolaan panen
1.Penyuluhan ttg. Waktu panen optimal
2.Modernisasi alat pertanian
3.Pengaturan pola tanam dan panen serentak
4.Pengolahan dan nilai tambah DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 59 No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan PENJABARAN KEBIJAKAN
5.Pengembangan Prasarana dan Sarana Peternakan serta Pengendalian Penyakit Hewan
1.Peningkatan produksi peternakan
1.Unit olahan hijauan pakan ternak dan fermentasi.
2.Kebun pakan dan integrasi dengan pertanian
3.Bantuan bibit ternak dan pakan
4.Melaksanakan program Inseminasi Buatan (IB) - dengan penyediaan Nitrogen cair, Straw dan tenaga teknis
2.Meningkatkan sarana produksi dan Kesehatan hewan
1.Menyediakan vaksin dan obat- obatan
2.Pelaksanaan vaksin massal
3.Pemeriksaan Kesehatan hewan
4.Unit pemeriksaan Kesehatan ternak (Puskeswan) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 60 No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan PENJABARAN KEBIJAKAN
6.Peningkatan luas lahan perkebunan dan produktivitas tanaman perkebunan
1.Peremajaan tanaman perkebunan (Replanting) yang menjadi unggulan daerah.
1.Program peremajaan karet berupa bantuan benih unggul dan pupuk
2.Pengoptimalan unit pelaksana teknis perkebunan
2.Mendorong pemanfaatan Lahan Tidur atau terlantar untuk perkebunan rakyat
1.Inventarisasi dan sertifikasi lahan tidur
2.Kerjasama dg petani atau mitra swasta dg memberikan bantuan alat aktivasi lahan
3.Penggunaan Benih unggul dan Teknologi
1.Penyaluran benih bersertifikat yang tahan hama dan hasil tinggi.
2.Mekanisasi perkebunan melalui penyediaan tractor roda 4 dan mist blower untuk pestisida dan pupuk cair
7.Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan
1.Penerapan ISPO 1. Sertifikasi pekebun sawit rakyat.
2.Peningkatan SDM petani perkebunan
1.Pendidikan dan pelatihan budidaya
2.Penyuluhan dan sosialisasi DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 61 Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Selanjutnya program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan periode masa berlaku Rencana Strategis (Renstra). Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, dan Pendanaan dapat dilihat pada Tabel 4.1. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 62 Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Program Nama Kegiatan Indikator Kegiatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daearh Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearh Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daearh Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD penunjang urusan pemerintah terpelihara dsengan baik PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 63 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang dikelola Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi Energi PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah cakupan wilayah pengawasan pangan segar asal tumbuhan/hewan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota Persentase cakupan penanganan kerawanan pangan kab/kota PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah lokasi pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kabupaten/kota PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen laporan Pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan Mikroorganisme Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan kegiatan pengawasan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah laporan pengembangan Prasarana pertanian Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah kaupaten/Kota Jumlah laporan kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 64 Menular dalam Daerah kaupaten/Kota Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Jumlah laporan Penerapan dan Pengawasan dan Pendampingan Peersyaratan tekns Kesejahteraan Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota Cakupan Luas lahan pertanian/perkebunan terdampak yang dikendalikan dan ditanggulangai PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase rekomendasi untuk penerbitan izin usaha pertanian yang diberikan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Laporan hasil kegiatan Penyuluhan dan pembinaan pertanian/perkebunan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 65 Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Kode BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET . 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 21.898.607.019,12 21.898.607.019,12 21.898.607.019,12 34.102.047.414,12 35.523.136.464,12 38.887.339.926,12 2 9 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.378.607.019,12 20.378.607.019,12 20.378.607.019,12 20.378.607.019,12 20.378.607.019,12 20.378.607.019,12 2 9 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.142.950,00 105.142.950,00 105.142.950,00 105.142.950,00 105.142.950,00 105.142.950,00 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.142.950 5 Dokumen 75.142.950 5 Dokumen 75.142.950 5 Dokumen 75.142.950 5 Dokumen 75.142.950 5 Dokumen 75.142.950 SKPD 2 09 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000 16 Laporan 30.000.000 16 Laporan 30.000.000 16 Laporan 30.000.000 16 Laporan 30.000.000 16 Laporan 30.000.000 SKPD 2 9 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.521.362.890 17.521.362.890 17.521.362.890 17.521.362.890 17.521.362.890 17.521.362.890 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17.455.943.490,12 274 Orang/bulan 17.455.943.490,12 274 Orang/bulan 17.455.943.490,12 274 Orang/bulan 17.455.943.490,12 274 Orang/bulan 17.455.943.490,12 274 Orang/bulan 17.455.943.490,12 SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 66 2 09 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.419.400 12 Dokumen 40.419.400 12 Dokumen 40.419.400 12 Dokumen 40.419.400 12 Dokumen 40.419.400 12 Dokumen 40.419.400 SKPD 2 09 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem e steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD 25.000.000 19 Laporan 25.000.000 19 Laporan 25.000.000 19 Laporan 25.000.000 19 Laporan 25.000.000 19 Laporan 25.000.000 SKPD 2 9 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.119.000 30.119.000 30.119.000 30.119.000 30.119.000 30.119.000 2 09 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.119.000 7 Laporan 30.119.000 7 Laporan 30.119.000 7 Laporan 30.119.000 7 Laporan 30.119.000 7 Laporan 30.119.000 SKPD 2 9 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2 09 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 150.000.000 2 Paket 150.000.000 2 Paket 150.000.000 2 Paket 150.000.000 2 Paket 150.000.000 2 Paket 150.000.000 2 09 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 150.000.000 17 Dokumen 150.000.000 25 Dokumen 150.000.000 25 Dokumen 150.000.000 25 Dokumen 150.000.000 25 Dokumen 150.000.000 SKPD 2 09 01 2.05 03 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 10 Orang 50.000.000 10 Orang 50.000.000 10 Orang 50.000.000 10 Orang 50.000.000 10 Orang 50.000.000 SKPD 2 9 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.341.982.179 1.341.982.179 1.341.982.179 1.341.982.179 1.341.982.179 1.341.982.179 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30.000.000 4 Paket 30.000.000 4 Paket 30.000.000 4 Paket 30.000.000 4 Paket 30.000.000 4 Paket 30.000.000 SKPD 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 150.000.000 2 Paket 150.000.000 2 Paket 150.000.000 2 Paket 150.000.000 2 Paket 150.000.000 2 Paket 150.000.000 SKPD 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 831.982.179 15 Paket 831.982.179 15 Paket 831.982.179 15 Paket 831.982.179 15 Paket 831.982.179 15 Paket 831.982.179 SKPD 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50.000.000 4 Paket 50.000.000 4 Paket 50.000.000 4 Paket 50.000.000 4 Paket 50.000.000 4 Paket 50.000.000 SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 67 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 SKPD 2 09 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 70.000.000 12 Laporan 70.000.000 12 Laporan 70.000.000 12 Laporan 70.000.000 12 Laporan 70.000.000 12 Laporan 70.000.000 SKPD 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 24 Laporan 200.000.000 24 Laporan 200.000.000 24 Laporan 200.000.000 24 Laporan 200.000.000 24 Laporan 200.000.000 SKPD 2 9 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 125.000.000 1 Unit 125.000.000 1 Unit 125.000.000 1 Unit 125.000.000 1 Unit 125.000.000 1 Unit 125.000.000 SKPD 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit gedung kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan 100.000.000 1 Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 SKPD 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan 105.000.000 1 Unit 105.000.000 1 Unit 105.000.000 1 Unit 105.000.000 1 Unit 105.000.000 1 Unit 105.000.000 SKPD 2 9 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 423.000.000 423.000.000 423.000.000 423.000.000 423.000.000 423.000.000 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 12 Laporan 3.000.000 12 Laporan 3.000.000 12 Laporan 3.000.000 12 Laporan 3.000.000 12 Laporan 3.000.000 SKPD 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 220.000.000 12 Laporan 220.000.000 12 Laporan 220.000.000 12 Laporan 220.000.000 12 Laporan 220.000.000 12 Laporan 220.000.000 SKPD 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 200.000.000 12 Laporan 200.000.000 12 Laporan 200.000.000 12 Laporan 200.000.000 12 Laporan 200.000.000 12 Laporan 200.000.000 SKPD 2 9 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277.000.000 277.000.000 277.000.000 277.000.000 277.000.000 277.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 68 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22.000.000 12 Unit 22.000.000 12 Unit 22.000.000 12 Unit 22.000.000 12 Unit 22.000.000 12 Unit 22.000.000 SKPD 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 55.000.000 15 Unit 55.000.000 15 Unit 55.000.000 15 Unit 55.000.000 15 Unit 55.000.000 15 Unit 55.000.000 SKPD 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 200.000.000 2 Unit 200.000.000 2 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 SKPD 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.267.813.465 4.741.509.815 5.862.910.969 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.267.813.465 4.741.509.815 5.862.910.969 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 2 Unit 4.267.813.465 2 Unit 4.741.509.815 3 Unit 5.862.910.969 SKPD 2 9 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.220.000.000 1.220.000.000 1.220.000.000 5.287.813.465 5.761.509.815 6.882.910.969 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 425.000.000 425.000.000 425.000.000 2.932.813.465 3.401.509.815 4.302.910.969 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 100.000.000 12 Laporan 100.000.000 12 Laporan 100.000.000 12 Laporan 2.152.813.465 12 Laporan 2.211.509.815 12 Laporan 2.652.910.969 SKPD 2 09 03 2.01 10 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 100.000.000 6 Unit 100.000.000 6 Unit 100.000.000 6 Unit 300.000.000 7 Unit 500.000.000 8 Unit 650.000.000 SKPD 2 09 03 2.01 11 Pemantauan Stok Harga Informasi Stok Pangan 25.000.000 12 Dokumen 25.000.000 12 Dokumen 25.000.000 12 Dokumen 80.000.000 12 Dokumen 90.000.000 12 Dokumen 100.000.000 SKPD 2 09 03 2.01 12 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 200.000.000 12 Laporan 200.000.000 12 Laporan 200.000.000 12 Laporan 400.000.000 12 Laporan 600.000.000 12 Laporan 900.000.000 SKPD 2 9 3 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 650.000.000 650.000.000 650.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 69 2 09 03 2.02 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 650.000.000 40 Ton 650.000.000 40 Ton 650.000.000 100 Ton 1.800.000.000 100 Ton 1.800.000.000 100 Ton 2.000.000.000 SKPD 2 9 3 2 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 145.000.000 145.000.000 145.000.000 555.000.000 560.000.000 580.000.000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 100.000.000 16 Laporan 100.000.000 16 Laporan 100.000.000 16 Laporan 500.000.000 16 Laporan 500.000.000 16 Laporan 500.000.000 SKPD 2 09 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 45.000.000 6 Laporan 45.000.000 6 Laporan 45.000.000 6 Laporan 55.000.000 6 Laporan 60.000.000 6 Laporan 80.000.000 SKPD 2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 70.000.000 70.000.000 70.000.000 4.137.813.465 4.611.509.815 5.732.910.969 2 9 4 2 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 20.000.000 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen 200.000.000 1 Dokumen 300.000.000 1 Dokumen 300.000.000 SKPD 2 9 4 2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.937.813.465 4.311.509.815 5.432.910.969 2 09 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 6 Dokumen 50.000.000 6 Dokumen 50.000.000 6 Dokumen 3.937.813.465 6 Dokumen 4.311.509.815 6 Dokumen 5.432.910.969 SKPD 2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2 9 5 2 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2 09 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 4 Dokumen 30.000.000 4 Dokumen 30.000.000 4 Dokumen 30.000.000 4 Dokumen 30.000.000 4 Dokumen 30.000.000 SKPD 3 ## URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 7.879.013.412,00 7.879.013.412,00 7.879.013.412,00 16.014.640.342,00 16.962.033.042,00 21.204.835.350,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 70 3 ## 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.247.073.400,00 3.247.073.400,00 3.247.073.400,00 7.314.886.865,00 7.788.583.215,00 9.909.984.369,00 SKPD 3 ## 2 2 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 174.999.000 174.999.000 174.999.000 2.620.000.000 2.940.000.000 4.150.000.000 SKPD 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 24.999.000 16 Laporan 24.999.000 16 Laporan 24.999.000 16 Laporan 2.000.000.000 16 Laporan 2.000.000.000 16 Laporan 3.000.000.000 SKPD 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 100.000.000 44 Laporan 100.000.000 44 Laporan 100.000.000 44 Laporan 120.000.000 44 Laporan 140.000.000 44 Laporan 150.000.000 SKPD 3 27 02 2.01 08 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 50.000.000 0 Batang 50.000.000 2.500 Batang 50.000.000 7.140 Batang 500.000.000 11.428 Batang 800.000.000 14.285 Batang 1.000.000.000 SKPD 3 ## 2 2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 647.500.000 647.500.000 647.500.000 1.897.500.000 2.097.500.000 2.297.500.000 SKPD 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 597.500.000 5 Dokumen 597.500.000 5 Dokumen 597.500.000 5 Dokumen 1.597.500.000 5 Dokumen 1.597.500.000 5 Dokumen 1.597.500.000 SKPD 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 50.000.000 5 Dokumen 50.000.000 5 Dokumen 50.000.000 5 Dokumen 300.000.000 5 Dokumen 500.000.000 5 Dokumen 700.000.000 SKPD 3 ## 2 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.036.052.000 1.036.052.000 1.036.052.000 1.036.052.000 1.036.052.000 1.036.052.000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanama n Skala Kecil 1.000.000.000 6 Laporan 1.000.000.000 6 Laporan 1.000.000.000 6 Laporan 1.000.000.000 6 Laporan 1.000.000.000 6 Laporan 1.000.000.000 SKPD 3 27 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan/Benih/B ibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 36.052.000 5 Laporan 36.052.000 5 Laporan 36.052.000 5 Laporan 36.052.000 5 Laporan 36.052.000 5 Laporan 36.052.000 SKPD 3 ## 2 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 60.000.000 60.000.000 130.000.000 230.000.000 330.000.000 3 27 02 2.05 08 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar 30.000.000 2 Laporan 30.000.000 2 Laporan 30.000.000 2 Laporan 30.000.000 2 Laporan 30.000.000 30.000.000 SKPD 3 27 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 30.000.000 2 Laporan 30.000.000 2 Laporan 30.000.000 2 Laporan 100.000.000 2 Laporan 200.000.000 300.000.000 SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 71 3 ## 2 2.1 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.328.522.400,00 1.328.522.400,00 1.328.522.400,00 1.631.334.865,00 1.485.031.215,00 2.096.432.369,00 3 27 02 2.06 03 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.328.522.400 1.631 Ekor 1.328.522.400 2.631 Ekor 1.328.522.400 2.631 Ekor 1.631.334.865 2.631 Ekor 1.485.031.215 2.631 Ekor 2.096.432.369,00 SKPD 3 ## 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.472.500.000 3.472.500.000 3.472.500.000 7.540.313.465 8.014.009.815 10.135.410.969 3 ## 3 2 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.370.000.000 1.370.000.000 1.370.000.000 3.437.813.465 3.441.509.815 5.462.910.969 3 27 03 2.01 15 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola 20.000.000 2 Dokumen 20.000.000 2 Dokumen 20.000.000 2 Dokumen 2.020.000.000 2 Dokumen 2.020.000.000 2 Dokumen 4.020.000.000 SKPD 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 20.000.000 20 Laporan 20.000.000 20 Laporan 20.000.000 20 Laporan 87.813.465 20 Laporan 91.509.815 20 Laporan 112.910.969 SKPD 3 27 03 2.01 17 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian - 3 Dokumen - 3 Dokumen - 3 Dokumen - 3 Dokumen - 3 Dokumen - SKPD 3 27 03 2.01 05 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas Kawasan Pertanian yang Termanfaatkan 1.200.000.000 20 Ha 1.200.000.000 20 Ha 1.200.000.000 20 Ha 1.250.000.000 20 Ha 1.250.000.000 20 Ha 1.250.000.000 SKPD 3 27 03 2.01 07 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Jumlah Prasarana Pascapanen Perkebunan yang dikendalikan dan Dimanfaatkan 50.000.000 20 Unit 50.000.000 20 Unit 50.000.000 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - SKPD 3 27 03 2.01 11 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan 80.000.000 2 Unit 80.000.000 2 Unit 80.000.000 2 Unit 80.000.000 2 Unit 80.000.000 2 Unit 80.000.000 SKPD 3 ## 3 2 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.102.500.000 2.102.500.000 2.102.500.000 4.102.500.000 4.572.500.000 4.672.500.000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara 2.000.000.000 14 Unit 2.000.000.000 14 Unit 2.000.000.000 21 Unit 3.000.000.000 23 Unit 3.470.000.000 25 Unit 4.000.000.000 SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 72 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukung Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 102.500.000 1 Unit 102.500.000 1 Unit 102.500.000 2 Unit 1.102.500.000 2 Unit 1.102.500.000 1 Unit 672.500.000 SKPD 3 ## 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 SKPD 3 ## 4 2 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 SKPD 3 27 04 2.01 08 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 12 Laporan 100.000.000 10 Laporan 100.000.000 10 Laporan 100.000.000 8 Laporan 100.000.000 6 Laporan 100.000.000 SKPD 3 ## 4 2 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan 20.000.000 8 Laporan 20.000.000 8 Laporan 20.000.000 8 Laporan 20.000.000 8 Laporan 20.000.000 8 Laporan 20.000.000 SKPD 3 27 04 2.04 7 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahateraan Hewan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 50.000.000 2 Orang 50.000.000 2 Orang 50.000.000 2 Orang 50.000.000 2 Orang 50.000.000 2 Orang 50.000.000 SKPD 3 ## 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3 ## 5 2 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 20.000.000 10 Ha 20.000.000 10 Ha 20.000.000 10 Ha 20.000.000 10 Ha 20.000.000 10 Ha 20.000.000 SKPD 3 ## 6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3 ## 6 2 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 73 3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi 10.000.000 85 Persen 10.000.000 85 Persen 10.000.000 85 Persen 10.000.000 90 Persen 10.000.000 95 Persen 10.000.000 SKPD 3 ## 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 959.440.012 959.440.012 959.440.012 959.440.012 959.440.012 959.440.012 3 ## 7 2 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 959.440.012 959.440.012 959.440.012 959.440.012 959.440.012 959.440.012 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 204.440.012 6 Unit 204.440.012 6 Unit 204.440.012 6 Unit 204.440.012 6 Unit 204.440.012 6 Unit 204.440.012 SKPD 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 575.000.000 60 Unit 575.000.000 60 Unit 575.000.000 60 Unit 575.000.000 60 Unit 575.000.000 60 Unit 575.000.000 SKPD 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 50.000.000 6 Unit 50.000.000 6 Unit 50.000.000 6 Unit 50.000.000 6 Unit 50.000.000 6 Unit 50.000.000 SKPD 3 27 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 50.000.000 6 Unit 50.000.000 6 Unit 50.000.000 6 Unit 50.000.000 6 Unit 50.000.000 6 Unit 50.000.000 SKPD 3 27 07 2.01 06 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya 30.000.000 58 Orang 30.000.000 58 Orang 30.000.000 58 Orang 30.000.000 58 Orang 30.000.000 58 Orang 30.000.000 SKPD 3 27 07 2.01 09 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 50.000.000 3 Dokumen 50.000.000 3 Dokumen 50.000.000 3 Dokumen 50.000.000 3 Dokumen 50.000.000 3 Dokumen 50.000.000 SKPD JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 21.898.607.019,12 21.898.607.019,12 21.898.607.019,12 34.102.047.414,12 35.523.136.464,12 38.887.339.926,12 JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 7.879.013.412,00 7.879.013.412,00 7.879.013.412,00 16.014.640.342,00 16.962.033.042,00 21.204.835.350,00 TOTAL 29.777.620.431,12 29.777.620.431,12 29.777.620.431,12 - 50.116.687.756,12 52.485.169.506,12 60.092.175.276,12 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 74 4.2. Kinerja Pelaksanaan Bidang Urusan Urusan yang diemban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan adalah urusan unsur wajib non pelayanan dasar pemerintahan bidang urusan ketahanan pangan dan urusan pilihan bidang urusan pertanian. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1. Indikator kinerja ini menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029. Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.Skor Pola Pangan Harapan Skor 92,4 92,4 93,3 94,5 95,01 96,21 97,3
2.Nilai Tukar Petani (NTP) Indeks 123,36 123,36 124,97 126,58 128,19 129,80 131,41
3.Nilai SAKIP Nilai 64,2 70 73 78 80 81 82 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 75 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan NO. INDIKATOR SATUAN BASE LINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.Persentase Jumlah Cadangan Pangan % 15,95 15,95 16 18 20 22 24
2.Skor Pola Pangan Harapan % 92,4 92,4 93,3 94,5 95,01 96,21 97,3
3.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 27 27 27 22,73 18,18 18,18 13,64
4.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan % 87 87 87 88,2 90 92 94
5.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Ton 9.770,78 9.770,78 10.752,84 11.734,90 12.716,96 13.699,02 14.681,08
6.Peningkatan Produksi Hortikultura Ton 455,81 455,81 465,64 475,48 484,32 495,16 505,00
7.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Ton 894.308 894.308 918.931 928.122 937.560 947.580 957.600
8.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Ha. 4.764,47 4.764,47 170,00 190,00 230,00 240,00 267,53
9.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Ekor 2.633 2.633 3.000 3.000 3.100 3.200 3.400 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA 2025 – 2029 76
10.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) % 100 100 100 100 100 100 100
11.Persentase Penanganan Bencana Pertanian % 25 25 25 30 35 40 45
12.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian % 0 0 25 30 35 40 45 13. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Pertimbanga n Teknis dan Rekomendasi % 80 80 85 85 85 90 95
14.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan % 98 98 38,29% 48,58% 56,00% 64,44% 72,54%
15.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi % 0 0 20% 40% 60% 80% 95% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 – 2029 77 Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :
1.Seluruh unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan beserta para pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir;
2.Apabila dalam hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3.Untuk penjabaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 lebih lanjut, akan disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN RENSTRA Tahun 2025 – 2029 78 prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Sebagai penutup, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Buntok, September 2025 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, IDA SAFITRI, SP., MM. Pembina TK. I NIP. 19720904 199803 2 008 RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 – 2029 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN Jalan Pahlawan Km. 6,5 Nomor : 62 Telp. (0525) 21530 - 73711 B U N T O K DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 – 2029 ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 5 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................ 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN ................................................................................... 8 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan .............................................. 8 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perikanan ........................... 8 2.1.2. Sumberdaya Dinas Perikanan ................................................ 13 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan ............... 17 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perikanan .. ....................... 24 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan .............................. 25 2.2.1 Permasalahan Dinas Perikanan .............................................. 25 2.2.2 Isu Strategis Dinas Perikanan ................................................ 26 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ............................ 31 3.1. Tujuan Renstra Dinas Perikanan 2025 - 2029 ................................. 31 3.2. Sasaran Dinas Perikanan 2025 - 2029 ............................................... 32 3.3. Strategi Dinas Perikanan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan 2025 – 2029 ................................. 41 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERIKANAN .................................................................................... 45 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025-2029.. 45 4.2. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan Dinas Perikanan Tahun 2025 - 2029 ........................................................................... 55 BAB V PENUTUP ................................................................................................. 76 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 – 2029 1 Rencana Pembangunan Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan, merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan rencana kerja dalam rangka pembangunan perikanan di Kabupaten Barito Selatan untuk lima tahun kedepan sampai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pembangunan Perikanan lima tahun ke depan dihadapkan pada tantangan akan kebutuhan pangan nasional yang semakin tinggi sebagai imbas semakin bertambahnya penduduk Indonesia, sementara Produksi ikan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produktivitas dan ketersediaan ikan di alam sebagai akibat rusaknya ekosistim dan kualitas lingkungan perairan umum. Peningkatan produksi ikan yang cukup signifikan berasal dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal budidaya ikan baik di kolam maupun karamba dari produksi secara keseluruhan. Ditambah lagi masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 – 2029 2 1.2. Dasar Hukum Penyusunan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan sarana prasarana, belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses Nelayan/Pembudidaya terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha, masih lemahnya kapasitas kelembagaan Nelayan/Pembudidaya, mmasih rendahnya nilai tukar Nelayan dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan perikanan. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan 2025 - 2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan perikanan yang akan dilaksanakan selama empat tahun. Oleh karena itu, dokumen RPD ini merupakan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan perikanan periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergi baik di internal maupun antar sektor terkait. Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 – 2029 3
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455).
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 – 2029 4 Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10.Kepmen Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13.Peraturan Bupati Barito Selatan No. 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
15.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 – 2029 5 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RPD Dinas Perikanan adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan kebijakan, progam dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah:
1.Arah kebijakan pembangunan Perikanan Kabupaten Barito Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
2.Rujukan dan arah perencanaan pembangunan perikanan yang mendukung Kebijakan Pembangunan Perikanan Pusat dan Daerah.
3.Perencanaan Kebijakan yang bersifat Akuntabilitas yang memuat Informasi program dan kegiatan yang bersifat ”imfact” (sasaran pokok), ”outcome” (kinerja fokus prioritas) dan ”output” (kinerja kegiatan prioritas).
4.Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan;
5.Sebagai alat untuk menilai, memonitor dan evaluasi tingkat keberhasilan pembangunan Perikanan untuk 5 (lima) tahun. DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 – 2029 6 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut:
1.Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Berisi Gambaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan , Sumber daya Dinas Perikanan, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan dan Kelompok sasaran layanan.
2.Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 – 2029 7 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN Berisi tujuan renstra Dinas Perikanan, sasaran Dinas Perikanan, strategi Dinas Perikanan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan 2025 – 2029 dan Arah kebijakan Dinas Perikanan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025 – 2029. DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 8 Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu Dinas Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Perikanan. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan, tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024, sebagai berikut : 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perikanan, Dinas Perikanan dalam melaksanakan menyelenggarakan Urusan Pilihan Daerah di bidang Perikanan, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi : DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 9

a.Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan yang meliputi pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan perikanan tangkap, pemberdayaan pembudidaya ikan dan usaha perikanan budidaya, rekomendasi bahan SIUP dan pengolahan hasil perikanan, opengelolaan sumberdaya ikan serta penyelenggaraan tempat pendaratan ikan,
b.Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan yang meliputi pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan perikanan tangkap, pemberdayaan pembudidaya ikan dan usaha perikanan budidaya, rekomendasi bahan SIUP dan pengolahan hasil perikanan, pengelolaan sumberdaya ikan serta penyelenggaraan tempat pelelangan ikan,
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan,
d.pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan, dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
1. 1.Penetapan kebijakan pedoman, sentra Penangkapan Ikan, dan perbenihan, standar dan alat dan mesin Perikanan tingkat Kabupaten;
2. 2.Penetapan dan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, pengendalian Perikanan wilayah Kabupaten;
3. 3.Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya Perairan, pemberdayaan Nelayan/Pembudidaya, kelembagaan, manajemen dan pola kerjasama usaha; DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 10
4. 4.Pengembangan sarana usaha penyimpanan, pengolahan, pembiayaan, pemasaran, promosi dan harga hasil Perikanan wilayah Kabupaten;
5. 5.Identifikasi, pengawasan dan penerapan standar mutu, sertifikasi benih Ikan wilayah Kabupaten;
6. 6.Pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan dan analisis dampak Kerugian dan fenomena iklim, serta penyediaan dukungan pengendalian dan Pengawasan Perikanan wilayah Kabupaten;
7. 7.Pemberian Rekomendasi izin usaha Perikanan serta pemantauan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha serta pelaksanaan studi analisis dampak lingkungan wilayah Kabupaten;
8. 8.Bimbingan penerapan sistem informasi dan penyusunan statistik Perikanan wilayah Kabupaten;
9. 9.Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan produksi Perikanan; dan
10. 10.Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan Hama dan Penyakit Ikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengamatan dan penyidikan penyakit serta pengawasan obat dan pelayanan kesehatan Ikan. Dalam rangka melaksanakan tupoksi maka disusunlah Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagai berikut :
11. 1.Kepala Dinas;
12. 2.Sekretariat, membawahi :
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 11
1. 3.Bidang Perikanan Budidaya;
2. 4.Bidang Perikanan Tangkap,
3. 5.Bidang Usaha dan Peningkatan Daya Saing;
4. 4.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan
a.UPT. Balai Benih Ikan;
1. 5.Kelompok jabatan fungsional
a.UPT. Balai Penyuluhan Pertertanian Dusun Hilir;
b.UPT. Balai Penyuluhan Pertanian KaraUPT. Balai Penyuluhan Pertanian Dusun Selatan;
c.UPT. Balai Penyuluhan Pertanian Dusun Utara;
d.T. Balai Penyuluhan Pertanian Gunung Bintang Awai; DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 12 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan KEPALA DINAS SEKRETARIAT Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA UPTD BIDANG PERIKANAN TANGKAP BIDANG USAHA DAN PENINGKATAN DAYA SAING Kelompok Jabatan Fungsional DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 13 2.1.2 Sumberdaya Dinas Perikanan Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Perikanan di Kabupaten Barito Selatan, antara lain adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, mampu dan memiliki potensi yang menunjang di dalam pelaksanaan setiap program pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan, merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan serta di dalam pengembangan pembangunan perikanan di Kabupaten Barito Selatan. Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan berjumlah 59 orang dengan komposisi PNS 16 orang, CPNS 19 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 24 orang, dapat dilihat pada Grafik di bawah ini : Dari jumlah pegawai sebanyak 59 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan, sebagai berikut : S2 S1 DIV DIII SMA SMP SD Laki-Laki 1 6 0 0 0 1 0 Perempuan 0 5 0 1 2 0 0 Jumlah 1 11 0 1 2 1 0 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 14 Dari jumlah pegawai PNS sebanyak 16 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan, sebagai berikut : S2 S1 DIV DIII SMA SMP SD Laki-Laki 0 5 0 1 3 0 0 Perempuan 0 4 0 1 2 0 0 Jumlah 0 9 0 2 5 0 0 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Komposisi Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap I Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan S2 S1 DIV DIII SMA SMP SD Laki-Laki 0 0 0 0 4 1 0 Perempuan 0 1 0 0 2 0 0 Jumlah 0 1 0 0 6 1 0 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komposisi Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap II Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 15 Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukkan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional No. Struktur dan Fungsional Jumlah Total L P
1. 1.Eselon I 0 0 0
2. 2.Eselon II.a 0 1 1
3. 3.Eselon III.a 0 1 1
4. 4.Eselon III.b 0 1 1
5. 5.Eselon IV.a 1 0 1
6. 6.Eselon IV.b 1 0 1
7. 7.Fungsional Umum 2 6 8
8. 8.Fungsional Tertentu PNS 3 0 3
9. 9.Fungsional Tertentu PPPK 0 0 0 Jumlah 7 9 16 Sarana dan Prasarana Sebagai sarana dan prasarana penunjang dalam rangka operasional bagi terlaksananya pembangunan perikanan, keberadaan sarana dan prasarana baik berupa alat, mesin, tanah, serta bangunan menjadi aset pendukung dengan total nilai Rp. 47.449.506.161,28 dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Laki-Laki 0 1 5 1 0 0 0 0 1 Perempuan 1 1 1 2 2 1 0 0 Jumlah 1 2 6 3 2 1 0 0 0 1 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 16 Adapun jenis aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibawah pengelolaan Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan, dapat di lihat pada Tabel 2.2.2 berikut : 1) Aset Tanah No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai aset (Rp) 1 2 3 5
10. 1.Tanah 4 258.000.000,00 2) Gedung dan Bangunan No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai aset (Rp) 1 2 3 4
11. 1.Gedung dan bangunan 19 4.817.415.676,40 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai aset (Rp) 1 2 3 4
12. 1.Bangunan Air/Irigasi 8 4.573.393.045,12
13. 2.Instalasi 1 33.466.700,00
14. 3.Jaringan 6 3.906.161.387,07
15. 4.Jalan Beton/Jembatan 2 363.824.982,00 4) Peralatan dan Mesin No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai Aset (Rp) 1 2 3 4
16. 1.Alat Angkutan 12 727.753.970,00
17. 2.Alat Kantor dan Rumah Tangga 101 359.203.137,25
18. 3.Alat-alat Laboratorium 2 57.890.000,00
19. 4.Komputer 1 789909 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 17 5) Aset tetap Lainnya No Jenis Aset Jumlah (Buah) Nilai Aset (Rp) 1 2 3 4 1 Aset tetap lainnya 0 0 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Perikanan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan, terlebih Indonesia yang berpenduduk banyak. Perhatian terhadap Perikanan mutlak diperlukan karena terkait erat dengan Perikanan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan. Kebijakan pembangunan Perikanan harus dikaitkan dengan peningkatan produksi Perikanan, dimana komponen Perikanan terdiri dari subsistem ketersediaan Ikan, distribusi dan konsumsi. Berikut ini adalah kondisi umum Pembangunan Perikanan di Kabupaten Barito Selatan yang menunjukkan hasil kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2025 - 2029. Capaian Kinerja Perikanan Peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Barito Selatan terus ditingkatkan, optimalisasi budidaya di kolam, karamba dan karamba Jaring Apung (KJA) serta tangkapan di perairan umum terus dilakukan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kemampuan Kabupaten Barito Selatan memproduksi bahan pangan pokok, khususnya ikan. DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 18 • Produksi Perikanan Budidaya Kolam Berdasarkan data kinerja Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas Produksi pada Budidaya Kolam. Pada Tahun 2022 adalah sebesar 1.661,76 ton atau 0,83%, namun pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebasar 0,90% atau (1502,40). Pada Tahun 2024 mengalami kenaikan lagi sebesar (1.07%) atau (1604,71) Pada Tahun 2025 belum didapat karena masih tahun berjalan. Tidak Stabilnya Produksi Budidaya Ikan kolam diKabupaten Barito Selatan di Sebabkan atau dipengaruhi Beberapa Faktor. Seperi Banjir Besar menyebabkan banyak kolam- kolam menjadi meluap karena terjadinya luapan sungai barito sehingga terjadi banjir, banyak kolam masyarakat yang tidak bisa dioperasikan karena banji tersebut, mengingat kolam yang ada adalah kolam tradisional tanpa setuhan teknologi. Namun meningkatnya produksi budidaya kolam, karena adanya bantuan benih dan pakan yang disalurkan oleh dinas kepada pokdakan pada tahun sebelumnya, dan adanya pembinaan dan pelatihan dari dinas, dukungan pemasaran yang sangat menunjang/harga pasar yang tinggi. Sehingga Konsistennya nelayan melaksanakan usaha budidaya kolam. Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 19 Tabel 2.3.9 Realisasi Produksi Budidaya Kolam Tahun Produksi (Ton) Naik / Turun dibandingkan Kinerja Tahun Sebelumnya % Kenaikan / Penurunan 1 2 3 4 2022 1.661,76 Turun 0,19 2023 1.502,40 Turun 0,90 2024 1.604,71 Naik 0,94 2025 522,37 (Data s/d Triwulan I) Perkembangan dalam Lima tahun terakhir, mulai tahun 2022-2025 dapat digambarkan dalam grafik berikut : Grafik 2.3.10 Realisasi Budidaya Kolam (Ton) ❖ Produksi Budidaya Karamba dan KJA Produksi Budidaya Karamba dan KJA Berdasarkan data kinerja Tahun 2022 yang tersaji dalam Tabel dibawah, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas Produksi Budidaya Ikan dalam Karamba dan KJA (Karamba Jaring Apung) tersebut adalah pada tahun 2022 sebesar 5883,39 ton atau mengalami Penurunan -0.85% dari tahun sebelumnya, pada Tahun 2023 mengalami Kenaikan 1,33% atau sebesar (7798,58) kemudian tahun 2024 mengalami 2022 2023 2024 2025 NAIK 0 0 0 1604,71 522,37 TURUN 0 1661,76 1502,4 0 0 Persentase (%) 0,19 0,90 1,07 0,00 Jumlah 0 1661,76 1502,4 1604,71 522,37 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 GRAFIK REALISASI BUDIDAYA KOLAM (TON) DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 20 kenaikan lagi sebasar 1.01% atau (7884.12) Pada Tahun 2025 belum didapat karena masih tahun berjalan. Meningkatnya jumlah produksi budidaya ikan dalam karamba dan karamba jaring apung (KJA) secara signifikan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi karena pola cuaca atau musim yang bersahabat, walaupun harga pakan relatif tinggi namun harga jual ikan yang tinggi karena tingkat konsumsi masyarakat meningkat serta dukungan bantuan dari Pemerintah sehingga aktivitas budidaya karamba dan KJA dapat melakukan panen dua kali dalam setahun yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Masifnya bantuan sarana produksi budidaya berupa benih ikan, pakan ikan hapa, serok dan karamba yang disalurkan dinas kepada pokdakan pada tahun sebelumnya serta pelatihan/pembinaan yang dilakukan sangat berdampak pada produksi perikanan di Kabupaten Barito Selatan. Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 2.3.11 Produksi Budidaya Karamba dan KJA Tahun Produksi (Ton) Naik / Turun dibandingkan Kinerja Tahun Sebelumnya % Kenaikan / Penurunan 1 2 3 4 2022 5.883,39 Turun 0,85 2023 7.798,58 Naik 1,33 2024 7.884,12 Naik 0,99 2025 1.793,71 (data s/d Triwulan I) Perkembangan dalam Lima tahun terakhir, mulai tahun 2022 - 2025 dapat digambarkan dalam grafik berikut ini : DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 21 Grafik 2.3.12 Realisasi Produksi Budidaya Ikan dalam Karamba dan KJA (Ton) ❖ Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum Berdasarkan data kinerja Tahun 2022 sampai dengan 2025, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum tersebut adalah sebesar 23.175,86 ton. pada tahun 2022 sebesar 6.831,00 ton atau mengalami kenaikan (1.02%) dari tahun sebelumnya, pada Tahun 2023 mengalami Kenaikan (1.02%) atau sebesar 6.967,14 dari tahun sebelumnya kemudian tahun 2024 juga mengalami Kenaikan lagi sebasar 0,98% atau 7.109,05 Pada Tahun 2025 didapat angka sementara sampai bulan Maret sebasar 2.268,67 karena masih tahun berjalan. Peningkatan kinerja ini disebabkan karena selain adanya peran serta pemerintah lewat instansi terkait yakni Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan membina dan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana penangkapan ikan, juga karena pengetahuan masyarakat semakin meningkat. Peningkatan juga dikarenakan adanya kemarau panjang sehingga nelayan banyak bisa memanen Beje sehingga produksi tangkapan di perairan umum meningkat Selain itu, kegiatan penangkapan 2022 2023 2024 2025 NAIK 0 0 7798,58 7884,12 1793,71 TURUN 0 5883,39 0 0 0 Persentase (%) 0,85 1,33 1,01 0,00 Jumlah 0 5883,39 7798,58 7884,12 1793,71 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 GRAFIK REALISASI BUDIDAYA IKAN KARAMBA DAN KJA (TON) DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 22 ikan menggunakan alat dan bahan yang berbahaya (illegal fishing) juga semakin berkurang sehingga mempengaruhi hasil tangkapan para nelayan di perairan umum. katagori pencapaian sudah berhasil karena selain adanya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap, juga adanya kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang mengawasi kelestarian perairan. Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 2.3.12 Realisasi Jumlah Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum Perkembangan dalam empat tahun terakhir, mulai tahun 2022 - 2025 dapat digambarkan dalam grafik berikut : Grafik 2.3.12 Realisasi Jumlah Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum (Ton) Tahun Produksi (Ton) Naik / Turun dibandingkan Kinerja Tahun Sebelumnya % Kenaikan / Penurunan 1 2 3 4 2022 6.831,00 Naik 1,02 2023 6.967,14 Naik 1,02 2024 7.109,05 Naik 0,98 2025 2.268,67 (data s/d Triwulan I) 2022 2023 2024 2025 NAIK 0 6.813,0 6.967,1 7.109,0 2.268,6 TURUN 0 0 0 0 0 Persentase (%) 1,02 1,02 0,98 0,00 Jumlah 0 6.813,0 6.967,1 7.109,0 2.268,6 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 GRAFIK REALISASI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON) DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 23 Konsumsi Ikan/ Kapita/Tahun Realisasi Capaian Kinerja Konsumsi Ikan/Kapita/Tahun Pada Tahun 2022 adalah 41.90 Kg/Kap/Tahun (1.53%) jika di bandingkan pertahunnya sampai tahun 2025,mengalami kenaikan. Pada Tahun 2023 mengalami kenaikan adalah 42.31 Kg/Kap/Tahun (1,02%) di bandingkan Tahun 2022, kemudian pada Tahun 2024 adalah 42.73 Kg/Kap/Tahun juga mengalami Kenaikan Sebesar (0,99%) jika di bandingkan dengan Tahun
20. 2023.Namun untuk data tahun 2025 belum didapat karena masih tahun berjalan. Berdasarkan data produksi menunjukan bahwa minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan juga cukup tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan. Ini juga yang membuat minat masyarakat untuk melakukan usaha membudidaya ikan baik secara kolam maupun karamba di sungai barito, dan usaha penangkapan ikan meningkat sehingga memberikan nilai ekonomi dalam meningkatan kesejahteraan keluarga. Perkembangan dalam empat tahun terakhir, mulai tahun 2022-2025 dapat digambarkan dalam grafik berikut : Grafik 2.3.13 Realisasi Jumlah Konsumsi Ikan (Ton) Tahun Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn) Naik / Turun dibandingkan Kinerja Tahun Sebelumnya % Kenaikan / Penurunan 1 2 3 4 2022 41,90 Naik 1,02 2023 42,31 Naik 1,01 2024 42,73 Naik 0,99 2025 - 0 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 24 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perikanan
a.Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil • Indikator Kinerja: - Peningkatan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan. - Peningkatan Produksi Perikanan, dengan target mencapai 515.000 ton pada tahun 2025. - Peningkatan Konsumsi Ikan per kapita, dengan target 60 kg per tahun pada tahun 2025. - Peningkatan proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, dengan target 35,04% pada tahun 2025. - Peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.
b.Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil • Indikator Kinerja: - Peningkatan jumlah usaha yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha sesuai skala usaha dan risiko. DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 25 - Peningkatan jumlah usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
c.Kelompok Pembudidaya Ikan Skala Kecil • Indikator Kinerja: - Peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan skala kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas. - Peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan skala kecil yang mengikuti fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan. - Peningkatan jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha. - Peningkatan jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. - Renstra ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah, dengan fokus pada pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, serta pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan 2.2.1 Permasalahan Dinas Perikanan A. Produktivitas Sektor Perikanan yang rendah Sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama dalam pelaksanaan ekonomi hijau. Hal ini disebabkan pengelolaan yang optimal dari sektor tersebut menghasilkan dampak luas pada ekosistem, baik kualitas air, tanah, hingga rendah karbon. Lebih lanjut, ekosistem yang baik mengakibatkan produktivitas sektor perikanan lebih tinggi sehingga memberikan dampak pada kondisi ekonomi. Oleh karenanya, produktivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat sedang mengarah kepada ekonomi hijau. Kabupaten Barito DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 26 Selatan di tahun 2023 memiliki produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp27,6 juta. Padahal, pada tahun 2029 sektor tersebut ditargetkan memiliki produktivitas hingga Rp42 juta. Jika melihat capaian dari tahun 2019 hingga 2023, produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini membuat target yang sudah ditetapkan menjadi sulit untuk dicapai. Penurunan produktivitas tersebut menjadi permasalahan bagi tercapainya ekonomi hijau Kabupaten Barito Selatan. Lebih detail, akar permasalahan tersebut dapat ditilik pada tabel sebagai berikut: 2.2.2 Isu Strategis Dinas Perikanan Isu strategis perlu menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Barito Selatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan konteks yang terjadi baik dari di lingkup global, nasional, maupun regional. 2.2.2.1 Isu Global Ketidakpastian global selama 5 tahun mendatang patut menjadi perhatian sebab tidak adanya antisipasi akan mengganggu pelaksanaan DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 27 perencanaan RPJMD 2025-2029. Maka, isu global tetap perlu dipertimbangkan dalam merencanakan agar tetap mencapai target yang sudah ditetapkan atau justru menjadi kesempatan untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.
1. 1.Cuaca Exstrim Laporan Risiko Global (Global Risks Report) oleh World Economic Forum (WEF) menjadi rujukan dalam memetakan isu global. Berdasarkan laporan tersebut, diidentifikasi terdapat 10 isu utama yang patut diantisipasi dalam perencanaan skala 5 tahun. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dengan frekuensi yang tidak biasa termasuk di dalam isu cuaca ekstrem. Tidak dapat dipungkiri cuaca ekstrem semakin kerap terjadi beberapa waktu terakhir menimbulkan berbagai bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, hingga perubahan suhu secara mendadak. Hal ini secara langsung berdampak pada makhluk hidup di dalamnya, tak terkecuali manusia. Tidak terhitung dampak kesehatan dan finansial dirasakan dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu jika tidak ada aksi strategis untuk memitigasi hal tersebut.
2. 2.Perubahan kritikal terhadap ekosistem Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol meningkatkan perubahan tatanan ekosistem secara masif di titik tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula. Ketika kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan seperti semula, bencana seperti volatilitas suhu hingga kenaikan permukaan laut DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 28 menjadi jelas terjadi. Kerusakan planet dan kerugian bagi umat manusia hampir pasti akan terjadi. 2.2.2.2. Isu Nasional Pemerintah Republik Indonesia telah memetakan beberapa isu nasional dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 untuk memastikan perencanaan yang dilakukan mampu memitigasi isu yang terjadi di tingkat nasional. Perencanaan dengan mempertimbangkan isu terkini mampu menghasilkan perencanaan yang future proof dan mampu dioptimalisasi untuk mencapai sasaran jangka panjang.
3. 1.Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia. Hilirisasi merupakan bentuk industrialisasi yang berfokus pada peningkatan nilai tambah atas komoditas mentah, menjadi produk yang bernilai tinggi. Sejak mulai digalakkan dalam UU Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, aktivitas hilirisasi seakan menjadi game changer bagi perekonomian Indonesia. Ditambah, dampak positif dari aktivitas hilirisasi lambat laun mulai terlihat. Dampak positif yang jelas terlihat antara lain peningkatan daya saing hingga kemandirian ekonomi di daerah. Beragam dampak positif yang muncul menandakan perlu adanya dorongan untuk melaksanakan hilirisasi di wilayah yang DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 29 memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Bentuk dukungan pembangunan yang dapat dilaksanakan antara lain pembangunan infrastruktur dan kemudahan regulasi.
4. 2.Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral Keselarasan kebijakan makro dan sektoral merupakan upaya untuk memastikan kebijakan yang ada bersifat saling mendukung dikarenakan kebijakan makro, seperti insentif fiskal, dibutuhkan untuk memaksimalkan kebijakan sektoral, seperti kebijakan industri. Isu sinkronisasi menjadi penting untuk menjadi perhatian sebab hal tersebut juga dirasakan sampai tingkat regional, tak terkecuali Kabupaten Barito Selatan. 2.2.2.3. Isu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, telah terpetakan beberapa isu strategis di tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Isu ini disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan isu nasional maupun global. Perhatian akan isu ini menjadi penting dalam mencapai tujuan jangka panjang RJPD Kalimantan Tengah 2025-2045. 2.2.2.4. Isu Kabupaten Barito Selatan Penguatan Ketahanan dan Produktivitas Pangan Menurunkan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (KKP) merupakan langkah krusial dalam DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Tahun 2025 - 2029 30 mewujudkan kesejahteraan masyarakat. KKP tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan individu, seperti stunting dan kekurangan gizi, namun juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial. Selain itu, KKP dapat memperburuk ketidaksetaraan, karena kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak dan orang miskin yang lebih mungkin mengalami dampak buruk dari kekurangan gizi. Secara keseluruhan, menurunkan angka KKP tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Rencana Strategis 2025 – 2029 31 “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Barito Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Sebagai salah satu komponen dari tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala Daerah sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Sesuai MISI 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Adapun tujuan DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 32 yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 s.d 2029 adalah sebagai berikut : Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal. 3.2 Sasaran Renstra Dinas Perikanan 2025-2029 Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuai yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perikanan sampai lima tahun mendatang, sasaran Perikanan adalah sebagai berikut : Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Dengan program prioritas dinas yaitu sesuai yang akan dicapai / di hasilkan secara nyata oleh dinas Perikanan 2025 – 2029 adalah Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan di urusan bidang perikanan DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 33 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Misi Tujuan PD Indikator Kinerja Tujuan PD Sasaran PD Indikator Kinerja Sasaran PD Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 MISI 2: Mengembangk an daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatika n kelestarian lingkungan Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Perikanan
5. 1.Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten S2.4 Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah.
6. 1.Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%) Program Pengelolaa n Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Persentase Capaian Pengelolaan Penangkapan Ikan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 1 1 1 1 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Unit 30 40 50 60 70 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Unit 60 70 80 90 100 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Orang 120 130 140 150 160 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Kelompok 5 10 15 20 25 Pelaksanaan Fasilitas bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Unit Usaha 1 1 1 1 1 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 34 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dokumen 0 0 0 0 0 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Layanan 1 1 1 1 1 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Rekomenda si 30 30 30 30 30 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 35 Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan Rekomenda si 0 0 0 0 0 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan Rekomenda si 0 0 0 0 0 Program Pengelolaa n Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaa n Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Rekomenda si 1 1 1 1 1 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 36 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Rekomenda si 1 1 1 1 1 Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil Jumlah Pemberdayaa n Pembudi daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 5 5 5 5 5 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok 1 1 1 1 1 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya Kelompok 1 1 1 1 1 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok 10 10 10 10 10 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 37 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Rekomenda si 0 0 0 0 0 Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Rekomenda si 0 0 0 0 0 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Pengelolaan Pembudidayaa n Ikan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 1 1 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 20 30 40 50 60 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 60 70 80 90 100 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 1 1 1 1 1 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 38 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Orang 60 70 80 90 100 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi Ha 1 1 1 1 1 Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Orang 0 0 0 0 0 Program Pengawasa n Sumber Daya kelautan Dan Perikanan Luasan Kawasan Konservasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 1 1 1 Jumlah kelompok masyarakat pengawasa n (Pokmaswa s) yang berperan dalam kegiatan pengawasa n SDKP (kelompok) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 1 1 1 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 39
7. 2.Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten
8. 2.Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Dokumen 0 0 0 0 0 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Dokumen 1 1 1 1 1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Unit Usaha 0 0 0 0 0 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Unit Usaha 3 3 3 3 3 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 40 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 0 0 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pelaku Usaha 1 1 1 1 1 Misi 3 : Mewujudkan Profesionalism e Pegawai Yang Efektif dan Efesien Melalui Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel Nilai SAKIP Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Dinas Tahun 2025 – 2029 41 3.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan 2025-2029 Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.3 Strategi dan kebijakan Dinas Perikanan VISI Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara MISI 1 Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
9. 1.Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Perikanan
10. 1.Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah Perikanan
11. 1.Mengembangkan kawasan hilirisasi komoditas pangan.
12. 1.Pengembangan pusat industri pengolahan produk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pembangunan Perikanan kedepan masih tetap menfokuskan kepada upaya Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Perikanan. Berbagai kendala yang masih menjadi faktor pembatas dan menjadi isu strategis dalam membangun Perikanan kedepan juga menjadi perhatian yang harus diselesaikan, antara lain : DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Dinas Tahun 2025 – 2029 42 Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah Perikanan. Sarana dan prasarana Infrastruktur seperti penerapan pengendalian hama/penyakit belum sesuai anjuran, pengolahan, pemasaran hasil dan produk olahan yang belum jelas regulasinya, pola kemitraan antar kelompok Nelayan dan Pembudidaya dengan swasta / investor serta Informasi pembangunan Perikanan dan investasi masih sangat perlu dilakukan penataan ke arah pengelolaan yang baik. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional, dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia. Permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha penangkapan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 43 belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai seperti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha penangkapan ikan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai. Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama nelayan yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan. Aktivitas pemanfaatan sumberdaya Air dan perikanan, baik yang berada di daratan, maupun di daerah aliran sungai barito, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Barito Selatan. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya Air dan perikanan, seperti kenaikan muka air Barito yang dapat menyebabkan tenggelamnya Kolam pembudidaya ikan di wilayah Aliran Sungai Barito, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah Barito Selatan juga memiliki potensi kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali. Untuk mereduksi kondisi tersebut maka diperlukan akselerasi program dan kegiatan untuk mensinergikan dan terintegrasi yang diharapkan akan DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 44 menjawab semua permasalahan dan upaya untuk membangun perikanan kedepan yang antara lain Pengembangan dan penguatan pusat industri pengolahan produk sektor Perikanan, peningkatan produksi maupun produktivitas nelayan dan Pembudidaya, mengembangkan pusat-pusat Pengolahan di sentra produksi Perikanan, meningkatkan kemampuan permodalan kelompok Nelayan/Pembudidaya, meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Nelayan/Pembudidaya, memperjelas regulasi pemasaran, meningkatkan sarana dan prasarana usaha Perikanan, mengembangkan peran Kelompok Nelayan/Pembudidaya, yang bertujuan membangun kegiatan usaha Perikanan maupun dalam mengembangkan ekonomi perdesaan, menjalin kerjasama / bermitra dengan permodal/ pengusaha maupun perbankan. Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pembangunan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan- permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Dinas Perikanan. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan. DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 45 Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalteng 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Barsel. 2025 - 2029, disamping dengan RTRW Kabupaten Barito Selatan. Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD.Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPTD tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran, namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD.Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPTD. 4.1 Uraian Program, kegiatan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Sebagai implementasi guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian sesuai RPJMD Kalteng Tahun 2025 - 2029 serta visi dan misi pemerintah, dan sesuai rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029, maka disusunlah 5 Program dan 18 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 46 Kegiatan pada RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029. Adapun Program dan Kegiatan Strategis/ Teknis Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :
13. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan ketersediaan Administrasi selama 4 (empat) tahun dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran dan peningkatan pelayanan publik diharapkan dapat berjalan dengan lancar berdasarkan tugas pokok dan fungsi sasaran. Program ini meliputi beberapa kegiatan meliputi : a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e) Administrasi Umum Perangkat Daerah f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14. 2.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya : a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota c) Pengelolaan dan Penyelengaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 47 d) Penerbitan Daftar Tanda Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.
15. 3.Program Pengelolaan Perkanan Budidaya Program ini dimaksudkan untuk meningkatnya Sumber Daya Masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perairan dan perikanan melalui pengembangan sistem pengawasan sumberdaya perairan dan perikanan serta peningkatan dan penguatan SDM pengawasan perairan dan perikanan, sedangkan sasaran jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) bidang Perairan dan Perikanan yang aktif, dan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : a) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
16. 4.Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya : a) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota
17. 5.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya : a) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil b) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala mikro dan Kecil c) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rencana Strategis 2025 – 2029 48 Tabel 4.1 Dana Indikatif Untuk Tiap -Tiap Program strategis yang pada Periode Tahun 2025 – 2029 Misi Tujuan PD Indikator Kinerja Tujuan PD Sasaran PD Indikator Kinerja Sasaran PD Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pagu 2025 Pagu 2026 Pagu 2027 Pagu 2028 Pagu 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MISI 2: Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Perikanan
18. 1.Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten S2.4 Meningkatny a kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomia n daerah.
19. 1.Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Persentase Capaian Pengelolaan Penangkapan Ikan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 9.376.000 10.500.000 20.500.000 30.500.000 40.500.000 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 80.302.000 90.000.000 100.000.000 120.000.000 150.000.000 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 295.550.000 310.000.000 360.000.000 380.000.000 400.000.000 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 759.633.000 770.000.000 790.000.000 800.000.000 850.000.000 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 49 Misi Tujuan PD Indikator Kinerja Tujuan PD Sasaran PD Indikator Kinerja Sasaran PD Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pagu 2025 Pagu 2026 Pagu 2027 Pagu 2028 Pagu 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 8.828.000 10.000.000 15.000.000 17.000.000 20.000.00 0 Pelaksanaan Fasilitas bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 167.500.000 180.000.000 190.000.000 200.000.000 220.000.0 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0 0 0 0 0 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 53.154.200 55.000.000 65.000.000 75.000.000 85.000.00 0 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 50 Penerbitan Tanda Daftar Kapal PerikananBerukura n Sampai Dengan 10 GT di WilayahSungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan AirLainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 6.247.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 14.000.00 0 Misi Tujuan PD Indikator Kinerja Tujuan PD Sasaran PD Indikator Kinerja Sasaran PD Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pagu 2025 Pagu 2026 Pagu 2027 Pagu 2028 Pagu 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 51 Kabupaten/ Kota Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan 0 0 0 0 0 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 0 0 0 0 0 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 52 Misi Tujuan PD Indikator Kinerja Tujuan PD Sasaran PD Indikator Kinerja Sasaran PD Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pagu 2025 Pagu 2026 Pagu 2027 Pagu 2028 Pagu 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidaya an Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 0 0 0 0 0 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha PerikananBidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,Lokasi, dan/atau Manfaat Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang 0 0 0 0 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 53 atau DampakNegatifnya dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 0 Misi Tujuan PD Indikator Kinerja Tujuan PD Sasaran PD Indikator Kinerja Sasaran PD Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pagu 2025 Pagu 2026 Pagu 2027 Pagu 2028 Pagu 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pemberdayaa n Pembudi daya Ikan Kecil Jumlah Pemberdayaa n Pembudi daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 708.625..000 715.000.000 725.000.000 730.000.000 750.000.000 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 12.060.000 15.000.000 18.000.000 20.000.000 25.000.000 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 54 Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 10.636.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 20.000.000 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 48.299.900 55.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ko ta Jumlah Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 0 0 0 0 0 Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Misi Tujuan PD Indikator Kinerja Tujuan PD Sasaran PD Indikator Kinerja Sasaran PD Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Pagu 2025 Pagu 2026 Pagu 2027 Pagu 2028 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 55 Kegiatan Pagu 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pengelolaan Pembudidaya an Ikan Jumlah Pengelolaan Pembudidaya an Ikan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.880.00 0 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.740.00 0 78.000.000 80.000.000 85.000.000 90.000.000 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 91.840..00 0 95.000.000 98.000.000 100.000.000 105.000.000 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 16.820.00 0 18000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 15.020.00 0 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan 6.880.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000 18.000,000 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 56 Ikan di Darat Dilindungi Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0 0 0 0 0 Program Pengawas an Sumber Daya kelautan Dan Perikanan Persentase kepatuhan pelaku usahakelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/K ota Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 43.105.00 0 48.000.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000 Jumlah kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 4.684.500 8.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 Program Pengolaha n Dan Pemasara n Hasil Perikanan Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 16.820.00 0 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 57 Dan Kecil Program Pengolaha n Dan Pemasara n Hasil Perikanan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 28.840.00 0 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 Program Pengolaha n Dan Pemasara n Hasil Perikanan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.00 0 80.000.000 85.000.000 90.000.000 100.000.000 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 15.688.00 0 20.000.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000 Rencana Strategis 2025 – 2029 55 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post). Pada Fokus Pelayanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 dan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029. Adapun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: Rencana Strategis 2025 – 2029 56 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PADA TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KUNCI (IKK) DINAS PERIKANAN NO INDIKATOR SATUAN 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 INDIKATOR KINERJA KUNCI Fokus Pelayanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 7105.08 7.247,18 7.392,12 7.539,96 7.690,76 7.844,57 8.001,47 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 9487.00 9.676,74 9.870,27 10.067,68 10.269,03 10.474,41 10.683,90 Luasan Kawasan Konservasi Meter 99.100 (9,91 Ha) 139.000 (13,90 Ha) 286.000 (28,60 Ha) 643.000 (64,30 Ha) 643.000 (64,30 Ha) 1.190.000 (119.00 Ha) 2.760.000 (276.00) Luas Danau Kawasan Reservart Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun 43.73 43,59 44,46 45,35 46,26 47,18 48,12 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 57 TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2026 2027

(01)(02) (03) (04) (07) (08) 2028
(09)TARGET TAHUN 2029 2030
(10)(11) KETERANGAN
(12)BASELINE 2024
(05)2025
(06)3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN - Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Perikanan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%) (%) 2,04 2,18 2,31 2,45 2,591,90 1,90 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%) (%) 3,70 4,07 4,43 4,80 5,173,33 3,33 Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks) 262,5 268,75 275 218,25 287,5330 330 Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) (Indeks) 346,67 353,33 360 366,67 373,33340 340 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,2 3,5 3,7 3,9 43,1 3,1 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 58 TABEL 4.3 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(15)BASELINE 2024
(03)2025
(04)3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.090.640.708 6.090.640.708 14.226.267.638 15.173.660.338 19.416.462.646 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.483.860.708 3.483.860.708 3.483.860.708 3.483.860.708 3.483.860.708 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 100 3.483.860.708 100 3.483.860.708 100 3.483.860.708 100 3.483.860.708 100 3.483.860.708 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 100 100 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.059.000.000 1.059.000.000 5.126.813.465 5.600.509.815 7.721.910.969 Meningkatnya produksi perikanan tangkap Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun) (Ton/Tahun) 7.392,12 1.059.000.000 7.539,96 1.059.000.000 7.690,76 5.126.813.465 7.844,57 5.600.509.815 8.001,47 7.721.910.969 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 7.105,08 7.247,18 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.234.500.000 1.234.500.000 5.302.313.465 5.776.009.815 7.897.410.969 Meningkatnya produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) (Ton/Tahun) 9.870,27 1.234.500.000 10.067,68 1.234.500.000 10.269,03 5.302.313.465 10.474,41 5.776.009.815 10.683,9 7.897.410.969 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 9.487 9.676,74 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 113.280.000 113.280.000 113.280.000 113.280.000 113.280.000 Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Luasan Kawasan Konservasi (Meter) 286.000 113.280.000 643.000 113.280.000 643.000 113.280.000 1.190.000 113.280.000 2.760.000 113.280.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 99.100 139.000 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) 44,46 200.000.000 54,35 200.000.000 46,26 200.000.000 47,18 200.000.000 48,12 200.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 43,73 43,59 TOTAL KESELURUHAN 6090640708.00 6090640708.00 14226267638.00 15173660338.00 19416462646.00 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 59 TABEL 4.4 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN - Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Perikanan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%) (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%) (%) Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah. Nilai Tukar Nelayan (NTN) () Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) () Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 60 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN TABEL 4.5 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.090.640.708,00 6.090.640.708,00 14.226.267.638,00 15.173.660.338,00 19.416.462.646,00 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.483.860.708,00 3.483.860.708,00 3.483.860.708,00 3.483.860.708,00 3.483.860.708,00 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%) 100 100 3.483.860.708,00 100 3.483.860.708,00 100 3.483.860.708,00 100 3.483.860.708,00 100 3.483.860.708,00 3.25.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 120.691.450,00 120.691.450,00 120.691.450,00 120.691.450,00 120.691.450,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 2 100.691.450,00 2 100.691.450,00 2 100.691.450,00 2 100.691.450,00 2 100.691.450,00 3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.691.450,00 100.691.450,00 100.691.450,00 100.691.450,00 100.691.450,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 2 100.691.450,00 2 100.691.450,00 2 100.691.450,00 2 100.691.450,00 2 100.691.450,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 99.080.462 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00 3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 99.080.462 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00 16 20.000.000,00 3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.071.975.608,00 2.071.975.608,00 2.071.975.608,00 2.071.975.608,00 2.071.975.608,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 166 70 1.951.975.608,00 70 1.951.975.608,00 70 1.951.975.608,00 70 1.951.975.608,00 70 1.951.975.608,00 3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.951.975.608,00 1.951.975.608,00 1.951.975.608,00 1.951.975.608,00 1.951.975.608,00 61 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 166 70 1.951.975.608,00 70 1.951.975.608,00 70 1.951.975.608,00 70 1.951.975.608,00 70 1.951.975.608,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 12 12 70.000.000,00 12 70.000.000,00 12 70.000.000,00 12 70.000.000,00 12 70.000.000,00 3.25.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 12 12 70.000.000,00 12 70.000.000,00 12 70.000.000,00 12 70.000.000,00 12 70.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 19 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 3.25.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 19 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.420.000,00 40.420.000,00 40.420.000,00 40.420.000,00 40.420.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 4 4 40.420.000,00 4 40.420.000,00 4 40.420.000,00 4 40.420.000,00 4 40.420.000,00 3.25.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.420.000,00 40.420.000,00 40.420.000,00 40.420.000,00 40.420.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 4 4 40.420.000,00 4 40.420.000,00 4 40.420.000,00 4 40.420.000,00 4 40.420.000,00 3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 62 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 1 73.000.000,00 1 73.000.000,00 1 73.000.000,00 1 73.000.000,00 1 73.000.000,00 3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 1 73.000.000,00 1 73.000.000,00 1 73.000.000,00 1 73.000.000,00 1 73.000.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 3 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3.25.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 3 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 3 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 3.25.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 418.441.450,00 418.441.450,00 418.441.450,00 418.441.450,00 418.441.450,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 10.624.450,00 1 10.624.450,00 1 10.624.450,00 1 10.624.450,00 1 10.624.450,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.624.450,00 10.624.450,00 10.624.450,00 10.624.450,00 10.624.450,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 10.624.450,00 1 10.624.450,00 1 10.624.450,00 1 10.624.450,00 1 10.624.450,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 3 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 63 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 3 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 12 10 202.200.000,00 10 202.200.000,00 10 202.200.000,00 10 202.200.000,00 10 202.200.000,00 3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 202.200.000,00 202.200.000,00 202.200.000,00 202.200.000,00 202.200.000,00 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 12 10 202.200.000,00 10 202.200.000,00 10 202.200.000,00 10 202.200.000,00 10 202.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 7 30.000.000,00 7 30.000.000,00 7 30.000.000,00 7 30.000.000,00 7 30.000.000,00 3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 7 30.000.000,00 7 30.000.000,00 7 30.000.000,00 7 30.000.000,00 7 30.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 8.000.000 36 5.000.000,00 36 5.000.000,00 36 5.000.000,00 36 5.000.000,00 36 5.000.000,00 3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 8.000.000 36 5.000.000,00 36 5.000.000,00 36 5.000.000,00 36 5.000.000,00 36 5.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 3.25.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 12 145.617.000,00 12 145.617.000,00 12 145.617.000,00 12 145.617.000,00 12 145.617.000,00 3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145.617.000,00 145.617.000,00 145.617.000,00 145.617.000,00 145.617.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 12 145.617.000,00 12 145.617.000,00 12 145.617.000,00 12 145.617.000,00 12 145.617.000,00 3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 339.332.200,00 339.332.200,00 339.332.200,00 339.332.200,00 339.332.200,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 64 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 6 132.000.000,00 6 132.000.000,00 6 132.000.000,00 6 132.000.000,00 6 132.000.000,00 3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 6 132.000.000,00 6 132.000.000,00 6 132.000.000,00 6 132.000.000,00 6 132.000.000,00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 3.25.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 1 197.332.200,00 1 197.332.200,00 1 197.332.200,00 1 197.332.200,00 1 197.332.200,00 3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 197.332.200,00 197.332.200,00 197.332.200,00 197.332.200,00 197.332.200,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 1 197.332.200,00 1 197.332.200,00 1 197.332.200,00 1 197.332.200,00 1 197.332.200,00 3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 258.000.000,00 258.000.000,00 258.000.000,00 258.000.000,00 258.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 30 30 5.000.000,00 30 5.000.000,00 30 5.000.000,00 30 5.000.000,00 30 5.000.000,00 3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 30 30 5.000.000,00 30 5.000.000,00 30 5.000.000,00 30 5.000.000,00 30 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 128.000.000,00 12 128.000.000,00 12 128.000.000,00 12 128.000.000,00 12 128.000.000,00 3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 128.000.000,00 12 128.000.000,00 12 128.000.000,00 12 128.000.000,00 12 128.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 292.345.300 125.000.00 0 125.000.000,00 137.500.00 0 125.000.000,00 151.250.00 0 125.000.000,00 16.637.500 125.000.000,00 183.012.50 0 125.000.000,00 3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 292.345.300 125.000.00 0 125.000.000,00 137.500.00 0 125.000.000,00 151.250.00 0 125.000.000,00 16.637.500 125.000.000,00 183.012.50 0 125.000.000,00 65 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN 3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.000.000,00 147.000.000,00 147.000.000,00 147.000.000,00 147.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 12 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 12 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 72.000.000,00 1 72.000.000,00 1 72.000.000,00 1 72.000.000,00 1 72.000.000,00 3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 72.000.000,00 1 72.000.000,00 1 72.000.000,00 1 72.000.000,00 1 72.000.000,00 3.25.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0 0 3.25.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 3.25.01.2.13 - Penataan Organisasi 0 0 0 0 0 3.25.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 0 0 3.25.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0 0 0 0 3.25.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 0 0 0 0 0 66 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.059.000.000,00 1.059.000.000,00 5.126.813.465,00 5.600.509.815,00 7.721.910.969,00 Meningkatnya produksi perikanan tangkap Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun) (Ton/Tahun) 7.105,08 7.392,12 1.059.000.000,00 7.539,96 1.059.000.000,00 7.690,76 5.126.813.465,00 7.844,57 5.600.509.815,00 8.001,47 7.721.910.969,00 3.25.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 407.500.000,00 407.500.000,00 2.270.000.000,00 2.480.000.000,00 3.651.000.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 150.000.000,00 1 195.000.000,00 1 276.000.000,00 3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 10.000.000,00 10.000.000,00 150.000.000,00 195.000.000,00 276.000.000,00 Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 150.000.000,00 1 195.000.000,00 1 276.000.000,00 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit) 30 15 198.000.000,00 15 198.000.000,00 15 950.000.000,00 15 1.090.000.000,00 15 1.625.000.000,00 3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 198.000.000,00 198.000.000,00 950.000.000,00 1.090.000.000,00 1.625.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit) 30 15 198.000.000,00 15 198.000.000,00 15 950.000.000,00 15 1.090.000.000,00 15 1.625.000.000,00 Penyedian Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit) 25 15 199.500.000,00 15 199.500.000,00 15 1.170.000.000,00 15 1.195.000.000,00 15 1.750.000.000,00 3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 199.500.000,00 199.500.000,00 1.170.000.000,00 1.195.000.000,00 1.750.000.000,00 Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit) 25 15 199.500.000,00 15 199.500.000,00 15 1.170.000.000,00 15 1.195.000.000,00 15 1.750.000.000,00 3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 596.500.000,00 596.500.000,00 2.556.000.000,00 2.776.205.000,00 3.370.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) 15 15 200.000.000,00 15 200.000.000,00 15 750.000.000,00 15 850.000.000,00 15 1.100.000.000,00 3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 200.000.000,00 200.000.000,00 750.000.000,00 850.000.000,00 1.100.000.000,00 67 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) 15 15 200.000.000,00 15 200.000.000,00 15 750.000.000,00 15 850.000.000,00 15 1.100.000.000,00 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok) 2 2 199.000.000,00 2 199.000.000,00 2 905.000.000,00 2 975.000.000,00 2 1.150.000.000,00 3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 199.000.000,00 199.000.000,00 905.000.000,00 975.000.000,00 1.150.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok) 2 2 199.000.000,00 2 199.000.000,00 2 905.000.000,00 2 975.000.000,00 2 1.150.000.000,00 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit) 2 2 197.500.000,00 2 197.500.000,00 2 901.000.000,00 2 951.205.000,00 2 1.120.000.000,00 3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 197.500.000,00 197.500.000,00 901.000.000,00 951.205.000,00 1.120.000.000,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit) 2 2 197.500.000,00 2 197.500.000,00 2 901.000.000,00 2 951.205.000,00 2 1.120.000.000,00 3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 45.000.000,00 45.000.000,00 150.813.465,00 169.304.815,00 350.000.000,00 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan) 1 1 45.000.000,00 1 45.000.000,00 1 150.813.465,00 1 169.304.815,00 1 350.000.000,00 3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 45.000.000,00 45.000.000,00 150.813.465,00 169.304.815,00 350.000.000,00 Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan) 1 1 45.000.000,00 1 45.000.000,00 1 150.813.465,00 1 169.304.815,00 1 350.000.000,00 3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 350.910.969,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen) 5 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 68 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi) 5 5 5 5 5 3.25.03.2.04.0004 - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diterbitkannya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi) 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 3.25.03.2.04.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen) 5 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 150.000.000,00 2 175.000.000,00 2 350.910.969,00 Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi) 20 30 40 50 60 3.25.03.2.04.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 3.25.03.2.04.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi) 20 0,00 30 0,00 40 0,00 50 0,00 60 0,00 3.25.03.2.04.0003 - Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 10.000.000,00 10.000.000,00 150.000.000,00 175.000.000,00 350.910.969,00 Diterbitkannya rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi) 5 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 150.000.000,00 5 175.000.000,00 5 350.910.969,00 3.25.03.2.05 - Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN 69 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT TAHUN 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT DAERAH TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.25.03.2.06 - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.234.500.000,00 1.234.500.000,00 5.302.313.465,00 5.776.009.815,00 7.897.410.969,00 Meningkatnya produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) (Ton/Tahun) 9.487,00 9.870,27 1.234.500.000,00 10.067,68 1.234.500.000,00 10.269,03 5.302.313.465,00 10.474,41 5.776.009.815,00 10.683,90 7.897.410.969,00 3.25.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 462.500.000,00 462.500.000,00 1.642.313.645,00 1.887.313.465,00 2.822.410.969,00 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) 2 2 208.500.000,00 2 208.500.000,00 2 750.000.000,00 2 850.000.000,00 2 1.197.410.969,00 3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 208.500.000,00 208.500.000,00 750.000.000,00 850.000.000,00 1.197.410.969,00 Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) 2 2 208.500.000,00 2 208.500.000,00 2 750.000.000,00 2 850.000.000,00 2 1.197.410.969,00 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) 1 1 195.000.000,00 1 195.000.000,00 1 650.000.000,00 1 750.000.000,00 1 950.000.000,00 3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 195.000.000,00 195.000.000,00 650.000.000,00 750.000.000,00 950.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) 1 1 195.000.000,00 1 195.000.000,00 1 650.000.000,00 1 750.000.000,00 1 950.000.000,00 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 67.313.645,00 1 87.313.465,00 1 225.000.000,00 3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 10.000.000,00 10.000.000,00 67.313.645,00 87.313.465,00 225.000.000,00 70 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 67.313.645,00 1 87.313.465,00 1 225.000.000,00 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok) 5 2 49.000.000,00 2 49.000.000,00 2 175.000.000,00 2 200.000.000,00 2 450.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 49.000.000,00 49.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 450.000.000,00 Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok) 5 2 49.000.000,00 2 49.000.000,00 2 175.000.000,00 2 200.000.000,00 2 450.000.000,00 3.25.04.2.03 - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 772.000.000,00 772.000.000,00 3.659.999.820,00 3.888.696.350,00 5.075.000.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 85.000.000,00 1 100.000.000,00 1 250.000.000,00 3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 85.000.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 85.000.000,00 1 100.000.000,00 1 250.000.000,00 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) 10 10 250.000.000,00 10 250.000.000,00 10 1.250.000.000,00 10 1.275.000.000,00 10 1.375.000.000,00 3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.275.000.000,00 1.375.000.000,00 71 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) 10 10 250.000.000,00 10 250.000.000,00 10 1.250.000.000,00 10 1.275.000.000,00 10 1.375.000.000,00 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) 1 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 75.000.000,00 1 95.000.000,00 1 165.000.000,00 Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 95.000.000,00 165.000.000,00 Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) 1 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 75.000.000,00 1 95.000.000,00 1 165.000.000,00 3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) 1 1 95.000.000,00 1 95.000.000,00 1 250.000.000,00 1 300.000.000,00 1 350.000.000,00 3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 95.000.000,00 95.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) 1 1 95.000.000,00 1 95.000.000,00 1 250.000.000,00 1 300.000.000,00 1 350.000.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit) 1 1 197.000.000,00 1 197.000.000,00 1 550.000.000,00 1 350.000.000,00 1 450.000.000,00 72 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN 3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 197.000.000,00 197.000.000,00 550.000.000,00 350.000.000,00 450.000.000,00 Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit) 1 1 197.000.000,00 1 197.000.000,00 1 550.000.000,00 1 350.000.000,00 1 450.000.000,00 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen) 205.000.000,00 205.000.000,00 1.449.999.820,00 1.768.696.350,00 2.485.000.000,00 Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit) Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit) 1 1 1 1 1 1 3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 205.000.000,00 205.000.000,00 1.449.999.820,00 1.768.696.350,00 2.485.000.000,00 Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit) 1 1 205.000.000,00 1 205.000.000,00 1 1.449.999.820,00 1 1.768.696.350,00 1 2.485.000.000,00 3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0 0 0 0 0 Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 0 0 0 0 0 Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit) 0 0 0 0 0 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 113.280.000,00 113.280.000,00 113.280.000,00 113.280.000,00 113.280.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Luasan Kawasan Konservasi (Meter) 99.100 286.000 113.280.000,00 643.000 113.280.000,00 643.000 113.280.000,00 1.190.000 113.280.000,00 2.760.000 113.280.000,00 3.25.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERIKANAN 73 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN 3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 113.280.000,00 113.280.000,00 113.280.000,00 113.280.000,00 113.280.000,00 Pengawasan Usaha Pembudidaya Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang) 64.280.000,00 64.280.000,00 64.280.000,00 64.280.000,00 64.280.000,00 Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan (Unit) Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 1 1 1 1 1 1 Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 64.280.000,00 64.280.000,00 64.280.000,00 64.280.000,00 64.280.000,00 Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 1 1 64.280.000,00 1 64.280.000,00 1 64.280.000,00 1 64.280.000,00 1 64.280.000,00 3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 0 0 0 0 0 Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 0 0 0 0 0 3.25.05.2.01.0008 - Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan 0 0 0 0 0 Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan (Unit) 0 0 0 0 0 3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan 0 0 0 0 0 Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang) 0 0 0 0 0 Pengawasan Usaha Penangkapan Ikandan/atau Usahga Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 1 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 74 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 1 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 1 49.000.000,00 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) 43,73 44,46 200.000.000,00 54,35 200.000.000,00 46,26 200.000.000,00 47,18 200.000.000,00 48,12 200.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen) 1 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen) 1 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) 3 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 75 RencanaStrategis2025–2029 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) 3 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3 30.000.000,00 3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton) 1 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton) 1 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) 1 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) 1 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 72 TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATANTABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN 2026 2027 2028
(01)(02) (03) (06) (07) (08) 2029
(09)TARGET TAHUN 2030 KETERANGAN
(10)(11) BASELINE 2024
(04)2025
(05)3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Indeks 262,5 268,75 275 218,25 287,5330 330 2 Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) Indeks 346,67 353,33 360 366,67 373,33340 340 3 Nilai Maturitas SPIP Nilai Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang BerkembangBerkembang Berkembang II ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,2 3,5 3,7 3,9 43,1 3,1 III INDIKATOR KINERJA KUNCI 1 Luasan Kawasan Konservasi Meter 286.000 643.000 643.000 1.190.000 2.760.00099.100 139.000 2 Angka Konsumsi Ikan Kg/KAP/TH 44,46 54,35 46,26 47,18 48,1243,73 43,59 3 Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) Ton/Tahun 9.870,27 10.067,68 10.269,03 10.474,41 10.683,99.487 9.676,74 4 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi % 100 100 100 100 100100 100 5 Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun) Ton/Tahun 7.392,12 7.539,96 7.690,76 7.844,57 8.001,477.105,08 7.247,18 DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 73 TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) NIHIL TABEL 4.7 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 74 TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN 2026 2027 2028
(01)(02) (03) (06) (07) (08) 2029
(09)TARGET TAHUN 2030 KETERANGAN
(10)(11) 2025
(05)BASELINE TAHUN 2024
(04)

1.3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
2.Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%) % 2,04 2,18 2,31 2,45 2,591,901,90
3.Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%) % 3,70 4,07 4,43 4,80 5,173,333,33
4.Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) Ton 17.262,39 17.607,64 17.959,79 18.318,99 18.685,3716.923,9216.592,08
5.Persentase kontri-busi perikanan ter-hadap Produk Domestik Bruto (PDB) % 6,55 6,75 6,85 6,95 7,16,356,15 TABEL 4.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Rencana Strategis 2025 – 2029 75 TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN 2026 2027 2028

(01)(02) (04) (07) (08) (09) 2029
(10)TARGET TAHUN 2030 KETERANGAN
(11)(12) 2025
(06)BASELINE TAHUN 2024
(05)STATUS
(03)

1.3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.Angka Konsumsi Ikan Kg/KAP/TH 44,46 54,35 46,26 47,18 48,1243,5943,73positif
3.Luasan Kawasan Konservasi Meter 286.000 643.000 643.000 1.190.000 2.760.000139.00099.100positif
4.Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi % 100 100 100 100 100100100positif
5.Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) Ton/Tahun 9.870,27 10.067,68 10.269,03 10.474,41 10.683,99.676,749.487positif
6.Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun) Ton/Tahun 7.392,12 7.539,96 7.690,76 7.844,57 8.001,477.247,187.105,08positif TABEL 4.9 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN Renstra Dinas Tahun 2025 – 2029
2029.Dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan yang memuat, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dasar penyusunan Renstra. Dalam penyusunan Renstra sudah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Kalteng 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Barsel. 2025 - 2029, disamping dengan RTRW Kabupaten Barito Selatan. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah bagi pengembangan bidang perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta pengolah hasil perikanan. Untuk itu diperlukan komitmen, tekad dan upaya sungguh- sungguh dari semua pihak untuk mengimplementasikan langkah- RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 – 2029 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JL. Pahlawan No. 52 Telepon (0525) 21451 BUNTOK Kode Pos 73711 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu capaian Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan adalah tercapainya kesejahteraan di segala bidang bagi Masyarakat Barito Selatan, hal ini sangat relevan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2023-2026 yaitu “ TERWUJUDNYA BARITO SELATAN YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING SERTA MENJADI PENYANGGA PANGAN DAN ENERGI IBU KOTA NUSANTARA“, Visi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua PD sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya medukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029 dalam membangun Kabupaten Barito Selatan lima tahun kedepan. Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan di Bidang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan Kabupaten Barito Selatan. Buntok , KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN HARMITO,S.Pd., MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19700201 199303 1 019 …i… TIM PENYUSUN RENSTRA 2025 – 2029 Pengarah/ : Kepala Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Penanggungjawab Perindustrian dan Perdagangan Kab.Barito Selatan Ketua : Sekretaris Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Anggota : JFU Pengadministrasian Umum ------------------------------------- DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .............................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ....................................... 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .................................. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .............................................. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ....................................... 2.1.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah .............................. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ......................... 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ........................... 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah ................................................ 3.1. Tujuan Renstra.................................................................................... 3.2. Sasaran Renstra……………............... ................................................ 3.3. Strategis ……………............... ............................................................ 3.4 Arah Kebijakan …………………………………............... .................... 4.1. Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan ....................................................................................... … 4.2 Rincian Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan ...... … 4.3 Uraian Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan… 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas…… 4.5 Target keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran resntra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................ …. 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK) .............................. ….. LAMPIRAN …ii… RENSTRA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029 Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Demikian pula Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP). Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja pencapainya diterjemahkan secara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut : 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22.Intruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
28.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
30.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029
31.Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 23);
32.Perda No.20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud dan tujuan dibuat / disusunnya Rencana Strategis ( RENSTRA ) adalah merupakan dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) satuan kerja perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan pada 5 ( lima ) tahun ke depan yaitu tahun 2025-2029. 1.3.2 Tujuan

a.Tersedianya bahan evaluasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan
b.Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
c.Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program–program yang telah direncanakan. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 Berpedoman pada Intruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :
a.Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
b.Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
d.Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
e.Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024, tanggal 12 AGUSTUS 2024 .tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :
1. 1.Kepala Dinas
2. 2.Sekretariat membawahkan:
3. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
4. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
5. 3.Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;.
6. 4.Bidang Industri;
7. 5.Bidang Perdagangan;
8. 6.UPTD Pasar Beringin Buntok;
9. 7.UPTD Kemetrologian Legal;
10. 8.Kelompok Jabatan Fungsional.
11. 1.Sekretariat membawahi : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
12. 2.Bidang Industri membawahi Jabatan Fungsional : - Pengawas Industri - Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri - Pramu Kebersihan
13. 3.Bidang Perdagangan membawahi Jabatan Fungsional : - Pengelola Pasar - Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen - Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Pramu Kebersihan
14. 4.Bidang Koperasi dan UKM, membawahi Jabatan Fungsional: - Pengadministrasi Izin Usaha - Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha - Pengelola Permodalan Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah - Pramu Kebersihan
15. 5.UPTD Pasar Beringin Buntok terdiri dari : - Kepala UPTD - Sub. Bagian Tata Usaha
16. 6.UPTD Kemetrologian Legal - Kepala UPTD - Sub. Bagian Tata Usaha
17. 7.Kelompok Jabatan Fungsional Gambar ………..Struktur Organisasi DISKOPUKMPP Kab.Barsel 2.1.2 Sumber Daya Tabel 1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan adalah : No Pegawai Jumlah Ket 1 2 3 PNS CPNS PPPK/Honorer pada Dinas KUKMPP 29 Orang 6 Orang 67 Orang Jumlah 102 Orang Tabel 2 .Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan adalah berdasarkan Jabatan Struktural : No Eselon Jumlah Ket 1 2 3 Eselon II Eselon III Eselon IV 1 Orang 4 Orang 4 Orang Jumlah 9 Orang Tabel 3 .Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan bedasarkan Pendidikan : No Pegawai Jumlah Ket 1 2 3 4 5 Sarjana ( S2 ) Sarjana ( S1 ) Sarjana Muda ( D3 ) SLTA SLTP SD 5 Orang 23 Orang 3 Orang 4 Orang 0 Orang 0 Orang Jumlah 35 Orang Tabel 4 .Struktur Organisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan bedasarkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil : 2.1 .3 Kinerja Pelayanan Penyusunan Renstra didasarkan pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) serta dengan mempedomani Renstra Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, atas dasar itu maka Penetapan Indikator Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan Pelaksana tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan serta Indikator Kinerja Renstra Kementerian yang Relevan sehingga setiap Pencapaian target Kinerja oleh Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan Kontribusi dalam Pencapaian RPJMD . Berikut disampaikan Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Daerah RPJMD dan Perangkat Daerah (PD) terdiri dari :
18. 1.INDIKATOR TUJUAN DAERAH RPJMD
19. 1.Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah
20. 2.Menguatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
21. 3.Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik
22. 2.INDIKATOR SASARAN DAERAH RPJMD
23. 1.Meningkatnya Kontribusi dan Kinerja Usaha Lokal dalam Perekonomian Daerah
24. 2.Terwujudnya Struktur dan Kinerja Ekonomi Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing No Struktur Jumlah Ket 1 2 3 4 5 6 7 Kepala Dinas Sekretaris Sekretariat Bidang Industri Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM UPTD 1 Orang 1 Orang 6 Orang 6 Orang 5 Orang 3 Orang 13 Orang Jumlah 35 Orang
25. 3.INDIKATOR TUJUAN RENSTRA PD
26. 1.Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
27. 2.Mewujudkan Kualitas Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam
28. 3.Mewujudkan Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
29. 4.Mewujudkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
30. 5.Mewujudkan Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan
31. 6.Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas
32. 7.Mewujudkan Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
33. 8.Mewujudkan Pertumbuhan Wirausaha
34. 9.Mewujudkan Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
35. 10.Mewujudkan Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
36. 11.Mewujudkan Sarana Perdagangan yang berkualitas
37. 12.Mewujudkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
38. 13.Mewujudkan Nilai Ekspor Barang
39. 14.Mewujudkan Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
40. 15.Mewujudkan pelaksanaan metrologi legal dalam rangka perlindungan konsumen
41. 16.Mewujudkan Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
42. 17.Meningkatkan Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
43. 18.Meningkatkan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
44. 2.SASARAN RENSTRA
45. 1.Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
46. 2.Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
47. 3.Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
48. 4.Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
49. 5.Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
50. 6.Meningkatnya produktivitas koperasi
51. 7.Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
52. 8.Meningkatnya daya saing UMKM
53. 9.Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
54. 10.Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
55. 11.Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
56. 12.Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
57. 13.Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk
58. 14.Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
59. 15.Meningkatnya realisasi pembangunan industry
60. 16.Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian
61. 17.Meningkatnya pemanfaatan informasi industri 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan di atas, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Perdagangan, Koperasi UKM, serta Perindustrian Kabupaten Barito Selatan. Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun kedepan. 2.1.4.1 Tantangan Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan.Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:
a.Pengaruh pandemi Covid-19;
b.Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;
c.Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan;
d.Meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk lokal;
e.Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif; dan Tingginya tingkat persaingan usaha. Tantangan pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan antara lain yaitu menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi dan peran yang signifikan dalam peningkatan perekonomi- an daerah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dan keberpihakan terhadap pengembangan Koperasi dan UMKM. Keberpihakan bagi koperasi dan UMKM bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan semangat berkoperasi di kalangan masyarakat. Disamping itu koperasi juga harus bisa mandiri, mengingat koperasi memiliki prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, gerakan koperasi, Dekopinwil dan pemangku kepentingan lainnya. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan juga diidentifikasi dari faktor eksternal seperti sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Tantangan dan peluang pelayanan Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :
1. 1.Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi Koperasi dan UKM • Jumlah Koperasi dan UMKM yang cukup besar menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM untuk mengoptimalkan potensi ekonomi anggota Koperasi dan pelaku UMKM. • Tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi dan UKM semakin tinggi dan kecepatan pelayanan perijinan koperasi dan UKM
2. 2.Peningkatan usaha Koperasi dan UMKM Pertumbuhan volume usaha Koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM, karena masih rendahnya kinerja usaha koperasi sektor riil.
3. 3.Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM • Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM baik dari segi kelembagaan maupun produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM. • Kreatifitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.
4. 4.Peningkatan skala usaha Koperasi dan UMKM • Pertumbuhan Koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM karena sulitnya tumbuh usaha mikro menjadi skala usaha yang lebih besar. • Usaha koperasi dan UKM menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 2.1.4.2 Peluang Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, KoperasI UKM Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:
a.Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19;
b.Tersedianya potensi usaha;
c.Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;
d.Pangsa pasar yang semakin terbuka; dan
e.Terbukanya lapangan kerja.
1. 1.Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi Koperasi dan UMKM Nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat menjadikan koperasi maju dan mampu membantu anggotanya melalui upaya kolektif yang produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. 2.Peningkatan usaha Koperasi dan UMKM • Kebersamaan dalam pengelolaan Koperasi akan mengurangi resiko persaingan antara anggota, meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal dan menghasilkan manfaat yang adil. • Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan pendampingan usaha yang berkesinambungan
3. 3.Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM Dengan adanya pasar bebas atau globalisasi perekonomian dunia akan menjadi peluang bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing.
4. 4.Peningkatan skala usaha Koperasi dan UMKM Globalisasi dan era digital merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usaha melalui digitalisasi 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan :
5. 1.Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional.
6. 2.Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
7. 3.Pembinaan pengusaha/perajin IKM masih belum maksimal dan belum menyentuh secara keseluruhan ke jenis/cabang industri binaan karena terbatasnya dana yang tersedia dan SDM pada bidang IKM yang masih kurang/terbatas. Secara umum permasalahan stategis yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :
8. 1.Masih kurangnya tingkat profesionlisme SDM Aparatur dan SDM Perdagangan, Koperasi dan UKM;
9. 2.Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
10. 3.Kurangnya Permodalan Koperasi dan UKM;
11. 4.Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
12. 5.Inovasi produk Belum Optimal ;
13. 6.Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Perdagangan, Koperasi dan UKM;
14. 7.Sarana dan prasarana perdagangan yang belum optimal;
15. 8.Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
16. 9.Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah dari Perdagangan, Koperasi dan UKM;
17. 10.Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi dampak globalisasi; 2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis Dalam tahun-tahun mendatang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :
18. 1.Mengoptimalkan kualitas dan profesionalisme aparat dalam pelayanan dunia usaha
19. 2.Berkembangnya sektor Industri dan Perdagangan yang kuat dan mandiri
20. 3.Menciptakan rasa aman bagi masyarakat pengguna barang dan jasa dengan tepat sasaran
21. 4.Mengoptimalkan pelayanan publik seperti Pelayanan WATAKAM dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)
22. 5.Mengoptimalkan pelayanan publik dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan Koperasi khususnya Koperasi Merah Putih
23. 6.Mengoptimalkan pelatihan tehnis/ diklat dalam rangka peningkatan keterampilan teknis Pengurus, Pengawas dan pengelola Koperasi UMKM secara khusus Koperasi Merah Putih
24. 7.Mendorong penghimpunan modal sendiri/ intern dan memfasilitasi peningkatan akses terhadap sumber-sumber permodalan dari luar/ ekstern, dalam rangka peningkatan permodalan Koperasi dan UMKM dengan pola Kemitraan.
25. 8.Mengoptimalkan promosi produk Koperasi dan UMKM serta peluang investasi setiap kesempatan, dalam rangka perluasan jaringan pemasaran produk Koperasi UMKM serta mengundang minat investor untuk menanam modal/ investasi sesuai dengan potensi daerah.
26. 9.Memberikan kesempatan kepada aparatur Pembina/ Pejabat untuk mengikuti pendidikan formal/ diklat teknis, sesuai kebutuhan/tupoksi dalam rangka peningkatan SDM Aparatur dalam pengembangan Koperasi, UMKM.
27. 10.Melaksanakan pengadaan sarana fisik sesuai kebutuhan dan standar kerja.
28. 11.Mengadakan koordinasi dengan dinas terkait untuk melaksanakan kebijakan dalam meningkatkan lingkup ekonomi masyarakat. Berdasarkan hirearki level kinerja, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025 2029 terdapat pada level strategic objectives yang bersifat makro, jangka menengah, dan lintas urusan, serta menjadi kerangka acuan bagi perumusan tujuan spesifik urusan (tactical objectives) dan tujuan operasional (operational objectives) di tingkat perangkat daerah. Tujuan pembangunan daerah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, serta menggambarkan arah capaian kinerja pembangunan yang menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah secara menyeluruh. Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi terukur sebagai hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan secara lebih spesifik, realistis, terukur, dan dapat dicapai. Sesuai prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound, dan Continuously Improve), setiap sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain mengacu pada visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga memperhatikan permasalahan dan isu lingkungan dinamis. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat dan kontekstual akan memastikan arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil yang nyata. Adapun tujuan pembangunan RPJMD dan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut: Tujuan 3 RPJMD : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-3 yaitu antara lain: Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan untuk Mendukung Visi, Misi, Tujuan,dan Sasaran RPJMD dimaksud yaitu di bagi ada 2 Urusan antara lain :
29. 1.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi UMKM terhadap PDRB Tujuan Renstra :
30. 1.Mewujudkan Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
31. 2.Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
32. 3.Meningkatkan Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan
33. 4.Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas
34. 5.Meningkatkan Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
35. 6.Meningkatkan Pertumbuhan Wirausaha
36. 7.Meningkatkan Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor Sasaran Renstra :
37. 1.Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
38. 2.Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
39. 3.Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
40. 4.Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian 5.
41. 6.Meningkatnya Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
42. 7.Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha
43. 8.Meningkatnya Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
44. 2.Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tujuan Renstra :
45. 1.Meningkatkan Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan Sasaran Renstra :
46. 1.Meningkatnya Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan Tujuan 5 RPJMD : Menguatkan fondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif- produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-5 yaitu Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan untuk Mendukung Visi, Misi, Tujuan,dan Sasaran RPJMD dimaksud yaitu di bagi ada 2 Urusan antara lain :
47. 1.Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tujuan Renstra :
48. 1.Meningkatkan Sarana Perdagangan yang berkualitas
49. 2.Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
50. 3.Meningkatkan Nilai Ekspor Barang Sasaran Renstra :
51. 1.Meningkatnya Sarana Perdagangan yang berkualitas
52. 2.Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
53. 3.Meningkatnya Nilai Ekspor Barang
54. 2.Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tujuan Renstra :
55. 1.Meningkatkan Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Sasaran Renstra :
56. 1.Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Tujuan 9 RPJMD : Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-9 yaitu Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan untuk Mendukung Visi, Misi, Tujuan,dan Sasaran RPJMD dimaksud yaitu di bagi ada 3 Urusan antara lain :
57. 1.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi UMKM terhadap PDRB Tujuan Renstra :
58. 1.Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
59. 2.Meningkatkan Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Sasaran Renstra :
60. 1.Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel
61. 2.Meningkatnya Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam
62. 2.Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tujuan Renstra :
63. 1.Meningkatkan Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
64. 2.Meningkatkan pelaksanaan metrologi legal dalam rangka perlindungan konsumen Sasaran Renstra :
65. 1.Meningkatnya Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
66. 2.Meningkatnya pelaksanaan metrologi legal dalam rangka perlindungan konsumen
67. 3.Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan Indikator Outcome yaitu Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tujuan Renstra :
68. 1.Meningkatkan Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
69. 2.Meningkatkan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini Sasaran Renstra :
70. 1.Meningkatnya Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
71. 2.Meningkatnya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini 3.3 Strategi Sasaran pembangunan ditujukan untuk memberikan gambaran rangkaian kinerja yang mungkin tercapai hingga tahun 2029, sebagai pertimbangan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan. Pertimbangan yang digunakan yaitu berdasarkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu srategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta RPJMN Tahun 2025-2029. Pertimbangan yang digunakan yaitu berdasarkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta RPJMN Tahun 2025–2029. Penjelasan terkait sasaran pembangunan di Kabupaten Barito Selatan dijelaskan sebagai berikut: 3.2.1.1. Tema Pembangunan Pada tahun 2026, tahap Persiapan Pondasi SDM dan Infrastruktur Dasar mengusung tema peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dasar, dan penguatan nilai budaya. Hal ini sejalan dengan misi pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 (tahun rencana 2026 – 2030), yaitu: • Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil, • Misi 3: Pembangunan infrastruktur wilayah untuk percepatan ekonomi dan sosial budaya, • Misi 4: Penguatan kondisi sosial budaya daerah berbasis kearifan lokal. Langkah ini bertujuan untuk membangun fondasi pendidikan, layanan kesehatan, dan budaya lokal sebagai pijakan awal. Memasuki tahun 2027, tahap Pondasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan mengangkat tema ketahanan pangan dan energi yang sejalan dengan misi: • Misi 2: Pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya dengan kelestarian lingkungan, • Misi 6: Ketahanan pangan dan energi berkelanjutan. 311 Fokusnya adalah mendorong hilirisasi berbasis komoditas lokal guna menciptakan kemandirian ekonomi dan energi. Pada tahun 2028, tahap Percepatan Peletakan Pondasi Transformasi dengan tema akselerasi infrastruktur dan tata kelola responsif selaras dengan: • Misi 3, mempercepat infrastruktur ekonomi dan budaya, serta • Misi 5, mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional dan pelayanan publik. Tahap tersebut menandai pergeseran fokus pada kualitas layanan publik dan fondasi struktural pemerintahan. Selanjutnya, tahun 2029 menjadi tahap Pemantapan Pondasi Transformasi dengan tema penguatan pembangunan pentahelix inklusif. Semua misi 1–6 diberdayakan secara simultan, baik meliputi SDM, ekonomi, infrastruktur, budaya, tata kelola, pangan maupun energi. Hal tersebut menunjukkan puncak konsolidasi pondasi menuju daerah yang lebih adaptif dan tangguh. Kemudian, pada tahun 2030, tahap Perwujudan Pondasi Transformasi diterjemahkan sebagai tema pembangunan infrastruktur berkualitas, pelestarian budaya lokal, dan layanan publik profesional. Misi 1 – 6 kembali bersinergi yang menunjukkan bahwa seluruh program telah mengakar dan siap didorong menuju fase implementasi lanjutan di periode berikutnya. Secara keseluruhan, rencana tahunan ini memperlihatkan kesinambungan dan sistematika mulai dari memperkuat fondasi yang meliputi peningkatan kapasitas SDM dan budaya, mengembangkan ekonomi berkelanjutan, mempercepat tata kelola dan infrastruktur, melakukan konsolidasi seluruh sektor, serta mewujudkan hasil akumulatif dari keseluruhan tahapan pembangunan yang telah dilakukan. Setiap tema tahunan terintegrasi dengan misi strategis RPJMD untuk memastikan pembangunan berjalan berurutan, fokus, dan hasilnya dapat terukur. 3.4 Arah Kebijakan.
a.Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
b.Meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya;
c.Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat;
d.Meningkatkan promosi produk daerah ;
e.Melindungi hak – hak konsumen ;
f.Meningkatkan pengelolaan pasar. 4.2 Uraian Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan dapat di ilustrasikan di Tabel 4.2 dibawah ini : 4.3 Uraian Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Uraian Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan dapat di ilustrasikan di Tabel 4.3 (lampiran 1) dan (lampiran 2) 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas dapat di ilustrasikan di Tabel 4.4 4.5 Target keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran resntra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Target keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran resntra tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) dapat di ilustrasikan di Tabel 4.5 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK) dapat di ilustrasikan di Tabel 4.6 Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Barito Selatan dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Buntok, KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN HARMITO,S.Pd., MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19700201 199303 1 019 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.769.749.813,00 7.769.749.813,00 23.786.765.331,00 24.424.343.333,00 32.000.658.459,00 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.375.377.690,00 6.375.377.690,00 9.934.714.471,00 8.457.201.880,00 11.760.024.055,00 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 75 85 6.375.377.690,00 85 6.375.377.690,00 85 9.934.714.471,00 85 8.457.201.880,00 85 11.760.024.055,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.781.548.710,00 4.781.548.710,00 8.340.885.491,00 6.863.372.900,00 10.166.195.075,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 35 60 4.781.548.710,00 60 4.781.548.710,00 60 8.340.885.491,00 60 6.863.372.900,00 60 10.166.195.075,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 128.200. 000 100 100 100 100 100 2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.653.348.710,00 4.653.348.710,00 8.212.685.491,00 6.735.172.900,00 10.037.995.075,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 35 60 4.653.348.710,00 60 4.653.348.710,00 60 8.212.685.491,00 60 6.735.172.900,00 60 10.037.995.075,00 2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 128.200.000,00 128.200.000,00 128.200.000,00 128.200.000,00 128.200.000,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 128.200. 000 100 128.200.000,00 100 128.200.000,00 100 128.200.000,00 100 128.200.000,00 100 128.200.000,00 2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2028 2029 2030 TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Tersedianya Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 5 5 65.000.000,00 5 65.000.000,00 5 65.000.000,00 5 65.000.000,00 5 65.000.000,00 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 45 60 60 60 60 60 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 2.17.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 45 60 30.000.000,00 60 30.000.000,00 60 30.000.000,00 60 30.000.000,00 60 30.000.000,00 2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 5 5 35.000.000,00 5 35.000.000,00 5 35.000.000,00 5 35.000.000,00 5 35.000.000,00 2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 819.867.160,00 819.867.160,00 819.867.160,00 819.867.160,00 819.867.160,00 Tersedianya Administrasi Umum Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 819.867.160,00 819.867.160,00 819.867.160,00 819.867.160,00 819.867.160,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 25 25 25 25 25 25 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 5 5 5 5 5 5 2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.830.000,00 155.830.000,00 155.830.000,00 155.830.000,00 155.830.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 5 5 155.830.000,00 5 155.830.000,00 5 155.830.000,00 5 155.830.000,00 5 155.830.000,00 2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 0 0 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.999.160,00 101.999.160,00 101.999.160,00 101.999.160,00 101.999.160,00 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 101.999.160,00 1 101.999.160,00 1 101.999.160,00 1 101.999.160,00 1 101.999.160,00 2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 57.192.000,00 57.192.000,00 57.192.000,00 57.192.000,00 57.192.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 10 10 57.192.000,00 10 57.192.000,00 10 57.192.000,00 10 57.192.000,00 10 57.192.000,00 2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 464.846.000,00 464.846.000,00 464.846.000,00 464.846.000,00 464.846.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 25 25 464.846.000,00 25 464.846.000,00 25 464.846.000,00 25 464.846.000,00 25 464.846.000,00 2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 201.074.000,00 201.074.000,00 201.074.000,00 201.074.000,00 201.074.000,00 Tersedianya Barang Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 201.074.000,00 201.074.000,00 201.074.000,00 201.074.000,00 201.074.000,00 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 201.074.000,00 201.074.000,00 201.074.000,00 201.074.000,00 201.074.000,00 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 1 201.074.000,00 1 201.074.000,00 1 201.074.000,00 1 201.074.000,00 1 201.074.000,00 2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 385.437.500,00 385.437.500,00 385.437.500,00 385.437.500,00 385.437.500,00 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 5 5 385.437.500,00 5 385.437.500,00 5 385.437.500,00 5 385.437.500,00 5 385.437.500,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 10 10 15.000.000,00 10 15.000.000,00 10 15.000.000,00 10 15.000.000,00 10 15.000.000,00 2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.837.500,00 96.837.500,00 96.837.500,00 96.837.500,00 96.837.500,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 5 5 96.837.500,00 5 96.837.500,00 5 96.837.500,00 5 96.837.500,00 5 96.837.500,00 2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 273.600.000,00 273.600.000,00 273.600.000,00 273.600.000,00 273.600.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 273.600.000,00 12 273.600.000,00 12 273.600.000,00 12 273.600.000,00 12 273.600.000,00 2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.450.320,00 122.450.320,00 122.450.320,00 122.450.320,00 122.450.320,00 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 122.450.320,00 122.450.320,00 122.450.320,00 122.450.320,00 122.450.320,00 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilit asi (Ha) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 5 5 5 5 5 5 2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 92.450.000,00 92.450.000,00 92.450.000,00 92.450.000,00 92.450.000,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 10 10 92.450.000,00 10 92.450.000,00 10 92.450.000,00 10 92.450.000,00 10 92.450.000,00 2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.320,00 30.000.320,00 30.000.320,00 30.000.320,00 30.000.320,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 5 5 30.000.320,00 5 30.000.320,00 5 30.000.320,00 5 30.000.320,00 5 30.000.320,00 2.17.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilit asi (Ha) 0 0 0 0 0 2.17.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 0 0 0 0 0 2.17.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0 0 2.17.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 2.17.01.2.13 - Penataan Organisasi 0 0 0 0 0 2.17.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 0 0 2.17.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0 0 0 0 2.17.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 25.000.000,00 25.000.000,00 1.804.668.391,00 2.106.824.190,00 2.717.323.183,00 Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%) 100 15 25.000.000,00 30 25.000.000,00 25 1.804.668.391,00 20 2.106.824.190,00 20 2.717.323.183,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 1.804.668.391,00 2.106.824.190,00 2.717.323.183,00 Tersedianya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 0 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 1.804.668.391,00 1 2.106.824.190,00 1 2.717.323.183,00 2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 1.804.668.391,00 2.106.824.190,00 2.717.323.183,00 Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 0 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 1.804.668.391,00 1 2.106.824.190,00 1 2.717.323.183,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.17.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 37.978.200,00 37.978.200,00 1.817.646.591,00 2.119.802.390,00 2.730.301.383,00 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%) 100 25 37.978.200,00 25 37.978.200,00 20 1.817.646.591,00 20 2.119.802.390,00 10 2.730.301.383,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 37.978.200,00 37.978.200,00 1.817.646.591,00 2.119.802.390,00 2.730.301.383,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) 5 5 37.978.200,00 5 37.978.200,00 5 1.817.646.591,00 5 2.119.802.390,00 5 2.730.301.383,00 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) 5 5 5 5 5 5 2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 27.278.200,00 27.278.200,00 1.806.946.591,00 2.109.102.390,00 2.719.601.383,00 Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) 5 5 27.278.200,00 5 27.278.200,00 5 1.806.946.591,00 5 2.109.102.390,00 5 2.719.601.383,00 2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00 Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) 5 5 10.700.000,00 5 10.700.000,00 5 10.700.000,00 5 10.700.000,00 5 10.700.000,00 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 68.016.800,00 68.016.800,00 1.847.685.191,00 2.149.840.990,00 2.760.339.983,00 Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi Persentase koperasi aktif (%) (%) 26 20 68.016.800,00 20 68.016.800,00 20 1.847.685.191,00 20 2.149.840.990,00 20 2.760.339.983,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 68.016.800,00 68.016.800,00 1.847.685.191,00 2.149.840.990,00 2.760.339.983,00 Tersedianya Koperasi yang berkualitas Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) 93 93 68.016.800,00 93 68.016.800,00 93 1.847.685.191,00 93 2.149.840.990,00 93 2.760.339.983,00 Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 68.016.800,00 68.016.800,00 1.847.685.191,00 2.149.840.990,00 2.760.339.983,00 Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) 93 93 68.016.800,00 93 68.016.800,00 93 1.847.685.191,00 93 2.149.840.990,00 93 2.760.339.983,00 2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) 0 0 0 0 0 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 31.870.400,00 31.870.400,00 1.811.538.791,00 2.113.694.590,00 2.724.193.583,00 Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%) 43 20 31.870.400,00 20 31.870.400,00 20 1.811.538.791,00 20 2.113.694.590,00 20 2.724.193.583,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 31.870.400,00 31.870.400,00 1.811.538.791,00 2.113.694.590,00 2.724.193.583,00 Terciptanya SDM perkoperasian yang berkualitas Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) 13 13 31.870.400,00 13 31.870.400,00 13 1.811.538.791,00 13 2.113.694.590,00 13 2.724.193.583,00 2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 31.870.400,00 31.870.400,00 1.811.538.791,00 2.113.694.590,00 2.724.193.583,00 Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) 13 13 31.870.400,00 13 31.870.400,00 13 1.811.538.791,00 13 2.113.694.590,00 13 2.724.193.583,00 2.17.05.2.02 - Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Terciptanya SDM yang berkualitas 0 0 0 0 0 2.17.05.2.03 - Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terciptanya SDM yang berkualitas 0 0 0 0 0 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 498.866.263,00 498.866.263,00 2.278.534.654,00 2.580.690.453,00 3.191.189.446,00 Meningkatnya produktivitas koperasi Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%) 27 20 498.866.263,00 20 498.866.263,00 20 2.278.534.654,00 20 2.580.690.453,00 20 3.191.189.446,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 498.866.263,00 498.866.263,00 2.278.534.654,00 2.580.690.453,00 3.191.189.446,00 Terciptanya Koperasi yang berkualitas Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha) 86 86 498.866.263,00 86 498.866.263,00 86 2.278.534.654,00 86 2.580.690.453,00 86 3.191.189.446,00 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha) 93 93 93 93 93 93 Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) 3 3 3 3 3 3 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 93 93 93 93 93 93 Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat) 5 5 5 5 5 5 2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) 5 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat) 5 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) 3 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 110.694.868,00 110.694.868,00 110.694.868,00 110.694.868,00 110.694.868,00 Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha) 93 93 110.694.868,00 93 110.694.868,00 93 110.694.868,00 93 110.694.868,00 93 110.694.868,00 2.17.06.2.01.0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha) 12 12 100.000.000,00 12 100.000.000,00 12 100.000.000,00 12 100.000.000,00 12 100.000.000,00 2.17.06.2.01.0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha) 86 86 10.000.000,00 86 10.000.000,00 86 10.000.000,00 86 10.000.000,00 86 10.000.000,00 2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 278.171.395,00 278.171.395,00 2.057.839.786,00 2.359.995.585,00 2.970.494.578,00 Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 93 93 278.171.395,00 93 278.171.395,00 93 2.057.839.786,00 93 2.359.995.585,00 93 2.970.494.578,00 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 563.205.860,00 563.205.860,00 2.342.874.251,00 2.645.030.050,00 3.255.529.043,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%) 100 30,92 563.205.860,00 17,27 563.205.860,00 17,27 2.342.874.251,00 17,27 2.645.030.050,00 17,27 3.255.529.043,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN Pertumbuhan Wirausaha (%) 100 15 20 25 20 20 2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 563.205.860,00 563.205.860,00 2.342.874.251,00 2.645.030.050,00 3.255.529.043,00 Terciptanya UMKM yang Tangguh dan Mandiri Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) 4 4 563.205.860,00 4 563.205.860,00 4 2.342.874.251,00 4 2.645.030.050,00 4 3.255.529.043,00 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) 3.545 3.545 3.545 3.545 3.545 3.545 Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha) Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) 25 25 25 25 25 25 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha) 11.464 11.464 11.464 11.464 11.464 11.464 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 137.293.000,00 137.293.000,00 137.293.000,00 137.293.000,00 137.293.000,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) 4 4 137.293.000,00 4 137.293.000,00 4 137.293.000,00 4 137.293.000,00 4 137.293.000,00 2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 11.590.000,00 11.590.000,00 11.590.000,00 11.590.000,00 11.590.000,00 Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) 3.545 3.545 11.590.000,00 3.545 11.590.000,00 3.545 11.590.000,00 3.545 11.590.000,00 3.545 11.590.000,00 2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) 0 0 0 0 0 2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 12.499.660,00 12.499.660,00 12.499.660,00 12.499.660,00 12.499.660,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) 1.720 1.720 12.499.660,00 1.720 12.499.660,00 1.720 12.499.660,00 1.720 12.499.660,00 1.720 12.499.660,00 2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro 92.134.000,00 92.134.000,00 1.871.802.391,00 2.173.958.190,00 2.784.457.183,00 Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 3.545 3.545 92.134.000,00 3.545 92.134.000,00 3.545 1.871.802.391,00 3.545 2.173.958.190,00 3.545 2.784.457.183,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0 0 2.17.07.2.01.0010 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0 0 2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0 0 2.17.07.2.01.0012 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0 0 2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik 242.878.000,00 242.878.000,00 242.878.000,00 242.878.000,00 242.878.000,00 Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 11.464 11.464 242.878.000,00 11.464 242.878.000,00 11.464 242.878.000,00 11.464 242.878.000,00 11.464 242.878.000,00 2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 29.891.000,00 29.891.000,00 29.891.000,00 29.891.000,00 29.891.000,00 Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha) 11.464 11.464 29.891.000,00 11.464 29.891.000,00 11.464 29.891.000,00 11.464 29.891.000,00 11.464 29.891.000,00 2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 36.920.200,00 36.920.200,00 36.920.200,00 36.920.200,00 36.920.200,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) 25 25 36.920.200,00 25 36.920.200,00 25 36.920.200,00 25 36.920.200,00 25 36.920.200,00 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 169.434.600,00 169.434.600,00 1.949.102.991,00 2.251.258.790,00 2.861.757.783,00 Meningkatnya daya saing UMKM Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%) 4 20 169.434.600,00 20 169.434.600,00 20 1.949.102.991,00 20 2.251.258.790,00 20 2.861.757.783,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 169.434.600,00 169.434.600,00 1.949.102.991,00 2.251.258.790,00 2.861.757.783,00 Terciptanya Jumlah UKM yang Menjalin Kemitraan dan Ekspor Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) 4 4 169.434.600,00 4 169.434.600,00 4 1.949.102.991,00 4 2.251.258.790,00 4 2.861.757.783,00 Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga) Jumlah yang Difasilitasi (Orang) 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0 0 2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan Jumlah yang Difasilitasi (Orang) 1.720 1.720 10.000.000,00 1.720 10.000.000,00 1.720 10.000.000,00 1.720 10.000.000,00 1.720 10.000.000,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2.17.08.2.01.0004 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga) 0 0 0 0 0 2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0 0 2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 159.434.600,00 159.434.600,00 1.939.102.991,00 2.241.258.790,00 2.851.757.783,00 Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) 4 4 159.434.600,00 4 159.434.600,00 4 1.939.102.991,00 4 2.241.258.790,00 4 2.851.757.783,00 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.733.594.954,00 1.733.594.954,00 10.631.936.909,00 12.142.715.904,00 15.195.210.869,00 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 32.996.100,00 32.996.100,00 1.812.664.491,00 2.114.820.290,00 2.725.319.283,00 Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%) 100 100 32.996.100,00 100 32.996.100,00 100 1.812.664.491,00 100 2.114.820.290,00 100 2.725.319.283,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 0 0 0 0 0 3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang 0 0 0 0 0 3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri 0 0 0 0 0 3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 0 0 0 0 0 3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 32.996.100,00 32.996.100,00 1.812.664.491,00 2.114.820.290,00 2.725.319.283,00 Terciptanya Data dan Dokumen terkait Surat Izin Usaha Perdagangan yang di fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan) 5 5 32.996.100,00 5 32.996.100,00 5 1.812.664.491,00 5 2.114.820.290,00 5 2.725.319.283,00 3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2) 32.996.100,00 32.996.100,00 1.812.664.491,00 2.114.820.290,00 2.725.319.283,00 Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan) 5 5 32.996.100,00 5 32.996.100,00 5 1.812.664.491,00 5 2.114.820.290,00 5 2.725.319.283,00 3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 498.941.778,00 498.941.778,00 2.278.610.169,00 2.580.765.968,00 3.191.264.961,00 Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%) 100 79,4 498.941.778,00 96,8 498.941.778,00 96,8 2.278.610.169,00 100 2.580.765.968,00 100 3.191.264.961,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 457.570.180,00 457.570.180,00 2.237.238.571,00 2.539.394.370,00 3.149.893.363,00 Terciptanya Kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan) 0 0 457.570.180,00 0 457.570.180,00 0 2.237.238.571,00 0 2.539.394.370,00 0 3.149.893.363,00 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan) 3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 457.570.180,00 457.570.180,00 2.237.238.571,00 2.539.394.370,00 3.149.893.363,00 Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) 1 1 457.570.180,00 1 457.570.180,00 1 2.237.238.571,00 1 2.539.394.370,00 1 3.149.893.363,00 3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota 0 0 0 0 0 Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan) 0 0 0 0 0 3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 41.371.598,00 41.371.598,00 41.371.598,00 41.371.598,00 41.371.598,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Terciptanya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) 41.371.598,00 41.371.598,00 41.371.598,00 41.371.598,00 41.371.598,00 3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 41.371.598,00 41.371.598,00 41.371.598,00 41.371.598,00 41.371.598,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) 25 25 41.371.598,00 25 41.371.598,00 25 41.371.598,00 25 41.371.598,00 25 41.371.598,00 3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 586.894.876,00 586.894.876,00 2.366.563.267,00 2.668.719.066,00 3.279.218.059,00 Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%) 100 19,79 586.894.876,00 19,79 586.894.876,00 19,79 2.366.563.267,00 19,79 2.668.719.066,00 20,83 3.279.218.059,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 487.204.200,00 487.204.200,00 2.266.872.591,00 2.569.028.390,00 3.179.527.383,00 Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) 7 7 487.204.200,00 7 487.204.200,00 7 2.266.872.591,00 7 2.569.028.390,00 7 3.179.527.383,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) 3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) 0 0 0 0 0 3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) 0 0 0 0 0 3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 487.204.200,00 487.204.200,00 2.266.872.591,00 2.569.028.390,00 3.179.527.383,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) 7 7 487.204.200,00 7 487.204.200,00 7 2.266.872.591,00 7 2.569.028.390,00 7 3.179.527.383,00 3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 99.690.676,00 99.690.676,00 99.690.676,00 99.690.676,00 99.690.676,00 Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 6 6 99.690.676,00 6 99.690.676,00 6 99.690.676,00 6 99.690.676,00 6 99.690.676,00 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 6 6 6 6 6 6 3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 67.716.700,00 67.716.700,00 67.716.700,00 67.716.700,00 67.716.700,00 Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 6 6 67.716.700,00 6 67.716.700,00 6 67.716.700,00 6 67.716.700,00 6 67.716.700,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan) 0 0 0 0 0 3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 31.973.976,00 31.973.976,00 31.973.976,00 31.973.976,00 31.973.976,00 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 6 6 31.973.976,00 6 31.973.976,00 6 31.973.976,00 6 31.973.976,00 6 31.973.976,00 3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0 0 0 0 0 Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Nilai Ekspor Barang (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Terciptanya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk) 0 0 0 0 0 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) 3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) 0 0 0 0 0 3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) 0 0 0 0 0 3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor 0 0 0 0 0 Meningkatnya Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk) 0 0 0 0 0 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 208.668.200,00 208.668.200,00 1.988.336.591,00 2.290.492.390,00 2.900.991.383,00 Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%) 100 100 208.668.200,00 100 208.668.200,00 100 1.988.336.591,00 100 2.290.492.390,00 100 2.900.991.383,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 208.668.200,00 208.668.200,00 1.988.336.591,00 2.290.492.390,00 2.900.991.383,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Pelaku usaha yang mendapat pengawasan (pelaku Usaha) Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) 1.306 1.306 208.668.200,00 1.306 208.668.200,00 1.306 1.988.336.591,00 1.306 2.290.492.390,00 1.306 2.900.991.383,00 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 172.165.400,00 172.165.400,00 1.951.833.791,00 2.253.989.590,00 2.864.488.583,00 Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) 1.306 1.306 172.165.400,00 1.306 172.165.400,00 1.306 1.951.833.791,00 1.306 2.253.989.590,00 1.306 2.864.488.583,00 3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 36.502.800,00 36.502.800,00 36.502.800,00 36.502.800,00 36.502.800,00 Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) 1.306 1.306 36.502.800,00 1.306 36.502.800,00 1.306 36.502.800,00 1.306 36.502.800,00 1.306 36.502.800,00 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 406.094.000,00 406.094.000,00 2.185.762.391,00 2.487.918.190,00 3.098.417.183,00 Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) 100 20 406.094.000,00 20 406.094.000,00 20 2.185.762.391,00 20 2.487.918.190,00 20 3.098.417.183,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 406.094.000,00 406.094.000,00 2.185.762.391,00 2.487.918.190,00 3.098.417.183,00 Terciptanya Pelaku Usaha yang mendapatkan promosi produk unggulan Kalteng Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM) 10 10 406.094.000,00 10 406.094.000,00 10 2.185.762.391,00 10 2.487.918.190,00 10 3.098.417.183,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang) TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang) 0 0 0 0 0 3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 406.094.000,00 406.094.000,00 2.185.762.391,00 2.487.918.190,00 3.098.417.183,00 Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM) 10 10 406.094.000,00 10 406.094.000,00 10 2.185.762.391,00 10 2.487.918.190,00 10 3.098.417.183,00 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 946.954.410,00 946.954.410,00 4.506.291.192,00 5.110.602.785,00 6.331.600.776,00 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 84.664.800,00 84.664.800,00 1.864.333.191,00 2.166.488.990,00 2.776.987.983,00 Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%) 100 17,95 84.664.800,00 20,51 84.664.800,00 20,51 1.864.333.191,00 20,51 2.166.488.990,00 20,51 2.776.987.983,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 84.664.800,00 84.664.800,00 1.864.333.191,00 2.166.488.990,00 2.776.987.983,00 Tersedianya Data dan Dokumen terkait Pertambahan Jumlah Investasi Sektor Industri dan kawasan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) 3 3 84.664.800,00 3 84.664.800,00 3 1.864.333.191,00 3 2.166.488.990,00 3 2.776.987.983,00 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan) Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi) Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi) - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen) Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) 3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 13.824.800,00 13.824.800,00 13.824.800,00 13.824.800,00 13.824.800,00 Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen) 3 3 13.824.800,00 3 13.824.800,00 3 13.824.800,00 3 13.824.800,00 3 13.824.800,00 3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 0 0 0 Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 0 0 0 0 Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 21.617.800,00 21.617.800,00 21.617.800,00 21.617.800,00 21.617.800,00 Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) 3 3 21.617.800,00 3 21.617.800,00 3 21.617.800,00 3 21.617.800,00 3 21.617.800,00 3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 49.222.200,00 49.222.200,00 1.828.890.591,00 2.131.046.390,00 2.741.545.383,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) 3 3 49.222.200,00 3 49.222.200,00 3 1.828.890.591,00 3 2.131.046.390,00 3 2.741.545.383,00 3.31.02.2.01.0007 - Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri 0 0 0 0 0 Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi) 0 0 0 0 0 3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri 0 0 0 0 0 Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan) 0 0 0 0 0 3.31.02.2.01.0010 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri 0 0 0 0 0 Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi) 0 0 0 0 0 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%) 100 9,09 0 22,73 0 22,73 0 22,73 0 22,73 0 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya Data dan Dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) 3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) 0 0 0 0 0 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 862.289.610,00 862.289.610,00 2.641.958.001,00 2.944.113.795,00 3.554.612.793,00 Meningkatnya pemanfaatan informasi industri Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%) 100 9,09 862.289.610,00 22,73 862.289.610,00 22,73 2.641.958.001,00 22,73 2.944.113.795,00 22,73 3.554.612.793,00 2.17.3.31.3.30. 01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANG AN 3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 862.289.610,00 862.289.610,00 2.641.958.001,00 2.944.113.795,00 3.554.612.793,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Tersedianya Data dan Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen) 862.289.610,00 862.289.610,00 2.641.958.001,00 2.944.113.795,00 3.554.612.793,00 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen) 3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 862.289.610,00 862.289.610,00 2.641.958.001,00 2.944.113.795,00 3.554.612.793,00 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2028 2029 2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) 10 10 862.289.610,00 10 862.289.610,00 10 2.641.958.001,00 10 2.944.113.795,00 10 3.554.612.793,00 3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 0 0 0 0 0 Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 0 0 0 0 0 Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen) 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 i PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2025 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 ii KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, izin serta pertolongan-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dapat di selesaikan dengan baik. Renstra ini tidak hanya memuat rumusan kebijakan, tujuan, sasaran, strategi dan program prioritas untuk lima tahun mendatang, tetapi juga menjadi kompas moral dan operasional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penyusunan Renstra ini melalui proses yang sistematis, partisipatif dan berbasis evaluasi mendalam terhadap capaian Renstra sebelumnya. Seluruh dinamika kebutuhan masyarakat, arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan, serta tantangan lingkungan strategis telah menjadi bahan pertimbangan utama. Hasilnya adalah dokumen yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tekad untuk memberikan pelayanan yang responsif, professional dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran, data, tenaga dan dukungan teknis selama proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi menjadi motivasi peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan. Buntok, Oktober 2025 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO SELATAN, RIPALTHA, SE., MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690111 200003 1 009 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. 1.1 Latar Belakang .............................................................................................................................. 1.2 Landasan Hukum ......................................................................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................................. 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ..................................................................................... 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah ...................................................................... 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 .................................................................. 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 ............................................................... 3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 ................................................................ 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 .................................................... 4.1 Uraian Program ............................................................................................................................ 4.2 Uraian Kegiatan ............................................................................................................................ 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif .................................... 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Tahun 2025- 2029 Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .......................................................... 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ............................................................................................. RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Demikian pula Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Renja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Oalhraga serta Pariwisata, yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP). 1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 3
11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22.Intruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 4
23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
24.Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
29.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 23);
32.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Oalhraga serta Pariwisata .
33.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud dan tujuan dibuat / disusunnya Rencana Strategis ( RENSTRA ) adalah merupakan dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) satuan kerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Oalhraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan pada 5 ( lima ) tahun ke depan yaitu tahun 2025-2029. RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 5 1.3.2 Tujuan

a.Tersedianya bahan evaluasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Oalhraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan
b.Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
c.Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program–program yang telah direncanakan. 1.4 Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 Berpedoman pada Intruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Perrmasalahan Dan Isu Strategis berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :
1. 1.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.
2. 2.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. 3.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.
4. 4.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata; b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata; d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata; e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 7 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan terdiri dari:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Subbagian Umum; dan
2. 2.Subbagian Keuangan.
c.Bidang Kebudayaan;
d.Bidang Kepemudaan;
e.Bidang Olahraga;
f.Bidang Pariwisata;
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Dinas

(1)Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan otonomi Daerah di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata bertanggung jawab atas terlaksananya tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. b.pembinaan dan Penyusunan Perencanaan dan Program Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
3. c.pembinaan dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. d.pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan;
5. e.pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Kepemudaan;
6. f.pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Olahraga.
7. g.pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata;
8. h.penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
9. i.penggunaan Barang Milik Daerah;
10. j.pengawasan Pelaksanaan Anggaran; RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 8
11. k.pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
12. l.perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
13. m.peningkatan nilai SAKIP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
14. n.pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata; dan
15. o.pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Kepala Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Adminstrator dan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja untuk Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris
(1)Sekretariat melaksanakan tugas pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
2. b.pengoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS);
3. c.pengoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
4. d.pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
5. e.pengoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan;
6. f.pengoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 9
(4)Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subbag Umum dan Kepegawaian
(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
2. b.penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian;
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi Peraturan Perundang- undangan, kehumasan dan, keprotokolan;
4. d.penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;
5. e.penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Kepala Subbagian Umum dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Subbagian Keuangan
(1)Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan pelayanan administrasi keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
2. b.penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. c.penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
4. d.penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Kepala Subbagian Keuangan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Kebudayaan RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 0
(1)Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi program dan kerja di bidang kebudayaan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;
2. b.pengoordinasian dan penyiapan rumusan kebijakan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
3. c.pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
4. d.pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten;
5. e.pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten;
6. f.pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
7. g.pembinaan sejarah lokal Kabupaten;
8. h.penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten;
9. i.penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
10. j.pengelolaan museum Kabupaten;
11. k.pengevaluasian dan monitoring program dan kegiatan bidang serta melaporkan kepada Kepala Dinas; dan
12. l.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Kepala Bidang Kebudayaan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Kepemudaan
(1)Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam menyusun, mengoordinasi, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dalam pengembangan dan pemberdayaan organisasi pemuda.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program, pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan organisasi pemuda di luar sekolah;
2. b.pengoordinasian rencana program dan kegiatan bidang kepemudaan di luar sekolah;
3. c.pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pendidikan kegiatan pemuda;
4. d.pembinaan kepemudaan di bidang kewirausahaan;
5. e.pengevaluasian dan monitoring program dan kegiatan bidang serta melaporkan kepada Kepala Dinas; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 1
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Kepala Bidang Kepemudaan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Bidang Olahraga
(1)Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam menyusun, mengoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dalam peningkatan prestasi, pembudayaan serta penyediaan sarana prasarana Olahraga.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan, pembudayaan dan sarana prasarana Olahraga;
2. b.pengoordinasian rencana program dan kegiatan bidang Olahraga;
3. c.pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penyusunan kegiatan olahraga;
4. d.pengevaluasian dan monitoring program dan kegiatan bidang serta melaporkan kepada Kepala Dinas; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Olahraga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kepala Bidang Olahraga sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pariwisata
(1)Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi program dan kerja di bidang pariwisata, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;
2. b.pengoordinasian dan penyiapan rumusan kebijakan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. c.pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
4. d.pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
5. e.penyediaan prasarana (zona/ruang/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
6. f.pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
7. g.pengevaluasian dan monitoring program dan kegiatan bidang serta melaporkan kepada Kepala Dinas; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pariwisata dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kepala Bidang Pariwisata RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 2 sebagai Pejabat Penilai Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KELOMPOK JABATAN A. Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, promosi dan penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat
(2)Penilai Kerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
(6)Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
(7)Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah. B. Jabatan Pelaksana
(1)Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
(2)Nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(3)Penetapan nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan Keputusan Bupati.
(4)Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
(6)Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 3 lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
(9)Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan Perangkat Daerah. C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD).
1. a.Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
2. b.Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sejak Tahun 2019 Dinas Pemuda, Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan memiliki 1 (satu) UPTD yakni UPTD Museum. TUGAS DAN FUNGSI UPTD : Mempunyai Tugas :
  1. 1.UPTD MUSEUM Tugas : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan di bidang Permuseuman. Mempunyai fungsi sebagai berikut :
  2. 1.UPTD Museum Kabupaten Barito Selatan
3. a.Melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tentang operasional UPTD Museum Kabupaten Barito Selatan.
4. b.Mengumpulkan dan mengadakan pengamanan terhadap warisan alam dan budaya Kabupaten Barito Selatan yang bernilai tinggi.
5. c.Mengadakan dokumentasi dan penelitian ilmiah terhadap warisan alam dan budaya Kabupaten Barito Selatan.
6. d.Mengadakan konservasi dan prevarasi warisan alam dan budaya Kabupaten Barito Selatan.
7. e.Menyebarkan dan pemerataan kesenian, budaya dan ilmu pengetahuan untuk umum.
8. f.Pengenalan, penghayatan kesenian dan kebudayaan Barito Selatan secara nasional dan internasional.
9. g.Melindungi dan melestarikan benda benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungan.
10. h.Melaksanakan dan menyebarkan informasi mengenai benda-benda tersebut kepada masyarakat melalui publikasi, bimbingan edukatif kultural dan pameran.
11. i.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat kelembagaan daerah di Kabupaten Barito Selatan RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN PAMONG BUDAYA SUBBAGIAN KEUANGANSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BIDANG KEBUDAYAAN BIDANG KEPEMUDAAN BIDANG OLAHRAGA BIDANG PARIWISATA SUBBAG TATA USAHA UPTD MUSEUM RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 6 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Tabel 2.1 Data ASN/PNS Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024 No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
  1. 1.Doktoral 1
  2. 2.Pasca Sarjana (S.2). 4
  3. 3.Sarjana (S.1). 15
  4. 4.Sarjana Muda (D.III). 2
  5. 5.SLTA/Sederajat. 5
  6. 6.SLTP. -
  7. 7.SD. - TOTAL 27 Tabel 2.2 Data ASN/PNS Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Menurut Golongan Ruang Tahun 2024 No. Golongan Ruang Jumlah (Orang)
  8. 1.IV 7
  9. 2.III 16
  10. 3.II 4
  11. 4.I - TOTAL 27 Tabel 2.3 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 7 Data ASN/PNS Struktural Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Menurut Eselon Tahun 2024 No. Eselon Jumlah (Orang)
  12. 1.II.b 1
  13. 2.III.a 1
  14. 3.III.b 4
  15. 4.IV.a 12
  16. 5.IV.b 0 TOTAL 18 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 8 Tabel 2.4 Keadaan ASN/PNS Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan No. JENJANG JUMLAH ORANG GOLONGAN JUMLAHI II III IV A B C D A B C D A B C D A B C d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I PEJABAT STRUKTURAL - Eselon II 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - Eselon III 5 - - - - - - - - - - - 4 1 - - 5 - Eselon IV 12 - - - - - - - - - - 1 10 1 - - - 12 Sub Jml - - - - - - - - - - 1 10 5 1 1 - 18 II PEJABAT FUNGSIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - Sub Jml - - - - - - - - - - - - - - - - - III PELAKSANA - Doktor (S3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - Magister (S2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sarjana (S1) - - - - - - - - 2 - 1 1 - - - - 4 - Diploma IV - - - - - - - - - - - - - - - - - - Diploma III - - - - - - - - - - - - - - - - - - SLTA/SMK - - - - - - - 4 1 - - - - - - 5 - SLTP - - - - - - - - - - - - - - - - - - SD - - - - - - - - - - - - - - - - - Sub Jml - - - - - - - 4 3 - 1 1 - - - - 9 IV PEGAWAI KONTRAK/ HONORER Sub Jml - - - - - - - - - - - - - - - - 36 TOTAL I + II + III + IV - - - 4 3 - 2 11 5 1 1 - 63 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 1 9 Tabel 2.5 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan NO. NAMA BARANG TAHUN JUMLAH 1 Sepeda Motor 2004 1 Unit 2 Sepeda Motor 2006 5 Unit 3 Sepeda Motor 2007 1 Unit 4 Brandkas ( Brankas ) 2002 1 Buah 5 Kursi Putar 2007 3 Buah 6 Sepeda Air 2008 3 Buah 7 A.C. Window 2007 1 Unit 8 Kursi Tamu 2008 1 Set 9 A.C. Window ( Pendingin ruangan/AC ) 2008 3 Unit 10 Sepeda Air 2009 3 Buah 11 Kursi Tamu ( KURSI TUNGGU ) 2009 6 Buah 12 Meja Rapat 2010 5 Buah 13 Lemari Es 2010 2 Unit 14 Filing Cabinet Besi 2011 2 Buah 15 Kursi Biasa/Kursi Kerja 2011 2 Buah 16 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2011 1 Buah 17 P.C Unit ( Komputer PC ) 2012 2 Unit 18 Sepeda Motor 2013 1 Unit 19 Filing Cabinet Besi 2013 2 Buah 20 Lemari Kaca 2013 4 Buah 21 Printer 2013 3 Unit 22 Kursi Tamu 2014 1 Set 23 Kursi Putar ( Kursi Kerja Pegawai ) 2014 3 Buah 24 A.C. Window 2014 1 Unit 25 P.C Unit ( Komputer ) 2014 I unit 26 Lap Top 2014 1 Unit 27 Sepeda Motor ( Sepeda Motor Trail KLX ) 2015 1 Unit 28 Lemari Es ( Kulkas ) 2015 1 Unit 29 A.C. Window ( AC Unit ) 2015 1 Unit 30 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2015 1 Buah 31 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2015 1 Buah 32 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2015 5 Buah RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 0 33 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 2015 4 Buah NO. NAMA BARANG TAHUN JUMLAH 34 Proyektor Electronic ( LAYAR LD PROYEKTOR ) 2015 1 Buah 35 Lap Top 2015 1 Unit 36 Printer 2015 2 Unit 37 Lemari Kayu ( Lemari Arsip 3 Pintu ) 2015 1 Unit 38 Filing Cabinet Besi ( Filing cabinet 4 laci ) 2015 1 Buah 39 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2015 2 Buah 40 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2015 1 Buah 41 Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III ( Lemari Arsip 2 pintu ) 2015 1 Buah 42 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2015 2 Buah 43 Photo Tustel Polaroid 2015 1 Unit 44 Rambu Papan Tambahan ( Tiang Baliho ) 2016 1 Buah 45 P.C Unit ( PC Acer Aspire ) 2016 1 Unit 46 Printer 2016 1 Unit 47 Sepeda Motor 2016 4 Unit 48 Filing Cabinet Besi 2017 2 Buah 49 Kursi Biasa ( Kursi Kerja ) 2017 5 Buah 50 Televisi 2017 1 Unit 51 Meja Kerja Pejabat 2017 5 Buah 52 Note Book ( Laptop ) 2017 2 Unit 53 CCTV - Camera Control Television System 2018 6 Unit 54 Mesin Pemotong Rumput 2018 3 Buah 55 Lap Top 2018 1 Unit 56 Peralatan Personal Komputer Lain-lain ( POWER SUPPILY ) 2018 1 Buah 57 Mesin Absensi ( Mesin Absensi / Fingerspot Face ID ) 2019 1 Unit 58 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) ( Mobil Dinas Operasional XPANDER 1.5L GLS ) 2019 1 Unit 59 Kursi Tamu 2020 1 Set 60 A.C. Window 2020 1 Unit 61 Sound System 2020 1 Unit 62 Camera Electronic 2020 1 Unit 63 P.C Unit ( Komputer PC ) 2020 2 Unit 64 Printer 2020 2 Unit 65 Professional Sound System 2020 2 Unit RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 1 66 Papan Gambar ( Pengadaan Burung garuda emas ) 2022 5 Buah NO. NAMA BARANG TAHUN JUMLAH 67 Kursi Kayu 2022 2 Set 68 Loudspeaker 2022 1 Unit 69 Meja Tamu Biasa 2022 1 Buah 70 Lain-lain ( Sepeda Air ) 2023 2 Buah 71 Kursi Besi/Metal 2023 45 Buah 72 A.C. Sentral ( A.C. Sentral ) 2023 2 Unit 73 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) ( MOBIL OPERASIONAL JABATAN KEPALA DINAS NAKERTRANS ) 2023 1 Unit 74 Mesin Pompa Air 2023 2 Unit 75 Lemari Besi/Metal 2024 5 Buah 76 Alat Pemadam/Portable 2024 2 Buah 77 Meja Rapat Pejabat Lain-lain 2024 1 Buah 78 Camera Digital 2025 1 Unit 79 P.C Unit 2025 1 Unit 80 Printer 2025 1 Unit 2.1.3 Kinerja Pelayanan Bidang Kebudayaan Kebudayaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan, tidak hanya untuk melestarikan identitas lokal, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Penguatan nilai kearifan lokal serta optimalisasi aset budaya terus diupayakan agar sektor kebudayaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Capaian pelestarian kebudayaan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kondisi yang stabil, dengan 8 cagar budaya dilestarikan dan dikelola secara terpadu, serta 70 koleksi museum yang terpelihara setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen pelestarian yang konsisten, namun juga menunjukkan minimnya perkembangan jumlah aset budaya yang dijaga, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam pendataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan. Capaian Kinerja Pelayanan Kebudayaan, 2021–2023 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 2 Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan olahraga merupakan penggerak utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari perkembangan organisasi, kegiatan, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Melihat Tabel 2.65 cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda telah mencapai 100 persen secara konsisten sejak tahun 2020 yang mana menandakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan olahraga. Namun, jika dilihat dari persentase pelatih bersertifikasi masih sangat rendah atau sebesar 9 persen selama periode 2021–2022. Hal tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan kualitas sumber daya kepelatihan. Di sisi lain, organisasi pemuda yang aktif mengalami penurunan tajam dari 98 persen pada tahun 2020 menjadi 60 persen pada tahun 2021, dan idak tercatat pada 2022 yang berarti melemahnya partisipasi pemuda dalam kelembagaan kepemudaan. Dari sisi hasil, prestasi olahraga baru mulai terlihat pada tahun 2022 dengan satu atlet berprestasi dan satu medali diraih, menunjukkan bahwa pembinaan mulai membuahkan hasil, meski masih sangat terbatas. Implikasinya, penguatan kualitas pelatih, revitalisasi organisasi kepemudaan, serta pembinaan atlet secara berkelanjutan menjadi kunci untuk mendorong prestasi dan partisipasi pemuda yang lebih optimal ke depan. Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga, 2021–2022 Bidang Pariwisata Pariwisata adalah sektor yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai alat untuk menentukan kebijakan pembangunan wilayah, karena berperan sebagai pendorong ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Perkembangan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan dampak positif secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Keberhasilan pembangunan pariwisata tercermin dari peningkatan jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan pendapatan individu dalam masyarakat dan memperluas peluang kerja di sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Jumlah Restoran, Hotel, dan Objek Wisata, 2020—2024 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 3 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 2.2.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan:
  17. 1.Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional.
  18. 2.Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
  19. 3.Belum Optimalnya Utilitas, Kelembagaan dan Kualitas SDM Kepariwisataan Daerah Belum optimalnya utilitas, kelembagaan, dan SDM kepariwisataan daerah tercermin dari rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum yang rendah. Sektor pariwisata di Barito Selatan tumbuh lebih lambat yang ditandai dengan stagnasi pengembangan fasilitas akomodasi dan lambannya diversifikasi destinasi wisata. Kondisi ini diperburuk oleh belum terbangunnya ekosistem pariwisata yang terintegrasi secara kolaboratif antara sektor akomodasi, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif. Masalah-masalah ini menghambat peningkatan daya tarik destinasi serta nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata. Adapun rincian akar permasalahan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
12. a.Terbatasnya jumlah dan rendahnya kapasitas kelompok sadar wisata (POKDARWIS)
13. b.Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata
14. c.Lambatnya pengembangan, diversifikasi destinasi wisata, serta stagnasi pertumbuhan fasilitas akomodasi dan usaha penunjang pariwisata
15. d.Belum terbangunnya ekosistem pariwisata yang terintegrasi, melibatkan sektor akomodasi, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif secara kolaboratif.
  1. 4.Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata yang berdaya Saing Tingkat pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing di Kabupaten Barito Selatan masih rendah. Hal ini tercermin dari minimnya kunjungan wisatawan mancanegara, meskipun jumlah wisatawan domestik meningkat. Kabupaten menghadapi tantangan dasar, seperti keterbatasan objek wisata unggulan, kurangnya atraksi dan event, serta lemahnya promosi dan pemasaran. Kondisi tersebut memperlemah citra pariwisata daerah. Selain itu, ketiadaan roadmap pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan menyebabkan pengelolaan destinasi belum konsisten. Rincian akar permasalahan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut:
16. a.Minimnya objek wisata ungulan, baik wisata buatan maupun alam
17. b.Kurangnya atraksi dan event pariwisata yang menarik bagi wisatawan
18. c.Terbatasnya kegiatan promosi dan pemasaran destinasi wisata
19. d.Belum adanya roadmap pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 4
  1. 5.Rendahnya Upaya Pelestarian Cagar Budaya Cagar budaya merupakan warisan bersejarah yang memiliki nilai sejarah, arkeologi, dan budaya yang tinggi. Rendahnya pelestarian cagar budaya dapat menyebabkan rusaknya artefak dan situs bersejarah yang tidak tergantikan. Dalam hal ini, minimnya perhatian terhadap cagar budaya ditunjukkan dari lebih banyaknya jumlah cagar yang belum dipugar daripada sudah dipugar. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran akan pelestarian cagar budaya. Di sisi lain, pelaksanaan dan pemasaran pameran seni budaya masih rendah dan belum menarik minat para wisatawan. Adapun pokok masalah dan akar permasalahan diuraikan sebagai berikut :
20. a.Kesadaran akan pelestarian cagar budaya masih rendah
21. b.Minimnya anggaran dan perhatian masyarakat untuk mengelola cagar budaya
22. c.Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian adat dan budaya lokal
23. d.Masih minimnya pagelaran seni budaya
24. e.Pameran yang kurang inovatif dan tidak menawarkan pengalaman baru
25. f.Minimnya dokumentasi, digitalisasi, dan basis data cagar budaya dan seni tradisional
26. g.Tersebarnya letak cagar budaya tersebar dan sulit dijangkau
  1. 6.Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengekspresikan Budaya Rendahnya keterlibatan rumah tangga dalam pelaksanaan dan kehadiran pada kegiatan kebudayaan tidak hanya mencerminkan masalah partisipasi, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam keberlanjutan pelestarian budaya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan modernisasi, urbanisasi, serta pengaruh kuat budaya global menyebabkan berbagai tradisi lokal, seperti ritual adat, upacara tradisional, dan kesenian lokal semakin terpinggirkan dari ruang sosial, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu penyebab utamanya adalah belum terbentuknya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai budaya sejak dini baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan. 2.2.2 ISU STRATEGIS
  2. 1.Penguatan 4A Pariwisata: Attraction, Amenities, Accessibility, dan Ancillary Penguatan 4A pariwisata mencerminkan kebutuhan mendesak akan peningkatan kualitas peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata secara menyeluruh di Kabupaten Barito Selatan pengembangan pariwisata belum berjalan optimal akibat berbagai hambatan struktural, mulai dari terbatasnya destinasi unggulan, minimnya kegiatan promosi dan event yang menarik, hingga belum adanya perencanaan terpadu yang menjamin keberlanjutan sektor ini. Selain itu, kualitas layanan, sarana pendukung, dan keterlibatan pelaku lokal masih belum mampu memenuhi ekspektasi wisatawan. Situasi ini berdampak pada rendahnya kunjungan wisata serta belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan sektor pariwisata secara menyeluruh diperlukan agar mampu menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara destinasi, infrastruktur, pelaku usaha, dan masyarakat, RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 5 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, penciptaan lapangan kerja, serta promosi citra daerah yang lebih luas.
  3. 2.Penguatan Nilai dan Pelestarian Warisan Budaya Lokal Warisan budaya lokal memiliki peran penting dalam membentuk jati diri serta memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Potensi budaya juga menjadi sumber daya strategis yang dapat dioptimalkan dalam membangun karakter dan daya saing daerah. Di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya, upaya pelestarian nilai tradisional menghadapi tantangan dari rendahnya perhatian terhadap cagar budaya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta melemahnya regenerasi pelaku seni dan adat. Penguatan ekspresi budaya lokal perlu terus didorong sebagai fondasi pembentukan karakter, penguatan identitas, dan peningkatan kohesi sosial yang mendukung arah pembangunan daerah. Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 6 Adapun visi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: "Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, serta menggambarkan arah capaian kinerja pembangunan yang menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah secara menyeluruh. Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi terukur sebagai hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan secara lebih spesifik, realistis, terukur, dan dapat dicapai. Sesuai prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound, dan Continuously Improve), setiap sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain mengacu pada visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga memperhatikan permasalahan dan isu lingkungan dinamis. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat dan kontekstual akan memastikan arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil yang nyata. Adapun tujuan pembangunan RPJMD dan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut: - Tujuan Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 7 - pendanaan indikatif. yaitu Meningkatkan Kualitas Dan Integritas Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwsiata Dalam Melestarikan Dan Mengembangkan Kebudayaan, Meningkatkan Kualitas Pemuda Dan Prestasi Olahraga Serta Pengembangan Pariwisata Daerah - Adapun Tujuan Renstra:
  4. 1.Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah
  5. 2.Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya local
  6. 3.Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata Tujuan 3 RPJMD: Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-3 yaitu antara lain: a) Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata Tujuan 7: Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan dari masing- masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun sampai tahun 2029. Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan yaitu:
  7. 1.meningkatnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal
  8. 2.mengembangkan dan melestarikan kesenian daerah dan cagar budaya di daerah
  9. 3.peningkatan kualitas pemuda yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga dan seni, berjiwa sosial dan nasionalis serta berwawasan kebangsaan dan berkebudayaan
  10. 4.meningkatkan jumlah atlet yang berprestasi di daerah dalam kompetisi olahraga tingkat provinsi dan nasional
  11. 5.meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke distinasi wisata di daerah dan peningkatan produk wisata. RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 8 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 2 9 TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA - Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat MENINGKATKAN KUALITAS DAN INTEGRITAS PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWSIATA DALAM MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN, MENINGKATKAN KUALITAS PEMUDA DAN PRESTASI OLAHRAGA SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai) 3 3 3 3,01 3,05 3,1 3,5 Indeks Partisipasi Olahraga (Persentase) 1 1 1 1 1 1 1 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks) 80 80 80 90 90 100 100 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Orang) 93.037 93.100 93.500 94.000 94.100 94.200 95.000 meningkatnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 30 30 35 40 45 50 55 mengembangkan dan melestarikan kesenian daerah dan cagar budaya di daerah Terlestarikannya cagar budaya (%) 80 80 100 100 100 100 100 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,1 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4 peningkatan kualitas pemuda yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga dan seni, berjiwa sosial dan nasionalis serta berwawasan kebangsaan dan berkebudayaan Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) 70 70 70 75 80 90 100 meningkatkan jumlah atlet yang berprestasi di daerah dalam kompetisi olahraga tingkat provinsi dan nasional Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks) 0,1 0,5 1 1 1 1 1 meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke distinasi wisata di daerah dan peningkatan produk wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) 8 8 8 15 20 30 40 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 30 3.3 Strategi Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 Strategi adalah rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan cara-cara strategis untuk mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan pengejewantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas- prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang kompeherensif, sinkron, konsisten dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Stategi yang di ambil oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwsiata 5 (lima) tahun kedepan meliputi :
1. a.Optimalisasi promosi pariwisata dengan kanal media digital, spot yang menarik di kawasan pariwisata;
2. b.Peningkatan kapasitas SDM di daerah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang kepariwisataan;
3. c.Mengembangkan atraksi wisata, event dan festival budaya. Yang kontinu sesuai dengan kalender even pariwisata Kabupaten Barito Selatan;
4. d.Optimalisasi Benda Cagar Budaya (BCB) yang ada di Kota Buntok
5. e.Pengembangan Prestasi Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga di Barito Selatan RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 31 Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Sasaran Strategi Tahap Pembangunan 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.meningkatnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal
1.Mengembangkan atraksi wisata, event dan festival budaya. Yang kontinu sesuai dengan kalender even pariwisata Kabupaten Barito Selatan √ √ √ √ √
2.mengembangkan dan melestarikan kesenian daerah dan cagar budaya di daerah
2.Optimalisasi promosi pariwisata dengan kanal media digital, spot yang menarik di kawasan pariwisata
3.Peningkatan kapasitas SDM di daerah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang kepariwisataan √ √ √ √ √
4.peningkatan kualitas pemuda yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga dan seni, berjiwa sosial dan nasionalis serta berwawasan kebangsaan dan berkebudayaan 4.Pengembangan Prestasi Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga di Barito Selatan √ √ √ √ √
5.meningkatkan jumlah atlet yang berprestasi di daerah dalam kompetisi olahraga tingkat provinsi dan nasional √ √ √ √ √
6.meningkatnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal 5.Optimalisasi Benda Cagar Budaya (BCB) yang ada di Kota Buntok √ √ √ √ √ RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 32 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029. Rangkaian kerja dan fokus pembangunan Kabupaten Barito Selatan periode 2025–2029 merujuk pada RPJPD Barito Selatan Tahun 2025-2045. Tahap Pembangunan jangka Panjang tersebut terbagi ke dalam empat periode yang masing-masing memiliki periode lima tahun. Lebih lanjut, terdapat dua tahapan utama perencanaan RPJPD Barito Selatan 2025-2045, yakni Masyarakat Prasyarat Lepas Landas dan Lepas Landas. Tahapan ini kemudian dikontekstualisasikan pada empat periode pembangunan sebagai berikut: Pada tahun 2026, tahap Persiapan Pondasi SDM dan Infrastruktur Dasar mengusung tema peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dasar, dan penguatan nilai budaya. Hal ini sejalan dengan misi pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 (tahun rencana 2026 – 2030), yaitu: • Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil, • Misi 3: Pembangunan infrastruktur wilayah untuk percepatan ekonomi dan sosial budaya, • Misi 4: Penguatan kondisi sosial budaya daerah berbasis kearifan lokal. Langkah ini bertujuan untuk membangun fondasi pendidikan, layanan kesehatan, dan budaya lokal sebagai pijakan awal. Memasuki tahun 2027, tahap Pondasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan mengangkat tema ketahanan pangan dan energi yang sejalan dengan misi: • Misi 2: Pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya dengan kelestarian lingkungan. RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 33 Tabel 3.7 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029 (Tahun Rencana 2026–2030) RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 34 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 35 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 36 Program yang diakomodir dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :
1.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.Program Pengembangan Kebudayaan
5.Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6.Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
7.Program Pengelolaan Permuseuman
8.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
9.Program Pemasaran Pariwisata
10.Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
11.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 4.2 Uraian Kegiatan Kegiatan merupakan penjabaran lebih rinci dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk operasionalisasi kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika program masih bersifat umum dan strategis, maka kegiatan memiliki ruang lingkup yang lebih teknis dan langsung dapat diukur melalui indikator kinerja. RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 37 Setiap kegiatan dirancang agar mampu menjawab permasalahan yang telah dipetakan, serta mendukung pencapaian outcome yang diharapkan dari program. Dengan demikian, kegiatan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat diwujudkan dalam bentuk layanan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026–2029, kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mendukung 11 (sebelas) program utama yang telah ditetapkan. 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Subkegiatan adalah turunan paling teknis dari kegiatan yang dirancang untuk menggambarkan tahapan nyata di lapangan. Subkegiatan memiliki karakteristik yang lebih rinci, detail, serta fokus pada pencapaian hasil yang dapat segera dilihat dan diukur. Pelaksanaan kinerja subkegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi dari subkegiatan tersebut. Kinerja bukan sekadar diukur dari terlaksananya aktivitas, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan. Dengan demikian, kinerja subkegiatan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Dalam rangka mengukur keberhasilan tersebut, diperlukan indikator kinerja yang jelas, terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana subkegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses pemantauan dan evaluasi, sehingga progres capaian dapat diikuti secara obyektif dan transparan. Sejalan dengan indikator, penetapan target merupakan langkah yang tidak kalah penting. Target menggambarkan tingkat capaian yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sekaligus menjadi standar yang harus dicapai oleh perangkat daerah. Target harus realistis, sesuai dengan kapasitas fiskal, ketersediaan sumber daya, serta kondisi riil lapangan. Untuk mendukung pelaksanaan subkegiatan, ditetapkan pula pagu indikatif yang berfungsi sebagai perkiraan awal alokasi anggaran. Dengan demikian, keterpaduan antara subkegiatan, kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif membentuk satu sistem perencanaan yang utuh. Subkegiatan menjamin adanya langkah teknis yang operasional, kinerja menjelaskan hasil nyata yang dicapai, indikator menjadi ukuran obyektif keberhasilan, target berfungsi sebagai acuan capaian, sementara pagu indikatif memastikan tersedianya dukungan anggaran yang memadai. Keseluruhan elemen tersebut mencerminkan pendekatan perencanaan berbasis hasil RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 38 (result based planning), yang menekankan pentingnya keterukuran, akuntabilitas, serta orientasi pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 39 TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.350.915.219,00 12.350.915.219,00 16.418.728.684,00 16.892.425.034,00 18.013.826.188,00 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.892.419.182,00 5.892.419.182,00 5.892.419.182,00 5.892.419.182,00 5.892.419.182,00 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai) 60 65 70 5.892.419.182,00 75 5.892.419.182,00 80 5.892.419.182,00 85 5.892.419.182,00 90 5.892.419.182,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.291.099.500,00 2.291.099.500,00 6.358.912.965,00 6.832.609.315,00 7.954.010.469,00 Meningkatnya daya saing kepemudaan Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai) 0 56,75 57,45 2.291.099.500,00 58,00 2.291.099.500,00 58,70 6.358.912.965,00 59,25 6.832.609.315,00 59,94 7.954.010.469,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.167.396.537,00 4.167.396.537,00 4.167.396.537,00 4.167.396.537,00 4.167.396.537,00 Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi (Medali) 0,5 1 1 4.167.396.537,00 1 4.167.396.537,00 1 4.167.396.537,00 1 4.167.396.537,00 1 4.167.396.537,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya kualitas kepramukaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.703.324.500,00 11.276.571.922,00 9.838.951.430,00 10.786.344.130,00 13.029.146.438,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 40 KEBUDAYAAN 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.481.968.000,00 6.268.591.711,00 5.549.781.465,00 6.023.477.815,00 7.144.878.969,00 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan 1.481.968.000,00 6.268.591.711,00 5.549.781.465,00 6.023.477.815,00 7.144.878.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 148.054.000,00 4.934.677.711,00 4.215.867.465,00 4.689.563.815,00 5.810.964.969,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan 148.054.000,00 4.934.677.711,00 4.215.867.465,00 4.689.563.815,00 5.810.964.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 Meningkatnya tata kelola museum 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 914.819.600,00 914.819.600,00 13.118.259.995,00 14.539.349.045,00 20.903.552.507,00 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 301.074.200,00 301.074.200,00 4.368.887.665,00 4.842.584.015,00 6.963.985.169,00 Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata 301.074.200,00 301.074.200,00 4.368.887.665,00 4.842.584.015,00 6.963.985.169,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 41 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 31.430.000,00 31.430.000,00 4.099.243.465,00 4.572.939.815,00 6.694.340.969,00 Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif 31.430.000,00 31.430.000,00 4.099.243.465,00 4.572.939.815,00 6.694.340.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 40.864.900,00 40.864.900,00 4.108.678.365,00 4.582.374.715,00 6.703.775.869,00 Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 40.864.900,00 40.864.900,00 4.108.678.365,00 4.582.374.715,00 6.703.775.869,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata TOTAL KESELURUHAN 14969059319.00 24542306741.00 39375940109.00 42218118209.00 51946525133.00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 42 TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA - Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat MENINGKATKAN KUALITAS DAN INTEGRITAS PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWSIATA DALAM MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN, MENINGKATKAN KUALITAS PEMUDA DAN PRESTASI OLAHRAGA SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai) Indeks Partisipasi Olahraga (Persentase) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Orang) meningkatnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai) 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 43 Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 44 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 45 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 2.19.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 2.19.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 2.19.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 2.19.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 46 laksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 2.19.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.19.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.19.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 47 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2.19.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 2.19.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 48 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 2.19.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 2.19.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 2.19.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 2.19.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 2.19.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 2.19.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 2.19.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 2.19.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 2.19.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 49 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 2.19.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 50 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 51 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 52 Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.19.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 53 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 54 Lapangan Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 2.19.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 2.19.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2.19.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 2.19.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.19.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 2.19.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah tercapainya Peningkatan Pelayanan BLUD 2.19.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 2.19.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 55 TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.350.915.219,00 12.350.915.219,00 16.418.728.684,00 16.892.425.034,00 18.013.826.188,00 2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.892.419.182,00 5.892.419.182,00 5.892.419.182,00 5.892.419.182,00 5.892.419.182,00 Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai) 60 70 5.892.419.182,00 75 5.892.419.182,00 80 5.892.419.182,00 85 5.892.419.182,00 90 5.892.419.182,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 91.158.600,00 91.158.600,00 91.158.600,00 91.158.600,00 91.158.600,00 Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 4 91.158.600,00 4 91.158.600,00 4 91.158.600,00 4 91.158.600,00 4 91.158.600,00 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2 2 2 2 2 2 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 56 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.161.500,00 42.161.500,00 42.161.500,00 42.161.500,00 42.161.500,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 4 42.161.500,00 4 42.161.500,00 4 42.161.500,00 4 42.161.500,00 4 42.161.500,00 2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48.997.100,00 48.997.100,00 48.997.100,00 48.997.100,00 48.997.100,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 57 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2 2 48.997.100,00 2 48.997.100,00 2 48.997.100,00 2 48.997.100,00 2 48.997.100,00 2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.782.197.396,00 4.782.197.396,00 4.782.197.396,00 4.782.197.396,00 4.782.197.396,00 terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 63 63 4.782.197.396,00 63 4.782.197.396,00 63 4.782.197.396,00 63 4.782.197.396,00 63 4.782.197.396,00 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.911.727.308,00 3.911.727.308,00 3.911.727.308,00 3.911.727.308,00 3.911.727.308,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 63 63 3.911.727.308,00 63 3.911.727.308,00 63 3.911.727.308,00 63 3.911.727.308,00 63 3.911.727.308,00 2.19.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 667.660.088,00 667.660.088,00 667.660.088,00 667.660.088,00 667.660.088,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1 1 667.660.088,00 1 667.660.088,00 1 667.660.088,00 1 667.660.088,00 1 667.660.088,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 58 2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 202.810.000,00 202.810.000,00 202.810.000,00 202.810.000,00 202.810.000,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 1 202.810.000,00 1 202.810.000,00 1 202.810.000,00 1 202.810.000,00 1 202.810.000,00 2.19.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) laksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 59 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2.19.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 1 16.500.000,00 1 16.500.000,00 1 16.500.000,00 1 16.500.000,00 1 16.500.000,00 2.19.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.19.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 60 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 2 2 2 2 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 2.19.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2.19.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 61 SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.19.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 372.352.316,00 372.352.316,00 372.352.316,00 372.352.316,00 372.352.316,00 terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 1 372.352.316,00 1 372.352.316,00 1 372.352.316,00 1 372.352.316,00 1 372.352.316,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 62 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 0 0 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 77.633.375,00 77.633.375,00 77.633.375,00 77.633.375,00 77.633.375,00 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 77.633.375,00 1 77.633.375,00 1 77.633.375,00 1 77.633.375,00 1 77.633.375,00 2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 0 0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 63 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.597.400,00 52.597.400,00 52.597.400,00 52.597.400,00 52.597.400,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 1 52.597.400,00 1 52.597.400,00 1 52.597.400,00 1 52.597.400,00 1 52.597.400,00 2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 242.121.541,00 242.121.541,00 242.121.541,00 242.121.541,00 242.121.541,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 1 242.121.541,00 1 242.121.541,00 1 242.121.541,00 1 242.121.541,00 1 242.121.541,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.19.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 196.159.200,00 196.159.200,00 196.159.200,00 196.159.200,00 196.159.200,00 terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 196.159.200,00 196.159.200,00 196.159.200,00 196.159.200,00 196.159.200,00 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 1 1 1 1 1 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 64 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 196.159.200,00 196.159.200,00 196.159.200,00 196.159.200,00 196.159.200,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 1 196.159.200,00 1 196.159.200,00 1 196.159.200,00 1 196.159.200,00 1 196.159.200,00 2.19.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 65 2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 160.573.670,00 160.573.670,00 160.573.670,00 160.573.670,00 160.573.670,00 terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 160.573.670,00 1 160.573.670,00 1 160.573.670,00 1 160.573.670,00 1 160.573.670,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.009.500,00 8.009.500,00 8.009.500,00 8.009.500,00 8.009.500,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 8.009.500,00 1 8.009.500,00 1 8.009.500,00 1 8.009.500,00 1 8.009.500,00 2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 126.901.920,00 126.901.920,00 126.901.920,00 126.901.920,00 126.901.920,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 1 126.901.920,00 1 126.901.920,00 1 126.901.920,00 1 126.901.920,00 1 126.901.920,00 2.19.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.290.250,00 15.290.250,00 15.290.250,00 15.290.250,00 15.290.250,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 15.290.250,00 1 15.290.250,00 1 15.290.250,00 1 15.290.250,00 1 15.290.250,00 2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.372.000,00 10.372.000,00 10.372.000,00 10.372.000,00 10.372.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 10.372.000,00 1 10.372.000,00 1 10.372.000,00 1 10.372.000,00 1 10.372.000,00 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.478.000,00 173.478.000,00 173.478.000,00 173.478.000,00 173.478.000,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 66 terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 173.478.000,00 173.478.000,00 173.478.000,00 173.478.000,00 173.478.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.443.000,00 53.443.000,00 53.443.000,00 53.443.000,00 53.443.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 1 1 53.443.000,00 1 53.443.000,00 1 53.443.000,00 1 53.443.000,00 1 53.443.000,00 2.19.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 67 Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 120.035.000,00 120.035.000,00 120.035.000,00 120.035.000,00 120.035.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 120.035.000,00 1 120.035.000,00 1 120.035.000,00 1 120.035.000,00 1 120.035.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.19.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 68 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 0 0 2.19.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 0 0 0 0 0 tercapainya Peningkatan Pelayanan BLUD 0 0 0 0 0 2.19.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0 0 2.19.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 2.19.01.2.13 - Penataan Organisasi 0 0 0 0 0 2.19.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 0 0 2.19.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 0 0 0 0 0 2.19.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD 0 0 0 0 0 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.291.099.500,00 2.291.099.500,00 6.358.912.965,00 6.832.609.315,00 7.954.010.469,00 Meningkatnya daya saing kepemudaan Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai) 0 57,45 2.291.099.500,00 58,00 2.291.099.500,00 58,70 6.358.912.965,00 59,25 6.832.609.315,00 59,94 7.954.010.469,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.219.008.000,00 2.219.008.000,00 6.266.821.465,00 6.730.517.815,00 7.843.918.969,00 Tercapainya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) 1 1 2.219.008.000,00 1 2.219.008.000,00 1 6.266.821.465,00 1 6.730.517.815,00 1 7.843.918.969,00 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang) 1 10 10 10 10 10 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 69 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) 30 30 30 30 30 30 Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang) 2 2 2 2 2 2 2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota 166.546.000,00 166.546.000,00 266.546.000,00 266.546.000,00 266.546.000,00 Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen) 1 1 166.546.000,00 1 166.546.000,00 1 266.546.000,00 1 266.546.000,00 1 266.546.000,00 2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 129.170.000,00 129.170.000,00 376.983.465,00 640.679.815,00 754.080.969,00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) 30 30 129.170.000,00 30 129.170.000,00 30 376.983.465,00 30 640.679.815,00 30 754.080.969,00 2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 256.103.600,00 256.103.600,00 356.103.600,00 356.103.600,00 356.103.600,00 Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang) 2 2 256.103.600,00 2 256.103.600,00 2 356.103.600,00 2 356.103.600,00 2 356.103.600,00 2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 145.435.000,00 145.435.000,00 145.435.000,00 145.435.000,00 145.435.000,00 Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan) 1 1 145.435.000,00 1 145.435.000,00 1 145.435.000,00 1 145.435.000,00 1 145.435.000,00 2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 70 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang) 1 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 111.753.400,00 111.753.400,00 311.753.400,00 511.753.400,00 511.753.400,00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) 1 1 111.753.400,00 1 111.753.400,00 1 311.753.400,00 1 511.753.400,00 1 511.753.400,00 2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota 1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 4.810.000.000,00 4.810.000.000,00 5.810.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) 1 1 1.410.000.000,00 1 1.410.000.000,00 1 4.810.000.000,00 1 4.810.000.000,00 1 5.810.000.000,00 2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 72.091.500,00 72.091.500,00 92.091.500,00 102.091.500,00 110.091.500,00 terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi) 1 1 72.091.500,00 1 72.091.500,00 1 92.091.500,00 1 102.091.500,00 1 110.091.500,00 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang) 2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 72.091.500,00 72.091.500,00 92.091.500,00 102.091.500,00 110.091.500,00 Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi) 1 1 72.091.500,00 1 72.091.500,00 1 92.091.500,00 1 102.091.500,00 1 110.091.500,00 2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang) 0 0 0 0 0 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.167.396.537,00 4.167.396.537,00 4.167.396.537,00 4.167.396.537,00 4.167.396.537,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 71 Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi (Medali) 0,5 1 4.167.396.537,00 1 4.167.396.537,00 1 4.167.396.537,00 1 4.167.396.537,00 1 4.167.396.537,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 661.248.577,00 661.248.577,00 661.248.577,00 661.248.577,00 661.248.577,00 terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) 3 3 661.248.577,00 3 661.248.577,00 3 661.248.577,00 3 661.248.577,00 3 661.248.577,00 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit) 1 1 1 1 1 1 2.19.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 438.852.660,00 438.852.660,00 438.852.660,00 438.852.660,00 438.852.660,00 Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) 3 3 438.852.660,00 3 438.852.660,00 3 438.852.660,00 3 438.852.660,00 3 438.852.660,00 2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 222.395.917,00 222.395.917,00 222.395.917,00 222.395.917,00 222.395.917,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 72 Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen) 1 1 222.395.917,00 1 222.395.917,00 1 222.395.917,00 1 222.395.917,00 1 222.395.917,00 2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.831.600,00 200.831.600,00 200.831.600,00 200.831.600,00 200.831.600,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) 10 10 200.831.600,00 10 200.831.600,00 10 200.831.600,00 10 200.831.600,00 10 200.831.600,00 Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) 1 1 1 1 1 1 2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 100.831.800,00 100.831.800,00 100.831.800,00 100.831.800,00 100.831.800,00 Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) 1 1 100.831.800,00 1 100.831.800,00 1 100.831.800,00 1 100.831.800,00 1 100.831.800,00 2.19.03.2.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan) 0 0 0 0 0 2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 99.999.800,00 99.999.800,00 99.999.800,00 99.999.800,00 99.999.800,00 Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) 10 10 99.999.800,00 10 99.999.800,00 10 99.999.800,00 10 99.999.800,00 10 99.999.800,00 2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 137.727.200,00 137.727.200,00 137.727.200,00 137.727.200,00 137.727.200,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang) 137.727.200,00 137.727.200,00 137.727.200,00 137.727.200,00 137.727.200,00 Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda) RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 73 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang) 10 10 10 10 10 10 Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang) 0 0 0 0 0 2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 0 0 0 0 0 Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang) 0 0 0 0 0 2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda) 0 0 0 0 0 2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 104.497.200,00 104.497.200,00 104.497.200,00 104.497.200,00 104.497.200,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang) 10 10 104.497.200,00 10 104.497.200,00 10 104.497.200,00 10 104.497.200,00 10 104.497.200,00 2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 33.230.000,00 33.230.000,00 33.230.000,00 33.230.000,00 33.230.000,00 Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen) 1 1 33.230.000,00 1 33.230.000,00 1 33.230.000,00 1 33.230.000,00 1 33.230.000,00 2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.837.713.760,00 2.837.713.760,00 2.837.713.760,00 2.837.713.760,00 2.837.713.760,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 2.837.713.760,00 1 2.837.713.760,00 1 2.837.713.760,00 1 2.837.713.760,00 1 2.837.713.760,00 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen) 2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 74 Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen) 0 0 0 0 0 2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 2.837.713.760,00 2.837.713.760,00 2.837.713.760,00 2.837.713.760,00 2.837.713.760,00 Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 1 2.837.713.760,00 1 2.837.713.760,00 1 2.837.713.760,00 1 2.837.713.760,00 1 2.837.713.760,00 2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 329.875.400,00 329.875.400,00 329.875.400,00 329.875.400,00 329.875.400,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga) 1 1 329.875.400,00 1 329.875.400,00 1 329.875.400,00 1 329.875.400,00 1 329.875.400,00 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen) Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan) 2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 0 0 0 0 0 Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan) 0 0 0 0 0 2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 25.247.500,00 25.247.500,00 25.247.500,00 25.247.500,00 25.247.500,00 Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan) 1 1 25.247.500,00 1 25.247.500,00 1 25.247.500,00 1 25.247.500,00 1 25.247.500,00 2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 0 0 0 0 0 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen) 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 75 2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 0 0 0 0 0 Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit) 0 0 0 0 0 2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 304.627.900,00 304.627.900,00 304.627.900,00 304.627.900,00 304.627.900,00 Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga) 1 1 304.627.900,00 1 304.627.900,00 1 304.627.900,00 1 304.627.900,00 1 304.627.900,00 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya kualitas kepramukaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi ) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi ) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit) 1 1 1 1 1 1 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 76 Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas (Unit) 1 1 1 1 1 1 2.19.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi ) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.19.04.2.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.19.04.2.01.0004 - Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas (Unit) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.19.04.2.01.0006 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.19.04.2.01.0007 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 77 2.19.04.2.01.0008 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi ) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.703.324.500,00 11.276.571.922,00 9.838.951.430,00 10.786.344.130,00 13.029.146.438,00 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.481.968.000,00 6.268.591.711,00 5.549.781.465,00 6.023.477.815,00 7.144.878.969,00 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan 1.481.968.000,00 6.268.591.711,00 5.549.781.465,00 6.023.477.815,00 7.144.878.969,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.099.668.000,00 4.575.148.000,00 3.599.668.000,00 4.575.148.000,00 4.872.120.000,00 terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) 10 20 1.099.668.000,00 20 4.575.148.000,00 20 3.599.668.000,00 20 4.575.148.000,00 20 4.872.120.000,00 Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang) 10 10 10 10 10 10 Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) 7 7 7 7 7 7 Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga) 1 1 1 1 1 1 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 157.948.000,00 2.157.948.000,00 1.657.948.000,00 2.157.948.000,00 2.357.948.000,00 Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) 7 7 157.948.000,00 7 2.157.948.000,00 7 1.657.948.000,00 7 2.157.948.000,00 7 2.357.948.000,00 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) 10 20 0,00 20 0,00 20 0,00 20 0,00 20 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 78 Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang) 10 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan 941.720.000,00 2.417.200.000,00 1.941.720.000,00 2.417.200.000,00 2.514.172.000,00 Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga) 1 1 941.720.000,00 1 2.417.200.000,00 1 1.941.720.000,00 1 2.417.200.000,00 1 2.514.172.000,00 2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 382.300.000,00 1.693.443.711,00 1.950.113.465,00 1.448.329.815,00 2.272.758.969,00 terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) 382.300.000,00 1.693.443.711,00 1.950.113.465,00 1.448.329.815,00 2.272.758.969,00 Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat) 2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) 0 0 0 0 0 2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 382.300.000,00 1.693.443.711,00 1.950.113.465,00 1.448.329.815,00 2.272.758.969,00 Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) 1 1 382.300.000,00 1 1.693.443.711,00 1 1.950.113.465,00 1 1.448.329.815,00 1 2.272.758.969,00 2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 0 0 0 0 0 Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat) 0 0 0 0 0 2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 79 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit) Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang) 2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) 0 0 0 0 0 2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang) 0 0 0 0 0 2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 1 1 1 1 1 1 2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 80 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0 0 0 0 0 Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah 0 0 0 0 0 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 148.054.000,00 4.934.677.711,00 4.215.867.465,00 4.689.563.815,00 5.810.964.969,00 Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan 148.054.000,00 4.934.677.711,00 4.215.867.465,00 4.689.563.815,00 5.810.964.969,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 43.342.000,00 2.104.712.000,00 2.104.712.000,00 2.104.712.000,00 2.104.712.000,00 terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek) 43.342.000,00 2.104.712.000,00 2.104.712.000,00 2.104.712.000,00 2.104.712.000,00 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) 2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) 0 0 0 0 0 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya 43.342.000,00 2.104.712.000,00 2.104.712.000,00 2.104.712.000,00 2.104.712.000,00 Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) 1 1 43.342.000,00 1 2.104.712.000,00 1 2.104.712.000,00 1 2.104.712.000,00 1 2.104.712.000,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 81 2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek) 0 0 0 0 0 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 104.712.000,00 2.829.965.711,00 2.111.155.465,00 2.584.851.815,00 3.706.252.969,00 terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) 104.712.000,00 2.829.965.711,00 2.111.155.465,00 2.584.851.815,00 3.706.252.969,00 Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) 7 7 7 7 7 7 2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya 104.712.000,00 2.829.965.711,00 2.111.155.465,00 2.584.851.815,00 3.706.252.969,00 Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) 7 7 104.712.000,00 7 2.829.965.711,00 7 2.111.155.465,00 7 2.584.851.815,00 7 3.706.252.969,00 2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya 0 0 0 0 0 Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) 0 0 0 0 0 2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) 0 0 0 0 0 2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek) 0 0 0 0 0 2.22.05.2.03 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 terlaksananya Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek) 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan) 2.22.05.2.03.0001 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek) 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 82 2.22.05.2.03.0002 - Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan) 0 0 0 0 0 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 Meningkatnya tata kelola museum 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya (Layanan) 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit) Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit) Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan) Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang) Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya (Orang) Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi (Unit) Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 83 2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit) 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 0 0 0 0 0 Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 0 0 0 0 0 Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 73.302.500,00 Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) 1 1 73.302.500,00 1 73.302.500,00 1 73.302.500,00 1 73.302.500,00 1 73.302.500,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 0 0 0 0 0 Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit) 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan) 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.0015 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum 0 0 0 0 0 Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang) 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.0016 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya 0 0 0 0 0 Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya (Unit) 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.0017 - Revitalisasi Taman Budaya 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 84 Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi (Unit) 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.0018 - Pengelolaan Operasional Taman Budaya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya (Layanan) 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.0019 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya 0 0 0 0 0 Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya (Orang) 0 0 0 0 0 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 914.819.600,00 914.819.600,00 13.118.259.995,00 14.539.349.045,00 20.903.552.507,00 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 301.074.200,00 301.074.200,00 4.368.887.665,00 4.842.584.015,00 6.963.985.169,00 Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata 301.074.200,00 301.074.200,00 4.368.887.665,00 4.842.584.015,00 6.963.985.169,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang) 20.000.000,00 20.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan) 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen) 3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 85 Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan) 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 520.000.000,00 1 520.000.000,00 1 520.000.000,00 3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 0 0 0 Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 86 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit) 3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 260.660.000,00 260.660.000,00 3.828.473.465,00 4.260.660.000,00 6.260.660.000,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 87 Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) 1 1 260.660.000,00 1 260.660.000,00 1 3.828.473.465,00 1 4.260.660.000,00 1 6.260.660.000,00 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi) Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen) Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) 3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 60.660.000,00 60.660.000,00 1.060.660.000,00 1.060.660.000,00 1.060.660.000,00 Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 3 3 60.660.000,00 3 60.660.000,00 3 1.060.660.000,00 3 1.060.660.000,00 3 1.060.660.000,00 3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 2.767.813.465,00 3.200.000.000,00 5.200.000.000,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 88 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) 1 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 2.767.813.465,00 1 3.200.000.000,00 1 5.200.000.000,00 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.03.0009 - Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya 0 0 0 0 0 Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 20.414.200,00 20.414.200,00 20.414.200,00 61.924.015,00 183.325.169,00 Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen) 20.414.200,00 20.414.200,00 20.414.200,00 61.924.015,00 183.325.169,00 Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha) RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 89 Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata) Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha) Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya (Badan Usaha) Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan) Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha) 3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.04.0008 - Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021 Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.04.0009 - Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 90 Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) 0 0 0 0 0 Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.04.0011 - Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota 20.414.200,00 20.414.200,00 20.414.200,00 61.924.015,00 183.325.169,00 Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan) 1 1 20.414.200,00 1 20.414.200,00 1 20.414.200,00 1 61.924.015,00 1 183.325.169,00 3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 0 0 0 0 0 Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.26.02.2.04.0013 - Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menegah Tinggi) Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.04.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko 0 0 0 0 0 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha) 0 0 0 0 0 3.26.02.2.04.0016 - Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya (Badan Usaha) 0 0 0 0 0 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 91 Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 541.450.500,00 Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) 1 1 541.450.500,00 1 541.450.500,00 1 541.450.500,00 1 541.450.500,00 1 541.450.500,00 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 19.107.500,00 19.107.500,00 19.107.500,00 19.107.500,00 19.107.500,00 Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) 1 1 19.107.500,00 1 19.107.500,00 1 19.107.500,00 1 19.107.500,00 1 19.107.500,00 3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 16.525.000,00 16.525.000,00 16.525.000,00 16.525.000,00 16.525.000,00 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen) 1 1 16.525.000,00 1 16.525.000,00 1 16.525.000,00 1 16.525.000,00 1 16.525.000,00 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 92 3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 409.418.000,00 409.418.000,00 409.418.000,00 409.418.000,00 409.418.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) 1 1 409.418.000,00 1 409.418.000,00 1 409.418.000,00 1 409.418.000,00 1 409.418.000,00 3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 96.400.000,00 96.400.000,00 96.400.000,00 96.400.000,00 96.400.000,00 Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) 1 1 96.400.000,00 1 96.400.000,00 1 96.400.000,00 1 96.400.000,00 1 96.400.000,00 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 31.430.000,00 31.430.000,00 4.099.243.465,00 4.572.939.815,00 6.694.340.969,00 Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif 31.430.000,00 31.430.000,00 4.099.243.465,00 4.572.939.815,00 6.694.340.969,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ 31.430.000,00 31.430.000,00 4.099.243.465,00 4.572.939.815,00 6.694.340.969,00 Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah (Kebijakan) 31.430.000,00 31.430.000,00 4.099.243.465,00 4.572.939.815,00 6.694.340.969,00 MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP) (Dokumen) 31.430.000,00 31.430.000,00 4.099.243.465,00 4.572.939.815,00 6.694.340.969,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen) Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen) RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 93 Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen) Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen) Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia (Unit) Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha) Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan) Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga) Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk) 1 1 1 1 1 1 Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi) Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif (Dokumen) MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan 0 0 0 0 0 Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0003 - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.26.04.2.02.0004 - Penyediaan Infrastruktur 0 0 0 0 0 Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia (Unit) 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 94 3.26.04.2.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran 12.000.000,00 12.000.000,00 2.012.000.000,00 2.012.000.000,00 3.012.000.000,00 Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen) 1 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 2.012.000.000,00 1 2.012.000.000,00 1 3.012.000.000,00 3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0011 - Fasilitasi pemberian insentif 0 0 0 0 0 Terlaksananya fasilitasi pemberian Insentif Jumlah Insentif yang Diberikan (Pelaku Usaha) 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga) 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual 0 0 0 0 0 Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan) 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0015 - Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual 0 0 0 0 0 Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah 0 0 0 0 0 Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0017 - Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi) 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0018 - Penyusunan Skema Insentif Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya skema insentif ekonomi kreatif daerah Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0019 - Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah 0 0 0 0 0 Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah (Kebijakan) 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 95 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan) 0 0 0 0 0 3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 19.430.000,00 19.430.000,00 2.087.243.465,00 2.560.939.815,00 3.682.340.969,00 Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk) 1 1 19.430.000,00 1 19.430.000,00 1 2.087.243.465,00 1 2.560.939.815,00 1 3.682.340.969,00 3.26.04.2.02.0023 - Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) 0 0 0 0 0 Ditetapkannya subsektor unggulan daerah melalui dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP) yang disepakati oleh stakeholder Jumlah dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP) (Dokumen) 0 0 0 0 0 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 40.864.900,00 40.864.900,00 4.108.678.365,00 4.582.374.715,00 6.703.775.869,00 Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 40.864.900,00 40.864.900,00 4.108.678.365,00 4.582.374.715,00 6.703.775.869,00 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 40.864.900,00 40.864.900,00 4.108.678.365,00 4.582.374.715,00 6.703.775.869,00 terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang) 40.864.900,00 40.864.900,00 4.108.678.365,00 4.582.374.715,00 6.703.775.869,00 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) 2 2 2 2 2 2 Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan) RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 96 Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) 2 2 2 2 2 2 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan) 0 0 0 0 0 3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 14.700.000,00 14.700.000,00 1.973.835.100,00 1.973.835.100,00 1.973.835.100,00 Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) 2 2 14.700.000,00 2 14.700.000,00 2 1.973.835.100,00 2 1.973.835.100,00 2 1.973.835.100,00 3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI 0 0 0 0 0 Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang) 0 0 0 0 0 3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 26.164.900,00 26.164.900,00 2.134.843.265,00 2.608.539.615,00 4.729.940.769,00 Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) 2 2 26.164.900,00 2 26.164.900,00 2 2.134.843.265,00 2 2.608.539.615,00 2 4.729.940.769,00 3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang) 0 0 0 0 0 3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan) 0 0 0 0 0 3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang) 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 97 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang) Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan) Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga) 3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) 0 0 0 0 0 3.26.05.2.02.0002 - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha 0 0 0 0 0 Terlaksanya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan) 0 0 0 0 0 3.26.05.2.02.0004 - Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga) 0 0 0 0 0 3.26.05.2.02.0005 - Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang) 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 98 3.26.05.2.02.0006 - Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang) 0 0 0 0 0 3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang) 0 0 0 0 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 99 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 10 0 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 10 1 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 10 2 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 10 3 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 10 4 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 10 5 Pagu Anggaran Indikatif Program dan Kegiatan ( 2025 – 2029 ) Rincian Rencana Pendanaan Pertahun Indikatif Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan (2025-2030) adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Pagu Anggaran Indikatif Program dan Kegiatan ( 2025 – 2029 ) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 10 6 Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang) 14.969.059.319 14.969.059.319 24.542.306.741 42.218.118.209 42.218.118.209 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 10 7 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

1.2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatnya daya saing kepemudaan 2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
2.2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga 2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
3.2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan
4.2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya
5.2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Meningkatnya tata kelola museum 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 10 8 2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
6.3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
7.3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) 3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai instrumen pengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 yang terseleksi. IKU berada pada level indikator final/ultimate outcomes. IKU dipilih sesuai dengan kebutuhan daerah yang diselaraskan terhadap isu strategis dan janji politis Kepala Daerah. Indikator ini menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut: RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 10 9 TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.2.22.2.19.3.26.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
2.Indeks Pembangunan Pemuda Nilai 3 3 3 3,01 3,05 3,1 3,5
3.Indeks Partisipasi Olahraga Persentase 1 1 1 1 1 1 1
4.Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks 80 80 80 90 90 100 100
5.Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Orang 93.037 93.100 93.500 94.000 94.100 94.200 95.000
6.Rasio Wirausaha Pemuda % 70 70 70 75 80 90 100 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 11 0 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah selama periode RPJMD, dengan fokus pada indikator yang spesifik, terukur, relevan, dan mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat. IKK berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, sekaligus pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja. Dengan demikian, target kinerja yang dirumuskan melalui IKK menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut: RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 11 1 TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.Indeks Pembangunan Pemuda Nilai 0 56,75 57,45 58 58,7 59,25 59,94
3.Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi Medali 0,5 1 1 1 1 1 1
4.NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH Nilai 60 65 70 75 80 85 90
5.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Nilai 70 70 75 75 75 75 75 RENSTRA DISBUDPORAPAR 2025-2029 11 2 Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Barito Selatan dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Buntok, Oktober 2025 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN BARITO SELATAN, RIPALTHA, SE., MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690111 200003 1 009 i KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Tahun 2025–2030 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, serta sasaran pembangunan yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Bapperida dalam periode lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini mengacu pada visi, misi, dan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, serta memperhatikan keterpaduan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dalam proses penyusunannya, Renstra Bapperida disusun melalui tahapan analisis yang sistematis, dimulai dari evaluasi kinerja periode sebelumnya, identifikasi permasalahan dan tantangan strategis, hingga perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman kerja yang terukur bagi seluruh jajaran Bapperida dalam mendukung perwujudan tata kelola perencanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap tim penyusun dan seluruh jajaran Bapperida yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Harapannya, Renstra Bapperida 2025–2030 dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan tugas perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah secara terarah, konsisten, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Akhirnya, semoga dokumen ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja Bapperida dan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang. ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ...........................................................................................................................................................ii DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................................... 1 1.1 Latar belakang ............................................................................................................................. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .......................................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................... 6 1.4 Sistimatika penulisan................................................................................................................... 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ........................ 11 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................................... 11 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; ........................................................................ 11 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah; ............................................................................................. 22 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah .......................................................... 33 2.1.4 Kelompok sasaran layanan ..................................................................................................... 48 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ................................................................... 49 2.2.1 Permasalahan ......................................................................................................................... 49 2.2.2 Isu Strategis ............................................................................................................................ 51 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN........................................................................... 53 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029............................................. 53 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ......................................................................................... 57 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............. 67 4.1 Uraian Program; ........................................................................................................................ 67 4.2 Uraian Kegiatan ......................................................................................................................... 70 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; ................................. 76 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; .... 125 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; .............................................. 129 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK) .................................................................................................... 130 BAB V PENUTUP ............................................................................................................................................. 132 iii DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin ................................................................. 23 Tabel 2. 2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ................................................ 24 Tabel 2. 3 Jumlah pegawai berdasarkan eselonering..................................................................... 25 Tabel 2. 4 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan ..................................................................... 25 Tabel 3. 1 Tujuan,Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target ......................................................... 55 Tabel 3. 2 Rumus perhitungan indikator sasaran .......................................................................... 56 Tabel 3. 3 Penahapan Rencana Prioritas............................................................................................ 58 Tabel 3. 4 Strategi dan arah kebijakan ............................................................................................... 60 Tabel 4. 1 Program Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah .............. 68 Tabel 4. 2 Program, Kegiatan, Target dan Pagu Indikatif 2026-2030 ...................................... 71 Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah....................................................................................................................................... 77 Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .................................... 89 Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah........................................................................................................ 125 Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama .................................................................................................... 129 Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci ..................................................................................................... 131 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 3. 1 Gambar Crosscutting BAPPERIDA.............................................................................. 65 1 Pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional dan regional. Hal tersebut dimandatkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat

(2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pasca pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Perencanaan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan nasional maka diperlukan penyelarasan antara RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029, penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD menjabarkan visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sekaligus merupakan upaya mendukung secara seiring sejalan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) proyek Hasil Terbaik Cepat yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/ Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam 2 memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025– 2029 yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 1 ayat 7 Renstra adalah dokumen Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembanguinan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatf. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, riset, dan inovasi di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memegang peran sentral dalam memastikan integrasi perencanaan pembangunan lintas sektor, berbasis data dan bukti ilmiah, serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Bapperida menjadi langkah krusial dalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra Bapperida Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mempertimbangkan dinamika pembangunan global, nasional, dan lokal, termasuk tantangan perubahan iklim, transformasi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan kinerja organisasi menuju peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajerial dan strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri No. 2 Tahun 2025. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 4 Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12); 5
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6); 6
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini juga menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah 2025-2029 yang sejalan dengan visi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2025–2029. Tujuan Penyusunan Renstra BAPPERIDA adalah untuk:

a.Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi, kebijakan, dan arah pembangunan yang konkret dan terukur sesuai kewenangan BAPPERIDA.
b.Mengintegrasikan agenda pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, khususnya delapan program prioritas pembangunan nasional (Asta Cita 2025–2029)
c.Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja), penganggaran, dan evaluasi kinerja tahunan, sehingga menjamin konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA.
d.Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data, inovatif, dan responsif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal.
e.Mendorong penguatan riset dan inovasi daerah sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). 1.4 Sistimatika penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Rensta PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra. 1.2 Landasan Hukum Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum. 1.3 Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 1.4 Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah Menguraikan secara rinci mengenai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah Menguraikan kondisi dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran, serta sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari 8 tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan. 2.1.4 Kelompok sasaran layanan Memuat identifikasi kelompok masyarakat, lembaga, atau pihak lain yang menjadi sasaran langsung maupun tidak langsung dari pelayanan perangkat daerah, serta menjelaskan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran sebagai dasar dalam perencanaan program dan kegiatan. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Menyajikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil pelayanan, serta faktor penyebab dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. 2.2.2 Isu Strategis Memuat rumusan isu-isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, berdasarkan analisis terhadap gambaran umum, permasalahan pelayanan, serta hasil evaluasi internal dan eksternal. Isu strategis menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah. 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Menjabarkan tujuan strategis perangkat daerah yang diturunkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran mencerminkan hasil antara yang ingin dicapai selama periode renstra, serta menjadi dasar 9 penyusunan indikator kinerja dan perumusan program/kegiatan. 3.3 Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Memuat strategi dan arah kebijakan yang disusun sebagai pendekatan utama perangkat daerah dalam menjawab isu strategis, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode rencana strategis. 3.4 Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Memuat arah kebijakan yang menjadi pedoman dan langkah-langkah strategis perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4.2 Uraian Kegiatan Memuat penjelasan detail mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari program prioritas perangkat daerah selama periode Renstra. 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Menjelaskan detail dari subkegiatan sebagai langkah pelaksanaan kegiatan, lengkap dengan ukuran kinerja, target capaian, dan estimasi anggaran. 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Uraian subkegiatan menjelaskan rincian aktivitas spesifik yang langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Setiap subkegiatan memuat informasi tentang output, indikator, target, dan pagu indikatif anggaran. 10 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Menjelaskan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai alat ukur dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah selama periode Renstra. 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK) Menjelaskan tentang pencapaian hasil kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 11 Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan penelitian, inovasi dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan pembangunan, riset dan penelitian, inovasi dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
b.perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi serta statistik daerah;
c.pengoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d.menghimpun, memfasilitasi, membina dan melaporkan pembuatan/ pengembangan riset dan inovasi di daerah;
e.pengendalian kesesuaian antar indikator, kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output hasil kegiatan di Rencana. Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan Program kerja, tata kerja, dan pengembangan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok Badan 12 Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan mengadakan hubungan 12dalah1212a dengan Instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan dan Penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang- undangan;
b.pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
c.pengoordinasian kebijakan dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi Pembangunan Daerah, riset, inovasi daerah, Kesra, Kependudukan, Pemerintahan, perekonomian, SDA serta infrastruktur dan pengembangan wilayah dan Kesekretariatan;
d.penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
e.penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
f.penyusunan prakiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah;
g.pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
h.pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta pihak lainnya;
i.pembinaan peyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
j.perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
k.peningkatan nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
l.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Badan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja 13 Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, humas, ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
c.penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
e.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
g.pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Badan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja 14 sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, melakukan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, serta pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
a.penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b.pelaksanaaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
c.penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
d.pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
e.penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
f.pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK), dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
g.pengonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
h.pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Perencana lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
i.penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
j.penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
k.pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
l.pengoordinasian peningkatan disiplin aparatur;
m.pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
n.pelaksanaan tugas organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan 15
o.pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola, dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, membina dan membimbing terhadap bendahara dan penatausahaan keuangan serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b.pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
c.pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
d.pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Perencana lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
f.penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. Kepala Subbagian Keuangan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Mengoordinasikan, 16 merencanakan, menyusun program dan kegiatan pengembangan pembangunan daerah, menyinkronkan kebijakan operasional dan program, menyusun rencana strategis, memberikan layanan teknis dibidang perencanaan. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan mengoordinasikan kegiatan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan perencanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, sosial politik, ekonomi dan budaya, melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, spasial;
b.pengoordinasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada aspek pemerintahan, pembangunan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat serta aspek potensi pengembangan daerah;
c.pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d.pengoordinasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
e.penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
f.pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
g.pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah
h.perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
i.pengoordinasian dan penyinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
j.pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
k.pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 17
l.pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
m.penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
n.pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
o.penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
p.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
q.pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
r.penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
s.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan melaksanakan penyiapan bahan dalam melakukan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila di Bidang Sosial Politik, ekonomi dan budaya, serta penyiapan bahan rencana program kegiatan dan pelaksanaan dokumentasi dan penyediaan informasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan rencana program serta petunjuk teknis penelitian dan pengembangan;
b.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perumusan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan, Pembangunan Sosial Politik, pengembangan potensi dan keuangan daerah; 18
c.penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pada aspek Pemerintahan dan Pembangunan daerah;
d.penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;re
e.pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
f.pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
g.pelaksanaan kerjasama dengan Instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik, pengembangan bidang potensi ekonomi dan keuangan daerah;
h.pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
i.pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
j.penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
k.penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
l.pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
m.penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
n.pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
o.pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan bawahan melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
p.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
q.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan 19 Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Tenaga Kerja, Perpustakaan Kearsipan, Sosial, Budaya, Trantibum, Linmas, Adminduk Capil, Pemerintahan dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
b.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
c.pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
d.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
e.pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
f.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
g.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan; 20
h.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan;
i.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
a.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
b.pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
c.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
d.pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
e.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 21
f.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
g.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
h.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, komunikasi, Informasi dan Perhubungan serta Pengkajian Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
a.pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
b.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
c.pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 22
d.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
e.pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
f.pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
g.pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
h.pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
i.pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten untuk kelompok kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
1. 1.Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program, pencapaian sasaran strategis, serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja perangkat daerah. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebanyak 73 orang, terdiri dari PNS, PPPK, dan Tenaga Non ASN yang jumlahnya dapat dilihat pada diagram gambar berikut: 23 Tabel 2. 1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Komposisi pegawai di Bapperida saat ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Kondisi ini menggambarkan kecenderungan distribusi sumber daya manusia yang, secara historis maupun struktural, masih didominasi oleh laki-laki, terutama pada jabatan teknis dan struktural yang menuntut mobilitas tinggi, beban kerja lapangan, serta tanggung jawab manajerial yang lebih besar. Kondisi ini secara tidak langsung mencerminkan pola penempatan pegawai berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi, kompetensi, dan ketersediaan SDM. Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bapperida yang meliputi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah, keberadaan pegawai laki-laki yang lebih banyak memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan intensitas kerja tinggi, mobilitas wilayah, serta keterlibatan langsung dalam forum-forum teknis lintas perangkat daerah. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi peran strategis pegawai perempuan yang tetap menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja organisasi, khususnya pada bidang-bidang yang memerlukan ketelitian administratif, analisis kebijakan, serta kemampuan koordinatif dan komunikatif. Keseimbangan peran berdasarkan kapasitas dan kompetensi tetap menjadi prinsip utama dalam penugasan dan pengembangan karier pegawai, tanpa memandang gender. Dengan demikian, meskipun jumlah pegawai laki- laki lebih dominan, struktur organisasi dan distribusi tupoksi tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja Bapperida secara optimal, melalui pendekatan profesional dan proporsional sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. 23 20 9 5 8 8 24 Tabel 2. 2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan Berdasarkan Gambar 2.2, terlihat bahwa komposisi pegawai Bapperida didominasi oleh ASN dengan golongan III dan IV. Jumlah tertinggi berada pada golongan Penata Tk I (III/d) sebanyak 14 orang, disusul oleh Penata Muda Tk I (III/b) sebanyak 11 orang, dan Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai Bapperida berada pada jenjang kepangkatan menengah hingga senior, yang umumnya memiliki pengalaman, keahlian, dan pemahaman yang cukup terhadap bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah. Distribusi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di Bapperida secara umum telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis, pengelolaan data pembangunan, hingga fasilitasi inovasi daerah. Dominasi pegawai pada golongan III dan IV juga mencerminkan kesiapan kelembagaan dalam menyelenggarakan fungsi koordinatif dan analitis, yang menjadi karakteristik utama peran Bapperida. Selain ASN, terdapat pula pegawai dengan status PPPK yang tersebar di golongan VII dan IX, masing- masing sebanyak 6 orang, yang menunjukkan keterlibatan SDM non- ASN dalam mendukung kinerja organisasi. Meski berada pada sistem kepegawaian yang berbeda, peran PPPK tetap strategis dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Secara keseluruhan, komposisi pegawai berdasarkan golongan ini memberikan gambaran bahwa Bapperida memiliki SDM yang cukup memadai dari segi jenjang karier dan kapasitas fungsional, meskipun upaya peningkatan kompetensi, regenerasi pegawai, dan 5 11 3 2 14 6 2 6 2 6 25 pemerataan distribusi tugas tetap menjadi fokus dalam penguatan kelembagaan ke depan. Tabel 2. 3 Jumlah pegawai berdasarkan eselonering Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, usia, dan jabatan menunjukkan sebaran yang relatif merata pada masing-masing unit kerja, meskipun terdapat beberapa kebutuhan akan penambahan pegawai pada bidang teknis tertentu. Sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Namun, peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, dan fungsional masih diperlukan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas. Tabel 2. 4 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Pendidikan berperan penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, profesional, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah. Bapperida sebagai institusi yang mengemban tugas strategis ESELONERING Eselon II/b Eselon III/a Eselon III/b Eselon IV/a 1 1 5 2 13 21 3 6 6 2 6 6 0 10 26 dalam perencanaan, pengembangan, dan inovasi daerah, memerlukan pegawai dengan latar belakang pendidikan yang relevan dan mumpuni. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, dan pengembangan kompetensi perlu terus didorong sebagai investasi jangka panjang dalam mendukung kualitas pelayanan perencanaan dan kebijakan di daerah.
2. 2.Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bapperida Kabupaten Barito Selatan. Keberadaan dan kelengkapan aset ini tercatat secara sistematis dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasinya, yakni KIB A, B, C, D, dan E. Berikut penjelasan masing-masing klasifikasi: • KIB A – Tanah Aset tanah milik Bapperida tercatat sebagai prasarana utama, yang menjadi dasar keberadaan bangunan dan fasilitas fisik lainnya. Tanah ini digunakan sebagai lokasi kantor dan area pendukung seperti halaman, parkir, serta taman. Kepemilikan dan status hukum tanah telah dicatat sesuai ketentuan sebagai Barang Milik Daerah. Tabel. 2.5 Kepemilikan dan Status Hukum Tanah Sebagai BMD NO JENIS BARANG / NAMA BARANG LUAS (M2) TGL. PEROLEHAN LETAK / ALAMAT STATUS TANAH PENGGU NAAN SASAL- USUL N I L A I KETERANGAN HAK SERTIFIKAT TANGGAL NOMOR PEROLEHAN AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. 1.Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II 373 31/12/1995 Jl. Pahlawan Km 6 HAK PAKAI 03/07/1999 AN. 559428 Perumahan Dinas APBD 6.400.000,00 6.400.000,00 SERTIFIKAT NO. AN. 559428
4. 2.Tanah Bangunan Kantor BAPPEDA Kab. Barsel 9.708 31/12/1995 Jl.Pahlawan Km 6 Buntok HAK PAKAI 02/02/2017 BW. 761001 (P.175) Gedung Kantor APBD 255.000.000,00 255.000.000,00 SERTIFIKAT NO. BW. 761001 (P.175) • KIB B – Peralatan dan Mesin Pada KIB B tercatat berbagai sarana kantor berupa peralatan dan mesin yang digunakan langsung dalam operasional harian. Ini mencakup komputer, printer, mesin fotokopi, proyektor, kendaraan dinas roda dua dan roda empat, serta peralatan kerja lainnya. Aset- aset ini menunjang efektivitas kerja pegawai, khususnya dalam proses perencanaan, pengendalian, serta inovasi daerah. 27 • KIB C – Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan kantor Bapperida diklasifikasikan dalam KIB C, yang termasuk prasarana fisik permanen. Gedung kantor digunakan untuk ruang kerja, ruang rapat, ruang arsip, dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi gedung umumnya baik dan terus dilakukan pemeliharaan agar layak digunakan sebagai tempat pelayanan publik dan pengembangan perencanaan daerah. • KIB D – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Meskipun skala kepemilikannya terbatas, KIB D mencatat prasarana berupa akses jalan internal dan jaringan pendukung yang melekat pada fasilitas kantor. Misalnya jaringan Listrik, jaringan air bersih, dan sarana komunikasi internal yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran aktivitas organisasi. • KIB E – Aset Tetap Lainnya Klasifikasi KIB E mencakup barang kesenian, perpustakaan, dan aset non-mesin lainnya, seperti lukisan, foto dokumentasi, figura, dan perlengkapan ruangan. Aset ini memiliki nilai estetika dan dokumentatif, sekaligus sebagai pelengkap lingkungan kerja yang representatif dan inspiratif. Tabel 2. 6 Daftar Sarana dan Prasarana Bapperida No Nama Bidang Barang Jumlah Barang 1 4 5
5. 1.Persediaan - Barang Pakai Habis - Barang Tak Habis Pakai - Barang Bekas Dipakai -
6. 2.Tanah 2 Tanah 2
7. 3.Peralatan Dan Mesin 438 Alat Besar - Alat Angkutan 25 Alat Bengkel Dan Alat Ukur 1 Alat Pertanian - Alat Kantor Dan Rumah Tangga 272 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 23 Alat Kedokteran Dan Kesehatan - Alat Laboratorium - Alat Persenjataan - Komputer 117 28 Alat Eksplorasi - Alat Pengeboran - Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian - Alat Bantu Eksplorasi - Alat Keselamatan Kerja - Alat Peraga - Peralatan Proses/Produksi - Rambu – Rambu - Peralatan Olah Raga -
8. 4.Gedung Dan Bangunan 9 Bangunan Gedung 9 Monumen - Bangunan Menara - Tugu Titik Kontrol/Pasti -
9. 5.Jalan, Jaringan Dan Irigasi 2 Jalan Dan Jembatan - Bangunan Air - Instalasi - Jaringan 2
10. 6.Aset Tetap Lainnya 1 Bahan Perpustakaan - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 1 Hewan - Biota Perairan - Tanaman - Barang Koleksi Non Budaya - Aset Tetap Dalam Renovasi -
11. 7.Konstruksi Dalam Pengerjaan - Konstruksi Dalam Pengerjaan -
12. 8.Akumulasi Penyusutan - Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin - Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan - Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya -
13. 9.Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - Sewa - Kerjasama Pemanfaatan - Bangun Serah Guna / Bangun Guna Serah - Kerjasama Penyediaan Infrastruktur -
14. 10.Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud -
15. 11.Aset Lain-Lain 9 Aset Rusak Berat/Usang 8 Aset Dalam Proses Hibah - 29 Aset Dalam Proses Lelang - Aset Dalam Penelusuran 1 Koreksi/Double Catat - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Reklasifikasi Persediaan -
16. 12.Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -
17. 13.Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Jumlah 461
18. 3.Anggaran Anggaran memegang peranan sentral sebagai salah satu sumber daya utama dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, anggaran tidak hanya dipandang sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai wujud konkret dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Kapasitas fiskal atau anggaran merupakan faktor penting yang menentukan ruang gerak perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Evaluasi terhadap anggaran mencakup analisis terhadap besaran pagu anggaran, tren alokasi dari tahun ke tahun, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran, serta kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Anggaran yang memadai dan dikelola secara akuntabel akan menunjang pencapaian target kinerja secara optimal. Tabel 2. 7 Tabel Tren Anggaran 2020-2025 - 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TREN ANGGARAN BAPPERIDA TAHUN 2020-2025 Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal 30 Grafik tren anggaran Bapperida Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dinamika alokasi belanja dalam periode tahun 2020 hingga 2025, yang dikelompokkan ke dalam tiga jenis belanja utama, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dengan penjelasan berikut ini : Komposisi anggaran Bapperida tahun 2020–2025 didominasi oleh belanja barang/jasa yang mengalami lonjakan signifikan, terutama setelah 2023. Belanja pegawai cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi, sementara belanja modal relatif kecil dan berfluktuasi, namun tidak menunjukkan tren peningkatan jangka panjang. Peningkatan belanja barang/jasa yang signifikan mencerminkan fokus Bapperida pada penguatan program, kegiatan, dan operasional dibandingkan belanja modal atau belanja pegawai.
19. 1.Belanja Pegawai Pada tahun 2020 tercatat sekitar Rp5 miliar, kemudian mengalami penurunan pada 2021 hingga mendekati Rp4 miliar. Setelah itu, belanja pegawai relatif stabil dengan tren sedikit meningkat hingga mencapai kisaran Rp5,2 miliar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk belanja pegawai relatif terjaga, meskipun sempat turun pada awal periode.
20. 2.Belanja Barang dan Jasa Pada tahun 2020 tercatat sekitar Rp2,5 miliar dan terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2023 ke 2024, dari sekitar Rp5,5 miliar melonjak menjadi Rp8 miliar. Hingga 2025, belanja barang/jasa mencapai sekitar Rp8,5 miliar, menjadikannya komponen belanja terbesar dibandingkan pos lainnya. Tren ini menggambarkan peningkatan kebutuhan operasional, program, serta kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
21. 3.Belanja Modal Anggaran belanja modal relatif kecil dibanding dua pos lainnya.Terlihat ada kenaikan pada tahun 2022 hingga 2024 (mencapai hampir Rp1 miliar), namun kembali menurun pada
22. 2025.Hal ini mengindikasikan bahwa investasi fisik atau pengadaan aset baru bukan menjadi prioritas utama dibanding belanja pegawai dan barang/jasa..
23. 4.Sistem Informasi Sistem informasi merupakan salah satu sumber daya strategis yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam era digital dan tata 31 kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government), keberadaan sistem informasi tidak lagi bersifat pelengkap, melainkan telah menjadi bagian integral dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, Bapperida Kabupaten telah memanfaatkan berbagai sistem informasi yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja. Sistem informasi ini menjadi tulang punggung dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta penguatan inovasi dan riset daerah. Adapun sistem informasi yang digunakan di lingkungan Bapperida meliputi:
24. 1.SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) (https://sipd- ri.kemendagri.go.id/) Platform utama dari Kemendagri untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan secara elektronik dan terintegrasi.
25. 2.IID (Indeks Inovasi Daerah) (Indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id) Sistem informasi dari Kemendagri untuk mendata dan menilai inovasi daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan 31dalah.
26. 3.SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Digunakan untuk mengumumkan dan mengelola rencana pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan keterbukaan informasi 31dalah.
27. 4.SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) (https://simbada2025.baritoselatankab.go.id) Aplikasi untuk mengelola 31dala tetap milik daerah secara tertib dan akuntabel, mencakup pencatatan, pelaporan, dan inventarisasi barang milik daerah.
28. 5.Sistem Informasi Pencatatan Persediaan (https://sipper.baritoselatankab.go.id/) Sistem ini digunakan untuk mencatat keluar-masuknya barang habis pakai atau persediaan kantor (seperti ATK, bahan habis pakai, dan barang operasional lainnya). Sistem ini mendukung tertib administrasi dan pelaporan yang akurat atas nilai dan jumlah persediaan, serta menjadi bagian dari laporan keuangan instansi. 32
29. 6.SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) https://srikandi-v2.arsip.go.id/login Digunakan untuk mengelola arsip surat dinamis, termasuk pengiriman dan penerimaan surat secara elektronik antarinstansi.
30. 7.Absensi Digital (https://ekinerja.baritoselatankab.go.id/presensi/) Mendukung manajemen administrasi perkantoran, kepegawaian, dan pengarsipan digital dalam aktivitas harian.
31. 8.Website Resmi Bapperida (https://bapperida.baritoselatankab.go.id) Berfungsi sebagai sarana informasi publik dan dokumentasi digital terhadap semua kegiatan, program, dan capaian BAPPERIDA.
32. 9.SP4N-LAPOR (https://www.lapor.go.id/) Platform nasional untuk menampung aspirasi, pengaduan, dan laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah, termasuk BAPPERIDA.
33. 10.PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) https://ppid.baritoselatankab.go.id/ Sistem informasi layanan publik untuk menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Pemanfaatan sistem informasi tersebut telah mendorong Bapperida dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis data. Selain itu, sistem ini juga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaporan, serta mendukung transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dengan integrasi teknologi informasi, Bapperida terus bertransformasi menuju institusi perencana yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. 33 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.3.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.
34. 1.Realisasi Program dan Kegiatan Tabel. 2.8 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
35. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.082.125.563 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.869.147.878 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.047.013.645 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.438.352.633 Belanja Pegawai 3.655.466.286 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.426.700 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.689.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 107.491.606 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 134.395.410 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.703.726.536 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.937.115.057 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.180.660.401 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.372.640.777 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.480.734.667 Gaji Pokok/Uang Representasi 2.146.025.900 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 47.800.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 26.811.270 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah 64.633.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah 91.081.380 Tunjangan Keluarga 192.231.352 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.301.800 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 62.197.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 79.386.500 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 114.164.487 Tunjangan Jabatan 193.569.672 Administrasi Umum Perangkat Daerah 355.370.914 Administrasi Umum Perangkat Daerah 708.568.553 Administrasi Umum Perangkat Daerah 797.397.344 Administrasi Umum Perangkat Daerah 742.901.869 Tunjangan Fungsional Umum 63.915.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 242.268.450 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 326.265.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 229.710.800 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345.160.750 Tunjangan Beras 103.705.440 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 317.822.642 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 332.879.734 Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 301.115.192 Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.962.760 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.250.398 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.020.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.076.920 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.638.426 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.951.310 Pembulatan Gaji 28.774 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 586.982.538 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 862.140.047 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 929.629.680 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.770.670.030 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 951.739.750 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 325.433.200 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 379.941.727 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 524.380.751 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 993.976.941 34 Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah 951.739.750 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 20.304.000 Analisis Data dan Infromasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 161.783.400 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 103.700.904 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 129.190.681 BELANJA LANGSUNG 2.517.030.072 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 241.245.338 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 320.414.920 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 301.548.025 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 647.502.408 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 851.526.642 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.351.770.784 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.653.193.135 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.172.981.733 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.588.199.329 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 5.265.000 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 319.473.850 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 517.494.944 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 754.215.278 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 845.082.066 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 166.468.300 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 633.585.900 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 519.626.100 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam) 711.824.299 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam) 735.379.570 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 73.554.100 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 398.711.034 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 616.072.091 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 706.942.156 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.007.737.693 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.015.200 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 32.229.600 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 30.143.000 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 495.829.366 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.112.616.589 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 21.048.750 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 32.229.600 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 30.143.000 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 15.987.964 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 200.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.448.000 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 32.229.600 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 30.143.000 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 14.538.736 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 300.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.610.000 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 16.630.648 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 300.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.090.000 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 448.672.018 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 312.616.659 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 59.600.000 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 313.450.000 Pertemuan Teknis dan Konsultasi Luar Daerah 85.969.292 Pertemuan Teknis Dalam Daerah 58.008.000 35 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.249.545 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.634.545 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.915.000 Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop 13.000.000 Pengadaan peralatan kantor 5.700.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 46.634.300 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 18.570.300 Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah (Aksi PPK) Kab. Barito Selatan 3.150.000 Pelaksanaan Aksi Daerah Hak Asasi Manusia 4.040.000 Penyusunan RKA- DPA APBD dan DPA Perubahan 14.274.000 Peningkatan Kinerja Keuangan dan Perencanaan 6.600.000 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI 149.865.500 Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 2.694.100 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 10.107.000 36 36dalah3636at3636 ku Evaluasi Pembangunan 11.570.000 36dalah3636at3636 ku Informasi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan 21.154.000 Penyusunan Buku Laporan Bulanan Berdasarkan Kegiatan dan Feedback 17.774.300 Rapat Pertemuan Teknis Dan Pengendalian (RAKOLDAL) 9.045.300 36dalah3636at3636 ku Pencapaian Pembangunan Kab.Barito Selatan Tahun 2019 1.316.000 Pertemuan Teknis dan peningkatan Kapasitas Tim Evaluasi dan Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA) 16.610.000 Pertemuan Teknis / Koordinasi / Konsultasi Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian 59.594.800 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 10.232.500 Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah 10.232.500 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 248.400.856 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 87.577.556 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 7.009.100 Forum Gabungan SKPD 60.241.800 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIPPD 26.568.500 Penyusunan KUA Dan PPAS APBD 2020 9.340.000 37 Penyusunan KUPA Dan PPASP 2019 20.287.900 Penyusunan Perubahan RKPD 20.612.100 Penyusunan RKPD Tahun 2021 16.763.900 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM 173.539.121 Sosialisasi, Desiminasi Perencanaan Program Bidang Ekonomi 28.693.821 Asitensi Renja SKPD Bidang Ekonomi 4.000.000 Konreg PDRB Kalimantan Tengah Dan Regional Kalimantan 1.000.000 Pertemuan Teknis Pembangunan Pertanian, Lingkungan Hidup dan ESDM 25.399.900 Pertemuan Teknis Pembangunan Perdagangan dan Koperasi, UMKM 14.710.000 Pertemuan Teknis Pembangunan Penanaman Modal dan Pariwisata 14.579.600 Pertemuan Teknis Pengendalian dan Perencanaan DAK bidang Perekonomian dan SDA 8.599.900 Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Ekonomi 49.025.900 Pertemuan Teknis dan Peningkatan kapasitas Pengembangan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 27.530.000 PROGRAM PERENCANAAN INSFRASTUKTUR DAN PRASARANA WILAYAH 199.779.275 38 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 21.297.000 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 24.496.000 Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Insfrastuktur Dan Pengembangan Wilayah 6.690.000 Pengendalian dan Perencanaan DAK bidang Infrastruktur - Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Pengembangan Perumahan, Kawasan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 12.582.500 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan dan Pengembangan Bidang Informasi, Komunikasi dan Perhubungan 49.746.000 Verifikasi dan Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh 28.392.000 Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 38.124.775 Pertemuan Teknis Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur ke PU an 18.095.000 39 Data Perencanaan Pembangunan Prasarana Komunikasi, Informasi dan Perhubungan 356.000 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA 7.238.400 Mengikuti Rapat Konsultasi, Pertemuan Teknis, Sinkronisasi Rencana Pembangunan Daerah Rawan Bencana 7.238.400 PROGRAM PERENCANAAN KESRA, KEPEDUDUKAN DAN KEPEMERINTAHA N 187.459.933 Verifikasi DAK Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan 11.616.000 Asistensi Renja SKPD Bidang kesra, Kependudukan dan Pemerintahan 13.432.600 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender 500.000 Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) 33.636.100 Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat 9.860.000 Rapat-Rapat Konsultasi, Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan 51.190.378 40 Sosialisasi, Desiminasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kesra, kependudukan dan Pemerintahan 58.346.655 Program Sustainable Dvelopment Goals (SDG’s) 8.878.200 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang 477.504.000 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 36.270.000 Pengelolaan Pusat Data dan Informasi (PUSDINAL )Kabupaten Barito Selatan 91.275.000 Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Barito Selatan 32.935.000 Pengelolaan Perencanan Tata Ruang Wilayah Daerah 49.587.000 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Sungai dan danau 39.937.000 Penyusunan Dokumen Revis PERDA RTRW Kab. Barsel 227.500.000 Program Pemerintahan dan Nakertrans 146.799.800 Pemutakhiran Data Rumah Ibadah dan Prasarana Pemerintahan Desa 13.779.800 Pelaksanaan Perencanaan, Dokumentasi, Pendataan dan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan 12.740.600 41 Analisis dan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8.679.400 Penyusunan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan 111.600.000 Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 29.311.000 Rencana Aksi (RA) Penanggulangan Kemiskinan Daerah 11.543.000 Pertemuan Teknis Program Kemiskinan 17.768.000 Program Perencanaan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 26.489.000 Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Pendidikan 12.916.000 Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perpustakaan 13.573.000 TOTAL ANGGARAN 6.172.496.358 7.053.108.485 10.921.554.242 9.645.454.424 11.909.838.581 42
36. 2.Indikator Kinerja Utama Periode 2020–2022 merupakan masa akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017–2022, sehingga seluruh target kinerja pada periode tersebut mengacu pada arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2017–2022. Mulai tahun 2023, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, pada instruksi kesatu poin (b) bahwa khusus kepada Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan poin (c) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026 tersebut akan ditetapkan dengan Perkada, sehingga digunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026 sebagai dokumen pengganti RPJMD untuk menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan. Pergantian dokumen acuan ini berpengaruh terhadap indikator yang diukur, di mana beberapa indikator tidak lagi menjadi target pada tahun 2023–2024 karena menyesuaikan dengan mandat RPD. Berikut tabel target dan realisasi sebagai bentuk capaian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 sampai 2024: Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama 2020-2024 No Indikator Kinerja Utama Target dan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada - - - - 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada - - - - 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada - - - - 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada - - - - 5 Penjabaran Konsistensi Program 100% 93,07% 100% 81,39% 100 14,04% - - - - 43 RPJMD kedalam RKPD 6 Nilai SAKIP - - - - - - B B B B 7 Opini BPK - - - - - - WTP WTP WTP WTP 8 Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK - - - - - - 80 95,25 80 74,00 9 Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) - - - - - - 100% 100% 100% 100% 10 Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA - - - - - - INOVATIF INOVATIF INOVATIF INOVATIF 11 Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan - - - - - - 1 1 1 3 Berikut penjelasan untuk tabel diatas :
a.Tersedianya Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda Pada periode 2020 hingga 2022, target ketersediaan dokumen RPJPD tercapai sesuai rencana, di mana dokumen telah tersedia dan ditetapkan melalui Perda setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan konsistensi pemenuhan kewajiban perencanaan jangka panjang daerah. Pada tahun 2023 dan 2024, indikator ini tidak menjadi target karena siklus RPJPD yang berlaku belum memerlukan penyusunan dokumen baru.
b.Tersedianya Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada Selama 2020–2022, target ketersediaan RPJMD tercapai penuh, sesuai dengan ketentuan penetapan melalui Perda/Perkada. Tidak ada deviasi antara target dan realisasi. Sama seperti RPJPD, indikator ini tidak diukur pada 2023 dan 2024 karena siklus penyusunan dokumen RPJMD sudah berjalan.
c.Tersedianya Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada Pada 2020–2022, dokumen RTRW tersedia sesuai target dan telah ditetapkan dengan Perda. Tidak terdapat perbedaan antara target dan realisasi, menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang daerah berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
d.Tersedianya Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda Pada 2020–2022, dokumen RTRW tersedia sesuai target dan telah ditetapkan dengan Perda. Tidak terdapat perbedaan antara target dan realisasi, menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang daerah berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
e.Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Target konsistensi sebesar 100% setiap tahun belum sepenuhnya tercapai pada periode 2020–2022. Pada tahun 2020, capaian 44 sebesar 93,07%, pada 2021 capaian 81,39% dan 2022 capaian 14,04%. Hal ini mengindikasikan masih terdapat program RPJMD yang belum seluruhnya terakomodasi dalam RKPD karena ketidaksesuaian antara dokumen rencana strategis dan dokumen operasional tahunan, sehingga memerlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah.
f.Nilai SAKIP Penilaian SAKIP mulai muncul pada tahun 2023 dengan capaian nilai “B” dan tetap bertahan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah berada pada kategori baik, namun masih memiliki ruang peningkatan menuju kategori yang lebih tinggi.
g.Opini BPK Sejak 2023 hingga 2024, Bapperida secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
h.Indeks Pencegahan Korupsi (MCP KPK) Pada 2023, target indeks sebesar 80 terlampaui dengan realisasi 95,25. Namun pada 2024, capaian turun menjadi 74,00, berada di bawah target 80. Penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah dijalankan.
i.Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Daerah Target 100% kesesuaian antar RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada 2023 dan 2024 tercapai penuh. Hal ini menunjukkan sinkronisasi dokumen perencanaan telah terjaga dengan baik.
j.Indeks Inovasi Daerah (IGA) Sejak 2023 hingga 2024, Bapperida berada pada kategori “Inovatif” dalam penilaian IGA. Capaian ini mencerminkan adanya upaya pengembangan inovasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.
k.Jumlah Kajian Kelitbangan yang Diimplementasikan Target kajian kelitbangan pada 2023 adalah satu kajian yang diimplementasikan dan tercapai penuh. Pada 2024, target kembali 45 satu kajian namun realisasi mencapai tiga kajian yang berhasil diimplementasikan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontribusi hasil litbang terhadap kebijakan pembangunan daerah.
1. 4.Inovasi Layanan Dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, berbagai inovasi layanan publik telah diluncurkan selama lima tahun terakhir, seperti digitalisasi pelayanan melalui aplikasi online untuk perizinan, pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR, PPID), dan sistem informasi perencanaan (e-Planning), Sistem Informasi Geoportal Daerah (SIGERA) SIGERA dapat digunakan untuk mencari dan mengakses informasi geografi (data peta) dan pelayanan geografi (geographic services) Kabupaten Barito Selatan, peningkatan sinergi riset dan inovasi daerah, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
2. 5.Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi strategisnya sebagai institusi perencana pembangunan daerah, BAPPERIDA menghadapi berbagai tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta kegiatan riset dan inovasi daerah. Berikut uraian tantangan utama yang dihadapi :
3. 1.Dinamika Kebijakan dan Regulasi Nasional BAPPERIDA harus selalu menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi yang terus berubah dan dinamis dari pemerintah Beberapa perubahan yang signifikan dalam lima tahun terakhir meliputi:
4. 1.Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform tunggal nasional untuk perencanaan dan penganggaran.
5. 2.Perubahan metode evaluasi pembangunan dan pengukuran kinerja instansi pemerintah.
6. 3.Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas program perencanaan. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan tinggi dan kemampuan adaptasi aparatur terhadap sistem dan ketentuan baru yang seringkali belum sepenuhnya siap secara teknis. 46
7. 2.Ketersediaan dan Kualitas Data Pembangunan Data menjadi elemen penting dalam perencanaan yang berbasis bukti (evidence-based planning), namun diantara tantangan yang dihadapi meliputi:
8. 1.Ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan tidak terbarukan secara berkala.
9. 2.Ketergantungan pada data dari perangkat daerah lain, yang terkadang belum menggunakan standar data yang seragam.
10. 3.Minimnya pemanfaatan data spasial dan analisis geospasial untuk mendukung perencanaan wilayah dan tata ruang. Keterbatasan ini berisiko menurunkan kualitas analisis dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan.
11. 3.Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksanaan tugas BAPPERIDA yang bersifat teknis dan membutuhkan keahlian khusus menghadapi tantangan SDM, seperti:
12. 1.Jumlah SDM fungsional perencana dan peneliti yang masih terbatas, baik secara kuantitas maupun kompetensi.
13. 2.Kebutuhan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi setiap tahun.
14. 3.Tingkat mutasi dan rotasi pegawai yang memengaruhi kesinambungan pelaksanaan program perencanaan dan litbang. Hal ini berdampak pada keterbatasan institusi dalam menyusun dokumen strategis dan melaksanakan kegiatan riset yang mendalam.
15. 4.Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Efektivitas perencanaan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa hal diantaranya adalah:
16. 1.Kurangnya keterpaduan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah yang menyebabkan tumpang tindih atau ketidaksesuaian arah pembangunan.
17. 2.Ketidaksesuaian prioritas daerah dengan usulan teknis OPD, sehingga menyulitkan proses penyelarasan dokumen perencanaan. 47
18. 5.Tantangan Transformasi Digital dan Inovasi Transformasi digital dan inovasi merupakan bagian penting dalam penguatan fungsi pelayanan BAPPERIDA, terutama dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari sisi internal organisasi maupun faktor eksternal yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun tantangan tersebut antara lain:
19. 1.Literasi Digital Aparatur yang Belum Merata Meskipun sistem informasi seperti SIPD, e-Planning, dan aplikasi lainnya telah mulai diterapkan, namun masih terdapat kesenjangan pemahaman dan kemampuan penggunaan teknologi digital di kalangan aparatur, terutama pada pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis digital secara aktif dan mandiri, kurangnya pelatihan teknis lanjutan yang berkelanjutan untuk peningkatan keterampilan digital ASN serta ketergantungan pada tenaga teknis tertentu yang menguasai sistem, sehingga jika terjadi mutasi, proses terganggu.
20. 2.Infrastruktur dan Akses Teknologi yang Terbatas Transformasi digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet stabil, perangkat kerja yang sesuai, serta sistem server dan penyimpanan data yang aman. Namun BAPPERIDA masih menghadapi: • Keterbatasan jaringan internet, khususnya dalam koordinasi dengan perangkat daerah atau wilayah kecamatan yang aksesnya terbatas. • Perangkat keras dan lunak yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional aplikasi berbasis digital. • Minimnya 47dalah pencadangan dan keamanan data, sehingga berisiko kehilangan atau kerusakan data penting.
21. 3.Kurangnya Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Informasi Saat ini terdapat berbagai sistem informasi yang digunakan, baik yang dikembangkan pusat maupun daerah, namun belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya: 48 • Data dan informasi sering kali terfragmentasi dan tidak sinkron antar sistem, menyulitkan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. • Proses perencanaan dan pelaporan menjadi duplikasi kerja, karena data harus diinput ke lebih dari satu sistem. • Tidak adanya dashboard terintegrasi yang menampilkan kinerja lintas sektor secara real time.
22. 4.Tantangan Budaya Kerja dan Perubahan Mindset Transformasi digital dan inovasi memerlukan perubahan cara kerja dan pola pikir (mindset) aparatur. Namun, tantangan yang sering dihadapi antara lain: • Masih adanya resistensi terhadap perubahan, terutama terhadap sistem kerja yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis data. • Budaya kerja birokratis yang lamban beradaptasi dengan teknologi. • Inovasi sering dianggap sebagai tambahan beban kerja, bukan sebagai solusi untuk efisiensi. 2.1.4 Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Barito Selatan memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bapperida melayani berbagai kelompok masyarakat, lembaga, dan pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah identifikasi kelompok sasaran yang dilayani oleh Bapperida:
23. 1.Sasaran Langsung
a.Perangkat Daerah
b.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1. 2.Sasaran Tidak Langsung
a.Masyarakat umum
b.Dunia usaha dan Investor
c.Akademisi dan Lembaga Penelitian
d.Organisasi Masyarakat Sipil (LSM, Ormas, Komunitas) 49 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Rendahnya kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu akar masalahnya adalah minimnya peran kajian dan penelitian dalam proses perencanaan, yang menyebabkan kebijakan dan program pembangunan kurang berbasis bukti ilmiah. Selain itu, sinkronisasi perencanaan pembangunan yang belum optimal antara berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor mengakibatkan ketidakefisienan dan tumpang tindih program. Kualitas sistem informasi data satu pintu yang rendah juga menjadi kendala, dimana data yang tersedia seringkali tidak akurat atau tidak terbaru yang menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Di samping itu, sinkronisasi antara metadata dan capaian indikator data yang belum memadai menyebabkan kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan, sehingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan tidak bisa dilakukan secara efektif. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, permasalahan yang dihadapi adalah kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penataan data base dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik, dan kurang optimalnya koordinasi dengan instansi lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan instansi vertikal lainnya sebagai penyedia sumber data.Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 2.10 berikut: Tabel 2. 10 Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
1. 1.Ketidaksinambungan antara perencanaan pembangunan
2. 2.Lemahnya tata kelola sistem informasi pembangunan daerah
3. 1.Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM perencana
4. 2.Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dan tata ruang
5. 3.Forum koordinasi seperti musrenbang, konsultasi publik atau rakor masih belum belum dijadikan ruang 50 strategis dalam penyelarasan prioritas pembangunan
6. 4.Rendahnya kualitas sistem informasi data satu pintu
7. 5.Belum memadainya sinkronisasi antara metadata dan capaian indikator data
8. 6.Kurang teritegrasinya sistem pendataan dari rumah data
9. 7.Kurangnya pembaruan data secara berkala (update periodik tidak konsisten)
10. 8.Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan Belum optimalnya Riset dan Inovasi dalam pembangunan daerah
11. 1.Rendahnya integrasi riset dalam kebijakan pembangunan.
12. 2.Inovasi daerah masih berfokus pada pemenuhan penilaian formal, sehingga kesinambungan dan kebermanfaatannya belum optimal.
13. 1.Minimnya kerjasama untuk kajian pembangunan daerah
14. 2.Rendahnya aksi tindak lanjut/implementasi teknis dari kajian/penelitian dalam pelaksanaan perencanaan pembangungan daerah
15. 3.Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam menghasilkan kajian berbasis data dan bukti
16. 4.Belum adanya mekanisme pembinaan dan monitoring keberlanjutan inovasi
17. 5.Terbatasnya alokasi sumber daya (anggaran, SDM, dan sarana) untuk menjaga keberlanjutan inovasi. 51 2.2.2 Isu Strategis Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. isu strategis perangkat daerah adalah permasalahan atau kondisi yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa depan. Isu-isu ini perlu menjadi perhatian utama karena jika tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan masalah yang lebih besar atau sebaliknya, kehilangan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran umum perangkat daerah, permasalahan pelayanan, serta evaluasi internal dan eksternal, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Bapperida di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bapperida Kabupaten Barito Selatan pada periode 2025–2030 disajikan pada tabel 2.11 berikut: 52 Tabel 2. 11 Isu Strategis POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN ISU STRATEGIS ISU KLHS YANG RELEVAN GLOBAL NASIONAL REGIONAL Perencanaan Pembangunan Daerah Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Masih rendahnya sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi di Barito Selatan Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal
18. 1.Penyelarasan Perencanaan Pembangunan
19. 2.Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Riset dan Inovasi Daerah Belum optimalnya Riset dan Inovasi dalam pembangunan daerah Masih rendahnya sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi di Barito Selatan Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal
20. 1.Penguatan Ketahanan Energi dan EBT
21. 2.Optimalisasi Integrasi riset dalam kebijakan pembangunan daerah
22. 3.Peningkatan Inovasi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan 53 "Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” Visi tersebut menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan dalam lima tahun mendatang. Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sejumlah misi sebagai arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 dirumuskan sebagai berikut: Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya Misi 4 : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Misi 6 : Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan 54 Dalam melaksanakan misi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjalankan 2 (dua) misi sebagai berikut: 2.2.2.1 Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik 2.2.2.2 Misi 6 : Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Daerah yang Berkelanjutan Untuk menjalankan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, Bapperida merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang jelas, terukur, serta selaras dengan visi pembangunan daerah. Tujuan menjadi arah yang ingin dicapai dan kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan atau memperhatikan sasaran RPJMD., sedangkan sasaran berfungsi sebagai indikator konkret dalam menilai capaian kinerja, sehingga pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, sasaran yang merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan misi Bapperida dalam periode Renstra 2025–2029 dapat disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut: 55 Tabel 3. 1 Tujuan,Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN Sasaran Indikator Sasaran Target KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya integritas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Akuntable Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Baik Baik Baik Baik Baik Baik Indeks Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 Nilai Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah 80,00 80,00 80,00 90,00 90,00 100,00 Nilai Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah B BB BB BB BB BB Nilai Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kabupaten Barito Selatan Persentase Kebijakan Berbasis Bukti 71 73 75 77 79 81 Persentase Indeks Inovasi Daerah Innovatif Innovatif Innovatif Innovatif Innovatif Innovatif Indeks/Nilai 56 Dalam rangka menjamin keterukuran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan penjelasan tentang metode perhitungan masing- masing indikator sasaran. Perumusan rumus perhitungan indikator tersebut bertujuan untuk memberikan standar baku dalam proses pengukuran, sehingga hasil yang diperoleh bersifat obyektif, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, indikator yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau capaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Penyusunan rumus perhitungan indikator ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
a.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
c.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d.Peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk pedoman teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun rumus perhitungan indikator sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel 3. 2 Rumus perhitungan indikator sasaran Indikator Sasaran Rumus Perhitungan Satuan Sumber Data Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai hasil penilaian IPPN (skala 0-100) atau (sangat kurang – sangat baik) Indeks Bappenas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Nilai hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP (skala 1 – 5) Nilai BPKP/Inspektorat Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah Nilai aspek perencanaan dalam MCP KPK Nilai (0–100) KPK (MCP Online) Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat (skala AA–D) Nilai Inspektorat 57 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Jumlah kebijakan berbasis data ÷ Total kebijakan) × 100 Persen (%) Bapperida Indeks Inovasi Daerah Skor Indeks Inovasi Daerah yang diterbitkan oleh Mendagri. Indeks/Nilai Kemendagri 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Rangkaian kerja dan fokus pembangunan Kabupaten Barito Selatan periode 2025–2029 merujuk pada RPJPD Barito Selatan Tahun 2025-2045. Tahap pembangunan jangka panjang tersebut terbagi ke dalam empat periode yang masing-masing memiliki periode lima tahun. Lebih lanjut, terdapat dua tahapan utama perencanaan RPJPD Barito Selatan 2025-2045, yakni Masyarakat Prasyarat Lepas Landas dan Lepas Landas. Tahapan ini kemudian dikontekstualisasikan pada empat periode pembangunan sebagai berikut: Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang RPJPD Kabupaten Barito Selatan pada periode satu (2025–2029) akan mengusung tema Transformasi Fondasi Pembangunan. Masing-masing tahun memiliki arah kebijakan masing-masing yang bermuara pada terwujudnya fondasi pembangunan. Pada tahun pertama, arah kebijakan akan berfokus pada pembangunan fondasi pada aspek SDM dan infrastruktur dasar. Hal ini penting sebab SDM dan infrastruktur dasar menjadi basis dalam pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Tahun kedua, inovasi dan hilirisasi industri adalah dua faktor yang menjadi sasaran. Dalam tahap ini, dilakukan kerjasama dengan pihak badan usaha untuk berinvestasi mengembangkan industri berkelanjutan di wilayah Kabupaten Selatan. Selain itu, akselerasi inovasi yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi dengan cara menjalin kerjasama dengan mitra daerah. Di samping menjalin kerjasama, penyusunan peta jalan yang komprehensif serta reformasi regulasi juga patut menjadi perhatian. 58 Tahun pertama dan kedua menjadi kritikal dalam memastikan jalan awal dalam pembangunan pondasi telah terbangun, tahun ketiga dan tahun keempat percepatan dan penguatan pondasi melalui berbagai macam program pembangunan di sisi SDM, infrastruktur dasar, inovasi dan industri berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan regulasi dan pemaksimalan investasi menjadi kunci untuk mewujudkan fondasi pembangunan. Selain itu, bentuk kerjasama dalam proses pembangunan juga perlu dilaksanakan dengan melibatkan badan usaha, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun terakhir fondasi pembangunan diharapkan telah tercapai. Tahun ini menjadi momentum bagi Kabupaten Barito Selatan melakukan evaluasi fondasi yang telah terbangun yang selanjutnya menyusun strategi optimilasisasi serta memperkuat fondasi. Uraian diatas disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan penahapan Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2026 hingga 2030 sebagai gambaran prioritas pembangunan tahunan. Tabel 3. 3 Penahapan Rencana Prioritas Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Persiapan Fondasi SDM dan Infrastruktur Dasar Penyusunan Fondasi dan Hilirisasi Industri yang Berkelanjutan Percepatan Peletakan Fondasi Formasi Pemantapan Fondasi Transformasi Perwujudan Fondasi Transformasi Tahapan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun secara bertahap setiap tahun dengan mempertimbangkan capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, sistematis, dan berkesinambungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga setiap tahun memiliki fokus prioritas yang saling mendukung dan berkontribusi pada pencapaian target akhir di tahun 2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bapperida Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. 59 Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra, adapun strategi dan arah kebijakan Bapperida dalam periode Renstra 2025–2029 yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah. disajikan pada tabel 3.2 berikut: 60 Tabel 3. 4 Strategi dan arah kebijakan NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD STRATEGI ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KETERANGAN 1 Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan Optimalisasi pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif Mengoptimalkan pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meningkatkan sinergi dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan Memperkuat mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan 61 Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan. Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi. Menguatkan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional 62 dan bebas dari tindakan korupsi. Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif. Menguatkan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif. 2 Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kabupaten Barito Selatan Penyusunan kajian dan perencanaan komprehensif potensi sumber daya EBT (Surya, angin, biomassa, dan hidro) meliputi kelayakan teknis, jadwal, pembiayaan, serta manajemen risiko. Mengembangkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara optimal Melaksanakan kajian teknis dan penyusunan perencanaan energi baru terbarukan (EBT) yang mencakup identifikasi potensi (surya, angin, biomassa, dan hidro), analisis kelayakan teknis, penyusunan jadwal implementasi, estimasi kebutuhan pembiayaan, serta strategi manajemen risiko. Kolaborasi dengan akademisi dan LSM untuk penelitian, pengembangan, dan edukasi masyarakat mengenai energi terbarukan. Mengembangkan kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam rangka mendukung kegiatan penelitian, pengembangan 63 inovasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi terkait pemanfaatan energi terbarukan. 64 Tabel 3.4 di atas menggambarkan keterkaitan arah kebijakan RPJMD dengan strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah. Pada fokus peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan diarahkan pada optimalisasi zonasi wilayah, harmonisasi pembangunan berkelanjutan, penguatan mekanisme pengendalian, pelibatan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, pada fokus mewujudkan ketahanan energi melalui penerapan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan, kebijakan menekankan penyusunan kajian teknis potensi EBT serta kolaborasi dengan akademisi dan LSM untuk mendukung penelitian, pengembangan, dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah mampu menurunkan RPJMD ke dalam implementasi teknis yang lebih operasional dan terukur. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Bapperida memiliki peran strategis sebagai koordinator perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengembangan riset dan inovasi daerah. Dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah melalui mekanisme crosscutting program dan kegiatan. Crosscutting ini menggambarkan hubungan fungsional antara Bapperida dengan perangkat daerah lain dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan, sehingga terwujud keselarasan dokumen perencanaan, pemanfaatan data dan kajian berbasis bukti, serta penguatan inovasi daerah. Dengan adanya pola keterkaitan lintas sektor, diharapkan setiap perangkat daerah dapat berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya, sementara Bapperida berperan sebagai pengarah, penghubung, sekaligus pengendali agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Adapun crosscutting Bapperida dengan perangkat daerah lain disajikan pada gambar 3.2 berikut: 65 Gambar 3. 2 Gambar Crosscutting BAPPERIDA MISI 5 ISU STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STAKEHOLDER Mengoptimalkan pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan BUPATI Meningkatkan sinergi dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DPRD Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif Memperkuat mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah PERANGKAT DAERAH Meningkatkan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. MASYARAKAT Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan. PERUSAHAAN Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. SEKRETARIAT DAERAH Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif Menguatkan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota INSPEKTORAT Menguatkan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif. BPKAD 1.Penyelarasan Perencanaan Pembangunan 2.Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik. 66 MISI 6 ISU STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STAKEHOLDER BUPATI DPRD PERANGKAT DAERAH MASYARAKAT PERUSAHAAN PERANGKAT DAERAH UNIVERSITAS MASYARAKAT LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA 1.Penguatan Ketahanan Energi dan EBT 2.Optimalisasi Integrasi riset dalam kebijakan pembangunan daerah 3.Peningkatan Inovasi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kabupaten Barito Selatan Program Penelitian dan Pengembangan Melaksanakan kajian teknis dan penyusunan perencanaan energi baru terbarukan (EBT) yang mencakup identifikasi potensi (surya, angin, biomassa, dan hidro), analisis kelayakan teknis, penyusunan jadwal implementasi, estimasi kebutuhan pembiayaan, serta strategi manajemen risiko. Mengembangkan kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam rangka mendukung kegiatan penelitian, pengembangan inovasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi terkait pemanfaatan energi terbarukan. Program Riset dan Inovasi Daerah Mengembangkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara optimal 67 Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah dioperasionalisasikan melalui Program Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang diturunkan dalam kegiatan dan subkegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan program dilakukan berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang dirumuskan melalui pendekatan cascading berbasis outcome. Setiap program dipilih secara selektif guna optimalisasi kerangka alokasi anggaran belanja daerah sesuai dengan kapasitas fiskal. Program Perangkat Daerah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah pada unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu :
1. a.Unsur Perencanaan
2. b.Unsur Penelitian dan Pengembangan 68 Tabel 4. 1 Program Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5.01 - PERENCANAAN 10.488.244.272 10.488.244.272 10.488.244.272 10.488.244.272 10.488.244.272 5.01.01 – PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.310.244.972 7.310.244.972 7.310.244.972 7.310.244.972 7.310.244.972 Terlaksananya Pelayanan Publik Yang Lebuh Baik Melalui Dukungan Fasilitasi, Teknologi Informasi, Dan Sumber Daya Manusia Yang Professional. Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana (%) 98 100 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 5.01.02 – PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 10.488.244.272 10.488.244.272 10.488.244.272 10.488.244.272 10.488.244.272 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%) 99 100 100 1.297.679.000 100 1.297.679.000 100 1.297.679.000 100 1.297.679.000 10 1.297.679.000 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah (%) 99 100 100 100 100 100 10 5.01.03– PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.876.320.500 1.876.320.500 1.876.320.500 1.876.320.500 1.876.320.500 69 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia(%) 100 100 100 1.876.320.500 100 1.876.320.500 100 1.876.320.500 100 1.876.320.500 10 1.876.320.500 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%) 100 100 100 100 100 100 10 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (%) 100 100 100 100 100 100 10 5.05 – PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.583.122.294 8.369.746.005 7.650.935.759 8.124.632.109 10.246.033.263 5.05.02 PROOGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.648.122.294 2.648.122.294 2.648.122.294 2.648.122.294 2.648.122.294 Meningkatnya Kajian Yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Potensi Unggulan Persentase Kajian Berbasis Bukti Dalam Pengembangan Potensi Unggulan Yang Termanfaatkan Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%) 100 100 100 2.648.122.294 100 2.648.122.294 100 2.648.122.294 100 2.648.122.294 100 2.648.122.294 Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis Dan Supervise Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan Di Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan,Bimbingan Teknis Dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan Di Daerah(%) 100 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan(%) 100 100 100 100 100 100 100 5.05.03 PROOGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 935.000.000 5.721.623.711 5.721.623.711 5.476.509.815 7.597.910.969 Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan. 0 0,51 0,51 935.000.000 1 5.721.623.711 1 5.002.813.465 1 5.476.509.815 1 7.597.910.969 70 4.2 Uraian Kegiatan Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, Bapperida menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan, koordinasi, inovasi, dan pemantauan pembangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat integrasi perencanaan antar perangkat daerah, mendorong lahirnya invensi dan inovasi, serta memastikan setiap program dan kebijakan yang dijalankan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan manusia dan pemerintahan yang efektif. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Bapperida menyelenggarakan kegiatan yang terstruktur melalui 5 (lima) program yaitu
3. a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
4. b.Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. c.Program Sinkronisasi Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. d.Program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. e.Program Riset dan Inovasi Daerah Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan strategis pembangunan dan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, koordinasi, inovasi, dan evaluasi. Keempat program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 22 kegiatan operasional, yang mencakup seluruh aspek perencanaan, pengembangan kapasitas, inovasi, koordinasi antar perangkat daerah, dan pemantauan serta evaluasi pembangunan. Dengan struktur program dan kegiatan ini, Bapperida bertujuan untuk:
  1. 1.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah.
  2. 2.Mendorong terciptanya inovasi dan invensi yang bermanfaat bagi masyarakat.
  3. 3.Memastikan integrasi perencanaan dan sinkronisasi antar perangkat daerah.
  4. 4.Menjamin pelaksanaan program pembangunan sesuai target dan indikator kinerja yang ditetapkan. Struktur 5 (lima) program dan 22 kegiatan ini juga memudahkan pemantauan capaian, evaluasi kinerja, dan penetapan langkah strategis yang diperlukan untuk peningkatan kualitas pembangunan di setiap periode Renstra, adapun uraian kegiatan disajikan pada tabel 4.2 berikut ini: 71 Tabel 4. 2 Program, Kegiatan, Target dan Pagu Indikatif 2026-2030 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELIN E TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5.01 - PERENCANAAN 10.484.244.472 10.484.244.472 10.484.244.472 10.479.844.472 10.484.244.472 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 98 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 Terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional. 5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 100 252.089.100 100 252.089.100 100 252.089.100 100 252.089.100 100 252.089.100 5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi keuangan 100 100 5.528.985.272 100 5.528.985.272 100 5.528.985.272 100 5.528.985.272 100 5.528.985.272 5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase capaian pengelolaan administrasi barang milik daerah 100 100 25.904.100 100 25.904.100 100 25.904.100 100 25.904.100 100 25.904.100 5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 100 96.210.000 100 96.210.000 100 96.210.000 100 96.210.000 100 96.210.000 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum PD 100 100 552.859.000 100 552.859.000 100 552.859.000 100 552.859.000 100 552.859.000 5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 100 87.630.000 100 87.630.000 100 87.630.000 100 87.630.000 100 87.630.000 5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 100 478.915.000 100 478.915.000 100 478.915.000 100 478.915.000 100 478.915.000 72 5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara 100 100 287.652.500 100 287.652.500 100 287.652.500 100 287.652.500 100 287.652.500 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%) Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (%) 99 100 1.297.679.000 100 1.297.679.000 100 1.297.679.000 100 1.297.679.000 100 1.297.679.000 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan 100 100 995.384.000 100 995.384.000 100 995.384.000 100 995.384.000 100 995.384.000 5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 91.692.000 100 91.692.000 100 91.692.000 100 91.692.000 100 91.692.000 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Laporan PD untuk Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan target 100 100 210.603.000 100 210.603.000 100 210.603.000 100 210.603.000 100 210.603.000 5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase implementasi sistem informasi Pemerintahan Daerah - - - - - - - 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.876.320.500 1.876.320.500 1.876.320.500 1.871.920.500 1.876.320.500 73 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (tercapai >80% target kegiatan). 100 100 831.115.000 100 831.115.000 100 831.115.000 100 831.115.000 100 831.115.000 5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ( tercapai >80% target kegiatan). 100 100 420.451.500 100 420.451.500 100 420.451.500 100 420.451.500 100 420.451.500 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ( tercapai >80% target kegiatan). 100 100 624.754.000 100 624.754.000 100 624.754.000 100 620.354.000 100 624.754.000 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.583.122.294 3.583.122.294 3.583.122.294 3.583.122.294 3.583.122.294 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 100 100 2.648.122.294 2.648.122.294 2.648.122.294 2.648.122.294 2.648.122.294 74 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%) Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%) Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang difasilitasi - - - - - - 5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang difasilitasi 100 100 850.000.000 100 850.000.000 100 850.000.000 100 850.000.000 100 850.000.000 5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi 100 100 1.100.000.000 100 1.100.000.000 100 1.100.000.000 100 1.100.000.000 100 1.100.000.000 5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Inovasi dan Teknologi Yang difasilitasi dalam pengembangannya 100 100 698.122.294 100 698.122.294 100 698.122.294 100 698.122.294 100 698.122.294 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 100 100 935.000.000 935.000.000 935.000.000 935.000.000 935.000.000 Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan - 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 75 5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan - 100 240.000.000 100 240.000.000 100 240.000.000 100 240.000.000 100 240.000.000 5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi Persentase invensi/inovasi yang terverifikasi - 100 695.000.000 100 695.000.000 100 695.000.000 100 695.000.000 100 695.000.000 76 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BAPPERIDA Tahun 2025– 2029, diperlukan langkah operasional yang lebih konkret melalui perumusan kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan ukuran kinerja yang jelas. Subkegiatan merupakan bagian terkecil dari proses perencanaan yang secara langsung mendukung pencapaian kegiatan, program, hingga sasaran strategis perangkat daerah. Oleh karena itu, setiap subkegiatan yang disusun harus memiliki relevansi langsung dengan mandat, fungsi, serta kontribusi BAPPERIDA terhadap pembangunan daerah. Penting untuk dipahami bahwa subkegiatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan program, tetapi juga sebagai tolok ukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercermin dari adanya indikator, target capaian, dan pagu indikatif yang melekat pada setiap subkegiatan. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan subkegiatan, sementara target capaian memberikan arah yang jelas mengenai tingkat hasil yang diharapkan dalam periode tertentu. Pagu indikatif yang dialokasikan menjadi batas sumber daya keuangan yang tersedia, sehingga pelaksanaan subkegiatan dapat dilakukan secara realistis, efisien, dan efektif. Selain itu, penyusunan uraian subkegiatan beserta indikator dan targetnya juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi perencanaan dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara perencanaan strategis lima tahunan dengan perencanaan tahunan, serta keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip money follow program, dimana alokasi anggaran diarahkan pada program dan subkegiatan yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan. Lebih jauh lagi, keterkaitan antara subkegiatan, indikator, target, dan pagu indikatif menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Dengan informasi yang lengkap dan terukur, proses pengendalian, pemantauan, serta evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih objektif. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya. Dengan demikian, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif yang disajikan berikut ini bukan hanya sekadar daftar kegiatan, tetapi merupakan instrumen manajerial yang menunjukkan arah pelaksanaan pembangunan daerah secara konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. 77 Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KE GIATAN/SUBK EGIATAN K E T Meningkatnya integritas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Akuntable Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan Terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional. Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta Persentase capaian kinerja penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi keuangan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 78 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Persentase capaian pengelolaan administrasi barang milik daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum PD Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera 79 n Bangunan Kantor ngan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor 80 Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitas i (Unit) dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i (Unit) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%) Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (%) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Terlaksananya Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) Pelaksanaan Konsultasi Publik Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a Persentase Dokumen untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a Persentase Laporan PD untuk Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan target Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kot a Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase implementasi sistem informasi Pemerintahan Daerah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 81 Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah (Dokumen) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (%) Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (tercapai >80% target kegiatan). Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya Asistensi Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Asistensi Penyusunan 82 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ( tercapai >80% target kegiatan). Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 83 Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ( tercapai >80% target kegiatan). Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kabupaten Barito Selatan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%) Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%) Program Penelitian Dan Pengembanga n Daerah 84 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%) Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang difasilitasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang difasilitasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Sosial dan Kependuduka n Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Ekonomi dan Pembangunan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 85 Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Persentase Inovasi dan Teknologi Yang difasilitasi dalam pengembangannya Pengembanga n Inovasi dan Teknologi Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen) Penelitian, Pengembangan , dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Program Riset Dan Inovasi Daerah Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Penelitian, Pengembanga n, Pengkajian, dan Penerapan Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan , pengkajian, dan penerapan 86 Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah) Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan , pengkajian, dan penerapan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan , pengkajian, dan penerapan Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan) Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan , pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan , pengkajian, dan penerapan Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen) Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Persentase invensi/inovasi yang terverifikasi Invensi dan Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan) Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraa n pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah 87 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/or ganisasi penelitian lainnya di daerah Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organis asi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan , pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat /organisasi penelitian lainnya di daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan , dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan , pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan 88 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan) Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan) Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah) Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan) Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset 89 Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU TARG ET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5.01 - PERENCANAAN 10.534.244.472 14.607.149.991 13.036.191.101 13.280.514.892 14.224.694.251 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 7.510.244.972 8.510.454.872 7.310.244.972 7.310.244.972 7.310.244.972 Terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional. 98 100 7.510.244.972 100 8.510.454.872 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 100 7.310.244.972 5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 100 252.089.100 100 252.089.100 100 252.089.100 100 252.089.100 100 252.089.100 5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 1 33.606.100 1 33.606.100 1 33.606.100 1 33.606.100 1 33.606.100 5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 28.276.000 1 28.276.000 1 28.276.000 1 28.276.000 1 28.276.000 90 5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 27.065.000 1 27.065.000 1 27.065.000 1 27.065.000 1 27.065.000 5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 17.871.000 1 17.871.000 1 17.871.000 1 17.871.000 1 17.871.000 5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 17.871.000 1 17.871.000 1 17.871.000 1 17.871.000 1 17.871.000 5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2 2 26.281.000 2 26.281.000 2 26.281.000 2 26.281.000 2 26.281.000 5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 91 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 2 2 66.119.000 2 66.119.000 2 66.119.000 2 66.119.000 2 66.119.000 5.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 0 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi keuangan 5.528.985.272 6.135.395.772 5.528.985.272 5.528.985.272 5.528.985.272 5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 45 45 5.220.663.272 45 5.720.663.272 45 5.220.663.272 45 5.220.663.272 45 5.220.663.272 5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 2 2 254.732.500 2 294.732.500 2 254.732.500 2 254.732.500 2 254.732.500 92 5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 1 1 14.927.000 1 20.000.000 1 14.927.000 1 14.927.000 1 14.927.000 5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 12.955.000 1 25.000.000 1 12.955.000 1 12.955.000 1 12.955.000 5.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 2 2 8.363.500 2 25.000.000 2 8.363.500 2 8.363.500 2 8.363.500 5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) 18 18 12.344.000 18 25.000.000 18 12.344.000 18 12.344.000 18 12.344.000 5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 93 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 2 5.000.000 2 25.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase capaian pengelolaan administrasi barang milik daerah 25.904.100 45.000.000 25.904.100 25.904.100 25.904.100 5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 1 6.977.500 1 15.000.000 1 6.977.500 1 6.977.500 1 6.977.500 5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 1 18.926.600 1 30.000.000 1 18.926.600 1 18.926.600 1 18.926.600 5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah 296.210.000 395.000.000 96.210.000 96.210.000 96.210.000 5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 1 8.200.000 1 50.000.000 1 8.200.000 1 8.200.000 1 8.200.000 5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 4 4 11.350.000 4 30.000.000 4 11.350.000 4 11.350.000 4 11.350.000 5.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 94 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 1 20.000.000 1 30.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 5.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 0 35 26.660.000 35 35.000.000 35 26.660.000 35 26.660.000 35 26.660.000 5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 5 45 230.000.000 45 250.000.000 45 30.000.000 45 30.000.000 45 30.000.000 5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum PD 552.859.000 835.000.000 552.859.000 552.859.000 552.859.000 5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 35.562.000 1 50.000.000 1 35.562.000 1 35.562.000 1 35.562.000 5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 31.737.500 1 50.000.000 1 31.737.500 1 31.737.500 1 31.737.500 5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 95 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 16.448.000 1 30.000.000 1 16.448.000 1 16.448.000 1 16.448.000 5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 1 15.000.000 1 30.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 16.773.000 1 25.000.000 1 16.773.000 1 16.773.000 1 16.773.000 5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 24 24 18.150.000 24 25.000.000 24 18.150.000 24 18.150.000 24 18.150.000 5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 75 75 410.216.000 75 600.000.000 75 410.216.000 75 410.216.000 75 410.216.000 5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 1 1 8.972.500 1 25.000.000 1 8.972.500 1 8.972.500 1 8.972.500 5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87.630.000 115.000.000 87.630.000 87.630.000 87.630.000 5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 96 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 4 4 15.000.000 4 40.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 4 15.000.000 5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 18 18 72.630.000 18 75.000.000 18 72.630.000 18 72.630.000 18 72.630.000 5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 478.915.000 420.000.000 478.915.000 478.915.000 478.915.000 5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 7.200.000 12 10.000.000 12 7.200.000 12 7.200.000 12 7.200.000 5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 11 11 184.515.000 11 200.000.000 11 184.515.000 11 184.515.000 11 184.515.000 5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 38.200.000 12 60.000.000 12 38.200.000 12 38.200.000 12 38.200.000 5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 97 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 249.000.000 12 150.000.000 12 249.000.000 12 249.000.000 12 249.000.000 5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara 287.652.500 312.970.000 287.652.500 287.652.500 287.652.500 5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 1 47.970.000 1 47.970.000 1 47.970.000 1 47.970.000 1 47.970.000 5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 83 83 14.200.000 83 15.000.000 83 14.200.000 83 14.200.000 83 14.200.000 5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit) 1 1 177.792.500 1 200.000.000 1 177.792.500 1 177.792.500 1 177.792.500 98 5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit) 1 1 32.690.000 1 35.000.000 1 32.690.000 1 32.690.000 1 32.690.000 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%) Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (%) 1.247.679.000 2.127.420.256 1.998.048.704 2.083.304.629 2.315.114.657 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 99 100 100 100 100 10 5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan 866.644.000 1.322.420.256 1.193.048.704 1.278.304.629 1.450.114.657 5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 15.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 50.000.000 5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 15.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 50.000.000 5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik Terlaksananya Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) 1 1 45.190.000 1 85.000.000 1 85.000.000 1 85.000.000 2 85.000.000 99 5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara) 3 3 33.939.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) 1 3 38.305.000 3 125.000.000 3 125.000.000 3 125.000.000 3 125.000.000 5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan) 30 36 61.260.000 36 150.000.000 36 150.000.000 36 150.000.000 36 150.000.000 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD ) (Dokumen) 3 2 657.950.000 2 802.420.256 2 673.048.704 2 758.304.629 3 890.114.657 5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 140.432.000 215.000.000 215.000.000 215.000.000 215.000.000 5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) 1 1 61.836.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 100 5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang) 35 35 64.500.000 35 75.000.000 35 75.000.000 35 75.000.000 35 75.000.000 5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku) 1 1 14.096.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Laporan PD untuk Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan target 210.603.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) 1 1 82.627.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya 1 1 1 1 1 1 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 101 Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) 1 1 127.976.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase implementasi sistem informasi Pemerintahan Daerah 30.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 150.000.000 5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen) 1 1 10.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 50.000.000 5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen) 1 1 10.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 50.000.000 5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah (Dokumen) 1 1 10.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 50.000.000 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.776.320.500 3.969.274.863 3.727.897.425 3.886.965.291 4.599.334.622 102 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%) 100 100 100 100 100 10 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%) 100 100 100 100 100 10 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (%) 100 100 100 100 100 10 5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (tercapai >80% target kegiatan). 806.115.000 1.727.805.683 1.622.735.280 1.691.976.734 2.002.067.575 5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 7 7 55.280.000 7 197.280.000 7 187.280.000 7 187.280.000 7 207.280.000 5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 103 Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) 7 7 38.350.000 7 172.350.000 7 152.000.000 7 152.000.000 7 190.750.000 5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) 7 7 34.649.000 7 185.649.000 7 165.000.000 7 165.000.000 7 194.750.000 5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) 7 7 43.913.000 7 177.913.000 7 155.913.000 7 155.913.000 7 194.663.000 5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 10 10 201.520.000 10 251.520.000 10 239.520.000 10 239.520.000 10 270.270.000 104 5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) 10 10 116.378.000 10 216.378.000 10 211.378.000 10 211.378.000 10 270.128.000 5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) 10 10 93.450.000 10 203.450.000 10 198.450.000 10 247.691.454 10 277.691.454 5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) 10 10 222.575.000 10 323.265.683 10 313.194.280 10 333.194.280 10 396.535.121 5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ( tercapai >80% target kegiatan). 395.451.500 903.760.829 848.801.805 885.019.832 1.047.218.601 105 Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 3 9 145.816.000 9 429.241.329 9 439.932.000 9 440.932.000 9 550.000.000 5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) 6 9 3.500.000 9 8.000.000 9 7.500.000 9 10.000.000 9 15.218.601 5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) 6 9 25.000.000 9 35.984.000 9 32.000.000 9 35.576.332 9 40.500.000 5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) 2 9 63.838.000 9 86.838.000 9 73.672.305 9 75.000.000 9 80.000.000 106 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 2 3 126.522.000 3 285.522.000 3 260.522.000 3 275.522.000 3 296.500.000 5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan) 3 3 4.589.500 3 10.989.500 3 7.989.500 3 9.989.500 3 15.000.000 5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan) 3 3 10.966.000 3 21.966.000 3 15.966.000 3 18.000.000 3 25.000.000 5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan) 1 3 15.220.000 3 25.220.000 3 11.220.000 3 20.000.000 3 25.000.000 107 5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Peningkatan efektivitas implementasi kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ( tercapai >80% target kegiatan). 574.754.000 1.337.708.351 1.256.360.340 1.309.968.725 1.550.048.446 5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 4 4 62.830.000 4 212.830.000 4 212.830.000 4 212.830.000 4 212.830.000 5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) 4 4 4.400.000 4 20.400.000 4 20.400.000 4 20.400.000 4 20.400.000 5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) 4 4 111.413.000 4 211.413.000 4 211.413.000 4 211.413.000 4 211.413.000 5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 108 Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) 4 4 290.651.000 4 490.651.000 4 490.651.000 4 490.651.000 4 590.651.000 5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 6 6 36.000.000 6 56.000.000 6 56.000.000 6 56.000.000 6 56.000.000 5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) 6 6 4.530.000 6 20.530.000 6 20.530.000 6 20.530.000 6 20.530.000 5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) 6 6 35.859.000 6 100.859.000 6 100.859.000 6 100.859.000 6 150.859.000 5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 109 Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan) 6 6 29.071.000 6 225.025.351 6 143.677.340 6 197.285.725 6 287.365.446 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.533.122.294 7.053.783.000 6.646.536.315 6.930.141.314 8.200.237.590 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3.251.622.294 6.772.283.000 6.365.036.315 6.646.536.315 7.916.632.591 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%) Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%) Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang difasilitasi 0 0 0 0 0 110 5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang difasilitasi 893.075.000 2.538.000.000 2.438.000.000 2.538.000.000 3.428.000.000 5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen) 1 162.387.000,00 1 258.000.000,00 1 208.000.000,00 1 258.000.000,00 1 308.000.000,00 5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen) 1 208.000.000,00 1 208.000.000,00 1 208.000.000,00 1 308.000.000,00 5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen) 1 161.387.000 1 208.000.000 1 208.000.000,00 1 208.000.000,00 1 308.000.000,00 5.05.02.2.02.0004 - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen) 1 1 208.000.000 1 208.000.000,00 1 208.000.000,00 1 308.000.000,00 5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen) 1 160.387.000 1 258.000.000 1 208.000.000,00 1 258.000.000,00 1 358.000.000,00 111 5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen) 1 203.387.000 1 258.000.000 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 1 308.000.000,00 5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen) 1 205.527.000 1 208.000.000 1 208.000.000,00 1 208.000.000,00 1 310.500.000,00 5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen) 1 208.000.000,00 208.000.000,00 1 208.000.000,00 1 310.500.000,00 5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen) 1 0 1 208.000.000,00 208.000.000,00 1 208.000.000,00 1 258.000.000,00 5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen) 1 0 1 258.000.000,00 258.000.000,00 1 258.000.000,00 1 373.000.000,00 5.05.02.2.02.0011 - Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi 112 Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen) 1 258.000.000,00 258.000.000,00 1 258.000.000,00 278.000.000,00 5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi 1.414.812.444 3.304.000.000 3.124.000.000 3.304.000.000 3.324.000.000 5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen) 1 205.441.444 1 258.000.000 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 1 278.000.000,00 5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen) 1 161.887.000 1 258.000.000 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen) 1 258.000.000 258.000.000,00 1 258.000.000,00 258.000.000,00 5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen) 1 203.887.000 1 258.000.000 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 113 5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen) 1 203.921.000 1 258.000.000 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen) 1 159.887.000 1 258.000.000 258.000.000,00 1 258.000.000,00 258.000.000,00 5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen) 1 258.000.000 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen) 1 160.015.000 1 258.000.000 1 208.000.000,00 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen) 1 159.387.000 1 258.000.000 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen) 1 0 1 258.000.000 208.000.000,00 258.000.000,00 258.000.000,00 114 5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen) 1 160.387.000 1 258.000.000 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 1 258.000.000,00 5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen) 1 0 1 258.000.000 208.000.000,00 258.000.000,00 258.000.000,00 5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen) 1 0 1 208.000.000 178.000.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00 5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Inovasi dan Teknologi Yang difasilitasi dalam pengembangannya 943.734.850 930.283.000 803.036.315 804.536.315 1.164.632.591 5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen) 1 340.000.000 1 258.000.000 1 195.623.315 1 195.623.315,00 1 555.719.591,00 115 5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan) 1 82.871.000 1 131.371.000 1 53.563.000 1 53.563.000 1 53.563.000,00 5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) 1 163.500.000 1 187.008.000 1 203.550.000 1 203.550.000 1 203.550.000,00 5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan) 1 167.362.850 1 159.150.000 1 160.500.000 1 160.500.000 1 160.500.000,00 5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan) 1 190.001.000 1 194.754.000 1 189.800.000 1 191.300.000 1 191.300.000,00 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 281.500.000 281.500.000 281.500.000 283.604.999 283.604.999 116 Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan - 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan - - - - - 5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah) 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) 0 1 1 1 0 1 0 1 5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 117 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.01.0005 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan) 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen) 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi Persentase invensi/inovasi yang terverifikasi 281.500.000 281.500.000 281.500.000 283.604.999 283.604.999 5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah 118 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan) 0 1 281.500.000 1 281.500.000 1 281.500.000 1 283.604.999 1 283.604.999,00 5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah 119 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan) 0 1 1 1 1 0 1 5.05.03.2.02.0005 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan) 0 1 1 1 0 1 0 1 5.05.03.2.02.0007 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi 120 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organi sasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0010 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan) 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 121 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan) 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0015 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 122 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan) 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0019 - Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 123 5.05.03.2.02.0020 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0021 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0022 - Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0023 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0024 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah 124 Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5.05.03.2.02.0026 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan) 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 TOTAL ANGGARAN 14.067.366.766 21.660.932.991 19.682.727.416 20.210.656.206 22.424.931.841 125 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, perangkat daerah perlu menyusun dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan secara terarah, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program prioritas tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga setiap perangkat daerah memiliki peran strategis untuk memastikan ketercapaian target pembangunan. Untuk itu, diperlukan uraian yang lebih rinci mengenai subkegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas pembangunan. Subkegiatan ini tidak hanya menjadi instrumen operasional dalam pelaksanaan program, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk konkret keterkaitan antara rencana strategis perangkat daerah dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya uraian subkegiatan, diharapkan terlihat dengan jelas keterhubungan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan pembangunan, serta bagaimana alokasi sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut disajikan tabel Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, yang menggambarkan jenis kegiatan, keluaran yang diharapkan, serta relevansinya terhadap sasaran pembangunan daerah. Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET 1 Pengurangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 126 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan Pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam Pembangunan. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 127 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Invensi dan Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah 128 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset 129 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2030 disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan kerja pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, strategi, hingga program yang akan dijalankan perangkat daerah agar sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Renstra bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi acuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terukur, terarah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Renstra, diperlukan ukuran yang jelas. Oleh karena itu, setiap tujuan dan sasaran diterjemahkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU inilah yang menjadi tolok ukur utama dalam mengukur kinerja perangkat daerah. Dengan adanya IKU, keberhasilan tidak hanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan umum, tetapi bisa dipantau secara konkret melalui capaian yang terukur dari tahun ke tahun. Penetapan target IKU Renstra 2025–2030 memperhatikan berbagai hal penting, seperti hasil pencapaian di periode sebelumnya, tantangan dan peluang pembangunan baik di tingkat global, nasional, maupun daerah, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, penyusunan IKU juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya agar tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mendukung arah pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, uraian mengenai target IKU pada bagian berikut akan menjelaskan secara lebih detail arah capaian kinerja yang ingin diwujudkan perangkat daerah. Target ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung hasil pembangunan berupa pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Adapun Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama NO Indikator Satuan Target KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Baik Baik Baik Baik Baik Baik 2 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 130 3 Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah Nilai 75,00 75,94 76,88 77,81 78,75 79,69 4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Nilai 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 5 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Persentase 71 73 75 77 79 81 6 Indeks Inovasi Daerah Indeks/Nilai Innovatif Innovatif Innovatif Innovatif Innovatif Innovatif 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan secara terarah dan dapat diukur tingkat keberhasilannya, maka diperlukan penetapan target kinerja yang jelas dan terukur. Target kinerja tersebut ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya IKK, perangkat daerah dapat melakukan pengendalian, evaluasi, serta perbaikan kinerja secara berkelanjutan, sehingga arah pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Penetapan target kinerja untuk periode tahun 2025–2030 ini tidak hanya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai hasil yang ingin dicapai pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan IKK menjadi instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif. Berikut disajikan Target kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan daerah Tahun 2025–2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 131 Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci NO Indikator Satuan Target KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Urusan Perencanaan 1 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA % 100 100 100 100 100 100 Urusan Penelitian dan Pengembangan 1 Persentase Kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 2 Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah. % 100 100 100 100 100 100 3 Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Pembangunan % 100 100 100 100 100 100 4 Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan % 100 100 100 100 100 100 132 Pelaksanaan Renstra BAPPERIDA 2025–2029 berlandaskan pada prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis data dan bukti ilmiah (evidence-based policy), serta berorientasi hasil. Untuk menjamin efektivitas implementasinya, dilakukan pengendalian melalui pemantauan, pelaporan, dan evaluasi tahunan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antara seluruh jajaran BAPPERIDA, perangkat daerah lain, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan komitmen bersama, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan dapat diwujudkan secara berkesinambungan demi tercapainya visi pembangunan daerah, yaitu: “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara.” 133 Akhirnya, Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dan strategis yang memandu langkah nyata dalam membangun Kabupaten Barito Selatan yang lebih baik, berdaya saing, dan berkelanjutan. Buntok, 18 September 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan TAHUN 2025 - 2029 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) i KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan sebagai tindak lanjut tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan dengan menganalisa lingkungan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, serta memuat rumusan visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan prioritas serta indikator kinerja. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Rencana Strategis (Renstra) ini. Demikian kiranya RENSTRA ini disusun, saran serta pendapat menuju ke arah perbaikan sangat diharapkan agar RENSTRA ini dapat memenuhi fungsinya secara optimal, sehingga dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Buntok, 22 Desember 2025 Plt. KEPALA BPKAD KABUPATEN BARITO SELATAN ALI SADIKIN, SE.,MM PEMBINA TINGKAT I NIP.19690505 200501 1 026 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................... i DAFTAR ISI .............................................................................. ii BAB I. PENDAHULUAN .............................................................. 1 1.1 Latar Belakang ............................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................ 2 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................... 5 1.4 Sistematika Penulisan ................................................. 5 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD ...................................................... 7 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ...................... 7 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur BPKAD .................... 7 2.1.2 Sumber Daya BPKAD .......................................... 10 2.1.3 Sarana dan Prasarana ........................................ 12 2.1.3 Kinerja Pelayanan BPKAD ................................... 12 2.1.4 Sasaran Pelayanan BPKAD ................................. 14 2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis............................. 16 2.2.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .................. 16 2.2.2 Isu Strategis ....................................................... 17 2.3 Rumusan Perubahan Yang Berpengaruh Pada Tupoksi BPKAD ........................................................................ 17 2.4 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal Yang Diperlukan Untuk Lebih Efektif dan Efisien ................. 18 2.5 Penentuan isu-isu strategis ......................................... 19 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................................... 23 3.1 Tujuan Rentra ............................................................. 23 3.2 Sasaran Rentra ............................................................ 26 3.3 Strategis ...................................................................... 27 3.4 Arah Kebijakan ............................................................ 27 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN ............. 29 4.1 Uraian Program ........................................................... 29 4.2 Uraian Kegiatan ........................................................... 30 4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif ...................................................... 31 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah ..................................... 62 4.5 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 64 BAB V. PENUTUP ....................................................................... 65 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 1 Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Proses ini melibatkan analisis situasi, penetapan visi dan misi, serta penyusunan program kerja yang terukur dan realistis. Mengingat struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan ke dalam RPD Kabupaten Barito Selatan untuk setiap Tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Selatan. Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Selatan. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang diserahi kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari Presiden ”Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ....diserahkan kepada Gubernur/Walikota/Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 2 Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” (UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c). 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 didasarkan sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpajangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
6.Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan beban Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 3 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6402);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 4
20.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2006;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 5 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
32.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 20;
33.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pengelolaan Belanja Daerah. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan acuan/ pedoman dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Barito Selatan dari Tahun 2025-2029. Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. 1.4. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.2. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 6 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur 2.1.2 Sumber Daya 2.1.3 Kinerja Pelayanan 2.1.4 Sasaran Pelayanan 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 2.2.1 Permasalahan Pelayanan 2.2.2 Isu Strategis BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan Renstra 3.2 Sasaran Renstra 3.3 Strategi 3.4 Arah Kebijakan BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Uraian Program 4.2. Uraian Kegiatan 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikatr Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan 4.5. Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAB V PENUTUP RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 7 Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut : Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu:
1. 1.Sekretariat
2. 2.Bidang Anggaran
3. 3.Bidang Perbendaharaan
4. 4.Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5. 5.Bidang Aset Daerah Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat dan Bidang membawahi :
6. 1.Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
a.Subbagian Umum; dan
b.Subbagian Keuangan.
1. 2.Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
a.Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran; dan RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 8
b.Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1. 3.Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
a.Subbidang Belanja Daerah; dan
b.Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah.
1. 4.Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
a.Subbidang Akuntansi; dan
b.Subbidang Pelaporan.
1. 5.Bidang Aset Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
a.Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan; dan
b.Subbidang Penghapusan dan Pemusnahan
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional. RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 9 SUBBIDANG Pengelolaan Kas Daerah SUBBIDANG Belanja Daerah BIDANG Perbendaharaan SUBBIDANG Penyusunan APBD SUBBIDANG Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran BIDANG Anggaran SUBBAGIAN Keuangan SUBBAGIAN Umum Dan Kepegawaian SEKRETARIATKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN Keterangan : : Garis Komando : Garis Koordinasi Administratif BIDANG Akuntansi dan Pelaporan SUBBIDANG Akuntansi SUBBIDANG Pelaporan BIDANG Aset Daerah SUBBIDANG Pengamanan Dan Pemanfaatan SUBBIDANG Penghapusan Dan Pemusnahan STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 10 2.1.2 Sumber Daya BPKAD Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. BPKAD Kabupaten Barito Selatan memiliki jumlah aparatur sebanyak 101 yang terdiri dari 35 orang PNS, 27 orang PPPK dan 39 orang Tekon. Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut: Tabel 2.1.2 Jumlah dan Komposisi Pegawai pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2025 No Unit Kerja Kepala Badan Sekretaris Kepala Bidang Kepala Subbidang JFT JFU P3K Tekon Jumlah 1 Kepala 1 - - - - - - - 1 2 Sekretariat - 1 - 2 1 4 8 22 38 3 Bidang Anggaran - - 1 1 - 3 6 5 16 4 Bidang Perbendaharaan - - 1 2 - 3 4 4 14 5 Bidang Aklap - - 1 2 1 2 2 4 12 6 Bidang Aset - - 1 2 1 5 7 2 18 Jumlah 1 1 4 9 3 17 27 37 99 Adapun komposisi dan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagai berikut : Tabel 2.1.3 Jumlah dan Komposisi dan Kebutuhan Pegawai pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 No UNIT KERJA Jumlah Kondisi SDM saat ini Jumlah Kebutuhan SDM s.d. Tahun 2026 JUMLAH PNS P3K PNS P3K 1 Sekretariat 9 8 12 7 36 2 Bidang Anggaran 5 6 10 5 26 3 Bidang Perbendaharaan 6 4 8 0 18 4 Bidang Aklap 6 2 9 0 17 5 Bidang Aset 9 7 8 0 24 6 Pejabat Fungsional - - - - - Jumlah 35 27 47 12 121 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 11 Keadaan Pegawai menurut golongan jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut : Tabel. 2.1.4 Jumlah dan Komposisis PNS dan PPPK pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan golongan Tahun 2025 No UNIT KERJA GOLONGAN PNS GOLONGAN PPPK JUMLAH IV III II I V IX 1 Kepala 1 - - - 1 2 Sekretariat 1 6 - - 6 2 15 3 Bidang Anggaran - 5 - - 3 3 11 4 Bidang Perbendaharaan - 6 - - 1 3 10 5 Bidang Aklap 1 4 - - 1 2 8 6 Bidang Aset 1 6 1 - 3 3 14 7 Pejabat Fungsional - 3 - - - - 3 Jumlah 4 30 1 - 14 13 62 Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut : Tabel. 2.1.5 Jumlah dan Komposisis PNS dan PPPK pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025 No UNIT KERJA PENDIDIKAN PNS PENDIDIKAN PPPK JUMLAH S-2 S-1 D III SLTA SLTP SD S-1 SLTA 1 Kepala 1 - - - - - 1 2 Sekretariat 1 3 - 3 - - 6 2 15 3 Bidang Anggaran 1 1 2 1 - - 3 3 11 4 Bidang Perbendaharaan 2 3 1 - - - 1 3 10 5 Bidang Aklap 1 3 - 1 - - 1 2 8 6 Bidang Aset 1 4 1 2 - - 3 3 14 7 Pejabat Fungsional 1 2 - - - - 3 Jumlah 8 16 4 7 - - 14 13 62 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 12 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BPKAD menurut Diklat penjenjangan :
a.ADUM : - Orang
b.ADUMLA : - Orang
c.SPAMA : - Orang
d.SPAMEN : - Orang
e.Diklat Pim Tk II : 1 Orang
f.Diklat Pim Tk III : 3 Orang
g.Diklat Pim Tk IV : 5 Orang 2.1.3 Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dalam Daftar Inventaris dibawah ini : NO. URAIAN JUMLAH
1. 1.Meja Kerja 106 Unit
2. 2.Kursi Kerja 231 Unit
3. 3.Lemari 231 Unit
4. 4.Laptop/Komputer 31 Unit
5. 5.Printer 126 Unit
6. 6.A.C Pendingin 55 Unit
7. 7.Gedung BPKAD 4 Unit 2.1.4 Kinerja Pelayanan BPKAD Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). BPKAD berperan dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta pengelolaan aset yang efisien. Dalam Renstra, BPKAD menetapkan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja yang berkala, BPKAD dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan strategi yang lebih baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja pelayanan BPKAD dalam Renstra tidak hanya berfokus pada pencapaian angka, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 13 Sebagai Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah (PDPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai perbedaan dengan Perangkat Daerah (PD) lainnya dalam rekening belanja yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Perangkat Daerah (PD) lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan juga mengelola rekening-rekening belanja seperti Rekening Iuran Jaminan Kesehatan, Kematian, Kecelakaan yang melekat di Kegiatan Gaji dan tunjangan PNS, rekening bantuan sosial, rekening bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga dan belanja subsidi yang menyebabkan besarnya belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, dan apabila Kabupaten Barito Selatan mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dan penerimaan piutang daerah. Tabel 2.1.3 Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Bidang Kerja pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 No UNIT KERJA Jenis Kelamin JUMLAH Laki-Laki Perempuan 1 Sekretariat 19 19 38 2 Bidang Anggaran 9 7 16 3 Bidang Perbendaharaan 5 9 14 4 Bidang Aklap 6 5 11 5 Bidang Aset 12 5 17 6 Pejabat Fungsional 2 1 3 Jumlah 53 46 99 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 14 Tabel 2.1.3 Jumlah dan Komposisi Berdasarkan Eselon pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 No UNIT KERJA ESELON Jenis Kelamin JUMLAH Laki-Laki Perempuan 1 Sekretariat II b 1 0 1 III a 1 0 1 IV a 0 2 2 2 Bidang Anggaran III b 1 0 1 IV a 1 0 1 3 Bidang Perbendaharaan III b 1 0 1 VI a 0 2 2 4 Bidang Aklap III b 1 0 1 IV a 2 0 2 5 Bidang Aset III b 1 0 1 IV a 2 0 2 6 Pejabat Fungsional IV a 2 1 3 Jumlah 13 5 18 2.1.5 Sasaran Pelayanan BPKAD Sasaran Pelayanan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dalam Rencana Strategis (Renstra) mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, transparansi dalam laporan keuangan, serta optimalisasi aset daerah. BPKAD berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang baik. Beberapa sasaran spesifik yang ingin dicapai antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Dengan sasaran-sasaran ini, BPKAD berharap dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD Untuk mengamankan proyeksi rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2025-2029 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 15 dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian tahun ke belakang. No. Kelemahan Faktor Internal No. Kekuatan Faktor Internal 1. 2. 3. Kemampuan teknis Standarisasi beban kerja Sarana prasarana kurang memadai 1. 2. 3. Adanya Perda SOPD Kualitas SDM aparatur Komitmen Aparatur yang Tinggi Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategis tahun ke depan dari mulai tahun 2025-2029. Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2025-2029 yaitu: No Peluang Faktor Eksternal No. Tantangan Faktor Eksternal 1. 2. Peran BPKAD yang strategis Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat 1. 2. Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional Masyarakat semakin kritis, informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 16 2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasaranan serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, antara lain : Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Keuangan antara lain:
a.Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD;
b.Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Kabupaten Barito Selatan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
d.Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap;
e.Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi;
f.Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya integrasi e-planning dan e- budgeting;
h.Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik;
i.Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai; RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 17
j.Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;
k.Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
l.Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
m.Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih terbatas. 2.2.2 Isu Strategis Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan harus menyesuaikan visinya untuk Tahun 2025-2029 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus (1) Penyusunan Anggaran yang Efektif, (2) Pelaksanaan Belanja yang Efisien (3) Pelaporan Keuangan yang Akurat (4) Pengelolaan Aset Daerah yang Optimal (5) Pengendalian Internal yang Ketat. Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. 3.3. RUMUSAN PERUBAHAN YANG BERPENGARUH PADA TUPOKSI BPKAD Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah bisa optimal, kemudian kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 18 nilai Aparatur bersih yang diakibatkan oleh belanja daerah dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan. Pencermatan Lingkungan Internal dan Ekternal PLI PLE No. Kekuatan (S) No. Peluang (O) 1 2 Kualitas SDM aparatur Komitmen Aparatur yang tinggi 1 2 Peran BPKAD yang strategis dan kepercayaan pimpinan Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat No. Kelemahan (W) No. Tantangan (T) 1 2 3 Kemampuan teknis fungsional Standarisasi beban kerja Sarana prasarana yang kurang memadai 1 2 3 Globalisasi Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat 3.4. RUMUSAN PERUBAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG DIPERLUKAN UNTUK LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor ekternal (KAFE) KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI) No Lingkungan Bobot Rating Score (bobotx rating) Prioritas KEKUATAN 1 Adanya perda SOPD 20 4 80 I 2 Kualitas sumber daya aparatur 15 4 60 II 3 Komitmen Aparatur yang Tinggi 15 3 45 III KELEMAHAN 1 Kemampuan teknis fungsional 25 4 100 I 2 Standarisasi beban kerja 15 3 45 II 3 Sarana prasarana yang kurang memadai 10 2 20 III Jumlah 100 350 Dari analisis faktor internal, ternyata dengan adanya Perda SOPD yang ditetapkan oleh Bupati menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani adalah kemampuan RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 19 teknis fungsional, prioritas kedua yang kuat adalah kualitas sumber daya aparatur sedangkan untuk kelemahannya adalah standarisasi beban kerja. Prioritas kekuatan ketiga adalah komitmen Aparatur yang tinggi sedangkan sarana prasarana yang kurang memadai menjadi kelemahan ketiga dalam meningkatkan kemampuan pegawai. KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE) No Lingkungan Bobot Rating Score (bobot x Rating) Prioritas PELUANG 1 Peran BPKAD yang strategis 25 3 75 I 2 Kepercayaan pimpinan 20 3 60 II 3 Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat 10 1 10 III TANTANGAN 1 Globalisasi 20 3 60 I 2 Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa 10 2 20 II 3 Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat 15 3 45 III Jumlah 100 270 3.5. Penentuan isu-isu strategis Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah peran BPKAD yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adanya kepercayaan pimpinan namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga adalah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat. MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI - ASUMSI STRATEGIS KAFI KAFE Kekuatan (S)
1. 1.Adanya perda SOPD;
2. 2.Kualitas Sumber daya Aparatur;
3. 3.Komitmen Aparatur yang tinggi. Kelemahan (W)
4. 1.Kemampuan Teknis Fungsional;
5. 2.Standarisasi beban kerja;
6. 3.Sarana Prasarana yang kurang memadai. Peluang (O) Strategi (S-O) Strategi (W-O) RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 20
7. 1.Peran BPKAD yang Strategis;
8. 2.Kepercayaan Pimpinan;
9. 3.Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat.
10. 1.Peningkatan Kompetensi BPKAD;
11. 2.Peningkatan Eksistensi BPKAD;
12. 3.Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.
13. 1.Tingkatkan volume Pendidikan fungsional di BPKAD;
14. 2.Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat. Tantangan (T) Strategi (S-T) Strategi (W-T)
15. 1.Globalisasi;
16. 2.Perbedaan persepsi dalam membaca Peraturan dengan Pemeriksa;
17. 3.Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.
18. 1.Meningkatkan Kinerja Aparatur;
19. 2.Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait;
20. 3.Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.
21. 1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
22. 2.Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan pemeriksa
23. 3.Kerjasama dengan pihak ketiga Berdasarkan pilihan strategi yang dikembangkan dari analisis SWOT diatas, dilakukan penetapan urutan strategi pilihan sebagai berikut: MATRIK PENETAPAN URUTAN ASUMSI STRATEGI PILIHAN UNTUK MENCAPAI FKK ASUMSI STRATEJIK KETERKAITAN DENGAN URUTAN PILIHAN STRATEGI VISI MISI NILAI-NILAI 1 2 3 4 5 S-O :
24. 1.Peningkatan Kompetensi BPKAD;
25. 2.Peningkatan Eksistensi BPKAD;
26. 3.Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD. 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 41 ( I ) 38 ( IV ) 33 ( IX ) S-T :
27. 1.Meningkatkan Kinerja Aparatur;
28. 2.Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dgn SOPD Terkait;
29. 3.Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan. 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 1 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 2 4 40 ( II ) 34 ( VIII ) 36 ( VI ) W-O :
30. 1.Tingkatkan Volume Pendidikan fungsional di BPKAD; 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 39 ( III ) RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 21
31. 2.Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat. 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 35 ( VII ) W-T :
32. 1.Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
33. 2.Meningkatkan Budaya Kerja dan Koordinasi dengan Pemeriksa;
34. 3.Kerjasama dengan Pihak Ketiga 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 2 40 ( II ) 37 ( V ) 32 ( X ) Nilai Keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai menggunakan Skala Likert (Model skala 1-4), yaitu: 4 = Paling Terkait 3 = Terkait 2 = Kurang Terkait 1 = Tidak Terkait Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Factors Success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut: FORMULASI TUJUAN FKK (CFS) MISI CARA FORMULASI TUJUAN
35. 1.peningkatan kompetensi BPKAD
36. 2.peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur
37. 3.tingkatkan volume pendidikan fungsional di BPKAD
38. 4.peningkatan eksistensi BPKAD
39. 5.meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dgn pemeriksa
40. 6.meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan
41. 7.meningkatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat
42. 8.meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dgn SKPD terkait
43. 9.peningkatan relasi dan wawasan aparatur BPKAD
44. 10.kerjasama dengan pihak ketiga
45. 1.Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
46. 2.meningkatkan kualitas sumber daya aparatur TUJUAN:
47. 1.Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan SOPD yang akuntabel dan profesional
48. 2.Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan dan belanja daerah yang RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 22 bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan berdedikasi tinggi, bertanggung jawab memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 23 Visi Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah. Makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
49. 1.Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera Sejahtera mencerminkan kondisi Kabupaten Barito Selatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
50. 2.Terwujudnya Barito Selatan Yang Berdaya Saing Berdaya saing memiliki arti bahwa Kabupaten Barito Selatan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi. RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 24
51. 3.Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara. Penyangga pangan menggambarkan peran Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung ketahanan pangan untuk kebutuhan regional dan nasional, khususnya untuk Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi pangan.
52. 4.Terwujudnya Barito Selatan Penyangga Energi Ibu Kota Nusantara Penyangga energi berarti Kabupaten Barito Selatan berkontribusi dalam penyediaan energi yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi pengembangan sektor energi baik terbarukan maupun fosil serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan pasokan energi. Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 6 misi pembangunan meliputi:
53. 1.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
54. 2.Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
55. 3.Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
56. 4.Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
57. 5.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
58. 6.Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengadopsi Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Berdasarkan penyataan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan Kota Buntok adalah Tujuan 5: Menguatkan fondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tujuan ke-5 yaitu antara lain “Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 25 inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal”. Dapat dilihat pada table dibawah ini : MISI M2 Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. TUJUAN T5 Menguatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD sehingga dalam pengelolaan keuangan dan Penyusunan Laporan keuangan Daerah yang tepat anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah bisa dipertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian). Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program sebagai berikut:
a.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
b.Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 26 Tujuan yang ingin dicapai yaitu: ”Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Seluruh Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan tidak punya niat menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses learning by doing untuk menyesuaikan dengan perubahan pengelolaan keuangan yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan kedalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategi memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan, “Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik”. 3.2 Sasaran Renstra Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran Daerah RPJMD untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
1. 1.Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
2. 2.Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Inmendagri No.2 Tahun 2025 dan SE No. P.050/219/LP3-Bapp/V/2025 tentang Pedum Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”. RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 27 3.3 Strategi Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti “Meningkatkan kapasitas fiskal daerah”. Peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik tanpa terlalu tergantung pada dana pusat, yang dapat dicapai melalui strategi seperti di antaranya penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah :
3. 1.Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah (Transparansi dan Akuntabilitas) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar alokasi anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran; (Cermat dalam Anggaran) Pemerintah daerah perlu memeriksa anggaran dengan cermat untuk menghindari pemborosan dan mengalokasikan dana pada kegiatan yang memberikan manfaat berganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
4. 2.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Pelatihan dan Pendampingan) Memperkuat pelatihan dan pendampingan bagi aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan public. (Kepemimpinan Cerdas dan Kreatif) Kebutuhan kepemimpinan daerah yang cerdas dan kreatif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial untuk membangun strategi peningkatan kapasitas fiskal yang efektif 3.4 Arah Kebijakan Arah Kebijakan, Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD. Arah kebijakan RPJMD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 28 Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk Peningkatan dan penguatan kondisi fiskal daerah melalui optimalisasi PAD sesuai dengan potensi daerah, peningkatan proporsi belanja program Pembangunan, serta pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif. RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 29 Program pembangunan daerah, diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program oleh masing-masing perangkat daerah (PD). Pelaksanaan program-program setiap PD bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program perangkat daerah disusun untuk masa periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi masing- masing PD. Untuk menunjukkan sejauh mana capaian pembangunan dapat diraih, maka setiap program perangkat daerah dilengkapi dengan target indikator kinerja. Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, selain ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara langsung, juga diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Program-program tersebut pada dasarnya merupakan bentuk fungsi pelayanan PD kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, program tersebut mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tujuan Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Sasaran Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal. Mengacu pada Permendagri tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah Badan RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 30 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan program utama sesuai TUPOKSI dan juga program penunjang yaitu:
5. 1.Program Pengelolaan Keuangan Daerah
6. 2.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
7. 3.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.2 Uraian Kegiatan Kegiatan adalah semua aktivitas atau serangkaian pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola untuk mencapai tujuan tertentu yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kegiatan ini mencakup semua proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Mengacu pada Permendagri tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan program dan Kegiatan sesuai TUPOKSI yaitu : BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN KEUANGAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 31 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Penataan Organisasi 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Uraian sub kegiatan adalah deskripsi detail sebuah aktivitas yang merupakan bagian dari suatu program, dilengkapi dengan kinerja (apa yang ingin dicapai), indikator (ukuran keberhasilan), target (sasaran kuantitatif/kualitatif yang spesifik), dan pagu indikatif (estimasi alokasi anggaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui untuk kegiatan tersebut). Kinerja penyelenggara bidang urusan renstra BPKAD merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyelenggara bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Dengan adanya renstra yang jelas, BPKAD dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja secara berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 32 Tabel 6 PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERAN GAN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.02 - KEUANGAN 333.279.874.261,00 333.279.874.261,00 341.415.501.191,00 342.362.893.891,00 346.605.696.199,00 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 229.280.729.901,00 229.280.729.901,00 229.280.729.901,00 229.280.729.901,00 229.280.729.901,00 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan BPKAD Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 98 98 229.280.729.901,00 98 229.280.729.901,00 98 229.280.729.901,00 98 229.280.729.901,00 98 229.280.729.901,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 430.127.250,00 430.127.250,00 430.127.250,00 430.127.250,00 430.127.250,00 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 430.127.250,00 0 430.127.250,00 0 430.127.250,00 0 430.127.250,00 0 430.127.250,00 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 33 Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 88.871.750,00 88.871.750,00 88.871.750,00 88.871.750,00 88.871.750,00 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 1 1 88.871.750,00 1 88.871.750,00 1 88.871.750,00 1 88.871.750,00 1 88.871.750,00 5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 87.345.550,00 87.345.550,00 87.345.550,00 87.345.550,00 87.345.550,00 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 1 1 87.345.550,00 1 87.345.550,00 1 87.345.550,00 1 87.345.550,00 1 87.345.550,00 5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 80.342.650,00 80.342.650,00 80.342.650,00 80.342.650,00 80.342.650,00 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 80.342.650,00 1 80.342.650,00 1 80.342.650,00 1 80.342.650,00 1 80.342.650,00 5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 90.210.000,00 90.210.000,00 90.210.000,00 90.210.000,00 90.210.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 1 1 90.210.000,00 1 90.210.000,00 1 90.210.000,00 1 90.210.000,00 1 90.210.000,00 5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 83.357.300,00 83.357.300,00 83.357.300,00 83.357.300,00 83.357.300,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 4 4 83.357.300,00 4 83.357.300,00 4 83.357.300,00 4 83.357.300,00 4 83.357.300,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 34 5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 132.045.553.767,00 132.045.553.767,00 132.045.553.767,00 132.045.553.767,00 132.045.553.767,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 35 Meningkatnya kualitas layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 36 36 132.045.553.767,00 36 132.045.553.767,00 36 132.045.553.767,00 36 132.045.553.767,00 36 132.045.553.767,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 67 67 67 67 67 67 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 131.260.907.017,00 131.260.907.017,00 131.260.907.017,00 131.260.907.017,00 131.260.907.017,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 67 67 131.260.907.017,00 67 131.260.907.017,00 67 131.260.907.017,00 67 131.260.907.017,00 67 131.260.907.017,00 5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 250.764.250,00 250.764.250,00 250.764.250,00 250.764.250,00 250.764.250,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 36 36 250.764.250,00 36 250.764.250,00 36 250.764.250,00 36 250.764.250,00 36 250.764.250,00 5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 233.352.600,00 233.352.600,00 233.352.600,00 233.352.600,00 233.352.600,00 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 233.352.600,00 1 233.352.600,00 1 233.352.600,00 1 233.352.600,00 1 233.352.600,00 5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 36 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 300.529.900,00 300.529.900,00 300.529.900,00 300.529.900,00 300.529.900,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 1 1 300.529.900,00 1 300.529.900,00 1 300.529.900,00 1 300.529.900,00 1 300.529.900,00 5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 263.155.950,00 263.155.950,00 263.155.950,00 263.155.950,00 263.155.950,00 Tersedianya laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 15 15 263.155.950,00 15 263.155.950,00 15 263.155.950,00 15 263.155.950,00 15 263.155.950,00 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 263.155.950,00 263.155.950,00 263.155.950,00 263.155.950,00 263.155.950,00 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 15 15 263.155.950,00 15 263.155.950,00 15 263.155.950,00 15 263.155.950,00 15 263.155.950,00 5.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 37 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 827.696.250,00 827.696.250,00 827.696.250,00 827.696.250,00 827.696.250,00 Meningkatnya kualitas administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 1 827.696.250,00 1 827.696.250,00 1 827.696.250,00 1 827.696.250,00 1 827.696.250,00 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 9 9 9 9 9 9 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 0 5.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 260.300.000,00 260.300.000,00 260.300.000,00 260.300.000,00 260.300.000,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 1 260.300.000,00 1 260.300.000,00 1 260.300.000,00 1 260.300.000,00 1 260.300.000,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 38 5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 396.148.250,00 396.148.250,00 396.148.250,00 396.148.250,00 396.148.250,00 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1 1 396.148.250,00 1 396.148.250,00 1 396.148.250,00 1 396.148.250,00 1 396.148.250,00 5.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 171.248.000,00 171.248.000,00 171.248.000,00 171.248.000,00 171.248.000,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 9 9 171.248.000,00 9 171.248.000,00 9 171.248.000,00 9 171.248.000,00 9 171.248.000,00 5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 943.571.234,00 943.571.234,00 943.571.234,00 943.571.234,00 943.571.234,00 Terlaksanya laporan administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 105 105 943.571.234,00 105 943.571.234,00 105 943.571.234,00 105 943.571.234,00 105 943.571.234,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 105 105 105 105 105 105 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 500 500 500 500 500 500 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 39 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 103 103 103 103 103 103 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 15 15 15 15 15 15 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 36 36 36 36 36 36 5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 44.064.000,00 44.064.000,00 44.064.000,00 44.064.000,00 44.064.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 500 500 44.064.000,00 500 44.064.000,00 500 44.064.000,00 500 44.064.000,00 500 44.064.000,00 5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91.157.500,00 91.157.500,00 91.157.500,00 91.157.500,00 91.157.500,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 105 105 91.157.500,00 105 91.157.500,00 105 91.157.500,00 105 91.157.500,00 105 91.157.500,00 5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 142.834.310,00 142.834.310,00 142.834.310,00 142.834.310,00 142.834.310,00 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 105 105 142.834.310,00 105 142.834.310,00 105 142.834.310,00 105 142.834.310,00 105 142.834.310,00 5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.729.500,00 40.729.500,00 40.729.500,00 40.729.500,00 40.729.500,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 5 5 40.729.500,00 5 40.729.500,00 5 40.729.500,00 5 40.729.500,00 5 40.729.500,00 5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 346.056.000,00 346.056.000,00 346.056.000,00 346.056.000,00 346.056.000,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 36 36 346.056.000,00 36 346.056.000,00 36 346.056.000,00 36 346.056.000,00 36 346.056.000,00 5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.830.000,00 70.830.000,00 70.830.000,00 70.830.000,00 70.830.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 15 15 70.830.000,00 15 70.830.000,00 15 70.830.000,00 15 70.830.000,00 15 70.830.000,00 5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 207.899.924,00 207.899.924,00 207.899.924,00 207.899.924,00 207.899.924,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 40 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 103 103 207.899.924,00 103 207.899.924,00 103 207.899.924,00 103 207.899.924,00 103 207.899.924,00 5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85.197.331.920,00 85.197.331.920,00 85.197.331.920,00 85.197.331.920,00 85.197.331.920,00 Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 5 5 85.197.331.920,00 5 85.197.331.920,00 5 85.197.331.920,00 5 85.197.331.920,00 5 85.197.331.920,00 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 0 5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.239.870.400,00 2.239.870.400,00 2.239.870.400,00 2.239.870.400,00 2.239.870.400,00 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 5 5 2.239.870.400,00 5 2.239.870.400,00 5 2.239.870.400,00 5 2.239.870.400,00 5 2.239.870.400,00 5.02.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 41 5.02.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 81.415.000.000,00 81.415.000.000,00 81.415.000.000,00 81.415.000.000,00 81.415.000.000,00 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 3 81.415.000.000,00 3 81.415.000.000,00 3 81.415.000.000,00 3 81.415.000.000,00 3 81.415.000.000,00 5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.542.461.520,00 1.542.461.520,00 1.542.461.520,00 1.542.461.520,00 1.542.461.520,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 3 1.542.461.520,00 3 1.542.461.520,00 3 1.542.461.520,00 3 1.542.461.520,00 3 1.542.461.520,00 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.887.552.110,00 1.887.552.110,00 1.887.552.110,00 1.887.552.110,00 1.887.552.110,00 Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 3 3 1.887.552.110,00 3 1.887.552.110,00 3 1.887.552.110,00 3 1.887.552.110,00 3 1.887.552.110,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 110.826.000,00 110.826.000,00 110.826.000,00 110.826.000,00 110.826.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 110.826.000,00 1 110.826.000,00 1 110.826.000,00 1 110.826.000,00 1 110.826.000,00 5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.024.926.110,00 1.024.926.110,00 1.024.926.110,00 1.024.926.110,00 1.024.926.110,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 12 1.024.926.110,00 12 1.024.926.110,00 12 1.024.926.110,00 12 1.024.926.110,00 12 1.024.926.110,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 42 Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 751.800.000,00 751.800.000,00 751.800.000,00 751.800.000,00 751.800.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 3 3 751.800.000,00 3 751.800.000,00 3 751.800.000,00 3 751.800.000,00 3 751.800.000,00 5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.344.326.820,00 7.344.326.820,00 7.344.326.820,00 7.344.326.820,00 7.344.326.820,00 Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 7.344.326.820,00 0 7.344.326.820,00 0 7.344.326.820,00 0 7.344.326.820,00 0 7.344.326.820,00 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 20 20 20 20 20 20 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 4 4 4 4 4 4 Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 0 0 0 5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 657.752.400,00 657.752.400,00 657.752.400,00 657.752.400,00 657.752.400,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2 2 657.752.400,00 2 657.752.400,00 2 657.752.400,00 2 657.752.400,00 2 657.752.400,00 5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 43 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.798.087.420,00 5.798.087.420,00 5.798.087.420,00 5.798.087.420,00 5.798.087.420,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 4 4 5.798.087.420,00 4 5.798.087.420,00 4 5.798.087.420,00 4 5.798.087.420,00 4 5.798.087.420,00 5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 688.807.000,00 688.807.000,00 688.807.000,00 688.807.000,00 688.807.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 20 20 688.807.000,00 20 688.807.000,00 20 688.807.000,00 20 688.807.000,00 20 688.807.000,00 5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 199.680.000,00 199.680.000,00 199.680.000,00 199.680.000,00 199.680.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 4 4 199.680.000,00 4 199.680.000,00 4 199.680.000,00 4 199.680.000,00 4 199.680.000,00 5.02.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 44 Tanah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.13 - Penataan Organisasi 341.414.600,00 341.414.600,00 341.414.600,00 341.414.600,00 341.414.600,00 Terlaksananya Laporan Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) 0 0 341.414.600,00 0 341.414.600,00 0 341.414.600,00 0 341.414.600,00 0 341.414.600,00 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) 15 15 15 15 15 15 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) 15 15 15 15 15 15 5.02.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 217.160.900,00 217.160.900,00 217.160.900,00 217.160.900,00 217.160.900,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) 15 15 217.160.900,00 15 217.160.900,00 15 217.160.900,00 15 217.160.900,00 15 217.160.900,00 5.02.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 124.253.700,00 124.253.700,00 124.253.700,00 124.253.700,00 124.253.700,00 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) 15 15 124.253.700,00 15 124.253.700,00 15 124.253.700,00 15 124.253.700,00 15 124.253.700,00 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 102.192.313.340,00 102.192.313.340,00 110.147.257.168,00 110.895.898.456,00 114.920.074.211,00 Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan BPKAD Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai) Wajar Tanpa Pengecualian Wajar Tanpa Pengecualian 1.499.526.300,00 Wajar Tanpa Pengecualian 1.499.526.300,00 Wajar Tanpa Pengecualian 1.676.063.472,00 Wajar Tanpa Pengecualian 1.701.417.164,00 Wajar Tanpa Pengecualian 1.923.497.155,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.392.684.800,00 1.392.684.800,00 1.531.953.280,00 1.685.148.608,00 1.853.663.469,00 Terlaksananya Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 45 dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 46 5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 47 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.499.526.300,00 1.499.526.300,00 1.676.063.472,00 1.701.417.164,00 1.923.497.155,00 Terlaksananya Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1.499.526.300,00 0 1.499.526.300,00 0 1.676.063.472,00 0 1.701.417.164,00 0 1.923.497.155,00 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) 35 35 35 35 35 35 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen ) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen ) 8 8 8 8 8 8 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 48 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen ) 0 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen ) 6 6 6 6 6 6 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) 2 2 2 2 2 2 5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 263.625.450,00 263.625.450,00 288.845.046,00 292.467.002,00 324.192.715,00 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan) 2 2 263.625.450,00 2 263.625.450,00 2 288.845.046,00 2 292.467.002,00 2 324.192.715,00 5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban 449.688.900,00 449.688.900,00 474.908.496,00 478.530.452,00 510.256.165,00 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen ) 8 8 449.688.900,00 8 449.688.900,00 8 474.908.496,00 8 478.530.452,00 8 510.256.165,00 5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 198.383.050,00 198.383.050,00 223.602.646,00 227.224.602,00 258.950.315,00 Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan) 3 3 198.383.050,00 3 198.383.050,00 3 223.602.646,00 3 227.224.602,00 3 258.950.315,00 5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 333.754.150,00 333.754.150,00 358.973.746,00 362.595.702,00 394.321.415,00 Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) 35 35 333.754.150,00 35 333.754.150,00 35 358.973.746,00 35 362.595.702,00 35 394.321.415,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 49 5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 133.416.650,00 133.416.650,00 159.636.246,00 162.258.202,00 193.983.915,00 Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen ) 6 6 133.416.650,00 6 133.416.650,00 6 159.636.246,00 6 162.258.202,00 6 193.983.915,00 5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 46.783.700,00 46.783.700,00 72.003.296,00 75.625.252,00 107.350.965,00 Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen ) 1 1 46.783.700,00 1 46.783.700,00 1 72.003.296,00 1 75.625.252,00 1 107.350.965,00 5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen ) 0 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 73.874.400,00 73.874.400,00 98.093.996,00 102.715.952,00 134.441.665,00 Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) 2 2 73.874.400,00 2 73.874.400,00 2 98.093.996,00 2 102.715.952,00 2 134.441.665,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 50 5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 96.678.143.000,00 96.678.143.000,00 104.055.085.252,00 104.336.762.004,00 107.653.085.839,00 Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) 1 1 1 1 1 1 5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 51 5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 52 Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Meningkatnya tata kelola anggaran BPKAD Persentase Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan yang ditetapkan (%) 89 89 2.621.959.240,00 89 2.621.959.240,00 89 2.884.155.164,00 90 3.172.570.680,00 90 3.489.827.748,00 5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.621.959.240,00 2.621.959.240,00 2.884.155.164,00 3.172.570.680,00 3.489.827.748,00 Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen ) 1 1 2.621.959.240,00 1 2.621.959.240,00 1 2.884.155.164,00 1 3.172.570.680,00 1 3.489.827.748,00 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen ) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) 35 35 35 35 35 35 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) 35 35 35 35 35 35 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) 6 6 6 6 6 6 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 53 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen ) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen ) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 96.300.000,00 96.300.000,00 122.519.592,00 176.580.736,00 208.306.442,00 Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen ) 2 2 96.300.000,00 2 96.300.000,00 2 122.519.592,00 2 176.580.736,00 2 208.306.442,00 5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 125.473.250,00 125.473.250,00 151.692.842,00 180.534.394,00 212.260.100,00 Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) 35 35 125.473.250,00 35 125.473.250,00 35 151.692.842,00 35 180.534.394,00 35 212.260.100,00 5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 108.538.000,00 108.538.000,00 134.757.592,00 163.599.144,00 195.324.850,00 Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) 35 35 108.538.000,00 35 108.538.000,00 35 134.757.592,00 35 163.599.144,00 35 195.324.850,00 5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 293.428.250,00 293.428.250,00 319.647.842,00 348.489.394,00 380.215.100,00 Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) 3 3 293.428.250,00 3 293.428.250,00 3 319.647.842,00 3 348.489.394,00 3 380.215.100,00 5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 161.908.800,00 161.908.800,00 188.128.392,00 216.969.944,00 248.695.650,00 Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) 6 6 161.908.800,00 6 161.908.800,00 6 188.128.392,00 6 216.969.944,00 6 248.695.650,00 5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 322.495.500,00 322.495.500,00 348.715.092,00 377.556.644,00 409.282.350,00 Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen ) 1 1 322.495.500,00 1 322.495.500,00 1 348.715.092,00 1 377.556.644,00 1 409.282.350,00 5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 338.157.500,00 338.157.500,00 364.377.092,00 393.218.644,00 424.944.350,00 Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen ) 1 1 338.157.500,00 1 338.157.500,00 1 364.377.092,00 1 393.218.644,00 1 424.944.350,00 5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 147.686.940,00 147.686.940,00 173.906.532,00 202.748.084,00 234.473.791,00 Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen ) 1 1 147.686.940,00 1 147.686.940,00 1 173.906.532,00 1 202.748.084,00 1 234.473.791,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 54 5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 278.721.000,00 278.721.000,00 304.940.592,00 333.782.144,00 365.507.850,00 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen) 1 1 278.721.000,00 1 278.721.000,00 1 304.940.592,00 1 333.782.144,00 1 365.507.850,00 5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 749.250.000,00 749.250.000,00 775.469.596,00 779.091.552,00 810.817.265,00 Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 3 3 749.250.000,00 3 749.250.000,00 3 775.469.596,00 3 779.091.552,00 3 810.817.265,00 Meningkatnya tata kelola perbendaharaan BPKAD Persentase Penurunan SILPA (Persentase) 85 85 98.070.827.800,00 85 98.070.827.800,00 85 105.587.038.532,00 90 106.021.910.612,00 90 109.506.749.308,00 5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 0 0 0 0 0 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.392.684.800,00 1.392.684.800,00 1.531.953.280,00 1.685.148.608,00 1.853.663.469,00 Terlaksananya Laporan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) 12 12 61.160.000,00 12 61.160.000,00 12 67.276.000,00 12 74.003.600,00 12 81.403.961,00 5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 61.160.000,00 61.160.000,00 67.276.000,00 74.003.600,00 81.403.961,00 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) 12 12 61.160.000,00 12 61.160.000,00 12 67.276.000,00 12 74.003.600,00 12 81.403.961,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 55 Terlaksananya Laporan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 0 0 0 0 0 Tercapainya Target Persentase Penurunan SILPA Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan) 0 0 1.331.524.800,00 0 1.331.524.800,00 0 1.464.677.280,00 0 1.611.145.008,00 0 1.772.259.508,00 Terlaksananya Laporan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 0 0 0 0 0 Tercapainya Target Persentase Penurunan SILPA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) 36 36 1.331.524.800,00 36 1.331.524.800,00 36 1.464.677.280,00 36 1.611.145.008,00 36 1.772.259.508,00 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) 36 36 36 36 36 36 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen ) 36 36 36 36 36 36 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen ) 36 36 36 36 36 36 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) 105 105 105 105 105 105 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) 1 1 1 1 1 1 Terlaksananya Laporan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 0 0 0 0 0 Tercapainya Target Persentase Penurunan SILPA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 70 70 1.331.524.800,00 70 1.331.524.800,00 70 1.464.677.280,00 70 1.611.145.008,00 70 1.772.259.508,00 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen ) 1 1 1 1 1 1 Terlaksananya Laporan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 0 0 0 0 0 5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 379.631.400,00 379.631.400,00 417.594.540,00 459.353.994,00 505.289.393,00 Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) 36 36 379.631.400,00 36 379.631.400,00 36 417.594.540,00 36 459.353.994,00 36 505.289.393,00 5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 56 Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 10.169.550,00 10.169.550,00 11.186.505,00 12.305.155,50 13.535.671,05 Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) 105 105 10.169.550,00 105 10.169.550,00 105 11.186.505,00 105 12.305.155,50 105 13.535.671,05 5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah 78.309.600,00 78.309.600,00 86.140.560,00 94.754.616,00 104.230.077,20 Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen ) 36 36 78.309.600,00 36 78.309.600,00 36 86.140.560,00 36 94.754.616,00 36 104.230.077,20 5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 56.602.000,00 56.602.000,00 62.262.200,00 68.488.420,00 75.337.262,00 Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) 36 36 56.602.000,00 36 56.602.000,00 36 62.262.200,00 36 68.488.420,00 36 75.337.262,00 5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 35.512.000,00 35.512.000,00 39.063.200,00 42.969.520,00 47.266.472,00 Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen ) 36 36 35.512.000,00 36 35.512.000,00 36 39.063.200,00 36 42.969.520,00 36 47.266.472,00 5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 122.046.200,00 122.046.200,00 134.250.820,00 147.675.902,00 162.443.492,20 Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) 1 1 122.046.200,00 1 122.046.200,00 1 134.250.820,00 1 147.675.902,00 1 162.443.492,20 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 57 5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 110.141.200,00 110.141.200,00 121.155.320,00 133.270.852,00 146.597.937,20 Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen ) 1 1 110.141.200,00 1 110.141.200,00 1 121.155.320,00 1 133.270.852,00 1 146.597.937,20 5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 539.112.850,00 539.112.850,00 593.024.135,00 652.326.548,50 717.559.203,35 Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 70 70 539.112.850,00 70 539.112.850,00 70 593.024.135,00 70 652.326.548,50 70 717.559.203,35 5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 0 0 0 0 0 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 96.678.143.000,00 96.678.143.000,00 104.055.085.252,00 104.336.762.004,00 107.653.085.839,00 Terlaksanaya Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan) 0 0 96.678.143.000,00 0 96.678.143.000,00 0 104.055.085.252,00 0 104.336.762.004,00 0 107.653.085.839,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan) 1 1 1 1 1 1 5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 58 Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.525.219.596,00 2.528.841.552,00 2.560.567.265,00 Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan) 1 1 2.500.000.000,00 1 2.500.000.000,00 1 2.525.219.596,00 1 2.528.841.552,00 1 2.560.567.265,00 5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 79.178.143.000,00 79.178.143.000,00 79.178.143.000,00 79.206.984.552,00 79.238.710.265,00 Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) 1 1 79.178.143.000,00 1 79.178.143.000,00 1 79.178.143.000,00 1 79.206.984.552,00 1 79.238.710.265,00 5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 22.351.722.656,00 22.600.935.900,00 25.853.808.309,00 Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) 1 1 15.000.000.000,00 1 15.000.000.000,00 1 22.351.722.656,00 1 22.600.935.900,00 1 25.853.808.309,00 5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Laporan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 59 Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (Dokumen ) Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.806.831.020,00 1.806.831.020,00 1.987.514.122,00 2.186.265.534,00 2.404.892.087,00 Meningkatnya tata kelola aset daerah BPKAD Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) 85 85 1.806.831.020,00 85 1.806.831.020,00 85 1.987.514.122,00 90 2.186.265.534,00 90 2.404.892.087,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.806.831.020,00 1.806.831.020,00 1.987.514.122,00 2.186.265.534,00 2.404.892.087,00 Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan ) 36 36 1.806.831.020,00 36 1.806.831.020,00 36 1.987.514.122,00 36 2.186.265.534,00 36 2.404.892.087,00 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen ) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan) 35 35 35 35 35 35 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 0 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 60 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan) 36 36 36 36 36 36 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) 31 31 31 31 31 31 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen ) 1 1 1 1 1 1 5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga 314.466.647,00 314.466.647,00 334.542.548,00 356.626.038,00 380.917.877,00 Tersedianya Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen ) 1 1 314.466.647,00 1 314.466.647,00 1 334.542.548,00 1 356.626.038,00 1 380.917.877,00 5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 200.229.047,00 200.229.047,00 220.304.948,00 242.388.438,00 266.680.277,00 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) 31 31 200.229.047,00 31 200.229.047,00 31 220.304.948,00 31 242.388.438,00 31 266.680.277,00 5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen ) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah 391.413.197,00 391.413.197,00 411.489.098,00 433.572.588,00 457.864.427,00 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan) 12 12 391.413.197,00 12 391.413.197,00 12 411.489.098,00 12 433.572.588,00 12 457.864.427,00 5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah 186.855.247,00 186.855.247,00 206.931.148,00 229.014.638,00 253.306.477,00 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan) 1 1 186.855.247,00 1 186.855.247,00 1 206.931.148,00 1 229.014.638,00 1 253.306.477,00 5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah 142.509.417,00 142.509.417,00 162.585.318,00 184.668.808,00 208.960.647,00 Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang 36 36 142.509.417,00 36 142.509.417,00 36 162.585.318,00 36 184.668.808,00 36 208.960.647,00 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 61 Milik Daerah (Laporan) 5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 176.229.417,00 176.229.417,00 196.305.318,00 218.388.808,00 242.680.647,00 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan ) 36 36 176.229.417,00 36 176.229.417,00 36 196.305.318,00 36 218.388.808,00 36 242.680.647,00 5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 169.791.947,00 169.791.947,00 189.867.848,00 211.951.338,00 236.243.177,00 Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen ) 1 1 169.791.947,00 1 169.791.947,00 1 189.867.848,00 1 211.951.338,00 1 236.243.177,00 5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 92.112.547,00 92.112.547,00 112.188.448,00 134.271.938,00 158.563.777,00 Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan) 1 1 92.112.547,00 1 92.112.547,00 1 112.188.448,00 1 134.271.938,00 1 158.563.777,00 5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 133.223.554,00 133.223.554,00 153.299.448,00 175.382.940,00 199.674.781,00 Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan) 35 35 133.223.554,00 35 133.223.554,00 35 153.299.448,00 35 175.382.940,00 35 199.674.781,00 5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0 0 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 62 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikatr Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah mewujudkan tata Kelola Pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan tujuan dan sasaran RPD. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran BPKAD kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKD merupakan indikator sasaran dari RPD. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD bisa dilihat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel 6.2 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 63 Tabel 6.2 Penetapan Target dan Pagu Indikatif BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026-2030 Urusan Bidang Urusan Program Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 02 KEUANGAN Opini BPK Atas Laporan Keuangan 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD % 8,89 8,50 1.932.610.940,00 7,50 1.932.610.940,00 7,00 2.089.928.496,00 6,50 2.262.977.804,00 6,00 2.453.332.048,00 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik % 40,00 40,00 97.367.491.300 40,00 97.367.491.300 40,00 104.849.311.920 40,00 105.246.354.880 40,00 108.689.581.539 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar % 28,66 28,90 1.314.375.200,00 29,00 1.314.375.200,00 30,00 1.445.812.720,00 31,00 1.590.393.992,00 32,00 1.749.433.391,80 Persentase Penurunan SILPA % 6,09 6,05 78.309.600,00 6,00 78.309.600,00 5,15 86.140.560,00 5,09 94.754.616,00 5,00 104.230.077,20 Persentase laporan keuangan tepat waktu % 100 100,00 1.499.526.300,00 100 1.499.526.300,00 100 1.676.063.472,00 100 1.701.417.164,00 100 1.923.497.155,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap % 21,90 22,00 2.660.354.532,00 23,00 2.926.389.985,20 24,00 3.219.028.983,72 25,00 3.540.931.882,09 26,00 3.895.025.070,30 6 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6 01 03 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level Maturitas - 1,00 229.156.476.201 2,00 229.156.476.201 2,00 229.156.476.201 3,00 229.156.476.201 3,00 229.156.476.201 Nilai SAKIP Kriteria B B 124.253.700 B 124.253.700 B 124.253.700 B 124.253.700 B 124.253.700 1 VISI : Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara MISI 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. TUJUAN : Menguatkan pondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan SASARAN : Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kode Program Indikator Outcome Satuan Indikator Baseline 2024 Target dan Pagu Indikatif Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 64 4.5. Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD merupakan perangkat daerah dengan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset, bukan penyelenggara urusan pemerintahan wajib maupun pilihan. Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, IKK hanya melekat pada perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan. Dengan demikian, BPKAD hanya memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator teknis sesuai tugas dan fungsinya. RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 65

1.Seluruh Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.
2.Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPKAD berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3.Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Renstra BPKAD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut. Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2025-2029, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja peaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, 83 sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan. RENSTRA-BPKAD (2025-2029) Page 66 Rencana strategik yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera dapat tercapai. Buntok, 22 Desember 2025 Plt, KEPALA BPKAD KABUPATEN BARITO SELATAN ALI SADIKIN, SE.,MM PEMBINA TINGKAT I NIP.19690505 200501 1 026 RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jl. R. Suprapto No. 58 B Sanggu 73751 Kalimantan Tengah bkpsdm.baritoselatankab.go.id/ BKPSDM Kab. Barsel Bkpsdm.kab.barsel BKPSDM KAB BARITO SELATAN 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 25 Bekerjo Bersoma AAerongkul Semuo lEm 7fitf BeTAKHLAK> 4borlggs - t'ln"#8"' : , odentdsi Pdoyonon : luntobol omp€ton .ormqris oyol idapritI oloboratil KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Badan Kepegaw'aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan dapat disusun sebagaimana yang diharapkan. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2A25-2029 ini disusun berdasarkan lnstruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2A25 ftntanq Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun ?025-2A29. Dalam penyusunannya Renstra 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis dan telah mengacu pada hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 20T-2A26, hasil analisis atas pendapat dan masukan para pemangku kepentingan (.stakeholders), hasil arralisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen awal sebagai panduan yang dipersiapkan sebagai arah pembangllnarl dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung Visi Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara. Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan ini disusun. Semoga bennanfaat dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan ke depan. Semoga Tr"rhan Yang Maha Esa selalu melimpahhan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya masing-masi ng. Buntok, 2025 Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Selatan, M.Si Muda (IV/c) 199012 1 004 RENCANA STRATEGIS 2025-2A29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia A ii RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... v BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................................. 7 1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 8 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ......................................................................................... 9 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ............................................... 9 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ......................................... 9 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ........................................................ 17 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................ 22 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ........................................................................ 25 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan .................................... 26 2.1.6 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah ....... 29 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .................................................. 29 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .................................................. 29 2.2.2 Isu Strategis .................................................................................................... 33 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ......................... 40 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ......... 40 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..................................................................................... 42 3.2.1 Manajemen ASN ........................................................................................... 42 3.2.2 Penguatan Sistem Perencanaan ASN ........................................................................ 43 3.2.3 Peningkatan Kompetensi ASN ..................................................................... 43 3.2.4 Pengembangan Karir ASN ............................................................................ 44 3.2.5 Penguatan Budaya Organisasi dan Etos Kerja ASN ................................... 44 3.2.6 Optimalisasi Program Pengembangan SDM ASN ...................................... 45 3.2.7 Sertifikasi dan Standarissi Kompetensi ASN ............................................. 46 3.2. 8 Peningkatan Kapasitas Teknis ASN ............................................................ 48 iii RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ............................ 49 3.3.1 Penyusunan formasi sesuai kebutuhan jabatan setiap unit sesuai dengan analisis beban kerja ......... 49 3.3.2 Rekrutmen dan seleksi ASN berbasis kebutuhan organisasi dan formasi jabatan ............................. 50 3.3.3 Penerapan sistem merit dan manajemen talenta secara berkelanjutan ............................................... 51 3.3.4 Mutasi dan rotasi ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan menggunakan assessment ..... 52 3.3.5 Pembinaan dan penegakan disiplin ASN secara berkelanjutan berbasis nilai-nilai organisasi ......... 52 3.3.6 Peningkatan akses dan partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan ......................................... 53 3.3.7 Fasilitasi ASN dalam memperoleh sertifikasi melalui diklat teknis, fungsional, dan structural ....... 53 3.3.8 Penguatan kompetensi teknis ASN sesuai dengan tuntutan jabatan dan dinamika teknologi ........... 58 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KINERJA ................................... 61 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .............. 61 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .. 77 BAB V. PENUTUP ................................................................................................................... 82 iv RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan Dan Jenis Kelamin Bkpsdm Kabupaten Barito Selatan 2025 ........................................................................ 18 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Bkpsdm Kabupaten Barito Selatan 2025 ..................................................................................................... 18 Tabel 2.3 Inventarisasi Aset Bkpsdm ............................................................................. 19 Tabel 2.4 Daftar Inventaris Badan Kepegawain Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebupaten Barito Selatan Tahun 2025............................................ 20 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan ........................ 23 Tabel 2.2.2 Analisis Swot : Pengelolaan Sumber Daya Aparatur ............................................... 35 Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2030 .......................................................................................................... 19 Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2030 .....................................................................................................56 Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2030 .....................................................................................................58 Tabel 4.1 Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Pada Bkpsdm..........................................................................................................61 Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2030 ......................................................................................................64 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD .................................................................................................................................. 78 Tabel 4.4 Formula / Rumus Perhitungan Indikator Program .................................................. 80 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) ................................................................................ 81 v RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran ............................................................................................ 7 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bkpsdm Kabupaten Barito Selatan ................................. 11 1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Barito Selatan menyusun rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan ketentuan penyusunan yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik. Penyusunan mengacu pada Rancangan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Kalimantan Tengah, RPJPD Kabupaten Barito Selatan, dan RPJMN. Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 diselesaikan paling lambat 40 hari setelah pelantikan kepala daerah. Adapun tahapan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi: (1) Pembentukan tim penyusun ranwal RPJMD; (2) Orientasi substansi perencanaan pembangunan daerah bagi tim penyusun ranwal RPJMD; serta (3) tim penyusun ranwal RPJMD membahas bersama dengan perangkat daerah untuk mendapatkan masukan. Penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan setelah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah kepala daerah terpilih dilantik, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan. Saat ini, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan telah memasuki tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang memerlukan analisis mendalam mengenai kondisi terkini Kabupaten Barito Selatan. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran capaian pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan menguraikan isu-isu strategis yang mungkin dihadapi dalam lima tahun mendatang sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029. Hal ini sesuai dengan Peraturan 2 RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah. RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 pada periode pertama digunakan untuk pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang digunakan untuk memperkuat RPJPD 2025-2045 yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dokumen RKPD selanjutnya digunakan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Dokumen KUA dan PPAS digunakan untuk pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan dan membiayai rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis ini disusun dengan mengunakan pendekatan sistem manajemen strategis (strategis Management) yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 3 RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 4 RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 5 RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana 6 RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4).
32.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 1.3 Hubungan Antar Dokumen Hubungan yang relevan dan kontekstual antara dokumen-dokumen perencanaan daerah sangat penting untuk menciptakan keselarasan perencanaan baik di tingkat daerah, nasional, maupun provinsi. Pendekatan ini dapat dicapai melalui implementasi perencanaan yang Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya terlihat dalam alur perencanaan dan penganggaran sebagai berikut : Gambar 1. 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif 7 RENCANA STRATEGIS 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan pelaksanaan reformasi birokrasi Adapun tujuan penyusunan perencanaan strategis adalah untuk :

a.Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala Nasional dan Provinsi;;
b.Menjabarkan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
c.Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan;
d.Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 1.5 Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten barito Selatan Tahun 2025-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas tersebu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
1. 1.Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. 2.Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. 3.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 10 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Manusia;
4. 4.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c.Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi, Promosi, dan Informasi Kepegawaian ASN;
d.Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. 11 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM KABUPATEN BARITO SELATAN Sumber : Perbup 20 Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kepala Badan dan bagian-bagian maupaun Bidang- bidang yang termasuk didalamnya mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sebagai berikut :
1. 1.KEPALA BADAN Tugas : Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati selaku Pembina 12 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Kepegawaian Daerah untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis di bidang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Fungsi :
a.Penyusunan rencana dan program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b.Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kewenangannya;
c.Pelaksanaan tugas sebagai pemimpin, pembina dan pengendali tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d.Pengesahan dan penandatanganan naskah badan sesuai dengan kewenangannya;
e.Pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi teknis di bidang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f.Pembinaan dan pengoordinasian internal dan eksternal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g.Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
h.Peningkatan nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
i.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
j.Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Badan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 2.SEKRETARIAT Tugas : Sekretariat melaksanakan tugas merumuskan, menjabarkan dan 13 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua melaksanakan kebijakan teknis dalam hal perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, pengelolaan administrasi umum dan keuangan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Fungsi:
a.Pengkoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana dan Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b.Pengkoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c.Pengkoordinasian penyiapan dokumen pelaporan;
d.Pengkoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e.Pengkoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga, sarana dan prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Badan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas : Subbagian Umum mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan 14 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Fungsi :
a.Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawain;
b.Menyusun standar operasional prosedur pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c.Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
d.Menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian;
e.Menyiapkan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan;
f.Menyiapkan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;
g.Menyiapkan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
h.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan tugas Subbagian; dan
i.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tugas : Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi, pelaporan dan penyiapan pelayanan administrasi keuangan Badan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Fungsi :
a.Penyiapan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 15 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Manusia;
b.Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Badan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS);
c.Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;
d.Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan;
e.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f.Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g.Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
h.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan tugas Subbagian; dan
i.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
1. 3.BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, PROMOSI, DAN INFORMASI KEPEGAWAIN ASN Tugas : Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi, Promosi, dan Informasi Kepegawaian ASN mempunyai tugas merumuskan, menjabarkan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang dalam hal penyusunan formasi dalam rangka pengadaan, pemberhentian, proses mutasi, promosi serta penyelenggaraan informasi kepegawaian dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Fungsi :
a.Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pengadaan, 16 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua pemberhentian, mutasi, promosi, dan informasi kepegawaian asn;
b.Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian, mutasi, promosi dan informasi kepegawaian asn;
c.Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan asn;
d.Pelaksanaan proses pengadaan, usul penetapan nip cpns dan ni pppk;
e.Pelaksanaan proses perubahan status cpns ke pns;
f.Pelaksanaan koordinasi penyusunan data dan informasi kepegawaian;
g.Pelaksanaan koordinasi dan administrasi mutasi promosi;
h.Pelaksanaan koordinasi dan administrasi kenaikan pangkat;
i.Pelaksanaan koordinasi dan administrasi pemberhentian;
j.Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi administrasi umum kepegawaian;
k.Pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi asn;
l.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
1. 4.BIDANG PENGEMBANGAN KOMOENTESI, DISIPLIN, PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN ASN Tugas : Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN mempunyai tugas merumuskan, menjabarkan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang dalam hal pelaksanaan proses perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, proses disiplin, perencanaan dan perumusan penilaian kinerja dan penghargaan ASN. Fungsi :
a.Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kompentensi, Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN;
b.Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan Pengembangan Kompetensi, Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN;
c.Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan sertifikasi jabatan dan sistem merit;
d.Pelaksanaan proses sertifikasi jabatan dan sistem merit; 17 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua
e.Pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan formal dan non formal;
f.Penyusunan rencana kebutuhan diklat penjenjangan struktural, diklat teknis, diklat fungsional dan sertifikasi;
g.Pelaksanaan fasilitasi diklat penjenjangan struktural, diklat teknis, diklat fungsional dan sertifikasi;
h.Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian pelanggaran disiplin ASN;
i.Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi penilaian kinerja;
j.Pelaksanaan koordinasi dan administrasi pemberian penghargaan;
k.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
1. 5.KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Tugas : Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Barito Selatan didukung sumber daya baik berupa sumber daya manusia / aparatur dan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia berdasarkan keadaan per 31 Juli 2025 sebanyak 49 orang yakni 25 orang PNS, 8 CPNS, PPPK 7 dan 9 tenaga kontrak/ honorer dengan klasifikasi berdasarkan jenis jabatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, sebagai berikut : 18 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Tabel 2.1 JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS JABATAN DAN JENIS KELAMIN BKPSDM KABUPATEN BARITO SELATAN 2025 NO JENIS JABATAN JENIS KELAMIN JUMLAH PERSEN TASEL P 1 Jabatan Struktural Eselon II 1 - 1 2,5 2 Jabatan Struktural Eselon III a - 1 1 2,5 3 Jabatan Struktural Eselon III b 1 - 1 2,5 4 Jabatan Struktural Eselon IV a 2 - 2 5 5 Jabatan Fungsional Umum 12 10 22 55 6 Jabatan Fungsional Tertentu 6 7 13 32,5 JUMLAH TOTAL 22 18 40 100 Sumber : Data sub Bag.Umum BKPSDM Kab. Barsel Tahun 2025 Tabel 2.2 JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN BKPSDM KABUPATEN BARITO SELATAN 2025 NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE 1 Sd / Sekolah Dasar / Sederajat - - 2 Sltp / Sederajat - - 3 Slta / Sederajat 4 10 4 Diploma I / Akta I - - 5 Diploma II / Akta II - - 6 Diploma III / Akta III - - 7 Diploma IV / Akta IV 3 7,5 8 S-1 / Sarjana 25 62,5 9 S-2 / Pasca Sarjana 8 20 10 S-3 / Doktor JUMLAH TOTAL 40 100 Sumber : Data sub Bag.Umum BKPSDM Kab. Barsel Tahun 2025 19 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Aset yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Nilai aset tetap SKPD per 31 Juli 2025 berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung, serta aset tetap lainnya, dinilai berdasarkan metode Appraisal. Sebesar Rp.6.029.236.584,74,- dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.3 INVENTARISASI ASET BKPSDM ASET TETAP 1 Tanah 0,00 2 Peralatan dan Mesin 2.125.817.020,30 3 Gedung dan Bangunan 5.570.953.228,00 4 Jalan,Irigasi dan Jaringan 149.800.000,00 5 Aset Tetap Lainnya 0,00 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 7 Akumulasi Penyusutan (1.817.33.663,56) Jumlah Aset Tetap 6.029.236.584,74 Sumber : Data sub Bag.Umum BKPSDM Kab. Barsel Tahun 2025 Kendaraan dinas terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 8 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, aula (dalam proses pembangunan), ruang tunggu pelayanan, mushola, gudang , dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain - lain sudah tersedia dengan rincian sebagai berikut : 20 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Tabel 2.4 DAFTAR INVENTARIS BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NO NAMA INVENTARIS JUMLAH KONDISI BAIK SEDANG RUSAK 1 Meja Kerja Kayu 11 UNIT 3 8 2 Sepeda Motor 7 UNIT 7 3 Lemari Besi/Metal 6 UNIT 3 2 1 4 Lemari Kayu 3 UNIT 1 2 5 Rak Besi 9 UNIT 2 3 4 6 Filing Cabinet Besi 13 UNIT 13 7 Brankas 1 UNIT 1 8 Papan Nama Instansi 1 UNIT 1 9 Meja Kerja Kayu (Meja Pimpinan) 2 UNIT 2 11 Ac Window 13 UNIT 5 3 5 12 Tiang Bendera 1 UNIT 1 13 Pc Unit (Komputer/Pc) 21 UNIT 16 5 14 Portable Generating (Genset) 1 UNIT 0 1 15 Rak Besi ( Rak Tv ) 2 UNIT 2 16 Papan Tulis 1 UNIT 1 17 Bangku Tunggu 3 UNIT 3 18 Sofa 1 UNIT 1 19 Mesin Potong Rumput 2 UNIT 0 2 20 Rak Besi ( Rak Buku / Arsip ) 4 UNIT 4 21 Meja Rapat 1 UNIT 1 22 Unit Pemancar Hf/Sw Transfortable 1 UNIT 1 23 Laptop 25 UNIT 17 8 24 Printer 30 UNIT 27 3 25 Kursi Putar ( Kursi Kerja ) 11 UNIT 10 1 26 Kursi Biasa ( Kursi Kerja ) 12 UNIT 12 27 Gordyin/Kray (Gorden Kantor) 1 UNIT 1 21 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 28 Publik Address (Sound System) 1 UNIT 1 29 Unit Pemancar Vhf/Fm Portable (Layar Proyektor) 1 UNIT 1 30 Local Area Network (Lan) 1 UNIT 1 31 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 9 UNIT 7 2 32 Televisi 8 UNIT 4 3 1 33 Meja Kerja Pejabat Eselon Iv 1 UNIT 1 34 Monitor 1 UNIT 1 35 Proyektor Electronic (Layar Proyektor) 3 UNIT 3 36 Mesin Pompa Air 1 UNIT 1 37 Alat Pemadam 1 UNIT 1 38 Mesin Ketik Manual 2 UNIT 0 1 1 39 Mesin Absensi 7 UNIT 1 6 40 Mobil 2 UNIT 2 41 Camera Cctv 2 UNIT 0 2 42 Router 7 UNIT 7 43 Scanner 2 UNIT 1 1 44 Ac Split 10 UNIT 10 45 Meja Kerja Eselon Iii 2 UNIT 2 46 Ups 1 UNIT 1 47 Kursi Kerja Eselon Ii 3 UNIT 3 48 Meja Kerja Eselon Iii 1 UNIT 1 49 Tangki Air 1 UNIT 0 1 50 Mesin Penghancur Kertas 1 UNIT 1 51 Kursi Tamu 1 UNIT 1 52 Kursi Biasa 3 UNIT 3 53 Kursi Kerja Eselon Iv 3 UNIT 3 54 Camera Elekctronic 1 UNIT 1 55 Kursi Rapat Pejabat Lain2 10 UNIT 10 56 Microphone 2 UNIT 2 22 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 57 Set Sound System 1 UNIT 1 58 Peralatan Studio Visual 1 UNIT 1 59 Peralatan Studio Gambar 1 UNIT 1 JUMLAH 274 208 19 47 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepagawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan pada periode sebelumnya (2022-2025) ditetapkan dengan indikator kinerja utama. Capaian kinerja selama periode 2022-2025 tersaji dalam tabel berikut : 23 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Tabel 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN ASPEK PELAYANAN UMUM PENUNJANG URUSAN Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 1 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi 100 100 100 100 100 100 2 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 4,51 4,51 7,51 7,51 9,51 9,51 3 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 3500 3899 3500 3828 3500 3676 4 Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional 4,51 4,51 7,51 7,51 9,51 9,51 5 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan 65,20 65,20 73,17 73,17 83,55 83,55 6 Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi 4,51 4,51 41,18 41,18 4,35 4,35 7 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis 0,22 0,22 0,05 0,05 4,02 4,02 24 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Tabel 2.6 KONDISI INDIKATOR BIDANG KEPEGAWAIN TAHUN 2020-2024 2 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja PNS 647 461 890 614 199 2 Jumlah PNS kabupaten yang lulus seleksi untuk tugas belajar, penetapan dan monitoring tugas belajar dan izin belajar serta revisi perda tentang tugas belajar dan izin belajar 66 69 106 - - 3 Jumlah PNS yang terdata secara elektronik 3.503 3.451 3.584 3.737 4.185 4 Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu 6 1 1 - - 5 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 83,33% - 0,19% - - 6 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 0% - 60,40% - - 2525 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara garis besar jenis pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Barito Selatan yang dapat diberikan kepada Perangkat Daerah, masyarakat umum maupun pengguna layanan lainnya berupa :
2. 1.Layanan Sekretariat meliputi beberapa layanan berikut :
a.Layanan surat menyurat Badan.
b.Layanan penyediaan jasa komunikasi , air dan listrik.
c.Layanan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
d.Layanan penyediaan jasa kebersihan kantor.
e.Layanan penyediaan alat tulis kantor.
f.Layanan penyediaan jasa penggandaan dan cetak.
g.Layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
h.Layanan pemeliharaan gedung kantor.
i.Layanan pemeliharaan kendaraan dinas.
j.Layanan pemeliharaan perlengkapan kantor.
k.Layanan keamanan kantor.
l.Layanan pendistribusian barang.
m.Layanan pengelolaan aset Badan.
n.Layanan keuangan.
o.Layanan pelaporan keuangan Badan.
p.Layanan perencanaan Badan.
q.Layanan data dan informasi Badan.
r.Layanan pelaporan kinerja Badan.
s.Layanan pembinaan mental dan kerohanian ASN
t.Layanan peningkatan kebugaran jasmani ASN
1. 2.Layanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi, Promosi, dan Informasi Kepegawain ASN terdiri dari :
a.Layanan penyusunan formasi pegawai
b.Layanan Pengadaan CPNS dan PPPK
c.Layanan pengangkatan CPNS
d.Layanan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
e.Layanan uji kompetensi jabatan fungsional
f.Layanan Pengambilan Sumpah Janji PNS
g.Layanan Pengangkatan PNS
h.Layanan kenaikan pangkat PNS 2626 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 26 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua
i.Layanan pindah tugas / mutasi PNS
j.Layanan penempatan dalam jabatan struktural
k.Layanan penempatan dalam jabatan fungsional
l.Layanan persiapan pensiun PNS
m.Layanan penyelesaian keputusan pensiun
n.Layanan Pemberhentian PNS
o.Layanan pengelolaan Kartu Pegawai , Kartu Suami , Kartu Istri dan kartu peserta Taspen
p.Layanan Tapera PNS
q.Layanan penguatan kelembagaan KORPRI
r.Layanan Aplikasi SIASN
s.Layanan data dan informasi kepegawaian
t.Layanan database PNS
u.Layanan pengelolaan file dokumentasi kepegawaian
1. 3.Layanan Bidang Pengembangan Kompentesi, Disiplin Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN terdiri dari :
a.Layanan pemprosesan izin Belajar PNS
b.Layanan pemprosesan Tugas Belajar PNS
c.Layanan pelaksanaan koordinasi kerja sama diklat
d.Layanan pelaksanaan koordinasi kerja sama diklat fungsional
e.Layanan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS
f.Layanan penelitian dan pengusulan Satyalancana Karya Satya
g.Layanan Penilaian Kinerja ASN 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat, selaku lembaga Pembina dalam pelaksanaan/ penyelenggaraan pembinaan dan manjemen aparatur sipil Negara. Adapun kementerian/ lembaga yang memiliki keterkaitan langsung bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu: 2727 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 27 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua
1. 1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Sebagai lembaga Pembina Aparatur Sipil Negara, Kementerian PAN-RB dalam dokumen Renstra Kemenpan-RB Tahun 2020-2024 dengan tujuan dan sasaran antara lain:
a.Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing • Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang sederhana • Sasaran 2 : Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral melalui penerapan system merit dalam managemen ASN • Sasaran 3 : Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel • Sasaran 4 : Terwujudnya pengawasan yang andal, efektif dan berintegritas • Sasaran 5 : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima • Sasaran 6 : Terselenggaranya reformasi birokrasi nasional yang efektif dan efisien
b.Tujuan 2 : Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel • Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang sederhana, responsive, adaptif dan partisipatif • Sasaran 2 : Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang professional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral • Sasaran 3 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas • Sasaran 4 : Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima Gambaran diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sasaran kementerian PAN-RB dengan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, reatif, inovatif, dan netral melalui penerapan system merit dalam manajemen ASN. 2828 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 28 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua
1. 2.Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Dalam dokumen Renstra BKN Tahun 2020-2024 dengan tujuan dan sasaran antara lain:
a.Tujuan 1 : Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas • Sasaran 1 : Terwujudnya instansi pemerintah yang professional dalam menerapkan manajemen ASN • Sasaran 2 : Manajemen ASN berkualitas prima • Sasaran 3 : Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manjemen ASN
b.Tujuan 2 : Mewujudkan Penyelengaraan manajemen ASN berkualitas Prima • Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaran layanan manajemen ASN
c.Tujuan 3 : Mewujudkan Peningkatan Database dan Sistem Informasi ASN • Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN
d.Tujuan 2 : Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN • Sasaran 6 : Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN
e.Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola manajemen ASN BKN yang efektif, efesien dan akuntabel • Sasaran 7 : Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efesien dan akuntabel Gambaran diatas memberikan arah dalam penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan. Terdapat hubungan yang signifikan antara tujuan dan sasaran BKN dengan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan yaitu Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas. 2929 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 29 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 2.1.6 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Selatan dalam kerjasama daerah tidak bersifat langsung, melainkan lebih kepada dukungan teknis dan koordinasi dalam aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah sesuai kewenangannya, seperti kerja sama dalam program pelatihan, pengembangan kompetensi ASN, atau rekrutmen pegawai yang mungkin melibatkan pihak ketiga. Adapun kerjasama daerah yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Adalah ;
1. 1.Kerjasama pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kompetensi ASN dibeberapa Perguruan Tinggi Negeri diantaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Brawijaya, Universitas Negeri Lambung Mangkurat, Universitas Palangka Raya.
2. 2.Kerjasama untuk pembinaan kedisiplinan ASN melalui sistem absensi digital berbasis web kerjasama dengan pihak ketiga Lisensi Smart Presence PT. BIMA SAKTI ALTERRA. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan komponen fundamental dalam penyusunan dokumen RPJMD karena menjadi landasan utama dalam menerjemahkan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah. Analisis permasalahan diperoleh melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan periode 2020–2024 dengan mengkaji kesenjangan antara kondisi ideal dengan realita/kondisi eksisting. Hal ini dirangkum dari capaian berbagai indikator, hambatan pembangunan, serta efektivitas pelaksanaan program secara historis. Sementara itu, isu strategis merupakan hasil sintesa dari potensi dan permasalahan yang menjadi perhatian utama pembangunan karena potensi dampak dan sifatnya yang mendesak. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
3. 1.Analisa Lingkungan Internal Analisa lingkungan internal organisasi, dilaksanakan agar diketahui faktor- faktor kondisi potensial dan kondisi riil kekuatan organisasi (strength) serta agar diketahui pula kondisi potensial dan kondisi riil kelemahan organisasi (weakness). Kekuatan organisasi harus digali dan dikembangkan sebaik mungkin yang nantinya dapat digunakan untuk menggerakan dan mengembangkan organisasi. Selain kekuatan organisasi, kondisi potensial dan kondisi riil internal 3030 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 30 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua yang harus dianalisa untuk diketahui keberadaannya adalah kelemahan organisasi (weakness). Kelemahan organisasi harus memperoleh perhatian secara sungguh- sungguh penanganannya, sehingga sebisa mungkin kelemahan tersebut harus didayagunakan untuk diubah menjadi kekuatan organisasi. Kondisi potensial dan kondisi riil BKPSDM Kabupaten Barito Selatan yang dapat dinilai sebagai kekuatan (strength) yang memiliki keuntungan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategik adalah sebagai berikut :
a.Eksistensi lembaga pengelola sumber daya aparatur di daerah (UU Nomor 43 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksananya, Keppres No 59 Tahun 1999);
b.Pelimpahan kewenangan pengelolaan aparatur dari Pusat ke Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
c.Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber daya aparatur;
d.Tersedianya pengelola sumber daya aparatur yang memadai ;
e.Tersedianya sumber daya aparatur yang dikelola;
f.Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing masing fungsi;
g.Hasil-hasil pengelolaan sumber daya aparatur yang selama ini telah dilaksanakan. Sedangkan kondisi potensial dan kondisi riil yang dapat dipandang sebagai kelemahan (weakness) internal BKPSDM Kabupaten Barito Selatan apabila tidak dikelola dan ditangani pendayagunaannya secara baik yang dapat mengakibatkan kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategik adalah sebagai berikut :
a.Belum tersedianya analisa Jabatan yang menyeluruh dan kontinyu sebagai dasar perencanaan Manajemen SDM;
b.Belum optimalnya pemberdayaan alumni diklat pada masing-masing unit kerja;
c.Kurangnya pemahaman proses manajemen pengembangan SDM diindikasikan masih lemahnya koordinasi;
d.Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pengelolaan SDM aparatur;
e.Kurang tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai;
f.Masih terdapatnya pelanggaran disiplin ASN.
1. 2.Analisa Lingkungan Eksternal Analisa lingkungan eksternal, dilaksanakan untuk mengetahui keberadaan berbagai peluang (Opportunity) dan tantangan/ancaman (Threat) organisasi, yang berkembang yang harus dihadapi oleh organisasi. Peluang merupakan 3131 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 31 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua faktor eksternal yang bersifat positif yang harus digarap oleh Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan untuk mencapai atau mampu melampaui pencapaian tujuan dan sasaran strateginya. Tantangan merupakan faktor eksternal organisasi yang bersifat negatif yang menuntut pencermatan, perhatian dan penggarapan sebaik mungkin agar keberadaannya tidak menjadi ancaman yang dapat merugikan Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan. Peluang (Opportunity) dari Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan dapat disampaikan sebagai berikut :
a.Keputusan MENPAN Nomor Kep/23.2/M.PAN/2/2004 tanggal Februari 2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil;
b.Keputusan Kepala BKN No 46 A tentang Standar kompetensi Jabatan Struktural dan No 46 B tentang Evaluasi Jabatan;
c.Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan Kepegawaian;
d.Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian sistem pembinaan pegawai;
e.Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak kerjasama diindikasikan dengan Kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan;
f.Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, askes, dll);
g.Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
h.Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal. Sedangkan yang menjadi tantangan (Threat) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan dapat disampaikan sebagai berikut :
a.Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur);
b.Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berupa anggaran belum sesuai (dibawah standar) dengan kektentuan SE. MENDAGRI. Dengan diindikasikan terbatasnya kuantitas pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis / Fungsional;
c.Adanya Peraturan Perundang-undangan yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan Diklat di Daerah;
d.Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur; 3232 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 32 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua
e.Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;
f.Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di daerah lain;
g.Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan SDM. 33 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 33 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 2.2.2 Isu Strategis Isu Strategis saat ini yang terjadi adalah belum terbentuknya pengukuran kinerja ASN melalui sistem elektronik. Selain itu, masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri ditengarai masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya bidang pelayanan publik. ASN sudah terlalu banyak yang distribusi dan pengalokasiannya terkonsentrasi di pulau Jawa dan kota-kota besar saja. ASN yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (mismatch), ASN yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (under empolyment), dan kinerjanya rendah (under performance). Persepsi masyarakat terhadap kondisi ASN tersebut, jika kita cermati adalah wajar mengingat ASN sampai dengan saat ini belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan ASN sebagaimana harapan masyarakat. Sistem manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian (prakondisi) yang memungkinkan dicapainya kondisi ASN yang diinginkan, sebagai kondisi nyata yang ada secara umum dapat disampaikan mulai dari : • Pembinaan dan pengembangan karir jabatan ASN belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier ASN yang jelas; • Evalusi kinerja ASN belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit sistem (mekanisme penilaian masih menggunakan Baperjakat), yang belum optimal dalam pemetaan Pegawai mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja); • Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata; • Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan ASN (peraturan perundang- undangan kepegawaian) sebagaian besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan; • Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai; • Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen ASN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di berbagai instansi pemerintah. 34 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 34 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Kondisi isu negatif bidang kepegawaian secara umum tersebut, tentunya juga sulit untuk dihindari untuk muncul dan terjadi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Untuk itu, agar kondisi isu negatif bidang kepegawaian terurai diatas dapat terminimalisir munculnya di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan maka faktor lingkungan strategik baik yang bersifat internal maupun ekternal, khususnya yang melingkupi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan harus dikelola sebaik mungkin dan terdayagunakan seoptimal mungkin, sehingga keberadaannya akan benar-benar turut berperanan menentukan percepatan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang secara khusus tentunya yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja yang berhubungan bidang tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Barito Selatan. Oleh karena itu, dalam konteks dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Barito Selatan untuk turut mendukung percepatan terwujudnya visi, misi, Bupati terpilih nantinya tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tersebut, maka perlu disusun isu strategik untuk menjadi kerangka pikir acuan kerja dalam mejalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan diklat pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Dengan melihat faktor-faktor lingkungan strategik BKPSDM Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dipaparkan pada bahasan point 3.1 serta telaah visi, misi dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih nanti dan telaah renstra BKPSDM Kabupaten Barito Selatan, maka disampaikan isu strategik bidang kepegawaian dan diklat pegawai melalui pemetaan interaksi antar faktor lingkungan strategi yang melingkupi BKPSDM Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tabel berikut : 35 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 35 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Tabel 2.2.2 ANALISIS SWOT : PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR FAKTOR- FAKTOR INTERNAL FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL KEKUATAN ( STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. 1.Eksistensi Lembaga Sumber Daya Aparatur di Daerah (UU No. 43 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksananya, Keppres No. 59 Tahun 1999);
2. 2.Pelimpahan kewenangan pengelolaan aparatur dariPusat ke Daerah, sesuai dengan UU No. 32 tahun2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUNo. 12 Tahun 2008;
3. 3.Tersedianya sistem dan prosedur verja yang baku dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur;
4. 4.Tersedianya pengelola Sumber Daya Aparatur yang memadahi;
5. 5.Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang dikelola;
6. 6.Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing- masing fungsi;
7. 7.Hasil-hasil pengelolaan Sumber Daya Aparatur yang selama ini telah dilaksanakan. 1.Belum tersedianya analisa Jabatan yang menyeluruh dan kontinu sebagai dasar Perencanaan manajemen SDM; 2.Belum optimalnya pemberdayaan diklat di masing- masing Perangkat Daerah 3.Kurangnya pemahaman proses manajemen pengembangan SDM diindikasikan dengan masih lemahnya koordinasi; 4.Kurang tersedianya saranadan prasarana diklat yang memadahi; 5.Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS. 36 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 36 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua PELUANG ( OPPORTUNITIES ) Asumsi Strategi SO Asumsi Strategi WO
8. 1.Keputusan. MENPAN tentang Penataan PNS;
9. 2.Keputusan Kepala BKN No 46 A tentang Standar kompetensi Jabatan Struktural dan No 46 B tentang Evaluasi Jabatan;
10. 3.Surat Gubernur tentang tes potensi untuk pejabat struktural;
11. 4.Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan Kepegawaian;
12. 5.Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian system pembinaan pegawai;
13. 6.Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak Kerjasama diindikasikan dengan Kerjasama penyelenggaraan Dikat dengan sistem pola kemitraan;
14. 7.Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, askes, dll);
15. 8.Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa,
16. 1.Penyusunan dan penyempurnaan dalam pengelolaan SDM Aparatur;
17. 2.Peningkatan koordinasi dengan berbagai sektor dan Tingkatan dalam penanganan permasalahan pengelolaan SDM Aparatur;
18. 3.Pendelegasian sebagaian kewenangan pengelolaan SDM aparatur ke unit- unit kerja;
19. 4.Penyusunan standar kompetensi jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka peningkatan penataan pegawai;
20. 5.Peningkatan performance dan kinerja pengelola SDM Aparatur;
21. 6.Penyusunan SPM Bidang Kepegawaian.
22. 1.Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dengan sektor lain dalam pendayagunaan aparatur;
23. 2.Percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana SIMPEG yang mampu mendukung kebijakan dalam pengelolaan SDM Aparatur;
24. 3.Peningkatan akses pegawai terhadap kebijakan dan informasi pengelolaan SDM Aparatur;
25. 4.Mendorong peningkatan pemanfaatan jasa lembaga kediklatan yang tersedia;
26. 5.Peningkatan komunikasi dan konsulatasi para pihak;
27. 6.Pelaksanaan analisis jabatan diseluruh unit kerja;
28. 7.Peningkatan peran pengawasan masyarakat dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai. 37 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 37 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua pendidikan formal);
29. 9.Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal ANCAMAN (THREATS) Asumsi Strategi ST Asumsi Strategi WT
30. 1.Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur);
31. 2.Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berupa anggaran belum sesuai dibawah standar) dengan kektentuan SE. MENDAGRI. Dengan diindikasikan terbatasnya kwantitas pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis / Fungsional;
32. 3.Adanya Peraturan Perundang-undangan yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan Diklat di Daerah;
33. 4.Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur;
34. 5.Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;
35. 6.Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di daerah lain;
36. 7.Globalisasi (transparansi,
37. 1.Penegakan hukum dan peraturan perundang- undangan bidang kepegawaian yang memenuhi rasa keadilan
38. 2.Sosialisasi peraturan perundang- undangan bidang;
39. 3.Peningkatan pembinaan dan pengembangan penataan pegawa pegawai berbasis kompetensi
40. 1.Sosialisasi peraturan perundang- undangan bidang kepegawaian
41. 2.Penerapan prinsip- prinsip analisa jabatan dalam enataan pegawai 38 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 38 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua akuntabel pengelolaan SDM). Dari hasil pemetaan faktor-faktor lingkungan strategik yang melingkup BKPSDM Kabupaten Barito Selatan tersebut, maka dapat diketahui dan dapat disampai isu strategik sebagai berikut :
42. 1.Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
a.Penyusunan dan penyempurnaan dalam pelngelolaan SDM Aparatur;
b.Peningkatan koordinasi dengan berbagai sektor dan tingkatan dalam penanganan permasalahan pengelolaan SDM Aparatur;
c.Pendelegasian sebagaian kewenangan pengelolaan SDM aparatur ke unit- unit kerja;
d.Penyusunan standar kompetensi jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka peningkatan penataan pegawai;
e.Peningkatan performance dan kinerja pengelola SDM Aparatur;
f.Penyusunan SDM Bidang Kepegawaian.
1. 2.Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST) adalah:
a.Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang memenuhi kepegawaian;
b.Peningkatan pembinaan dan pengembangan penataan pegawa pegawai berbasis kompetensi.
1. 3.Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah:
a.Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dengan sektor lain dalam pendayagunaan aparatur;
b.Percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mampu mendukung kebijakan dalam pengelolaan SDM Aparatur;
c.Peningkatan akses pegawai terhadap kebijakan dan informasi pengelolaan SDM Aparatur;
d.Mendorong peningkatan pemanfaatan jasa lembaga kediklatan yang tersedia;
e.Peningkatan komunikasi dan konsulatasi para pihak;
f.Pelaksanaan analisis jabatan diseluruh unit kerja;
g.Peningkatan peran pengawasan masyarakat dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai. 39 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 39 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua
1. 4.Strategi mengurangi kelemahan mencegah dan mengatasi ancaman (WO) adalah:
a.Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
b.Penerapan prinsip-prinsip analisa jabatan dalam penataan pegawai. 40 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 40 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Selaras dengan tujuan 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik” dan Sasaran 5.2 “Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat” dalam RPD Kabupaten Barito Selatan 2025-2029, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Barito Selatan menetapkan tujuan Strategis sebagai berikut : Tujuan Sasaran Meningkatkan Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Berdasarkan penjabaran diatas, berikut ini adalah tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran serta target capaian kinerja jangka menengah pelayanan BKPSDM Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 : 41 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Tabel 3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2030 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. 1.Meningkatkan Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi 40 55 70 85 90 100 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 2,6 2,6 3 3,2 3,5 3,8 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya 2,3 2,3 2,5 2,9 3 3,2 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 82,5 82,5 83 83,5 84 84,5 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional 0,5 0,5 0,8 1 1,2 1,4 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan 2 2 2,2 2,5 2,7 3 Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi 0,8 0,8 1 1,4 1,5 1,8 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis 2,5 2,5 2,7 2,9 3 3,1 42 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip good govermance dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Percepatan reformasi birokrasi dan hukum diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi dengan sistem manajemen kinerja. Maka strategi yang akan ditempuh oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien melalui: 3.2.1 Manajemen ASN Manajemen ASN penyusunan formasi didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK) yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis kebutuhan Pegawai ASN yang diperlukan setiap unit organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Proses ini meliputi inventarisasi, klasifikasi, pengolahan, serta verifikasi dan validasi data kebutuhan untuk menyusun jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan. Langkah-langkah penyusunan formasi:
2. 1.Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK): Kedua analisis ini dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan data yang akurat tentang tugas dan fungsi organisasi serta volume kerja yang harus dilaksanakan.
3. 2.Identifikasi Kebutuhan Pegawai ASN: Dengan menggunakan hasil Anjab dan ABK, kebutuhan jumlah dan jenis pegawai ASN yang diperlukan di setiap unit dapat diidentifikasi.
4. 3.Perbandingan Kebutuhan dengan Ketersediaan: Kebutuhan pegawai ASN dibandingkan dengan persediaan PNS yang ada untuk melihat kesenjangan yang perlu diisi.
5. 4.Penetapan Kebutuhan Formasi: Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kebutuhan, ditetapkan jumlah dan jenis jabatan yang akan menjadi formasi ASN pada suatu instansi.
6. 5.Penyusunan Laporan: Hasil analisis dan penetapan formasi kemudian disusun menjadi laporan yang 43 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua menjadi dasar penyusunan formasi ASN. 3.2.2 Penguatan Sistem Perencanaan ASN Penguatan sistem perencanaan rekrutmen dan seleksi ASN yang berbasis kebutuhan organisasi dan formasi jabatan adalah proses penetapan jumlah dan jenis jabatan ASN yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan instansi, yang kemudian menjadi dasar pengadaan ASN untuk mengisi kebutuhan tersebut secara tepat. Ini merupakan bagian dari manajemen ASN yang lebih luas dan bertujuan untuk memastikan instansi memiliki SDM yang sesuai untuk melaksanakan tugas dan kebijakan publik secara efektif. Komponen Utama Penguatan Sistem :
7. 1.Analisis Kebutuhan Organisasi:
a.Penetapan Kebutuhan: Instansi pemerintah melakukan identifikasi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang diperlukan untuk jangka waktu tertentu.
b.Dasar Perencanaan: Kebutuhan ini harus didasarkan pada tujuan instansi dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, bukan hanya berdasarkan permintaan.
1. 2.Perencanaan Formasi Jabatan:
a.Jenis Jabatan: Penentuan formasi jabatan yang dibutuhkan harus sesuai dengan analisis kebutuhan organisasi, baik untuk jabatan fungsional maupun pelaksana.
b.Kualifikasi dan Kompetensi: Formasi yang ditetapkan harus mencakup kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan agar ASN dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional. 3.2.3 Peningkatan Kompetensi ASN Penerapan sistem merit dan manajemen talenta berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memastikan rekrutmen, pengembangan, dan penempatan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif dan adil. Sistem ini melibatkan identifikasi talenta unggul, pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan rotasi, retensi talenta melalui penghargaan dan peluang karir, serta penempatan sesuai keahlian, yang semuanya dilakukan secara terencana dan transparan untuk menghasilkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem Merit dan Manajemen Talenta Berkontribusi pada Peningkatan Kompetensi ASN melalui :
a.Penempatan Sesuai Kompetensi 44 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua ASN ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan keahliannya, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan produktif.
b.Pengembangan dan Pelatihan ASN mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, mentoring, coaching, dan rotasi jabatan, sehingga kompetensinya selalu relevan dengan kebutuhan organisasi.
c.Perencanaan Suksesi Melalui manajemen talenta, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang memiliki visi, kompetensi, dan integritas, memastikan keberlanjutan organisasi.
d.Penghargaan dan Motivasi ASN berkinerja unggul diberi penghargaan dan peluang karir yang jelas, yang dapat meningkatkan motivasi dan keinginan mereka untuk terus berkembang.
e.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan ASN yang kompeten, kinerja organisasi pemerintah akan meningkat, sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. 3.2.4 Pengembangan Karir ASN Pengembangan karier ASN melalui mutasi dan rotasi yang didasarkan pada kebutuhan organisasi dan asesmen (penilaian) kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta integritas adalah bagian dari manajemen ASN yang terstruktur dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, pemetaan kompetensi, penilaian kinerja ASN, penyusunan rencana pengembangan karir, serta pelaksanaan mutasi atau rotasi untuk menempatkan ASN pada posisi yang sesuai, sesuai dengan prinsip sistem merit. 3.2.5 Penguatan Budaya Organisasi dan Etos Kerja ASN Penguatan budaya organisasi dan etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembinaan dan penegakan disiplin berkelanjutan berbasis nilai-nilai organisasi adalah upaya menanamkan nilai-nilai seperti saling menghormati, menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan pendapat, menjaga solidaritas, dan membangun kerja sama yang kooperatif di antara ASN. Tujuannya adalah agar ASN berperilaku sesuai standar organisasi, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Aspek-aspek dalam Penegakan Budaya Organisasi dan Etos Kerja ASN Adalah : 45 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua
a.Penanaman Nilai Organisasi Menanamkan nilai-nilai organisasi seperti integritas, akuntabilitas, profesionalisme, dan etika kerja kepada seluruh ASN secara konsisten.
b.Pembinaan Disiplin Melakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk memastikan ASN mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, serta meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
c.Penegakan Disiplin Memberikan sanksi yang tegas dan sesuai aturan bagi ASN yang melanggar disiplin atau tidak menunjukkan etos kerja yang baik, sehingga menciptakan efek jera dan perbaikan kinerja.
d.Pengembangan Kompetensi Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pengembangan untuk memperkuat budaya organisasi dan etos kerja, termasuk keterampilan teknis dan interpersonal.
e.Pengawasan dan Evaluasi Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memantau penerapan nilai-nilai organisasi dan disiplin, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. 3.2.6 Optimalisasi Program Pengembangan SDM ASN Optimalisasi program pengembangan SDM ASN dapat dilakukan dengan strategi seperti penyusunan rencana pengembangan yang terukur, penyediaan akses pendidikan dan pelatihan yang lebih luas (termasuk pelatihan berbasis teknologi dan program pendidikan formal), pemberian insentif bagi ASN yang berpartisipasi, serta pengembangan budaya pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, motivasi, dan loyalitas ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Strategi untuk Meningkatkan Akses dan Partisipasi ASN:
a.Penyusunan Rencana Pengembangan yang Terintegrasi • Pemetaan Kebutuhan: Lakukan pemetaan potensi SDM yang ada dan identifikasi kesenjangan kompetensi yang perlu diisi untuk mencapai visi misi pemerintah daerah dan pembangunan nasional. • Dokumen Rujukan: Buat dokumen perencanaan pengembangan ASN sebagai rujukan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kegiatan 46 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan.
b.Perluasan dan Penyesuaian Akses Pendidikan dan Pelatihan • Beragam Metode: Sediakan berbagai metode pembelajaran, baik klasikal maupun non-klasikal, termasuk pembelajaran daring dan pelatihan berbasis teknologi. • Program Pendidikan: Dukung ASN untuk melanjutkan pendidikan formal, seperti program sarjana atau pascasarjana, yang relevan dengan tugas dan fungsinya. • Pelatihan Spesifik: Selenggarakan pelatihan dengan materi yang fokus pada penguatan kompetensi yang dibutuhkan, seperti literasi digital, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
c.Pemberian Insentif dan Pengakuan • Insentif Finansial: Berikan insentif dalam bentuk beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi ASN yang ingin mengembangkan diri melalui pendidikan lanjutan. • Pengakuan Resmi: Berikan pengakuan resmi bagi ASN yang berprestasi dalam program pengembangan kompetensi untuk meningkatkan motivasi mereka.
d.Pengembangan Budaya Pembelajaran Berkelanjutan • Pembelajaran Berkelanjutan: Dorong budaya di mana ASN secara proaktif terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang kariernya. • Rotasi dan Coaching: Manfaatkan metode pengembangan karier lainnya seperti rotasi kerja dan coaching untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman ASN.
e.Penggunaan Teknologi dan Data Analitik • Pelatihan Digital: Manfaatkan pelatihan berbasis teknologi dan adopsi data analitik untuk mengidentifikasi area pengembangan yang lebih tepat sasaran. • Inovasi: Dorong ASN untuk berinovasi dan menjadi katalisator dalam membangun pendidikan yang adaptif, seiring dengan peran mereka dalam sistem pendidikan nasional. 3.2.7 Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi ASN Sertifikasi dan standarisasi kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) difasilitasi melalui diklat teknis, fungsional, dan struktural untuk memvalidasi dan meningkatkan kemampuan ASN. Diklat Teknis berfokus pada keterampilan teknis, Diklat Fungsional 47 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua pada keahlian spesifik jabatan fungsional, dan Diklat Struktural pada kepemimpinan dan manajerial untuk jabatan struktural. Sertifikasi ini menjadi bukti formal pencapaian kompetensi, meningkatkan kredibilitas ASN, memastikan standar kualitas layanan, dan mendukung pengembangan karier serta penilaian kinerja. Tujuan dari Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi ASN :
a.Verifikasi Kompetensi Memberikan bukti formal bahwa ASN memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
b.Peningkatan Kredibilitas dan Profesionalisme Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan profesional bagi ASN.
c.Standarisasi Layanan Memastikan kualitas layanan yang konsisten dan sesuai standar di seluruh instansi.
d.Pengembangan Karir Menjadi salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan struktural atau fungsional.
e.Alat Pengembangan SDM Membantu pemerintah merancang program pelatihan yang tepat sasaran dan alokasi tunjangan. Peranan Diklat dalam Sertifikasi dan Standarisasi ASN :
a.Diklat Teknis Pelatihan yang berfokus pada keterampilan teknis spesifik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.
b.Diklat Fungsional Pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan keahlian fungsional yang dibutuhkan ASN, seringkali terkait dengan bidang spesialisasi tertentu.
c.Diklat Struktural Diklat untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial yang dibutuhkan dalam posisi struktural atau manajerial. Proses yang terlibat dalam pelaksanaan diklat dan sertifikasi ASN meliputi :
a.Pengakuan dan Verifikasi Sertifikasi melalui diklat melibatkan pengakuan dan verifikasi pencapaian kompetensi ASN berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
b.Uji Kompetensi Standar kompetensi menjadi dasar untuk uji kompetensi, yang dilakukan secara 48 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua sistematis dan objektif untuk memastikan ASN memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. 3.2.8 Peningkatan Kapasitas Teknis ASN Peningkatan kapasitas teknis ASN adalah suatu keharusan untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif, terutama dalam menghadapi tuntutan jabatan yang terus berkembang serta dinamika teknologi yang cepat berubah. Kegiatan ini mencakup penguatan kompetensi teknis administratif (KTA) dan kompetensi teknis substantif (KTS) melalui berbagai jalur pendidikan dan pelatihan seperti seminar, kursus, workshop, dan magang, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ASN agar selaras dengan perkembangan zaman. Manfaat dari peningkatan kapasitas teknis ASN adalah :
a.Menjawab Tuntutan Jabatan Setiap ASN perlu memiliki keahlian teknis yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dan berintegritas.
b.Menghadapi Dinamika Teknologi Kemajuan teknologi yang pesat menuntut ASN untuk terus belajar dan beradaptasi agar tidak tertinggal dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya secara efisien.
c.Menciptakan ASN Profesional Pengembangan kompetensi teknis adalah bagian integral dari proses pembentukan ASN yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era digital. Adapun cara peningkatan kapasitas teknis ASN meliputi :
a.Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ASN dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan klasikal maupun non-klasikal yang mencakup seminar, kursus, pelatihan, workshop, serta pemagangan (magang).
b.Mengikuti Program-program Khusus CPNS wajib mengikuti Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) yang merupakan kegiatan wajib sebagai bagian dari pelatihan dasar sebelum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (Latsar).
c.Mengembangkan Literasi Digital 49 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua ASN perlu meningkatkan literasi digital untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta menguasai penggunaan aplikasi dan layanan digital yang mendukung tugas-tugasnya. 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Arah kebijakan dalam Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah adalah pernyataan yang menguraikan cara-cara atau langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, sesuai dengan visi, misi, dan tugas pokok fungsi (tupoksi) perangkat daerah tersebut. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman yang lebih operasional dari strategi pembangunan daerah, memastikan konsistensi, sinkronisasi, dan keselarasan program dan kegiatan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas ditingkat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra kementerian/lembaga nasional. Untuk menunjang terlaksananya strategi tersebut, ditetapkan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut : 3.3.1 Penyusunan formasi sesuai kebutuhan jabatan setiap unit sesuai dengan analisis beban kerja Penyusunan formasi sesuai kebutuhan jabatan adalah proses penetapan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan identifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi jabatan, kemudian menganalisis beban kerja untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan per unit organisasi. Hasilnya adalah peta jabatan yang menunjukkan jumlah pegawai ideal dan formasi yang diajukan untuk persetujuan, yang bertujuan memastikan jumlah dan mutu pegawai memadai sesuai beban kerja. Langkah-langkah Penyusunan Formasi meliputi :
a.Persiapan dan Perencanaan Perencanaan proses analisis jabatan dan pembentukan tim analisis.
b.Analisis Jabatan Mengumpulkan data jabatan melalui daftar pertanyaan, wawancara, dan observasi untuk menyusun uraian dan spesifikasi jabatan.
c.Analisis Beban Kerja (ABK) 50 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Menghitung beban kerja dan kebutuhan pegawai per unit organisasi, sering kali menggunakan format yang disediakan dan merujuk peraturan instansi Pembina.
d.Penyusunan Peta Jabatan Membuat dokumen peta jabatan yang berisi informasi jumlah PNS yang ada dan keadaan ideal (kebutuhan) setelah penghitungan ABK.
e.Penetapan Formasi Menyampaikan peta jabatan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk ditetapkan sebagai dasar penyusunan formasi kebutuhan pegawai.
f.Pengajuan Usulan Formasi Mengirimkan usulan formasi ke instansi terkait, seperti Kementerian PANRB, untuk mendapatkan persetujuan. 3.3.2 Rekrutmen dan seleksi ASN berbasis kebutuhan organisasi dan formasi jabatan Rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kebutuhan organisasi dan formasi jabatan adalah proses penentuan jumlah, jenis, dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang ada di instansi pemerintah. Proses ini diawali dengan analisis kebutuhan oleh instansi yang kemudian diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB untuk disetujui dan ditetapkan sebagai formasi. Setelah formasi ditetapkan, dilakukan proses rekrutmen dengan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pendaftaran, seleksi (SKD dan SKB), pengumuman hasil, dan pengangkatan CPNS atau PPPK. Proses Rekrutment dan Seleksi ASN meliputi :
a.Pengumuman Formasi Informasi mengenai jumlah formasi yang dibuka beserta persyaratan akan diumumkan secara publik oleh instansi yang membuka rekrutmen.
b.Pendaftaran Online Calon pelamar melakukan pendaftaran melalui sistem informasi yang telah ditentukan, seperti SSCASN.
c.Seleksi Administrasi Panitia akan memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh pelamar.
d.Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pelamar akan mengikuti ujian yang mengukur kompetensi dasar dan potensi dengan nilai ambang batas yang telah ditentukan. 51 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua
e.Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pelamar yang lolos SKD akan melanjutkan ke tahap SKB untuk menguji kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.
f.Pengumuman Hasil Seleksi Pengumuman kelulusan akhir akan dilakukan setelah seluruh tahapan seleksi selesai.
g.Pengangkatan Peserta yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi Calon PNS (CPNS) atau PPPK dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah. 3.3.3 Penerapan sistem merit dan manajemen talenta secara berkelanjutan Penerapan sistem merit dan manajemen talenta yang berkelanjutan adalah proses strategis untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan ASN yang berkinerja tinggi berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan faktor non-profesional seperti politik atau nepotisme. Hal ini melibatkan pemetaan talenta, pengembangan karier berdasarkan hasil assessment, rencana suksesi, serta penempatan dan promosi yang objektif dan transparan, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan integritas birokrasi serta pelayanan publik. Manfaat penerapan yang berkelanjutan dari sistem merit dan manajemen talenta Adalah :
a.Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Memastikan ASN berada di posisi yang tepat sesuai kompetensinya, serta mendorong pengembangan diri secara berkelanjutan.
b.Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik Dengan ASN yang kompeten dan termotivasi, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.
c.Jalur Karier yang Jelas ASN memiliki jalur karier yang jelas dan kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga meningkatkan motivasi dan loyalitas.
d.Pengurangan Praktik Nepotisme dan KKN Mengurangi potensi praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam rekrutmen dan promosi.
e.Keunggulan Kompetitif Organisasi Membangun birokrasi yang kuat, adaptif, dan mampu bersaing di tengah tuntutan zaman. 52 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 3.3.4 Mutasi dan rotasi ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan menggunakan assessment Mutasi dan rotasi ASN yang efektif didasarkan pada kebutuhan organisasi, penilaian kompetensi, dan data kinerja. Prosesnya harus melalui analisis kebutuhan organisasi, penilaian kompetensi dan kinerja pegawai, serta transparansi melalui komunikasi internal dan persetujuan instansi terkait. Penggunaan assessment menjadi penting untuk mencocokkan kompetensi ASN dengan persyaratan jabatan, memastikan penempatan yang tepat, dan menghindari penempatan berdasarkan preferensi politik. Adapun kriteria mutase dan rotasi ASN adalah :
a.Kebutuhan Organisasi Mutasi dan rotasi dilakukan untuk menyesuaikan distribusi dan kebutuhan tenaga kerja di dalam organisasi.
b.Pengembangan Karier Proses ini juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN dan memberikan variasi pekerjaan untuk meningkatkan motivasi.
c.Prinsip Transparansi dan Objektivitas Pelaksanaannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis data, serta menghindari konflik kepentingan. 3.3.5 Pembinaan dan penegakan disiplin ASN secara berkelanjutan berbasis nilai-nilai organisasi Pembinaan dan penegakan disiplin ASN yang berkelanjutan berbasis nilai-nilai organisasi merupakan upaya sistematis untuk membangun budaya kerja yang disiplin dan profesional di lingkungan instansi pemerintah, di mana nilai-nilai organisasi seperti BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) menjadi landasan utama dalam membimbing dan memberikan sanksi bagi ASN yang melanggar, demi terwujudnya birokrasi yang baik dan melayani masyarakat. Mekanisme pembinaan dan penegakan disiplin ASN meliputi :
a.Sosialisasi dan Internalitas Nilai-Nilai Organisasi ASN perlu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai inti organisasi, yang menjadi dasar perilaku dan etika kerja mereka sehari-hari.
b.Penguatan Budaya Disiplin Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, ASN akan memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap tugas, yang akan mendorong semangat kerja dan pencapaian tujuan organisasi. 53 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua
c.Pelaksanaan Pembinaan Organisasi melakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap ASN memahami kewajiban dan larangan yang ada, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan.
d.Penegakan Disiplin Sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan dilakukan penegakan disiplin jika terdapat pelanggaran, mulai dari sanksi ringan hingga berat, sebagai konsekuensi dari tindakan ASN yang tidak sesuai dengan nilai dan aturan.
e.Evaluasi dan Umpan Balik Penegakan disiplin juga berfungsi untuk memberikan umpan balik positif bagi masyarakat dan mengevaluasi efektivitas sistem yang ada. 3.3.6 Peningkatan akses dan partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan Peningkatan akses dan partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan dapat dicapai melalui penyediaan platform pembelajaran online yang fleksibel, pengembangan berbagai jalur pelatihan non-klasikal seperti coaching, mentoring, dan e-learning, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk pendaftaran, pemantauan, dan pelaporan partisipasi. Selain itu, penting untuk memperkuat kolaborasi antara penyelenggara pelatihan dan ASN, serta peran aktif atasan dalam merencanakan dan mendukung pengembangan kompetensi bawahan. Manfaat dari peningkatan akses dan partisipasi ASN yaitu :
a.Pengembangan Kompetensi ASN Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN agar lebih profesional, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang kompleks.
b.Peningkatan Kinerja Organisasi Berkontribusi pada efisiensi operasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan kapabilitas birokrasi melalui kompetensi ASN yang meningkat.
c.Adaptasi Terhadap Era Digital Membantu ASN beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di era transformasi digital, menjadikan mereka agen perubahan yang efektif. 3.3.7 Fasilitasi ASN dalam memperoleh sertifikasi melalui diklat teknis, fungsional, dan struktural Fasilitasi ASN dalam memperoleh sertifikasi melalui diklat teknis, fungsional, dan struktural dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur sipil negara 54 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua (ASN) sesuai jenjang jabatan dan tugasnya, yang kemudian dapat diikuti dengan uji kompetensi atau verifikasi untuk mendapatkan sertifikat resmi. Sertifikat ini bermanfaat untuk pengakuan resmi atas keahlian, peningkatan kinerja dan produktivitas, serta membuka peluang karier dan tunjangan bagi ASN. Proses Fasilitasi dan Perolehan Sertifikasi ASN meliputi :
a.Pendaftaran ASN mendaftar secara daring melalui portal yang ditentukan (misalnya, website lembaga pelatihan atau instansi pemerintah) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan seperti CV dan surat persetujuan atasan.
b.Pelaksanaan Diklat Proses diklat dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, seperti: • Pre-Learning & E-learning: Tahap pembelajaran awal secara daring. • Klasikal: Melibatkan pengarahan program, mini workshop, dan materi pembelajaran klasikal. • Blended Learning: mengombinasikan metode pembelajaran tatap muka (tradisional) dengan pembelajaran daring (online), yang juga dikenal sebagai pembelajaran mandiri (asynchronous).
c.Uji Kompetensi/Verifikasi Setelah diklat, peserta mengikuti evaluasi atau uji kompetensi untuk menguji pemahaman dan keterampilan yang telah diperoleh.
d.Penerbitan Sertifikat Bagi peserta yang lulus uji kompetensi dan memenuhi standar, akan diterbitkan sertifikat telah mengikuti pelatihan dan/atau sertifikat kompeten sesuai dengan kualifikasi jabatan. 3.3.8 Penguatan kompetensi teknis ASN sesuai dengan tuntutan jabatan dan dinamika teknologi Penguatan kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai tuntutan jabatan dan dinamika teknologi adalah upaya sistematis yang dilakukan pemerintah melalui pelatihan dasar (Latsar) dan program lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional ASN. Hal ini dilakukan melalui pelatihan teknis bidang tugas (PKTBT) yang mencakup kompetensi teknis umum (administratif) dan substantif (sesuai tugas), serta kompetensi digital seperti e- government dan analisis data, guna menghasilkan ASN yang handal dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman. Strategi dan mekanisme penguatan kompetensi 55 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua teknis ASN adalah :
a.Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Program wajib bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk membangun fondasi kompetensi dasar yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan sosial kultural.
b.Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) Bagian dari Latsar yang fokus pada penguatan Kompetensi Teknis Umum Administratif (KTU) dan Kompetensi Teknis Substantif (KTS) yang relevan dengan jabatan.
c.Pelatihan Berbasis Daring (Daring/Luring) Pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran melalui metode e-learning, sinkronus (tatap muka virtual), dan asinkronus (mandiri).
d.Pengembangan Kompetensi Digital Pelatihan yang mencakup pemanfaatan teknologi seperti: • E-government: Penggunaan sistem pemerintahan elektronik • Transformasi Digital: Adaptasi teknologi untuk proses pelayanan public • Cybersecurity: Keamanan dalam pengelolaan data dan sistem informasi • Data Analytics: Kemampuan menganalisis data untuk pengambilan Keputusan.
e.Pengembangan Non-Klasikal Pengembangan kompetensi yang bisa dilakukan di luar kelas, seperti melalui seminar, kursus, dan penataran.
f.Evaluasi dan Penilaian Penilaian dilakukan secara menyeluruh melalui evaluasi pembelajaran, penugasan, dan akumulasi nilai sikap dan perilaku selama pelatihan. 56 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Tabel 3.2 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029 Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik. Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Indeks profesionalitas ASN pada instansi pemerintah Kabupaten Barito Selatan Manajemen ASN Penyusunan formasi sesuai kebutuhan jabatan setiap unit sesuai dengan analisis beban kerja Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Penguatan Sistem Perencanaan ASN Rekrutmen dan seleksi ASN berbasis kebutuhan organisasi dan formasi jabatan Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Peningkatan Kompetensi ASN Penerapan sistem merit dan manajemen talenta secara berkelanjutan Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya Pengembangan Karir ASN Mutasi dan rotasi ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan mengunakan assesment Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Penguatan Budaya Organisasi dan Etos Kerja ASN Pembinaan dan penegakan disiplin ASN secara berkelanjutan berbasis nilai-nilai organisasi 57 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Optimalisasi Program Pengembangan SDM ASN Peningkatan akses dan partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi ASN Fasilitasi ASN dalam memperoleh sertifikasi melalui diklat teknis, fungsional, dan struktural Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis Peningkatan Kapasitas Teknis ASN Penguatan kompetensi teknis ASN sesuai dengan tuntutan jabatan dan dinamika teknologi 58 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Tabel 3.3 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029 Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik. Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
1. 1.Indeks Profesionalitas ASN
2. 2.Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi
3. 3.Angka Monitoring Center Prevention (MCP) Daerah
4. 1.Penguatan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin ASN
5. 2.Pengembanagan Kompetensi Klasikal, Non-Klasikal dan Pemanfaatan Teknologi.
6. 3.Perbaikan Manajemen ASN
7. 1.Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif.
8. 2.Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi.
9. 3.Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat 59 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif
10. 4.Penguatan supremasi hukum yang transparan, adil, dan netral
11. 1.Penguatan reformasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
12. 5.Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif
13. 1.Optimalisasi pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan.
14. 2.Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
15. 3.Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi 60 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan.
16. 4.Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
17. 5.Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan. 61 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Tabel. 4.1 PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PADA BKPSDM No Program Prioritas Outcome Nomenklatur Program PD Indikator Capaian Program Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 7 1 Penguatan Good Governance Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian Program Kepegawaian Daerah Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 62 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 2 Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 Meningkatkan tata kelola pengembangan karir ASN Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Meningkatkan kualitas penilaian kinerja ASN Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional Program Pengembanga n Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6 Meningkatkan kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7 Meningkatkan layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 63 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 8 Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi teknis Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2030 terdiri dari 3 program, 15 kegiatan dan 48 sub kegiatan antara lain sebagai berikut : 64 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN 2025-2030 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 20230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21.336.028.235 30.909.275.657 29.471.655.165 30.419.047.865 34.661.850.173 21.336.028.235 26.122.651.946 25.403.841.700 25.877.538.050 27.998.939.204 6.413.203.175 6.413.203.175 6.413.203.175 6.413.203.175 6.413.203.175 94.945.500 94.945.500 94.945.500 94.945.500 94.945.500 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 43.662.200 4 43.662.200 4 43.662.200 4 43.662.200 4 43.662.200 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 51.283.300 5 51.283.300 5 51.283.300 5 51.283.300 5 51.283.300 Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Penanggung Jawab TOTAL PAGU JUMLAH PAGU (5.03 - KEPEGAWAIAN) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. S.1 : Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat 65 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 66 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 67 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 68 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 69 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 70 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 71 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 72 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 73 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 20230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.786.623.711 4.067.813.465 4.541.509.815 6.662.910.969 4.786.623.711 4.067.813.465 4.541.509.815 6.662.910.969 575.000.000 550.000.000 550.000.000 600.000.000 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Dokumen 1 0,00 1 75.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 100.000.000 Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab JUMLAH PAGU (5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Pengembangan Kompetensi Teknis S.1 : Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat 74 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Dokumen 10 0,00 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 75 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 3.661.623.711 3.161.623.711 3.441.509.815 5.362.910.969 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Dokumen 10 0,00 10 1.500.000.000 10 1.200.000.000 10 1.341.509.815 10 1.800.000.000 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota Orang 200 0,00 200 1.000.000.000 200 1.000.000.000 200 1.000.000.000 200 1.500.000.000 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Dokumen 5 0,00 5 600.000.000 5 600.000.000 5 600.000.000 5 800.000.000 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 76 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama Dokumen 10 0,00 10 561.623.711 10 361.623.711 10 500.000.000 10 1.262.910.969 550.000.000 356.189.754 550.000.000 700.000.000 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Orang 20 0,00 20 500.000.000 20 306.189.754 20 500.000.000 20 600.000.000 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota Laporan 1 0,00 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 100.000.000 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 77 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Kepegawaian merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam menentukan kinerjanya didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Barito Selatan. Dalam mengimplementasikan perencanaan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, guna mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2030, maka sasaran prioritas bidang Kepegawaian adalah Meningkatnya kualitas Manajemen ASN dan profesionalisme aparatur. Adapun Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2030 dimuat pada tabel berikut ini: 78 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Tabel 4.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD No. Indikator Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD Target Capaian Setiap Tahun kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPD 2026 2027 2028 2029 2030 1 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Persen 40 55 70 85 90 100 100 2 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persen 2,6 2,6 3 3,2 3,5 3,8 3,8 3 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Persen 2,3 2,3 2,5 2,9 3 3,2 3,2 4 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Persen 82,5 82,5 83 83,5 84 84,5 84,5 5 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Persen 0,5 0,5 0,8 1 1,2 1,4 1,4 79 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua 6 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Persen 2 2 2,2 2,5 2,7 3 3 7 Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Persen 0,8 0,8 1 1,4 1,5 1,8 1,8 8 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis Persen 2,5 2,5 2,7 2,9 3 3,1 3,1 9 Persentase Disiplin Pegawai Persen 94 94 94,5 95 95,5 96 96 80 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Adapun formulasi masing-masing indikator kinerja utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan dijabarkan pada tabel berikut : Tabel 4.4 Formula/ Rumusan Perhitungan Indikator Program INDIKATOR PROGRAM FORMULA / RUMUS PERHITUNG INDIKATOR PROGRAM Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Jumlah formasi yang sudah terisi sesuai kebutuhan Jumlah kebutuhan / usulan pegawai x 100 % Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah ASN yang ditingkatkan kompentensinya Jumlah ASN x 100 % Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Jumlah promosi sesuai kompetensi Jumlah ASN yang dipromosikan x 100 % Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Persentase ASN dengan nilai SKP Baik Jumlah ASN yang dinilai SKP x 100 % Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dasar/manajerial/fungsional Jumlah ASN x 100 % Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Jumlah diklat/pelatihan yang dilaksanakan Jumlah diklat/pelatihan yang direncanakan x 100 % Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Jumlah ASN yang bersertifikasi kompentensi Jumlah ASN x 100 % Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis Jumlah ASN x 100 % 81 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Sedangkan yang menjadi Indikator Utama (IKU) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan sebagai acuan untuk mengukur pencapaian dan tujuan sekaligus merupakan uraian tugas dan tupoksi Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut : Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) No Indikator Kinerja Baseline 2024 Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) BKPSDM B B B B B B BB 2 Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Area Intervensi Manajemen ASN pada BKPSDM 80 80 82 82 84 84 86 3 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,1 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4 82 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25 29 Bekerja Bersama Merangkul Semua Penyusunan dan penetapan Renstra ini untuk menjawab dan memfokuskan Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan mengarahkan programnya pada peningkatan kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik melalui berbagai kegiatan layanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah strategis dalam kerangka mendukung kemudahan terhadap pelayanan publik dengan melakukan manajemen ASN, penguatan sistem perencanaan ASN, peningkatan kompetensi ASN, pengembangan karir ASN, penguatan budaya organisasi dan etos kerja ASN, optimalisasi program pengembangan sumber daya manusia ASN, sertifikasi dan standarisasi kompetensi ASN serta peningkatan kapasitas teknis ASN. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini selanjutnya akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pelaksanaan kegiatan tahunan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan. Renstra ini akan menjadi dasar bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan untuk mengalokasikan anggaran, melaksanakan program, dan mengevaluasi kinerja mereka dalam periode waktu yang telah ditetapkan. ?5 Bekerjo Bersomo Merongkul Semuo lEm ZfltIE-- > BeTAKHtAK . i-oriefltosi Pdoyon@ . Irntobei ,ompetan 'rormmjs oyol ::.doptil i sls&rotil 4bqryggs . #l*?3[E'' Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber I)aya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan yang terarah dan selaras, sehingga dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan,vang keluar dari kesepakatan tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2A29. Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Selatan, Muda (IV/c) NrP. 19680303 199012 I 004 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025.2029 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia II DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................... I Daftar Isi ............................................................................................... II Daftar Tabel ........................................................................................... III Daftar Gambar ....................................................................................... IV BAB I. Pendahuluan ............................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ................................................................ 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .............................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................ 5 1.4. Sistematika Penulisan ..................................................... 6 BAB II. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ..................................................................... 8 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .......................... 8 2.1.1. Tugas dan Struktur Perangkat Daerah.................. 8 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ........................... 10 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................... 11 2.1.3.1. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat................................ 13 2.1.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ................... 14 2.1.3.3. SPIP Maturitas ................................................ 17 2.1.3.4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) ..................................... 18 2.1.4. Kelompok Sasaran Perangkat Daerah ................... 19 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan ............................................................... 20 2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pemberian Layanan ....... 21 2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah ...................................... 21 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ........... 22 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ......... 22 2.2.2. Isu Strategis ......................................................... 22 BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .......................... 25 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ....... 25 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ...... 26 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ...... 28 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ....................................................................... 30 III BAB IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .......................................................................... 35 4.1. Program Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ................................................ 35 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah ............................................................................ 48 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................... 48 4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) .............................. 48 4.2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ................................ 49 BAB V. Penutup .................................................................................... 51 IV DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Barito Selatan .................................................................................. 10 Tabel 2.2. Jumlah Tenaga Kontrak/Honorer .......................................... 11 Tabel 2.3. Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020–2022 .................. 14 Tabel 2.4. Persentase Realisasi Capaian SPM, 2021 - 2024 .................... 15 Tabel 2.5. Permasalahan Penerapan SPM, 2021 - 2024 .......................... 16 Tabel 2.6. Realisasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM, 2021 - 2024 ...... 16 Tabel 2.7. Capaian Kinerja Bidang Pengawasan, 2020–2024................... 19 Tabel 2.8. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ......................... 22 Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis ....................................... 24 Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 ....................... 25 Tabel 3.2. Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ............................................................................ 29 Tabel 3.3. Perumusan Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029........................................... 32 Tabel 4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif ...................................... 38 Tabel 4.2. Pagu Renstra dan Pagu RPJMD ............................................. 47 Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................... 48 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) .............................................. 49 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ................................................. 49 Tabel 4.6. Indikator dan Target Kinerja .................................................. 50 V DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan ....... 9 1 Pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional dan regional. Hal tersebut dimandatkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antartingkatan pemerintahan dan antarsektor, penyusunan rencana Pembangunan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah - untuk memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan; - menjamin integrasi dan sinergi antar wilayah dan tingkat pemerintahan; - memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan; - mendorong partisipasi masyarakat; - serta mewujudkan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem perencanaan ini harus menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Daerah terpilih pada periode 2025–2030 berkewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang RPJMD. Seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023–2026 sebagai dokumen transisi pasca Pilkada tahun 2020 serta mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, pelaksanaan Pemilu, dan Pilkada serentak tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen RPJMD definitif. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2 2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah Pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 menggunakan pendekatan yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, serta skenario bottom-up dan top-down. Pendekatan ini memastikan perencanaan disusun secara ilmiah, melibatkan pemangku kepentingan, mencerminkan visi-misi kepala daerah, serta selaras dengan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, seluruh muatan telah disusun secara terukur dan terintegrasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada hasil, dan berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan RPJPN Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 melalui Asta Cita; RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan Huma Betang; dan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 yang merujuk pada periode satu pembangunan dengan tema “Transposisi Pondasi Pembangunan” serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara substansi, RPJMD ini dirancang dengan Visi Kepala Daerah berupa “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” yang dijabarkan dalam 6 misi, 11 tujuan, 18 sasaran, serta arah kebijakan yang diturunkan menjadi program perangkat daerah dalam lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga merumuskan program prioritas kepala daerah sebagai bentuk konkret dari agenda strategis yang telah dijanjikan. Dokumen ini akan dioperasionalisasikan secara teknis sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.
18. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
20. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
21. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
22. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
23. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
24. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
25. 8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
26. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 4 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
29. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33. 16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
34. 17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. 18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
36. 19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
37. 20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
38. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 5
40. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
44. 27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
45. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
46. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
47. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
48. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4). 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan RPJMD BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah :
a.Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada 6 mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi;
b.Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; dan
c.Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan RPJMD BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah :
a.Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas;
b.Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
c.Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
d.Sebagai instrumen cascading untuk seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
e.Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan Pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan; dan Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dengan rumusan sebagai berikut: BPBD Kabupaten Barito Selatan mempunyai Tugas :
a.Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b.Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
c.Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d.Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e.Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f.Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g.Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h.Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BPBD menyelenggarakan Fungsi:
a.Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b.Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 9 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan maka susunan organisasi BPBD adalah sebagai berikut: Gambar 2.1. Struktue Organisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
a.Kepala Badan;
b.Unsur Pengarah; dan
c.Unsur Pelaksana. Susunan Organisasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Barito Selatan termasuk Klasifikasi A yang terdiri dari : 10
a.Kepala Pelaksana Badan;
b.Sekretariat Pelaksana;
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. 2.Subbagian Keuangan.
c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d.Bidang Rehabilitasi dan Rekosntruksi;
e.Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kabupaten Barito Selatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Setiap pimpinan pada BPBD Kabupaten Barito Selatan memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya serta mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan. 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Jumlah personil Aparatur Sipil Negara yang ada pada BPBD Kabupaten Barito Selatan banyak 56 orang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah pada BPBD Kab. Barito Selatan Ub. Agustus 2025. No Jenis Kelamin Jlh (org) Gol Jlh (org) Eselon Jlh Diklat Penjen jangan Jlh Pendidikan Jlh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Laki-laki 26 I - 2 Perempuan 10 II 4 II/b II/d 2 2 PIM II SLTP 1 3 III 20 III/a III/b III/d 13 3 4 PIM III SLTA 13 4 IV 2 IV.a 1 PIM IV D.III 3 IV/b D.IV 1 5 IV/c 1 S.1 16 6 IV/d S2 2 7 PPPK/ V 10 S3 Jumlah 36 36 36 11 Tabel 2.2. Jumlah Tenaga Kontrak/Honorer Ub. Agustus 2025 No Jenis Kelamin Jumlah orang Pendidikan Jumlah Ket. 1 2 3 4 5 6 1 Laki-laki 16 SD - 2 Perempuan 4 SLTP - 3 SLTA 17 4 D.III - 5 S.1 3 Bedasarkan tabel diatas menjelaskan tentang jumlah sumber Daya, kualifikasi pendidikan, pangkat atau golongan dan sumber daya Tenaga Kontar/Honorer di BPBD Kabupaten Barito Selatan. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah akan mencerminkan keselarasan komitmen dengan program dan kebijakannya dalam mengelola berbagai kewenangan secara bertanggung jawab. Fokus layanan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai prioritas utama peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar difokuskan pada bidang-bidang yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Barito Selatan meliputi aspek-aspek berikut :
1. 1.Pelayanan Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Barito Selatan cepat merespon laporan bencana seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Tim siaga darurat selalu dikerahkan untuk membantu evakuasi warga serta memberikan bantuan awal.
2. 2.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Barito Selatan melaksanakan sosialisasi kebencanaan ke masyarakat, termasuk simulasi evakuasi, pelatihan relawan, dan edukasi tentang cara menghadapi bencana. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih siap dan mengurangi risiko korban. 12
3. 3.Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Setelah bencana terjadi, BPBD Kabupaten Barito Selatan mendampingi pemulihan dengan menyalurkan bantuan, mendata kerugian, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi lain untuk mempercepat perbaikan fasilitas umum.
4. 4.Pelayanan Informasi Kebencanaan BPBD Kabupaten Barito Selatan menyampaikan informasi cuaca, potensi bencana, dan himbauan resmi melalui media lokal maupun media sosial, sehingga masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil langkah antisipasi.
5. 5.Kerjasama dan Koordinasi BPBD Kabupaten Barito Selatan aktif menjalin kerjasama dengan BPBD kabupaten tetangga, instansi pemerintah, TNI/Polri, dan organisasi relawan untuk memperkuat jaringan penanggulangan bencana. Walaupun begitu BPBD Kabupaten Barito Selatan memiliki tantangan/catatan dan ruang untuk peningkatan seperti :
6. 1.Status Siaga dan Ketepatan Waktu Respons ➢ Penetapan status siaga kadang masih bergantung pada parameter tertentu (misalnya kenaikan debit air sampai angka tertentu) yang harus dicermati sebaik mungkin agar respons tidak terlambat. ➢ Meski ada koordinasi, belum ada indikasi apakah semua desa terpencil memiliki akses cepat untuk bantuan atau proses evakuasi. Ini bisa jadi kendala pada akses dan mobilitas.
7. 2.Skala Dampak dan Kapasitas Logistik ➢ Saat banjir besar, banyak rumah, fasilitas umum dan infrastruktur terdampak. Pemenuhan kebutuhan logistik (pangan, tempat tinggal darurat, fasilitas kesehatan) menjadi penting dan harus cepat. ➢ Kekuatan personel dan alat juga menjadi faktor yang menentukan. Untuk karhutla, jumlah personel gabungan sudah ada, tapi intensitas dan karakteristik lahan (termasuk lahan gambut) menambah tantangan teknis.
8. 3.Pemulihan Pascabencana dan Status Transisi ➢ Penetapan status transisi setelah bencana karhutla menunjukkan bahwa pemulihan memang dilakukan, tapi bagaimana prosedur pemulihan (rehabilitasi, restorasi lahan, dukungan masyarakat terdampak) dan seberapa cepat masih perlu dievaluasi. 13
9. 4.Pemberdayaan Masyarakat dan Peringatan Dini ➢ Perlu peningkatan sistem peringatan dini agar masyarakat bisa bereaksi lebih awal. Disiplin informasi (alert, prakiraan cuaca, wilayah rawan banjir) harus terus diperkuat. ➢ Sosialisasi perlu merata ke desa-desa terpencil agar kesiapsiagaan tidak hanya di pusat kecamatan/kabupaten.
10. 5.Monitoring dan Evaluasi Kinerja ➢ Belum banyak informasi publik yang menyajikan indikator- indikator kuantitatif seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, waktu respons, efisiensi penggunaan anggaran, dan outcome pasca- bencana. ➢ Peran penilaian eksternal (misalnya dari BNPB atau lembaga independen) akan sangat membantu transparansi dan peningkatan kinerja. 2.1.3.1. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Capaian kinerja Tantribumlinmas Kabupaten Barito Selatan 2020–2023 menunjukkan tren peningkatan secara moderat. Cakupan pelayanan bencana kebakaran meningkat signifikan dari 20,71 persen pada tahun 2020 menjadi 80 persen pada tahun 2022, yang juga diikuti oleh perbaikan tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran dari 82,60 persen menjadi 80 persen pada periode yang sama setelah sempat menurun di tahun 2021. Namun demikian, terdapat penurunan kinerja pada keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas), dari 100 persen pada tahun 2021 menjadi 70 persen pada
11. 2022.Begitu pula tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan dari 100 persen menjadi 75 persen. Kondisi ini menjadi catatan penting, karena keberlanjutan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sangat bergantung pada kehadiran SDM pelaksana dan efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, tantangan ke depan Adalah memperkuat kelembagaan, konsistensi SDM, dan system monitoringrespons yang adaptif. Berikut tabel Capaian Kinerja Bidang Tantribumlinmas, terkhususnya BPBD Kabupaten Barito Selatan: 14 Tabel 2.3. Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020–2022 2.1.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat konstitusional yang memastikan setiap warga negara menerima layanan dasar yangn layak sebagai bagian dari hak asasi dan keadilan sosial. SPM dimandatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri yang mengatur urusan SPM terkait. Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, SPM menjadi instrument krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, sekaligus menjadi barometer kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara layanan publik yang efektif dan berkeadilan. Implementasi SPM tidak hanya mencerminkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah, melainkan juga menjadi sarana untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Penerapan SPM yang konsisten dan progresif berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting dalam perencanaan pembangunan untuk mengintegrasikan secara sistematis SPM ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah. Urgensi pelaksanaan SPM menjadi semakin strategis Ketika dihadapkan pada arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045, khususnya Tahap I (2025–2029) yang mengusung tema “Transformasi Fondasi Pembangunan”. SPM bukan sekadar instrumen 15 administratif, melainkan elemen strategis yang menjadi titik awal keberhasilan transformasi pondasi pembangunan. Pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan ketertiban umum menjadi landasan yang tak tergantikan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan daya saing daerah yang berkelanjutan. SPM merupakan entry point dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, agar pondasi transformasi yang dibangun tidak rapuh, melainkan kokoh dan berkelanjutan. Capaian pelaksanaan SPM selama periode 2021–2024 mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan sebagai landasan awal menuju transformasi pembangunan. Berikut ini adalah capaian realisasi berdasarkan enam urusan wajib pelayanan dasar: Tabel 2.4. Persentase Realisasi Capaian SPM, 2021—2024 PERSENTASE (%) REALISASI CAPAIAN SPM SPM TRANTIBUMLINMAS BPBD 2021 2022 2023 2024 2025 TW.II 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana 0 80 0 100 96,00 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 0 100 0 100 90,11 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 86,67 100 0 100 100 Hasil capaian kinerja selama periode 2021–2024 menunjukkan bahwa Barito Selatan belum sepenuhnya berhasil memenuhi standar pelayanan dasar secara menyeluruh atau mencapai 100 persen. Ini menjadi masalah mendasar yang harus diatasi secara sistemik, konkret, dan berorientasi pada hasil. Melalui komitmen yang kuat dan pendekatan yang sistematis, pada tahap pertama RPJPD ini harus menjadi titik balik pemenuhan SPM, sebagai prasyarat utama keberhasilan Transformasi Pondasi Pembangunan. Selain dari capaian kuantitatif, keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sangat ditentukan oleh seberapa besar hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Berdasarkan rekapitulasi permasalahan yang dilaporkan oleh masing- 16 masing urusan pelayanan dasar selama tahun 2021 hingga 2024, berikut adalah uraian permasalahan berdasarkan urusan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan Penerapan SPM, 2021—2024 Data realisasi anggaran menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan anggaran antar urusan dan tahun belum sepenuhnya konsisten. Terdapat perbedaan signifikan meliputi beberapa sektor yang mengalami realisasi sangat rendah bahkan tidak terealisasi pada tahun tertentu. Kondisi ini berdampak terhadap optimalisasi capaian SPM dalam kurun waktu tersebut. Tabel berikut menyajikan persentase realisasi anggaran untuk masing-masing urusan pelayanan dasar: Tabel 2.6 Realisasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM, 2021—2024 2.1.3.3. SPIP MATURITAS Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada BPBD Kabupaten Barito Selatan, ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk maturitas (tingkat kematangan) dalam pelaksanaannya seperti: 17
12. 1.Level Maturitas Berdasarkan perkembangan penerapan SPIP, BPBD Kabupaten Barito Selatan berada pada level awal menuju level terdefinisi. Hal ini ditunjukkan dengan sudah adanya kebijakan, pedoman, dan sebagian prosedur pengendalian intern, meskipun penerapannya belum merata di seluruh unit kerja.
13. 2.Lingkungan Pengendalian • Struktur organisasi BPBD telah terbentuk sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. • Pimpinan dan jajaran mulai membangun budaya integritas, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap aturan. • Namun, masih terdapat kelemahan dalam konsistensi penerapan kode etik dan pengawasan melekat di tiap bidang.
14. 3.Penilaian Risiko • BPBD telah menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana, termasuk identifikasi risiko bencana banjir, kebakaran hutan/lahan, dan tanah longsor. • Namun, analisis risiko internal (misalnya risiko keterlambatan respons, keterbatasan SDM, dan keterbatasan logistik) belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem SPIP.
15. 4.Kegiatan Pengendalian • Telah dilakukan langkah pengendalian berupa SOP pada kegiatan tanggap darurat, penyaluran logistik, serta koordinasi lintas instansi. • Walaupun demikian, SOP belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses administrasi rutin, khususnya terkait pengelolaan keuangan, aset, dan pertanggungjawaban program.
16. 5.Informasi dan Komunikasi • Informasi terkait kebencanaan sudah disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial, website pemerintah daerah, dan koordinasi dengan aparat desa. • Di sisi internal, sistem informasi manajemen belum sepenuhnya terstandar sehingga laporan keuangan, logistik, dan kegiatan terkadang masih lambat atau tidak seragam. 18
17. 6.Pemantauan Pengendalian Intern • Telah dilakukan evaluasi kegiatan oleh inspektorat daerah, meskipun pelaksanaannya masih bersifat reaktif (setelah kegiatan berjalan). • Pemantauan internal oleh pimpinan unit kerja sudah dilakukan, namun belum secara sistematis menggunakan indikator kinerja yang jelas. 2.1.3.4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaporan tahun berikutnya sehingga pelaporan kinerja cenderung bersifat administratif dan belum menjadi alat manajemen yang efektif. Selain itu, kelemahan dalam perencanaan, ketidaktepatan penggunaan, penentuan target indikator kinerja, serta rendahnya kapasitas SDM melemahkan kualitas laporan kinerja. Meskipun menunjukkan tren perbaikan, capaian indicator kinerja reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Barito Selatan masih berada pada level yang relatif rendah. Indeks Reformasi Birokrasi baru meningkat dari kategori CC menjadi B pada tahun 2024, sementara Indeks SAKIP mengalami perbaikan lebih awal, mencapai nilai B sejak tahun 2022. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, masih terdapat sejumlah catatan kelemahan pengelolaan pemerintahan, seperti keberadaan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat sebanyak 3 temuan pada tahun 2024. Disatu sisi, persentase tindak lanjut atas temuan memang menunjukkan tren positif, meningkat dari 71,62 persen pada 2020 menjadi 79,47 persen pada 2024. Namun demikian, keberadaan pelanggaran pegawai menunjukkan bahwa aspek disiplin dan integritas aparatur perlu terus dijaga secara konsisten. Kondisi ini mengindikasikan perlunya akselerasi reformasi birokrasi yang lebih strategis dan menyeluruh. Angka 19 Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Barito Selatan menunjukan kenaikan dari 70,23 pada tahun 2022 menjadi 83,84 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah mengupayakan pencegahan korupsi dengan lebih baik, tetapi masih perlu adanya upaya optimalisasi agar nilai yang dicapai lebih tinggi. Table 2.7 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan, 2020–2024 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Adapun Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Barito Selatan, terdiri atas:
18. 1.Masyarakat Umum Masyarakat secara luas merupakan penerima manfaat utama layanan BPBD, baik dalam bentuk informasi kebencanaan, peningkatan kesadaran akan potensi bencana, maupun layanan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Layanan ditujukan agar masyarakat lebih siap, tangguh, dan mampu berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana.
19. 2.Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait BPBD Kabupaten Barito Selatan berperan memberikan dukungan koordinasi, informasi, serta pendampingan teknis kepada perangkat daerah, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya. Tujuannya adalah memastikan keterpaduan dalam perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
20. 3.Kelompok Rentan Layanan BPBD secara khusus menyasar kelompok yang memiliki kerentanan tinggi seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok ekonomi lemah. Pendekatan yang digunakan adalah 20 pelayanan yang inklusif, responsif, dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi baik dalam kondisi darurat maupun pemulihan.
21. 4.Lembaga Pendidikan BPBD Kabupaten Barito Selatan menjadikan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam membangun budaya sadar bencana. Layanan berupa edukasi, simulasi, dan integrasi materi kebencanaan ke dalam kurikulum sehingga peserta didik dan tenaga pendidik lebih siap menghadapi risiko bencana.
22. 5.Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi Sektor usaha dan industri dilibatkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dukungan logistik, serta peran dalam menjaga kesinambungan ekonomi saat dan setelah bencana. BPBD memberikan layanan berupa fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan agar dunia usaha ikut serta dalam membangun ketangguhan daerah.
23. 6.Organisasi Kemasyarakatan dan Relawan Organisasi sosial, komunitas lokal, dan relawan menjadi mitra penting BPBD dalam memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat masyarakat. Layanan difokuskan pada pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas agar relawan siap siaga membantu penanggulangan bencana secara terpadu.
24. 7.Media Massa Media merupakan saluran utama penyebaran informasi kebencanaan kepada publik. BPBD menyediakan layanan berupa akses informasi resmi, rilis berita, dan kerjasama dalam publikasi untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya. 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat kabupaten dan kelurahan/desa, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga 21 menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu. Tugas penyelenggaran penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. 2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pemberian Layanan BPBD Kabupaten Barito Selatan hingga saat ini belum menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi dan sinergi antara BPBD Kabupaten Barito Selatan dengan sektor usaha daerah masih perlu ditingkatkan. Tidak adanya kemitraan tersebut berimplikasi pada keterbatasan dukungan sumber daya, baik dalam bentuk pembiayaan, logistik, maupun pemanfaatan jaringan usaha milik daerah untuk mendukung upaya penanggulangan bencana. Padahal, peran BUMD dapat menjadi strategis, misalnya dalam penyediaan sarana transportasi, distribusi logistik, ataupun dukungan lain yang bersifat darurat maupun berkelanjutan. Dengan demikian, perlu adanya upaya inisiasi kerja sama antara BPBD Kabupaten Barito Selatan dengan BUMD setempat, agar tercipta sinergi yang lebih optimal dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana. 2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Barito Selatan berencana menjalin kerja sama dengan BPBD Kabupaten Barito Timur dan BPBD Kabupaten Barito Utara. Rencana kerja sama ini bertujuan untuk:
25. 1.Meningkatkan koordinasi lintas wilayah dalam penanggulangan bencana, mengingat lokasi ketiga kabupaten yang saling berdekatan dan memiliki potensi risiko bencana yang hampir serupa.
26. 2.Memperkuat kapasitas dan sumber daya melalui saling berbagi pengalaman, informasi, serta dukungan personel maupun peralatan pada saat terjadi bencana.
27. 3.Membangun sistem peringatan dini terpadu, sehingga respon terhadap bencana dapat lebih cepat, tepat, dan efisien. 22
28. 4.Mendorong sinergi program mitigasi bencana, seperti pelatihan gabungan, simulasi penanggulangan bencana, serta penyusunan rencana kontinjensi bersama. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan upaya penanggulangan bencana di wilayah Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Utara dapat berjalan lebih optimal, terkoordinasi, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di ketiga daerah tersebut. 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan berpotensi terdapat ancaman bencana alam serius, terutama banjir dan kebakaran lahan. Faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, kondisi geografis yang rentan, serta praktik- praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan kian memperparah risiko tersebut. Dampak dari bencana ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menghambat pembangunan daerah. Dan berikut tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah terutama BPBD Kabupaten Barito Selatan : Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Urusan : Topik : Indeks Risiko Bencana Masalah : Adanya ancaman risiko bencana alam banjir dan kebakaran lahan Akar Masalah : Tingginya ancaman risiko kebakaran hutan dan lahan lokasi permukiman yang berada di sepanjang pinggiran Sungai kualitas infrastruktur drainase yang rendah tidak memadainya kapasitas saluran dalam menampung debit air. 2.2.2. Isu Strategis Isu strategis merupakan situasi/kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini merujuk pada signifikansi dampak dan manfaat bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak. 23 Isu strategis digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan pencapaian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Isu strategis disusun berdasarkan sintesa atas potensi dan permasalahan yang dikaitkan dengan isu lingkungan dinamis, baik dari skala global, nasional, maupun regional. Melihat pada tahap satu pembangunan RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2025–2045, maka fokus utama dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 menekankan pada aspek/sisi fundamental pembangunan. Adapun isu strategis BPBD Kabupaten Barito Selatan dijabarkan sebagai berikut:
29. 1.Kerentanan Wilayah terhadap Bencana ➢ Kabupaten Barito Selatan rawan banjir, kebakaran hutan/lahan, dan angin puting beliung. ➢ Tingginya intensitas hujan dan kondisi geografis menambah risiko bencana.
30. 2.Keterbatasan Sumber Daya ➢ Jumlah personel dan peralatan penanggulangan bencana masih terbatas. ➢ Belum semua kecamatan memiliki pos siaga atau sarana pendukung yang memadai.
31. 3.Koordinasi Antar Lembaga ➢ Perlu peningkatan sinergi antara BPBD, instansi terkait, TNI/Polri, relawan, serta masyarakat. ➢ Mekanisme komunikasi darurat masih perlu diperkuat.
32. 4.Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat ➢ Tingkat kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana masih rendah ➢ Kesiapsiagaan berbasis komunitas belum berjalan optimal.
33. 5.Pendanaan dan Dukungan Anggaran ➢ Anggaran penanggulangan bencana masih terbatas. ➢ Ketergantungan pada anggaran darurat menimbulkan keterlambatan dalam respon cepat.
34. 6.Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ➢ Sistem peringatan dini (early warning system) masih belum optimal. ➢ Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan penyebaran informasi perlu ditingkatkan. Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi daerah terhadap bencana perlu dilakukan mengingat potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kerentanan wilayah terhadap bencana 24 seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta genangan air akibat curah hujan tinggi menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi. Peningkatan sistem deteksi dini bencana menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, dimana sistem peringatan yang handal mampu memberikan informasi lebih awal memprediksi dan mengantisipasi bencana yang datang memungkinkan evakuasi tepat waktu, meminimalkan korban dan kerugian, serta mendorong mitigasi melalui infrastruktur tahan bencana, penataan ruang, dan kesiapsiagaan Masyarakat. Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Kebijakan Strategis DaerahGlobal Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Risiko gangguan bencana terhadap ketahanan wilayah Banjir dan genangan Global Warming Terbatasnya kapasitassumber daya di bidang penanggulangan bencana Penguatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi 25 Selain mengacu pada Visi dan Misi, perumusan tujuan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 juga memperhatikan permasalahan dan Isu Lingkungan Dinamis. Dengan demikian, perumusan tujuan Renstra yang tepat dan kontekstual akan memastikan arah pembangunan daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil yang nyata. Adapun tujuan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 dijabarkan pada TUJUAN 2 serta MISI 2 sebagai berikut: TUJUAN 2 : ”Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan” Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan MISI 2 : “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari TUJUAN 2 yang berkaitan dalam upaya Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana yakni Upaya Ketahanan Bencana. Penjabaran dari TUJUAN 2 serta MISI 2 diatas dapat dirincikan menjadi tujuan dari Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah ”Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dengan menurunkan Indeks Risiko Bencana serta memperkuat kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Selatan serta mengembangkan solusi berbasis alam dalam pengendalian risiko bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan, untuk memperkuat ketahanan daerah”. 26 3.2. SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Berdasarkan Tujuan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan yaitu “Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dengan menurunkan Indeks Risiko Bencana serta memperkuat kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Selatan serta mengembangkan solusi berbasis alam dalam pengendalian risiko bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan, untuk memperkuat ketahanan daerah.”, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut:
35. 1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPBD Kabupaten Barito Selatan. Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat organisasi, sumber daya manusia, perencanaan, dan sarana prasarana BPBD Kabupaten Barito Selatan sehingga mampu melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
36. 2.Menurunkan risiko bencana melalui penguatan data, informasi, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ekosistem yang efektif. Sasaran ini menekankan pada pentingnya pemutakhiran kajian risiko bencana, penyusunan peta rawan bencana, serta pembangunan sistem peringatan dini multi-bahaya yang menjangkau masyarakat di wilayah rawan bencana serta penerapan pendekatan berbasis alam untuk mengurangi risiko banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
37. 3.Meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Sasaran ini difokuskan pada pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Desatana/Katana), pembentukan forum dan relawan siaga bencana, serta pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dasar dalam penyelamatan diri, serta pemanfaatan solusi berbasis ekosistem dalam mitigasi banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
38. 4.Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi Sasaran ini diarahkan agar respon darurat terhadap kejadian bencana dapat dilaksanakan dengan standar operasional yang 27 jelas, koordinasi lintas sektor yang baik, serta dukungan logistik dan peralatan yang memadai sehingga korban dan kerugian dapat ditekan seminimal mungkin, serta melibatkan masyarakat dan relawan berbasis ekosistem.
39. 5.Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Sasaran ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan rumah, sarana prasarana umum, serta pemulihan aspek sosial, ekonomi, dan ekosistem hutan, rawa, dan gambut dengan prinsip build back better safer and greener. Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 Sasaran Daerah (RPJMD) Tujuan Perangkat Daerah (BPBD) Sasaran Perangkat Daerah (BPBD) ”Upaya Ketahanan Bencana” (RPJMD) Tujuan 2: ”Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan ketahanan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan” Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dengan menurunkan Indeks Risiko Bencana serta memperkuat kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Selatan serta mengembangkan solusi berbasis alam dalam pengendalian risiko bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan, untuk memperkuat ketahanan daerah.
40. 1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPBD Kabupaten Barito Selatan.
41. 2.Menurunkan risiko bencana melalui penguatan data, informasi, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ekosistem.
42. 3.Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
43. 4.Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
44. 5.Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 28 3.3. STRATEGI BPBD DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPBD Kabupaten Barito Selatan menetapkan strategi pembangunan lima tahun ke depan yang selaras dengan RPJMD serta spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi penanggulangan bencana serta penguatan solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions). Strategi tersebut dirumuskan sebagai berikut:
45. 1.Menguatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola BPBD Kabupaten Barito Selatan. Strategi ini diarahkan agar BPBD Kabupaten Barito Selatan memiliki organisasi yang tangguh, aparatur yang kompeten, serta dukungan sarana, prasarana, dan pendanaan yang memadai. Dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, BPBD Kabupaten Barito Selatan akan lebih siap dalam menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana penanggulangan bencana di daerah secara efektif, transparan, dan akuntabel.
46. 2.Menurunkan risiko bencana melalui pengelolaan data, informasi, dan pengembangan sistem peringatan dini serta solusi berbasis alam. Strategi ini menekankan pentingnya ketersediaan data risiko bencana yang akurat, pemutakhiran kajian risiko secara berkala, serta pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya yang mampu menjangkau seluruh wilayah rawan bencana dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta penerapan solusi berbasis ekosistem (rehabilitasi hutan, rawa, dan DAS) dalam rangka mengendalikan risiko banjir dan karhutla.
47. 3.Meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Strategi ini bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat melalui pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Desatana/Katana), penguatan relawan dan forum siaga bencana, serta integrasi pendidikan kebencanaan dalam sekolah dan komunitas. Dengan strategi ini, diharapkan masyarakat menjadi garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini juga mencakup penguatan komunitas peduli sungai dan peduli api sebagai wujud implementasi mitigasi berbasis alam di tingkat lokal.
48. 4.Mengoptimalkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Strategi ini difokuskan pada penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur tanggap darurat, penguatan sistem komando tanggap darurat (Incident Command System), serta 29 peningkatan koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
49. 5.Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Strategi ini diarahkan pada percepatan pemulihan kehidupan 29iscal29c29t pascabencana dengan prinsip build back better safer and greener. Hal ini meliputi pemulihan rumah, sarana prasarana 29iscal, serta pemulihan 29iscal dan ekonomi, serta ekosistem seperti rehabilitasi ekosistem hutan, rawa, dan gambut, sehingga 29iscal29c29t dapat 29iscal29 beraktivitas dengan kondisi yang lebih baik dan lebih aman. Tabel 3.2. Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Satuan Kondisi Awal 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (Target RPJMD) 1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPBD Persentase pegawai BPBD bersertifikasi kebencanaan % 5% 10% 20% 25% 30% 40% Rasio ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana % 40% 50% 60% 70% 75% 80% 2.Menurunkan risiko bencana melalui data, informasi, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ekosistem Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Skor 112,00 111,54 109,00 107,00 104,00 100,83 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) & peta risiko diperbarui Dokumen 0 1 0 0 0 1 Persentase desa/kelurahan terjangkau sistem peringatan dini % 0% 30% 40% 55% 65% 70% 3.Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) Desa 0 5 10 15 18 20 Jumlah forum/relawan siaga bencana aktif serta komunitas berbasis ekosistem (komunitas peduli 29iscal dan Forum 1 3 5 7 9 10 30 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Satuan Kondisi Awal 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (Target RPJMD) komunitas peduli api)
50. 4.Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi Rata-rata waktu respon darurat bencana Menit 15 ≤ 8 ≤ 7 ≤ 6 ≤ 5 ≤ 4 Persentase kejadian bencana ditangani sesuai SOP % 60% 70% 75% 80% 85% 90% Tingkat ketersediaan logistik dan peralatan darurat % 60% 70% 75% 80% 85% 90%
51. 5.Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Persentase rumah terdampak yang dipulihkan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan % 20% 30% 45% 60% 70% 80% Persentase pemulihan sarana prasarana 30iscal pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan % 30% 40% 55% 70% 80% 90% Jumlah rencana aksi rehabilitasi & rekonstruksi disusun & dilaksanakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Dokumen 0 1 2 3 4 5 3.4. Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 Untuk mendukung pencapaian strategi penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Barito Selatan menetapkan arah kebijakan yang lebih operasional dan terukur. Arah kebijakan ini tidak hanya mencakup penguatan kelembagaan, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan Natural Based Solutions (NbS) sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Penjabaran arah kebijakan adalah sebagai berikut:
52. 1.Penguatan kelembagaan dan tata kelola 31 Arah kebijakan ini diwujudkan melalui peningkatan kompetensi aparatur BPBD Kabupaten Barito Selatan dengan pelatihan dan sertifikasi kebencanaan, penyediaan sarana prasarana yang sesuai standar, peningkatan alokasi anggaran yang memadai, serta penguatan sistem perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja penanggulangan bencana.
53. 2.Penurunan risiko bencana melalui teknologi dan solusi berbasis alam Arah kebijakan ini dilakukan melalui penyusunan dan pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) serta peta rawan bencana, pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya yang dapat menjangkau wilayah rawan, integrasi data risiko dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital (citra satelit, sensor, drone) untuk memantau kondisi lingkungan dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan, serta penerapan solusi berbasis ekosistem, antara lain rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
54. 3.Kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat berbasis ekosistem Arah kebijakan ini diwujudkan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana), pembentukan dan penguatan forum maupun relawan siaga bencana serta komunitas peduli sungai dan komunitas peduli api, implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta pelaksanaan sosialisasi, simulasi, dan kampanye budaya sadar bencana secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ekosistem, masyarakat didorong berperan aktif menjaga hutan, sungai, rawa, dan gambut sebagai benteng alami dalam pengurangan risiko bencana.
55. 4.Optimalisasi penanganan darurat bencana Arah kebijakan ini mencakup penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) penanganan darurat, penguatan sistem komando tanggap darurat atau Incident Command System (ICS), penyiapan logistik, gudang, dan peralatan darurat di lokasi strategis, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dengan TNI/Polri, perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta komunitas lokal berbasis ekosistem.
56. 5.Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang ramah lingkungan Arah kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif, pelaksanaan program pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan sarana prasarana masyarakat terdampak serta pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi hutan, rawa, gambut, dan daerah resapan air, 32 penerapan prinsip build back better safer and greener dalam setiap kegiatan rekonstruksi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam mendukung program pemulihan pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan 5 (lima) arah kebijakan tersebut, strategi yang ditetapkan dalam Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan dapat dijalankan secara konsisten dan terukur, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029. Tabel 3.3. Perumusan Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan RPJMD:
57. 1.Penguatan upaya kapasitas mitigasi kebencanaan
58. 2.Penguatan 32iscal deteksi dini bencana berbasis teknologi dan data
59. 3.Pengembangan 32iscal berbasis alam untuk pengendalian risiko bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan
60. 1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPBD Menguatkan kapasitas kelembagaan, SDM, dan tata kelola BPBD - Peningkatan kompetensi aparatur BPBD melalui pelatihan dan sertifikasi. - Penyediaan sarana prasarana kebencanaan sesuai standar. - Peningkatan alokasi anggaran penanggulangan bencana. - Penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja.
61. 2.Menurunkan risiko bencana melalui data, informasi, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ekosistem Menurunkan risiko bencana melalui pengelolaan data, peta, dan peringatan dini berbasis teknologi dan penerapan solusi berbasis alam - Pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) dan peta rawan bencana. - Pengembangan sistem peringatan dini multi- bahaya. 33 Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan - Rehabilitasi hutan, rawa, gambut, dan DAS sebagai solusi alami pengendali banjir dan kebakaran hutan dan lahan - Pemanfaatan teknologi (citra satelit, drone, sensor) untuk pemantauan ekosistem dan hotspot serta untuk pengelolaan data kebencanaan. - Integrasi data risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah.
62. 3.Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana Meningkatkan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat - Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana). - Pembentukan, pelatihan, dan penguatan forum/relawan siaga bencana serta komunitas peduli sungai dan peduli api. - Implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan menekankan peran ekosistem sebagai pelindung alami. - Kampanye, sosialisasi, dan simulasi budaya sadar bencana dengan menekankan peran ekosistem sebagai pelindung alami. 34 Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan
63. 4.Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi Mengoptimalkan penanganan darurat bencana - Penyusunan dan penerapan SOP tanggap darurat. - Penguatan 34iscal komando darurat (Incident Command System). - Penyiapan 34iscal34c, 34iscal, dan peralatan darurat di titik strategis. - Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan TNI/Polri, OPD, dunia usaha, dan masyarakat.
64. 5.Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana - Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif serta berbasis ekosistem. - Pemulihan sosial, ekonomi, lingkungan, dan sarana prasarana masyarakat terdampak dengan memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip build back better safer and greener. - Penguatan kemitraan dengan OPD teknis, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat serta komunitas untuk mendukung pemulihan hijau. 35 Penyusunan program dilakukan berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang dirumuskan melalui pendekatan cascading berbasis outcome. Setiap program dipilih secara selektif guna optimalisasi kerangka alokasi anggaran belanja daerah sesuai dengan kapasitas 35iscal. Program Perangkat Daerah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan BPBD Kabupaten Barito Selatan adalah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF Adapun Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif BPBD Kabupaten Barito Selatan terdiri dari : I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
65. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 1.1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
66. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
67. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 36
68. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
69. 5.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
70. 6.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
71. 7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan 7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
72. 8.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi II. Program Penanggulangan Bencana
73. 1.Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. 1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota
74. 2.Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota. 2.1. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 2.2. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 2.3. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 2.4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 2.5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 2.6. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kedaruratan Bencana 37
75. 3.Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 3.1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 3.2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
76. 4.Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 4.1. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 4.2. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota 38 Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan Kondisi Kinerja (Target) Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 Tujuan : MENINGKATNYA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Sasaran : TERCAPAINYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 TERCAPAINYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Rp. 5.014.240.694 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 95% Rp. 4.514.073.694 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana 95% 1 05 01 2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 72.533.500 1 05 01 2.01 0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Bulan Dokumen Rp 7.247.500 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 05 01 2.01 0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Bulan Laporan Rp. 65.286.000 Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 39 Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan Kondisi Kinerja (Target) Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 05 01 2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 3.269.284.186 1 05 01 2.02 0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan Orang/Bulan Rp. 3.234.259.186 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 05 01 2.02 0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 12 Bulan Laporan Rp. 35.025.000 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1 05 01 2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Data Keadministrasian Kepegawaian Perangkat Dareah Rp. 15.000.000 1 05 01 2.05 0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Data dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 12 Bulan Dokumen Rp. 15.000.000 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 05 01 2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 110.496.640 1 05 01 2.06 0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Paket Rp. 3.664.990 40 Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan Kondisi Kinerja (Target) Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 05 01 2.06 0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan Paket Rp. 4.999.850 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 05 01 2.06 0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Paket Rp. 1.499.800 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 05 01 2.06 0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan Dokumen Rp. 600.000 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan 1 05 01 2.06 0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Bulan Laporan Rp. 30.000.000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 05 01 2.06 0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Laporan Rp. 69.732.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 05 01 2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 148.990.000 41 Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan Kondisi Kinerja (Target) Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 1 05 01 2.07 0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya 12 Bulan Unit Rp. 6.990.000 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 05 01 2.07 0010 - Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya 1 Unit Rp. 142.000.000 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 05 01 2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 681.939.368 1 05 01 2.08 0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Laporan Rp. 2.496.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 05 01 2.08 0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Laporan Rp. 183.793.368 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 05 01 2.08 0004 - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Laporan Rp. 495.650.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan 1 05 01 2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah Rp. 210.830.000 42 Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan Kondisi Kinerja (Target) Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 1 05 01 2.09 0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan 10 Unit Unit Rp. 210.830.000 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 06 01 2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 5.000.000 1 06 01 2.05 0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60 Orang Rp. 5.000.0000 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA TERLAKSNANNYA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 100 % Rp. 500.167.000 Indeks Risiko Bencana 108,86 1 05 03 2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Terlaksanannya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp. 18.000.000 43 Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan Kondisi Kinerja (Target) Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 1 05 03 2.01 0007 - Sosialisasi, Kominukasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab. /Kota (per jenis bencana) Terlaksananya Sosialisasi, Kominukasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab. /Kota (per jenis bencana) 137914 Orang Rp. 18.000.000 Jumlah Warga Negara termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sesuai Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Selama 1 (satu) tahun 1 05 03 2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsigaan Terhadap Bencana Terlaksanannya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsigaan Terhadap Bencana Rp. 282.265.000 1 05 03 2.02 0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 12 Bulan Kegiatan Rp. 24.928.000 Jumlah Kegiatan Penyelesaian Akar Masalah Risiko Bencana (per Jenis Ancaman Bencana Prioritas) Kabupaten/Kota yang Tertangani 1 05 03 2.02 0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 50 Orang Rp. 10.000.000 Jumlah Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan untuk Menguji Efektivitas SOP dan Keberfungsian Sarana dan Prasaranan dalam Pengendalian Operasional Penanganan Darurat 44 Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan Kondisi Kinerja (Target) Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 Bencana (per Jenis Ancaman) Kabupaten/Kota 1 05 03 2.02 0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1975 Keluarga Keluarga Rp. 20.000.000 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1 05 03 2.02 0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Keseiapsiagaan Bencana Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Keseiapsiagaan Bencana 6 Kawasan Rp. 25.000.000 Jumlah Kawasan Rawan Bencana (per Jenis Ancaman Bencana) dan/atau Kawasan-kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Memiliki Mekanisme dan Prosedur Tetap Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 1 05 03 2.02 0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota 60 Orang Rp. 177.337.000 Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC- PB) Kabupaten/Kota yang Berasal dari Lintas Sektor yang memiliki Kompetensi untuk Penanganan Awal Darurat Bencana 1 05 03 2.02 0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencan Tersedianya Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 3 Dokumen Dokumen Rp. 25.000.000 45 Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan Kondisi Kinerja (Target) Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota Sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal Paling Lama dalam 1 (satu) Tahun 1 05 03 2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp. 100.000.000 1 05 03 2.03 0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 12 Bulan Dokumen Rp. 50.000.000 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 05 03 2.03 0009 - Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 137914 Orang Rp. 50.000.000 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1 05 03 2.04 - Penantaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penantaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp. 99.902.000 1 05 03 2.04 0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 15 Dokumen Rp. 50.000.000 46 Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan Kondisi Kinerja (Target) Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 05 03 2.04 0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota 6 Dokumen Rp. 49.902.000 Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan Sah dan Legal Paling Lama dalam 1 (satu) Tahun JUMLAH Rp. 5.014.240.694 47 Tabel 4.2. Pagu Renstra dan Pagu RPJMD BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUT COME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.014.240.694 8.519.865.471 12.587.678.936 13.061.375.285 15.182.776.439 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.514.073.694 6.198.758.671 6.198.758.671 6.198.758.671 6.198.758.671 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota BPBD Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai) 94 95 95 4.514.073.694 95 6.198.758.671 95 6.198.758.671 95 6.198.758.671 5 6.198.758.671 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 500.167.000 2.321.106.800 6.388.920.265 6.862.616.614 8.984.017.768 Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana (%) 100 100 97 300.265.000 7 1.249.854.000 97 1.653.488.355 97 1.811.387.138 97 2.518.520.856 Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%) 100 100 97 100.000.000 97 890.584.700 97 2.012.757.655 7 2.170.656.438 97 2.877.790.156 Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%) 100 98 98 99.902.000 98 180.668.100 98 2.722.674.255 98 2.880.573.038 98 3.587.706.756 JUMLAH 5.014.240.694 8.519.865.471 12.587.678.936 13.061.375.285 15.182.776.439 48 4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH 4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra. IKU dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan sasaran Pembangunan daerah, relevansi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah, serta kemampuannya dalam menggambarkan capaian kinerja secara menyeluruh. IKU menjadi dasar dalam pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik. Penetapan target IKU dilakukan secara bertahap untuk periode 2025–2029 dengan memperhatikan baseline kinerja tahun 2024, proyeksi capaian tahunan, serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 76,74 76,95 77,17 77,38 77,59 77,81 4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indikator Kinerja Daerah (IKD) ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung ketercapaian kinerja daerah, provinsi, dan nasional. IKD dimandatkan dari sasaranvisi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045; indikator makro/sasaran provinsi dalam RPJMN Tahun 2025–2029; IKU dan IKD RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029; serta indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 yang tidak dijadikan sebagai IKU. IKD merupakan indikator yang berada di level intermediate outcomes dan disajikan berdasarkan aspek demografi dan geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan IKK setiap urusan. Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) BPBD Kabupaten Barito Selatan ada di tabel berikut: 49 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9
77. 1.Indeks Risiko Bencana Nilai 111,54 108,86 106,19 103,51 100,83 98,15 4.2.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah merupakan ukuran kinerja utama yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. IKK ditetapkan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara lebih operasional, spesifik, dan terukur. IKK memiliki fungsi sebagai instrumen monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Target kinerja IKK ditetapkan secara bertahap untuk periode 2025–2029 dengan memperhatikan baseline capaian tahun 2024, tren perkembangan indikator, serta kapasitas pendanaan dan sumber daya yang tersedia. Daftar IKK perangkat daerah serta target capaian tahunannya disajikan dalam Tabel 4.5. berikut: Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) No Indikator Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1. Persentase Penanganan Pasca Bencana Persen 100 97 97 97 97 97 2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persen 100 97 97 97 97 97 3. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persen 98 98 98 98 98 98 Urusan Wajib Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
78. 1.Nilai SAKIP Nilai 70 75 75 75 80 80
79. 2.SPIP Maturitas Nilai 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 50 Indikator dan target kinerja BPBD Kabupaten Barito Selatan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025 -2029. Tabel 4.6 Indikator dan Target Kinerja No NSPK Dan Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) Upaya Ketahanan Bencana Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan
80. 1.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BPBD Kabupaten Barito Selatan.
81. 2.Menurunkan risiko bencana melalui penguatan data, informasi, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ekosistem.
82. 3.Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
83. 4.Terselenggaranya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
84. 5.Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Persentase Penangana Pasca Bencana Persen 100 97 97 97 97 97 Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persen 100 97 97 97 97 97 Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persen 98 98 98 98 98 98 Indeks Risiko Bencana (IRB) Nilai 111,54 108,86 106,19 103,51 100,83 98,15 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nilai 70 75 75 75 80 80 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP MATURITAS) Nilai 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 Standar Pelayanan Minimum (SPM) Persen 100 100 100 100 100 100 i PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RENCANA STRATEGIS 2025-2029 ii KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa hanya karena rahmat dan bimbingan-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dapat disusun sebagaimana yang diharapkan. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam penyusunannya Renstra 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis dan telah mengacu pada hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2023-2026, hasil analisis atas pendapat dan masukan para pemangku kepentingan (stakeholders), hasil analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis di bidang perpustakaan dan kearsipan, serta RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen awal sebagai panduan yang dipersiapkan sebagai arah pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung Visi Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara. Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan ini disusun dan semoga bermanfaat dalam rangka pembangunan Kabupaten Barito Selatan ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Buntok, September 2025 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN EDI SUHARTO. S.Sos Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660306 198608 1 004 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1 1.2. Dasar Hukum ............................................................................. 3 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 5 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................ 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS .......................................................................... 7 2.1. Gambaran Pelayanan ................................................................. 7 2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......................................... 10 2.3. Permasalahan ............................................................................. 15 2.4. Isu Strategis ............................................................................... 16 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........ 17 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ...................................... 17 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD ................................................ 18 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................................. 20 4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD .......... 20 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan ........ 30 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .................................................. 46 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ................................ 50 4.5. Indikator Kenerja Kunci .............................................................. 51 BAB V PENUTUP .............................................................................. 53 1 1) Persiapan Penyusunan; 2) Penyusunan Rancangan Awal; 3) Penyusunan Rancangan; 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 5) Perumusan Rancangan Akhir; dan 6) Penetapan. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan masukan penyempurnaan RPJMD sekaligus implementasi pelaksanaan RPJMD untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renstra disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan memperhatikan RPJMD, RTRW dan Renstra Kementerian /Lembaga. Renstra digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (APBN). Dengan demikian Renstra Perangkat secara prinsip memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. 2 Gambar 1.1: Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Pernecanaan Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara keutuhan dan kerukunan nasional serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai perangkat daerah, Badan Kesbangpol bertanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai proram dan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kesatuan, persatuan, dan stabilitas politik di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, renstra sangat diperlukan karena renstra bukan hanya sekadar dokumen perencanaan 5 tahunan, tetapi merupakan peta jalan yang akan memandu langkah-langkah Badan Kesbangpol dalam mewujudkan tujuan dan sasaran melalui sejumlah program dan kegiatan. Sebagai perangkat daerah, Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah Barito Selatan diamanatkan untuk menyusun Renstra sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 272 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Dalam hal ini Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah Barito Selatan telah menyusun Renstra tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Barito Selatan Tahun 2025-2029 dengan agenda pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan daerah yang berkaitan dengan peranan strategis dalam menciptakan stabilitas sosial-politik yang menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Kesbangpol berkontribusi dalam memperkuat demokrasi melalui peningkatan literasi dan kesadaran politik, serta mendorong partisipasi aktif dalambproses pemilihan umum maupun pengambilan keputusan publik. 3 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
85. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
86. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
87. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
88. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
89. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
90. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
91. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
92. 8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 4
93. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
94. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
95. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
96. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
97. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
98. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
99. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
100. 16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
101. 17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
102. 18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
103. 19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 5
104. 20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
105. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
106. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
107. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
108. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
109. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
110. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
111. 27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
112. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
113. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 6
114. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
115. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
116. 1.Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah :
a.Menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan dengan RPJMD Pemerintah Daerah Barito Selatan Tahun 2025-2029.
b.Sebagai dokumen perencanaan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan yang dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029.
1. 2.Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah :
a.Acuan dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, sekaligus pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama lima tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Daerah Barito Selatan 2025-2029 dengan dilengkapi indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja.
b.Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 7 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika dan Tujuan BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.2. Kinerja Pelayanan Peangkat Daerah 2.3. Permasalahan 2.4. Isu Strategis BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 3.2. Strategis Perangkat daerah dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 4.5. Indikator Kenerja Kunci BAB V PENUTUP 8 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan. 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2. Struktur Perangkat Daerah Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Subbagian Keuangan; dan
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 9
d.Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
1. 1.Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
e.Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
1. 1.Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
f.Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Gambar 1. Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan 10 2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah Guna mendukung terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi berdasarakan struktur organisasi yang ada, aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan saat ini dapat diuraikan sebagai berikut : 2.1.3.1. Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SMP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel berikut : Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan No Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah L P 1 S-3 - - - 2 S-2 4 1 5 3 S-1 8 3 11 4 D-3 1 - 1 5 SMA/Sederajat 1 3 4 6 SMP/Sederajat - - - 7 SD/Sederajat - - - Total 14 7 21 Dari jumlah 21 orang komposisi ASN berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongannya dapat dilihat di tabel berikut : Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat / Golongan No Pangkat/ Golongan Jumlah Jumlah L P 1 I/c - - - 2 II/c - - - 3 II/d - 1 1 4 III/a - 2 2 5 III/b 2 1 3 6 III/c - 1 1 7 III/d 8 1 9 8 IV/a 3 1 4 9 IV/b - - - 10 IV/c 1 - 1 Total 14 7 21 Komposisi ASN berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukkan seberapa besar tanggung jawab yang diemban sebagaimana tabel berikut : 11 Tabel 2.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional No. Jabatan L P Jumlah
1. 1.Kepala Badan 1 - 1
2. 2.Sekretaris 1 - 1
3. 3.Kepala Bidang 2 1 3 4. Kepala Sub Bagian/Bidang 4 - 4
4. 5.Staf Struktural 3 5 8
5. 6.Staf Fungsional 3 1 4 Jumlah PNS 14 7 21
6. 7.Honorer 4 15 19 Jumlah Keseluruhan 18 22 40 2.1.3.2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan penunjang didalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan. Sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan berasal dari APBD. Sarana dan Prasarana yang dimiliki sebagai berikut : NO URAIAN ASET TETAP JUMLAH ASET TETAP ASET BAIK ASET KURANG BAIK JUMLAH JUMLAH HARGA JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH HARGABARANG BARANG HARGA BARANG I TANAH 1 130.600.000 1 130.600.000 II PERALATAN DAN MESIN 64 1.200.072.199 64 423.142.520 III GEDUNG DAN BANGUNAN 1 793.800.000 1 793.800.000 IV JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 1 51.931.345 1 51.931.345 2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, an RKPD. Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 12 TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH BARITO SELATAN No Sasaran Indikator Tujuan Realisasi Capaian Tahun ke - 2020 2021 2022 2023 2024 3 4 5 6 7 8 1 Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan dan pelestarian budaya lokal Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100% 100% 100% 100% 100% Presentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 13 TABEL REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH DAERAH BARITO SELATAN PROGRAM ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 6 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 462.379.600 3.018.968.170 3.172.209.751 3.221.031.931 4.056.569.341 430.067.222 2.577.245.829 2.939.624.802 2.910.428.123 3.774.220.995 93.01 85.37 92.67 90.36 93.04 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 55.823.000 225.680.700 223.814.250 9.128.233.733 1.725.772.000 52.053.000 74.290.000 112.550.850 2.682.396.710 1.714.017.819 93.25 32.92 50.29 29.39 99.32 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 55.565.000 1.132.340.000 1.872.347.000 1.902.346.820 2.112.625.000 44.696.000 1.132.340.000 1.559.341.700 1.901.398.820 2.105.660.004 80.44 100 83.28 99.95 99.67 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 15.613.000 1.115.800.000 858.949.800 22.286.817.900 33.486.757.700 7.393.000 999.286.200 591.309.600 22.285.883.600 32.842.638.114 47.35 89.56 68.84 100 98.08 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 0 0 15.000.000 0 84.450.000 0 0 0 0 81.013.650 0 0 0 0 95.93 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 46.278.371 72.002.000 702.234.340 1.799.173.740 2.234.800.000 41.069.000 44.665.000 29.671.860 1.583.536.760 984.756.117 88.74 62.03 4.23 88.01 44.06 14 2.2.1. Kelompok Sasaran Layanan
a.Masyarakat Umum: Kesbangpol dapat memberikan layanan kepada masyarakat umum, termasuk informasi tentang kebijakan pemerintah, program-program pemerintah, dan lain-lain. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkomitmen untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat umum. Kami memahami bahwa masyarakat memiliki kebutuhan dan harapan yang beragam, dan kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan layanan yang efektif dan efisien. Jenis Layanan Kesbangpol memberikan berbagai jenis layanan kepada masyarakat umum, antara lain: • Informasi Kebijakan Pemerintah: Kami memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. • Pengaduan dan Aspirasi: Kami menerima pengaduan dan aspirasi dari masyarakat, dan kami berusaha untuk menindaklanjuti dengan cepat dan efektif. • Bantuan Hukum: Kami memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah. • Penyuluhan dan Pendidikan: Kami memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang berbagai isu yang relevan, seperti kebijakan pemerintah, hak-hak masyarakat, dan lain-lain.
b.Kelompok Masyarakat Tertentu: Kesbangpol juga dapat memberikan layanan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok pemuda, kelompok perempuan, atau kelompok masyarakat adat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkomitmen untuk memberikan layanan yang khusus kepada masyarakat tertentu, seperti kelompok pemuda, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat adat. Kami memahami bahwa masyarakat tertentu memiliki kebutuhan dan harapan yang unik, dan kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan layanan yang efektif dan efisien. Jenis Layanan Kesbangpol memberikan berbagai jenis layanan kepada masyarakat tertentu, antara lain: • Pengembangan Kapasitas: Kami memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada masyarakat tertentu, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang. 15 • Penguatan Kelembagaan: Kami memberikan bantuan kepada masyarakat tertentu dalam memperkuat kelembagaan mereka, sehingga mereka dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan mereka. • Pengaduan dan Aspirasi: Kami menerima pengaduan dan aspirasi dari masyarakat tertentu, dan kami berusaha untuk menindaklanjuti dengan cepat dan efektif. • Kerja Sama dan Kolaborasi: Kami bekerja sama dengan masyarakat tertentu dalam mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
c.Organisasi Masyarakat: Kesbangpol dapat memberikan layanan kepada organisasi masyarakat, seperti ormas, orpol, dan lain-lain. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkomitmen untuk memberikan layanan yang prima kepada organisasi masyarakat, seperti ormas, orpol, dan lain-lain. Kami memahami bahwa organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan kami berusaha untuk mendukung kegiatan mereka. Jenis Layanan Kesbangpol memberikan berbagai jenis layanan kepada organisasi masyarakat, antara lain: • Pengembangan Kapasitas: Kami memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada organisasi masyarakat, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang. • Penguatan Kelembagaan: Kami memberikan bantuan kepada organisasi masyarakat dalam memperkuat kelembagaan mereka, sehingga mereka dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan mereka. • Kerja Sama dan Kolaborasi: Kami bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. • Pengaduan dan Aspirasi: Kami menerima pengaduan dan aspirasi dari organisasi masyarakat, dan kami berusaha untuk menindaklanjuti dengan cepat dan efektif. 16 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis 2.3.1. Permasalahan Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.
a.Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses politik di tingkat daerah Masyarakat yang kurang memahami proses politik cenderung memiliki partisipasi yang rendah dalam kegiatan politik seperti pemilu, rapat umum, atau musyawarah desa. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya representasi dan pengawasan terhadap keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, tren pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara di kalangan masyarakat mengalami tren yang cenderung menurun. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pendidikan politik, menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat, melemahnya pemahaman kebangsaan masyarakat, minimnya kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme, berkurangnya jumlah kegiatan pembinaan serta rendahnya kesadaran dan partisipasi dari LSM, Ormas dan OKP dalam kegiatan pembinaan, dan rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik di masyarakat yang menghambat partisipasi aktif dalam kegiatan politik.
b.Minimnya pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila Minimnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap Pancasila terhadap ideologi negara perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang serius dan strategis melalui pembumian nilai-nilai Pancasila.
c.Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial, menyebabkan terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang mengesampingkan toleransi dan gotong royong sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi dan persoalan pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah serta budaya asli Indonesia semakin luntur disebabkan maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia. 17 2.4. Isu Strategis Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Pemerintah Daerah Barito Selatan, dapat dikemukakan isu strategis yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKA T DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses politik di tingkat daerah Kurangnya pendidikan politik Kurangnya akses informasi / kurangnya pastisipasi masyarakat dalam proses politik Masih lemahnya pemahaman dan kesadaran politik masyarakat Kualitas kehidupan politik dan demokrasi masih belum ideal. Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam menggunak an hak pilih pada pesta demokrasi lima tahunan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah Peningkatan pendidikan, etika dan budaya politik di masyarakat. Minimnya pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila Masyarakat tidak memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam Adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila Adanya potensi ancaman terhadap Stabilitas Daerah Masyarakat tidak memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai Peningkatan wawasan kebangsaan dan nila-nilai ideologi Pancasila melalui penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah. Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya Masyarakat tidak memahami nilai-nilai budaya dan sosial secara mendalam. Adanya potensi disharmoni sosial Adanya potensi ancaman terhadap Stabilitas Daerah Masyarakat tidak memahami nilai-nilai budaya dan sosial secara mendalam, sehingga menyebabk an ketidaktah uan atau apatisme terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan moderasi beragama 18 NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUNAN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudaya an maju Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Indeks Harmoni Indonesia 6.59 6.60 6.65 6.67 6.70 6.72 Memperkuat nilai sosial, wawasan Indeks Kerukunan Umat 78 78 78 78 78 78 19 kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal Beragama (IKUB) Maturitas Penyelengg araan Sistem Pengendali an Intern Pemerintah (SPIP) 3.10 3.20 3.50 3.70 3.90 4.00 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah rumusan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, mencakup visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan, serta indikator kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dimana Strategi adalah serangkaian tindakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, dan Arah kebijakan membantu dalam menetapkan Prioritas Pembangunan Tahunan dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan jangka panjang. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut : 20 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan VISI : Tewujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara MISI 4 : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal 1.Peningkatan pendidikan, etika dan budaya politik di masyarakat.
1. 2.Peningkatan wawasan kebangsaan dan nila-nilai ideologi Pancasila melalui penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah.
2. 3.Penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan moderasi beragama 4.Peningkatan Penanganan konflik sosial
3. 1.Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 2.Penguatan kerukunan inter dan antar umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat. 3.Penguatan stabilitas sosial melalui peningkatan sistem keamanan dan penanganan kriminalitas yang responsif, disertai internalisasi nilai kebangsaan melalui pendidikan ideologi Pancasila dan pembinaan politik beretika, serta penguatan peran organisasi kemasyarakatan secara sinergis. 21 Program dan Kegiatan yang direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan. Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Pemerintah Daerah Barito Selatan Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program- program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan Tahun 2025-2029. Uraian Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Tahun 2025- 2029; serta Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud disajikan menggunakan Tabel dibawah ini sebagaimana berikut :
4. 1.Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan Tahun 2025-2029. 22 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penguatan Stabilitas Sosial dan Ketahanan Masyarakat Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Persentase Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 23 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan Paskibraka 24 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 25 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 26 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Menigkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 27 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 28 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Persentase Meningkatnya ketahanan ekonomi, social dan budaya masyarakat Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 29 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Persentase Meningkatnya penanganan konflik social yang diselesaikan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 30 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 31 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.837.7 36.396, 00 27.197.6 07.529, 00 25.041.1 76.791, 00 26.462.2 65.841, 00 32.826.4 69.303, 00 5.280.99 7.146,0 0 5.280.99 7.146,0 0 5.280.99 7.146,0 0 5.280.99 7.146,0 0 5.280.99 7.146,0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.280.99 7.146,0 0 5.280.99 7.146,0 0 5.280.99 7.146,0 0 5.280.99 7.146,0 0 5.280.99 7.146,0 0 Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 5.280.99 7.146,0 0 100 5.280.99 7.146,0 0 100 5.280.99 7.146,0 0 100 5.280.99 7.146,0 0 100 5.280.99 7.146,0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 22.000.00 0 3 22.000.00 0 3 22.000.00 0 3 22.000.00 0 3 22.000.00 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen RKA- SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPERANGKAT DAERAH 1 20.000.00 0 1 20.000.00 0 1 20.000.00 0 1 20.000.00 0 1 20.000.00 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen RKA- SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPERANGKAT DAERAH 1 28.001.90 0 1 28.001.90 0 1 28.001.90 0 1 28.001.90 0 28.001.90 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen DPA- SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi 1 28.000.00 0 1 28.000.00 0 1 28.000.00 0 1 28.000.00 0 1 28.000.00 0 32 Penyusunan Dokumen DPA- SKPERANGKAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPERANGKAT DAERAH 1 40.000.00 0 1 40.000.00 0 1 40.000.00 0 1 40.000.00 0 1 40.000.00 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH 3 45.000.00 0 3 45.000.00 0 3 45.000.00 0 3 45.000.00 0 3 45.000.00 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 30.000.00 0 3 30.000.00 0 3 30.000.00 0 3 30.000.00 0 3 30.000.00 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 2.929.258. 646 20 2.929.258. 646 20 2.929.258. 646 20 2.929.258. 646 20 2.929.258. 646 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 140.000.0 00 12 140.000.0 00 12 140.000.0 00 12 140.000.0 00 12 140.000.0 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH 1 50.206.00 0 1 50.206.00 0 1 50.206.00 0 1 50.206.00 0 1 50.206.00 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 4 40.000.00 0 4 40.000.00 0 4 40.000.00 0 4 40.000.00 0 4 40.000.00 0 33 Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPERANGKAT DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH 2 15.000.00 0 2 15.000.00 0 2 15.000.00 0 2 15.000.00 0 2 15.000.00 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 41.250.00 0 1 41.250.00 0 1 41.250.00 0 1 41.250.00 0 1 41.250.00 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 50.000.00 0 6 50.000.00 0 6 50.000.00 0 6 50.000.00 0 6 50.000.00 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 20.000.00 0 1 20.000.00 0 1 20.000.00 0 1 20.000.00 0 1 20.000.00 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 60.000.00 0 1 60.000.00 0 1 60.000.00 0 1 60.000.00 0 1 60.000.00 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 65.000.00 0 2 65.000.00 0 2 65.000.00 0 2 65.000.00 0 2 65.000.00 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 50.000.00 0 1 50.000.00 0 1 50.000.00 0 1 50.000.00 0 1 50.000.00 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 20.000.00 0 12 20.000.00 0 12 20.000.00 0 12 20.000.00 0 12 20.000.00 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 70.000.00 0 12 70.000.00 0 12 70.000.00 0 12 70.000.00 0 12 70.000.00 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH 50 503.629.5 00 50 503.629.5 00 50 503.629.5 00 50 503.629.5 00 50 503.629.5 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 78.462.00 0 8 78.462.00 0 8 78.462.00 0 8 78.462.00 0 8 78.462.00 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 423.500.0 00 5 423.500.0 00 5 423.500.0 00 5 423.500.0 00 5 423.500.0 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.283.53 1.000,00 6.070.15 4.711,00 5.351.34 4.465,00 5.825.04 0.815,00 7.946.44 1.969,00 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%) 100 1.283.53 1.000,00 100 6.070.15 4.711,00 100 5.351.34 4.465,00 100 5.825.04 0.815,00 100 7.946.44 1.969,00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan Paskibraka PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.180.87 5.000,00 2.180.87 5.000,00 2.180.87 5.000,00 2.180.87 5.000,00 2.180.87 5.000,00 35 Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%) 100 2.180.87 5.000,00 100 2.180.87 5.000,00 100 2.180.87 5.000,00 100 2.180.87 5.000,00 100 2.180.87 5.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 3.182.78 5.250,00 7.969.40 8.961,00 7.250.59 8.715,00 7.724.29 5.065,00 9.845.69 6.219,00 Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%) 100 3.182.78 5.250,00 100 7.969.40 8.961,00 100 7.250.59 8.715,00 100 7.724.29 5.065,00 100 9.845.69 6.219,00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran 36 Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 267.548. 000,00 5.054.17 1.711,00 4.335.36 1.465,00 4.809.05 7.815,00 6.930.45 8.969,00 Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%) 100 267.548. 000,00 100 5.054.17 1.711,00 100 4.335.36 1.465,00 100 4.809.05 7.815,00 100 6.930.45 8.969,00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 642.000. 000,00 642.000. 000,00 642.000. 000,00 642.000. 000,00 642.000. 000,00 Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%) 100 642.000. 000,00 100 642.000. 000,00 100 642.000. 000,00 100 642.000. 000,00 100 642.000. 000,00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 37 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 Penguatan Iklim Stabililitas Politik Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan Paskibraka Meningkatnya etika dan budaya politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 48 Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 49 Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi SengketaOrmas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 50 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 51 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penetapan dan Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan menggunakan Tabel 4.4 sebagaimana berikut : N O INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Harmoni indeks 6.58 6.60 6.65 6.67 6.70 6.72 2 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) indeks 78 78 78 78 78 78 3 Maturitas Penyelengga raan Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah (SPIP) nilai 3.10 3.20 3.50 3.70 3.90 4.00 52 4.5. Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah adalah indikator yang mengukur kinerja suatu perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RKPERANGKAT DAERAH. Penetapan dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah disajikan menggunakan Tabel 4.5 sebagaimana berikut : N O INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persen 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik Persen 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Persen 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan Persen 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Persen 100 100 100 100 100 100 53 Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Pemerintah Daerah Barito Selatan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja, pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA serta sebagai bahan penyusunan rancangan RKPERANGKAT DAERAH Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Barito Selatan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Perangkat Daerah dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan. target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau target kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini. Buntok, 2025 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN EDI SUHARTO. S.Sos Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660306 198608 1 004 BAPENDA KAB. BARSEL RENCANA STRATEGIS 2025-2029 RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PEDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 2 1.3 Maksud dan Tujuan 6 1.4 Sistematika Penulisan 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN KABUPATEN BARITO SELATAN 8 2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 9 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 9 2.1.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah 19 2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 24 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 30 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah 32 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 35 2.2.2 Isu Strategis 36 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 38 3.1 Tujuan Badan Pendapatan Daerah 38 3.2 Sasaran Badan Pendapatan Daerah 41 3.3 Strategi Badan Pendapatan Daerah 44 3.4 Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah 44 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB.KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 47 4.1 Uraian Program 47 4.2 Uraian Kegiatan 50 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 50 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 100 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 102 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 104 BAB V PENUTUP 106 LAMPIRAN - DAFTAR TABEL - DAFTAR GAMBAR ii RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 1 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Badan Pendapatan Daerah yang komponen - komponennya mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029. Renstra Badan Pendapatan Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran - sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pemerintah kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan. Untuk mewujudkan kemandirian Pemerintah Daerah dalam pendanaan pelaksanaan pembangunan perlu upaya mengoptimalkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerahnya seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator dalam pengelolaan Pajak, dan Retribusi Daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka pengamanan pencapaian target pendapatan daerah. Dan untuk mendukung tercapainya target pendapatan yang RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 2 akan digunakan untuk membiayai pembangunan maka diperlukan adanya perencanaan strategis beserta tahapan-tahapan yang ingin dicapai. Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian pentingnya peranan Perencanaan Strategis bagi organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Unsur-unsur yang terdapat pada suatu rumusan Perencanaan Strategis adalah:

(1)memuat keputusan untuk waktu yang akan datang;
(2)merupakan proses sebagai filosofi organisasi; dan
(3)terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur dengan baik. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait dengan penggalian dan pengembangan sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Barito Selatan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 3 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3.Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
6.Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 4 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833):
21.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembanguna Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 5 Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
32.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029; RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 6 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Selatan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2.Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3.Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Selatan;
4.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6.Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7.Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029 antara lain:
1.Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 7
2.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah tersedianya dokumen perencanaan kota untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah kebijakan Badan Pendapatan Kabupaten Barito Selatan, (b) strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, (c) kebijakan umum, (d) program dan Kegiatanserta (e) kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PEDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN KABUPATEN BARITO SELATAN 2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 2.1.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah 2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 2.2.2 Isu Strategis BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan Badan Pendapatan Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 8 3.2 Sasaran Badan Pendapatan Daerah 3.3 Strategi Badan Pendapatan Daerah 3.4 Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB.KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Uraian Program 4.2 Uraian Kegiatan 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAB V PENUTUP LAMPIRAN - DAFTAR TABEL - DAFTAR GAMBAR RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 9 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1.Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Bidang Pajak Daerah, Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain- lain PAD Yang Sah, serta Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan;
2.Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan Bidang Pajak Daerah, Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan;
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Bidang Pajak Daerah, Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 10 Lain-lain PAD Yang Sah, serta Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan;
4.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pajak Daerah, Bidang Pendapatan Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, serta Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan; dan
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki struktur Organisasi sebagaimana dapat dilihat pada diagram di halaman berikut: RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 11 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 12 Struktur Organisasi tersebut menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu:
1.Kepala Badan
2.Sekretariat, terdiri dari :

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b.Sub Bagian Keuangan.
1. 3.Bidang Pajak Daerah, terdiri dari:
a.Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Verifikasi Pajak Daerah; dan
b.Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;
1. 4.Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
a.Sub Bidang Transper Pusat dan daerah; dan
b.Sub Bidang lain-lain Pendapatan Daerarh Yang Sah;
1. 5.Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, terdiri dari :
a.Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
b.Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah.
1. 6.Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan, terdiri dari:
a.Sub Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Keberatan /Keringanan; dan
b.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
1. 7.Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan penjelasan sebagai berikut :
2. 1.Kepala Badan

(1)Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati memimpin, membina, mengoordinasikan, menetapkan Rencana kerja Badan dalam melaksanakan Otonomi Daerah di Bidang Pendapatan daerah, dan mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan mempunyai fungsi : : RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 13
1. a.Pelaksanaan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Pendapatan Daerah;
2. b.Pelaksanaan ketatausahaan di bidang administrasi umum, Kepegawaian, Pendapatan Daerah;
3. c.Pelaksanaan Pungutan dan Penerimaan Pendapatan Daerah serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah;
4. d.Pengendalian dan penyajian informasi Penerimaan Pendapatan Daerah;
5. e.Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pendapatan Daerah;
6. f.Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Badan Pendapatan Daerah;
7. g.Peningkatan nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah; dan
8. h.Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
  1. 2.Sekretariat
(1)Sekretariat mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Pendapatan Daerah, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang- undangan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.
(2)Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah;
2. b.Pengoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk di antaranya Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Penerapan standar pelayanan publik;
3. c.Pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 14
4. d.Pengoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi Rencana Kerja Anggaran maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
5. e.Pengoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearasipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga, sarana dan prasarana, penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan
6. f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Sekretaris Badan sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dokumentasi peraturan perundang-undangan berdasar standar ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah. 2.2. Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyiapan pelayanan administrasi keuangan Badan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

3.Bidang Bidang Pajak Daerah

(1)Bidang Pajak Daerah, mempunyai tugas pokok merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pelayanan pendataan, pendaftaran, verifikasi dan penetapan, serta penagihan Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB dalam rangka pengembangan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah;
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah melaksanakan fungsi:
1. a.Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pajak Daerah berbasis kinerja;
2. b.Perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan optimalisasi (ekstensifikasi maupun intensifikasi) pengelolaan Pajak Daerah; RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 15
3. c.Pelaksanaan pendataan, pendaftaran, dan pengkajian dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi Potensi Pajak Daerah;
4. d.Penghimpunan, pengolahan, verifikasi dan pendokumentasian terhadap semua data Potensi Pajak Daerah;
5. e.Melakukan penetapan dan penagihan Pajak Daerah;
6. f.Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap semua Potensi Pajak Daerah;
7. g.Melaksanakan konsultasi dan koordinasi, kaji banding dan/atau pembelajaran dalam rangka pengembangan Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah;
8. h.Menyusun dan mengoordinasikan penetapan potensi dan target pendapatan Pajak Daerah;
9. i.Melaksanakan koordinasi dengan bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan dalam menyiapkan bahan pembuatan laporan Pajak Daerah; dan
10. j.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pajak Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 3.1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Verifikasi Pajak Daerah Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Verifikasi Pajak Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional pendataan, pendaftaran dan verifikasi data Objek dan Subjek Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB. 3.2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Perhitungan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB.

4.Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, mempunyai tugas pokok merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pelayanan pendataan, verifikasi, penetapan, pencatatan serta pelaporan Pendapatan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam rangka pengembangan dan optimalisasi Pendapatan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah melaksanakan fungsi:

a.Penyusunan bahan kebijakan strategis pengendalian, menghimpun, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pendapatan Dana Transfer serta Lain RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 16 Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
b.Penyusunan dan pelaksanaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
c.Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring, klarifikasi data penerimaan Pendapatan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
d.Penyusunan dan pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
e.Penyusunan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis terkait target Pendapatan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
f.Penyusunan dan pelaksanaan Koordinasi kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
g.Penyusunan dan pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi;
h.Pendistribusian tugas dan penilaian kinerja bawahan; i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
i.Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional 4.1 Sub Bidang Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah Sub Bidang Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengonsultasikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan teknis operasional pendataan, verifikasi dan pencatatan Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah; 4.2 Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pendataan, koordinasi dan konsultasi, verifikasi, pencatatan dan penyaluran.
1. 5.Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah

(1)Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 17 Lain-lain PAD Yang Sah dalam rangka pengembangan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah melaksanakan fungsi:
1. a.Penyusunan Rencana Kerja Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah berbasis kinerja;
2. b.Penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan optimalisasi (ekstensifikasi maupun intensifikasi) pengelolaan Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah dengan Perangkat Daerah terkait;
3. c.Penyediaan alat pungut retribusi daerah yang sah dan melakukan registrasi porforasi;
4. d.Pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi pencatatan penerimaan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
5. e.Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi, kaji banding dan/ atau pembelajaran dalam rangka pengembangan Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah;
6. f.Pelaksanaan koordinasi penetapan potensi dan target pendapatan Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah dengan Perangkat Daerah terkait;
7. g.Pelaksanaan koordinasi dengan bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan dalam menyiapkan bahan pembuatan laporan Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah; dan
8. h.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 5.1. Sub Bidang Retribusi Daerah Kepala Subbidang Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional koordinasi dan konsultasi, rekonsiliasi dan pengolahan data, pengadaan alat pungut dan porforasi, monitoring dan RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 18 evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan terhadap penerimaan retribusi daerah. 5.2. Sub Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah Subbidang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain- Lain PAD Yang Sah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional koordinasi dan konsultasi, rekonsiliasi dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan.

6.Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan

(1)Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional koordinasi pemantauan, penghimpunan, pengendalian, pengawasan, penyelesaian keberatan, pemberian keringanan, pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan melaksanakan fungsi:
1. a.Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang;
2. b.Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
3. c.Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; d. penyiapan bahan kebijakan pengendalian, pengawasan, penyelesaian keberatan/ keringanan, pembukuan dan pelaporan;
4. d.Pengoordinasian, rekonsiliasi pencatatan dan pelaporan Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
5. e.Penyusunan jadwal koordinasi, konsultasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pembukuan dan pelaporan;
6. f.Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penyelesaian keberatan, dan pemberian keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. g.Pengolahan data, pembukuan, dan pelaporan Pendapatan Daerah;
8. h.Konsultasi dan koordinasi, kaji banding dan/atau pembelajaran dalam rangka pengembangan Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
9. i.Koordinasi penetapan potensi dan target Pendapatan Daerah;
10. j.Koordinasi dengan bidang, Perangkat Daerah, dan Kementerian terkait Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan; dan
11. k.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 19 Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 6.1 Sub Pengendalian, Pengawasan dan Keberatan/Keringanan Kepala Sub Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Keberatan/Keringanan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pemantauan, pengendalian, pengawasan, penyelesaian keberatan dan pemberian keringanan. 6.2 Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pembukuan dan pelaporan terhadap seluruh realisasi penerimaan Pendapatan Daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 2.1.2 SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH SELATAN Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berintegrasi, profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya. Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan. Sumber Daya Perangkat Daerah Secara umum ketersediaan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan belum cukup memadai untuk melaksanakan tupoksinya dikarenakan perangkat daerah yang baru. Hal ini ditandai dengan masih terdapat beberapa pejabat sebagai pelaksana tugas, Sub Bidang dan Sub Bagian yang tidak memiliki staf akibat terbatasnya jumlah personil. Sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 berjumlah 28 orang Pegawai Negeri Sipil, 10 orang PPPK tahap I, 7 orang PPPK tahap II dan Tenaga Kontrak 5 orang. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 20 Tabel 2.2 Pegawai Yang Menduduki Jabatan dan Staf Pelaksana Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan No Jabatan Jumlah 1 Kepala Badan 1 2 Sekretaris 1 3 Kepala Sub Bagian 2 4 Kepala Bidang 4 5 Kepala Sub Bidang 8 6 Jabatan Fungsional Tertentu 5 7 Staf Pelaksanaan PNS 18 8 Staf PPPK Tahap I 10 9 Staf PPPK Tahap II 5 8 Staf Pelaksanaan Tenaga Kontrak 5 Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Pangkat dan Golongan Jenis Kelamin Jumlah Laki - Laki Perempuan Pembina Utama Muda (IV/c) - 1 orang 1 orang Pembina (IV/a) 1 orang - 1 orang Penata Tk. I (III/d) 3 orang 4 orang 7 orang Penata (III/c) - 3 orang 3 orang Penata Muda Tk. I (III/b) 2 orang 3 orang 5 orang Penata Muda (III/a) 4 orang 2 orang 5 orang Pengatur Tk. I (II/d) 3 orang - 3 orang P3K 3 orang 7 orang 10 orang Jumlah 16 orang 20 orang 36 orang Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, terdapat sarana dan prasarana yang dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.4 Daftar Barang Milik Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan NO. NAMA BARANG TAHUN JUMLAH 1 Sepeda Motor 2002 1 Unit 2 LEMARI KACA 2007 1 Buah 3 Meja Kerja 2007 4 Buah 4 Komputer pc 2014 1 Unit RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 21 5 LEMARI KAYU 2011 1 Buah 6 Komputer PC 2014 2 Unit 7 Desktop Komputer/Komputer pc 2014 1 Unit 8 Printer 2014 1 Unit 9 Komputer 2012 1 Unit 10 AC Unit 2014 1 Unit 11 Meja rapat 2007 4 Buah 12 Meja Kepala Dinas 2014 1 Buah 13 Komputer PC 2014 1 Buah 14 UPS 2017 I Unit 15 Server 2017 1 Unit 16 Mikrotik Router RB AHX4/RB1100X4 13 Part Gigabyte Rockmount IU 2019 1 Unit 17 AC Unit 2020 2 Unit 18 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2022 2 Buah 19 A C 2023 1 Unit 20 Printer 2019 1 Unit 21 Lap Top 2022 1 Unit 22 KURSI NON HIDROLIK 2022 1 Buah 23 LEMARI ARSIP 2023 1 Buah 24 A C 2023 2 Unit 25 P.C Unit 2022 1 Unit 26 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2022 1 Unit 27 Desktop Komputer/Komputer pc 2014 2 Unit 28 PRINTER 2014 1 Unit 29 Sepeda Motor 2019 1 Unit 30 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 2020 1 Buah 31 Personal Komputer DESKTOP 2022 1 Unit 32 PRINTER 2024 1 Unit 33 Meja Kerja Sekretaris / Kabid 2014 1 Buah 34 Meja rapat 2007 1 Set NO. NAMA BARANG TAHUN JUMLAH 35 Mobil Operasional Jabatan Plt. Kepala Bapenda Kab. Barito Selatan 2024 1 Unit 36 Mikrotik Router RB 1100 AH (PT. RELASI KONSUL TERPADU) 2019 1 Unit 37 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2022 1 Buah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 22 38 PRINTER 2022 2 Unit 39 AC Unit 2020 1 Unit 40 P.C Unit 2022 1 Unit 41 AC Unit 2020 1 Unit 42 PRINTER 2020 1 Unit 43 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2022 1 Unit 44 PRINTER 2020 1 Unit 45 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2022 1 Unit 46 KURSI TUNGGU PELAYANAN 2020 3 Set 47 Sepeda Motor 2022 1 Unit 48 KURSI TUNGGU PELAYANAN 2020 1 Set 49 SOFA/KURSI TAMU 2020 2 Set 50 AC UNIT 2020 5 Unit 51 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 2020 3 Buah 52 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2023 3 Buah 53 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2023 1 Unit 54 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III 2023 1 Buah 55 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III 2023 1 Buah 56 PRINTER 2023 1 Unit 57 PRINTER 2024 2 Unit 58 PC UNIT 2024 I Unit 59 COMPUTER PC 2024 2 Unit 60 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2024 1 Unit 61 MESIN PORPORASI 2024 1 Unit 62 KURSI PUTAR 2024 7 Buah 63 KURSI (PEJABAT) 2024 4 Buah 64 (HDD HARDISK) 2024 4 Buah 65 LAPTOP 2024 1 Unit 66 AC SPLIT 2024 1 Unit 67 Meja Kerja Kayu 2024 4 Buah 68 KURSI ESELON IV 2024 4 Buah 69 Peralatan Studio Video dan Film Lain- lain 2024 1 Unit 70 AC 2015 1 Unit NO. NAMA BARANG TAHUN JUMLAH RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 23 71 UPS 2016 1 Unit 72 Personal Komputer (PC) 2019 1 Unit 73 Komputer PC (SIMPATDA) 2019 1 Unit 74 Personal Komputer (PC) 2019 1 Unit 75 PC ( RAKITAN) 2020 1 Unit 76 MEJA PELAYANAN 2020 1 Buah 78 MOUBILER LAINNYA1 ZUnit 2021 1 Set 79 A.C. Sentral 2021 1 Unit 80 Mixer PVC 2022 1 Unit 81 Sound System 2022 1 Unit 82 A.C 2023 1 Unit 83 LCD PROYEKTOR 2024 1 Unit 84 LAYAR PROYEKTOR 2024 1 Buah 85 Meja 1/2 Biro 2007 1 Buah 86 KURSI NON HIDROLIK 2022 1 Buah 87 LEMARI KACA 2020 1 Buah 88 LEMARI KACA 2020 1 Buah 89 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III 2023 2 Buah 90 P.C Unit 2022 1 Buah 91 PC AIO 2024 1 Unit 92 MEJA KERJA 2020 1 Buah 93 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III 2023 1 Buah 94 MEJA KERJA 2020 1 Buah 95 SOFA 2015 1 Set 96 KURSI NON HIDROLIK 2022 3 Buah 97 FILLING BESI/METAL 2020 1 Buah 98 KURSI 2023 1 Buah 99 Meja Kerja Sekretaris / Kabid 2014 1 Buah 100 PC UNIT 2015 1 Unit 101 PC UNIT 2024 1 Unit 102 P.C Unit 2022 1 Unit 103 PRINTER 2024 1 Unit 104 KOMPUTER 2020 1 Unit 105 CCTV 2023 4 Unit RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 24 106 KURSI RAPAT 2024 13 Buah 107 Tiang Baleho 2013 1 Buah NO. NAMA BARANG TAHUN JUMLAH 108 PC AIO 2024 1 Unit 109 Lap Top 2019 1 Unit 110 PRINTER DOTMATRIX 2024 1 Unit 111 Meja kerja 2007 1 Buah 112 PRINTER DOTMATRIX 2024 2 Unit 113 PRINTER 2024 1 Unit 114 AC SPLIT 2024 1 Unit 115 printer 2014 1 Unit 116 LAPTOP 2023 2 Unit 117 Alat Studio Lainnya 2022 1 Buah 118 Kursi hidrolik 2014 1 Buah 119 AC 2023 1 Unit 120 Meja Kerja 2007 1 Buah 121 Printer (Peralatan Personal Komputer) 2024 1 Unit 122 Desktop Komputer/Komputer pc 2014 1 Unit 123 A C 2023 1 Unit 124 A C 2019 1 Unit 125 PRINTER 2024 1 Unit 126 Sepeda Motor Trael KLX 2015 1 Unit 127 Rambu Papan Tambahan 2022 1 Unit 128 MOBIL OPERASIONAL LAPANGAN BAPPENDA KAB. BARSEL 2024 1 Unit 129 AC SPLIT 2024 1 Unit 2.1.3 KINERJA PELAYANAN Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 25 diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya. Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan Lain – Lain PAD yang Sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak,Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah tersusun atas: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) b) Pendapatan transfer c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Yang mana PAD meliputi: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer sebagaimana di atas terbagi menjadi dua: (a) transfer Pemerintah Pusat; dan (b) transfer antar-daerah. Terakhir, Lain-lain Pendapatan yang sah dibagi menjadi: (a) hibah; (b) dana darurat; dan/atau (c) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan gambaran ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tabel 2.5 Realisasi dan Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 26 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 27 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 28 Tabel 2.7 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 - 2024 Struktur pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dominasi yang sangat tinggi dari pendapatan transfer. Komponen ini secara konsisten menyumbang lebih dari 90 persen terhadap total pendapatan daerah sejak 2022 dengan kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 95,84 persen. Dominasi pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat mencapai 92,53 persen dari total pendapatan pada 2024. Fenomena ini menandakan pentingnya strategi diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan kebijakan pusat. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami tren penurunan kontribusi. Pada tahun 2021, PAD sempat mencapai proporsi tertinggi sebesar 9,77 persen, tetapi turun menjadi hanya 4,15 persen pada 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya kontribusi komponen utama PAD, seperti Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber PAD justru menunjukkan tren penurunan dari 1,31 persen pada 2020 menjadi hanya 0,77 persen pada

2024.Hal serupa terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sempat stabil di atas 1 persen pada 2021 dan 2022, tetapi turun drastis menjadi 0,01 persen di 2023 dan sedikit naik ke 0,25 persen di 2024. Sementara itu, Retribusi Daerah cenderung stagnan pada kisaran di bawah 0,5 persen yang menandakan potensi layanan public yang belum dimonetisasi secara optimal. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 29 Komponen lain yang juga mengalami penurunan drastis adalah Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusinya menurun tajam dari 2,78 persen pada 2020 menjadi hanya 0,01 persen pada 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan hibah secara konsisten serta tidak adanya realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejak 2022. Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tantangan serius dalam hal kemandirian fiskal. Ketergantungan pada transfer pusat yang sangat tinggi, penurunan kontribusi PAD, memperkuat urgensi untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Selain dari sisi struktur, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan juga menunjukkan fluktuasi dalam capaian realisasinya terhadap target. Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi pendapatan daerah secara nominal mengalami tren kenaikan, dari Rp987,4 miliar pada 2020 menjadi Rp1.831,88 miliar pada 2024. Namun, dari sisi persentase terhadap target APBD, capaian tersebut tidak selalu stabil. Realisasi pendapatan bahkan sempat melampaui target pada tahun 2022 dengan capaian 112,70 persen, tetapi Kembali menurun pada 2023 dan 2024 dengan masing-masing capaian sebesar 96,16 persen dan 98,97 persen. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam perencanaan dan pelaksanaan pendapatan baik dari sisi asumsi dasar penyusunan APBD maupun dari faktor teknis pelaksanaan di lapangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa jenis pungutan retribusi yang RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 30 tidak dipungut lagi sehingga dapat berpengaruh langsung terhadap target PAD karena yang selama ini potensinya cukup besar seperti Izin Usaha Perdagangan, Izin Pariwisata, Izin Reklame, Izin Kesehatan, Izin Pasar, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/ kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Tekhnis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas Tekhnis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Barito Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan. 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meliputi masyarakat yang berkewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah, seperti wajib pajak orang pribadi dan badan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang memanfaatkan layanan dan sumber pendapatan daerah. Rincian Kelompok Sasaran Layanan Bapenda:  Masyarakat Umum: Individu dan rumah tangga yang menggunakan fasilitas atau layanan publik yang dikenakan pajak atau retribusi.  Pelaku Usaha: Badan atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah daerah, yang berkewajiban membayar pajak usaha, seperti pajak hotel, restoran, dan reklame.  Pemerintah Daerah Lainnya: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola dan menarik retribusi daerah, serta membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Bapenda.  Masyarakat Investor: Pihak-pihak yang berinvestasi di daerah dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah, yang berinteraksi dengan Bapenda untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi terkait investasi mereka.  Badan Usaha Non-Pajak (Tidak Langsung): Selain pajak dan retribusi, Bapenda juga mengelola sumber pendapatan lain dari daerah, sehingga kelompok ini termasuk usaha yang bergantung pada infrastruktur dan layanan daerah. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 31 Bagaimana Bapenda Melayani Mereka:  Sosialisasi dan Penyuluhan: Memberikan informasi yang jelas dan terkini mengenai peraturan perpajakan dan retribusi daerah, agar masyarakat dan pelaku usaha memahami kewajiban mereka, seperti yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.  Pendataan dan Pengelolaan: Melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi, serta mengelola sistem pembayaran dan penerimaan pendapatan daerah secara efisien.  Pelayanan Administrasi: Memberikan pelayanan administrasi terkait pajak dan retribusi, seperti penerbitan izin, penetapan pajak, dan penyelesaian sengketa. 1) Wilayah operasional, dimana terdapat petugas-petugas yang terbagi di setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) memiliki tugas krusial dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah. UPTD dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat dan mengoptimalkan pemungutan pajak di wilayah kerjanya. Beberapa fungsi dan tugas dari petugas yang ditugaskan di UPTD meliputi :

a.Penerimaan Pembayaran Pajak/Retribusi daerah
b.Penerbitan bukti pembayaran pajak
c.Distribusi SPT kepada Masyarakat
d.Pelayanan informasi dan konsultasi
e.Melaksanakan pendataan
f.Melaksanakan penagihan 2) Pelayanan Internal Badan Pendapatan Daerah Pelayanan dalam lingkup internal Badan pendapatan Daerah bertujuan untuk melaksanakan pelayanan secara efektif dan efesiensi. Ada beberapa jenis layanan yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah meliputi :
a.Pelayanan Objek baru Layanan ini dikhususkan untuk pendaftaran objek pajak atau retribusi yang sebelumnya belum terdaftar dalam database Bapenda.
b.Pelayanan Mutasi Layanan mutasi di Badan Pendapatan Daerah berkaitan dengan perubahan data objek atau subjek pajak
c.Pelayanan Keberatan Layanan keberatan adalah hak wajib pajak untuk menyampaikan sanggahan atau bantahan terhadap ketetapan pajak atau retribusi yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
d.Pelayanan Pembatalan RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 32 Layanan pembatalan adalah proses untuk membatalkan suatu ketetapan pajak atau retribusi yang diterbitjan Badan Pendapatan Daerah karena adanya kesalahan administrasi, kesalahan data yang fundamental atau kondisi lain yang menyebabkan ketetapan tersebut menjadi tidak sah.
e.Pelayanan Pengurangan Layanan pengurangan memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan jumlah pajak atau retribusi terutang karena kondisi tertentu yang memenuhi kreteria yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Layanan ini berbeda dengan keringanan (yang cenderung bersifat umum) pengurangan lebih spesifik pada kondisi tertentu yang menyebabkan wajib pajak kesulitan membayar pajak.
f.Pelayanan Salinan Layanan Salinan adalah permintaan wajib pajak untuk mendapatkan duplikat atau Salinan resmi dari dokumen-dokumen perpajakan yang pernah diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Dari sasaran utama yang terdiri dari wajib pajak dan wajib retribusi disatu daerah terdiri dari beberapa kelompok sasaran pelayanan meliputi: 1) Individual atau perorangan ini mencakup penduduk yang memiliki kewajiban perpajakan pribadi :
a.Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
b.Wajib pajak kendaraam bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB)
c.Wajib Retribusi Pelayanan Umum meliputi retribusi pelayanan pasar, kebersihan dan parkir 2) Badan Usaha/Perusahaan, dimana kelompok ini memeliki kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis mereka anatar lain :
a.Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Penerangan Jalan
b.Wajib Pajak Air Tanah
c.Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
d.Wajib Retribusi Jasa Usaha 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki tugas dan fungsi mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan keuangan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang keuangan daerah. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 33 Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya.Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah 1 Kurangnya Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesui Ketentuan
1. 1.Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum maksimal
2. 1.Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah belum maksimal
3. 2.Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah belum maksimal
4. 3.Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sesuai potensi / kondisi sebenarnya
5. 4.Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu
6. 2.Kurang maksimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah
7. 1.Kurangnya pemahaman wajib pajak dan retribusi terhadap arti penting membayar pajak dan retribusi
8. 2.Kurang akuratnya data obyek/subyek pajak / retribusi
9. 3.Banyaknya pengaduan terkait permasalahan pajak daerah
10. 4.Belum terpenuhinya regulasi dan Standar Operasional Prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya
11. 5.a. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana
b.Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpajakan
c.Belum sepenuhnya pengelolaan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
1. 3.Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan
2. 1.Kurang optimalnya pengendalian pemungutan dan penyetoran pajak RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 34 retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya
3. 2.Kurang optimalnya koordinasi perencanaan, evaluasi, rekonsiliasi serta pelaporan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor- faktor yang memperngaruhi permasalahan tersebut terdiri dari faktor internal (faktor dari dalam) dan faktor eksternal (faktor dari luar). 1) Masalah Internal meliputi :
a.Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
b.Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah;
c.Belum optimalnya penyajian data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang terintegrasi;
d.Perlunya peningkatan kualitas peningkatan data base wajib pajak;
e.Kurang optimalnya penggalian potensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
f.Kurang optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasiskan Sistem Informasi dan Komunikasi. 2) Masalah Eksternal meliputi : Kurangnya kesadaran wajib pajak terkait hal hal sebagai berikut :
a.Pelaporan pajak sesuai dengan potensi / kondisi sebenarnya;
b.Pembayaran pajak tepat waktu; dan
c.Pemahaman terhadap arti penting membayar pajak dan retribusi daerah. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 35 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Adapun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan di bawah ini terdapat beberapa permasalahan yang merupakan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan maupun pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah, yaitu sebagai berikut : - Masih terdapat kurangnya data objek pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan), seperti satu rumah tercatat lebih dari satu kali sebagai objek pajak dengan nilai berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sistem basis data PBB-P2 belum sempurna; - Belum Optimalnya Digitalisasi dan Penguatan SDM; - Belum optimalnya sistem pengelolaan database pajak daerah yang ada; - Belum Optimalnya pemutakhiran data dan pemetaan ulang potensi pajak daerah; - Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pajak dan retribusi daerah; - RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 36 2.2.2 Isu Strategis Isu strategis perlu menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Barito Selatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan pembangunan yang direncanakan sesuai dtuberengan konteks yang terjadi baik dari di lingkup global, nasional, maupun regional. Isu strategis merupakan situasi/kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini merujukpada signifikansi dampak dan manfaat bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak. Isu strategis digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan pencapaian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Isu strategis disusun berdasarkan sintesa atas potensi dan permasalahan yang dikaitkan dengan isu lingkungan dinamis, baik dari skala global, nasional, maupun regional. Melihat pada tahap satu pembangunan RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2025–2045, maka fokus utama dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 menekankan pada aspek/sisi fundamental pembangunan. Adapun isu strategis Kabupaten Barito Selatan dijbarkan sebagai berikut, antara lain ; “8. Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Lokal untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah”. Peningkatan kontribusi sektor unggulan menjadi langkah strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Upaya ini menuntut inovasi dalam pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi, pemanfaatan aset daerah secara produktif, maupun penguatan BUMD. Penguatan kapasitas kelembagaan fiskal serta tata kelola pendapatan yang transparan dan akauntabel akan menjadi fondasi pentung untuk mendorong peningkatan PAD. Kebutuhan sistem perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan. Pemanfaatan data spasial dan integrasi sistem informasi pendapatan juga dapat membantu pemetaan potensi dan pengambilan kebijakan yang lebih responsif. Sinergi antara pmerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 37 Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMA SALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Minimnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah - SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

1.Rendahnya daya saing BUMD
2.Lemahnya skema insentif dan kerjasama antar daerah Belum optimalnya hilirisasi produk dan kualitas SDM Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Lokal untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 38
1.Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 Visi merupakan rumusan cita-cita Kepala Daerah yang menggambarkan kondisi daerah yang ingin dicapai dan diwujudkan sebagai hasil kinerja pembangunan. Visi Kepala Daerah juga mencerminkan arah pembangunan yang ingin dituju selama masa jabatan. Visi dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian pelaksanaan program pembangunan. Adapun visi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: "Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” Untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Kabupaten Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara", ditetapkan sejumlah misi sebagai arah pembangunan daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 39 dalam lima tahun mendatang. Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, yaitu; Pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan menghadapi berbagai tantangan struktural yang memengaruhi daya saing daerah, terutama dalam hal kemiskinan, kualitas tenaga kerja, dan pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan sosial dan tingginya angka kemiskinan menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja dan keterampilan yang belum memadai membatasi masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, daya tarik investasi dan industri local masih perlu diperkuat agar mambu bersaing. Pemanfaatan sektor unggulan lokal belum optimal sebagai sumber peningkatan PAD, termasuk dari sektor agribisnis dan pariwisata yang memiliki potensi. Pembangunan pariwisata masih menghadapi kendala dalam hal dasar utilitas, amenitas, dan kelembagaan pendukung. Selain itu, ketahanan ekologi masih rentan akibat belum optimalnya tata kelola lingkungan dan lemahnya kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengembangan daya saing ekonomi di Barito Selatan perlu diarahkan pada penguatan sektor unggulan lokal yang ramah lingkungan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pendekatan ini menuntut integrasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan. Misi 5 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan merupakan pondasi utama dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah. Saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, kesenjangan antar dokumen perencanaan dan lemahnya sinergi lintas sektor menyebabkan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya konsisten dan terintegrasi. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek kecepatan, kepastian layanan, RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 40 maupun kepuasan masyarakat, terutama pada sektor-sektor layanan dasar. Transformasi digital yang berjalan belum merata dan masih menghadapi kendala pada aspek infrastruktur dan integrasi sistem informasi, yang berdampak pada lambatnya proses birokrasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Terbatasnya jangkauan layanan pemerintahan ke wilayah-wilayah terpencil juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan akses pelayanan. Penguatan tata kelola yang responsif, adaptif, dan transparan perlu dikedepankan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, optimalisasi system pemerintahan berbasis digital, serta perluasan akses dan kualitas pelayanan publik. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 41 Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-3 yaitu antara lain: a) Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata b) Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah Tujuan 5: Menguatkan fondasi dan kinerja ekonomi daerah yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan Tujuan ini dirumuskan untuk mewujudkan Misi 2 “Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ke-5 yaitu antara lain: a) Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing b) Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal Jadi yang menjadi Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Adalah: “Menguatkan Pondasi dan Kinerja Ekonomi Daerah yang Adaptif - Produktif Berbasis Potensi Lokal Secara Berkelanjutan “
1.Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah “Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah dan Perluasan Inklusi ekonomi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal”. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 42 Meningkatkan kapasitas keuangan daerah merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Hal tersebut berfokus melalui melalui optimalisasi pajak dan retribusi, penguatan tata kelola keuangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan Untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah diperlukan beberapa strategi yaitu : - Pengelolaan Pajak dan Retribusi yang Efektif demi optimalisasi PAD - Pengelolaan Aset Daerah yang Menguntungkan agar dapat memberikan keuntungan ekonomi dan berkontribusi pada kas daerah. - Mendorong Investasi seperti mendukung pameran hasil industri kecil dan menengah (UMKM) untuk menarik investor dan menumbuhkan usaha lokal. Perluasan inklusi ekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses adil terhadap kesempatan, sumber daya, dan produk/layanan. Hal ini dicapai melalui berbagai strategi seperti pemberdayaan UMKM, peningkatan akses ke layanan keuangan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kebijakan investasi yang tepat sasaran oleh pemerintah. Hasilnya adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan, dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Untuk meningkatkan perluasan inklusi ekonomi yaitu : - Pemberdayaan UMKM - Akses keuangan yang lebih baik untuk memfasilitasi UMKM - Pengembangan Sumber Daya Manusia - Pemanfaatan teknologi. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 43 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 44
2.Strategi Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025-2029 Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Strategi menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan operasional sebagai upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

a.Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah
b.Pembenahan Pendapatan Daerah dan Sumber Pembiayaan Pembangunan.
1. 3.Arah Kebijakan Renstra Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman atau rambu-rambu strategis yang memberikan gambaran bagaimana tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dengan kata lain, arah kebijakan menjelaskan prioritas, fokus program, serta langkah-langkah pokok yang harus dilakukan perangkat daerah agar tujuan pembangunan daerah tercapai secara efektif, terarah, dan berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah:
2. 1.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.
3. 2.Pemetaan potensi pendapatan daerah.
4. 3.Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
5. 4.Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak.
6. 5.Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak.
7. 6.Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan Data dan Penetapan Wajib Pajak.
8. 7.Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan.
9. 8.Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan.
10. 9.Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
11. 10.Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 45
12. 12.Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan
13. 13.Monitoring dan evaluasi (survei) lapangan
14. 14.Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.
15. 15.Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 46 Tabel 3.4 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 47 Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
16. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator Kinerja Program (outcome) adalah Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 48
17. 2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian proses untuk mengatur pendapatan, belanja, dan aset daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.
18. 3.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 49 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 50 4.2 Uraian Kegiatan Kegiatan merupakan penjabaran lebih rinci dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bentuk operasionalisasi kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika program masih bersifat umum dan strategis, maka kegiatan memiliki ruang lingkup yang lebih teknis dan langsung dapat diukur melalui indikator kinerja. Setiap kegiatan dirancang agar mampu menjawab permasalahan yang telah dipetakan, serta mendukung pencapaian outcome yang diharapkan dari program. Dengan demikian, kegiatan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat diwujudkan dalam bentuk layanan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026– 2029, kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mendukung empat program utama yang telah ditetapkan, sebagai berikut:
19. 1.Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :
a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
d.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e.Administrasi Umum Perangkat Daerah
f.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h.Penataan Organisasi
1. 2.Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
a.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
b.Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
1. 3.Kegiatan pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu:
a.Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. 4.Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu:
a.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Subkegiatan adalah turunan paling teknis dari kegiatan yang dirancang untuk menggambarkan tahapan nyata di lapangan. Subkegiatan memiliki karakteristik yang lebih rinci, detail, serta fokus pada pencapaian hasil yang dapat segera dilihat dan diukur. Pelaksanaan kinerja subkegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi dari subkegiatan tersebut. Kinerja bukan sekadar diukur dari terlaksananya aktivitas, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan. Dengan demikian, kinerja subkegiatan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 51 Dalam rangka mengukur keberhasilan tersebut, diperlukan indikator kinerja yang jelas, terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana subkegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses pemantauan dan evaluasi, sehingga progres capaian dapat diikuti secara obyektif dan transparan. Sejalan dengan indikator, penetapan target merupakan langkah yang tidak kalah penting. Target menggambarkan tingkat capaian yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sekaligus menjadi standar yang harus dicapai oleh perangkat daerah. Target harus realistis, sesuai dengan kapasitas fiskal, ketersediaan sumber daya, serta kondisi riil lapangan. Untuk mendukung pelaksanaan subkegiatan, ditetapkan pula pagu indikatif yang berfungsi sebagai perkiraan awal alokasi anggaran. Dengan demikian, keterpaduan antara subkegiatan, kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif membentuk satu sistem perencanaan yang utuh. Subkegiatan menjamin adanya langkah teknis yang operasional, kinerja menjelaskan hasil nyata yang dicapai, indikator menjadi ukuran obyektif keberhasilan, target berfungsi sebagai acuan capaian, sementara pagu indikatif memastikan tersedianya dukungan anggaran yang memadai. Keseluruhan elemen tersebut mencerminkan pendekatan perencanaan berbasis hasil (result based planning), yang menekankan pentingnya keterukuran, akuntabilitas, serta orientasi pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 52 TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH - Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal Menguatkan Pondasi dan Kinerja Ekonomi Daerah yang Adaptif - Produktif Berbasis Potensi Lokal Secara Berkelanjutan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Indeks Pelayanan Publik (Indeks) Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah dan Perluasan Inklusi Ekonomi yang mendukung pertumbuhan Ekonomi Lokal. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai) Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bapenda 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 53 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 54 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 55 kabupaten/kota Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 5.02.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 56 Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 5.02.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 5.02.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 57 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 58 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 5.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 59 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 5.02.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 5.02.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 5.02.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 60 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 5.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 61 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 5.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 5.02.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 5.02.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 5.02.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 62 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 63 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 64 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 65 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.13 - Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) 5.02.01.2.13 - Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) 5.02.01.2.13 - Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) 5.02.01.2.13 - Penataan Organisasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) 5.02.01.2.13 - Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) 5.02.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) 5.02.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) 5.02.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 66 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) 5.02.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) 5.02.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan Bapenda 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen ) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen ) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen ) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 67 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen ) 5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) 5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan) 5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) 5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 68 Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen ) 5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) 5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen ) 5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) 5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen ) 5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) 5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 69 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen ) 5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) 5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan) 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan) 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan) 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan) 5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 70 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) 5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan) 5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) 5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan) 5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan) 5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan) 5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) 5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) 5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) 5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 71 Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen ) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen ) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen ) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan ) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 72 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak ) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen ) 5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan ) 5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit) 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak ) 5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) 5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 73 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen ) 5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen ) 5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen ) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 74 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen ) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen ) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan ) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak ) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit) 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen ) 5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 75 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan ) 5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit) 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 76 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak ) 5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) 5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen ) 5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen) 5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen ) 5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) 5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 77 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 78 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 79 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 80 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 81 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 82 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 83 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 84 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 85 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 86 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 87 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 88 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 89 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 90 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 91 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 92 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 93 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 94 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 95 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 96 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 97 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 98 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 99 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 10 0 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. Penyusunan Program prioritas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025– 2029 dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan terhdap arah pembangunan nasional dan provinsi. Pada tingkat nasional diseleraskan sebagaimana Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2025–2029, sedangkan pada tingkat provinsi diseleraskan dengan agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dirumuskan dalam kerangka HUMA BETANG sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. RPJMN Tahun 2025– 2029 memuat Visi Presiden periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dijabarkan dalam Delapan Misi Presiden yang kemudian dirumuskan dalam Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembanguna berbagai sektor strategis, serta dilengkapi dengan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) sebagai langkah percepatan pencapaian hasil pembangunan. Seluruh upaya ini dirancang untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama pembangunan nasional secara cepat, tepat, dan terukur, serta untuk membangun fondasi yang kuat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan jangka menengah. Program prioritas Kabupaten Barito Selatan disusun sebagai hasil sintesis dari cascading kinerja pembangunan daerah, mulai dari visi, misi, tujuan, hingga outcome perangkat daerah yang terukur, baik dari tingkat nasional hingga provinsi. Program-program ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak strategis, serta relevansi terhadap isu- isu pembangunan utama, sekaligus menjaga keterpaduan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Ini didasarkan pada janji politik dan program yang kemudian diharmonisasikan dengan perencanaan secara teknokratis. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 10 1 Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Nomenklatur Program PD Indikator Capaian Program Perangkat Daerah Subkegiatan 1 Mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tercapainya target peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik (diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat/IK M), dan peningkatan kemandirian fiskal Badan Pendapatan Daerah

1.Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2.Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3.Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5.Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6.Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7.Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8.Penetapan Wajib Pajak Daerah
9.Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10.Penagihan Pajak Daerah
11.Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
12.Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
13.Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 10 2 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai instrumen pengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 yang terseleksi. IKU berada pada level indikator final/ultimate outcomes. IKU dipilih sesuai dengan kebutuhan daerah yang diselaraskan terhadap isu strategis dan janji politis Kepala Daerah. Indikator ini menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut: RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 10 3 RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 10 4 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pencapaian visi dan misi daerah, serta keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam jangka waktu tersebut. IKD akan merinci target-target yang ingin dicapai dari keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) kegiatan, program, serta tujuan pemerintah daerah. RENSTRA BAPENDA KAB. BARSEL 2025-2029 10 5 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan iRencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir KATA PENGANTAR Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Dusun Hilir Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja laporan dalam rangka pemenuhan tugas dan strategi Kecamatan. Renstra Kecamatan merupakan bagian integral dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang memberikan gambaran umum dan arah yang jelas terhadap kebijakan pembangunan di wilayah Kecamatan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Dusun Hilir menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan. Mengingat rencana strategis Kecamatan ini masih jauh dari harapan ideal, maka perlu adanya koreksi, saran dan pendapat dalam rangka upaya perbaikan penyempurnaan yang lebih baik. Tak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Starategis Kecamatan Dusun Hilir, dan semoga dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Mengkatip, 2025 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan iiRencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................. 3 1.3 Maksud Dan Tujuan......................................................................... 7 1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................... 8 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ........................................................................ 9 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ......................................... 9 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .................... 12 2.1.2. Sumber Daya Perangakat Daerah......................................... 20 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangakat Daerah .................................. 21 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan ................................................. 25 2.2. Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah ......................... 28 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah......................... 28 2.2.2. Isu Strategis ......................................................................... 29 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ............... 31 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ................... 31 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .................. 32 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ................................ 34 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029................... 36 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ........................................... 40 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029............................................................................................. 40 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ................................................................................... 91 BAB V PENUTUP .......................................................................................... 96 iiiRencana Strategis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Kelurahan, desa, dan dusun yang ada di wilayah Kecamatan Dusun Hilir.......... 10 Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ................................................... 10 Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Dusun Hilir ................................. 11 Tabel 2.4 Status Kepegawaian, Kedudukan Dalam Organisasi, Pangkat/Golongan, dan Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Kecamatan Dusun Hilir ............................. 16 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan ............................................................................................................................... 26 Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah ...................................... 29 Tabel 3.1 Misi RPJMD .......................................................................................................... 31 Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan ................................................................. 32 Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah ................................................................ 35 Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dusun Hilir ............. 36 Tabel 3.5 Strategis dan Kebijakan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ............................................................................................................................... 38 Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah ................................................................................................................... 40 Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ....................................................... 51 Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .......................................................................................... 92 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ........................................................ 93 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan ............................................................................................................................... 94 ivRencana Strategis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Dusun Hilir ........................................................ 9 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 1Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Dokumen Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir ini merupakan penjabaran dari RPJMD 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Dokumen Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir dengan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir ini harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir ini, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dusun Hilir untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir ini harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 2Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Barito Selatan Tahun 2025-2029. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Dusun Hilir akan menjadi pedoman bagi penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Dusun Hilir yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Dusun Hilir Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Dusun Hilir Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.
1.Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir ini merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029;
2.Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
3.Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
4.Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. Berdasarkan hal tersebut maka Kecamatan Dusun Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 3Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Hilir bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Kecamatan Dusun Hilir menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Kecamatan Dusun Hilir yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi Kecamatan Dusun Hilir. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksana di lingkungan Kantor Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban Kantor Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara bersama-sama oleh seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran di lingkungan Kantor Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan. 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN Landasan Hukum Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025- 2029 Kecamatan Dusun Hilir adalah sebagai berikut:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 4Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 5Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 6Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Dokumen Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir adalah :
1.Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada 14 mandat arah Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 7Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi;
2.Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; dan
3.Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir adalah :

a.Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas;
b.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
c.Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
d.Sebagai instrumen cascading untuk seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
e.Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan; dan
f.Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Kecamatan Dusun Hilir ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dusun Hilir sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya- upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Sistimatika penulisan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir adalah sebagai berikut: Adapun batas-batas wilayah Kecamatan yaitu:
1. 1.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karau Kuala.
2. 2.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jenamas.
3. 3.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
4. 4.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur. Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Dusun Hilir Wilayah Kecamatan Dusun Hilir terbagi dalam 1 (satu) kelurahan, 9 (sembilan) desa dan 5 (lima) dusun, dengan jumlah 80 (delapan puluh) RT (Rukun Tetangga) dan 31 (tiga puluh satu) RW (Rukun Warga). Adapun kelurahan, desa dan dusun yang ada di wilayah Kecamatan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 10Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Dusun Hilir ada pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1 Kelurahan, desa dan dusun yang ada di wilayah Kecamatan Dusun Hilir No. Kelurahan/Desa No. Dusun
5. 1.Kelurahan Mengkatip 1. Dusun Muara Puning
6. 2.Desa Batampang 2. Dusun Simpang Telo
7. 3.Desa Sungai Jaya 3. Dusun Bakota
8. 4.Desa Kalanis 4. Dusun Kalanis Murung
9. 5.Desa Lehai 5. Dusun Panungku
10. 6.Desa Damparan
11. 7.Desa Teluk Timbau
12. 8.Desa Batilap
13. 9.Desa Mahajandau
14. 10.Desa Mangkatir A. Penduduk Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Hilir berjumlah 16.651 (Enam Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu) jiwa yang terdiri dari 8.467 (Delapan Ribu Empat Ratus Enam Tujuh) jiwa penduduk Laki- Laki dan 8.184 (Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Empat) jiwa penduduk Perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 5.256 (Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam) KK (Kartu Keluarga). Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk Kecamatan Dusun Hilir sebagian besar adalah petani/pekebun dan nelayan/pencari ikan. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin No Desa / Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah KK L P 1. Kelurahan Mengkatip 1.685 1.697 3.382 1.059
15. 2.Desa Batampang 812 747 1.559 488
16. 3.Desa Teluk Timbau 674 662 1.336 448
17. 4.Desa Damparan 1.307 1.197 2.504 803
18. 5.Desa Batilap 542 493 1.035 260
19. 6.Desa Mahajandau 548 453 1.001 317
20. 7.Desa Sungai Jaya 799 879 1.678 495
21. 8.Desa Kalanis 1.235 1.255 2.490 849 9. Desa Lehai 682 624 1.306 424 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 11Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir No Desa / Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah KK L P
22. 10.Desa Mangkatir 183 177 360 113 J u m l a h 8.467 8.184 16.651 5.256 Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Dusun Hilir B. Fasilitas Umum Fasilitas umum yang berada di Kecamatan Dusun Hilir sebagai berikut: Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Dusun Hilir NO. SARANA DAN PRASARANA JUMLAH A. PENDIDIKAN
23. 1.TK/RA 12
24. 2.SD/MI/Sederajat 24
25. 3.SMP/MTs/Sederajat 12
26. 4.SMA/SMK/MA/Sederajat 7
27. 5.Perguruan Tinggi - B. TEMPAT IBADAH
28. 1.Masjid 17
29. 2.Mushola 33
30. 3.Gereja Protestan 10
31. 4.Gereja Katholik 3
32. 5.Pura/Balai -
33. 6.Vihara -
34. 7.Klenteng - C. KESEHATAN
35. 1.Puskesmas 1
36. 2.Puskesmas Pembantu 7
37. 3.Polindes/Posyandu 15
38. 4.Poskesdes 7
39. 5.Praktek Bidan 3
40. 6.Apotek/Toko Obat - D. LAINNYA
41. 1.Kantor Pos 1
42. 2.PERANGKAT DAERAHAM 7
43. 3.PLN 15 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 12Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, bahwa kedudukan kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang tertuang pada Bab XXXII Pasal 369, sebagai berikut :
44. 1.Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan.
45. 2.Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja di dalamnya terdapat kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
46. 3.Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
47. 4.Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
48. 1.Camat ;
49. 2.Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
a.Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
b.Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
1. 3.Seksi Pemerintahan ;
2. 4.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
3. 5.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
4. 6.Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
5. 7.Kelurahan ; dan
6. 8.Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
7. 1.Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyelenggaraan koordinasi penyelenggaran pemerintahan umum, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pengawasan keuangan desa, dan pemberdayaan Masyarakat, serta monitoring dan evaluasi desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat menyelenggarakan fungsi:
a.penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b.penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 13Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir
d.pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e.pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
f.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
h.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
i.melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
j.pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
k.pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
1. 2.Sekretariat Kecamatan, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan ketatusahaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan inventarisasi penatausahaan pengelolaan asset barang milik pemerintah, penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kecamatan, serta pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
a.penyelenggaraan kegiatan adminitrasi umum dan ketatausahaan;
b.penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan;
c.penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
d.penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian;
e.penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksanan di lingkungan kecamatan;
f.pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum lingkungan kecamatan;
g.pengoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan;
h.pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan; dan
i.pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Kecamatan dan unit kerja di kecamatan. Sekretariat Kecamatan membawahkan : Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 14Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengoordinasikan pelaksanaan urusan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, hukum, humas, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan dan aset. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. 1.penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.pelaksanaan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tata laksana, hukum, humas, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
3. 3.pelaksanaan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tata laksana, hukum, humas, rumah tangga, perlengkapan aset dinas dan keprotokolan;
4. 4.pelaksanaan penyusunan konsep analisis yang berhubungan dengan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tata laksana, hukum, humas, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
5. 5.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, keuangan, tata laksana, hukum, humas, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
6. 6.penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; dan
7. 7.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan, pelayanan teknis perencanaan dan keuangan Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. 1.penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 2.pelaksanaan perencanaan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
3. 3.pelaksanaan penyusunan program prioritas, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
4. 4.pelaksanaan penyusunan konsep analisis program, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
5. 5.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. 6.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 15Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir
7. 3.Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan umum. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
b.pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
c.pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;
d.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang- undangan;
e.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
f.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan organisasi kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan;
g.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 4.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b.pelaksanaan rencana program, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
c.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan; Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 16Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir
d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
e.pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
f.pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
g.pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 5.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
b.pelaksanaan rencana program, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
c.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
e.pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
f.pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
g.pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 6.Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 17Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir
a.penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
b.pelaksanaan rencana program, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
c.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
e.pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
f.pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
g.pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 7.Kelurahan, merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Lurah menyelenggarakan fungsi:
a.pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan;
b.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c.pelaksanaan pelayanan masyarakat;
d.pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
e.pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
g.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
1. 8.Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki. Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 18Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari:
2. 1.Camat
3. 2.Sekretariat Camat
a.Kasubag Umum dan Kepegawaian
b.Kasubag Perencanaan dan Keuangan
1. 3.Kepala Seksi Pemerintahan
2. 4.Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. 5.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. 6.Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
5. 7.Lurah
6. 8.Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Dusun Hilir selengkapnya sebagai berikut : 19Rencana Strategis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 : Garis Komando : Garis Koordinasi Adminstratif KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS ACHMAD MUTAHIR, S.AP.,MM NIP. 19790711 200501 1 021 KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN JHONIWANSON FERILIANTONI, A.Md NIP. 19750616 200701 1 018 KASI PPM HIDAYAT, SE NIP. 19710216 199603 1 009 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS YUNG MARINI HANDAYANI,S.AP NIP. 19811122 200003 2 004 KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM JOHARDI, S.Pd NIP. 19680607 198712 1 005 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SAHRIYANTO, A.Md.Kep NIP. 19770428 199603 1 005 CAMAT EKO HERMANSYAH, S. STP.,M.M. NIP. 19870318 200602 1 001 KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT URIA TELO AMINO,S.Pt NIP. 19801223 201101 1 003 LURAH YONG CIFAT DESPRIANTO,S.Pd NIP. 19781214 200604 1 021 KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT -- KASI TRANTIBUM DODIK BEKTI KRISWANTO,A.Md NIP. 19680311 199303 1 015 KASI PEMERINTAHAN BUDIMANSYAH, SE NIP. 19690515 200604 1 033 KASI PPM -- Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 20Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Pegawai Kecamatan Dusun Hilir termasuk Kelurahan dan Tenaga Kontrak berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang, terdiri dari 16 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 10 (sepuluh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan 10 (sepuluh) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Kontrak. Tabel 2.4 Status Kepegawaian, Kedudukan Dalam Organisasi, Pangkat/Golongan, dan Tingkat Pendidikan pegawai Kantor Kecamatan Dusun Hilir NO KETERANGAN KOMPOSISI L P JUMLAH A STATUS KEPEGAWAIAN
7. 1.PNS 13 3 16
8. 2.CPNS 3 - 3
9. 3.PPPK 3 7 10
10. 4.PTT/Kontrak 4 6 10 JUMLAH 39 B KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
11. 1.Camat 1 - 1
12. 2.Sekretaris Camat 1 - 1
13. 3.Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 - 1
14. 4.Kasubag Perencanaan dan Keuangan 1 - 1
15. 5.Kasi Pemerintahan 1 - 1 6. Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat 1 - 1
16. 7.Kasi Kesejahteraan Rakyat 1 - 1
17. 8.Kasi Ketentraman Ketertiban Umum 1 - 1 9. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban Umum - - 1
18. 10.Lurah 1 - 1
19. 11.Sekretaris Lurah - 1 1
20. 12.Kasi Pemerintahan dan Trantibum 1 - 1
21. 13.Kasi PPM Kelurahan - - -
22. 14.Kasi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan - - -
23. 15.Penelaah Teknis Kebijakan 1 1 2 16. Penata Kelola Sistem dan Tekhnologi Informasi 1 - 1
24. 17.Fasilitator Pemerintahan 2 - 2
25. 18.Penata Layanan Operasional 1 1 2
26. 19.Pengadministrasi Perkantoran 1 7 8
27. 20.Operator Layanan Operasional 3 - 3
28. 21.Tenaga Kontrak 4 6 10 JUMLAH 23 16 39 C PANGKAT/GOLONGAN
29. 1.Pembina Tk. I / IV.b - - -
30. 2.Pembina / IVa 2 - 2 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 21Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NO KETERANGAN KOMPOSISI L P JUMLAH
31. 3.Penata Tk. I / III.d 4 1 5
32. 3.Penata / III.c 3 - 3
33. 4.Penata Muda Tk. I / III.b 1 1 2
34. 5.Penata Muda Tk. I / III.a - 1 1
35. 6.Penata Muda / III.a 3 - 3
36. 7.Pengatur Tk. I / II.d 1 - 1
37. 8.Pengatur / II.c - - -
38. 9.Pengatur Muda Tk. I / II.b - - -
39. 10.Pengatur Muda / II.a - - -
40. 11.Juru Tk. I / I.d 1 - 1
41. 12.Juru / I.c 1 - 1
42. 13.Juru Muda Tk I / I.b - - -
43. 14.IX 1 1 2
44. 15.V 2 6 8 JUMLAH 29 D TINGKAT PENDIDIKAN
45. 1.SD 2 - 2
46. 2.SMP - - -
47. 3.SMA 5 4 9
48. 3.D3 2 1 3
49. 4.S1 8 5 13
50. 5.S2 2 - 2
51. 6.S3 - - - JUMLAH 29 Sumber: Sekretariat Kecamatan Dusun Hilir 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Dusun Hilir dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:
52. 1.Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
53. 2.Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
54. 3.Meningkatnya Disiplin Aparatur.
55. 4.Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
56. 5.Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian. Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerjadi Kecamatan Dusun Hilir dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:
57. 1.Pelayanan Administrasi Perkantoran
a.Penyediaan Jasa Komunikasi. sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Dusun Hilir selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 22Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
b.Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) di Kecamatan Dusun Hilir setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, sehingga penyediaan alat tulis kantor setiap tahun tidak terpenuhi.
c.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Dusun Hilir setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.
d.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kantor Kecamatan Dusun Hilir setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak seperti komputer/PC atau laptop akibat pasokan listrik hanya mengandalkan dari mesin genset saja, sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
e.Penyediaan Makanan dan Minuman di Kantor Kecamatan Dusun Hilir setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
f.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah. Penyediaan anggaran perjalanandinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.
1. 2.Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Dusun Hilir dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas (penyekatan atau penambahan ruangan untuk pejabat struktural demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. 3.Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Dusun Hilirdi Bidang Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 23Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Pemerintahan tercermin dari:
a.Meningkatnya pembinaandan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari– hari.
b.Memberikan kesempatan kepadaaparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
c.Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan.
d.Meningkatnya pembinaan secara rutin kedesa dan kelurahan yangberkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
e.Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan.
f.Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.
1. 4.Pelayanan di Bidang Pembangunan
a.Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
b.Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosiallainnya;
c.Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Dusun Hilir;
d.Verifikasi dan fasilitasi penyaluran Dana Bantuan RTLH kepada Masyarakat;
e.Pembinaan, koordinasidan sinkronisasi kegiatan PKK danPosyandu;
f.Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Dusun Hilir; dan
g.Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpulbagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 24Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPERANGKAT DAERAH Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Dusun Hilir selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Dusun Hilir 5 (lima) tahun kedepan diantaranya:
1. 1.Struktur Organisasi Kecamatan wajib diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang memadai;
2. 2.Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
3. 3.Saranadan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas diKecamatan;
4. 4.Kurangnya perhatian untuk kesejahteraan pegawai di kecamatan fasilitas rumah dinas yang kurang memadai;
5. 5.Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
6. 6.Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
7. 7.Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
8. 8.Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Dusun Hiilir harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
9. 9.Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh padapolapikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
10. 10.Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Dusun Hilir, antara lain:
11. 1.Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif; Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 25Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir
12. 2.Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
13. 3.Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governan cemerupakan peluang untuk meningkatkan kinerjadan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Dusun Hilir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
14. 4.Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
15. 5.Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
16. 6.Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan
17. 7.Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Dusun Hilir, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Dusun Hilir. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan dalam memberikan suatu pelayanan, sedangkan Pelayanan merupakan proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Pelayanan di Kecamatan Dusun Hilir terdiri dari Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Kesejahteraan, Pelayanan Ketertiban dan Keamanan, Pelayanan Ekonomi dan pembangunan. Kecamatan Dusun Hilir terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan, dan mempunyai kelompok sasaran yaitu : kelurahan, Pemerintahan Desa dan Organisasi Perangkat daerah terkait, selain kelompok sasaran tersebut dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya Kecamatan Dusun Hilir juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat tingkat Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Dusun Hilir harus mampu menghadapi tantangan yang dapat menghambat Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 26Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir kemajuan pelayanan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Dusun Hilir diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar. Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 27Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana - 80,00 - 80,00 80,00 80,00 95,00 100,00 80,00 80,00 80,00 95,00 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 Persentase Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat - 80,00 - 80,00 80,00 80,00 95,00 100,00 80,00 82,00 85,00 90,00 100,00 1,00 1,03 1,06 0,95 1,00 3 Persentase gangguan Ketertiban Umum yang ditangani - 100,00 - 90,00 90,00 95,00 95,00 100,00 85,00 90,00 97,00 98,00 100,00 0,94 1,00 1,02 1,03 1,00 4 Persentase Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan - 80,00 - 85,00 85,00 90,00 90,00 100,00 85,00 88,00 92,00 90,00 100,00 1,00 1,04 1,02 1,00 1,00 5 Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi - 100,00 - 85,00 85,00 90,00 95,00 100,00 85,00 87,00 95,00 95,00 100,00 1,00 1,02 1,06 1,00 1,00 6 Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota P - 100,00 - 95,00 95,00 95,00 95,00 100,00 95,00 95,00 95,00 95,00 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 28Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan komponen fundamental dalam penyusunan dokumen Renstra karena menjadi landasan utama dalam menerjemahkan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah. Analisis permasalahan diperoleh melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan periode 2020– 2024 dengan mengkaji kesenjangan antara kondisi ideal dengan realita/kondisi eksisting. Hal ini dirangkum dari capaian berbagai indikator, hambatan pembangunan, serta efektivitas pelaksanaan program secara historis. Sementara itu, isu strategis merupakan hasil sintesa dari potensi dan permasalahan yang menjadi perhatian utama pembangunan karena potensi dampak dan sifatnya yang mendesak. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritasprioritas. perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dusun Hilir dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: Urusan Topik Masalah : : : Kewilayahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
18. 1.Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai.
19. 2.Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 29Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Berbasis Kebutuhan Masyarakat Akar Masalah.
20. 3.Kurang nya Infrastruktur dan Sarana yang diperlukan.
21. 4.Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 2.2.2. Isu Strategis Isu strategis merupakan situasi/kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini merujuk pada signifikansi dampak dan manfaat bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak. Isu strategis digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan pencapaian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Isu strategis disusun berdasarkan sintesa atas potensi dan permasalahan yang dikaitkan dengan isu lingkungan dinamis, baik dari skala global, nasional, maupun regional. Melihat pada tahap satu pembangunan RPJPD 2025–2045, maka fokus utama dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025–2029 menekankan pada aspek/sisi fundamental pembangunan. Isu Strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Dusun Hilir merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Dusun Hilir sebagai berikut :
a.Peningkatan Responsive dan Kualitas Pelayanan Publik; dan
b.Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas. Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 30Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN PERANGKAT DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Tata kelola Pemerintah digital Barito Selatan terbaik di Kalimantan Tengah (PERANGKAT DAERAH 2023) - Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi - Aksesibilitas Pemerintahan yang Belum Optimal dan Terintegrasi - Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai - Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat - Sistem Pemerintahan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, - Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal - Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas - Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan Publik - Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan Kurangnya SDM Menguasai IT Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan Bonus Demografi, digitalisasi desa, ekonomi digital Keterbatasan pelatihan kerja dan infrastruktur TIK di daerah Peningkatan literasi digital dan keterampilan untuk tenaga kerja Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 31Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito SelatanTahun 2025– 2029 sebagai berikut, Visi “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi yang akan diupayakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Barito Selatan 2025- 2029 yaitu :

1.Mengembangkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2.Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3.Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
4.Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
5.Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan public, serta
6.Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan dari Visi dan Misi Kantor Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan ditetapkan 5 (lima) tujuan, yaitu:
1.Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan prima yang cepat dan tepat kepada masyarakat disetiap bidang tugas dan mewujudkan Kantor Kecamatan Dusun Hilir sebagai Perangkat Daerah yang bersih dan bertanggung jawab;
2.Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas dengan cara mengikuti Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan;
3.Meningkatkan disiplin aparatur/pegawai Kecamatan Dusun Hilir dan meningkatkan kesadaran dalam penggunaan serta pemeliharaan aset dengan aman dan bertanggung jawab;
4.Mewujudkan masyarakat yang rukun damai di wilayah Kecamatan Dusun Hilir serta terciptnya toleransi antar umat beragama; Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 32Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir
5.Mewujudkan sistem pengelolaan administrasi pelaporan dan keuangan yang transparan, akuntabel, realistis, dan tepat waktu. Tabel 3.1 Misi RPJMD No Misi RPJMD Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 1 Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Sasaran dirumuskan secara lebih spesifik, realistis, terukur, dan dapat dicapai. Sesuai prinsip SMART-C (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound, dan Continuously Improve), setiap sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
1.Pelayanan yang baik, cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
2.Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya.
3.Disiplin dan etos kerja aparatur kecamatan yang baik, penggunaan atas aset/kekayaan yang dimiliki Kecamatan Dusun Hilir dengan baik dan bertanggung jawab.
4.Terciptanya masyarakat yang harmonis antar umat beragama
5.Tertibnya pengelolaan administrasi dan pelaporan yang akurat, realistis, tepat waktu dan berbasis kinerja Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 33Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN HILIR - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik (Indeks) 116 4.582.476.337 4.577.476.135 14.159.723.759 12.722.103.267 13.195.799.617 17.912.298.275 Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai) 116 4.582.476.337 4.577.476.135 14.159.723.759 12.722.103.267 13.195.799.617 17.912.298.275 Indeks Desa Membangun (Indeks) 0,72 0,72 0,729 0,762 0,778 0,781 0,798 Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 80 80 81 85 86 87 90 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,1 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 34Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi merupakan ilmu, seni atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (added value) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program- program prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan. Selaras dengan tagline visi Kepala Daerah “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” terdapat 6 dimensi yang menjadi fokus strategis pembangunan selama periode berjalan. Adapun dimensi-dimensi tersebut meliputi:
1. a.Barsel Ceria – Pendidikan Kesehatan • C (Cerdas) • E (Edukasi inklusif) • R (Ruang belajar sepanjang hayat) • I (Inklusivitas sosial) • A (Asupan bergizi) Dimensi ini mencakup tentang “Generasi cerdas, sehat, dan bahagia” sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sejak usia dini, melalui pendekatan yang terintegrasi antara pendidikan dan kesehatan.
2. b.Barsel Sejahtera – Perekonomian • S (SDA lestari) • E (Ekonomi kreatif) • J (Jaminan sosial ketenagakerjaan) • A (Akselerasi tenaga kerja lokal) • H (Hilirisasi potensi daerah) • T (Tumbuhnya wisata unggulan) • E (Ekspansi fiskal yang sehat) • R (Resiliensi bencana) • A (Akses ekonomi hijau) Dimensi ini menekankan pada perwujudan “Perekonomian yang adil dan inklusif” untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 35Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir menjaga kelestarian lingkungan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. c.Barsel Kuat – Infrastruktur • K (Ketangguhan menghadapi bencana) • U (Utilitas publik yang merata) • A (Akses antarwilayah yang terkoneksi) • T (Tata ruang adaptif) Dimensi ini menjadi fokus untuk Infrastruktur yang tangguh, merata, dan adaptif guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan ketahanan wilayah di masa kini dan masa depan. Ini menitikberatkan pada pembangunan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga adaptif, termasuk terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan wilayah.
4. d.Barsel Rukun – Sosial Budaya • R (Ruang harmoni antarumat) • U (Unjuk seni & budaya lokal) • K (Keterlibatan perempuan dalam pembangunan) • U (Upaya penguatan keluarga rentan) • N (Nilai-nilai kearifan lokal) Dimensi ini diarahkan untuk dapat menjadikan masyarakat sebagai aktor sekaligus objek perencanaan sebagai upaya membangun lingkungan masyarakat yang hidup dalam kerukunan, kebudayaan, dan kebersamaan.
5. e.Barsel Sigap – Tata Kelola • S (Sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien) • I (Integritas birokrasi dan transparansi tata kelola) • G (Good Governance) • A (Akselerasi digitalisasi pemerintahan) • P (Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan) Dimensi ini berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih, dan akuntabel. Pemerintahan diarahkan untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta adaptif terhadap teknologi digital.
6. f.Barsel Tumbuh – Ketahanan Pangan • T (Tumbuhnya sentra pangan) • U (Usaha tani dan energi lokal) • M (Mandiri dari sisi pangan dan energi) • B (Berbasis potensi desa) • U (Unggul dalam teknologi dan pasokan) • H (Harmoni antara manusia dan alam) Dimensi ini ditujukan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan dan energi dengan menjadikan Barito Selatan sebagai penyangga pangan yang produktif, dan mandiri berbasis sumber daya lokal Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 36Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (added value) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan program prioritas Kabupaten Barito Selatan tersebut, maka Kecamatan Dusun Hilir menetapkan strategi sebagai berikut:
  1. 1.Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif
  2. 2.Pemanfaatan potensi lokal,
  3. 3.Peningkatan kapasitas SDM, dan
  4. 4.Kolaborasi lintas sektor. Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah TAHAP I
(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)Digitalisasi dan Tekhnologi (Penguatan Ases Internet, Digitalisasi Layanan Pemerintahan, serta Inovasi dalam Administrasi Publik) Pembanguna n sarana dan prasarana publik Pemberdaya an Masyarakat (Meningkatk an daya saing ekonomi berbasis sumber daya lokal, pelestarian lingkungan, ketahanan pangan dan energi) Pemerintahan Umum (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dengan meningkatkan pengembanga n sumber daya manusia) Pembinaan dan Pengawasan Desa serta koordinasi Ketentraman, dan Ketertiban Umum 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program- program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut:

1.Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital dan penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang responsive; Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 37Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir
2.Pengembangan pusat data untuk optimalisasi dan pembaruan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.
3.Penguatan tata kelola data pembangunan melalui integrasi sistem database sektoral yang konsisten, baik antar perangkat daerah dan antar level pemerintahan;
4.Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif;
5.Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bebas dari tindakan korupsi;
6.Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetensi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif;
7.Penguatan reformasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat;
8.Optimalisasi pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan;
9.Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
10.Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan;
11.Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan; dan
12.Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi geografis, beban kerja kewilayahan, dan dinamika kependudukan. Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dusun Hilir NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KET 1 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Penguatan peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan wilayah Memperkuat fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antar kelurahan/desa 2 Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan RT, RW, LPM, Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 38Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KET wilayah dan tokoh masyarakat 3 Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pemantapan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Memperkuat forum komunikasi dan penyelesaian masalah lintas kelurahan/desa 4 Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penguatan peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan di wilayah Meningkatkan koordinasi antar perangkat wilayah dalam pelaksanaan program pemerintahan 5 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Desa dan/atau Kelurahan Peningkatan peran kecamatan dalam fasilitasi pembangunan partisipatif masyarakat Meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan teknis kepada aparatur kelurahan/desa 39Rencana Strategis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tabel 3.5 Strategi dan Kebijakan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 VISI : Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. - Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat - Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsive - Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif. - Pemantapan pelayanan publik secara digital dan responsif. - Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. - Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur, bertujuan mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berprofesional dan bebas dari tindakan korupsi Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 40Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sub kegiatan adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan lebih terperinci dari kegiatan. Sub kegiatan membantu dalam melaksanakan kegiatan dengan lebih terstruktur dan terukur Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan. Renstra Kecamatan Kecamatam Dusun Hilir merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Dusun Hilir juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dusun Hilir serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan. Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 41Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah Terlaksananya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional. Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan
1.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan Dusun Hilir
2.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dolumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen RKA- SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPERANGKAT DAERAH Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPERANGKAT DAERAH Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen DPA- SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPERANGKAT Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPERANGKAT DAERAH Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 42Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET DAERAH Tersedianya Dokumen DPA-SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen DPA- SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPERANGKAT DAERAH Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPERANGKAT DAERAH Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPERANGKAT Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPERANGKAT DAERAH Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 43Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET DAERAH SKPERANGKAT DAERAH Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 44Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 45Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 46Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Terselenggaranya manajemen pemerintahan daerah yang profesional dan sesuai dengan prinsip good governance Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Telaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 47Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Mendorong tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang partisipatif dan akuntabel Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan secara transparan dan inklusif Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (% Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas/Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas RT/RW di Tiga Kelurahan ,TPPKK Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 48Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Menguatkan sinergi antara perangkat daerah, aparat keamanan, dan instansi vertikal terkait Terwujudnya koordinasi dan kerjasama terpadu dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) Indeks Pelayanan Publik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi Terlaksananya koordinasi pemerintahan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (% Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 49Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET pelayanan publik dan instansi vertikal Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pembinaan serta pengawasan secara berkala terhadap pemerintahan desa Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (%) Indeks Desa Membangun PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 50Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Dokumen Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 51Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja Perangkat Daerah) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut : Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 52Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Tabel 4.2 Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01 - KECAMATAN 4.577.476.135,00 14.159.723.759,00 12.722.103.267,00 13.195.799.617,00 17.912.298.275,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.619.999.798,00 3.701.476.337,00 3.696.476.337,00 3.686.476.337,00 3.705.976.337,00 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dusun Hilir Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 10 70 3.619.999.798,00 70 3.701.476.337,00 75 3.696.476.337,00 75 3.686.476.337,00 75 3.705.976.337,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN HILIR 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 53Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 54Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 0 0 0 0 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 55Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 0 0 0 0 0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 0 0 0 0 0 Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0 0 0 0 0 Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.009.999.798,00 3.046.476.337,00 3.011.476.337,00 3.003.476.337,00 3.005.000.000,00 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 3.009.999.798,00 3.046.476.337,00 3.011.476.337,00 3.003.476.337,00 3.005.000.000,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 18 29 29 29 29 29 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 56Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.894.999.798,00 2.931.476.337,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 18 29 2.894.999.798,00 29 2.931.476.337,00 29 2.900.000.000,00 29 2.900.000.000,00 29 2.900.000.000,00 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 12 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 38.476.337,00 50.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 12 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 38.476.337,00 12 50.000.000,00 7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 46.476.337,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 12 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 46.476.337,00 12 50.000.000,00 12 40.000.000,00 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 57Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 12 12 4.000.000,00 12 4.000.000,00 12 4.000.000,00 12 4.000.000,00 12 4.000.000,00 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 58Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 59Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 60Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 83.000.000,00 96.000.000,00 109.000.000,00 102.000.000,00 113.976.337,00 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 83.000.000,00 96.000.000,00 109.000.000,00 102.000.000,00 113.976.337,00 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 10 12 13 14 15 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 10 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 61Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 12 12 20.000.000,00 12 30.000.000,00 12 40.000.000,00 12 30.000.000,00 12 50.000.000,00 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 12 12 3.000.000,00 12 4.000.000,00 12 5.000.000,00 12 6.000.000,00 12 0,00 7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 51.000.000,00 52.000.000,00 53.000.000,00 49.976.337,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 10 12 50.000.000,00 13 51.000.000,00 14 52.000.000,00 15 53.000.000,00 49.976.337,00 7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 62Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 10 12 10.000.000,00 13 11.000.000,00 14 12.000.000,00 15 13.000.000,00 16 14.000.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.000.000,00 311.000.000,00 326.000.000,00 329.000.000,00 333.000.000,00 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 12 12 286.000.000,00 12 311.000.000,00 12 326.000.000,00 12 329.000.000,00 12 333.000.000,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 100 100 100 100 100 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 63Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 10.000.000,00 12 12.000.000,00 12 14.000.000,00 12 15.000.000,00 12 16.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 5.000.000,00 12 6.000.000,00 12 7.000.000,00 12 8.000.000,00 12 9.000.000,00 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 0 0 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 12 1.000.000,00 12 2.000.000,00 12 3.000.000,00 12 4.000.000,00 12 5.000.000,00 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 12 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000,00 21.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 23.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 20.000.000,00 12 21.000.000,00 12 22.000.000,00 12 22.000.000,00 12 23.000.000,00 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.000.000,00 230.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 100 220.000.000,00 100 230.000.000,00 100 240.000.000,00 100 240.000.000,00 100 240.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 64Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 12 12 0,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 12 10.000.000,00 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 62.000.000,00 63.000.000,00 64.000.000,00 65.000.000,00 66.000.000,00 Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 62.000.000,00 2 63.000.000,00 2 64.000.000,00 2 65.000.000,00 2 66.000.000,00 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 4 4 4 4 4 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 65Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1 1 22.000.000,00 1 22.000.000,00 1 22.000.000,00 1 22.000.000,00 1 22.000.000,00 7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 4 20.000.000,00 4 20.000.000,00 4 20.000.000,00 4 20.000.000,00 4 20.000.000,00 7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00 21.000.000,00 22.000.000,00 23.000.000,00 24.000.000,00 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 20.000.000,00 2 21.000.000,00 2 22.000.000,00 2 23.000.000,00 2 24.000.000,00 7.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 66Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 108.000.000,00 12 108.000.000,00 12 108.000.000,00 12 108.000.000,00 12 108.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 12 60.000.000,00 12 60.000.000,00 12 60.000.000,00 12 60.000.000,00 12 60.000.000,00 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 56.000.000,00 57.000.000,00 58.000.000,00 59.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 67Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 50.000.000,00 56.000.000,00 57.000.000,00 58.000.000,00 59.000.000,00 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 5 5 5 5 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 1 1 1 1 Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 6 6 6 6 6 6 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 6 6 20.000.000,00 6 20.000.000,00 6 20.000.000,00 6 20.000.000,00 6 20.000.000,00 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 68Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 12 12 5.000.000,00 12 6.000.000,00 12 7.000.000,00 12 8.000.000,00 12 9.000.000,00 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 5 0,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 69Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 10 10 10.000.000,00 10 10.000.000,00 10 10.000.000,00 10 10.000.000,00 10 10.000.000,00 7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.13 - Penataan Organisasi 0 0 0 0 0 Pelaksanaan Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) 7.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0 0 0 0 0 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 70Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 41.000.000,00 4.796.623.711,00 4.077.813.465,00 4.551.509.815,00 6.672.910.969,00 Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Dusun Hilir Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 6 70 41.000.000,00 70 4.796.623.711,00 70 4.077.813.465,00 70 4.551.509.815,00 70 6.672.910.969,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN HILIR 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.572.910.969,00 Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 1.000.000 7 3.000.000,00 7 1.000.000.000,00 7 1.000.000.000,00 7 1.000.000.000,00 7 1.572.910.969,00 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7 7 7 7 7 7 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 800.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 1.000.000 7 2.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 800.000.000,00 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 772.910.969,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 71Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7 7 1.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 772.910.969,00 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 9.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) 7 7 9.000.000,00 7 1.500.000.000,00 7 1.500.000.000,00 7 1.500.000.000,00 7 1.500.000.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 2 2 2 2 2 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7 7 7 7 7 7 7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) 7 7 3.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 3.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 2 2 3.000.000,00 2 500.000.000,00 500.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7 7 3.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 72Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) 7 7 2.000.000,00 7 1.000.000.000,00 7 1.000.000.000,00 7 1.000.000.000,00 7 2.000.000.000,00 Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit) 7 7 7 7 7 7 7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) 7 7 1.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 1.000.000.000,00 7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 1.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit) 7 7 1.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 500.000.000,00 7 1.000.000.000,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 27.000.000,00 1.296.623.711,00 577.813.465,00 1.051.509.815,00 1.600.000.000,00 Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) 12 12 27.000.000,00 12 1.296.623.711,00 12 577.813.465,00 12 1.051.509.815,00 12 1.600.000.000,00 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 1.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 73Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) 12 12 1.000.000,00 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 12 500.000.000,00 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 550.000.000,00 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan) 12 12 1.000.000,00 12 300.000.000,00 12 50.000.000,00 12 250.000.000,00 12 550.000.000,00 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 25.000.000,00 496.623.711,00 27.813.465,00 301.509.815,00 550.000.000,00 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) 12 12 25.000.000,00 12 496.623.711,00 12 27.813.465,00 12 301.509.815,00 12 550.000.000,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 785.000.000,00 785.000.000,00 785.000.000,00 785.000.000,00 750.500.000,00 Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Dusun Hilir Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 10 60 785.000.000,00 60 785.000.000,00 70 785.000.000,00 70 785.000.000,00 70 750.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN HILIR 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan yang melibatkan Masyarakat Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) 10 10 120.000.000,00 10 120.000.000,00 10 120.000.000,00 10 120.000.000,00 10 120.000.000,00 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 10 10 10 10 10 10 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) 10 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 74Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) 10 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 10 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 10 50.000.000,00 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 590.000.000,00 590.000.000,00 590.000.000,00 590.000.000,00 555.500.000,00 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) 10 1 590.000.000,00 1 590.000.000,00 1 590.000.000,00 1 590.000.000,00 1 555.500.000,00 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) 10 12 12 12 12 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 10 12 12 12 12 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) 10 12 12 12 12 12 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) 10 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) 10 12 150.000.000,00 12 150.000.000,00 12 150.000.000,00 12 150.000.000,00 12 150.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 75Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 434.500.000,00 434.500.000,00 434.500.000,00 434.500.000,00 400.000.000,00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 10 12 434.500.000,00 12 434.500.000,00 12 434.500.000,00 12 434.500.000,00 12 400.000.000,00 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) 10 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 12 500.000,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) 0 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit) 1 0 0 0 0 0 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) 1 0 0 0 0 0 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit) 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 76Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) 10 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) 10 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 7.01.03.2.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) 1 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) 1 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) 1 0 0 0 0 0 7.01.03.2.05.0001 - Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pencegahan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.01.03.2.05.0002 - Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.01.03.2.05.0003 - Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.01.03.2.05.0004 - Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 77Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 terlaksanannya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) 1 0 40.000.000,00 80 40.000.000,00 80 40.000.000,00 100 40.000.000,00 0 40.000.000,00 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) 1 0 80 80 100 0 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga) 1 0 80 80 100 0 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) 10 100 100 100 100 100 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga) 1 0 80 80 80 0 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) 1 0 80 80 100 0 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) 1 0 80 80 100 0 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 78Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga) 1 0 80 80 100 0 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga) 10 100 100 100 100 100 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) 10 100 100 100 100 100 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) 1 0 80 80 80 0 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) 1 0 80 80 100 0 7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) 10 100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 79Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga) 1 0 0,00 80 0,00 80 0,00 100 0,00 0 0,00 7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) 1 0 0,00 80 0,00 80 0,00 100 0,00 0 0,00 7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga) 10 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) 1 0 0,00 80 0,00 80 0,00 100 0,00 0 0,00 7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) 1 0 0,00 80 0,00 80 0,00 100 0,00 0 0,00 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 80Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) 10 100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) 1 0 0,00 80 0,00 80 0,00 100 0,00 0 0,00 7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga) 1 0 0,00 80 0,00 80 0,00 100 0,00 0 0,00 7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) 1 0 0,00 80 0,00 80 0,00 100 0,00 0 0,00 7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga) 1 0 0,00 80 0,00 80 0,00 80 0,00 0 0,00 7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga) 1 0 0,00 80 0,00 80 0,00 80 0,00 0 0,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 81Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 48.976.337,00 4.786.623.711,00 4.067.813.465,00 4.067.813.465,00 6.662.910.969,00 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Dusun Hilir Meningkatnya Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) 10 75 48.976.337,00 77 4.786.623.711,00 80 4.067.813.465,00 80 4.067.813.465,00 81 6.662.910.969,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN HILIR 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 44.976.337,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 4.295.097.504,00 Pelaksanaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) 10 10 44.976.337,00 10 2.700.000.000,00 10 2.700.000.000,00 10 2.700.000.000,00 10 4.295.097.504,00 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 10 10 10 10 10 10 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.094.651,50 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 2.295.097.504,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 10 10 10.094.651,50 10 1.400.000.000,00 10 1.400.000.000,00 10 1.400.000.000,00 10 2.295.097.504,00 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 34.881.685,50 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 2.000.000.000,00 Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) 10 10 34.881.685,50 10 1.300.000.000,00 10 1.300.000.000,00 10 1.300.000.000,00 10 2.000.000.000,00 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.000.000,00 2.086.623.711,00 1.367.813.465,00 1.367.813.465,00 2.367.813.465,00 Upaya Penegakan Peraturan Daerah Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) 10 10 4.000.000,00 10 2.086.623.711,00 10 1.367.813.465,00 10 1.367.813.465,00 10 2.367.813.465,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 82Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 4.000.000,00 2.086.623.711,00 1.367.813.465,00 1.367.813.465,00 2.367.813.465,00 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) 10 10 4.000.000,00 10 2.086.623.711,00 10 1.367.813.465,00 10 1.367.813.465,00 10 2.367.813.465,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 24.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Dusun Hilir persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 9 80 24.000.000,00 80 30.000.000,00 80 35.000.000,00 80 35.000.000,00 80 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN HILIR 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 24.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 Jumlah Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) 12 0 24.000.000,00 0 30.000.000,00 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 40.000.000,00 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen) 12 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) 12 12 12 12 12 12 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 83Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 12 12 12 12 12 12 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.000.000,00 3.000.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 4.375.000,00 12 4.375.000,00 12 5.000.000,00 7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3.000.000,00 3.000.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 5.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 84Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 4.375.000,00 12 4.375.000,00 12 5.000.000,00 7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3.000.000,00 3.000.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) 12 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00 0 4.375.000,00 0 4.375.000,00 0 5.000.000,00 7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3.000.000,00 6.000.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) 12 12 3.000.000,00 12 6.000.000,00 12 4.375.000,00 12 4.375.000,00 12 5.000.000,00 7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 4.375.000,00 12 4.375.000,00 12 5.000.000,00 7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 3.000.000,00 3.000.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 5.000.000,00 Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat) 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 4.375.000,00 12 4.375.000,00 12 5.000.000,00 7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 3.000.000,00 3.000.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen) 12 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00 0 4.375.000,00 0 4.375.000,00 0 5.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 85Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.000.000,00 6.000.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 12 12 3.000.000,00 12 6.000.000,00 12 4.375.000,00 12 4.375.000,00 12 5.000.000,00 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 58.500.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dusun Hilir Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (%) 81 81 58.500.000,00 81 60.000.000,00 81 60.000.000,00 81 70.000.000,00 81 80.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN DUSUN HILIR 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 58.500.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) 1 1 58.500.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 0 70.000.000,00 0 80.000.000,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 1 1 1 1 11 11 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) 1 0 0 0 1 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) 1 0 1 1 1 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) 1 1 1 1 1 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen) 1 0 1 1 0 0 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) 81 81 81 81 81 81 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 86Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) 1 1 1 1 24 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) 1 0 1 1 24 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 1 1 0 0 24 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 81 81 81 81 81 81 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) 1 1 1 1 1 0 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) 1 1 1 1 4 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) 1 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) 1 1 1 8 8 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) 1 0 0,00 1 0,00 1 0,00 24 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 81 81 8.500.000,00 81 1.000.000,00 81 1.000.000,00 81 1.000.000,00 81 1.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 87Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 1 1 0,00 0 0,00 0 0,00 24 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 4 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0010 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 88Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 11 0,00 11 0,00 7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) 1 0 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen) 1 0 0,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 8 0,00 8 0,00 0 0,00 7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 50.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 69.000.000,00 79.000.000,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 89Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KET.2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) -15 Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) 81 81 50.000.000,00 81 59.000.000,00 81 59.000.000,00 81 69.000.000,00 81 79.000.000,00 7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 24 0,00 0 0,00 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 90Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perengkat Daerah Tahun 2025- 2029 Kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah adalah hasil atau capaian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah. Ini mencakup bagaimana perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya, serta seberapa besar kontribusi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah. Capaian kinerja RENSTRA setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari SAKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggaran negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Pada tahun 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan pada Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut. Dalam SAKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 91Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir kinerja memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP No. 8/2008). Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP No. 13/2019). Indikator kinerja berfungsi untuk; Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi; Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan dalam menilai kinerjanya; Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja; Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah; Salah satu dasar dalam menentukan jumlah anggaran; dan sebagai dasar dalam pembangunan arsitektur kinerja tujuan penyusunan indikator kinerja; penyusunan 51 indikator kinerja dimaksudkan untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur Rencana Pembangunan serta hasil- hasilnya. Setiap stakeholder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan kabupaten yang sejahtera, berkeadilan, beriman dan berbudaya. Indikator Kinerja menurut Permen PAN RB terdiri atas: masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Masukan (input)“Apa yang digunakan dalam bekerja” adalah segala sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output (Uang, SDM, Mitra kerja, Alat dll). Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya, dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan. Keluaran (output) “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” adalah Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang menggunakan input. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan rencana. Keluaran merupakan apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses). Indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Hasil (outcome) “Apa yang ingin dicapai” adalah Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output. Pengukuran indikator outcome seringkali rancu dengan pengukuran indicator keluaran (output). Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output, walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome dari kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 92Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak dampak (impact) “Apa yang ingin diubah?” adalah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome. Indikator dampak untuk mengukur keberhasilan sasaran. Indikator ini menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait. Indikator kinerja Kecamatan Dusun Hilir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025 – 2029 Kabupaten Barito Selatan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Dusun Hilir dalam lima tahun mendatang. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO. PROGRAM OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET. 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang profesional Pelaksanaan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyaraka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3 Program Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4 Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi, Rekomendasi dan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 93Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir NO. PROGRAM OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET. Desa Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dusun Hilir sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah NO. INDIKATOR SASARAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.Indeks Pemerintahan Digital Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
2.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah (Nilai) 71 72 73 74 75 76
2.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,10 3,20 3,50 3,70 3,90 4,00 Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Dusun Hilir sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini! Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 94Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR STATUS SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.7.01 - KECAMATAN 2. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan % 10 553.577.150 785.000.000 785.000.000 785.000.000 785.000.000 785.000.000 3. Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota % 10 3.264.121.987 3.625.000.000 3.670.000.000 3.700.000.000 3.718.000.000 3.720.000.000 4. persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan % 81 86.847.200 58.500.000 60.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 5. Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana % 6 10.000.000 17.000.000 1.249.438.589 1.027.134.220 1.409.335.467 1.409.335.467 6. persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan % 9 168.130.000 24.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 40.000.000 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan 95Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kecamatan Dusun Hilir Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 akan dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program- program RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2.Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
3.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Dusun Hilir Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan. Renstra Kecamatan Dusun Hilir Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan. Mengkatip, 2025 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan RENSTRA ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi instansi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. RENSTRA ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan ke depan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi Kantor Kecamatan Dusun Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan strategis selama lima tahun ke depan, guna meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik secara optimal. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan kontribusi selama proses penyusunan RENSTRA ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu masukan yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berorientasi pada hasil. Buntok, 2025 Plt. CAMAT DUSUN SELATAN, ACHMAD MUTAHIR, S.AP., MM Pembina (IV/a) NIP. 19790711 200501 1 021 I DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL.......................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................... iv I PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1 1.2. Dasar Hukum ......................................................................................................................... 2 1.3. Maksud Dan Tujuan ............................................................................................................ 6 1.4. Sistematika Penyusunan ................................................................................................... 6 II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHANDAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .......................................................................................................................................... 8 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................ 8 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ................... 4 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..................................................................... 21 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................................................... 23 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan………………………………….....………………….. 23 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ...................................... 25 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ............................................. 25 2.2.2. Isu Strategis............................................................................................................. 27 III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH………….. 28 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029........................................... 28 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029……………………………. 29 3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029............................................................ 30 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029…………………………….. 31 IV. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..……………………………………………………………………………………… 34 4.1. Program,Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.…… 34 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029…………………………………………………………………………………………………… 50 V. PENUTUP .......................................................................................................................... 53 ii DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Data Pegawai Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2025………………………………………..21 Tabel 2.2. Sarana Dan Prasarana Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2025………………………..…22 Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan……………………………………………………………………………………………………………24 Tabel 2.4. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....................................................................................26 Tabel 3.1. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)…………………………………………………..29 Tabel 3.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dusun Selatan………………………………………..30 Tabel 3.3. Penahapan Renstra PD……………………………………………………………………………………..31 Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dusun Selatan…………...32 Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan……………………………………………………………33 Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dusun Selatan……………………………………………………………………………………………………………35 Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan ………………………………45 Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah…………………………………………………………………………………………………………....51 Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dusun Selatan………………………………………….52 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci……………………………………………………………………………………52 iii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Bagan Penyusunan Renstra……………………………………………………………………………2 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Dusun Selatan……………………………………………….8 Gambar 3.1. Konsep Renstra PD……………………………………………………………………………………....28 Gambar 3.2. Kerangka Keterkatitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra…………………......29 Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dusun Selatan……………………………………………………………………………………………….34 iv 1 Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Dusun Selatan yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dusun Selatan yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Dusun Selatan sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Dsusun Selatan juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Barito Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, serta RPJM Nasional. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: 2 Gambar 1.1. Bagan Penyusunan Renstra Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Dusun Selatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dusun Selatan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dusun Selatan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 5 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran 6 Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); 1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2025—2029 adalah :
1.Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada 13 mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi;
2.Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; dan
3.Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Dusun Selatan ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dusun Selatan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Barito 7 Selatan. Sistimatika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut: Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:
1.Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2.Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Dusun Selatan 9 Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi Kecamatan Dusun Selatan: Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan umum, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pengawasan keuangan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat memiliki fungsi:
1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2.Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3.Pengasosiasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5.Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
6.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
9.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
10.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
11.Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan. Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi :
1.Camat Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas di lingkungan kecamatan Dusun Selatan berjalan dengan lancar. Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan; 10
2.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
3.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5.Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
8.Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dendengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
9.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan yang ada di kecamatan; dan
10.Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Camat serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Sekretariat Kecamatan Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan ketatausahaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan inventarisasi penatausahaan pengelolaan aset barang milik pemerintah, penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kecamatan, serta pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
1.Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
2.Penyelenggaran persiapan penyusunan anggaran kecamatan;
3.Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
4.Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan,kerumahtanggaan,perlengkapan,dokumentasi,perpustakaan dan kepegawaian;
5.Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan;
6.Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum dilingkungan kecamatan;
7.Pengoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan; 11
11.Pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan; dan
12.Pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan unit kerja di kecamatan. Untuk menyelenggarakan fungsi Sekretariat Kecamatan mempunyai uraian tugas:
1.Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
2.Membantu mengendalikan dan mengevaluasi rencana pelaksanaan kegiatanpemerintahan,
3.Mengoordinir pelaksanaan pelayanan administrasi umum, perencanaan dan penatausahaan keuangan;
4.Mengoordinir penyusunan rencana program, kegiatan anggaran kecamatan;
5.Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan;
6.Memfasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7.Melaksanakan pembinan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;
8.Melaksanakan pemberian pelayanan teknis pemerintahan pada satuan kerja di wilayah kecamatan;
9.Melaksanakan pemberian pelayanan teknis pemerintahan pada satuan kerja di wilayah kecamatan;
10.Mengoordinasikan kegiatan seksi-seksi; dan
11.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3.Subbagian Umum Dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengoordinasikan pelaksanaan urusan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, hukum, humas, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan dan aset. Untuk melaksanakan tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1.Penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2.Pelaksanaan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan; 12
3.Pelaksanaan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan, aset kecamatan dan keprotokolan;
4.Pelaksanaan penyusunan konsep analisis yang berhubungan dengan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan;
5.Pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, keuangan, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan;
6.Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian; dan g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
1.Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahunan;
2.Membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3.Mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan berupa surat menyurat dan melaksanakan kearsipan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku agar terlaksananya tertib administrasi;
4.Mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan memberi petunjuk pelaksanaan agar tugas-tugas rumah tangga berjalan dengan baik;
5.Memeriksa surat masuk dan surat keluar serta memantau penyelesaian surat yang sedang diproses agar penyelesaian surat tepat waktu, sasaran dan kualitas;
6.Menyelenggarakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat agar seluruh acara dapat berjalan lancar;
7.Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
8.Menyusun analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, formasi dan kebutuhan pegawai;
9.Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
10.Melaksanakan penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karir dan cuti pegawai; 13
11.Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan kecamatan;
12.Mengoordinasikan urusan perlengkapan kantor dan memberi petunjuk pelaksanaannya agar tugas-tugas perlengkapan berjalan dengan baik;
13.Membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan tata naskah dinas;
14.Membuat saran pertimbangan pada bidang tugas Umum dan Kepegawaian untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
15.Mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan UKP, DUK, Karis/Karsu, Karpeg, BPJS, TASPEN, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Pensiun pegawai ASN;
16.Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian, untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
17.Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
18.Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
19.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4.Subbagian Perencanaan Dan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, pelayanan teknis perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1.Penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2.Pelaksanaan perencanaan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
3.pelaksanaan penyusunan program prioritas, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
4.Pelaksanaan penyusunan konsep analisis program, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
5.Pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan program keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan fungsi, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
1.Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal; 14
2.Membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3.Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran;
4.Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
5.Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6.Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7.mengumpulkan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
8.Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
9.Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
10.Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
11.Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
12.Melaksanakan verifikasi keuangan;
13.Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
14.Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
15.Memeriksa hasil kerja bawahan untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
16.Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
17.Membuat saran pertimbangan di bidang keuangan untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
18.Membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan tata naskah dinas;
19.Mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan rancangan anggaran rutin dan pembangunan agar rencana anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
20.Mengikuti jalannya pembahasan dan penyusunan anggaran bersama unit/satuan kerja yang lain agar rencana anggaran dapat diperjuangkan;
21.Menyelia kegiatan bendahara agar dapat melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada administrasi keuangan yang berlaku;
22.Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
23.Menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
24.Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut mengevaluasi kegiatan subbagian keuangan dan perencanaan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
25.Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja; 15
26.Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
27.Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
1.Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2.Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
3.Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;
4.Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
5.Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6.Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan organisasi kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan;
7.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
8.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9.Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya; dan
10.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan fungsi, Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
1.Memberikan pembinaan administrasi kelurahan/desa;
2.Memberikan pelayanan administrasi pertanahan;
3.Memfasilitasi pembuatan peta desa;
4.Memfasilitasi Pembuatan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa;
5.Membuat/memberikan petunjuk teknis Pengelolaan Administrasi Desa;
6.Membantu Rencana Tata Ruang Desa/Kelurahan;
7.Memberikan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
8.Membantu Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 16
9.Mengoordinir pelaksanaan kegiatan hari-hari besar;
10.Memberikan petunjuk/bimbingan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa/Lurah;
11.Menginventarisir data Perangkat Desa /Kelurahan;
12.Membuat papan data (perangkat Desa/Rukun Tetangga [RT] dan Rukun Warga [RW] serta Kepala Dusun);
13.Memberikan petunjuk/bimbingan dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa;
14.Mengoordinir Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mutasi dan mobilisasi penduduk;
15.Membuat laporan kependudukan secara berkala setiap bulan;
16.Menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
17.Membantu memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan;
18.Membuat pengantar / rekomendasi permintaan tunjangan aparat desa;
19.Membuat pengantar hasil pelaksanaan Pilkades;
20.Membuat laporan pelaksanaan Hasil Pilkades pembentukan BPD baru maupun pergantian antar waktu;
21.Membuat data penduduk menurut usia;
22.Membuat Data Perangkat Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kepala Dusun;
23.Membuat pengantar pengambilan dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dana Operasional Kelurahan;
24.Membuat rekomendasi bakal calon kepala desa;
25.Membuat Pengantar Hasil Pelaksanaan Pemilihan Badan Musyawarah Desa (BPD);
26.Memfasilitasi proses pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa; dan
27.Membantu pembinaan/memfasilitasi pembuatan peraturan desa/ kelurahan; dan
28.Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentaman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
1.Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2.Pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan; 17
3.Pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
4.Pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
5.Pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
6.Pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
7.Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
8.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menyelenggarakan fungsi, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas:
1.Melaksanakan penertiban bersama dinas instansi terkait: pasar, terminal, bangunan, tempat hiburan, lokalisasi dan perjudian;
2.Memonitoring dan mengawasi adanya selebaran-selebaran, serta isu-isu yang menyesatkan;
3.Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan intansi terkait dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Perangkat Desa di wilayah kecamatan;
4.Mendata tentang keberadaan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelembagaan yang ada di masyarakat;
5.Mengawasi tentang kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
6.Memfasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga agar tercipta situasi yang kondusif di wilayah kecamatan;
7.Memberikan rekomendasi peijinan, ijin mendirikan bangunan dan pertambangan;
8.Membina dan memfasilitasi masalah perlindungan masyarakat desa/ kelurahan;
9.Memonitoring perkembangan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) di wilayah kecamatan;
10.Memberikan masukan/telahaan staf kepada pimpinan tentang beritaberita yang mengarah kepada gangguan keamanan masyarakat;
11.Melakukan kerjasama dengan seksi lain yang menangani pelaksanaan apel peringatan hari besar nasional;
12.Menyusun dan membuat berkas masalah ketertiban dengan baik; 18
13.Mendampingi pimpinan apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugas/kunjungan ke lapangan;
14.Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Seksi Pembangunan dan Pemerdayaan Masyarakat Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1.Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2.Pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
3.Pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
4.Pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
5.Pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan;
6.Pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
7.Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
8.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
1.Menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;
2.Membuat data profil dan monografi desa/kelurahan;
3.memfasilitasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan program lainnya;
4.Menangani Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR), masalah pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dll;
5.Membina dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat kelurahan/ desa;
6.Melaksanakan program lomba desa; 19
7.Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi permodalan usaha ekonomi mikro pedesaan dan koperasi;
8.Melaksanakan Pembinaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS), Kelompok Usaha Dasawisma;
9.Menangani pelaksanaan Teknologi Tepat Guna (TTG), Posyantekdes dan Wartekdes;

a.Melaksanakan pelayanan penyaluran bantuan sosial dan Beras Miskin (Raskin);
b.Melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan, Karang Taruna dan lainnya;
c.Menangani bidang organisasi wanita, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita;
d.Melaksanakan pelayanan di bidang sosial, pengemis, gelandangan, pekerja seks komersial dan orang gila;
e.Mengoordinir kegiatan keagamaan;
f.Membina kerukunan umat beragama;
g.Mengoordinir pelaksanaan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA);
h.Menangani masalah Pendidikan, Kesehatan, Olahraga; dan
i.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 8.Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
2. 1.Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
3. 2.Pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
4. 3.Pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
5. 4.Pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan di tingkat kecamatan;
6. 5.Pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
7. 6.Pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
8. 7.Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
9. 8.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 20 Untuk menyelenggarakan fungsi, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas:
10. 1.Menyusun program peningkatan peranan, kelembagaan masyarakat dan peningkatan pengetahuan serta keterampiJan masyarakat;
11. 2.Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan motivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengawasan kegiatan program kesehatan, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
12. 3.Mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
13. 4.Melaksanakan bimbingan dan pembinaan motivasi terhadap lembaga masyarakat;
14. 5.Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan adat dan kelembagaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
15. 6.Menyusun program pembangunan Desa dan Kelurahan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat;
16. 7.Melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
17. 8.Mengumpulkan data analisis dan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
18. 9.Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahun;
19. 10.Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahun;
20. 11.Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan setiap tahun;
21. 12.Mengumpulkan bahan dan analisis data, pemetaan kantong kemiskinan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat miskin;
22. 13.Mengoordinasikan dengan Badan, Dinas, Kantor/Instansi terkait tentang pemberdayaan masyarakat miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
23. 14.Melaksanakan bimbingan masyarakat dalam rangka peran aktif masyarakat perdesaan dalam pengelolaan sumber daya alam;
24. 15.Melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat dalam rangka pelatihan keterampilan masyarakat;
25. 16.Menyusun kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan;
26. 17.Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;
27. 18.Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan permasyarakatan kerjasama teknologi perdesaan;
28. 19.Membina dan mengembangkan ketenagakerjaan dan perburuhan;
29. 20.Membina lembaga adat dan suku terasing;
30. 21.Mencegah dan menanggulangi bencana alam dan pengungsi;
31. 22.Menanggulangi masalah sosial;
32. 23.Membina pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas; dan 21
33. 24.Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
34. 9.Kelurahan Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. Untuk menyelenggarakan tugas), Lurah menyelenggarakan fungsi:
35. 1.Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
36. 2.Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
37. 3.Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
38. 4.Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
39. 5.Pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
40. 6.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
41. 7.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
42. 10.Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah dengan keahlian dan keterampilan tertentu. 2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Dusun Selatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kecamatan Dusun Selatan berikut merupakan Data Pegawai Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2025. Tabel 2.1. Data Pegawai Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2025 No Uraian Jumlah TotalLaki-Laki Perempuan I Pegawai PNS 19 13 32 II Pegawai CPNS 1 1 2 III Pegawai PPPK 13 13 26 IV Pegawai THL 1 - 1 V Tingkat Pendidikan PNS ,CPNS,PPPK
43. 1.SLTP 1 - 1
44. 2.SLTA 17 13 30
45. 3.D-3 - - -
46. 4.D-4 - - -
47. 5.S-1 15 12 27
48. 6.S-2 2 1 3 VI Golongan Kepangkatan
49. 1.II a - - -
50. 2.II b - - -
51. 3.II c 1 1 2
52. 4.II d 3 - 3 22
53. 5.III a 3 2 5
54. 6.III b 2 3 5
55. 7.III c 4 3 7
56. 8.III d 6 6 12
57. 9.IV a 1 - 1
58. 10.IV b - - -
59. 11.IV c - - -
60. 12.IV d - - - VII Golongan Eselon
61. 1.IIIa 1 - 1
62. 2.IIIb 1 - 1
63. 3.IVa 3 3 6
64. 4.IVb 4 7 11 VIII Golongan PPPK
65. 1.I - - -
66. 2.II - - -
67. 3.III 1 - 1
68. 4.IV - - -
69. 5.V 10 12 22
70. 6.VI - -
71. 7.VII - -
72. 8.VIII - -
73. 9.IX 2 1 3 IX Agama
74. 1.Islam 26 19 45
75. 2.Kristen 7 5 12
76. 3.Katholik 2 2 4
77. 4.Budha - - -
78. 5.Hindu - - - IX Pejabat Struktural Fungsional Umum/Staf 11 4 15 Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Dusun Selatan terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Jalan Tugu No. 1 Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan yang terdapat di Kantor Kecamatan Dusun Selatan: Tabel 2.2 Sarana Dan Prasarana Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2025 No JENIS BARANG JUMLAH/(UNIT) KETERANGAN
79. 1.Tanah & Bangunan Kantor 4 Bangunan Tersedia
80. 2.Bangunan Aula Kantor 1 Bangunan Tersedia 23
81. 3.Mobil Dinas Operasional 1 Buah Baik
82. 4.Motor Dinas Operasional 5 Buah Baik
83. 5.Lemari Kayu / Lemari Arsip 18 Buah Baik
84. 6.Meja Kerja 22 Buah Baik
85. 7.Kursi Kerja 58 Buah Baik
86. 8.Kursi Putar 15 Buah Baik
87. 9.Kursi Sofa 3 Set Baik
88. 10.Kulkas 3 Unit Baik
89. 11.Printer 31 Unit Baik
90. 12.Komputer PC & Laptop 31 Unit Baik 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Dusun Selatan dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang Baik dengan rasio capaian 85% selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Dusun Selatan berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:
91. 1.IKM Kecamatan juga mengalami peningkatan dari 85,83% (2023) ke 83,01 (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
92. 2.Indikator nilai SAKIP dan reformasi birokrasi menunjukkan positif dan konsisten dengan nilai CC (2023) dan Nilai B (2024) mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
93. 3.Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, serta inovasi pelayanan menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan dalam memberikan suatu pelayanan. Pelayanan merupakan proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan 24 pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Pelayanan di Kecamatan Dusun Selatan terdiri dari Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Kesejahteraan, Pelayanan Ketertiban dan Keamanan, Pelayanan Pemberdayaan dan Pembangunan. Kecamatan Dusun Selatan terdiri dari 24 desa dan 3 kelurahan, dan mempunyai kelompok sasaran yaitu : Kelurahan, Pemerintahan Desa dan Organisasi Perangkat daerah terkait, selain kelompok sasaran tersebut dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya Kecamatan Dusun Selatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor,Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat tingkat Kecamatan. 24 Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana - 80,00 - 80,00 80,00 80,00 95,00 100,00 80,00 80,00 80,00 95,00 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 Persentase Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat - 80,00 - 80,00 80,00 80,00 95,00 100,00 80,00 82,00 85,00 90,00 100,00 1,00 1,03 1,06 0,95 1,00 3 Persentase gangguan Ketertiban Umum yang ditangani - 100,00 - 90,00 90,00 95,00 95,00 100,00 85,00 90,00 97,00 98,00 100,00 0,94 1,00 1,02 1,03 1,00 4 Persentase Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan - 80,00 - 85,00 85,00 90,00 90,00 100,00 85,00 88,00 92,00 90,00 100,00 1,00 1,04 1,02 1,00 1,00 5 Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi - 100,00 - 85,00 85,00 90,00 95,00 100,00 85,00 87,00 95,00 95,00 100,00 1,00 1,02 1,06 1,00 1,00 6 Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota P - 100,00 - 95,00 95,00 95,00 95,00 100,00 95,00 95,00 95,00 95,00 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- 25 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan komponen fundamental dalam penyusunan dokumen RPJMD karena menjadi landasan utama dalam menerjemahkan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah. Analisis permasalahan diperoleh melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan periode 2020– 2024 dengan mengkaji kesenjangan antara kondisi ideal dengan realita/kondisi eksisting. Hal ini dirangkum dari capaian berbagai indikator, hambatan pembangunan, serta efektivitas pelaksanaan program secara historis. Sementara itu, isu strategis merupakan hasil sintesa dari potensi dan permasalahan yang menjadi perhatian utama pembangunan karena potensi dampak dan sifatnya yang mendesak. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas- prioritas. perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan.Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dusun selatan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: Urusan : Kewilayahan Topik : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masalah : .
94. 1.Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai
95. 2.Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat Akar Masalah :
96. 1.Kurang nya Infrastruktur dan Sarana yang diperlukan
97. 2.Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 26 Tabel 2.4. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Tata kelola Pemerintah digital Barito Selatan terbaik di Kalimantan Tengah (EPPD 2023) - Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi - Aksesibilitas Pemerintahan yang Belum Optimal dan Terintegrasi - Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai - Pelayanan Publik Belum Efisien,Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat - Sistem Pemerintahan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, - Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal - Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas - Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan Publik - Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan Kurangnya SDM Menguasai IT Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan Demografi, digitalisasi desa, ekonomi digital Keterbatasan pelatihan kerja dan infrastruktur TIK di daerah Peningkatan literasi digital dan keterampilan untuk tenaga kerja 27 2.2.2. Isu Strategis Isu strategis merupakan situasi/kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini merujuk pada signifikansi dampak dan manfaat bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak. Isu strategis digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan pencapaian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Isu strategis disusun berdasarkan sintesa atas potensi dan permasalahan yang dikaitkan dengan isu lingkungan dinamis, baik dari skala global, nasional, maupun regional. Melihat pada tahap satu pembangunan RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2025–2045, maka fokus utama dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025– 2029 menekankan pada aspek/sisi fundamental pembangunan. Isu Strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Dusun Selatan merupakan kondisi actual yang perlu diperhatikan karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Dusun Selatan sebagai berikut : • Peningkatan Responsive Dan Kualitas Pelayanan Publik • Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas 28 Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Kecamatan Dusun Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 5 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik ”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat tercapai. 29 Tujuan yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Dusun Selatan adalah sebagai berikut :

1.Mewujudkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat baik dari aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketentaraman serta ketertiban umum.
2.Menciptakan koordinasi dan kerja sama lintas sektor maupun dinas terkait dalam pelayanan kepada masyarakat.
3.Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas aparatur kecamatan dan desa.
4.Meningkatkan kinerja aparatur. Tabel 3.1. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) No Misi RPD Indikator Kinerja Tujuan RPD Tujuan RPD Sasaran RPD Indikator Kinerja Sasaran RPD 1 Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Dusun Selatan menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dusun Selatan Tahun 30 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan 2025- 2029 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini: Tabel 3.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dusun Selatan No Tujuan RPD Sasaran RPD Indikator Kinerja Sasaran RPD Target kinerja Tujuan/sasaran pada tahun ke- 2025 2026 2027 2028 2029 1 Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik - Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital - Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital. - Nilai SAKIP - Maturitas Penyelenggara an Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Indeks Desa Membangun 85% B Nilai 3,5 0,6922 Brkembang 90% B Nilai 3,6 0,7082 Maju 95% B Nilai 3,7 0,7242 Maju 95% BB Nilai 3,8 0,7402 Maju 100% BB Nilai 3,9 0,7562 Maju 3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Strategi merupakan ilmu, seni atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (added value) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Adapun strategi Kecamatan Dusun Selatan antara lain berfokus pada :
1.Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif
2.Pemanfaatan potensi lokal,
3.Peningkatan kapasitas SDM, dan
4.Kolaborasi lintas sektor. 31 Penahapan Resntra PD seperti Tabel dibawah ini : Tabel 3.3. Penahapan Renstra PD TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)Digitalisasi dan Teknologi (Penguatan Akses Internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik) Infrastuktur (Pembangunan Sarana Prasarana Publik) Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan, Ketrampilan dan Optimalisasi Organisasi Pemberdayaan Masyarakat) Ekonomi (Dukungan terhadap UMKM dan Optimalisasi Bumdes) Keamanan Dan Ketertiban (Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat) 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap langkah/tahapan berbeda-beda tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang diinginkan. Rumusan arah kebijkan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Dusun Selatan yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Dusun Selatan menetapkan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang:

1.Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital dan responsive.
2.Penguatan tata kelola data pembangunan melalui integrasi sistem database sektoral yang konsisten, baik antar perangkat daerah dan antar level pemerintahan.
3.Membangun sistem pengelolaan informasi dan layanan publik yang handal dan Profesional.
4.Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi.
5.Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan. 32 Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dusun Selatan No OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Penguatan peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan wilayah Memperkuat fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antar kelurahan/desa 2 Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat 3 Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pemantapan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Memperkuat forum komunikasi dan penyelesaian masalah lintas kelurahan/desa 4 Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penguatan peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan di wilayah Meningkatkan koordinasi antar perangkat wilayah dalam pelaksanaan program pemerintahan 5 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Desa dan/atau Kelurahan Peningkatan peran kecamatan dalam fasilitasi pembangunan partisipatif masyarakat Meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan teknis kepada aparatur kelurahan/desa 33 Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”. MISI : 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik No Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. - Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat - Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif - Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif. - Pemantapan pelayanan publik secara digital dan responsif. - Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. - Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur, bertujuan mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berprofesional dan bebas dari tindakan korupsi 34 Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sub kegiatan adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan lebih terperinci dari kegiatan. Sub kegiatan membantu dalam melaksanakan kegiatan dengan lebih terstruktur dan terukur Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kecamatam Dusun Selatan merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Dusun Selatan juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dusun Selatan serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dusun Selatan 35 Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dusun Selatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah Terlaksananya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi, dan sumber daya profesional Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan

1.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan Dusun Selatan
2.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dolumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 36 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 37 Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Terselenggaranya manajemen pemerintahan daerah yang profesional dan sesuai dengan prinsip good governance Meningkatnya Kulaitas dan Inovasi Dan Pelayanan Masyarakat Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Telaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 40 Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Mendorong tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang partisipatif dan akuntabel Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan secara transparan dan inklusif Meningkatnya Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa Persentase Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas/Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 41 Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas RT/RW di Tiga Kelurahan ,TPPKK Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Menguatkan sinergi antara perangkat daerah, aparat keamanan, dan instansi vertikal terkait Terwujudnya koordinasi dan kerjasama terpadu dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Persentase gangguan Ketertiban Umum yang ditangani Indeks Pelayanan Publik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 42 Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi Terlaksananya koordinasi pemerintahan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan instansi vertikal Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik Memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pembinaan serta pengawasan secara berkala terhadap pemerintahan desa Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Desa Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi Indeks Desa Membangun PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 43 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Dokumen Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 44 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja Perangkat Daerah) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut : 45 Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 07:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan Persentase Peningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, 207 178 5.671.517.956,98 207 4.993.646.374,00 207 4.993.646.374,00 207 4.993.646.374,00 207 4.993.646.374,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan capaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 6 5.000.000,00 6 25.000.000,00 6 25.000.000,00 6 25.000.000,00 6 25.000.000,00 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 1.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 1 1.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 1 1 1.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 1 1.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 1.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah capaian kinerja administrasi keuangan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54 63 5.258.079.206,98 54 4.096.409.374,00 54 4.096.409.374,00 54 4.096.409.374,00 54 4.096.409.374,00 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 52 61 5.256.079.206,98 52 4.090.409.374,00 52 4.090.409.374,00 52 4.090.409.374,00 52 4.090.409.374,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 1 1 1.000.000 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Instansi terkait Meningkatkan layanan administrasi pemerintahan daerah Terwujudnya Operasional Tatakelola Pemerintahan Daerah Unit Kerja Penanggung jawab Lokasi Thn 2026 Thn 2027 Thn 2028 Thn 2029 Thn 2030 Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Output Outcome Satuan Indikator Baseline 2024 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 46 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 1 1.000.000 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Instansi terkait 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah capaian administrasi barang milik daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6 2 1.000.000,00 6 15.000.000,00 6 15.000.000,00 6 15.000.000,00 6 15.000.000,00 7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 6 2 1.000.000 6 15.000.000,00 6 15.000.000,00 6 15.000.000,00 6 15.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah capaian administrasi Pendapatan Daerah Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2 2 1.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 7.01.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 2 2 1.000.000 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11 5 1.000.000,00 11 115.000.000,00 11 115.000.000,00 11 115.000.000,00 11 115.000.000,00 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 1 - 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 4 4 1.000.000 4 5.000.000,00 4 5.000.000,00 4 5.000.000,00 4 5.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 6 0 - 6 60.000.000,00 6 60.000.000,00 6 60.000.000,00 6 60.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 44 29 140.902.000,00 44 431.237.000,00 44 431.237.000,00 44 431.237.000,00 44 431.237.000,00 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket 1 1 2.000.000 1 9.237.000,00 1 9.237.000,00 1 9.237.000,00 1 9.237.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 1 1 34.020.000 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 47 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 1 1 25.720.000 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dokumen 5 0 - 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 5 4.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 6 6 10.000.000 6 25.000.000,00 6 25.000.000,00 6 25.000.000,00 6 25.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 30 20 69.162.000 30 318.000.000,00 30 318.000.000,00 30 318.000.000,00 30 318.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan Dalam Daerah Dan Luar daerah 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 4 30.000.000,00 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Tersedianya Aset Tetap Lainnya Unit 4 4 30.000.000 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 4 50.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64 60 214.636.750,00 64 219.000.000,00 64 219.000.000,00 64 219.000.000,00 64 219.000.000,00 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 4 0 - 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 48 48 94.276.750 48 85.000.000,00 48 85.000.000,00 48 85.000.000,00 48 85.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12 12 120.360.000 12 133.000.000,00 12 133.000.000,00 12 133.000.000,00 12 133.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16 7 19.900.000,00 16 40.000.000,00 16 40.000.000,00 16 40.000.000,00 16 40.000.000,00 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit 8 2 10.100.000 8 25.000.000,00 8 25.000.000,00 8 25.000.000,00 8 25.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Unit 8 5 9.800.000 8 15.000.000,00 8 15.000.000,00 8 15.000.000,00 8 15.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana Terlaksananya Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 4 1 1.000.000,00 4 24.000.000,00 4 24.000.000,00 4 24.000.000,00 4 24.000.000,00 7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Telaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 1 1.000.000,00 4 19.000.000,00 4 19.000.000,00 4 19.000.000,00 4 19.000.000,00 7.1.2.2.01.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 1 0 - 1 4.000.000,00 1 4.000.000,00 1 4.000.000,00 1 4.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan 7.1.2.201.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen 1 1 1.000.000 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan dan 24 Desa 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 0 - 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 7.1.2.2.04.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Dokumen 2 0 - 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital 48 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat 13 10 738.000.000,00 13 2.472.000.000,00 13 2.472.000.000,00 13 2.472.000.000,00 13 2.472.000.000,00 7.1.3.202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Capaian kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9 6 395.000.000,00 9 2.065.000.000,00 9 2.065.000.000,00 9 2.065.000.000,00 9 2.065.000.000,00 7.1.3.202.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Laporan 3 3 20.000.000 3 40.000.000,00 3 40.000.000,00 3 40.000.000,00 3 40.000.000,00 Kantor Kelurahan Kelurahan 7.1.3.202.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Unit 3 0 - 3 750.000.000,00 3 750.000.000,00 3 750.000.000,00 3 750.000.000,00 Kantor Kelurahan Kelurahan 7.1.3.202.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 3 3 375.000.000 3 1.275.000.000,00 3 1.275.000.000,00 3 1.275.000.000,00 3 1.275.000.000,00 Kantor Kelurahan Kelurahan 7.1.3.203 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4 4 343.000.000,00 4 407.000.000,00 4 407.000.000,00 4 407.000.000,00 4 407.000.000,00 7.1.3.203.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan 3 3 312.000.000 3 337.000.000,00 3 337.000.000,00 3 337.000.000,00 3 337.000.000,00 Kecamatan Dusun Selatan Instansi terkait 7.1.3.203.4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 1 1 31.000.000 1 70.000.000,00 1 70.000.000,00 1 70.000.000,00 1 70.000.000,00 Kecamatan Dusun Selatan Instansi terkait 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan Ketertiban Umum yang ditangani Tertanganinya gangguan Ketertiban Umum yang ditangani 2 2 2.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 7.1.4.201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 2 2.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 7.1.4.201.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 1 1 1.000.000 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 Kantor Kec.Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan 7.1.4.201.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Laporan 1 1 1.000.000 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 Kantor Kec.Dusun Selatan Kecamatan Dusun Selatan Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat 49 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Terlaksananya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan 1 1 25.800.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 7.1.5.201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1 1 25.800.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 7.1.5.201.8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 1 1 25.800.000 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 80.000.000,00 Instansi terkait 7.1.6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Terlaksananya desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 5 5 5.500.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 7.1.6.201 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase capaian dokumen pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 5 5.500.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 7.1.6.201.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 1 1 1.000.000 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 Kecamatan Dusun Selatan 24 Desa 7.1.6.201.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 1 1 1.000.000 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 Kecamatan Dusun Selatan 24 Desa 7.1.6.201.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dokumen 1 1 1.000.000 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 Kecamatan Dusun Selatan 24 Desa 7.1.6.201.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dokumen 1 1 1.500.000 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 Kecamatan Dusun Selatan 24 Desa 7.1.6.201.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Dokumen 1 1 1.000.000 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 6 6.000.000,00 Kecamatan Dusun Selatan 24 Desa 232 232 6.443.817.956,98 257 7.594.646.374,00 257 7.594.646.374,00 257 7.594.646.374,00 257 7.594.646.374,00 Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat JUMLAH 50 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perengkat Daerah Tahun 2025-2029 Kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah adalah hasil atau capaian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah. Ini mencakup bagaimana perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya, serta seberapa besar kontribusi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah. Capaian kinerja RENSTRA setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sistem Renstra dengan LKIP- nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan.Hasil pengukuran kinerja yangdilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggaran negara baik di pusat maupun di daerah untukmelakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.Pada tahun 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan padaPeraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut. Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah,kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.Ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.Indikator kinerja memberikan penjelasan Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP No. 8/2008). Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP No. 6/2008). Indikator kinerja berfungsi untuk;Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi; Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan dalam menilai kinerjanya; Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja; Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah; Salah satu dasar dalam menentukan jumlah anggaran; dan sebagai dasar dalam pembangunan arsitektur kinerja Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja; Penyusunan 51 Indikator Kinerja dimaksudkan untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur Rencana Pembangunan serta hasil-hasilnya. Setiap stakeholder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan kabupaten yang sejahtera, berkeadilan, beriman dan berbudaya. Indikator Kinerja menurut Permen PAN RB terdiri atas: Masukan(Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), dan Dampak (Impact). Masukan (Input)“Apa yang digunakan dalam bekerja” adalah segala Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output ( Uang, SDM, Mitra kerja, Alat dll).Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.Dengan meninjau distribusi sumberdaya, dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan. Keluaran (Output)“Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” adalah Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang menggunakan input. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan rencana. Keluaran merupakan apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses). Indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Hasil (Outcome) “Apa yang ingin dicapai” adalah Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output. Pengukuran indikator outcome seringkali rancu dengan pengukuran indicator keluaran (output). Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output, walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome dari kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak Dampak (Impact) “Apa yang ingin diubah” adalah Hasil Pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome.Indikator dampak untuk mengukur keberhasilan sasaran.Indikator ini menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait. Indikator kinerja Kecamatan Dusun Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025 - 2030 Kabupaten Barito Selatan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Dusun Selatan dalam lima tahun mendatang. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terlaksananya Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terlaksananya Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tertanganinya gangguan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 52 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dusun Selatan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dusun Selatan No Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital 80% 90% 95% 95% 100% 100% 2 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks Desa Membangun) 0,6922 (berkembang) Indeks 0,7082 (maju) Indeks 0,7242 (maju) Indeks 0,7402 (maju) Indeks 0,7562 (maju) Indeks 0,7562 (maju) Indeks 3 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel (Nilai Sakip Kecamatan) B Nilai B Nilai B Nilai BB Nilai BB Nilai A Nilai 4 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Dusun Selatan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci NO INDIKATOR SATUAN BASE LINE TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana % 80 82 84 87 90 95 100 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan % 80 80 82 85 90 95 100 3 Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani % 80 80 82 85 90 95 100 4 Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan % 80 82 85 87 90 95 100 5 Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan % 80 80 82 85 90 95 100 6 Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 100 100 53 Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dalam memperkuat pencapaian Visi dan Misi RPD 2025~2029 Kabupaten Barito Selatan. Renstra Kecamatan Dusun Selatan akan menjadi landasan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2025–2029 ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan yang disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ). Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Dusun Selatan. Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan Dusun Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Buntok, 2025 Plt. CAMAT DUSUN SELATAN, ACHMAD MUTAHIR, S.AP., MM Pembina (IV/a) NIP. 19790711 200501 1 021 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DUSUN UTARA TAHUN 2025-2029 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN i KATA PENGANTAR Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Kecamatan Dusun Utara telah dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode tahun 2025-2029. Renstra Kantor Kecamatan Dusun Utara disusun dalam rangka mewujudkan pilar transfaransi Kepemerintahan yang baik (Good government) berupa transfaransi dan Akuntabilitas. Renstra bertujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selaras dengan perubahan yang terus berjalan disertai munculnya ketentuan-ketentuan baru, baik dari lingkungan Kabupaten Barito Selatan sendiri maupun dari pemerintah pusat sehingga mendorong Kantor Kecamatan Dusun Utara untuk selalu terus menyesuaikan diri dalam wujud penyempurnaan Rencana Strategis, menyikapi kenyataan tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, maka Kantor Kecamatan Dusun Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya menjalankan dan menyelenggarakan pelayanan publik memerlukan penanganan yang seksama dan terarah sehingga proses pembangunan berjalan berkesinambungan dapat terprogram dan terarah. Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, maka diharapkan dengan segala gerak dan langkah penyusunan, pembinaan dan pengembangan Kantor Kecamatan Dusun Utara dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan akuntabel yang tertumpu kepada visi, misi yang telah ditetapkan. Demikian Renstra Kantor Kecamatan Dusun Utara disampaikan masih banyak memerlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk perbaikan dalam rangka pengelolaan kepemerintahaan yang lebih akuntabel, transparan dan partisifatif, untuk itu kami sangat berterima kasih apabila ada masukan yang konstruktif dari semua pihak yang berkepentingan dengan renstra ini. Pendang, Oktober 2025. ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 1 1.3 Maksud dan Tujuan 2 1.4 Sistematika Penulisan 3 BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DUSUN UTARA 4 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Dusun Utara 4 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Dusun Utara 5 2.3 Sumber Daya Kecamatan Dusun Utara 11 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dusun Utara 11 2.5 Kelompok sasaran Pelayanan Kecamatan Dusun Utara 14 2.6 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Dusun Utara 14 2.7 Isu-isu Strategis Kecamatan Dusun Utara 15 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 16 3.1 Tujuan Kecamatan DusunUtara 16 3.2 Sasaran Kecamatan Dusun Utara 16 3.3 Strategi Kecamatan Dusun Utara 16 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Dusun Utara 17 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB.KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 20 4.1 Uraian Program 20 4.2 Uraian Kegiatan 21 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 32 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 38 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 39 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 40 BAB V PENUTUP 50 LAMPIRAN - DAFTAR TABEL - DAFTAR GAMBAR 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Dusun Utara Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Dusun Utara) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat kedepan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Barito Selatan Tahun 2025-2029. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, maka disusunlah Renstra Kecamatan Dusun Utara sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Renstra Kabupaten Barito Selatan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan, visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2025-2029. 1.1 LANDASAN HUKUM Renstra Kecamatan Dusun Utara disusun atas dasar :

1.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan.
2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10.Immendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
11.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Selatan.
12.Peraturan Daerah no 4 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. 2 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN A . Maksud Maksud Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dusun Utara adalah untuk mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara camat dan staf, memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab baik dalam perencanaan, tujuan dan strategi yang diharapkan selama (5) lima tahun kedepan, yang mencakup bidang pemerintahan,bidang ketentraman dan ketertiban, bidang perekonomian dan pembangunan, bidang kesejahteraan rakyat dan bidang pelayanan umum, serta melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yang berada dalam wilayah kecamatan Dusun Utara yaitu dengan :
1.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Dusun Utara pada setiap tahun anggaran 5 (lima) tahun;
2.Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
3.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
4.Menjamin tercapai penggunaan sumberdaya secara efektif , efisiean dan berkelanjutan;
5.Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah. B. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Dusun Utara adalah :
1.Menyiapkan acuan dan pegangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) SKPD Kecamatan Dusun Utara.
2.Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja SKPD Kecamatan Dusun Utara selama 5 (lima) tahun kedepan
3.Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
4.Untuk lebih memantapkankan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Dusun Utara dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Barito Selatan Tahun 2025-2029. 3 Kecamatan Dusun Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten barito Selatan, dengan Ibu kota Pendang. Luas Wilayah kecamatan Dusun Utara adalah + 1196 Km2 yang terdiri atas 1 kelurahan dan 18 Desa, dengan jumlah penduduk 17.972. jiwa pada Desember tahun 2024 dengan Kondisi topografi kecamatan Dususn Utara merupakan + 60% dataran rendah ( bantaran sungai/dan rawa) dan 40% dataran tinggi. Secara umum ada 2 (dua) jalur transportasi diwilayah dusun utara yaitu transportasi air/ sungai dan darat , baik itu transportasi dari Ibu Kota kecamatan Pendang, menuju ibu Kota Kabupaten Barito Selatan, Buntok , maupun dari Pendang, menuju sebagian besar desa yang tersebar di wilayah Dusun Utara pada umumnya melalui transportasi air, yang kemudian dilanjutkan melalui transportasi darat. 5 Tabel 2.1.1 DATA JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DUSUN UTARA TAHUN 2024 NO DESA/KEL JUMLAH PENDUDUK JUMLAH UMAT LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL JUMLAH KK LUAS WILAYAH KM² ISLAM KRISTEN PROTESTAN KATOLIK HINDU 1 PENDANG 1844 1673 3517 1134 84 3283 162 72 - 2 MARAWAN LAMA 1135 1041 2176 672 26,5 1337 310 200 320 3 MARAWAN BARU 218 227 445 136 63 442 10 - - 4 REONG 524 484 1008 321 56 609 143 91 153 5 TARUSAN 904 889 1793 713 264 1464 33 15 265 6 GUNUNG RANTAU 350 328 678 197 3,5 389 128 126 35 7 MARUGA 322 293 615 232 42 25 377 210 3 8 HINGAN 114 103 217 83 43,06 - 162 66 - 9 DANAU BAMBURE 165 148 313 112 56 11 287 15 10 BUNDAR 564 601 1165 365 56 51 776 315 14 11 TALEKOI 181 187 368 120 47 75 117 139 - 12 MAJUNDRE 201 195 396 129 24 36 177 194 - 13 SUNGAI TELANG 184 199 383 130 258 28 309 78 - 14 PANARUKAN 267 241 508 154 56 36 410 179 2 15 HULU TAMPANG 422 364 786 221 45 52 396 284 47 16 TAMPARAK 569 549 1118 222 32 50 427 536 5 17 TAMPARAK LAYUNG 442 393 835 236 19 114 483 240 3 18 BANTAI BAMBURE 453 434 887 274 5 296 384 111 18 19 RAMPA MEA 412 352 764 246 15,94 34 467 262 6 JUMLAH 9271 8701 17972 5697 1196 8332 5558 3133 871 2.2 TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DUSUN UTARA
1.Camat Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemerdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi :

a.Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
b.Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
c.Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
d.Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
e.Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau belum dapat dilaksanakan desa/atau kelurahan
f.Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
g.Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.
h.Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
i.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ada di Kecamatan.
j.Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 5
1. 2.Sekretaris Kecamatan Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, ketatausahaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Sekretariat sebagaimana dimaksud di bantu oleh sekretaris yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat kecamatan
b.Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemerdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan berdasarkan pada visi dan misi kecamatan
c.Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
d.Pengelolaan penatausahaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan lingkup kecamatan.
e.Penyelenggaraan administrasi penatausahaan, perencanaan, pemerintahan perlengkapan umum, kepegawaian, keuangan, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan
f.Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian .
g.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 3.Kasubag Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan urusan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, hukum, humas, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan dan asset. Untukmelaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarkan fungsi :
a.Penyusunan rencana program dan kegiatan sub .bagian Umum dan Kepegawaian
b.Pelaksanaan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan
c.Pelaksanaan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan, asset dinas dan keprotokolan
d.Pelaksanaan penyusunan konsep analisis yang berhubungan dengan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan 6
e.Pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, keuangan, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan
f.Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan sub
g.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
1. 4.Kasubag Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan, pelayanan teknis perencanaan dan keuangan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan
b.Pelaksanaan perencanaan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan
c.Pelaksanaan penyusunan program prioritas, keuangan, evaluasi dan pelaporan
d.Pelaksanaan penyusunan konsep analisis program, keuangan, evaluasi dan pelaporan
e.Pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan dan
f.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 5.Kepala Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan umumyang dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat dan menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemerintahan
b.Pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat kecamatan
c.Pelaksanaan penyusunan konsep bahan pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan
d.Penyiapan bahan dan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan umum
e.Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan umum
f.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan umum
g.Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan umum dan
h.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7
1. 6.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan Ketertiban Umum. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat dan menyelenggarakan fungsi :
a.Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
b.Pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan
c.Pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan
d.Pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan
e.Pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitas konsultasi dan pengawasan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan
f.Pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan
g.Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban
h.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
1. 7.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan dan pemerdayaan masyarakat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaaan Masyarakat dipimpin oleh oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pembangunan dan Pemerdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a.Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
b.Pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaaan masyarakat di tingkat kecamatan
c.Pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan
d.Pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaaan masyarakat di tingkat kecamatan
e.Pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitas, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan 8
f.Pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.
g.Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
h.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya
1. 8.Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan rakyat. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh kepala seksi yang menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Rakyat Menyelenggarakan Fungsi :
a.Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat
b.Pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan di tingkat kecamatan
c.Pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan
d.Pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan di tingkat kecamatan
e.Pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitas, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan
f.Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan kesejahteraan rakyat
g.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATANDUSUN UTARA DASAR : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 43 TAHUN 2016 TANGGAL : 16 Desember 2016 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN Kelompok Jabatan Fungsional C A M A T HADRIANUS, Dipl.Rad, SKM SEKRETARIAT SEKRETARIS CAMAT ABRAR NOOR, SE, M.AP Sub Bagian Umum & Kepegawaian BAMBANG, S.I.P Sub Bagian Perencanaan & Keuangan SUPIANTO, A.Md KELURAHAN SEKRETARIAT Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Pemerintahan ARIF PRADILA, S.Sos Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum MUHAMMAD LASE, SE, MM Seksi Pembangunan dan Pemerdayaan Masyarakat SUSANTO, S.Sos. Seksi Kesejahteraan Rakyat ARMI, S.Sos 10 2.3. Sumber Daya Kantor Kecamatan Dusun Utara Kondisi SDM Aparatur berdasarkan
a.Golongan/Ruang Pegawai : Tabel 2.3.1 Berdasarkan Golongan/Ruang Pegawai No Golongan Jumlah Jenis kelamin Laki-laki Perempuan 1 IV 2 2 0 2 III 12 9 3 3 II 6 5 1 4 PPPK 23 12 11 5 Honor 1 1 0 Total 44 29 15
b.Tingkat Pendidikan : Tabel. 2.3.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah Jenis kelamin Laki-laki Perempuan 1 S2 2 2 0 2 S1 15 10 5 3 Sarjana Muda/ Ahli Madya 1 1 0 4 SLTA 25 17 8 5 SD 1 0 1 Total 44 30 14
c.Bidang Kerja Tabel 2.3.3 Berdasarkan Bidang Kerja No Bidang Kerja Jumlah Jenis kelamin Laki-laki Perempuan 1 Camat 1 1 0 2 Sekretariat 13 8 5 3 Seksi Pemerintahan 6 5 1 4 Seksi Trantibum 5 4 1 5 Seksi Kesra 2 0 2 6 Seksi PPM 5 5 0 7 Kelurahan 12 7 5 Total 44 30 14
d.Eselonering Tabel 2.3.4 Berdasarkan Eselon No Eselon Jumlah Jenis kelamin Laki-laki Perempuan 1 Eselon III.a 1 1 0 2 Eselon III.b 1 1 0 3 Eselon IV.a 4 3 1 4 Eselon IV.b 6 5 1 Total 12 10 2 11 2.4. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dusun Utara
a.Anggaran Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Kecamatan Dusun Utara didukung oleh dana Belanja Langsung Tahun 2023 pada DPA Murni sebesar Rp. 3.797.502.726,- dan dengan DPA Perubahan Menjadi sebesar Rp. 4.329.626. 726 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.467.190.068 atau dengan persentase sebesar 80,08 % sedangkan ditahun anggaran 2024 mendapatkan Anggaran Pada DPAmurni sebesar Rp. 3.728.294.902,- dan dengan DPA perubahan Menjadi Rp. 4.028.294.902 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.596.242.070 atau dengan persentase sebesar 89,27 % , diharapkan pada tahun berikutnya alokasi anggaran agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Tabel .2.4.1 Data Anggaran dan Realisasi Kantor Kecamatan Dusun Utara Tahun 2023 dan Tahun 2024.(Data Laporan TEPRA Kecamatan Dusun Utara Tahun 2023 dan 2024) ANGGARAN DPA MURNI 2023 (Rp) ANGGARAN DPA PERUBAHAN 2023 REALISASI (RP) PERSENTASE ANGGARAN DPA MURNI 2024 ANGGARAN DPA PERUBAHAN 2024 REALISASI (RP) PERSENTASE 1 2 3 4 5 6 7 8 3.797.502.726,- 4.329.626. 726,- 3.467.190.068,- 80,08 3.728.294.902,- 4.028.294.902 3.596.242.070 89,27
b.Tingkat Kepuasan Masyarakat . Dari segi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Dusun Utara telah dilakukan survey terkait Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dimulai dari bulan januari s/d juli 2024 didapati hasil dengan nilai 95, 13 atau kriteria sangat baik. 12 Gambar 2.4.1 Cover Survey Kepuasan Masyarakat Kantor Kecamatan Dusun Utara Tahun 2024. 13 2.5. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Kelompok sasaran layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan dalam memberikan suatu pelayanan, sedangkan Pelayanan merupakan proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengn hak-hak dasar dan pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Pelayanan di Kecamatan Dusun Utara terdiri dari Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Kesejahteraan, Pelayanan Ketertiban dan Keamanan, Pelayanan Ekonomi dan pembangunan. Kecamatan Dusun Utara terdiri dari 18 desa dan 1 kelurahan, dan mempunyai kelompok sasaran yang dibentuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPINCAM), dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan kelurahan bekerja sama dengan Kapolsek dan Dan Ramil. 2.6 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Dusun Utara; 2.6.1 Permasalahan pada Sekretariat
a.Kerjasama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
b.Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
c.Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar Seksi;
d.Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
e.Belum semua Seksi mempunyai/ memiliki domain/ situs tersendiri.
f.Tidak adanya ruang penyimpanan arsip dan dokumen-dokumen penting. 2.6.2 Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan
a.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
b.Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanakan program pemerintah .
c.Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
d.Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan PD teknis. 2.6.3 Permasalahan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
a.Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
b.Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
c.Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan.
d.Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
e.Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan. 14 2.6.4 Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban
a.Keterbatasan Personel;
b.Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait.
c.Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.
d.Kurangnya Pembekalan/Bintek.
e.Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangaan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
f.Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa. 2.6.5 Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat.
a.Belum tersedianya data gender dan anak tingkat kecamatan;
b.Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah Kabupaten seperti Kota Layak Anak 2 .7 Isu-isu Strategis Kantor Kecamatan Dusun Utara. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dituntut lebih responsive, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan indentifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu strategis yang dihadapi Kecamatan Dusun Utara antara lain ;
1. 1.Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. 2.Minimnya ASN yang menguasai Teknologi Informasi Berbasis Digital;
3. 3.Kecamatan sebagai Perangkat Daerah hanya mempasilitasi saja Program dan Kegiatan yang ada, dimana Kecamatan hanya sebatas pengelolaan gaji pegawai dan biaya operasional kecamatan, sedangkan pengelolaan pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;
4. 4.Terdapatnya wilayah pedesaan yang sulit terjangkau dengan kendaraan roda empat;
5. 5.Belum adanya Tempat Pengelolaan sampah Terpadu di Ibukota Kecamatan Dusun Utara Khususnya Kelurahan Pendang. 15 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN A. Tujuan. Tujuan dari Renstra 2025-2029 Kantor Kecamatan Dusun Utara adalah “ Meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik “sesuai dengan Misi Nomor 5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten barito selatan Periode 2025 – 2029 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. .(diambil dari RPJMD Barsel 2025-2029 Hal.342) B. Sasaran. Adapun Sasaran Renstra 2025-2029 Kantor Kecamatan Dusun Utara adalah : a) Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital b) Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(diambil dari RPJMD Barsel 2025-2029 Hal.342) C. Strategi. Untuk menjamin pencapaian tujuan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi yakni Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance. Dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut: .(diambil dari RPJMD Barsel 2025-2029 Hal.310)
6. 1.Digitalisasi dan Integrasi Pelayan publik yang responsif ,
7. 2.Penguatan Kapasitas Apratur dan Maturitas Tata Kelola Birokrasi yang Adaftif,
8. 3.Pembenahan Pendapatan Daerah dan Sumber Pembiayaan Pembangunan.
9. 4.Optimalisasi Sinergitas Perencanaan yang terpadu dan Partisipatif.
10. 5.Pengusulan Pembangunan Tempat Pengelolaan sampah terpadu di kelurahan Pendang. Faktor strategi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman, yang diidentifikasi sebagai berikut : PELUANG
11. 1.Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data
12. 2.Ketersediaan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah
13. 3.Strategisnya fungsi bidang pemerintahan
14. 4.Adanya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
15. 5.Dukungan Eksekutif dan Legislatif TANTANGAN dan ANCAMAN
16. 1.Tuntutan penyelenggaraan good governance
17. 2.Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
18. 3.Kurangnya komitmen aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan
19. 4.Kurangnya pengertian pentingnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan. 16 D. Arah Kebijakan. Arah Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan fasilitasi pembangunan. dengan kegiatan sebagai berikut: .(diambil dari RPJMD Barsel 2025-2029 Hal.310) Tabel.3.1 Strategi dan arah Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan “ Meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik “ Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif Pemantapan pelayanan publik secara digital dan responsif Pengembangan pusat data untuk optimalisasi dan pembaruan data makro sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran Percepatan integrasi sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur, bertujuan mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berprofesional dan bebas dari tindakan korupsi. Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pembenahan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan pembangunan Pengelolaan keuangan daerah yang efektif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi Pengelolaan keuangan daerah yang efektif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif Pengembangan zonasi wilayah untuk pemerataan dan percepatan pembangunan berbasis potensi unggulan kewilayahan 17 Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 19 TABEL 3.2 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN DUSUN UTARA - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Nilai) 60,4 60,75 60,9 70 71,3 73 75 Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai) 60,4 60,75 60,9 70 71,3 73 75 Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 95,13 97,78 97,9 97.95 98 98,65 98,8 Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indeks Desa Membangun (Indeks) 0,72 0,72 0,729 0,762 0,778 0,781 0,798 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,1 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 4 20 Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program dan kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. 4.1 Uraian Program .

1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. Program ini merupakan program yang sangat vital yang dikhususkan untuk menunjang kegiatan operasional pelaksanaan tugas yang di emban oleh seluruh ASN lingkup Kantor Camat Dusun Utara baik itu tugas di dalam lingkup Kantor Camat Dusun Utara atau ke luar dari Kantor Camat Dusun Utara karena didalam program ini berisikan anggaran untuk perencanaan program dan kegiatan, pembiayaan Gaji dan tunjangan ATK, biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah, Listrik dan telpon, pengadaan barang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung/bangunan kantor.
2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kantor Camat Dusun Utara kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Dusun Utara
3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Pembangunan baik di desa atau kelurahan sampai yang ada di Tingkat Kecamatan Dusun Utara mulai dari perencanaan melalui penyampaian usul atau ide-ide (musrenbangdes/kel) sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana prasarana di desa atau kelurahan.
4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Fokus kegiatan program ini yaitu pada upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di seluruh wilayah Kecamatan Dusun Utara. Hal ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dengan pihak Kepolisian (Polsek), Tentara Nasional Indonesia (Koramil), dan instansi vertikal lainnya melalui Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Tujuannya adalah untuk deteksi dini, pencegahan, dan penanganan potensi konflik atau gangguan keamanan dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di wilayah Kecamatan Dusun Utara.
5.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM. Program ini berfungsi sebagai pendukung aktifitas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya yang bersifat lintas sektoral dan strategis sesuai penugasan dari Kepala Daerah. Kegiatan utamanya adalah memfasilitasi dan menyelenggarakan rapat- rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari Camat selaku ketua, Kapolsek dan Danramil selaku wakil ketua serta sekretaris kecamatan selaku sekretaris untuk membahas isu-isu strategis kewilayahan, pembinaan wawasan kebangsaan, serta penanganan isu-isu aktual lainnya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang harmonis.
6.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA. Program ini berfungsi sebagai pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan bagi pemerintah desa terutama dalam hal tata kelola administrasi tata pemerintahan desa , Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat Pemerintahan Desa. 22 4.2 Uraian Kegiatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Meningkatkan Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Nilai) terkait strategi Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dusun Utara Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pagu Anggaran Murni tahun 2025 Rp.3.228.728.000,- dan pagu pergeseran Rp.3.357.873.508,- Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatkan Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Dusun Utara Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pagu Anggaran Murni tahun 2025 Rp.31.000.000,- dan pagu pergeseran Rp.21.680.000,- Meningkatkan Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 28 Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indeks Desa Membangun (Indeks) terkait strategi penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dusun Utara Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pagu Anggaran Murni tahun 2025 Rp.203.000.000,- dan pagu pergeseran Rp.203.000.000,- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Persentase Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 29 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatkan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Dusun Utara Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%) 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pagu Anggaran Murni tahun 2025 Rp.10.000.000,- dan pagu pergeseran Rp.10.000.000,- Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara (Laporan) 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 30 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara (Laporan) 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Meningkatkan Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Dusun Utara persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pagu Anggaran Murni tahun 2025 Rp.53.104.000,- dan pagu pergeseran Rp.53.104.000,- tercapainya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dusun Utara Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%) 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pagu Anggaran Murni tahun 2025 Rp.50.000.000,- dan pagu pergeseran Rp.50.000.000,- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 32 4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif. BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 12 bln 17.500.000 12 bln 18.375.000,- 12 bln 19.250.000,- 12 bln 20.125.000,- 12 bln 21.000.000,- Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA/DPA SKPD 5.000.000 12 bln 5.000.000 12 bln 5.250.000,- 12 bln 5.500.000,- 12 bln 5.750.000,- 12 bln 6.000.000,- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA/DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/DPA SKPD 5.000.000 12 bln 5.000.000 12 bln 5.250.000,- 12 bln 5.500.000,- 12 bln 5.750.000,- 12 bln 6.000.000,- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 12 bln 3.000.000 12 bln 3.150.000,- 12 bln 3.300.000,- 12 bln 3.450.000,- 12 bln 3.600.000,- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000 12 bln 3.000.000 12 bln 3.150.000,- 12 bln 3.300.000,- 12 bln 3.450.000,- 12 bln 3.600.000,- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.913.731.902 224 org 1.913.731.902 224 org 2.009.418.497,- 224 org 2.105.105.092,- 224 org 2.200.791.687,- 224 org 2.296.478.282 33 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 12 bln 0,- 12 bln 0,- 12 bln 0,- 12 bln 0,- 12 bln 0,- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3.780.000 12 bln 5.000.000 12 bln 5.250.000,- 12 bln 5.500.000,- 12 bln 5.750.000,- 12 bln 6.000.000,- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.088.000 12 bln 5.000.000 12 bln 5.250.000,- 12 bln 5.500.000,- 12 bln 5.750.000,- 12 bln 6.000.000,- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapan 16.600.000 12 bln 0,- 12 bln 0 12 bln 0 12 bln 0 12 bln 0 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 249.608.000 12 bln 250.400.000,- 12 bln 262.920.000,- 12 bln 275.440.000,- 12 bln 287.960.000,- 12 bln 300.480.000,- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000 12 bln 97.350.000 12 bln 102.217.500,- 12 bln 107.085.000,- 12 bln 111.952.500,- 12 bln 116.820.000,- Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Peraturan perundang-undangan yang di sosialisasikan 50.000.000 12 bln 0 12 bln 0 12 bln 0 12 bln 0 12 bln 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 5.000.000 12 bln 5.000.000 12 bln 5.250.000,- 12 bln 5.500.000,- 12 bln 5.750.000,- 12 bln 6.000.000,- 34 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30.000.000 12 bln 257.871.050 12 bln 270.764.603,- 12 bln 283.658.156,- 12 bln 296.551.709,- 12 bln 309.445.262,- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25.200.000 12 bln 44.020.248 12 bln 46.221.261,- 12 bln 48.422.274,- 12 bln 50.623.287,- 12 bln 52.824.300,- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5.000.000 12 bln 5.000.000 12 bln 5.250.000,- 12 bln 5.500.000,- 12 bln 5.750.000,- 12 bln 6.000.000,- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.000.000 12 bln 49.080.000 12 bln 51.534.000,- 12 bln 53.988.000,- 12 bln 56.442.000,- 12 bln 58.896.000,- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Sarana Kendaraan Operasional Lapangan Lainnya 84.000.000 12 bln 45.000.000 12 bln 47.250.000,- 12 bln 49.500.000,- 12 bln 51.750.000,- 12 bln 54.000.000,- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya 15.000.000 12 bln 106.200.000 12 bln 111.510.000,- 12 bln 116.820.000,- 12 bln 122.130.000,- 12 bln 127.440.000,- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 29.100.000 12 bln 30.555.000,- 32.010.000,- 33.465.000,- 34.920.000,- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 12 bln 5.000.000 12 bln 5.250.000,- 12 bln 5.500.000,- 12 bln 5.750.000,- 12 bln 6.000.000,- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 32.800.000 12 bln 21.124.800 12 bln 22.181.000,- 12 bln 23.237.200,- 12 bln 24.293.400,- 12 bln 25.349.600,- 35 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20.000.000 12 bln 10.000.000 12 bln 10.500.000,- 12 bln 11.000.000,- 12 bln 11.500.000,- 12 bln 12.000.000,- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 267.600.000 12 bln 286.350.000 12 bln 300.667.300,- 12 bln 314.985.000,- 12 bln 329.302.500,- 12 bln 343.620.000,- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Sarana Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara 8.000.000 12 bln 0,- 12 bln 10.000.000,- 12 bln 10.500.000,- 12 bln 11.000.000,- 12 bln 11.500.000,- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 269.712.000 12 bln 60.000.000 12 bln 63.000.000,- 12 bln 66.000.000,- 12 bln 69.000.000,- 12 bln 72.000.000,- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30.000.000 12 bln 30.000.000 12 bln 31.500.000,- 12 bln 33.000.000,- 12 bln 34.500.000,- 12 bln 36.000.000,- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 36 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3.000.000 12 bln 3.000.000 12 bln 3.150.000,- 12 bln 3.300.000,- 12 bln 3.450.000,- 12 bln 3.600.000,- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 200.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 210.000.000,- 12 bln 220.000.000,- 12 bln 230.000.000,- 12 bln 240.000.000,- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 125.000.000 12 bln 98.913.000 12 bln 103.858.650,- 12 bln 113.804.300,- 12 bln 118.749.950,- 12 bln 123.695.600,- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di tingkatkan Kapasitas nya 147.163.000 12 bln 94.124.000 12 bln 98.830.200,- 12 bln 103.536.400,- 12 bln 108.242.600,- 12 bln 112.948.800,- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Dokumen Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 39.952.000 12 bln 0,- 12 bln 40.000.000,- 12 bln 42.000.000,- 12 bln 44.000.000,- 12 bln 46.000.000,- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 204.000.000 12 bln 10.000.000,- 12 bln 10.500.000,- 12 bln 11.000.000,- 12 bln 11.500.000,- 12 bln 12.000.000,- 37 BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT BASE LINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.048.000 12 bln 53.104.000,- 12 bln 55.759.200,- 12 bln 58.414.400,- 12 bln 61.069.600,- 12 bln 63.724.800,- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 30.000.000 12 bln 50.000.000,- 12 bln 52.500.000,- 12 bln 55.000.000,- 12 bln 57.500.000,- 12 bln 60.000.000,- 38 4.4. Uraian Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Mewujudkan Misi ke 5 (lima) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.(RPJMD Barsel 2025-2029 hal.330) NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 1 Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien dan efektif Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan / Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Penguatan Good Governance Meningkatkan harmonisasi Pentahelix (sinergi antara berbagai pihak ) dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah / Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 39 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Kecamatan Nilai 60, 75 Baik 60, 90 Baik 70 Baik 71,30 Baik 73 Baik 75 Baik Berdasarkan Nilai LHE SAKIP Kecamatan Dusun Utara Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yaitu 60,40 dengan predikat baik 2 Indeks Desa Membangun Indeks 0,75 Maju 0,78 Maju 0,81 Maju 0,84 Mandiri 0,87 Mandiri 0,90 Mandiri Berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 dengan Indeks rata-rata 0,7320 (maju). 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 95, 50 Sangat Baik 96 Sangat Baik 96.50 Sangat Baik 97 Sangat Baik 97,50 Sangat Baik 98 Sangat Baik Berdasarkan survey Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dimulai dari bulan januari s/d juli 2024 didapati hasil dengan nilai 95, 13 atau kriteria sangat baik. 4 Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani Persen 100 100 100 100 100 100 40 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 - 2030 melalui indikator kinerja kunci (IKK). NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) I INDIKATOR KINERJA KUNCI 1 Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana % 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan % 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas % 100 100 100 100 100 100 100 4 persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan % 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa % 100 100 100 100 100 100 100 6 Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % 100 100 100 100 100 100 100 41 42 TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN DUSUN UTARA - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Meningkatnya Kepercayaan, Efisiensi, dan Kemudahan terhadap Pelayanan Publik Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Nilai) terkait strategi Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dusun Utara Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pagu Anggaran Murni tahun 2025 Rp.3.228.728.000,- dan pagu pergeseran Rp.3.357.873.508,- Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 TABEL 4.3.1 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7.01 - KECAMATAN 4.388.694.508 13.961.941.930 12.524.321.438 13.471.714.138 17.714.516.446 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.027.238.410 3.027.238.410 3.027.238.410 3.027.238.410 3.027.238.410 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dusun Utara Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%) 100 100 3.027.238.410 100 3.027.238.410 100 3.027.238.410 100 3.027.238.410 100 3.027.238.410 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN DUSUN UTARA 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 10 10 33.500.000 10 33.500.000 10 33.500.000 10 33.500.000 10 33.500.000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 5 5 5 5 5 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 0 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 2 2 2 2 2 59 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 10 10 17.500.000 10 17.500.000 10 17.500.000 10 17.500.000 10 17.500.000 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 0 2 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 BAB LIMA PENUTUP Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program Kantor Kecamatan Dusun Utara selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025- 2029. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dusun Utara Tahun 2025 -2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dusun Utara dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1.Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik- baiknya.
2.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3.Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan,program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra ini, Mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Renstra Kecamatan Dusun Utara Tahun 2025–2029 Kabupaten Barito Selatan. Pendang, Oktober 2025, 71 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Renstra ini disusun dengan tujuan untuk menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten periode 2025–2029 secara teknis dan operasional pada tingkat kecamatan. Dokumen ini menguraikan arah kebijakan, sasaran strategis, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Proses penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan stakeholder terkait, untuk memastikan bahwa rencana yang disusun relevan, realistis, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi acuan yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Tabak Kanilan, 20 Oktober 2025 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur perangkat daerah 2.1.2 Sumber Daya perangkat daerah 2.1.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan 2.1.4 kelompok sasaran layanan (Misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah) 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan 2.2.2 Isu Strategis BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan Renstra PD provinsi/kabupaten/kota tahun 2025-2029 3.2 Sasaran rem strap PD provinsi/kabupaten/kota tahun 2025-2029 3.3 Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 - 2029; dan 3.4 Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 2025-2029 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN 4.1. Uraian program 4.2 Uraian kegiatan 4.3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu indikatif 4.4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rem trapede tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat daerah titik, dan 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 - 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK) BAB V. PENUTUP [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 5 Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahun, yang berfungsi sebagai pedoman teknis dan operasional dalam menjabarkan visi, misi, serta program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis dan operasional yang memuat rincian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Renstra ini berperan untuk mengimplementasikan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 6 Kecamatan Gunung Bintang Awai juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Gunung Bintang Awai. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Dalam menyusun Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Barito Selatan. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 7 Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Gunung Bintang Awai harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021.tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025–2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan perangkat daerah. Selain itu, landasan hukum ini juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Landasan hukum tersebut antara lain:
1.Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 8
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 9 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 10
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 11
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 12
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 13 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); Landasan hukum tersebut menjadi acuan dalam merumuskan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Bintang Awai agar sesuai dengan aturan dan mendukung pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan. 1.3 Maksud dan Tujuan Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah itetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;
2.Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Gunung [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 14 Bintang Awai sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gunung Bintang Awai.
3.Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Gunung Bintang Awai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan;
4.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6.Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7.Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 antara lain:
1.Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan; [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 15
2.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Gunung Bintang Awai
4.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
1.Merumuskanlatar belakang penyusunan RenstraPD Tahun 2025-2029 berupa gambarankondisi yang mendasari disusunnya RenstraPD Tahun 2025-2029dan dilengkapi definisi,amanat regulasi,dan nilai trategis Renstra PD.
2.Mengidentifikasidasar hukum yang relevan dan signifikandalam penyusunan RenstraPD Tahun 2025-2029,serta disusunsesuai dengan kaidah penyusunanproduk hukum. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 16
3.Menguraikan maksuddan tujuan penyusunan Renstra PDTahun 2025- 2029.
4.Menjelaskan sistematika penulisanyang berisi uraianringkas tentang masing-masingbab dalam Renstra PDTahun 2025-2029.
1.Menyajikan data-datadan informasiterkait pelaksanaanurusan yang menjadi tanggungjawab PD disertai denganhasil evaluasi capaian pelaksanaanurusan 5 (lima) tahun terakhirdari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisisdengan analisis deskriptifdan analisis diagnostik.
2.Penyajianhasil evaluasi capaian pelaksanaanurusan yang menjaditanggung jawab PD 5 (lima)tahun terakhir diutamakanberkaitandengan capaianIKU dan indikatorkinerja kunci (IKK).
3.Data dan informasiyang disajikandalam bentuk tabel,grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya(bukan menarasikan data).
4.Penyajianpada bab ini memuatsekurang-kurangnya hal-halsebagai berikut:

a.Togas, fungsi dan struktur PD; b.Sumberdaya PD; c.Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD; d.Kelompok sasaran pelayanan PD;
e.Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada); [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 17
f.Dukungan BUMDdalam pencapaiankinerja PD [jikalauada); dan
g.Kerja sama daerah yang menjadi tanggungjawab PD (jikalau ada).
1. 5.5Mengidentifikasi permasalahanyang dirumuskandari BabII, RancanganAwal RPJMDTahun 2025-2029 yang berkaitandengan pelayananPD dan Laporan KLHSRPJMD 2025-2029yang berkaitandengan pelayananPD, ataupunhasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antararealita/ capaian pembangunandengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.Perumusan permasalahan dapat menggunakankertas kerja sehinggayang disajikan dalamsub bab ini berupa permasalahanyang bersifat dominan.
2. 6.Permasalahanagar disajikanringkas tanpa menyajikan data-datayang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikandi bab-bab sebelumnya.
3. 7.Mengidentifikasiisu strategissesuai lingkungan dinamis(isu global, nasional, dan regional)yang dapat mempengaruhiPD baik secara langsung ataupun tidak langsung.Isu strategisini dapat dirumuskandari berbagaisumber yang dapat dipertangungjawabkanantara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembagapemerintah/lembagaluar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupunbasil penjaringan aspirasi yang dilakukanoleh PD.
4. 8.Merumuskan isu strategis daerah {dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 18
a.permasalahan;
b.isu strategissesuai lingkungan dinamis(isu global, nasional,dan regional); dan
c.potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembang kanuntuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
1. 1.Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
a.Norma, Standar,Prosedurdan Kriteria (NSPK)yang ditetapkanoleh PemerintahPusat sesuai dengan kewenangannya; dan
b.Sasaran RPJMDTahun 2025-2029.
1. 2.Mempertimbangkankondisi PD yang ada saat mi, direkomendasikanagar RenstraPD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
2. 3.Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1(satu) dengan menggabungkan kedua urusan d imaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masingurusan yang diampu.
3. 4.Perumusantujuan dan sasaran RenstraPD disusun dengan:
a.kalimat konctisi;
b.dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima)tahun;
c.disusundengan bahasayangjelasdan mudah dipahami; dan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 19
d.bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD
e.serta merupakanintermediate outcome.
1. 5.Strategi RenstraPD Tahun 2025-2029adalah adalah rencana tindakanyang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus clan penentuan program/kegiatan/subkegiatandalam menghadapi lingkungan yang dinamisuntuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
2. 6.Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunandalam rangka pencapaiantujuan dansasaran Perangkat Daerah. Penahapan RenstraPD dapat disajikanseperti pada tabel di bawah ini.
3. 7.Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsidapat disajikan berdasarkan kabupaten/kotadan/ atau berdasarkan wilayah pengembanganserta dapat disesuaikansesuai dengan kebutuhanpengembangan daerah.
4. 8.Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatandan/atau berdasarkan wilayahpengembangan serta dapatdisesuaikansesuai dengan kebutuhan pengembangandaerah.
5. 9.Arah Kebijakan RenstraPD Tahun 2025-2029 adalah rangkaiankerja yang merupakan operasionalisasi NSPKsesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakansesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMDserta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 20 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
6. 1.Program, kegiatandan subkegiatan merupakan hasil cascadingdari tujuan, sasaran,outcome,dan output.
7. 2.Program, kegiatandan subkegiatan mengacu pada nomenklaturyang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeribeserta pemutakhirannya
8. 3.Daftar program, kegiatan,dan subkegiatandalam mencapaikinerja PD dimulaidari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehinggaperlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan RenjaPD Tahun 2030.
9. 4.Penentuantarget keberhasilan pencapaiantujuan dan sasaran Renstra PD melalui IndikatorKinerja Utama (IKU). Indikatoryang disajikan merupakan indikatoryang terseleksi
10. 5.Penentuantarget penyelenggaraanurusan melalui IndikatorKinerja Kunci (IKK)
11. 6.IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030 BABV PENUTUP [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 21 Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Barito Selatan, antara lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi pembangunan, dan pembinaan pemerintahan desa. Pelayanan kecamatan mencakup administrasi pemerintahan, fasilitasi perizinan sederhana, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelayanan administrasi kependudukan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini menjadi ujung tombak dalam memastikan kebijakan pembangunan kabupaten, termasuk pencapaian visi “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”, dapat terlaksana secara efektif hingga tingkat desa. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 22 Dalam bidang pelayanan administrasi, Kecamatan Gunung Bintang Awai memberikan berbagai layanan publik, antara lain: pengurusan surat pengantar kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran), surat keterangan domisili, serta dokumen lain sesuai kewenangan kecamatan. Kecamatan juga memfasilitasi rekomendasi usaha masyarakat dan mendukung pelaksanaan program pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Hal ini sejalan dengan misi kabupaten untuk mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil serta mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Selain itu, kecamatan berperan penting dalam pembinaan pemerintahan desa, termasuk pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pendampingan pengelolaan keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini mendukung misi kabupaten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Dengan dukungan masyarakat yang memiliki semangat gotong royong dan potensi sumber daya alam yang besar, pelayanan kecamatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kapasitas desa, sejalan dengan arah pembangunan kabupaten. Secara keseluruhan, Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai berperan sebagai pusat koordinasi, fasilitasi, dan penguatan kapasitas desa, sekaligus [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 23 sebagai pelaksana layanan publik yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan begitu, peran kecamatan menjadi krusial dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan di tingkat wilayah, khususnya dalam membangun masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan mandiri. 2.1.1Tugas, Fungsi dan Struktur Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Barito Selatan di wilayah kecamatan, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat. Kantor ini berperan sebagai pusat koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan program pembangunan kabupaten, sehingga menjadi ujung tombak pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi lokal, serta ketahanan pangan dan energi. A. Struktur Organisasi Struktur organisasi Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, beberapa Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian, sebagai berikut:
12. 1.Camat Camat adalah pimpinan tertinggi di kantor kecamatan yang [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 24 bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Tugas utama Camat meliputi:
a.Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan program kecamatan sesuai arahan Bupati.
b.Mengkoordinasikan seluruh Seksi dan Subbagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
c.Memantau dan mengevaluasi capaian kinerja kecamatan serta memberikan rekomendasi perbaikan.
d.Menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten, desa, dan masyarakat.
1. 2.Sekretaris Camat Sekretaris Camat membantu Camat dalam administrasi, koordinasi, dan perencanaan. Fungsi utama meliputi:
a.Menyusun rencana kerja tahunan dan program strategis kecamatan.
b.Mengelola administrasi internal kantor, termasuk surat menyurat dan dokumen resmi.
c.Memfasilitasi rapat koordinasi antarunit di kecamatan dan antar desa.
d.Menyusun laporan kinerja bulanan dan tahunan kepada Bupati.
1. 3.Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi PEM) Kasi PEM memiliki peran dalam bidang pemerintahan dan administrasi desa, antara lain: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 25
a.Membina penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan.
b.Mengawasi pelaksanaan administrasi desa dan pengelolaan dokumen kependudukan.
c.Menyusun program peningkatan kapasitas aparatur desa.
d.Memfasilitasi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah kabupaten di desa.
1. 4.Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat (Kasi PPM) Kasi PPM bertugas untuk memberdayakan masyarakat serta mengawasi pembangunan desa:
a.Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan usaha mikro atau kelompok tani.
b.Memfasilitasi pembangunan infrastruktur desa sesuai prioritas Musrenbang.
c.Menyusun program partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
d.Mengidentifikasi potensi lokal untuk dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat.
1. 5.Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Fokus Kasi Kesra adalah pelayanan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 26
a.Mengelola program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial.
b.Membina kegiatan sosial budaya di desa-desa, termasuk pelestarian kearifan lokal.
c.Mengkoordinasikan layanan kesehatan dasar dan pendidikan nonformal bersama pihak terkait.
1. 6.Kepala Seksi Trantib (Kasi Tranti) Kasi Tranti bertanggung jawab pada ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat:
a.Melaksanakan pengawasan keamanan wilayah dan penyelesaian masalah ketertiban.
b.Berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi konflik sosial atau bencana.
c.Mengawal pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan pemerintah kabupaten terkait ketertiban masyarakat.
1. 7.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (Kasubbag Umpeg) Kasubbag Umpeg menangani administrasi internal dan SDM:
a.Mengelola administrasi kepegawaian, absensi, dan pengembangan SDM.
b.Menyusun kebutuhan logistik dan sarana prasarana kantor.
c.Mengelola arsip dan dokumen resmi kantor kecamatan.
1. 8.Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan (Kasubbag Renkeu) [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 27 Kasubbag Renkeu bertugas pada perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan:
a.Menyusun dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (RKPD Kecamatan).
b.Mengelola alokasi anggaran kegiatan kecamatan sesuai prioritas pembangunan.
c.Menyusun laporan keuangan dan evaluasi kinerja kecamatan kepada Bupati. Seluruh unit di kantor kecamatan bekerja dalam koordinasi yang saling mendukung. Camat sebagai pimpinan pusat memastikan setiap seksi dan subbagian melaksanakan tugasnya secara efektif dan terintegrasi. Sekretaris Camat berperan sebagai penghubung internal, memastikan informasi, program, dan dokumen berjalan lancar. Seksi-seksi fokus pada urusan teknis, sementara subbagian memastikan administrasi dan perencanaan berjalan sesuai standar. Mekanisme kerja ini dirancang untuk memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh desa, mendukung pemberdayaan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan kecamatan yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 28 [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 29 2.1.2Sumber Daya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki sumber daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana & Prasarana, dan Sumber Daya Alam / Potensi Ekonomi Lokal. Pengelolaan sumber daya ini menjadi dasar bagi pencapaian pelayanan publik yang efektif dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
1. 1.Sumber Daya Manusia (SDM) SDM di Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian, dengan dukungan tenaga pendamping desa, guru, tenaga kesehatan, dan aparat keamanan lokal. SDM ini memiliki kapasitas berbeda-beda, namun secara umum memiliki kompetensi dasar administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan desa. Struktur dan SDM Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Jabatan / Jenis SDM Jumlah Fungsi Utama Camat 1 Pimpinan kecamatan, pengambil keputusan, koordinasi seluruh kegiatan Sekretaris Camat 1 Koordinasi administrasi, perencanaan, laporan kinerja Kepala Seksi Pemerintahan (PEM) 1 Pembinaan desa, administrasi pemerintahan Kepala Seksi Pemberdayaan & Pembangunan (PPM) 1 Pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 1 Program sosial, kesehatan, pendidikan, budaya Kepala Seksi Trantib (Trantib) 1 Ketenteraman & ketertiban masyarakat [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 30 Kepala Subbag Umum & Kepegawaian (Umpeg) 1 Administrasi umum, kepegawaian, arsip, logistik Kepala Subbag Perencanaan & Keuangan (Renkeu) 1 Perencanaan dan penganggaran, pelaporan keuangan Selain jumlah, penting dicatat bahwa SDM kecamatan memiliki kemampuan dasar administrasi dan koordinasi, namun masih membutuhkan peningkatan kompetensi digital, manajemen proyek, dan pelayanan publik untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. 2.Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana Kecamatan Gunung Bintang Awai mendukung operasional kantor dan pelayanan masyarakat. Sarana ini meliputi gedung kantor, ruang pelayanan publik, kendaraan dinas, peralatan komunikasi, serta fasilitas penunjang lain. Sarana dan Prasarana Kecamatan Gunung Bintang Awai Jenis Sarana / Prasarana Jumlah / Kondisi Fungsi / Keterangan Kantor Kecamatan 1 gedung Pusat koordinasi dan layanan masyarakat Kantor Desa 21 gedung Pelayanan administratif desa & kegiatan masyarakat Kendaraan Dinas 5 unit Mobilisasi pegawai & koordinasi antar desa Peralatan Komputer & Internet 10 set Administrasi digital & manajemen data Ruang Rapat / Koordinasi 1 ruang Rapat koordinasi dan evaluasi program [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 31
3. 3.Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi Lokal Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki lahan pertanian, perkebunan, hutan produksi, dan perikanan, yang menjadi potensi ekonomi masyarakat. Kondisi geografis yang berbukit dan banyak hutan membuat sebagian desa sulit dijangkau, namun kaya akan sumber daya alam. Potensi Sumber Daya Alam Kecamatan Gunung Bintang Awai Jenis Potensi Luas / Jumlah Desa Terkait / Keterangan Lahan Sawah 1.666 Ha Tabak Kanilan, Kayumban, Gagutur Lahan Perkebunan (Kopi, Karet, Kelapa, Buah) 5.000 Ha Merata di 21 desa Hutan Negara & Hutan Rakyat 57.279 Ha Hutan lindung, kayu, ekowisata potensial Sungai & Perikanan Lokal 50 km sungai Sumber ikan dan kebutuhan air bersih Potensi Energi Terbarukan Sedang Mini hidro dari sungai kecil di beberapa desa
4. 4.Analisis Singkat Sumber Daya
a.Kekuatan: SDM berpengalaman, dukungan masyarakat gotong royong, sumber daya alam melimpah.
b.Kelemahan: SDM terbatas untuk digitalisasi dan manajemen proyek, sarana di desa kurang memadai, akses geografis sulit.
c.Peluang: Dukungan program kabupaten/provinsi, pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian & hutan, potensi wisata ekologi. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 32
d.Ancaman: Ketergantungan anggaran APBD, risiko bencana alam (banjir, kebakaran hutan), kesenjangan pembangunan antar desa. 2.1.3 Kinerja pelayanan Kecamatan Gunung Bintang Awai (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) Pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai meliputi administrasi pemerintahan, pembinaan desa, pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pembinaan kesejahteraan rakyat. Kinerja kecamatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan, meskipun tantangan geografis dan keterbatasan sarana prasarana masih menjadi kendala. Dalam bidang administrasi kependudukan, kecamatan telah melayani pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya. Berdasarkan laporan internal, capaian pelayanan administrasi kependudukan telah mencapai 95% target pelayanan tepat waktu, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan. Pada sektor pembinaan pemerintahan desa, Kecamatan Gunung Bintang Awai secara rutin melakukan pendampingan desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), pengelolaan keuangan desa, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Pencapaian ini sejalan dengan tupoksi kecamatan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 33 untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan akuntabel dan partisipatif, serta mendukung misi kabupaten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional. Kecamatan juga aktif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk koordinasi dengan Linmas, pengawasan ketertiban umum, dan penanganan konflik sosial kecil. Berdasarkan laporan tahunan, lebih dari 90% kasus gangguan ketertiban dapat diselesaikan di tingkat kecamatan melalui mediasi dan koordinasi antar desa, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang lebih aman dan kondusif. Terkait pelayanan kesejahteraan rakyat, kecamatan telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial, memfasilitasi kegiatan kesehatan dasar, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah, antara lain:
1. 1.Pelayanan administrasi kependudukan: waktu penyelesaian maksimal 14 hari kerja.
2. 2.Pelayanan rekomendasi perizinan sederhana: waktu penyelesaian maksimal 7 hari kerja.
3. 3.Pembinaan desa dan pendampingan pembangunan: monitoring minimal 1 kali per triwulan.
4. 4.Ketenteraman dan ketertiban masyarakat: penyelesaian kasus administrasi minimal 80% dari laporan masyarakat. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 34 Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Kecamatan Gunung Bintang Awai menunjukkan pencapaian yang cukup baik sesuai dengan tupoksi. Upaya perbaikan terus dilakukan, terutama dalam hal digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, dan penyediaan sarana prasarana di desa-desa terpencil, agar akses layanan publik semakin merata dan berkualitas, mendukung tercapainya visi Kabupaten Barito Selatan yang sejahtera, berdaya saing, dan menjadi penyangga pangan serta energi Ibu Kota Nusantara. Capaian SPM Kecamatan Gunung Bintang Awai (2025) Bidang Pelayanan Indikator SPM / Standar Pelayanan Target Waktu / Ketentuan Capaia n (%) Keterangan / Catatan Administrasi Kependudukan Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran/Perkawina n Maks. 14 hari kerja 95% Layanan tepat waktu, dokumen lengkap Pelayanan Rekomendasi Perizinan Surat rekomendasi usaha, kegiatan masyarakat Maks. 7 hari kerja 90% Proses cepat dan terdokumentas i Pembinaan Pemerintahan Desa Pendampingan RKPDes, pengelolaan keuangan desa Monitoring triwulan 85% Desa aktif berpartisipasi dalam musrenbang Ketenteraman & Ketertiban Masyarakat Penyelesaian laporan gangguan ketertiban Penyelesaia n ≥ 80% 92% Mediasi kasus berjalan efektif Kesejahteraan Rakyat & Sosial Penyaluran bantuan sosial, program kesehatan & ekonomi Sesuai jadwal program 88% Dukungan sosial dan ekonomi masyarakat meningkat [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 35 Keterangan Tambahan:
a.Persentase capaian merupakan hasil monitoring internal kecamatan pada tahun terakhir.
b.Beberapa desa terpencil memiliki kendala akses, sehingga capaian SPM di desa tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan desa yang lebih mudah dijangkau.
c.Kecamatan sedang mengupayakan digitalisasi layanan administrasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi data.
d.Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin menjadi fokus untuk memastikan pencapaian SPM terus meningkat. 2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kecamatan Gunung Bintang Awai sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Barito Selatan, memiliki berbagai kelompok sasaran layanan yang beragam. Kelompok sasaran ini mencerminkan masyarakat, desa, dan pelaku pembangunan yang menjadi fokus pelayanan dan pembinaan kecamatan.
1. 1.Masyarakat Umum Masyarakat merupakan sasaran utama pelayanan publik kecamatan, terutama dalam hal administrasi kependudukan, perizinan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan ketenteraman. Layanan yang diberikan meliputi pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, serta rekomendasi usaha atau kegiatan masyarakat. Kelompok sasaran ini [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 36 mencakup seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah kecamatan, baik di pusat kecamatan maupun desa-desa terpencil.
2. 2.Pemerintah Desa Sebagai mitra strategis, desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai menjadi sasaran layanan pembinaan, pendampingan pembangunan, dan penguatan kapasitas aparatur desa. Kecamatan bertanggung jawab memastikan desa mampu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), mengelola keuangan desa secara akuntabel, dan melaksanakan pembangunan sesuai prioritas kabupaten. Kelompok ini mencakup seluruh 21 desa di kecamatan.
3. 3.Kelompok Ekonomi Lokal Kelompok ini mencakup pelaku usaha mikro, kelompok tani, dan masyarakat yang mengandalkan potensi lokal seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Layanan kecamatan untuk kelompok ini meliputi fasilitasi perizinan usaha, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan program ketahanan pangan. Sasaran ini penting dalam mendukung misi kabupaten untuk mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.
4. 4.Kelompok Sosial dan Kesejahteraan Sasaran lain adalah masyarakat rentan, termasuk keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok yang membutuhkan bantuan sosial. Kecamatan Gunung Bintang Awai berperan dalam pendistribusian bantuan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 37 sosial, fasilitasi program kesehatan dasar, dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Layanan ini mendukung pencapaian ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan, serta kesejahteraan rakyat sesuai misi kabupaten.
5. 5.Aparatur Pemerintahan dan Tenaga Pendukung Selain masyarakat, aparatur desa, tenaga pendamping, guru, bidan, dan aparat keamanan lokal juga merupakan kelompok sasaran layanan internal kecamatan. Kecamatan memberikan pembinaan, koordinasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM, efektivitas kerja, dan kualitas pelayanan. Hal ini mendukung misi kabupaten untuk mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Gunung Bintang Awai Permasalahan pelayanan di Kecamatan Gunung Bintang Awai disusun dengan mengacu pada Bab II, Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan ini merupakan kesenjangan antara capaian pembangunan dan kondisi ideal pelayanan publik yang [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 38 seharusnya tersedia. Penyajian berikut menekankan isu dominan yang memerlukan perhatian prioritas tanpa mengulang data detail dari Bab II. Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya akses layanan ke desa terpencil. Kondisi geografis yang berbukit dan jarak yang jauh dari pusat kecamatan menyebabkan sebagian warga desa mengalami keterlambatan dalam pengurusan dokumen administrasi, rekomendasi perizinan, serta pendampingan pembangunan. Hal ini menimbulkan ketimpangan pelayanan antar desa, yang berdampak pada efektivitas tupoksi perangkat daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pembinaan pemerintahan desa. Selain itu, terdapat keterbatasan kapasitas SDM di kantor kecamatan. Pegawai memiliki kompetensi dasar administrasi dan koordinasi, namun masih perlu penguatan dalam digitalisasi layanan, manajemen proyek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan perangkat daerah dalam mendampingi desa, melaksanakan program pemberdayaan ekonomi lokal, dan menanggapi aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Sarana dan prasarana yang terbatas juga menjadi kendala signifikan. Keterbatasan kendaraan dinas, ruang pelayanan publik, fasilitas komunikasi, dan sarana penunjang di kantor desa menyebabkan mobilisasi pegawai dan penyampaian layanan di desa terpencil tidak optimal. Hal ini berpotensi [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 39 menurunkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan efektivitas tupoksi perangkat daerah dalam pelayanan publik. Selain itu, koordinasi antarunit di kecamatan maupun antara kecamatan dan desa masih perlu diperkuat. Beberapa program lintas bidang, seperti pemberdayaan ekonomi, ketertiban masyarakat, kesehatan, dan sosial budaya, belum sepenuhnya terintegrasi. Kurangnya sinergi ini menyebabkan pemanfaatan sumber daya belum maksimal dan program yang dilaksanakan belum optimal bagi masyarakat. Terakhir, ketergantungan pada anggaran dan dukungan pemerintah kabupaten menjadi permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program prioritas seperti digitalisasi layanan, pelatihan SDM, pengadaan kendaraan dinas, dan pembangunan infrastruktur desa yang mendukung pelayanan publik. Kondisi ini menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan yang merata, cepat, dan berkualitas. Secara keseluruhan, permasalahan di Kecamatan Gunung Bintang Awai menekankan perlunya: peningkatan aksesibilitas layanan ke desa terpencil, penguatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana memadai, peningkatan koordinasi lintas unit, dan penguatan peran kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Penanganan permasalahan ini menjadi dasar perumusan isu strategis pelayanan di RENSTRA Kecamatan Gunung Bintang Awai agar pelayanan publik dapat lebih merata, efektif, dan mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 40 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Isu strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan publik, potensi daerah, serta dinamika lingkungan baik di tingkat global, nasional, maupun regional yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Sumber rujukan mencakup RPJMN 2025-2029, Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD, laporan resmi lembaga pemerintah, dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Permasalahan utama seperti keterbatasan akses layanan ke desa terpencil, kapasitas SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadai, koordinasi antarunit yang belum optimal, serta ketergantungan pada anggaran kabupaten menjadi titik awal penentuan isu strategis. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lingkungan dinamis turut membentuk konteks isu strategis. Di tingkat global, percepatan digitalisasi dan inovasi layanan publik menuntut kecamatan untuk mengadopsi teknologi informasi dalam administrasi dan koordinasi. Di tingkat nasional, program prioritas pemerintah pusat terkait ketahanan pangan, penguatan kapasitas SDM, dan pembangunan infrastruktur menjadi acuan dalam penyusunan strategi kecamatan. Di tingkat regional, perkembangan kabupaten dan kecamatan sekitarnya, termasuk pembangunan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 41 ekonomi berbasis sumber daya lokal, mempengaruhi arah program dan kebutuhan masyarakat. Kecamatan Gunung Bintang Awai juga memiliki potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Potensi tersebut meliputi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan rakyat), SDM lokal yang berpengalaman dalam administrasi dan pembinaan masyarakat, serta keberadaan 21 desa sebagai unit pelaksana pembangunan yang dapat diberdayakan melalui koordinasi dan pendampingan yang lebih optimal. Pemanfaatan potensi ini dapat memperkuat program ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pelayanan administrasi yang lebih merata. Berdasarkan analisis permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi daerah, isu strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai dapat dirumuskan sebagai berikut:
6. 1.Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik di Desa Terpencil
a.Perlu strategi untuk memperluas jangkauan layanan administrasi, perizinan, dan pendampingan pembangunan agar merata di seluruh desa.
1. 2.Penguatan Kapasitas SDM Kecamatan dan Desa
a.Mengembangkan kompetensi pegawai kecamatan dan aparatur desa dalam digitalisasi layanan, manajemen proyek, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 42
1. 3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan
a.Optimalisasi kendaraan dinas, ruang pelayanan, fasilitas komunikasi, dan peralatan administrasi agar mendukung mobilisasi dan efektivitas pelayanan.
1. 4.Penguatan Koordinasi dan Integrasi Program Lintas Sektor
a.Menyelaraskan program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, ketertiban, dan sosial budaya antarunit kecamatan serta dengan desa untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi sumber daya.
1. 5.Pemanfaatan Potensi Daerah untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan
a.Mengoptimalkan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, hutan rakyat, dan SDM lokal sebagai dasar program pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan desa yang inklusif. Isu strategis ini menjadi dasar bagi perumusan program dan kegiatan prioritas dalam RENSTRA Kecamatan Gunung Bintang Awai, sehingga pelaksanaan tupoksi perangkat daerah dapat berjalan efektif, responsif terhadap dinamika lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 43 Teknik Menyimpulkanlsu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN PERMASALAHAN KECAMATAN ISU KLRS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN ISU STRATEGIS KECAMATANGLOBAL NASIONAL REGIONAL SDM aparatur kecamatan dan desa Kapasitas SDM terbatas dalam digitalisasi layanan dan manajemen proyek Kualitas pelayanan publik, inovasi pelayanan Percepatan digitalisasi layanan publik dan e- government Program pengembangan SDM dan inovasi pelayanan publik pusat Kebutuhan kompetensi aparatur lokal meningkat Penguatan kapasitas SDM kecamatan dan desa Sumber daya alam (pertanian, perkebunan, perikanan, hutan rakyat) Potensi ekonomi lokal belum dimaksimalkan Ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal Tren global pertanian berkelanjutan, food security Program ketahanan pangan nasional, pemberdayaan ekonomi lokal Pengembangan ekonomi berbasis SDA lokal di kabupaten/barito Pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat berkeadilan Desa-desa sebagai unit pelaksana pembangunan Akses layanan administrasi dan pendampingan pembangunan tidak merata Pemerataan layanan publik dan administrasi desa Transformasi digital administrasi publik global Program pemerataan pembangunan nasional Pembangunan desa terpencil dan infrastruktur wilayah Peningkatan akses dan kualitas layanan publik di desa terpencil Sarana dan prasarana kantor Kendaraan dinas, ruang pelayanan, fasilitas Infrastruktur penunjang layanan publik Modernisasi infrastruktur layanan publik Dukungan anggaran pembangunan Kebutuhan fasilitas pelayanan publik Peningkatan sarana dan prasarana Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 44 kecamatan dan desa komunikasi terbatas infrastruktur nasional di kecamatan dan desa penunjang layanan Koordinasi lintas unit dan desa Koordinasi antarunit dan dengan desa belum optimal Sinergi pembangunan lintas sektor Tren kolaborasi multi- stakeholder dalam pembangunan Kebijakan nasional menekankan sinergi pembangunan lintas sektor Forum koordinasi regional antar desa dan kecamatan Penguatan koordinasi dan integrasi program lintas sektor [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 45 KANTOR KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN No. NAMA NIP Jenis Kelamin 1 ARMADI, ST, MM 19731018 199903 1 007 Laki - laki 2 GUNUNG ANGGAR, S. AP 19700409 199303 1 011 Laki - laki 3 SUGIATO 19690915 199903 1 010 Laki - laki 4 TETI PEMBERIANI, S.Sos, MM 19821117 200604 2 031 Perempuan 5 EKARIANO,S.Sos 19770324 200901 1 002 Laki - laki 6 ARNISANTO A. Y., A.Md 19791117 200901 1 001 Laki - laki 7 PAHRUL JAYA, S. Akun, M.Si 19800303 200501 1 012 Laki - laki 8 XAVERIUS SANNEDRIN 19710913 200604 1 016 Laki - laki 9 INRAWATI, S. Akun 19800321 200701 2 007 Perempuan 10 LALAITO 19780405 200801 1 014 Laki - laki 11 ARMADI 19750910 200906 1 006 Laki - laki 12 HERLIN, S. Akun 19790130 201001 1 002 Laki - laki 13 DARIANTO 19760116 201001 1 016 Laki - laki 14 MASDAR 19760706 201001 1 018 Laki - laki 15 SADIKIN 19700731 200906 1 002 Laki - laki 16 WILLI BERTUS 19970907 202506 1 002 Laki - laki 17 GERWIN FERNANDO, S.Par 199608262025211007 Laki - laki 18 DESTRI PURNAMASARI, S.AP 199303082025212018 Perempuan 19 MULA SURATANI, S.IP 199509122025212014 Perempuan 20 SINTA RIANTI,A.Md 198904172025212019 Perempuan 21 CUCI CAHYATI 199411172025212013 Perempuan 22 FRANS DEPID LEOPUTRA 199011272025211006 Laki - laki 23 AHINO 198301012025211035 Laki - laki 24 EPRI ARDIANTO 199509142025211007 Laki - laki 25 FEBRI ANGGREINI 199402162025212016 Perempuan 26 NEMAN SUTANTO 198904262025211018 Laki - laki 27 DEDE FAUZY 199603032025211015 Laki - laki 28 BAKTI, SE Tenaga Kontrak Laki - laki 29 LEDA PODITAMI Tenaga Kontrak Perempuan 30 AGI KRISNA, SM Tenaga Kontrak Perempuan 31 RENANIATI Tenaga Kontrak Perempuan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 46 32 RENO AMIANO Tenaga Kontrak Laki - laki DAFTAR NAMA PNS DAN TENAGA KONTRAK KANTOR KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN No. NAMA NIP PENDIDIKAN 1 ARMADI, ST, MM 19731018 199903 1 007 S.2 2 GUNUNG ANGGAR, S. AP 19700409 199303 1 011 S.1 3 SUGIATO 19690915 199903 1 010 SLTA 4 TETI PEMBERIANI, S.Sos, MM 19821117 200604 2 031 S.2 5 EKARIANO,S.Sos 19770324 200901 1 002 S.1 6 ARNISANTO A. Y., A.Md 19791117 200901 1 001 D-3 7 PAHRUL JAYA, S. Akun, M.si 19800303 200501 1 012 S.2 8 XAVERIUS SANNEDRIN 19710913 200604 1 016 SLTA 9 INRAWATI, S. Akun 19800321 200701 2 007 S.1 10 LALAITO 19780405 200801 1 014 SLTA 11 ARMADI 19750910 200906 1 006 SLTA 12 HERLIN, S. Akun 19790130 201001 1 002 S.1 13 DARIANTO 19760116 201001 1 016 SLTA 14 MASDAR 19760706 201001 1 018 SLTA 15 SADIKIN 19700731 200906 1 002 SLTA 16 WILLI BERTUS 19970907 202506 1 002 S.1 17 GERWIN FERNANDO, S.Par 199608262025211007 S.1 18 DESTRI PURNAMASARI, S.AP 199303082025212018 S.1 19 MULA SURATANI, S.IP 199509122025212014 S.1 20 SINTA RIANTI,A.Md 198904172025212019 D-3 21 CUCI CAHYATI 199411172025212013 SLTA 22 FRANS DEPID LEOPUTRA 199011272025211006 SLTA 23 AHINO 198301012025211035 SLTA 24 EPRI ARDIANTO 199509142025211007 SLTA 25 FEBRI ANGGREINI 199402162025212016 SLTA 26 NEMAN SUTANTO 198904262025211018 SLTA 27 DEDE FAUZY 199603032025211015 SLTA [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 47 28 BAKTI, SE Tenaga Kontrak S.1 29 LEDA PODITAMI Tenaga Kontrak SLTA 30 AGI KRISNA, SM Tenaga Kontrak S.1 31 RENANIATI Tenaga Kontrak SLTA 32 RENO AMIANO Tenaga Kontrak SLTA DAFTAR NAMA PNS DAN TENAGA KONTRAK KANTOR KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI BERDASARKAN PAGKAT DAN GOLONGAN No. NAMA NIP GOL. PANGKAT 1 ARMADI, ST, MM 19731018 199903 1 007 IV.a Pembina 2 GUNUNG ANGGAR, S. AP 19700409 199303 1 011 IV.a Pembina 3 SUGIATO 19690915 199903 1 010 III.d Penata Tk. I 4 TETI PEMBERIANI, S.Sos, MM 19821117 200604 2 031 III.d Penata Tk. I 5 EKARIANO,S.Sos 19770324 200901 1 002 III.b Penata Muda Tk.I 6 ARNISANTO A. Y., A.Md 19791117 200901 1 001 III.c Penata 7 PAHRUL JAYA, S. Akun, M.Si 19800303 200501 1 012 III.b Penata Muda Tk.I 8 XAVERIUS SANNEDRIN 19710913 200604 1 016 III.a Penata Muda 9 INRAWATI, S. Akun 19800321 200701 2 007 III.a Penata Muda 10 LALAITO 19780405 200801 1 014 III.a Penata Muda 11 ARMADI 19750910 200906 1 006 II.d Pengatur Tk. I 12 HERLIN, S. Akun 19790130 201001 1 002 III.a Penata Muda 13 DARIANTO 19760116 201001 1 016 II.c Pengatur 14 MASDAR 19760706 201001 1 018 II.b Pengatur MudaTk. I 15 SADIKIN 19700731 200906 1 002 II.a Pengatur Muda V WILLI BERTUS 19970907 202506 1 002 III.a Penata Muda 17 GERWIN FERNANDO, S.Par 199608262025211007 IX 18 DESTRI PURNAMASARI, S.AP 199303082025212018 IX 19 MULA SURATANI, S.IP 199509122025212014 IX 20 SINTA RIANTI,A.Md 198904172025212019 VII 21 CUCI CAHYATI 199411172025212013 V [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 48 22 FRANS DEPID LEOPUTRA 199011272025211006 V 23 AHINO 198301012025211035 V 24 EPRI ARDIANTO 199509142025211007 V 25 FEBRI ANGGREINI 199402162025212016 V 26 NEMAN SUTANTO 198904262025211018 V 27 DEDE FAUZY 199603032025211015 V 28 BAKTI, SE Tenaga Kontrak - 29 LEDA PODITAMI Tenaga Kontrak - 30 AGI KRISNA, SM Tenaga Kontrak - 31 RENANIATI Tenaga Kontrak - 32 RENO AMIANO Tenaga Kontrak - Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 49 [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 50 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan Renstra Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk periode 2025-2029 merupakan momen krusial yang menjadi jangkar bagi seluruh arah gerak organisasi selama lima tahun ke depan. Tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah sintesis yang ditarik dari hierarki perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang kemudian diturunkan dan dikontekstualisasikan untuk menjawab secara tajam berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya. Berlandaskan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, perumusan tujuan ini dirancang agar tunggal, fokus, dan secara gamblang merepresentasikan hasil antara (intermediate outcome) yang secara spesifik menjadi tanggung jawab kecamatan. Tujuan ini berfungsi sebagai kompas yang memandu alokasi sumber daya, perancangan program, dan penentuan prioritas, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi secara efektif dan efisien terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang lebih besar. Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, dalam posisinya sebagai perangkat daerah kewilayahan, memegang mandat fundamental untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tugas dan fungsi utamanya mencakup spektrum yang luas, mulai dari [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 51 penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, hingga pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam kerangka tersebut, dan untuk menerjemahkan Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Barito Selatan yang berbunyi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik" ke dalam ranah operasional kecamatan, maka dirumuskanlah tujuan strategis berikut: "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Gunung Bintang Awai yang Profesional, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Prima." Rumusan tujuan ini mengandung tiga pilar utama yang menjadi jiwa dari Renstra ini. Pertama, profesionalisme, yang dimaknai sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur kecamatan, serta menata kelembagaan agar lebih lincah (agile) dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan wilayah. Kedua, akuntabilitas, yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja, transparansi pengelolaan anggaran, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pilar ketiga sekaligus puncak dari tujuan ini adalah orientasi pada Pelayanan Publik Prima. Hal ini menegaskan bahwa muara dari seluruh kegiatan birokrasi di tingkat kecamatan adalah kepuasan masyarakat, yang dicapai melalui penyediaan layanan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga empatik, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan riil warga di seluruh pelosok Kecamatan Gunung Bintang Awai. Dengan demikian, tujuan ini secara holistik mengarahkan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 52 Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk bertransformasi menjadi institusi publik yang modern, kredibel, dan benar-benar hadir melayani. 3.2 Tujuan Renstra Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 Perumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai periode 2025-2029 merupakan sebuah proses intelektual yang fundamental, berfungsi sebagai artikulasi dari komitmen dan arah strategis organisasi dalam merespons mandat konstitusional dan ekspektasi publik selama lima tahun mendatang. Tujuan ini tidak dirumuskan dalam ruang hampa, melainkan merupakan kristalisasi dari serangkaian analisis mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal, serta sintesis dari hierarki dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Secara vertikal, tujuan ini merupakan turunan langsung dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2025-2029, khususnya dalam mendukung Sasaran Daerah "Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik". Secara horizontal, perumusannya mengacu pada kaidah- kaidah yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan dipertegas melalui Kertas Kerja Penyelarasan oleh tim perumus RPJMD, yang mengamanatkan adanya satu tujuan tunggal yang fokus dan terukur. Dengan demikian, tujuan ini menjadi pernyataan niat (statement of intent) yang paling esensial, menggambarkan kondisi akhir yang ingin dicapai (intermediate outcome) yang secara spesifik berada dalam lingkup kewenangan dan kapabilitas Kecamatan Gunung Bintang Awai. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 53 Dalam konstelasi sistem pemerintahan daerah, kecamatan menempati posisi strategis sebagai simpul terdepan (frontline) birokrasi yang berinteraksi langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat. Kewenangan yang diembannya bersifat multifaset, mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, koordinasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Kompleksitas peran ini menuntut adanya sebuah tujuan strategis yang mampu merangkum seluruh dimensi tersebut ke dalam satu bingkai yang koheren. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, maka tujuan strategis Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk periode 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut: "Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah." Rumusan ini secara sadar dipilih karena memiliki implikasi manajerial dan operasional yang luas. Konsep efektivitas menantang organisasi untuk tidak hanya sekadar menjalankan rutinitas pelayanan, tetapi secara konsisten mengevaluasi apakah output layanan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak (outcome) positif dan solusi bagi masyarakat. Ini menuntut adanya kepekaan terhadap kebutuhan riil warga dan kemampuan berinovasi dalam merancang pelayanan. Di sisi lain, konsep efisiensi mendorong adanya perbaikan berkelanjutan dalam proses internal, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, dan waktu, sehingga setiap unit sumber daya yang dialokasikan mampu memberikan nilai tambah publik yang maksimal. Frasa penutup "sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 54 daerah" berfungsi sebagai pagar pembatas (boundary) yang memastikan bahwa seluruh upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi tetap berada dalam koridor kewenangan yang sah, mencegah terjadinya tumpang tindih maupun kekosongan peran antar lembaga. Secara keseluruhan, tujuan ini mengarahkan Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk bertransformasi menjadi sebuah organisasi publik yang tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, transparan, dan pada akhirnya, meraih kepercayaan penuh dari masyarakat yang dilayaninya. Penjelasan Konsep Diagram Diagram ini mengilustrasikan alur pemikiran yang komprehensif dalam penyusunan Renstra Kantor Kecamatan: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 55
1. 1.Landasan Perumusan (Bagian Atas): Tujuan dan Sasaran Renstra tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari pertimbangan tiga pilar utama:
a.Sasaran RPJMD: Target makro dari pemerintah kabupaten yang harus didukung.
b.NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria): Aturan main dari pemerintah pusat yang wajib dipatuhi.
c.Arah Kebijakan RPJMD: Panduan strategis dari kabupaten.
1. 2.Analisis Kontekstual (Sisi Kanan): Perencanaan juga harus mempertimbangkan kondisi nyata melalui analisis Isu Strategis, yang meliputi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi internal kecamatan.
2. 3.Inti Perencanaan (Bagian Tengah):
a.Tujuan dan Sasaran: Merupakan hasil penurunan (cascading) dari Sasaran RPJMD yang telah disaring melalui analisis NSPK dan Isu Strategis.
b.Arah Kebijakan dan Strategi: Merupakan langkah-langkah konkret yang dirumuskan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran. Arah Kebijakan Renstra merupakan operasionalisasi dari NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD, sementara Strategi ditetapkan dengan mempertimbangkan Isu Strategis yang ada.
1. 4.Eksekusi dan Hasil (Bagian Bawah) :
a.Strategi kemudian diterjemahkan ke dalam Program/Kegiatan/Subkegiatan yang akan dilaksanakan.
b.Pelaksanaan kegiatan akan menghasilkan Output (hasil langsung, misal: terlaksananya 10 rapat koordinasi). [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 56
c.Akumulasi dari berbagai Output ini diharapkan dapat menciptakan Outcome (dampak yang dirasakan, misal: meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat), yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian Sasaran dan Tujuan Renstra. Penjelasan Kerangka Keterkaitan Diagram di atas menggambarkan alur penurunan strategis (strategic cascading) dari level Kabupaten ke level Kecamatan: A. Level RPJMD (Kabupaten) [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 57
a.Dimulai dari Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
b.Visi & Misi ini kemudian dijabarkan menjadi beberapa Tujuan pembangunan daerah.
c.Setiap Tujuan diwujudkan melalui beberapa Sasaran yang lebih spesifik, seperti "Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik".
d.Sasaran-sasaran ini dicapai melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, yang menghasilkan Outcome atau dampak di tingkat kabupaten. B. Level RENSTRA (Kecamatan Gunung Bintang Awai)
a.Dasar Perumusan: Renstra Kecamatan tidak dibuat dari nol, melainkan didasarkan pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang mengatur tugas pokok, fungsi, dan kewenangan kecamatan.
b.Cascading (Penurunan): Terdapat panah putus-putus yang menunjukkan bahwa Sasaran RPJMD (khususnya yang terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan) diturunkan menjadi Tujuan utama Renstra Kecamatan.
c.Tujuan dan Sasaran Kecamatan: Tujuan Renstra Kecamatan tersebut kemudian dijabarkan menjadi Sasaran-sasaran strategis yang lebih operasional dan menjadi tanggung jawab langsung Camat, seperti "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" dan "Meningkatnya Efektivitas Pembinaan Desa".
d.Pelaksanaan dan Kontribusi: Setiap sasaran di tingkat kecamatan akan dicapai melalui program dan kegiatan spesifik. Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran di level Renstra ini pada akhirnya akan memberikan kontribusi kembali untuk mendukung pencapaian Sasaran di level RPJMD. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 58 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sasaran RPJMD:  Meningkat nya kepercaya an, efisiensi, dan kemudaha n terhadap pelayanan publik.  Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerinta han berbasis digital. NSPK:  UU No. 23 Tahun Meningkatk an efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Meningka tnya penyelen ggaraan pemerint ahan, pelayana n publik, pemberd ayaan masyarak at, serta pembinaa n dan pengawas an terhadap wilayah administr asi di tingkat Kecamata
1. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 Target IKM (skala 100) ditetapkan dengan asumsi peningkatan bertahap setiap tahunnya sebagai cerminan kualitas layanan yang terus membaik. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 59 2014 tentang Pemerinta han Daerah.  PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan .  Permenda gri terkait Standar Pelayanan Minimal. n Gunung Bintang Awai.
2. 2.Nilai Sistem Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintaha n (SAKIP) B B BB BB A A Peningkatan predikat SAKIP dari Baik (B) menjadi Sangat Baik (BB) dan akhirnya mencapai Memuaskan (A) pada akhir Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 60 periode.
3. 3.Maturitas Penyelengga raan Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 4 Peningkatan level maturitas SPIP dari "Terdefinisi" (Level 3) menuju "Terkelola dan Terukur" (Level 4). [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 61 3.3 Strategi Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai tahun 2025 – 2029 Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan formulasi strategi yang tajam dan arah kebijakan yang jelas. Strategi berfungsi sebagai pendekatan umum dan komprehensif, sementara arah kebijakan merupakan turunan operasional yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Berikut adalah strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai periode 2025- 2029.
4. 1.Strategi : Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan Strategi ini diprioritaskan untuk secara langsung menjawab tuntutan utama masyarakat akan pelayanan publik yang modern, cepat, transparan, dan mudah diakses. Fokusnya adalah melakukan transformasi fundamental dari model pelayanan konvensional menuju sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memangkas alur birokrasi yang panjang, tetapi juga untuk meningkatkan akurasi data dan memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh pelosok wilayah kecamatan. Implementasi strategi ini akan dipandu oleh arah kebijakan berikut: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 62
a.Arah Kebijakan : Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital serta penguatan fungsi dan standar layanan di tingkat kecamatan.
b.Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan sistem dan prosedur yang adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.
1. 2.Strategi : Penguatan Peran Kecamatan dalam Pembinaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi ini menekankan pada fungsi esensial kecamatan sebagai pembina dan fasilitator di tingkat wilayah. Kecamatan akan mengambil peran proaktif dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel, serta mendorong agar perencanaan desa selaras dengan prioritas pembangunan kabupaten. Di sisi lain, strategi ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan partisipasi publik dengan melibatkan secara aktif lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan kelompok lainnya dalam forum perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Strategi ini akan dioperasionalkan melalui arah kebijakan berikut:
a.Arah Kebijakan : Peningkatan upaya kolaborasi model pentahelix (pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha, dan media) dalam setiap siklus pembangunan. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 63
b.Arah Kebijakan : Optimalisasi pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
c.Arah Kebijakan : Fasilitasi program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat.
1. 3.Strategi : Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Internal Kecamatan Untuk dapat memberikan pelayanan eksternal yang prima, kondisi internal organisasi harus terlebih dahulu sehat, profesional, dan akuntabel. Strategi ini berfokus pada pembenahan tata kelola di dalam Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur, penerapan manajemen kinerja yang terukur (SAKIP), penguatan sistem pengendalian internal (SPIP) untuk pencegahan korupsi dan inefisiensi, serta modernisasi pengelolaan aset dan arsip. Keberhasilan strategi ini menjadi fondasi bagi keberhasilan dua strategi lainnya. Arah kebijakan yang menjadi panduannya adalah:
a.Arah Kebijakan : Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif.
b.Arah Kebijakan : Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan berintegritas.
c.Arah Kebijakan : Penguatan mekanisme pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang berbasis data dan bukti. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 64 TAHAP I

(2025)TAHAP II
(2026)TAHAP III
(2027)TAHAP IV
(2028)TAHAP V
(2029)Penguatan Fondasi Tata Kelola dan Kapasitas Internal Akselerasi Pelayanan Publik dan Digitalisasi Optimalisasi Pembinaan Kewilayahan & Pemberdayaan Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Berkelanjutan Pemantapan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Inovasi Fokus pada pembenahan internal sebagai dasar untuk program selanjutnya. Kegiatan utama meliputi:  Peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur kecamatan.  Penyusunan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.  Pembenahan tata kelola arsip dan aset. Fokus pada implementasi program yang berdampak langsung pada masyarakat. Kegiatan utama meliputi:  Peluncuran dan sosialisasi sistem layanan digital sederhana.  Peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik.  Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk menjaring aspirasi. Fokus pada penguatan fungsi kecamatan di wilayahnya. Kegiatan utama meliputi:  Intensifikasi program pembinaan dan pengawasan penyelengga raan pemerintaha n desa.  Penguatan peran lembaga kemasyaraka tan dan adat dalam Musrenbang.  Peningkatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum. Fokus pada pengukuran hasil dan perbaikan berkelanjutan. Kegiatan utama meliputi:  Pelaksanaa n Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara komprehen sif  Evaluasi menyeluru h terhadap efektivitas program- program yang berjalan.  Penguatan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah lain. Fokus pada pelembagaan praktik baik dan memastikan keberlanjutan hasil. Kegiatan utama meliputi:  Pemantapa n dan peningkata n nilai SAKIP dan Maturitas SPIP.  Diseminasi praktik baik (best practices) inovasi pelayanan.  Penyusunan Laporan Akhir Kinerja periode Renstra 2025-2029. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 65 3.4 Arah kebijakan Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam mencapai tujuan dan sasaran 2025-2029 Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang menjadi pedoman operasional dalam melaksanakan setiap strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini secara langsung diturunkan dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan, serta merupakan bentuk operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil oleh Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai dijamin selaras dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk setiap strategi yang telah dirumuskan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1.Strategi : Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan

a.Arah Kebijakan 1.1 : Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital serta penguatan fungsi dan standar layanan di tingkat kecamatan. Arah kebijakan ini menjadi landasan untuk melakukan modernisasi pelayanan. Fokusnya adalah pada pengembangan sistem layanan yang terintegrasi (misalnya melalui aplikasi sederhana atau layanan berbasis web), penyederhanaan prosedur, dan penetapan standar pelayanan yang [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 66 jelas (waktu, biaya, dan persyaratan) untuk setiap jenis layanan yang menjadi kewenangan kecamatan.
b.Arah Kebijakan 1.2 : Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan sistem dan prosedur yang adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan ini mendorong kecamatan untuk tidak kaku dan senantiasa adaptif. Ini mencakup pelaksanaan forum konsultasi publik secara berkala untuk menjaring masukan, melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi, serta menata ulang ruang pelayanan agar lebih nyaman dan ramah bagi kelompok rentan.
1. 2.Strategi : Penguatan Peran Kecamatan dalam Pembinaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat
a.Arah Kebijakan 2.1 : Optimalisasi pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Arah kebijakan ini menegaskan fungsi kecamatan sebagai pembina utama bagi 21 desa dan 1 kelurahan di wilayahnya. Ini diwujudkan melalui pendampingan dan asistensi dalam perencanaan (APBDes), pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa agar lebih akuntabel dan terhindar dari permasalahan hukum.
b.Arah Kebijakan 2.2 : Peningkatan upaya kolaborasi model pentahelix dan fasilitasi program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta Lembaga Adat. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 67 Arah kebijakan ini memposisikan kecamatan sebagai motor penggerak partisipasi. Kecamatan akan secara aktif memfasilitasi keterlibatan LKD, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, dan kelompok masyarakat lainnya dalam Musrenbang, serta mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan dari dinas teknis terkait agar tepat sasaran.
1. 3.Strategi : Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Internal Kecamatan
a.Arah Kebijakan 3.1 : Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, profesional, dan berintegritas. Arah kebijakan ini berfokus pada pembenahan internal organisasi. Langkah-langkahnya meliputi peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur melalui pelatihan, penerapan sistem manajemen kinerja yang adil, serta penegakan kode etik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional.
b.Arah Kebijakan 3.2 : Penguatan mekanisme pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang berbasis data dan bukti. Arah kebijakan ini menjadi dasar untuk pencapaian target akuntabilitas seperti nilai SAKIP dan Maturitas SPIP. Ini mencakup implementasi manajemen risiko dalam setiap kegiatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memastikan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data yang valid dan akurat. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 68 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN KET. 1 Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan: UU Pelayanan Publik dan PP tentang Kecamatan mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan berkualitas. Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital. Arah kebijakan daerah mendorong modernisasi dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pelayanan. Peningkatan mutu dan aksesibilitas layanan publik melalui standardisasi dan inovasi digital sederhana. Kebijakan ini fokus pada penerapan SOP yang jelas, pengembangan layanan via WhatsApp, dan penataan ruang pelayanan yang nyaman. Arah kebijakan ini menerjemahkan amanat NSPK dan RPJMD ke dalam aksi nyata yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan kecamatan. 2 Pembinaan dan Pengawasan Desa: UU Desa dan peraturan turunannya menempatkan kecamatan sebagai garda terdepan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta fasilitator pembangunan partisipatif. Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan daerah menekankan pentingnya partisipasi. Optimalisasi peran kecamatan sebagai fasilitator pembangunan partisipatif dan pembina pemerintahan desa. Kebijakan ini diwujudkan melalui pendampingan pengelolaan keuangan desa, fasilitasi Musrenbang, dan penguatan kapasitas LKD serta lembaga adat. Kebijakan ini memastikan fungsi pembinaan kewilayahan kecamatan berjalan efektif dan mendorong sinergi antara pemerintah desa dengan kabupaten. 3 Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas: Peraturan Presiden tentang SAKIP dan Peraturan Pemerintah tentang SPIP mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel, efektif, dan efisien. Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang adaptif, transparan, dan responsif. Arah kebijakan daerah menargetkan peningkatan kualitas birokrasi. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan penguatan tata kelola internal kecamatan. Kebijakan ini fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, maturitas SPIP, serta profesionalisme dan kompetensi aparatur kecamatan. Arah kebijakan ini memastikan "kesehatan" internal organisasi kecamatan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran pelayanan eksternal. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 69 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN 4.1 Uraian program A. Uraian Skema Kerangka Logika Renstra Diagram di atas mengilustrasikan alur logika perencanaan dari tingkat strategis hingga operasional yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai. Alur ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dasar, tujuan, dan hasil yang jelas serta berkontribusi pada pencapaian visi dan misi daerah. Berikut adalah penjelasannya: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 70
1. 1.Langkah 1 Perumusan Tujuan Proses dimulai dengan penetapan TUJUAN yang menjadi jiwa dari Renstra. Tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dirumuskan berdasarkan dua masukan utama:
2. 1.TUPOKSI PD: Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan sebagai perangkat daerah, yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
3. 2.SASARAN RPJMD: Tujuan Kecamatan juga harus selaras dan mendukung pencapaian Sasaran Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, khususnya sasaran "Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik". Dari dua masukan tersebut, lahirlah Tujuan Renstra Kecamatan, yaitu: "Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah."
4. 2.Langkah 2 Penjabaran Sasaran Tujuan yang masih bersifat umum tersebut kemudian dijabarkan menjadi SASARAN yang lebih konkret, terukur, dan komprehensif. Sasaran ini menjadi target utama yang ingin dicapai dalam lima tahun. Untuk Kecamatan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 71 Gunung Bintang Awai, sasarannya adalah: "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi."
5. 3.Langkah 3 Penetapan Hasil Kinerja (Outcome dan Output) Sasaran tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi dua level hasil kinerja:
6. 1.OUTCOME (Dampak): Merupakan dampak atau manfaat yang ingin dicapai dari serangkaian program. Outcome bersifat kualitatif dan mengukur keberhasilan di tingkat sasaran. Contoh Outcome untuk kecamatan adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja" yang diukur dari Nilai SAKIP.
7. 2.OUTPUT (Keluaran): Merupakan hasil langsung yang bersifat kuantitatif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan atau sub-kegiatan. Contoh Output adalah "Jumlah layanan yang terdigitalisasi", "Jumlah aparatur desa yang mengikuti bimbingan teknis", atau "Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu".
8. 4.Langkah 4 Penetapan Rencana Aksi (Program dan Kegiatan) Untuk mencapai hasil kinerja tersebut, ditetapkanlah rencana aksi yang terdiri dari: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 72
9. 1.PROGRAM PD: Merupakan instrumen kebijakan yang berisi sekumpulan kegiatan untuk mencapai Outcome. Program ini mengacu pada nomenklatur dari Kemendagri, seperti "Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik" atau "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah".
10. 2.KEGIATAN & SUBKEGIATAN: Merupakan aksi spesifik yang dilaksanakan untuk menghasilkan Output. Contohnya adalah Kegiatan "Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa" dengan Sub-Kegiatan "Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Desa". Dengan skema ini, tercipta sebuah garis merah yang jelas dari tugas pokok kecamatan, turun ke tujuan dan sasaran, lalu ke program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, hingga hasil yang akan dicapai, sehingga seluruh proses perencanaan menjadi logis, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Uraian Program Kerja Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai
11. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program ini merupakan fondasi atau tulang punggung dari seluruh operasional Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai. Fungsinya adalah untuk memastikan kelancaran administrasi internal sehingga pelayanan eksternal dapat berjalan optimal. Program ini mencakup berbagai kegiatan vital seperti perencanaan dan penganggaran (penyusunan Renja, RKA, LAKIP), administrasi keuangan (penyediaan gaji dan tunjangan ASN, verifikasi keuangan), administrasi kepegawaian, serta administrasi umum (penyediaan ATK, pemeliharaan kantor, perjalanan dinas, dan rapat koordinasi). Keberhasilan program ini menjadi [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 73 prasyarat mutlak bagi tercapainya akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.
12. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Ini adalah program inti yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat. Program ini bertujuan untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati serta memberikan pelayanan publik yang prima. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas layanan administrasi di tingkat kecamatan. Kegiatan di dalamnya meliputi koordinasi dengan instansi lain untuk kelancaran kegiatan pemerintahan serta upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, yang ke depannya akan didorong melalui inovasi dan digitalisasi.
13. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini memposisikan kecamatan sebagai fasilitator dan motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat serta lembaga-lembaga di tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan di dalamnya mencakup koordinasi program-program pemberdayaan, pembinaan, serta fasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang berperan penting dalam peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga di tingkat akar rumput.
14. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 74 Program ini berfokus pada upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di seluruh wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai. Hal ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dengan Kepolisian (Polsek), Tentara Nasional Indonesia (Koramil), dan instansi vertikal lainnya melalui Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Tujuannya adalah untuk deteksi dini, pencegahan, dan penanganan potensi konflik atau gangguan ketertiban.
15. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program ini merupakan wadah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya yang bersifat lintas sektoral dan strategis sesuai penugasan dari Kepala Daerah. Kegiatan utamanya adalah memfasilitasi dan menyelenggarakan rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) untuk membahas isu-isu strategis kewilayahan, pembinaan wawasan kebangsaan, serta penanganan isu-isu aktual lainnya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang harmonis dan efektif. TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(15)BASELINE 2024
(03)2025
(04)7.01 - KECAMATAN 3.969.082.804,00 13.542.330.226,00 12.104.709.734,00 13.052.102.434,00 17.294.904.742,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.568.885.154,00 3.568.885.154,00 3.568.885.154,00 3.568.885.154,00 3.568.885.154,00 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Gunung Bintang Awai Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). ((%)) 70 3.568.885.154,00 80 3.568.885.154,00 90 3.568.885.154,00 100 3.568.885.154,00 100 3.568.885.154,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 50 60 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000,00 3.851.623.711,00 3.132.813.465,00 3.606.509.815,00 5.727.910.969,00 Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Gunung Bintang Awai Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 82 65.000.000,00 85 3.851.623.711,00 90 3.132.813.465,00 95 3.606.509.815,00 100 5.727.910.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 80 80 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 177.947.650,00 177.947.650,00 177.947.650,00 177.947.650,00 177.947.650,00 Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Gunung Bintang Awai Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%) 82 177.947.650,00 85 177.947.650,00 90 177.947.650,00 95 177.947.650,00 100 177.947.650,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 80 80 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000,00 4.836.623.711,00 4.117.813.465,00 4.591.509.815,00 6.712.910.969,00 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Gunung Bintang Awai Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%) 82 50.000.000,00 85 4.836.623.711,00 90 4.117.813.465,00 95 4.591.509.815,00 100 6.712.910.969,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 80 80 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Gunung Bintang Awai persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 82 107.250.000,00 85 107.250.000,00 90 107.250.000,00 95 107.250.000,00 100 107.250.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 80 80 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Gunung Bintang Awai Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (%) 82 0,00 85 1.000.000.000,00 90 1.000.000.000,00 95 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 80 80 TOTAL KESELURUHAN 3969082804.00 13542330226.00 12104709734.00 13052102434.00 17294904742.00 TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik. Indeks Desa Membangun (IDM) (Indeks) Nilai Sakip (Nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Indeks Pelayanan Publik (Indeks) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Indeks Desa Membangun (Indeks) Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Gunung Bintang Awai Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). ((%)) 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksana dan Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Tersedia dan meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksana dan Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 7.01.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 7.01.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 7.01.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Terlaksanan dan Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 7.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Gunung Bintang Awai Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) 7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) 7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) 7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Gunung Bintang Awai Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%) 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Gunung Bintang Awai Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%) 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Gunung Bintang Awai persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Gunung Bintang Awai Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (%) 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) 7.01.06.2.01.0010 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) 7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) 7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
(01)(02) (03) (04) (05) (06) PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(07)KETERANGAN
(08)Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen) 7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) 7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) 7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) 7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)7.01 - KECAMATAN 3.969.082.804,00 13.542.330.226,00 12.104.709.734,00 13.052.102.434,00 17.294.904.742,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.568.885.154,00 3.568.885.154,00 3.568.885.154,00 3.568.885.154,00 3.568.885.154,00 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Gunung Bintang Awai Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). ((%)) 50 70 3.568.885.154,00 80 3.568.885.154,00 90 3.568.885.154,00 100 3.568.885.154,00 100 3.568.885.154,00 7.01.0.00.0.00.04.00 00 - KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Terlaksana dan Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 12 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 12 2.000.000,00 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 0 0 0 0 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 0 0 0 0 0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.986.432.816,00 1.986.432.816,00 1.986.432.816,00 1.986.432.816,00 1.986.432.816,00 Tersedia dan meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 28 28 1.986.432.816,00 28 1.986.432.816,00 28 1.986.432.816,00 28 1.986.432.816,00 28 1.986.432.816,00 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.910.112.816,00 1.910.112.816,00 1.910.112.816,00 1.910.112.816,00 1.910.112.816,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 28 28 1.910.112.816,00 28 1.910.112.816,00 28 1.910.112.816,00 28 1.910.112.816,00 28 1.910.112.816,00 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 0 0 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.320.000,00 76.320.000,00 76.320.000,00 76.320.000,00 76.320.000,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 12 12 76.320.000,00 12 76.320.000,00 12 76.320.000,00 12 76.320.000,00 12 76.320.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Terlaksana dan Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 10 10 37.500.000,00 10 37.500.000,00 10 37.500.000,00 10 37.500.000,00 10 37.500.000,00 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 5 5 5 5 5 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 33 33 33 33 33 33 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 33 33 37.500.000,00 33 37.500.000,00 33 37.500.000,00 33 37.500.000,00 33 37.500.000,00 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 0 0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 10 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 518.459.838,00 518.459.838,00 518.459.838,00 518.459.838,00 518.459.838,00 Terlaksanan dan Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 518.459.838,00 12 518.459.838,00 12 518.459.838,00 12 518.459.838,00 12 518.459.838,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 6 6 6 6 6 6 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 117.524.338,00 117.524.338,00 117.524.338,00 117.524.338,00 117.524.338,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 6 6 117.524.338,00 6 117.524.338,00 6 117.524.338,00 6 117.524.338,00 6 117.524.338,00 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.035.500,00 40.035.500,00 40.035.500,00 40.035.500,00 40.035.500,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 12 12 40.035.500,00 12 40.035.500,00 12 40.035.500,00 12 40.035.500,00 12 40.035.500,00 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 12 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 0 0 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.900.000,00 55.900.000,00 55.900.000,00 55.900.000,00 55.900.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 55.900.000,00 12 55.900.000,00 12 55.900.000,00 12 55.900.000,00 12 55.900.000,00 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 12 12 250.000.000,00 12 250.000.000,00 12 250.000.000,00 12 250.000.000,00 12 250.000.000,00 7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 819.492.500,00 819.492.500,00 819.492.500,00 819.492.500,00 819.492.500,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 819.492.500,00 2 819.492.500,00 2 819.492.500,00 2 819.492.500,00 2 819.492.500,00 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 4 4 4 4 4 4 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 3 3 3 3 3 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 87.002.500,00 87.002.500,00 87.002.500,00 87.002.500,00 87.002.500,00 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1 1 87.002.500,00 1 87.002.500,00 1 87.002.500,00 1 87.002.500,00 1 87.002.500,00 7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 12 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 232.490.000,00 232.490.000,00 232.490.000,00 232.490.000,00 232.490.000,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 4 4 232.490.000,00 4 232.490.000,00 4 232.490.000,00 4 232.490.000,00 4 232.490.000,00 7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 1 500.000.000,00 1 500.000.000,00 1 500.000.000,00 1 500.000.000,00 1 500.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 10 10 135.000.000,00 10 135.000.000,00 10 135.000.000,00 10 135.000.000,00 10 135.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 13 13 13 13 13 13 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 12 12 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 12 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 12 5.000.000,00 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 13 13 50.000.000,00 13 50.000.000,00 13 50.000.000,00 13 50.000.000,00 13 50.000.000,00 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 10 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 10 20.000.000,00 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 60.000.000,00 12 60.000.000,00 12 60.000.000,00 12 60.000.000,00 12 60.000.000,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 10 10 10 10 10 10 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 30 30 30 30 30 30 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 10 10 10 10 10 Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 2 2 2 2 2 2 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 10 10 60.000.000,00 10 60.000.000,00 10 60.000.000,00 10 60.000.000,00 10 60.000.000,00 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 2 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 30 30 0,00 30 0,00 30 0,00 30 0,00 30 0,00 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0 0 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 5 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 7.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 2 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000,00 3.851.623.711,00 3.132.813.465,00 3.606.509.815,00 5.727.910.969,00 Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Gunung Bintang Awai Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 80 82 65.000.000,00 85 3.851.623.711,00 90 3.132.813.465,00 95 3.606.509.815,00 100 5.727.910.969,00 7.01.0.00.0.00.04.00 00 - KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 65.000.000,00 1.925.811.856,00 1.925.811.856,00 1.925.811.856,00 1.925.811.856,00 Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 1 1 65.000.000,00 1 1.925.811.856,00 1 1.925.811.856,00 1 1.925.811.856,00 1 1.925.811.856,00 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 1 1 1 1 1 1 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 65.000.000,00 962.905.928,00 962.905.928,00 962.905.928,00 962.905.928,00 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 1 1 65.000.000,00 1 962.905.928,00 1 962.905.928,00 1 962.905.928,00 1 962.905.928,00 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 962.905.928,00 962.905.928,00 962.905.928,00 962.905.928,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 1 1 0,00 1 962.905.928,00 1 962.905.928,00 1 962.905.928,00 1 962.905.928,00 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 12 12 12 12 7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0,00 1.925.811.855,00 1.207.001.609,00 1.680.697.959,00 3.802.099.113,00 Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) 1 1 0,00 1 1.925.811.855,00 1 1.207.001.609,00 1 1.680.697.959,00 1 3.802.099.113,00 7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0,00 1.925.811.855,00 1.207.001.609,00 1.680.697.959,00 3.802.099.113,00 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) 1 1 0,00 1 1.925.811.855,00 1 1.207.001.609,00 1 1.680.697.959,00 1 3.802.099.113,00 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) 12 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) 12 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 12 0,00 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 177.947.650,00 177.947.650,00 177.947.650,00 177.947.650,00 177.947.650,00 Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Gunung Bintang Awai Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%) 80 82 177.947.650,00 85 177.947.650,00 90 177.947.650,00 95 177.947.650,00 100 177.947.650,00 7.01.0.00.0.00.04.00 00 - KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 167.947.650,00 167.947.650,00 167.947.650,00 167.947.650,00 167.947.650,00 Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 167.947.650,00 12 167.947.650,00 12 167.947.650,00 12 167.947.650,00 12 167.947.650,00 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 167.947.650,00 167.947.650,00 167.947.650,00 167.947.650,00 167.947.650,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 167.947.650,00 12 167.947.650,00 12 167.947.650,00 12 167.947.650,00 12 167.947.650,00 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) 5 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga) 5 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000,00 4.836.623.711,00 4.117.813.465,00 4.591.509.815,00 6.712.910.969,00 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Gunung Bintang Awai Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%) 80 82 50.000.000,00 85 4.836.623.711,00 90 4.117.813.465,00 95 4.591.509.815,00 100 6.712.910.969,00 7.01.0.00.0.00.04.00 00 - KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.000.000,00 4.836.623.711,00 4.117.813.465,00 4.591.509.815,00 6.712.910.969,00 Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 50.000.000,00 12 4.836.623.711,00 12 4.117.813.465,00 12 4.591.509.815,00 12 6.712.910.969,00 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000,00 4.836.623.711,00 4.117.813.465,00 4.591.509.815,00 6.712.910.969,00 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 12 12 50.000.000,00 12 4.836.623.711,00 12 4.117.813.465,00 12 4.591.509.815,00 12 6.712.910.969,00 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Gunung Bintang Awai persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 80 82 107.250.000,00 85 107.250.000,00 90 107.250.000,00 95 107.250.000,00 100 107.250.000,00 7.01.0.00.0.00.04.00 00 - KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 12 12 107.250.000,00 12 107.250.000,00 12 107.250.000,00 12 107.250.000,00 12 107.250.000,00 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 107.250.000,00 Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 12 12 107.250.000,00 12 107.250.000,00 12 107.250.000,00 12 107.250.000,00 12 107.250.000,00 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Gunung Bintang Awai Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (%) 80 82 0,00 85 1.000.000.000,00 90 1.000.000.000,00 95 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.00 00 - KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 21 21 21 21 21 21 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 21 21 0,00 21 1.000.000.000,00 21 1.000.000.000,00 21 1.000.000.000,00 21 1.000.000.000,00 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 0 0 0 Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0010 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0 0 0 0 0 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 0 0 0 0 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan) 0 0 0 0 0 TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

1.7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Gunung Bintang Awai 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2.7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Gunung Bintang Awai 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3.7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Gunung Bintang Awai 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4.7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Gunung Bintang Awai 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5.7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Gunung Bintang Awai 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 98 BAB V. PENUTUP Sebagai bab penutup, Bab V ini merangkum hal-hal penting terkait pedoman pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana strategis yang telah disusun. Renstra Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Pelaksanaan rencana strategis ini akan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi, sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan daerah yang berlaku. Seluruh program dan kegiatan harus dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan standar prosedur pelaksanaan pembangunan daerah agar mendukung capaian sasaran secara optimal. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra akan dilakukan secara berkala melalui sistem monitoring dan laporan kinerja, yang menjadi dasar bagi penyesuaian kebijakan dan perencanaan lanjutan. Mekanisme pengawasan internal oleh Badan Pengawas Pemerintah Daerah (APIP) serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal menjadi kunci keberhasilan dalam menjamin kualitas pelaksanaan rencana strategis ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh jajaran perangkat kecamatan dan mitra kerja dapat bersinergi secara optimal sehingga target-target pembangunan strategis [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 99 dapat tercapai dengan hasil yang nyata dan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kecamatan Gunung Bintang Awai. Tabak Kanilan, 10 Oktober 2025 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Renstra ini disusun dengan tujuan untuk menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten periode 2025–2029 secara teknis dan operasional pada tingkat kecamatan. Dokumen ini menguraikan arah kebijakan, sasaran strategis, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Proses penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan stakeholder terkait, untuk memastikan bahwa rencana yang disusun relevan, realistis, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi acuan yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Tabak Kanilan, 20 Oktober 2025 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur perangkat daerah 2.1.2 Sumber Daya perangkat daerah 2.1.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan 2.1.4 kelompok sasaran layanan (Misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah) 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan 2.2.2 Isu Strategis BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan Renstra PD provinsi/kabupaten/kota tahun 2025-2029 3.2 Sasaran rem strap PD provinsi/kabupaten/kota tahun 2025-2029 3.3 Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 - 2029; dan 3.4 Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 2025-2029 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN 4.1. Uraian program 4.2 Uraian kegiatan 4.3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu indikatif 4.4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rem trapede tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat daerah titik, dan 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 - 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK) BAB V. PENUTUP [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 5 Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahun, yang berfungsi sebagai pedoman teknis dan operasional dalam menjabarkan visi, misi, serta program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis dan operasional yang memuat rincian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Renstra ini berperan untuk mengimplementasikan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 6 Kecamatan Gunung Bintang Awai juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Gunung Bintang Awai. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Dalam menyusun Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Barito Selatan. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 7 Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Gunung Bintang Awai harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021.tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025–2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan perangkat daerah. Selain itu, landasan hukum ini juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Landasan hukum tersebut antara lain:
1.Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 8
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 9 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 10
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 11
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 12
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 13 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4); Landasan hukum tersebut menjadi acuan dalam merumuskan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Bintang Awai agar sesuai dengan aturan dan mendukung pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan. 1.3 Maksud dan Tujuan Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah itetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;
2.Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Gunung [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 14 Bintang Awai sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gunung Bintang Awai.
3.Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Gunung Bintang Awai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan;
4.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6.Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7.Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 antara lain:
1.Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan; [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 15
2.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Gunung Bintang Awai
4.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
1.Merumuskanlatar belakang penyusunan RenstraPD Tahun 2025-2029 berupa gambarankondisi yang mendasari disusunnya RenstraPD Tahun 2025-2029dan dilengkapi definisi,amanat regulasi,dan nilai trategis Renstra PD.
2.Mengidentifikasidasar hukum yang relevan dan signifikandalam penyusunan RenstraPD Tahun 2025-2029,serta disusunsesuai dengan kaidah penyusunanproduk hukum. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 16
3.Menguraikan maksuddan tujuan penyusunan Renstra PDTahun 2025- 2029.
4.Menjelaskan sistematika penulisanyang berisi uraianringkas tentang masing-masingbab dalam Renstra PDTahun 2025-2029.
1.Menyajikan data-datadan informasiterkait pelaksanaanurusan yang menjadi tanggungjawab PD disertai denganhasil evaluasi capaian pelaksanaanurusan 5 (lima) tahun terakhirdari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisisdengan analisis deskriptifdan analisis diagnostik.
2.Penyajianhasil evaluasi capaian pelaksanaanurusan yang menjaditanggung jawab PD 5 (lima)tahun terakhir diutamakanberkaitandengan capaianIKU dan indikatorkinerja kunci (IKK).
3.Data dan informasiyang disajikandalam bentuk tabel,grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya(bukan menarasikan data).
4.Penyajianpada bab ini memuatsekurang-kurangnya hal-halsebagai berikut:

a.Togas, fungsi dan struktur PD; b.Sumberdaya PD; c.Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD; d.Kelompok sasaran pelayanan PD;
e.Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada); [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 17
f.Dukungan BUMDdalam pencapaiankinerja PD [jikalauada); dan
g.Kerja sama daerah yang menjadi tanggungjawab PD (jikalau ada).
1. 5.5Mengidentifikasi permasalahanyang dirumuskandari BabII, RancanganAwal RPJMDTahun 2025-2029 yang berkaitandengan pelayananPD dan Laporan KLHSRPJMD 2025-2029yang berkaitandengan pelayananPD, ataupunhasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antararealita/ capaian pembangunandengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.Perumusan permasalahan dapat menggunakankertas kerja sehinggayang disajikan dalamsub bab ini berupa permasalahanyang bersifat dominan.
2. 6.Permasalahanagar disajikanringkas tanpa menyajikan data-datayang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikandi bab-bab sebelumnya.
3. 7.Mengidentifikasiisu strategissesuai lingkungan dinamis(isu global, nasional, dan regional)yang dapat mempengaruhiPD baik secara langsung ataupun tidak langsung.Isu strategisini dapat dirumuskandari berbagaisumber yang dapat dipertangungjawabkanantara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembagapemerintah/lembagaluar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupunbasil penjaringan aspirasi yang dilakukanoleh PD.
4. 8.Merumuskan isu strategis daerah {dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 18
a.permasalahan;
b.isu strategissesuai lingkungan dinamis(isu global, nasional,dan regional); dan
c.potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembang kanuntuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
1. 1.Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
a.Norma, Standar,Prosedurdan Kriteria (NSPK)yang ditetapkanoleh PemerintahPusat sesuai dengan kewenangannya; dan
b.Sasaran RPJMDTahun 2025-2029.
1. 2.Mempertimbangkankondisi PD yang ada saat mi, direkomendasikanagar RenstraPD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
2. 3.Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1(satu) dengan menggabungkan kedua urusan d imaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masingurusan yang diampu.
3. 4.Perumusantujuan dan sasaran RenstraPD disusun dengan:
a.kalimat konctisi;
b.dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima)tahun;
c.disusundengan bahasayangjelasdan mudah dipahami; dan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 19
d.bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD
e.serta merupakanintermediate outcome.
1. 5.Strategi RenstraPD Tahun 2025-2029adalah adalah rencana tindakanyang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus clan penentuan program/kegiatan/subkegiatandalam menghadapi lingkungan yang dinamisuntuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
2. 6.Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunandalam rangka pencapaiantujuan dansasaran Perangkat Daerah. Penahapan RenstraPD dapat disajikanseperti pada tabel di bawah ini.
3. 7.Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsidapat disajikan berdasarkan kabupaten/kotadan/ atau berdasarkan wilayah pengembanganserta dapat disesuaikansesuai dengan kebutuhanpengembangan daerah.
4. 8.Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatandan/atau berdasarkan wilayahpengembangan serta dapatdisesuaikansesuai dengan kebutuhan pengembangandaerah.
5. 9.Arah Kebijakan RenstraPD Tahun 2025-2029 adalah rangkaiankerja yang merupakan operasionalisasi NSPKsesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakansesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMDserta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 20 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
6. 1.Program, kegiatandan subkegiatan merupakan hasil cascadingdari tujuan, sasaran,outcome,dan output.
7. 2.Program, kegiatandan subkegiatan mengacu pada nomenklaturyang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeribeserta pemutakhirannya
8. 3.Daftar program, kegiatan,dan subkegiatandalam mencapaikinerja PD dimulaidari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehinggaperlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan RenjaPD Tahun 2030.
9. 4.Penentuantarget keberhasilan pencapaiantujuan dan sasaran Renstra PD melalui IndikatorKinerja Utama (IKU). Indikatoryang disajikan merupakan indikatoryang terseleksi
10. 5.Penentuantarget penyelenggaraanurusan melalui IndikatorKinerja Kunci (IKK)
11. 6.IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030 BABV PENUTUP [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 21 Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Barito Selatan, antara lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi pembangunan, dan pembinaan pemerintahan desa. Pelayanan kecamatan mencakup administrasi pemerintahan, fasilitasi perizinan sederhana, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelayanan administrasi kependudukan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini menjadi ujung tombak dalam memastikan kebijakan pembangunan kabupaten, termasuk pencapaian visi “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”, dapat terlaksana secara efektif hingga tingkat desa. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 22 Dalam bidang pelayanan administrasi, Kecamatan Gunung Bintang Awai memberikan berbagai layanan publik, antara lain: pengurusan surat pengantar kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran), surat keterangan domisili, serta dokumen lain sesuai kewenangan kecamatan. Kecamatan juga memfasilitasi rekomendasi usaha masyarakat dan mendukung pelaksanaan program pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Hal ini sejalan dengan misi kabupaten untuk mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil serta mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Selain itu, kecamatan berperan penting dalam pembinaan pemerintahan desa, termasuk pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pendampingan pengelolaan keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini mendukung misi kabupaten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. Dengan dukungan masyarakat yang memiliki semangat gotong royong dan potensi sumber daya alam yang besar, pelayanan kecamatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kapasitas desa, sejalan dengan arah pembangunan kabupaten. Secara keseluruhan, Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai berperan sebagai pusat koordinasi, fasilitasi, dan penguatan kapasitas desa, sekaligus [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 23 sebagai pelaksana layanan publik yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan begitu, peran kecamatan menjadi krusial dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan di tingkat wilayah, khususnya dalam membangun masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan mandiri. 2.1.1Tugas, Fungsi dan Struktur Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Barito Selatan di wilayah kecamatan, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat. Kantor ini berperan sebagai pusat koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan program pembangunan kabupaten, sehingga menjadi ujung tombak pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi lokal, serta ketahanan pangan dan energi. A. Struktur Organisasi Struktur organisasi Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, beberapa Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian, sebagai berikut:
12. 1.Camat Camat adalah pimpinan tertinggi di kantor kecamatan yang [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 24 bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Tugas utama Camat meliputi:
a.Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan program kecamatan sesuai arahan Bupati.
b.Mengkoordinasikan seluruh Seksi dan Subbagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
c.Memantau dan mengevaluasi capaian kinerja kecamatan serta memberikan rekomendasi perbaikan.
d.Menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten, desa, dan masyarakat.
1. 2.Sekretaris Camat Sekretaris Camat membantu Camat dalam administrasi, koordinasi, dan perencanaan. Fungsi utama meliputi:
a.Menyusun rencana kerja tahunan dan program strategis kecamatan.
b.Mengelola administrasi internal kantor, termasuk surat menyurat dan dokumen resmi.
c.Memfasilitasi rapat koordinasi antarunit di kecamatan dan antar desa.
d.Menyusun laporan kinerja bulanan dan tahunan kepada Bupati.
1. 3.Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi PEM) Kasi PEM memiliki peran dalam bidang pemerintahan dan administrasi desa, antara lain: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 25
a.Membina penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan.
b.Mengawasi pelaksanaan administrasi desa dan pengelolaan dokumen kependudukan.
c.Menyusun program peningkatan kapasitas aparatur desa.
d.Memfasilitasi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah kabupaten di desa.
1. 4.Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat (Kasi PPM) Kasi PPM bertugas untuk memberdayakan masyarakat serta mengawasi pembangunan desa:
a.Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan usaha mikro atau kelompok tani.
b.Memfasilitasi pembangunan infrastruktur desa sesuai prioritas Musrenbang.
c.Menyusun program partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
d.Mengidentifikasi potensi lokal untuk dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat.
1. 5.Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Fokus Kasi Kesra adalah pelayanan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 26
a.Mengelola program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial.
b.Membina kegiatan sosial budaya di desa-desa, termasuk pelestarian kearifan lokal.
c.Mengkoordinasikan layanan kesehatan dasar dan pendidikan nonformal bersama pihak terkait.
1. 6.Kepala Seksi Trantib (Kasi Tranti) Kasi Tranti bertanggung jawab pada ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat:
a.Melaksanakan pengawasan keamanan wilayah dan penyelesaian masalah ketertiban.
b.Berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi konflik sosial atau bencana.
c.Mengawal pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan pemerintah kabupaten terkait ketertiban masyarakat.
1. 7.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (Kasubbag Umpeg) Kasubbag Umpeg menangani administrasi internal dan SDM:
a.Mengelola administrasi kepegawaian, absensi, dan pengembangan SDM.
b.Menyusun kebutuhan logistik dan sarana prasarana kantor.
c.Mengelola arsip dan dokumen resmi kantor kecamatan.
1. 8.Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan (Kasubbag Renkeu) [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 27 Kasubbag Renkeu bertugas pada perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan:
a.Menyusun dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (RKPD Kecamatan).
b.Mengelola alokasi anggaran kegiatan kecamatan sesuai prioritas pembangunan.
c.Menyusun laporan keuangan dan evaluasi kinerja kecamatan kepada Bupati. Seluruh unit di kantor kecamatan bekerja dalam koordinasi yang saling mendukung. Camat sebagai pimpinan pusat memastikan setiap seksi dan subbagian melaksanakan tugasnya secara efektif dan terintegrasi. Sekretaris Camat berperan sebagai penghubung internal, memastikan informasi, program, dan dokumen berjalan lancar. Seksi-seksi fokus pada urusan teknis, sementara subbagian memastikan administrasi dan perencanaan berjalan sesuai standar. Mekanisme kerja ini dirancang untuk memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh desa, mendukung pemberdayaan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan kecamatan yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 28 [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 29 2.1.2Sumber Daya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki sumber daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana & Prasarana, dan Sumber Daya Alam / Potensi Ekonomi Lokal. Pengelolaan sumber daya ini menjadi dasar bagi pencapaian pelayanan publik yang efektif dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
1. 1.Sumber Daya Manusia (SDM) SDM di Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian, dengan dukungan tenaga pendamping desa, guru, tenaga kesehatan, dan aparat keamanan lokal. SDM ini memiliki kapasitas berbeda-beda, namun secara umum memiliki kompetensi dasar administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan desa. Struktur dan SDM Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Jabatan / Jenis SDM Jumlah Fungsi Utama Camat 1 Pimpinan kecamatan, pengambil keputusan, koordinasi seluruh kegiatan Sekretaris Camat 1 Koordinasi administrasi, perencanaan, laporan kinerja Kepala Seksi Pemerintahan (PEM) 1 Pembinaan desa, administrasi pemerintahan Kepala Seksi Pemberdayaan & Pembangunan (PPM) 1 Pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 1 Program sosial, kesehatan, pendidikan, budaya Kepala Seksi Trantib (Trantib) 1 Ketenteraman & ketertiban masyarakat [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 30 Kepala Subbag Umum & Kepegawaian (Umpeg) 1 Administrasi umum, kepegawaian, arsip, logistik Kepala Subbag Perencanaan & Keuangan (Renkeu) 1 Perencanaan dan penganggaran, pelaporan keuangan Selain jumlah, penting dicatat bahwa SDM kecamatan memiliki kemampuan dasar administrasi dan koordinasi, namun masih membutuhkan peningkatan kompetensi digital, manajemen proyek, dan pelayanan publik untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. 2.Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana Kecamatan Gunung Bintang Awai mendukung operasional kantor dan pelayanan masyarakat. Sarana ini meliputi gedung kantor, ruang pelayanan publik, kendaraan dinas, peralatan komunikasi, serta fasilitas penunjang lain. Sarana dan Prasarana Kecamatan Gunung Bintang Awai Jenis Sarana / Prasarana Jumlah / Kondisi Fungsi / Keterangan Kantor Kecamatan 1 gedung Pusat koordinasi dan layanan masyarakat Kantor Desa 21 gedung Pelayanan administratif desa & kegiatan masyarakat Kendaraan Dinas 5 unit Mobilisasi pegawai & koordinasi antar desa Peralatan Komputer & Internet 10 set Administrasi digital & manajemen data Ruang Rapat / Koordinasi 1 ruang Rapat koordinasi dan evaluasi program [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 31
3. 3.Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi Lokal Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki lahan pertanian, perkebunan, hutan produksi, dan perikanan, yang menjadi potensi ekonomi masyarakat. Kondisi geografis yang berbukit dan banyak hutan membuat sebagian desa sulit dijangkau, namun kaya akan sumber daya alam. Potensi Sumber Daya Alam Kecamatan Gunung Bintang Awai Jenis Potensi Luas / Jumlah Desa Terkait / Keterangan Lahan Sawah 1.666 Ha Tabak Kanilan, Kayumban, Gagutur Lahan Perkebunan (Kopi, Karet, Kelapa, Buah) 5.000 Ha Merata di 21 desa Hutan Negara & Hutan Rakyat 57.279 Ha Hutan lindung, kayu, ekowisata potensial Sungai & Perikanan Lokal 50 km sungai Sumber ikan dan kebutuhan air bersih Potensi Energi Terbarukan Sedang Mini hidro dari sungai kecil di beberapa desa
4. 4.Analisis Singkat Sumber Daya
a.Kekuatan: SDM berpengalaman, dukungan masyarakat gotong royong, sumber daya alam melimpah.
b.Kelemahan: SDM terbatas untuk digitalisasi dan manajemen proyek, sarana di desa kurang memadai, akses geografis sulit.
c.Peluang: Dukungan program kabupaten/provinsi, pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian & hutan, potensi wisata ekologi. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 32
d.Ancaman: Ketergantungan anggaran APBD, risiko bencana alam (banjir, kebakaran hutan), kesenjangan pembangunan antar desa. 2.1.3 Kinerja pelayanan Kecamatan Gunung Bintang Awai (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) Pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai meliputi administrasi pemerintahan, pembinaan desa, pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pembinaan kesejahteraan rakyat. Kinerja kecamatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan, meskipun tantangan geografis dan keterbatasan sarana prasarana masih menjadi kendala. Dalam bidang administrasi kependudukan, kecamatan telah melayani pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya. Berdasarkan laporan internal, capaian pelayanan administrasi kependudukan telah mencapai 95% target pelayanan tepat waktu, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan. Pada sektor pembinaan pemerintahan desa, Kecamatan Gunung Bintang Awai secara rutin melakukan pendampingan desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), pengelolaan keuangan desa, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Pencapaian ini sejalan dengan tupoksi kecamatan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 33 untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan akuntabel dan partisipatif, serta mendukung misi kabupaten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional. Kecamatan juga aktif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk koordinasi dengan Linmas, pengawasan ketertiban umum, dan penanganan konflik sosial kecil. Berdasarkan laporan tahunan, lebih dari 90% kasus gangguan ketertiban dapat diselesaikan di tingkat kecamatan melalui mediasi dan koordinasi antar desa, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang lebih aman dan kondusif. Terkait pelayanan kesejahteraan rakyat, kecamatan telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial, memfasilitasi kegiatan kesehatan dasar, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah, antara lain:
1. 1.Pelayanan administrasi kependudukan: waktu penyelesaian maksimal 14 hari kerja.
2. 2.Pelayanan rekomendasi perizinan sederhana: waktu penyelesaian maksimal 7 hari kerja.
3. 3.Pembinaan desa dan pendampingan pembangunan: monitoring minimal 1 kali per triwulan.
4. 4.Ketenteraman dan ketertiban masyarakat: penyelesaian kasus administrasi minimal 80% dari laporan masyarakat. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 34 Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Kecamatan Gunung Bintang Awai menunjukkan pencapaian yang cukup baik sesuai dengan tupoksi. Upaya perbaikan terus dilakukan, terutama dalam hal digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, dan penyediaan sarana prasarana di desa-desa terpencil, agar akses layanan publik semakin merata dan berkualitas, mendukung tercapainya visi Kabupaten Barito Selatan yang sejahtera, berdaya saing, dan menjadi penyangga pangan serta energi Ibu Kota Nusantara. Capaian SPM Kecamatan Gunung Bintang Awai (2025) Bidang Pelayanan Indikator SPM / Standar Pelayanan Target Waktu / Ketentuan Capaia n (%) Keterangan / Catatan Administrasi Kependudukan Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran/Perkawina n Maks. 14 hari kerja 95% Layanan tepat waktu, dokumen lengkap Pelayanan Rekomendasi Perizinan Surat rekomendasi usaha, kegiatan masyarakat Maks. 7 hari kerja 90% Proses cepat dan terdokumentas i Pembinaan Pemerintahan Desa Pendampingan RKPDes, pengelolaan keuangan desa Monitoring triwulan 85% Desa aktif berpartisipasi dalam musrenbang Ketenteraman & Ketertiban Masyarakat Penyelesaian laporan gangguan ketertiban Penyelesaia n ≥ 80% 92% Mediasi kasus berjalan efektif Kesejahteraan Rakyat & Sosial Penyaluran bantuan sosial, program kesehatan & ekonomi Sesuai jadwal program 88% Dukungan sosial dan ekonomi masyarakat meningkat [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 35 Keterangan Tambahan:
a.Persentase capaian merupakan hasil monitoring internal kecamatan pada tahun terakhir.
b.Beberapa desa terpencil memiliki kendala akses, sehingga capaian SPM di desa tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan desa yang lebih mudah dijangkau.
c.Kecamatan sedang mengupayakan digitalisasi layanan administrasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi data.
d.Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin menjadi fokus untuk memastikan pencapaian SPM terus meningkat. 2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kecamatan Gunung Bintang Awai sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Barito Selatan, memiliki berbagai kelompok sasaran layanan yang beragam. Kelompok sasaran ini mencerminkan masyarakat, desa, dan pelaku pembangunan yang menjadi fokus pelayanan dan pembinaan kecamatan.
1. 1.Masyarakat Umum Masyarakat merupakan sasaran utama pelayanan publik kecamatan, terutama dalam hal administrasi kependudukan, perizinan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan ketenteraman. Layanan yang diberikan meliputi pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, serta rekomendasi usaha atau kegiatan masyarakat. Kelompok sasaran ini [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 36 mencakup seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah kecamatan, baik di pusat kecamatan maupun desa-desa terpencil.
2. 2.Pemerintah Desa Sebagai mitra strategis, desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai menjadi sasaran layanan pembinaan, pendampingan pembangunan, dan penguatan kapasitas aparatur desa. Kecamatan bertanggung jawab memastikan desa mampu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), mengelola keuangan desa secara akuntabel, dan melaksanakan pembangunan sesuai prioritas kabupaten. Kelompok ini mencakup seluruh 21 desa di kecamatan.
3. 3.Kelompok Ekonomi Lokal Kelompok ini mencakup pelaku usaha mikro, kelompok tani, dan masyarakat yang mengandalkan potensi lokal seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Layanan kecamatan untuk kelompok ini meliputi fasilitasi perizinan usaha, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan program ketahanan pangan. Sasaran ini penting dalam mendukung misi kabupaten untuk mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.
4. 4.Kelompok Sosial dan Kesejahteraan Sasaran lain adalah masyarakat rentan, termasuk keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok yang membutuhkan bantuan sosial. Kecamatan Gunung Bintang Awai berperan dalam pendistribusian bantuan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 37 sosial, fasilitasi program kesehatan dasar, dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Layanan ini mendukung pencapaian ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan, serta kesejahteraan rakyat sesuai misi kabupaten.
5. 5.Aparatur Pemerintahan dan Tenaga Pendukung Selain masyarakat, aparatur desa, tenaga pendamping, guru, bidan, dan aparat keamanan lokal juga merupakan kelompok sasaran layanan internal kecamatan. Kecamatan memberikan pembinaan, koordinasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM, efektivitas kerja, dan kualitas pelayanan. Hal ini mendukung misi kabupaten untuk mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Gunung Bintang Awai Permasalahan pelayanan di Kecamatan Gunung Bintang Awai disusun dengan mengacu pada Bab II, Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan ini merupakan kesenjangan antara capaian pembangunan dan kondisi ideal pelayanan publik yang [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 38 seharusnya tersedia. Penyajian berikut menekankan isu dominan yang memerlukan perhatian prioritas tanpa mengulang data detail dari Bab II. Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya akses layanan ke desa terpencil. Kondisi geografis yang berbukit dan jarak yang jauh dari pusat kecamatan menyebabkan sebagian warga desa mengalami keterlambatan dalam pengurusan dokumen administrasi, rekomendasi perizinan, serta pendampingan pembangunan. Hal ini menimbulkan ketimpangan pelayanan antar desa, yang berdampak pada efektivitas tupoksi perangkat daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pembinaan pemerintahan desa. Selain itu, terdapat keterbatasan kapasitas SDM di kantor kecamatan. Pegawai memiliki kompetensi dasar administrasi dan koordinasi, namun masih perlu penguatan dalam digitalisasi layanan, manajemen proyek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan perangkat daerah dalam mendampingi desa, melaksanakan program pemberdayaan ekonomi lokal, dan menanggapi aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Sarana dan prasarana yang terbatas juga menjadi kendala signifikan. Keterbatasan kendaraan dinas, ruang pelayanan publik, fasilitas komunikasi, dan sarana penunjang di kantor desa menyebabkan mobilisasi pegawai dan penyampaian layanan di desa terpencil tidak optimal. Hal ini berpotensi [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 39 menurunkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan efektivitas tupoksi perangkat daerah dalam pelayanan publik. Selain itu, koordinasi antarunit di kecamatan maupun antara kecamatan dan desa masih perlu diperkuat. Beberapa program lintas bidang, seperti pemberdayaan ekonomi, ketertiban masyarakat, kesehatan, dan sosial budaya, belum sepenuhnya terintegrasi. Kurangnya sinergi ini menyebabkan pemanfaatan sumber daya belum maksimal dan program yang dilaksanakan belum optimal bagi masyarakat. Terakhir, ketergantungan pada anggaran dan dukungan pemerintah kabupaten menjadi permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program prioritas seperti digitalisasi layanan, pelatihan SDM, pengadaan kendaraan dinas, dan pembangunan infrastruktur desa yang mendukung pelayanan publik. Kondisi ini menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan yang merata, cepat, dan berkualitas. Secara keseluruhan, permasalahan di Kecamatan Gunung Bintang Awai menekankan perlunya: peningkatan aksesibilitas layanan ke desa terpencil, penguatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana memadai, peningkatan koordinasi lintas unit, dan penguatan peran kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Penanganan permasalahan ini menjadi dasar perumusan isu strategis pelayanan di RENSTRA Kecamatan Gunung Bintang Awai agar pelayanan publik dapat lebih merata, efektif, dan mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 40 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Isu strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan publik, potensi daerah, serta dinamika lingkungan baik di tingkat global, nasional, maupun regional yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Sumber rujukan mencakup RPJMN 2025-2029, Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD, laporan resmi lembaga pemerintah, dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Permasalahan utama seperti keterbatasan akses layanan ke desa terpencil, kapasitas SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadai, koordinasi antarunit yang belum optimal, serta ketergantungan pada anggaran kabupaten menjadi titik awal penentuan isu strategis. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lingkungan dinamis turut membentuk konteks isu strategis. Di tingkat global, percepatan digitalisasi dan inovasi layanan publik menuntut kecamatan untuk mengadopsi teknologi informasi dalam administrasi dan koordinasi. Di tingkat nasional, program prioritas pemerintah pusat terkait ketahanan pangan, penguatan kapasitas SDM, dan pembangunan infrastruktur menjadi acuan dalam penyusunan strategi kecamatan. Di tingkat regional, perkembangan kabupaten dan kecamatan sekitarnya, termasuk pembangunan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 41 ekonomi berbasis sumber daya lokal, mempengaruhi arah program dan kebutuhan masyarakat. Kecamatan Gunung Bintang Awai juga memiliki potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Potensi tersebut meliputi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan rakyat), SDM lokal yang berpengalaman dalam administrasi dan pembinaan masyarakat, serta keberadaan 21 desa sebagai unit pelaksana pembangunan yang dapat diberdayakan melalui koordinasi dan pendampingan yang lebih optimal. Pemanfaatan potensi ini dapat memperkuat program ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pelayanan administrasi yang lebih merata. Berdasarkan analisis permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi daerah, isu strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai dapat dirumuskan sebagai berikut:
6. 1.Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik di Desa Terpencil
a.Perlu strategi untuk memperluas jangkauan layanan administrasi, perizinan, dan pendampingan pembangunan agar merata di seluruh desa.
1. 2.Penguatan Kapasitas SDM Kecamatan dan Desa
a.Mengembangkan kompetensi pegawai kecamatan dan aparatur desa dalam digitalisasi layanan, manajemen proyek, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 42
1. 3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan
a.Optimalisasi kendaraan dinas, ruang pelayanan, fasilitas komunikasi, dan peralatan administrasi agar mendukung mobilisasi dan efektivitas pelayanan.
1. 4.Penguatan Koordinasi dan Integrasi Program Lintas Sektor
a.Menyelaraskan program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, ketertiban, dan sosial budaya antarunit kecamatan serta dengan desa untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi sumber daya.
1. 5.Pemanfaatan Potensi Daerah untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan
a.Mengoptimalkan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, hutan rakyat, dan SDM lokal sebagai dasar program pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan desa yang inklusif. Isu strategis ini menjadi dasar bagi perumusan program dan kegiatan prioritas dalam RENSTRA Kecamatan Gunung Bintang Awai, sehingga pelaksanaan tupoksi perangkat daerah dapat berjalan efektif, responsif terhadap dinamika lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 43 Teknik Menyimpulkanlsu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN PERMASALAHAN KECAMATAN ISU KLRS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN ISU STRATEGIS KECAMATANGLOBAL NASIONAL REGIONAL SDM aparatur kecamatan dan desa Kapasitas SDM terbatas dalam digitalisasi layanan dan manajemen proyek Kualitas pelayanan publik, inovasi pelayanan Percepatan digitalisasi layanan publik dan e- government Program pengembangan SDM dan inovasi pelayanan publik pusat Kebutuhan kompetensi aparatur lokal meningkat Penguatan kapasitas SDM kecamatan dan desa Sumber daya alam (pertanian, perkebunan, perikanan, hutan rakyat) Potensi ekonomi lokal belum dimaksimalkan Ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal Tren global pertanian berkelanjutan, food security Program ketahanan pangan nasional, pemberdayaan ekonomi lokal Pengembangan ekonomi berbasis SDA lokal di kabupaten/barito Pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat berkeadilan Desa-desa sebagai unit pelaksana pembangunan Akses layanan administrasi dan pendampingan pembangunan tidak merata Pemerataan layanan publik dan administrasi desa Transformasi digital administrasi publik global Program pemerataan pembangunan nasional Pembangunan desa terpencil dan infrastruktur wilayah Peningkatan akses dan kualitas layanan publik di desa terpencil Sarana dan prasarana kantor Kendaraan dinas, ruang pelayanan, fasilitas Infrastruktur penunjang layanan publik Modernisasi infrastruktur layanan publik Dukungan anggaran pembangunan Kebutuhan fasilitas pelayanan publik Peningkatan sarana dan prasarana Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 44 kecamatan dan desa komunikasi terbatas infrastruktur nasional di kecamatan dan desa penunjang layanan Koordinasi lintas unit dan desa Koordinasi antarunit dan dengan desa belum optimal Sinergi pembangunan lintas sektor Tren kolaborasi multi- stakeholder dalam pembangunan Kebijakan nasional menekankan sinergi pembangunan lintas sektor Forum koordinasi regional antar desa dan kecamatan Penguatan koordinasi dan integrasi program lintas sektor [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 45 KANTOR KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN No. NAMA NIP Jenis Kelamin 1 ARMADI, ST, MM 19731018 199903 1 007 Laki - laki 2 GUNUNG ANGGAR, S. AP 19700409 199303 1 011 Laki - laki 3 SUGIATO 19690915 199903 1 010 Laki - laki 4 TETI PEMBERIANI, S.Sos, MM 19821117 200604 2 031 Perempuan 5 EKARIANO,S.Sos 19770324 200901 1 002 Laki - laki 6 ARNISANTO A. Y., A.Md 19791117 200901 1 001 Laki - laki 7 PAHRUL JAYA, S. Akun, M.Si 19800303 200501 1 012 Laki - laki 8 XAVERIUS SANNEDRIN 19710913 200604 1 016 Laki - laki 9 INRAWATI, S. Akun 19800321 200701 2 007 Perempuan 10 LALAITO 19780405 200801 1 014 Laki - laki 11 ARMADI 19750910 200906 1 006 Laki - laki 12 HERLIN, S. Akun 19790130 201001 1 002 Laki - laki 13 DARIANTO 19760116 201001 1 016 Laki - laki 14 MASDAR 19760706 201001 1 018 Laki - laki 15 SADIKIN 19700731 200906 1 002 Laki - laki 16 WILLI BERTUS 19970907 202506 1 002 Laki - laki 17 GERWIN FERNANDO, S.Par 199608262025211007 Laki - laki 18 DESTRI PURNAMASARI, S.AP 199303082025212018 Perempuan 19 MULA SURATANI, S.IP 199509122025212014 Perempuan 20 SINTA RIANTI,A.Md 198904172025212019 Perempuan 21 CUCI CAHYATI 199411172025212013 Perempuan 22 FRANS DEPID LEOPUTRA 199011272025211006 Laki - laki 23 AHINO 198301012025211035 Laki - laki 24 EPRI ARDIANTO 199509142025211007 Laki - laki 25 FEBRI ANGGREINI 199402162025212016 Perempuan 26 NEMAN SUTANTO 198904262025211018 Laki - laki 27 DEDE FAUZY 199603032025211015 Laki - laki 28 BAKTI, SE Tenaga Kontrak Laki - laki 29 LEDA PODITAMI Tenaga Kontrak Perempuan 30 AGI KRISNA, SM Tenaga Kontrak Perempuan 31 RENANIATI Tenaga Kontrak Perempuan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 46 32 RENO AMIANO Tenaga Kontrak Laki - laki DAFTAR NAMA PNS DAN TENAGA KONTRAK KANTOR KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN No. NAMA NIP PENDIDIKAN 1 ARMADI, ST, MM 19731018 199903 1 007 S.2 2 GUNUNG ANGGAR, S. AP 19700409 199303 1 011 S.1 3 SUGIATO 19690915 199903 1 010 SLTA 4 TETI PEMBERIANI, S.Sos, MM 19821117 200604 2 031 S.2 5 EKARIANO,S.Sos 19770324 200901 1 002 S.1 6 ARNISANTO A. Y., A.Md 19791117 200901 1 001 D-3 7 PAHRUL JAYA, S. Akun, M.si 19800303 200501 1 012 S.2 8 XAVERIUS SANNEDRIN 19710913 200604 1 016 SLTA 9 INRAWATI, S. Akun 19800321 200701 2 007 S.1 10 LALAITO 19780405 200801 1 014 SLTA 11 ARMADI 19750910 200906 1 006 SLTA 12 HERLIN, S. Akun 19790130 201001 1 002 S.1 13 DARIANTO 19760116 201001 1 016 SLTA 14 MASDAR 19760706 201001 1 018 SLTA 15 SADIKIN 19700731 200906 1 002 SLTA 16 WILLI BERTUS 19970907 202506 1 002 S.1 17 GERWIN FERNANDO, S.Par 199608262025211007 S.1 18 DESTRI PURNAMASARI, S.AP 199303082025212018 S.1 19 MULA SURATANI, S.IP 199509122025212014 S.1 20 SINTA RIANTI,A.Md 198904172025212019 D-3 21 CUCI CAHYATI 199411172025212013 SLTA 22 FRANS DEPID LEOPUTRA 199011272025211006 SLTA 23 AHINO 198301012025211035 SLTA 24 EPRI ARDIANTO 199509142025211007 SLTA 25 FEBRI ANGGREINI 199402162025212016 SLTA 26 NEMAN SUTANTO 198904262025211018 SLTA 27 DEDE FAUZY 199603032025211015 SLTA [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 47 28 BAKTI, SE Tenaga Kontrak S.1 29 LEDA PODITAMI Tenaga Kontrak SLTA 30 AGI KRISNA, SM Tenaga Kontrak S.1 31 RENANIATI Tenaga Kontrak SLTA 32 RENO AMIANO Tenaga Kontrak SLTA DAFTAR NAMA PNS DAN TENAGA KONTRAK KANTOR KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI BERDASARKAN PAGKAT DAN GOLONGAN No. NAMA NIP GOL. PANGKAT 1 ARMADI, ST, MM 19731018 199903 1 007 IV.a Pembina 2 GUNUNG ANGGAR, S. AP 19700409 199303 1 011 IV.a Pembina 3 SUGIATO 19690915 199903 1 010 III.d Penata Tk. I 4 TETI PEMBERIANI, S.Sos, MM 19821117 200604 2 031 III.d Penata Tk. I 5 EKARIANO,S.Sos 19770324 200901 1 002 III.b Penata Muda Tk.I 6 ARNISANTO A. Y., A.Md 19791117 200901 1 001 III.c Penata 7 PAHRUL JAYA, S. Akun, M.Si 19800303 200501 1 012 III.b Penata Muda Tk.I 8 XAVERIUS SANNEDRIN 19710913 200604 1 016 III.a Penata Muda 9 INRAWATI, S. Akun 19800321 200701 2 007 III.a Penata Muda 10 LALAITO 19780405 200801 1 014 III.a Penata Muda 11 ARMADI 19750910 200906 1 006 II.d Pengatur Tk. I 12 HERLIN, S. Akun 19790130 201001 1 002 III.a Penata Muda 13 DARIANTO 19760116 201001 1 016 II.c Pengatur 14 MASDAR 19760706 201001 1 018 II.b Pengatur MudaTk. I 15 SADIKIN 19700731 200906 1 002 II.a Pengatur Muda V WILLI BERTUS 19970907 202506 1 002 III.a Penata Muda 17 GERWIN FERNANDO, S.Par 199608262025211007 IX 18 DESTRI PURNAMASARI, S.AP 199303082025212018 IX 19 MULA SURATANI, S.IP 199509122025212014 IX 20 SINTA RIANTI,A.Md 198904172025212019 VII 21 CUCI CAHYATI 199411172025212013 V [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 48 22 FRANS DEPID LEOPUTRA 199011272025211006 V 23 AHINO 198301012025211035 V 24 EPRI ARDIANTO 199509142025211007 V 25 FEBRI ANGGREINI 199402162025212016 V 26 NEMAN SUTANTO 198904262025211018 V 27 DEDE FAUZY 199603032025211015 V 28 BAKTI, SE Tenaga Kontrak - 29 LEDA PODITAMI Tenaga Kontrak - 30 AGI KRISNA, SM Tenaga Kontrak - 31 RENANIATI Tenaga Kontrak - 32 RENO AMIANO Tenaga Kontrak - Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 49 [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 50 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan Renstra Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk periode 2025-2029 merupakan momen krusial yang menjadi jangkar bagi seluruh arah gerak organisasi selama lima tahun ke depan. Tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah sintesis yang ditarik dari hierarki perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang kemudian diturunkan dan dikontekstualisasikan untuk menjawab secara tajam berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya. Berlandaskan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, perumusan tujuan ini dirancang agar tunggal, fokus, dan secara gamblang merepresentasikan hasil antara (intermediate outcome) yang secara spesifik menjadi tanggung jawab kecamatan. Tujuan ini berfungsi sebagai kompas yang memandu alokasi sumber daya, perancangan program, dan penentuan prioritas, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi secara efektif dan efisien terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang lebih besar. Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, dalam posisinya sebagai perangkat daerah kewilayahan, memegang mandat fundamental untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tugas dan fungsi utamanya mencakup spektrum yang luas, mulai dari [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 51 penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, hingga pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam kerangka tersebut, dan untuk menerjemahkan Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Barito Selatan yang berbunyi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik" ke dalam ranah operasional kecamatan, maka dirumuskanlah tujuan strategis berikut: "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Gunung Bintang Awai yang Profesional, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Prima." Rumusan tujuan ini mengandung tiga pilar utama yang menjadi jiwa dari Renstra ini. Pertama, profesionalisme, yang dimaknai sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur kecamatan, serta menata kelembagaan agar lebih lincah (agile) dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan wilayah. Kedua, akuntabilitas, yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja, transparansi pengelolaan anggaran, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pilar ketiga sekaligus puncak dari tujuan ini adalah orientasi pada Pelayanan Publik Prima. Hal ini menegaskan bahwa muara dari seluruh kegiatan birokrasi di tingkat kecamatan adalah kepuasan masyarakat, yang dicapai melalui penyediaan layanan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga empatik, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan riil warga di seluruh pelosok Kecamatan Gunung Bintang Awai. Dengan demikian, tujuan ini secara holistik mengarahkan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 52 Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk bertransformasi menjadi institusi publik yang modern, kredibel, dan benar-benar hadir melayani. 3.2 Tujuan Renstra Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 Perumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai periode 2025-2029 merupakan sebuah proses intelektual yang fundamental, berfungsi sebagai artikulasi dari komitmen dan arah strategis organisasi dalam merespons mandat konstitusional dan ekspektasi publik selama lima tahun mendatang. Tujuan ini tidak dirumuskan dalam ruang hampa, melainkan merupakan kristalisasi dari serangkaian analisis mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal, serta sintesis dari hierarki dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Secara vertikal, tujuan ini merupakan turunan langsung dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2025-2029, khususnya dalam mendukung Sasaran Daerah "Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik". Secara horizontal, perumusannya mengacu pada kaidah- kaidah yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan dipertegas melalui Kertas Kerja Penyelarasan oleh tim perumus RPJMD, yang mengamanatkan adanya satu tujuan tunggal yang fokus dan terukur. Dengan demikian, tujuan ini menjadi pernyataan niat (statement of intent) yang paling esensial, menggambarkan kondisi akhir yang ingin dicapai (intermediate outcome) yang secara spesifik berada dalam lingkup kewenangan dan kapabilitas Kecamatan Gunung Bintang Awai. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 53 Dalam konstelasi sistem pemerintahan daerah, kecamatan menempati posisi strategis sebagai simpul terdepan (frontline) birokrasi yang berinteraksi langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat. Kewenangan yang diembannya bersifat multifaset, mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, koordinasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Kompleksitas peran ini menuntut adanya sebuah tujuan strategis yang mampu merangkum seluruh dimensi tersebut ke dalam satu bingkai yang koheren. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, maka tujuan strategis Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk periode 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut: "Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah." Rumusan ini secara sadar dipilih karena memiliki implikasi manajerial dan operasional yang luas. Konsep efektivitas menantang organisasi untuk tidak hanya sekadar menjalankan rutinitas pelayanan, tetapi secara konsisten mengevaluasi apakah output layanan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak (outcome) positif dan solusi bagi masyarakat. Ini menuntut adanya kepekaan terhadap kebutuhan riil warga dan kemampuan berinovasi dalam merancang pelayanan. Di sisi lain, konsep efisiensi mendorong adanya perbaikan berkelanjutan dalam proses internal, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, dan waktu, sehingga setiap unit sumber daya yang dialokasikan mampu memberikan nilai tambah publik yang maksimal. Frasa penutup "sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 54 daerah" berfungsi sebagai pagar pembatas (boundary) yang memastikan bahwa seluruh upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi tetap berada dalam koridor kewenangan yang sah, mencegah terjadinya tumpang tindih maupun kekosongan peran antar lembaga. Secara keseluruhan, tujuan ini mengarahkan Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk bertransformasi menjadi sebuah organisasi publik yang tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, transparan, dan pada akhirnya, meraih kepercayaan penuh dari masyarakat yang dilayaninya. Penjelasan Konsep Diagram Diagram ini mengilustrasikan alur pemikiran yang komprehensif dalam penyusunan Renstra Kantor Kecamatan: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 55
1. 1.Landasan Perumusan (Bagian Atas): Tujuan dan Sasaran Renstra tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari pertimbangan tiga pilar utama:
a.Sasaran RPJMD: Target makro dari pemerintah kabupaten yang harus didukung.
b.NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria): Aturan main dari pemerintah pusat yang wajib dipatuhi.
c.Arah Kebijakan RPJMD: Panduan strategis dari kabupaten.
1. 2.Analisis Kontekstual (Sisi Kanan): Perencanaan juga harus mempertimbangkan kondisi nyata melalui analisis Isu Strategis, yang meliputi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi internal kecamatan.
2. 3.Inti Perencanaan (Bagian Tengah):
a.Tujuan dan Sasaran: Merupakan hasil penurunan (cascading) dari Sasaran RPJMD yang telah disaring melalui analisis NSPK dan Isu Strategis.
b.Arah Kebijakan dan Strategi: Merupakan langkah-langkah konkret yang dirumuskan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran. Arah Kebijakan Renstra merupakan operasionalisasi dari NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD, sementara Strategi ditetapkan dengan mempertimbangkan Isu Strategis yang ada.
1. 4.Eksekusi dan Hasil (Bagian Bawah) :
a.Strategi kemudian diterjemahkan ke dalam Program/Kegiatan/Subkegiatan yang akan dilaksanakan.
b.Pelaksanaan kegiatan akan menghasilkan Output (hasil langsung, misal: terlaksananya 10 rapat koordinasi). [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 56
c.Akumulasi dari berbagai Output ini diharapkan dapat menciptakan Outcome (dampak yang dirasakan, misal: meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat), yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian Sasaran dan Tujuan Renstra. Penjelasan Kerangka Keterkaitan Diagram di atas menggambarkan alur penurunan strategis (strategic cascading) dari level Kabupaten ke level Kecamatan: A. Level RPJMD (Kabupaten) [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 57
a.Dimulai dari Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
b.Visi & Misi ini kemudian dijabarkan menjadi beberapa Tujuan pembangunan daerah.
c.Setiap Tujuan diwujudkan melalui beberapa Sasaran yang lebih spesifik, seperti "Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik".
d.Sasaran-sasaran ini dicapai melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, yang menghasilkan Outcome atau dampak di tingkat kabupaten. B. Level RENSTRA (Kecamatan Gunung Bintang Awai)
a.Dasar Perumusan: Renstra Kecamatan tidak dibuat dari nol, melainkan didasarkan pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang mengatur tugas pokok, fungsi, dan kewenangan kecamatan.
b.Cascading (Penurunan): Terdapat panah putus-putus yang menunjukkan bahwa Sasaran RPJMD (khususnya yang terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan) diturunkan menjadi Tujuan utama Renstra Kecamatan.
c.Tujuan dan Sasaran Kecamatan: Tujuan Renstra Kecamatan tersebut kemudian dijabarkan menjadi Sasaran-sasaran strategis yang lebih operasional dan menjadi tanggung jawab langsung Camat, seperti "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" dan "Meningkatnya Efektivitas Pembinaan Desa".
d.Pelaksanaan dan Kontribusi: Setiap sasaran di tingkat kecamatan akan dicapai melalui program dan kegiatan spesifik. Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran di level Renstra ini pada akhirnya akan memberikan kontribusi kembali untuk mendukung pencapaian Sasaran di level RPJMD. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 58 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sasaran RPJMD:  Meningkat nya kepercaya an, efisiensi, dan kemudaha n terhadap pelayanan publik.  Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerinta han berbasis digital. NSPK:  UU No. 23 Tahun Meningkatk an efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Meningka tnya penyelen ggaraan pemerint ahan, pelayana n publik, pemberd ayaan masyarak at, serta pembinaa n dan pengawas an terhadap wilayah administr asi di tingkat Kecamata
1. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 Target IKM (skala 100) ditetapkan dengan asumsi peningkatan bertahap setiap tahunnya sebagai cerminan kualitas layanan yang terus membaik. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 59 2014 tentang Pemerinta han Daerah.  PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan .  Permenda gri terkait Standar Pelayanan Minimal. n Gunung Bintang Awai.
2. 2.Nilai Sistem Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintaha n (SAKIP) B B BB BB A A Peningkatan predikat SAKIP dari Baik (B) menjadi Sangat Baik (BB) dan akhirnya mencapai Memuaskan (A) pada akhir Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 60 periode.
3. 3.Maturitas Penyelengga raan Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 4 Peningkatan level maturitas SPIP dari "Terdefinisi" (Level 3) menuju "Terkelola dan Terukur" (Level 4). [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 61 3.3 Strategi Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai tahun 2025 – 2029 Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan formulasi strategi yang tajam dan arah kebijakan yang jelas. Strategi berfungsi sebagai pendekatan umum dan komprehensif, sementara arah kebijakan merupakan turunan operasional yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Berikut adalah strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai periode 2025- 2029.
4. 1.Strategi : Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan Strategi ini diprioritaskan untuk secara langsung menjawab tuntutan utama masyarakat akan pelayanan publik yang modern, cepat, transparan, dan mudah diakses. Fokusnya adalah melakukan transformasi fundamental dari model pelayanan konvensional menuju sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memangkas alur birokrasi yang panjang, tetapi juga untuk meningkatkan akurasi data dan memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh pelosok wilayah kecamatan. Implementasi strategi ini akan dipandu oleh arah kebijakan berikut: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 62
a.Arah Kebijakan : Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital serta penguatan fungsi dan standar layanan di tingkat kecamatan.
b.Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan sistem dan prosedur yang adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.
1. 2.Strategi : Penguatan Peran Kecamatan dalam Pembinaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi ini menekankan pada fungsi esensial kecamatan sebagai pembina dan fasilitator di tingkat wilayah. Kecamatan akan mengambil peran proaktif dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel, serta mendorong agar perencanaan desa selaras dengan prioritas pembangunan kabupaten. Di sisi lain, strategi ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan partisipasi publik dengan melibatkan secara aktif lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan kelompok lainnya dalam forum perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Strategi ini akan dioperasionalkan melalui arah kebijakan berikut:
a.Arah Kebijakan : Peningkatan upaya kolaborasi model pentahelix (pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha, dan media) dalam setiap siklus pembangunan. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 63
b.Arah Kebijakan : Optimalisasi pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
c.Arah Kebijakan : Fasilitasi program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat.
1. 3.Strategi : Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Internal Kecamatan Untuk dapat memberikan pelayanan eksternal yang prima, kondisi internal organisasi harus terlebih dahulu sehat, profesional, dan akuntabel. Strategi ini berfokus pada pembenahan tata kelola di dalam Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur, penerapan manajemen kinerja yang terukur (SAKIP), penguatan sistem pengendalian internal (SPIP) untuk pencegahan korupsi dan inefisiensi, serta modernisasi pengelolaan aset dan arsip. Keberhasilan strategi ini menjadi fondasi bagi keberhasilan dua strategi lainnya. Arah kebijakan yang menjadi panduannya adalah:
a.Arah Kebijakan : Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif.
b.Arah Kebijakan : Penguatan pengelolaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan berintegritas.
c.Arah Kebijakan : Penguatan mekanisme pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang berbasis data dan bukti. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 64 TAHAP I

(2025)TAHAP II
(2026)TAHAP III
(2027)TAHAP IV
(2028)TAHAP V
(2029)Penguatan Fondasi Tata Kelola dan Kapasitas Internal Akselerasi Pelayanan Publik dan Digitalisasi Optimalisasi Pembinaan Kewilayahan & Pemberdayaan Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Berkelanjutan Pemantapan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Inovasi Fokus pada pembenahan internal sebagai dasar untuk program selanjutnya. Kegiatan utama meliputi:  Peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur kecamatan.  Penyusunan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.  Pembenahan tata kelola arsip dan aset. Fokus pada implementasi program yang berdampak langsung pada masyarakat. Kegiatan utama meliputi:  Peluncuran dan sosialisasi sistem layanan digital sederhana.  Peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik.  Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk menjaring aspirasi. Fokus pada penguatan fungsi kecamatan di wilayahnya. Kegiatan utama meliputi:  Intensifikasi program pembinaan dan pengawasan penyelengga raan pemerintaha n desa.  Penguatan peran lembaga kemasyaraka tan dan adat dalam Musrenbang.  Peningkatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum. Fokus pada pengukuran hasil dan perbaikan berkelanjutan. Kegiatan utama meliputi:  Pelaksanaa n Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara komprehen sif  Evaluasi menyeluru h terhadap efektivitas program- program yang berjalan.  Penguatan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah lain. Fokus pada pelembagaan praktik baik dan memastikan keberlanjutan hasil. Kegiatan utama meliputi:  Pemantapa n dan peningkata n nilai SAKIP dan Maturitas SPIP.  Diseminasi praktik baik (best practices) inovasi pelayanan.  Penyusunan Laporan Akhir Kinerja periode Renstra 2025-2029. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 65 3.4 Arah kebijakan Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam mencapai tujuan dan sasaran 2025-2029 Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang menjadi pedoman operasional dalam melaksanakan setiap strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini secara langsung diturunkan dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan, serta merupakan bentuk operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil oleh Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai dijamin selaras dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk setiap strategi yang telah dirumuskan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1.Strategi : Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan

a.Arah Kebijakan 1.1 : Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital serta penguatan fungsi dan standar layanan di tingkat kecamatan. Arah kebijakan ini menjadi landasan untuk melakukan modernisasi pelayanan. Fokusnya adalah pada pengembangan sistem layanan yang terintegrasi (misalnya melalui aplikasi sederhana atau layanan berbasis web), penyederhanaan prosedur, dan penetapan standar pelayanan yang [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 66 jelas (waktu, biaya, dan persyaratan) untuk setiap jenis layanan yang menjadi kewenangan kecamatan.
b.Arah Kebijakan 1.2 : Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan sistem dan prosedur yang adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan ini mendorong kecamatan untuk tidak kaku dan senantiasa adaptif. Ini mencakup pelaksanaan forum konsultasi publik secara berkala untuk menjaring masukan, melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi, serta menata ulang ruang pelayanan agar lebih nyaman dan ramah bagi kelompok rentan.
1. 2.Strategi : Penguatan Peran Kecamatan dalam Pembinaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat
a.Arah Kebijakan 2.1 : Optimalisasi pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Arah kebijakan ini menegaskan fungsi kecamatan sebagai pembina utama bagi 21 desa dan 1 kelurahan di wilayahnya. Ini diwujudkan melalui pendampingan dan asistensi dalam perencanaan (APBDes), pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa agar lebih akuntabel dan terhindar dari permasalahan hukum.
b.Arah Kebijakan 2.2 : Peningkatan upaya kolaborasi model pentahelix dan fasilitasi program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta Lembaga Adat. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 67 Arah kebijakan ini memposisikan kecamatan sebagai motor penggerak partisipasi. Kecamatan akan secara aktif memfasilitasi keterlibatan LKD, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, dan kelompok masyarakat lainnya dalam Musrenbang, serta mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan dari dinas teknis terkait agar tepat sasaran.
1. 3.Strategi : Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Internal Kecamatan
a.Arah Kebijakan 3.1 : Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, profesional, dan berintegritas. Arah kebijakan ini berfokus pada pembenahan internal organisasi. Langkah-langkahnya meliputi peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur melalui pelatihan, penerapan sistem manajemen kinerja yang adil, serta penegakan kode etik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional.
b.Arah Kebijakan 3.2 : Penguatan mekanisme pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang berbasis data dan bukti. Arah kebijakan ini menjadi dasar untuk pencapaian target akuntabilitas seperti nilai SAKIP dan Maturitas SPIP. Ini mencakup implementasi manajemen risiko dalam setiap kegiatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memastikan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data yang valid dan akurat. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 68 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN KET. 1 Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan: UU Pelayanan Publik dan PP tentang Kecamatan mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan berkualitas. Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital. Arah kebijakan daerah mendorong modernisasi dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pelayanan. Peningkatan mutu dan aksesibilitas layanan publik melalui standardisasi dan inovasi digital sederhana. Kebijakan ini fokus pada penerapan SOP yang jelas, pengembangan layanan via WhatsApp, dan penataan ruang pelayanan yang nyaman. Arah kebijakan ini menerjemahkan amanat NSPK dan RPJMD ke dalam aksi nyata yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan kecamatan. 2 Pembinaan dan Pengawasan Desa: UU Desa dan peraturan turunannya menempatkan kecamatan sebagai garda terdepan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta fasilitator pembangunan partisipatif. Peningkatan upaya pentahelix melalui pelibatan masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan daerah menekankan pentingnya partisipasi. Optimalisasi peran kecamatan sebagai fasilitator pembangunan partisipatif dan pembina pemerintahan desa. Kebijakan ini diwujudkan melalui pendampingan pengelolaan keuangan desa, fasilitasi Musrenbang, dan penguatan kapasitas LKD serta lembaga adat. Kebijakan ini memastikan fungsi pembinaan kewilayahan kecamatan berjalan efektif dan mendorong sinergi antara pemerintah desa dengan kabupaten. 3 Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas: Peraturan Presiden tentang SAKIP dan Peraturan Pemerintah tentang SPIP mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel, efektif, dan efisien. Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang adaptif, transparan, dan responsif. Arah kebijakan daerah menargetkan peningkatan kualitas birokrasi. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan penguatan tata kelola internal kecamatan. Kebijakan ini fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, maturitas SPIP, serta profesionalisme dan kompetensi aparatur kecamatan. Arah kebijakan ini memastikan "kesehatan" internal organisasi kecamatan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran pelayanan eksternal. [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 69 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN 4.1 Uraian program A. Uraian Skema Kerangka Logika Renstra Diagram di atas mengilustrasikan alur logika perencanaan dari tingkat strategis hingga operasional yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai. Alur ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dasar, tujuan, dan hasil yang jelas serta berkontribusi pada pencapaian visi dan misi daerah. Berikut adalah penjelasannya: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 70
1. 1.Langkah 1 Perumusan Tujuan Proses dimulai dengan penetapan TUJUAN yang menjadi jiwa dari Renstra. Tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dirumuskan berdasarkan dua masukan utama:
2. 1.TUPOKSI PD: Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan sebagai perangkat daerah, yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
3. 2.SASARAN RPJMD: Tujuan Kecamatan juga harus selaras dan mendukung pencapaian Sasaran Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, khususnya sasaran "Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik". Dari dua masukan tersebut, lahirlah Tujuan Renstra Kecamatan, yaitu: "Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah."
4. 2.Langkah 2 Penjabaran Sasaran Tujuan yang masih bersifat umum tersebut kemudian dijabarkan menjadi SASARAN yang lebih konkret, terukur, dan komprehensif. Sasaran ini menjadi target utama yang ingin dicapai dalam lima tahun. Untuk Kecamatan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 71 Gunung Bintang Awai, sasarannya adalah: "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi."
5. 3.Langkah 3 Penetapan Hasil Kinerja (Outcome dan Output) Sasaran tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi dua level hasil kinerja:
6. 1.OUTCOME (Dampak): Merupakan dampak atau manfaat yang ingin dicapai dari serangkaian program. Outcome bersifat kualitatif dan mengukur keberhasilan di tingkat sasaran. Contoh Outcome untuk kecamatan adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja" yang diukur dari Nilai SAKIP.
7. 2.OUTPUT (Keluaran): Merupakan hasil langsung yang bersifat kuantitatif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan atau sub-kegiatan. Contoh Output adalah "Jumlah layanan yang terdigitalisasi", "Jumlah aparatur desa yang mengikuti bimbingan teknis", atau "Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu".
8. 4.Langkah 4 Penetapan Rencana Aksi (Program dan Kegiatan) Untuk mencapai hasil kinerja tersebut, ditetapkanlah rencana aksi yang terdiri dari: [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 72
9. 1.PROGRAM PD: Merupakan instrumen kebijakan yang berisi sekumpulan kegiatan untuk mencapai Outcome. Program ini mengacu pada nomenklatur dari Kemendagri, seperti "Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik" atau "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah".
10. 2.KEGIATAN & SUBKEGIATAN: Merupakan aksi spesifik yang dilaksanakan untuk menghasilkan Output. Contohnya adalah Kegiatan "Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa" dengan Sub-Kegiatan "Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Desa". Dengan skema ini, tercipta sebuah garis merah yang jelas dari tugas pokok kecamatan, turun ke tujuan dan sasaran, lalu ke program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, hingga hasil yang akan dicapai, sehingga seluruh proses perencanaan menjadi logis, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Uraian Program Kerja Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai
11. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program ini merupakan fondasi atau tulang punggung dari seluruh operasional Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai. Fungsinya adalah untuk memastikan kelancaran administrasi internal sehingga pelayanan eksternal dapat berjalan optimal. Program ini mencakup berbagai kegiatan vital seperti perencanaan dan penganggaran (penyusunan Renja, RKA, LAKIP), administrasi keuangan (penyediaan gaji dan tunjangan ASN, verifikasi keuangan), administrasi kepegawaian, serta administrasi umum (penyediaan ATK, pemeliharaan kantor, perjalanan dinas, dan rapat koordinasi). Keberhasilan program ini menjadi [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 73 prasyarat mutlak bagi tercapainya akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.
12. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Ini adalah program inti yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat. Program ini bertujuan untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati serta memberikan pelayanan publik yang prima. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas layanan administrasi di tingkat kecamatan. Kegiatan di dalamnya meliputi koordinasi dengan instansi lain untuk kelancaran kegiatan pemerintahan serta upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, yang ke depannya akan didorong melalui inovasi dan digitalisasi.
13. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini memposisikan kecamatan sebagai fasilitator dan motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat serta lembaga-lembaga di tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan di dalamnya mencakup koordinasi program-program pemberdayaan, pembinaan, serta fasilitasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang berperan penting dalam peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga di tingkat akar rumput.
14. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 74 Program ini berfokus pada upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di seluruh wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai. Hal ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dengan Kepolisian (Polsek), Tentara Nasional Indonesia (Koramil), dan instansi vertikal lainnya melalui Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Tujuannya adalah untuk deteksi dini, pencegahan, dan penanganan potensi konflik atau gangguan ketertiban.
15. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program ini merupakan wadah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya yang bersifat lintas sektoral dan strategis sesuai penugasan dari Kepala Daerah. Kegiatan utamanya adalah memfasilitasi dan menyelenggarakan rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) untuk membahas isu-isu strategis kewilayahan, pembinaan wawasan kebangsaan, serta penanganan isu-isu aktual lainnya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang harmonis dan efektif. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 75 4.2 Uraian kegiatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET. Sasaran RPJMD: Meningkatn ya kepercayaan , efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik. NSPK: UU 23/2014; PP 17/2018; UU Pelayanan Publik. Meningkatka n efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai. Meningkatny a penyelengga raan pemerintaha n, pelayanan publik, pemberdaya an masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Strategi 1 (Pelayanan Publik) Meningkat nya Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Dana: Rp126.200.000 (Tahun 2025) Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 76 Publik PUBLIK Terselengg aranya pelayanan administras i yang standar dan tepat waktu. Persentase penyelesaia n layanan sesuai SOP. KEGIATAN: Penyelen ggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD di Kecamatan Jumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan. SUB- KEGIATAN: Peningka tan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terselengg aranya koordinasi pemerintah an yang efektif. Jumlah rapat koordinasi pemerintah an yang terlaksana. KEGIATAN: Koordina si Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tingkat kehadiran dalam rapat koordinasi. SUB- KEGIATAN: Koordina si/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Meningkat Tingkat PROGRAM Terkait Strategi Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 77 nya Partisipasi Masyarakat partisipasi lembaga masyarakat dalam Musrenbang . PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 (Pemberdayaa n) Dana: Rp182.347.650 (Tahun 2025) Terfasilitasi nya kegiatan pemberday aan masyarakat . Jumlah kelompok masyarakat (PKK, dll) yang aktif dan difasilitasi. KEGIATAN: Koordina si Kegiatan Pemberdayaan Desa; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Jumlah kegiatan pemberdaya an yang dikoordinasi kan. SUB- KEGIATAN: Peningka tan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan (PHBS). Terpelihara nya Stabilitas dan Ketertiban Wilayah Jumlah laporan gangguan trantibumlin mas. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terkait Strategi 2 (Pembinaan Wilayah) Dana: Rp50.000.000 (Tahun 2025) Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 78 Terselengg aranya koordinasi dengan aparat keamanan. Jumlah rapat/kegiat an Forkopimca m yang dilaksanaka n. KEGIATAN: Koordina si Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Persentase penanganan dini potensi konflik. SUB- KEGIATAN: Sinergita s dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal. Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja dan Tata Kelola Internal Nilai SAKIP; Maturitas SPIP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Terkait Strategi 3 (Tata Kelola Internal) Dana: Rp3.384.202.350 (Tahun 2025) Tersediany a dokumen perencanaa n dan pelaporan yang berkualitas dan tepat waktu. Persentase dokumen perencanaa n (Renja) & pelaporan (LAKIP) yang selesai tepat waktu. KEGIATAN: Perencan aan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 79 Terpenuhin ya kebutuhan operasional perkantora n. Persentase pemenuhan ATK dan sarpras sesuai kebutuhan. KEGIATAN: Administ rasi Umum Perangkat Daerah Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 80 TABEL URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PUBLIK 50 70 3.568.885.154 80 3.568.885.154 90 3.568.885.154 100 3.568.885.154 100 3.568.885.154 Fokus utama pelayanan publik digital * Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintaha n Gunung Bintang Awai 12 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 12 12.000.000 * Sub-Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 * Sub-Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 81 * Sub-Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 * Sub-Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 * Sub-Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 82 * Sub-Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 * Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedia dan meningkatny a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 1.986.432.816 12 1.986.432.816 12 1.986.432.816 12 1.986.432.816 12 1.986.432.816 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 28 1.910.112.816 28 1.910.112.816 28 1.910.112.816 28 1.910.112.816 28 1.910.112.816 * Sub-Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 12 12 1.910.112.816 12 1.910.112.816 12 1.910.112.816 12 1.910.112.816 12 1.910.112.816 * Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksanany a Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 83 * Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana dan Meningkatny a Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33 33 37.500.000 33 37.500.000 33 37.500.000 33 37.500.000 33 37.500.000 * Sub-Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 33 33 37.500.000 33 37.500.000 33 37.500.000 33 37.500.000 33 37.500.000 * Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanan dan Meningkatny a Administrasi Umum Perangkat Daerah 33 33 37.500.000 33 37.500.000 33 37.500.000 33 37.500.000 33 37.500.000 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 6 117.524.338 6 117.524.338 6 117.524.338 6 117.524.338 6 117.524.338 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 12 40.035.500 12 40.035.500 12 40.035.500 12 40.035.500 12 40.035.500 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 84 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 * Sub-Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 12 55.900.000 12 55.900.000 12 55.900.000 12 55.900.000 12 55.900.000 * Sub-Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 * Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintaha n Gunung Bintang Awai 23 23 819.492.500 23 819.492.500 23 819.492.500 23 819.492.500 23 819.492.500 * Sub-Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 1 87.002.500 1 87.002.500 1 87.002.500 1 87.002.500 1 87.002.500 * Sub-Kegiatan: Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 85 * Sub-Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 4 232.490.000 4 232.490.000 4 232.490.000 4 232.490.000 4 232.490.000 * Sub-Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 * Sub-Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 * Sub-Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 * Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanany a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 47 47 135.000.000 47 135.000.000 47 135.000.000 47 135.000.000 47 135.000.000 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 86 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 13 13 50.000.000 13 50.000.000 13 50.000.000 13 50.000.000 13 50.000.000 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 121 60.000.000 2 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 * Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintaha n Gunung Bintang Awai 73 73 60.000.000 73 60.000.000 73 60.000.000 73 60.000.000 73 60.000.000 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 10 60.000.000 10 60.000.000 10 60.000.000 10 60.000.000 10 60.000.000 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 87 * Sub-Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 2 0 2 0 2 0 22 0 2 0 * Sub-Kegiatan: Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 * Sub-Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 * Sub-Kegiatan: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 * Sub-Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 * Sub-Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 88 * Sub-Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 * Sub-Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilit asi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitas 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kegiatan Penyelenggar aan Pemerintaha n Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana 80 82 65.000.000 85 3.851.623.711 90 3.132.813.465 92 3.606.509.815 100 5.727.910.969 * Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatny a Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Gunung Bintang Awai 2 2 65.000.000 2 1.925.811.856 2 1.925.811.856 2 1.925.811.856 2 1.925.811.856 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 89 * Sub-Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 1 65.000.000 1 962.905.928 1 962.905.928 1 962.905.928 1 962.905.928 * Sub-Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 1 1 962.905.928 1 962.905.928 1 962.905.928 1 962.905.928 * Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Meningkatny a Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Gunung Bintang Awai 25 25 25 25 25 25 * Sub-Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 90 * Sub-Kegiatan: Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 * Sub-Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 * Kegiatan: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksanany a Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 1 0 1 1.925.811.855 1 1.207.001.609 1 1.680.697.959 1 3.802.099.113 * Sub-Kegiatan: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 1 0 1 1.925.811.855 1 1.207.001.609 1 1.680.697.959 1 3.802.099.113 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 91 * Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksanany a Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat 12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 * Sub-Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaa n Desa dan Kelurahan 80 82 177.947.650 85 177.947.650 90 177.947.650 95 177.947.650 100 177.947.650 * Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksanany a Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa 12 112 167.947.650 12 167.947.650 12 167.947.650 12 167.947.650 12 167.947.650 * Sub-Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 112 167.947.650 12 167.947.650 12 167.947.650 12 167.947.650 12 167.947.650 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 92 * Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terlaksanany a Pemberdayaa n dan Kesejahteraa n Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 5 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 * Sub-Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani 80 82 50.000.000 85 4.836.623.711 90 4.117.813.465 95 4.591.509.815 100 6.712.910.969 * Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksanany a Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum 12 12 50.000.000 12 4.836.623.711 12 4.117.813.465 12 4.591.509.815 12 6.712.910.969 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 93 * Sub-Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 12 50.000.000 12 4.836.623.711 12 4.117.813.465 12 4.591.509.815 12 6.712.910.969 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 80 82 107.250.000 85 107.250.000 90 107.250.000 95 107.250.000 100 107.250.000 * Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksanany a Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12 121 107.250.000 12 107.250.000 12 107.250.000 12 107.250.000 12 107.250.000 * Sub-Kegiatan: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 121 107.250.000 12 107.250.000 12 107.250.000 12 107.250.000 12 107.250.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan 80 82 0 85 1.000.000.000 90 1.000.000.000 95 1.000.000.000 100 1.000.000.000 Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 94 * Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatny a Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa Gunung Bintang Awai 21 21 0 21 1.000.000.000 21 1.000.000.000 21 1.000.000.000 21 1.000.000.000 * Sub-Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 21 21 0 21 1.000.000.000 21 1.000.000.000 21 1.000.000.000 21 1.000.000.000 JUMLAH Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 95 4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET. 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan  Pengembangan/penerapan sistem antrian online  Pelatihan layanan prima bagi petugas pelayanan Mendukung digitalisasi & pelayanan prima 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat  Fasilitasi dan pembinaan Musrenbang Desa  Pembinaan PKK dan lembaga kemasyarakatan Penguatan masyarakat dan kelembagaan desa 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Terpeliharanya stabilitas dan ketertiban wilayah  Sinergi Forkopimcam  Sosialisasi penanggulangan konflik dan penegakan trantibum Sinergi dengan polsek, koramil, linmas 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kecamatan  Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan  Penguatan administrasi umum dan keuangan Fondasi operasional seluruh pelayanan Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 96 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rem trapede tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat daerah titik. NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Skala 0-100 80.5 81.0 81.5 82.0 82.5 83.0 Pengukuran kualitas layanan publik tiap tahun 2 Nilai SAKIP (Akuntabilitas Kinerja) Predikat/A B BB BB A A A Peningkatan kinerja berdasarkan evaluasi SAKIP 3 Maturitas SPIP Level 3 3 4 4 4 4 Kesehatan tata kelola dan pengendalian intern 4 Tingkat Penyelesaian Layanan Tepat Waktu Persen 90 92 93 94 95 96 Untuk layanan administrasi penting di kecamatan 5 Partisipasi Lembaga Desa dalam Musrenbang Persen 85 87 88 90 92 95 Keterlibatan aktif dalam perencanaan daerah Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 97 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 - 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK) NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUNAN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Jumlah layanan administrasi selesai sesuai SOP Layanan 300 320 340 360 380 400 Mengukur volume & ketepatan layanan publik 2 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat tepat waktu % 85 88 90 92 94 96 Efektivitas sistem respons keluhan masyarakat 3 Jumlah Musrenbang desa difasilitasi Kegiatan 21 21 21 21 21 21 Setiap desa difasilitasi (jumlah desa tetap) 4 Persentase aparatur desa terlatih (Bimtek) % 60 70 80 90 100 100 Ditingkatkan setiap tahun hingga seluruh aparatur 5 Nilai Indeks Kepuasan Lingkungan pelayanan kantor Skala 0- 100 75 78 80 82 84 85 Survei fasilitas & kenyamanan ruang pelayanan [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 98 BAB V. PENUTUP Sebagai bab penutup, Bab V ini merangkum hal-hal penting terkait pedoman pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana strategis yang telah disusun. Renstra Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Pelaksanaan rencana strategis ini akan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi, sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan daerah yang berlaku. Seluruh program dan kegiatan harus dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan standar prosedur pelaksanaan pembangunan daerah agar mendukung capaian sasaran secara optimal. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra akan dilakukan secara berkala melalui sistem monitoring dan laporan kinerja, yang menjadi dasar bagi penyesuaian kebijakan dan perencanaan lanjutan. Mekanisme pengawasan internal oleh Badan Pengawas Pemerintah Daerah (APIP) serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal menjadi kunci keberhasilan dalam menjamin kualitas pelaksanaan rencana strategis ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh jajaran perangkat kecamatan dan mitra kerja dapat bersinergi secara optimal sehingga target-target pembangunan strategis [Date] Rencana Strategis Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahun 2025-2029 99 dapat tercapai dengan hasil yang nyata dan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kecamatan Gunung Bintang Awai. Tabak Kanilan, 20 Oktober 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN KECAMATAN JENAMAS Jalan Karya Bhakti Nomor : 056 Rantau Kujang Kode Pos 73763 Kalimantan Tengah KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan YME karena berkat rahmat dan hidayah Nya maka Rencana Strategis (RESNTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Jenamas Tahun 2025-2029 ini dapat kami selesaikan. Renstra ini disusun dengan tujuan untuk menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten periode 2025–2029 secara teknis dan operasional pada tingkat kecamatan. Penentuan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Jenamas merupakan patokan dan tolok ukur utama bagi kami dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran dari Program Kerja Kecamatan Jenamas Dokumen ini menguraikan arah kebijakan, sasaran strategis, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Melalui penyusunan dokumen yang memastikan bahwa rencana yang disusun relevan dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ini dibuat dengan harapan semoga dapat diimplementasikan serta bermanfaat untuk semua pihak serta dapat dijadikan acuan bagi peningkatan kinerja khususnya Kecamatan Jenamas dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Rantau Kujang, Agustus 2025 CAMAT JENAMAS, AKHMAD HAITAMI.,SP, MP Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19691014 199903 1 005 DAFTAR ISI Kata Pengantar .............................................................................................................................. i Daftar isi ............................................................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang .......................................................................................................... 1 1.2. Dasar dan Landasan Hukum ................................................................................. 4 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 6 1.3. Sistematika dan Mekanisme Penyusunan ....................................................... 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN JENAMAS.................. 10 2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Jenamas ................................................... 10 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jenamas ................................. 45 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................ 49 3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Jenamas Tahun 2025-2029 ............................. 49 3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Jenamas Tahun 2025-2029 ........................... 50 3.3. Strategi Kecamatan Kecamatan Jenamas Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Tahun 2025-2029 ......................................... 53 3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Kecamatan Jenamas Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Tahun 2025-2029..................... 54 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............................................................. 56 4.1. Uraian Program ......................................................................................................... 56 4.2. Uraian Kegiatan ......................................................................................................... 59 4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif ........................................................................................................................ 67 4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .......................................................................... 76 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Kecamatan Jenamas Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ........................................................................... 77 4.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Kecamatan Jenamas Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah .............................................................................. 78 BAB V PENUTUP .......................................................................................................................... 79 Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 1 Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keterlibatan steckholder dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional dan regional. Hal tersebut dimandatkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi b a g i a n y a n g t i d a k t e r p i s a h k a n d a r i p e m b a n g u n a n n a s i o n a l . Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antartingkatan pemerintahan dan antarsektor, penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 2 menjamin integrasi dan sinergi antar wilayah dan tingkat pemerintahan; memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan; mendorong partisipasi masyarakat; serta mewujudkan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem perencanaan ini harus menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Daerah terpilih pada periode 2025–2030 berkewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023– 2026 sebagai dokumen transisi pasca Pilkada tahun 2020 serta mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, pelaksanaan Pemilu, dan Pilkada serentak tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen RPJMD definitif. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan RPJPN Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 melalui Asta Cita; RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan Huma Betang; dan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 yang merujuk pada periode satu pembangunan dengan tema “Transposisi Pondasi Pembangunan” serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara substansi, RPJMD ini dirancang dengan Visi Kepala Daerah berupa “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” yang dijabarkan dalam 6 misi, 11 tujuan, 18 sasaran, serta Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 3 arah kebijakan yang diturunkan menjadi program prioritas perangkat dalam lima tahun kedepan. Renstra Kantor Kecamatan Jenamas Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Menggunakan pendekatan yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, serta skenariobottom-up dantop-down. Pendekatan ini memastikan perencanaan disusun secara ilmiah, melibatkan pemangku kepentingan, mencerminkan visi-misi kepala daerah, serta selaras dengan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, seluruh muatan telah disusun secara terukur dan terintegrasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada hasil, dan berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang menekankan perlunya keselarasan antar dokumen perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota, serta integrasi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Renstra ini disusun sebagai wujud tanggung jawab Kecamatan Jenamas dalam merencanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat secara lebih terarah, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan jangka panjang Renstra ini dirancang agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, RPJMN 2025-2029 dan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Renstra ini juga merupakan penjabaran teknis dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, yang menempatkan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagai salah satu pengungkit utama dalam pencapaian target pembangunan, khususnya dalam memperkuat posisi strategis Barito Selatan sebagai penyangga pertumbuhan regional Kalimantan. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 4 1.2. DASAR DAN LANDASAN HUKUM
16. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
17. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
18. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
19. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
20. 5.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
21. 6.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Ne potisme;
22. 7.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
23. 8.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
24. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
25. 10.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
26. 11.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
27. 12.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
28. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelasanaan Rencana Pembangunan;
30. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
32. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 5
33. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. 19.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
35. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
36. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
38. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
39. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
40. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
41. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034
42. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
43. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
44. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 6
45. 30.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang dijadikan arah dan acuan untuk Pemerintah Kecamatan Jenamas dalam mewujudkan cita-cita sesuai Visi Kepala Daerah.
a.Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi;
b.Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan;
c.Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah; dan
d.Menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Jenamas merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Kecamatan Jenamas. 1.3.2. Tujuan Tujuan dalam Penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut : Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 7
a.Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah di Kecamatan Jenamas;
b.Sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan;
c.Sebagai arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan ;
d.Sebagai bahan untuk tolak ukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Jenamas kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan ; dan
d.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. 1.4. SISTEMATIKA DAN MEKANISME PENYUSUNAN Rancangan Renstra Kecamatan Jenamas tahun 2025 - 2029 disusun dengan sitematika sebagai berikut :
1. 1.Latar belakang;
2. 2.Dasar hukum penyusunan;
3. 3.Maksud dan tujuan;
4. 4.Sistematika penulisan.
5. 1.Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat : Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 8
a.Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
b.Sumber daya Perangkat Daerah;
c.Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
d.Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).
1. 2.Subbab Permasalahan dan lsu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
a.Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
b.Isu strategis.
1. 1.Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. 2.Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. 3.Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. 4.Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
5. 1.Uraian Program;
6. 2.Uraian Kegiatan;
7. 3.Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
8. 4.Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
9. 5.Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui lndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 9
10. 6.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 10 Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang dipimpin oleh seorang disebut dengan Camat. Kecamatan merupakan wilayah administrasi yang lebih kecil dari pada kabupaten atau kota. Kecamatan Jenamas merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, tugas pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan, untuk menyelenggarakan tugas, fungsi serta tata kerja kecamatan. Kecamatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kecamatan, yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah kecamatan tersebut untuk mencapai tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. SPM di tingkat kecamatan diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial. Fungsi SPM kecamatan mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah di tingkat kecamatan. Kecamatan Jenamas melakukan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terhaadap layanan Kantor Kecamatan Jenamas untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang telah diberikan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Dalam hal ini data yang dikumpulkan dalam hal ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui Survey secara online(online interviews) dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan pada Kantor Kecamatan Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 11 Jenamas dengan jumlah responden untuk 1 (satu) tahun dengan target dan mutu pelayanan. Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 678 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. Bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Kecamatan Jenamas berupa pelayanan Perizinan dan pelayanan Non Perizinan. Pelayanan tersebut antara lain : A. Perizinan Pelayanan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kabupaten Barito Selatan. B. Non-Perizinan Pelayanan Non Perizinan sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 683 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Barito Selatan Kepada Camat Jenamas di Kabupaten Barito Selatan, yaitu berupa :
11. 1.Urusan Kebudayaan : • Pelaksanaan Pembentukan dan/ atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kecamatan.
12. 2.Urusan Pendidikan : • Pemberian rekomendasi pendirian pra sekolah dan sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta); • Pemberian rekomendasi izin kursus/ keterampilan; • Pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam daerah.
13. 3.Urusan Kependudukan : • Fasilitasi sosialisasi pendaftaran penduduk; • Fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan pencatatan sipil; • Penyediaan tempat perekaman data kependudukan; • Pemberdayaan RT/ RW dalam tertib administrasi kependudukan. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 12
14. 4.Trantibum dan Linmas : • Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan berupa koordinasi bidang ketahanan seni dan budaya, kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pembaharuan kebangsaan berskala kecamatan; • Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (Koordinasi, bimbingan dan konsultasi) dibidang politik dan pemilu skala kecamatan; • Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan dan konsultasi) dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing skala kecamatan; • Penyampaian laporan berkala situasi dan kondisi politik dalam masyarakat di tingkat kecamatan; • Pemberian rekomendasi pendaftaran/pembentukan lembaga kemasyarakatan dan sebagainya skala kecamatan ; • Penyampaian laporan berkala dibidang organisasi kemasyarakatan skala kecamatan.
15. 5.Urusan Pekerjaan Umum : • Menyediakan data tentang jumlah rumah tangga dan pengusaha yang menggunakan air tanah; • Menyediakan data jumlah dan kondisi jalan; • Pelayanan rekomendasi; • Pemberian izin untuk pengguna/ pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan bagi pengguna/pemanfaatan diluar kepentingan pertanian; • Merekomendasikan pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani dan Pemakai Air); • Fasilitasi operasional pemeliharaan pengamanan jaringan irigasi tersier dalam wilayah kecamatan; • Fasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan ketersediaan air jaringan irigasi desa dan irigasi tersier; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 13 • Pengawasan pembangunan bangunan gedung.
16. 6.Ketahanan Pangan : • Koordinasi mengidentifikasi cadangan pangan masyarakat tingkat kecamatan; • Koordinasi mengidentifikasi kelompok rawan pangan skala kecamatan.
17. 7.Kearsipan : • Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan; • Pelayanan kearsipan program arsip masuk desa; • Supervisi terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/ kelurahan Tabel 2.1 Kondisi Indikator, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
18. 1.Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
19. 2.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
20. 3.Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
21. 4.Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
22. 5.Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
23. 6.Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2.1.1. Tugas Dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 14 meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan sebagaimana dimaksud memilik wilayah kerja di dalamnya terdapat kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan. Camat bertindak sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Susunan/Struktur Kecamatan Jenamas terdiri dari :
a.Camat
b.Sekretariat, membawahi dan mengkoordinasikan :

(1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1. c.Seksi Pemerintahan.
2. d.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. e.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. f.Seksi Kesejahteraan Rakyat.
5. g.Kelurahan dan
6. h.Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaannya Kantor Kecamatan Jenamas mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan sebagai berikut : A. CAMAT Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Camat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi : Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 15
7. a.Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
8. b.Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
9. c.Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
10. d.Mengkordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
11. e.Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan ;
12. f.Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13. g.Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
14. h.Pembina dan mengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan ;
15. i.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang ada di Kecamatan ;
16. j.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
17. k.Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- udangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
18. a.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan;
19. b.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
20. c.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
21. d.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22. e.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 16 Peraturan Bupati;
23. f.mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
24. g.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
25. h.membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
26. i.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan yang ada di kecamatan; dan
27. j.melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Camat serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. B. SEKRETARIAT Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan ketatausahaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan inventarisasi penatausahaan pengelolaan aset barang milik pemerintah, penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kecamatan, serta pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
28. a.penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
29. b.penyelenggaran persiapan penyusunan anggaran kecamatan;
30. c.penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
31. d.penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 17
32. e.penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan;
33. f.pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;
34. g.pengoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan;
35. h.pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan; dan
36. i.pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan unit kerja di kecamatan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat Kecamatan mempunyai uraian tugas :
37. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
38. b.membantu mengendalikan dan mengevaluasi rencana pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
39. c.mengoordinir pelaksanaan pelayanan administrasi umum, perencanaan dan penatausahaan keuangan;
40. d.mengoordinir penyusunan rencana program, kegiatan anggaran kecamatan;
41. e.mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan;
42. f.memfasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
43. g.melaksanakan pembinan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;
44. h.melaksanakan pemberian pelayanan teknis pemerintahan pada satuan kerja di wilayah kecamatan;
45. i.mengoordinasikan kegiatan seksi-seksi; dan Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 18
46. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekretariat Kecamatan membawahkan :
47. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
48. b.Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  1. 1.SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
  2. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengoordinasikan pelaksanaan urusan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, hukum, humas, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan dan aset.
  3. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
49. a.penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
50. b.pelaksanaan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan;
51. c.pelaksanaan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan, aset kecamatan dan keprotokolan;
52. d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis yang berhubungan dengan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 19
53. e.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, keuangan, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan;
54. f.penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian; dan
55. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
56. a.merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahunan;
57. b.membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
58. c.mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan berupa surat menyurat dan melaksanakan kearsipan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku agar terlaksananya tertib administrasi;
59. d.mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan memberi petunjuk pelaksanaan agar tugas-tugas rumah tangga berjalan dengan baik;
60. e.memeriksa surat masuk dan surat keluar serta memantau penyelesaian surat yang sedang diproses agar penyelesaian surat tepat waktu, sasaran dan kualitas;
61. f.menyelenggarakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat agar seluruh acara dapat berjalan lancar;
62. g.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 20
63. h.menyusun analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, formasi dan kebutuhan pegawai;
64. i.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
65. j.melaksanakan penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karir dan cuti pegawai;
66. k.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan kecamatan;
67. l.mengoordinasikan urusan perlengkapan kantor dan memberi petunjuk pelaksanaannya agar tugas-tugas perlengkapan berjalan dengan baik;
68. m.membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan tata naskah dinas;
69. n.membuat saran pertimbangan pada bidang tugas Umum dan Kepegawaian untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
70. o.mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan UKP, DUK, Karis/Karsu, Karpeg, BPJS, TASPEN, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Pensiun pegawai ASN;
71. p.memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian, untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
72. q.menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
73. r.melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
74. s.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 2.SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
  2. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, pelayanan teknis perencanaan dan keuangan. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 21
  3. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
75. a.penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
76. b.pelaksanaan perencanaan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
77. c.pelaksanaan penyusunan program prioritas, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
78. d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis program, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
79. e.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan program keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
80. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
81. a.merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
82. b.membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
83. c.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran;
84. d.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
85. e.Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
86. f.menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
87. g.mengumpulkan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
88. h.mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
89. i.melaksanakan perbendaharaan keuangan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 22
90. j.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
91. k.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
92. l.melaksanakan verifikasi keuangan;
93. m.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
94. n.melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
95. o.memeriksa hasil kerja bawahan untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
96. p.menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
97. q.membuat saran pertimbangan di bidang keuangan untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
98. r.membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan tata naskah dinas;
99. s.mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan rancangan anggaran rutin dan pembangunan agar rencana anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
100. t.mengikuti jalannya pembahasan dan penyusunan anggaran Bersama unit/satuan kerja yang lain agar rencana anggaran dapat diperjuangkan;
101. u.menyelia kegiatan bendahara agar dapat melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada administrasi keuangan yang berlaku;
102. v.menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
103. w.menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
104. x.memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut mengevaluasi kegiatan subbagian keuangan dan perencanaan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 23
105. y.menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
106. z.melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. SEKSI PEMERINTAHAN
  1. 1.Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan umum.
  2. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
107. a.penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
108. b.pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
109. c.pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;
110. d.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
111. e.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
112. f.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan organisasi kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan;
113. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 24
114. h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
115. i.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya; dan
116. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 3.Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
117. a.memberikan pembinaan administrasi kelurahan/desa;
118. b.memberikan pelayanan administrasi pertanahan;
119. c.memfasilitasi pembuatan peta desa;
120. d.memfasilitasi Pembuatan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa;
121. e.membuat/memberikan petunjuk teknis Pengelolaan Administrasi Desa;
122. f.membantu Rencana Tata Ruang Desa/Kelurahan;
123. g.memberikan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
124. h.membantu Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
125. i.mengoordinir pelaksanaan kegiatan hari-hari besar;
126. j.memberikan petunjuk/bimbingan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa/Lurah;
127. k.menginventarisir data Perangkat Desa /Kelurahan;
128. l.membuat papan data (perangkat Desa/Rukun Tetangga [RT] dan Rukun Warga [RW] serta Kepala Dusun);
129. m.memberikan petunjuk/bimbingan dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa;
130. n.mengoordinir Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mutasi dan mobilisasi penduduk;
131. o.membuat laporan kependudukan secara berkala setiap bulan;
132. p.menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
133. q.membantu memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan;
134. r.membuat pengantar / rekomendasi permintaan tunjangan aparat desa; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 25
135. s.membuat pengantar hasil pelaksanaan Pilkades;
136. t.membuat laporan pelaksanaan Hasil Pilkades pembentukan BPD baru maupun pergantian antar waktu;
137. u.membuat data penduduk menurut usia;
138. v.membuat Data Perangkat Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kepala Dusun;
139. w.membuat pengantar pengambilan dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dana Operasional Kelurahan;
140. x.membuat rekomendasi bakal calon kepala desa;
141. y.membuat Pengantar Hasil Pelaksanaan Pemilihan Badan Musyawarah Desa (BPD);
142. z.memfasilitasi proses pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa; dan aa. membantu pembinaan/memfasilitasi pembuatan peraturan desa/kelurahan; dan bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. 1.Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentaman dan ketertiban umum.
  2. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
143. a.penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
144. b.pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 26
145. c.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
146. d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
147. e.pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
148. f.pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
149. g.pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
150. h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
151. a.melaksanakan penertiban bersama dinas instansi terkait: pasar, terminal, bangunan, tempat hiburan, lokalisasi dan perjudian;
152. b.memonitoring dan mengawasi adanya selebaran-selebaran, serta isu- isu yang menyesatkan;
153. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan intansi terkait dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Perangkat Desa di wilayah kecamatan;
154. d.mendata tentang keberadaan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelembagaan yang ada di masyarakat;
155. e.mengawasi tentang kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
156. f.memfasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga agar tercipta situasi yang kondusif di wilayah kecamatan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 27
157. g.memberikan rekomendasi peijinan, ijin mendirikan bangunan dan pertambangan;
158. h.membina dan memfasilitasi masalah perlindungan masyarakat desa/kelurahan;
159. i.memonitoring perkembangan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) di wilayah kecamatan;
160. j.memberikan masukan/telahaan staf kepada pimpinan tentang berita- berita yang mengarah kepada gangguan keamanan masyarakat;
161. k.melakukan kerjasama dengan seksi lain yang menangani pelaksanaan apel peringatan hari besar nasional;
162. l.menyusun dan membuat berkas masalah ketertiban dengan baik;
163. m.mendampingi pimpinan apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugas/kunjungan ke lapangan;
164. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  2. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
165. a.penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
166. b.pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 28
167. c.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
168. d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
169. e.pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan;
170. f.pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
171. g.pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
172. h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.
  1. 3.Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
173. a.menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;
174. b.membuat data profil dan monografi desa/kelurahan;
175. c.memfasilitasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan program lainnya;
176. d.menangani Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR), masalah pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dll;
177. e.membina dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat kelurahan/desa;
178. f.melaksanakan program lomba desa;
179. g.melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi permodalan usaha ekonomi mikro pedesaan dan koperasi;
180. h.melaksanakan Pembinaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS), Kelompok Usaha Dasawisma; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 29
181. i.menangani pelaksanaan Teknologi Tepat Guna (TTG), Posyantekdes dan Wartekdes;
182. j.melaksanakan pelayanan penyaluran bantuan sosial dan Beras Miskin (Raskin);
183. k.melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan, Karang Taruna dan lainnya;
184. l.menangani bidang organisasi wanita, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita;
185. m.melaksanakan pelayanan di bidang sosial, pengemis, gelandangan, pekerja seks komersial dan orang gila;
186. n.mengoordinir kegiatan keagamaan;
187. o.membina kerukunan umat beragama;
188. p.mengoordinir pelaksanaan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA);
189. q.menangani masalah Pendidikan, Kesehatan, Olahraga; dan
190. r.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Seksi Kesejahteraan Rakyat
  1. 1.Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan rakyat.
  2. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
191. a.penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
192. b.pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
193. c.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 30
194. d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan di tingkat kecamatan;
195. e.pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
196. f.pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
197. g.pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
198. h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :
199. a.menyusun program peningkatan peranan, kelembagaan masyarakat dan peningkatan pengetahuan serta keterampiJan masyarakat;
200. b.menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan motivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengawasan kegiatan program kesehatan, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
201. c.mengoordinasikan dan melaksanakan Upaya pemberdayaan masyarakat;
202. d.melaksanakan bimbingan dan pembinaan motivasi terhadap lembaga masyarakat;
203. e.melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan adat dan kelembagaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
204. f.menyusun program pembangunan Desa dan Kelurahan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat;
205. g.melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 31
206. h.mengumpulkan data analisis dan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
207. i.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahun;
208. j.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahun;
209. k.melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan setiap tahun;
210. l.mengumpulkan bahan dan analisis data, pemetaan kantong kemiskinan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat miskin;
211. m.mengoordinasikan dengan Badan, Dinas, Kantor/Instansi terkait tentang pemberdayaan Masyarakat miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
212. n.melaksanakan bimbingan masyarakat dalam rangka peran aktif masyarakat perdesaan dalam pengelolaan sumber daya alam;
213. o.melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat dalam rangka pelatihan keterampilan masyarakat;
214. p.menyusun kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan;
215. q.merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;
216. r.merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan permasyarakatan kerjasama teknologi perdesaan;
217. s.membina dan mengembangkan ketenagakerjaan dan perburuhan;
218. t.membina lembaga adat dan suku terasing;
219. u.mencegah dan menanggulangi bencana alam dan pengungsi;
220. v.menanggulangi masalah sosial;
221. w.membina pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas; dan Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 32
222. x.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. G. Kelurahan
  1. 1.Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
  2. 2.Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
  3. 3.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi:
223. a.pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
224. b.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
225. c.pelaksanaan pelayanan masyarakat;
226. d.pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
227. e.pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
228. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
229. g.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  1. 4.Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dibantu oleh Perangkat Kelurahan. Sekretariat Kelurahan
  2. 1.Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan umum ketatausahaan serta membantu mengoordinasikan kegiatan di kelurahan.
  3. 2.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :
230. a.penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan kelurahan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 33
231. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran;
232. c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
233. d.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan;
234. e.penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
235. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 3.Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud Sekretariat Kelurahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
236. a.menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja serta anggaran kegiatan kelurahan;
237. b.mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugasnya masing-masing;
238. c.memberi petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
239. d.melaksanakan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi: pengolahan administrasi umum, kepegawaian keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga kelurahan;
240. e.melakukan pengawasan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Kelurahan;
241. f.melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan kelurahan;
242. g.melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan di lingkup kelurahan;
243. h.memeriksa dan mengoreksi tugas yang diberikan kepada para kepala seksi dalam melaksanakan kegiatan di kelurahan;
244. i.mengawasi dan memeriksa proses administrasi ketatausahaan serta rumah tangga kelurahan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 34
245. j.mempersiapkan kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kelurahan dan menyiapkan daftar hadir serta notulen rapat;
246. k.memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan kelurahan serta perawatannya;
247. l.melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Lurah; dan
248. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  1. 1.Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seoran Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum kelurahan.
  2. 2.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
249. a.penyusunan program kerja bidang seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kelurahan;
250. b.penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
251. c.penyiapan bahan tugas di bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
252. d.pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  1. 3.Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
253. a.menyusun program kerja bidang seksi pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum di kelurahan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 35
254. b.mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tugasnya masing- masing;
255. c.mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
256. d.membina dan mengarahkan staf dalam peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan;
257. e.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
258. f.memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil/monografi kelurahan;
259. g.membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ) di kelurahan;
260. h.membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
261. i.mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada Lurah; dan
262. j.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
  2. 2.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 36
263. a.penyusunan program kerja bidang seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
264. b.penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
265. c.pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit; dan
266. d.pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  1. 3.Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
267. a.merencanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
268. b.membimbing pelaksanaan kegiatan yang meliputi fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan;
269. c.membimbing pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan;
270. d.membimbing pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengawasan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan; Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 37
271. e.membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
272. f.membimbing pelaksanan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
273. g.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
274. h.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun swasta. Seksi Kesejahteraan Rakyat
  1. 1.Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang Seksi Kesejahteraan Rakyat kelurahan.
  2. 2.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
275. a.penyusunan program kerja bidang seksi Kesejahteraan Rakyat di kelurahan;
276. b.penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
277. c.pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah Kesejahteraan Rakyat; dan
278. d.pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 38
  1. 3.Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
279. a.merencanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
280. b.membimbing pelaksanaan kegiatan yang meliputi fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat kelurahan, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan serta masalah kesejahteraan sosial di kelurahan;
281. c.membimbing pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kelurahan;
282. d.membimbing pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengawasan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat di wilayah kelurahan;
283. e.membimbing pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
284. f.membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
285. g.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Kesejahteraan Rakyat; dan
286. h.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 39 H. KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL
287. a.Jabatan fungsional dilingkungan kecamatan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan tugas/ pekerjaan sesuai jabatan/ bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
288. b.Penetapan jabatan fungsioanl di lingkungan kecamatan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 2.1.2. Susunan Dan Struktur Organisasi Susunan Organisasi pada Perangkat Daerah Kecamatan Jenamas Tahun Anggaran 2025 diperkuat dengan susunan personil sebagai berikut :
  1. 1.Camat membawahi dan mengkoordinasikan 1 (satu) Sekretaris Camat dan 4 (empat) Kepala Seksi.
  2. 2.Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Kasubbag, Kasubbag Umum dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.
  3. 3.Kasi Pemerintahan membawahi 4 (empat) orang pelaksana.
  4. 4.Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi 2 (dua) orang pelaksana.
  5. 5.Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi 1 (satu ) orang pelaksana
  6. 6.Kasi Kesejahteraan Rakyat membawahi 1 (orang) orang pelaksana.
  7. 7.Kasubbag Umum dan Kepegawaian membawahi 3 (tiga) orang pelaksana.
  8. 8.Kasubbag Perencanaan dan Keuangan membawahi 3 (Tiga) orang pelaksana
  9. 9.Kelompok Jabatan Fungsional sampai dengan Tahun Anggaran 2025 pada Perangkat Daerah Kecamatan Jenamas tidak ada pejabat yang menjabat di Kelompok Fungsional. Adapun struktur organisasi kantor Kecamatan Jenamas dapat dilsajikan pada gambar berikut: Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 40 Garis Komando Garis Koordinasi Administratif CAMAT AKHMAD HAITAMI, SP.,MP NIP. 19691014 199903 1 005 SEKRETARIS EDDY HARIYADI, S.ST., MT NIP. 19730708 199903 1 010 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM & KAPEGAWAIAN - NIP.19630613 198603 1 027 SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN - SULVIA (PHT) SAMSIR AMIRUDIN,S.Pd (PHT) MUKARAMAH (PHT) ALI ICHSAN NIP. 19790329 200501 1 010 KAHARUDIN NIP. 19740610 201406 1 002 IRAWATI, S.sos (PHT) FATIH (PHT) SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - SEKSI PEMERINTAHAN SAPARIYONO, SP NIP. 19710620 200604 1 025 SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM - SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT SUPIATNO., SE NIP. 19760123 200604 1 010 DEPI ILAHI, S.SP NIP. 19808082 202506 1 007 AKHMAD RAFFI’I (PHT) RAHMAT KARTOLO (PHT)ISMAIL FAHMI, SUGIANUR , SAYUTI (PHT) (PHT) LURAH JONI HARTONO, A.Md NIP. 19700605 199703 1 011 SEKRETARIS (LOWONG) SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RELLY SUBANDI, SE NIP.19760606 201101 1 005 SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT -- SUGANDI PUTRA NIP. 19831024 200904 1 002 LISDA (PHT) MUHAMAD EFENDI (PHT) SETIYADI, S.Kom NIP. 20000424 202506 1 001 SANTY, SM NIP. 19961118 202506 2 008 MONICA ARIANTI (PHT) BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD KECAMATAN JENAMAS (Per Agustus 2025) Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 41 2.1.3. Sumber Daya Kantor Kecamatan Jenamas. Adapun data SDM pegawai Pada Perangkat Daerah Kecamatan Jenamas sampai dengan bulan September Tahun 2025 sejumlah 20 (dua puluh) orang pegawai yang terdiri dari 9 (sembilan) orang PNS dan 11 (sebelas) orang PPPK, kemudian Kelurahan Rantau Kujang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari sejumlah 3 (tiga) orang PNS dan 2 (dua) orang PPPK serta Tenaga Honorer sejumlah 4 (empat) orang sehingga total pegawai berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel. 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Klasifikasi Pendidikan No Ijasah Jumlah (Orang) 1 Pasca Sarjana 2 2 Sarjana S-1 8 4 D III 1 3 SLTA/Sederajat 18 JUMLAH 29 Tabel. 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang No Golongan Jumlah (Orang) 1 Gol IV 2 2 Gol III 7 3 Gol II 3 4 PPPK 13 5 Tenaga Honorer 4 JUMLAH 29 Tabel. 2.4 Jumlah Pejabat Struktural Menurut Eselon No Eselon Jumlah (Orang) 1 Eselon III 2 2 Eselon IV 2 JUMLAH 5 CAT : 4 (empat) Jabatan eselon 1V lowong. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 42 Tabel. 2.5 Rincian Keadaan Pegawai Kantor Camat Jenamas Tahun 2025 NO JENJANG JML Org H o n o r GOLONGAN JMLI II III IV A b C d a b c d a b c d a B c D I. PEJABAT STRUKTURAL
  10. 1.Eselon II - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  11. 2.Eselon III - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2
  12. 3.Eselon IV - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2
  13. 4.Eselon V - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - - - - - - - - 2 1 1 - - 4 II. PEJABAT FUNGSIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sub Jumlah - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. PELAKSANA/STRUKTURAL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  14. 1.Pasca Sarjana (S2) - - - - - - - - - - - - - - - - -
  15. 2.Sarjana (S1) - 4 - - - - - - - - - - - - - - 4
  16. 3.Diploma (II dan III) - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
  17. 4.SLTA/Sederajat - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3
  18. 5.SLTP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  19. 6.SD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sub Jumlah - 4 - - - - - 3 - - - - 1 - - - - 8 IV. PPPK dan TENAGA HONORER 17 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 JUMLAH 17 4 - - - - - 3 - - - - 3 1 1 - - 29 Tabel. 2.6. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Status Kepegawaian No. Status Jumlah
  20. 1.PNS 12
  21. 2.PPPK 13
  22. 3.Tenaga Honorer 4 Total 29 Sumber: Tabel data SDM pada Kantor Kecamatan Jenamas Tahun 2025 Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 43 2.1.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenamas Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Proyeksi ke depan yang diharapkan adalah terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat di masa depan. Hal tersebut dapat dicapai dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja yang tinggi dan disiplin aparatur. Meningkatnya kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat, Meningkatnya pemberdayaan dan masyarakat desa, Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat, Meningkatnya cakupan layanan urusan pemerintahan umum dan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Kinerja Pelayanan pada Kantor Kecamatan Jenamas menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Jenamas berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Jenamas tahun 2025-2029. Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Jenamas yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran kinerja pelayanan sangat berguna untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jenamas periode tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2020 – 2024. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan trend yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui trend yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 44 trend yang terjadi. Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenamas sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Barito Selatan bahwa pada Perangkat Daerah telah dimuat IKU unit kerja mandiri sekurang - kurangnya adalah indikator keluaran(output). Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Jenamas Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Jenamas adalah Desa – Desa di Wilayah Kecamatan Jenamas, instansi vertikal, dan Masyarakat, khususnya Kelompok sasaran layanan kecamatan adalah seluruh penduduk yang berada di wilayah kecamatan tersebut, baik secara individu maupun kelompok, yang membutuhkan dan berhak mendapatkan layanan publik dari pemerintah tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi kependudukan, layanan pemberdayaan masyarakat, atau urusan ketentraman dan ketertiban. - Penduduk perorangan yang membutuhkan layanan administrasi, seperti pengurusan KTP, KK, atau akta kelahiran. - Perangkat desa/kelurahan yang memerlukan pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah kecamatan. - Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memerlukan dukungan program pemberdayaan ekonomi. - Organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang membutuhkan koordinasi atau bimbingan dalam kegiatan sosial. - Masyarakat secara umum yang ingin mendapatkan informasi atau konsultasi terkait program pembangunan dan pelayanan publik. - Institusi/instansi pemerintah lainnya yang bekerja sama dalam pelayanan publik di tingkat kecamatan. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 45 2.2. Permasalahan dan lsu Strategis Kecamatan Jenamas Kecamatan Jenamas merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan dan terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kabupaten, berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas. Luas Wilayah Kecamatan Jenamas + 708 Km 2 dan terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 4 (empat) Desa. Kondisi Alam yang dimiliki Kecamatan Jenamas terdiri dari Kondisi Topografi yang sebagian besar berupa dataran rendah (bantaran sungai/rawa) sebesar + 100%. Untuk mencapai Kelurahan dan Desa yang berada dalam Kecamatan Jenamas tidak dapat menggunakan jalur darat, tetapi hanya bisa menggunakan jalur sungai. Sebagai Pintu Gerbang Jalur Selatan memasuki Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Selatan melaui DAS Barito secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi dan perkembangan masyarakat di Wilayah Kecamatan Jenamas. Dibidang Ekonomi dengan adanya kebijakan pelarangan ilegal loging ternyata sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat jelas dengan dampak yang dirasakan masyarakat Kecamatan Jenamas diberbagai bidang dan sektor kehidupan, sebagai contoh adalah penurunan yang sangat drastis keberadaan Industri perkayuan di Kecamatan Jenamas. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya perpindahan pekerjaan masyarakat Kecamatan Jenamas yang tadinya sebagai pengusaha dan buruh industri perkayuan ke sektor pertanian, sementara bagi mereka yang tidak memiliki kemapuan dibidang pertanian pada akhirnya pergi kewilayah lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sebagai Daerah Aliran Sungai dan Rawa yang letaknya paling hilir dari wilayah Kabupaten Barito Selatan. Permasalahan Kecamatan Jenamas semakin kompleks dan rumit, hampir setiap musim hujan di wilayah ini menjadi penampung banjir dari daerah hulu DAS Barito dan ditambah lagi dari daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Timur dan Tabalong sehingga setiap banjir yang terjadi mengakibatkan kerusakan diberbagai sektor baik sarana dan prasarana milik pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini diperparah lagi dengan akses Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 46 yang bisa dilalui masyarakat kecamatan jenamas hanya bisa lewat sungai, sementara untuk akses darat prasarana yang ada belum bisa dimanfaatkan. Berdasarkan Identifikasi Masalah yang dikemukakan diatas, ada beberapa permasalahan pokok yang perlu menjadi perhatian semua pihak yaitu :
  23. 1.Sebagai Pintu Gerbang Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Selatan dengan lalu lintas yang cukup ramai, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kecamatan Jenamas.
  24. 2.Belum Adanya Akses Jalan Darat Menuju baik yang dari desa yang Kecamatan maupun dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten
  25. 3.Mandeknya industri perkayuan pada kenyataannya berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat jenamas yang mengakibatkan sebagian besar beralih profesi menjadi petani dan sebagian lainnya pindah untuk mencari penghidupan yang diharapkan lebih baik.
  26. 4.Kecamatan Jenamas merupakan daerah yang rawan banjir.
  27. 5.Sarana dan prasarana perhubungan belum mendukung
  28. 6.Banyaknya jalan dalam Ibu Kota Kecamatan yang rusak akibat longsor
  29. 7.Potensi pariwisata kerbau rawa serta kerajinan purun yang belum dioptimalkan. Permasalahan pelayanan kecamatan meliputipelayanan publik belum efisien dan berbasis kebutuhan masyarakat, sistem pemerintahan yang belum terintegrasi secara optimal dan jangkauan layanan pemerintahan yang terbatas akibat aksesibilitas wilayah yang belum terhubung jalan darat. 2.2.1. Permasalahan Pelayanan SDM yang kurang kompeten dan jumlahnya tidak memadai, sarana dan prasarana yang belum optimal (termasuk sistem digital yang minim), kurangnya pemahaman atau penegakan standar pelayanan publik, proses administrasi yang panjang dan manual, serta kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang menghambat Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 47 aksesibilitas, sehingga menyulitkan penyampaian pelayanan publik secara merata ke seluruh penduduk. 2.2.2. Isu Strategis Isu strategis perlu menjadi dasar dalam renstra kecamatan hal ini diperlukan untuk memastikan pembangunan yang direncanakan sesuai berberengan konteks yang terjadi baik dari di lingkup global, nasional, maupun regional. Masih rendahnya kualitas aparatur dalam pelayanan dan digitalisasi pelayanan. Penyebab ini menghambat tercapainya efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan literasi digital masyarakat serta aparatur, fragmentasi sistem dan aplikasi yang tidak terintegrasi, serta kebutuhan perubahan pola pikir dan budaya menuju pelayanan yang pro-masyarakat. Penguatan Kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaktif untuk penguatan meliputi peningkatan profesionalisme ASN, pengembangan sistem digital untuk pelayanan publik yang lebih responsif, mengatasi resistensi terhadap perubahan, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta perlunya kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk inovasi birokrasi. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi yang komprehensif mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem serta dukungan regulasi yang tepat dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Maka diperlukan isu strategis kecamatanOptimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Yang Terintegrasi dan Akuntabel. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 48 Tabel 2.7. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Jenamas POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANG AN PD PERMASALAH AN PD ISU KLHS YANG RELEVA N DENGA N PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGI S PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Tata kelola pemerintah digital Barito Selatan terbaik di Kalimantan Tengah (EPPD 2023) Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembanguna n Berkelanjuta n, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaa n yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal Optimalis asi Kualitas Pelayanan Publik yang Terintegra si dan Akuntabel Sistem Pemerintahan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal Jangkauan Layanan Pemerintahan yang Terbatas Akibat Luas Wilayah dan kendala asksesibilitas Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 49
1. a.Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital. Untuk mewujudkan IKU “Indek Pelayanan Publik” adapun sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi di tingkat Kecamatan Jenamas a). Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik b). Persentase pemberdayaan dan masyarakat desa c). Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum d). Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan e). Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan
2. b.Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan IKU “Indek Pelayanan Publik” adapun sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 50 pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi di tingkat Kecamatan Jenamas. a). Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Daerah (Nilai) b). Maturitas Penyelanggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Gambar. 3.1 Konsep Renstra PD 3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Jenamas Tahun 2025-2029 Sasaran dalam Renstra kecamatan adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Jenamas menetapkan sasaran strategi ”Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Akuntabel” untuk capaian Program Prioritas. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 51 Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Jenamas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 52
  1. 1.Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
  2. 2.Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) tahunan. Perumusan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Jenamas adalah tahapan penting dalam perencanaan menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun, Perumusan sasaran dalam Rencana Strategis dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :
  3. 1.Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
  4. 2.Analisis Masalah dan Kebutuhan
  5. 3.Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
  6. 4.Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time- bound) secara Lengkap Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jenamas dijelaskan pada tabel berikut: Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 53 3.3. Strategi Kecamatan Jenamas dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan secara efektif dan berkelanjutan. - Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif Tujuannya adalah modernisasi birokrasi, peningkatan kepuasan warga, dan terintegrasinya data antarunit kerja untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat kecamatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 54 komunikasi (TIK) untuk menyederhanakan proses, meningkatkan aksesibilitas layanan, dan mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. - Penguatan Kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaktif Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif di tingkat kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjadikan aparatur lebih kompeten, responsif, dan inovatif, serta memperkuat organisasi agar mampu secara cepat dan tepat menjawab kebutuhan masyarakat melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, yang pada akhirnya mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, dan efektif. Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Jenamas TAHAP I
(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) 3.4. Arah kebijakan Kecamatan Jenamas dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 55 strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2026 2027
(01)(02) (03) (04) (07) (08) 2028
(09)TARGET TAHUN 2029 2030
(10)(11) KETERANGAN
(12)BASELINE 2024
(05)2025
(06)7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN JENAMAS - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) 2,63 2,75 2,88 3 3,133,14 3,14 penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi di tingkat kecamatan Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) 2,63 2,75 2,88 3 3,133,14 3,14 Indeks Desa Membangun (IDM) (Indeks) 0,73 0,76 0,78 0,78 0,80,72 0,72 Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 77,61 78,61 79,61 80,61 80,6176,61 76,61 Nilai Sakip (Nilai) 72 73 74 75 7671 71 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,2 3,5 3,7 3,9 43,1 3,1 Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 56 4.1. Uraian Program Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Jenamas ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Jenamas adalah sebagai berikut :
1. a.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
2. b.Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 57 pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).
3. c.Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.
4. d.Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan Program proses pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan sumber daya, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan nasibnya sendiri. Hal ini dilakukan dengan membentuk dan menggerakkan lembaga kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagai mitra pemerintah dalam menampung aspirasi dan mengimplementasikan program Pembangunan
5. e.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
6. f.Kegiatan pengoordinasian yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk menyatukan persepsi dan membangun sinergi antara berbagai pihak (seperti kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat) guna mewujudkan serta menjaga kondisi masyarakat yang aman, tenteram, tertib, dan teratur. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi gangguan ketertiban umum, serta memelihara keutuhan bangsa dan nasionalisme. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 58 Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Jenamas TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(15)BASELINE 2024
(03)2025
(04)7.01 - KECAMATAN 3.820.868.582 13.392.116.004 11.956.495.512 12.903.888.212 17.146.690.520 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.795.868.582 6.085.868.582 6.225.868.582 6.340.868.582 6.495.868.582 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jenamas Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka) 87,5 2.795.868.582 90 6.085.868.582 92,5 6.225.868.582 95 6.340.868.582 97,5 6.495.868.582 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 85 85 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 110.000.000 2.524.123.711 1.215.626.930 1.428.019.630 3.270.821.938 Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Jenamas Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 82 110.000.000 85 2.524.123.711 90 1.215.626.930 95 1.428.019.630 100 3.270.821.938 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 80 80 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 700.000.000 1.700.000.000 2.200.000.000 1.927.500.000 3.200.000.000 Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Jenamas Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 82 700.000.000 85 1.700.000.000 90 2.200.000.000 95 1.927.500.000 100 3.200.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 80 80 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000 2.462.123.711 1.595.000.000 2.387.500.000 3.160.000.000 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Jenamas Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%) 82 50.000.000 85 2.462.123.711 90 1.595.000.000 95 2.387.500.000 100 3.160.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 80 80 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 120.000.000 320.000.000 420.000.000 520.000.000 720.000.000 Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Jenamas persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 82 120.000.000 85 320.000.000 90 420.000.000 95 520.000.000 100 720.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 80 80 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jenamas persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%) 82 45.000.000 85 300.000.000 90 300.000.000 95 300.000.000 100 300.000.000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 80 80 TOTAL KESELURUHAN 3820868582.00 13392116004.00 11956495512.00 12903888212.00 17146690520.00 Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 59 4.2. Uraian Kegiatan Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Jenamas adalah sebagai berikut :

1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan daerah, sumber daya keuangan daerah untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan dan Mengukur, menilai, dan menganalisis kinerja Kecamatan Jenamas dalam melaksanakan rencana kerja dan anggaran.
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Memfasilitasi dan melaksanakan pembayaran belanja kegiatan, gaji, tunjangan, honorarium, serta pembayaran belanja lainnya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (tanah, bangunan, peralatan) dana memenuhi belanja barang/modal untuk mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Jenamas
4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Menyusun formasi kepegawaian, termasuk bezetting (pembagian tugas) dan peta jabatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5.Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan tata persuratan dinas, kearsipan, pengelolaan aset daerah, penyediaan kebutuhan logistik kantor, penyelenggaraan rapat, fasilitasi tamu, dan pelaksanaan kehumasan untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi kinerja perangkat daerah
6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 60 Proses pengadaan berbagai jenis aset daerah, seperti peralatan kantor, kendaraan dinas, hingga bangunan atau gudang, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencakup penyediaan layanan esensial untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional kantor pemerintahan kecamatan, seperti jasa surat-menyurat, komunikasi, listrik, air, kebersihan, dan tenaga administrasi. Untuk memastikan kinerja aparatur dan infrastruktur perkantoran yang efektif guna mencapai tujuan kecamatan.
8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Aktivitas untuk menjaga kondisi baik aset daerah seperti kendaraan dinas, peralatan kantor, dan bangunan agar tetap berfungsi optimal untuk mendukung tugas kecamatan.
9.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan melibatkan beberapa aspek, termasuk koordinasi dan fasilitasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan koordinasi dan pengawasan kegiatan di tingkat desa/kelurahan
10.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
11.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan peningkatan partisipasi, pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan ekonomi, serta peningkatan layanan sosial dan kesehatan, yang mencakup pelatihan keterampilan, fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penguatan kelembagaan masyarakat seperti Posyandu dan PKK, serta pemanfaatan sumber daya lokal.
12.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 61 pembinaan dan fasilitasi lembaga-lembaga seperti LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), PKK, Karang Taruna, dan Posyandu melalui pelatihan.
13.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan berfokus pada pelaksanaan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saingpenaganan Stunting, Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
14.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan /Kegiatan Pemilu, Pilkada serta Pilkades dan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
15.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pembinaan wawasan kebangsaan, koordinasi antarinstansi, penanganan konflik sosial, dan koordinasi pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan daerah di kecamatan.
16.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan dan Desa, Musrembang Tingkat Desa dan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 62 Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 63 Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Kecamatan Jenamas NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCAME OUTPUT INDIKATOR Program / Kegiatan / Subkegiatan KET

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi di tingkat Kecamatan Jenamas Meningkatnya kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya pemberdayaan dan masyarakat desa penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Persentase pemberdayaan dan masyarakat desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meningkatnya cakupan layanan urusan pemerintahan umum meningkatnya kualitas pelayanan, terwujudnya ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di wilayah publik Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 64 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa peningkatan administrasi desa, dan kapasitas aparatur desa yang lebih baik dalam menjalankan tugas-tugasnya Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat terpenuhinya rasa aman dan damai dalam masyarakat Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi dan sumberdaya manusia yang profesional. peningkatan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas layanan, transparansi yang lebih baik, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Daerah (Nilai) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Maturitas Penyelanggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 65 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 66 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 67 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Subkegiatan yang ingin dicapai kinerja adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Muturitas SPIP dan Nilai Sakip, ada 54 subkegiatan dan indikator yang ingin dicapai. Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan. TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)7.01 - KECAMATAN 3.820.868.582 13.392.116.004 11.956.495.512 12.903.888.212 17.146.690.520 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.795.868.582 6.085.868.582 6.225.868.582 6.340.868.582 6.495.868.582 Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Jenamas Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka) 85 87,5 2.795.868.582 90 6.085.868.582 92,5 6.225.868.582 95 6.340.868.582 97,5 6.495.868.582 7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN JENAMAS 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 1 25.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 1 5.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 1 10.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.408.000.000 2.708.000.000 2.708.000.000 2.708.000.000 2.708.000.000 Tesedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 11 11 1.408.000.000 11 2.708.000.000 11 2.708.000.000 11 2.708.000.000 11 2.708.000.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.400.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 11 11 1.400.000.000 11 2.700.000.000 11 2.700.000.000 11 2.700.000.000 11 2.700.000.000 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 1 5.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 1 5.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 14 17 85.000.000 17 220.000.000 17 220.000.000 17 220.000.000 17 220.000.000 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 8 8 8 8 8 8 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 14 17 50.000.000 17 150.000.000 17 150.000.000 17 150.000.000 17 150.000.000 7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 8 8 35.000.000 8 70.000.000 8 70.000.000 8 70.000.000 8 70.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 580.000.000 1.025.000.000 1.045.000.000 1.065.000.000 1.100.000.000 Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 1 580.000.000 1 1.025.000.000 1 1.045.000.000 1 1.065.000.000 1 1.100.000.000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 10 10 10 10 10 10 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 40.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.000.000 150.000.000 155.000.000 160.000.000 165.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 1 85.000.000 1 150.000.000 1 155.000.000 1 160.000.000 1 165.000.000 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 70.000.000 120.000.000 125.000.000 130.000.000 145.000.000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1 70.000.000 1 120.000.000 1 125.000.000 1 130.000.000 1 145.000.000 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.000.000 150.000.000 155.000.000 160.000.000 170.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 10 10 60.000.000 10 150.000.000 10 155.000.000 10 160.000.000 10 170.000.000 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000 500.000.000 505.000.000 510.000.000 515.000.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 1 300.000.000 1 500.000.000 1 505.000.000 1 510.000.000 1 515.000.000 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 180.000.000 900.000.000 960.000.000 1.020.000.000 1.080.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 8 8 180.000.000 8 900.000.000 8 960.000.000 8 1.020.000.000 8 1.080.000.000 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000 200.000.000 210.000.000 220.000.000 230.000.000 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 8 8 80.000.000 8 200.000.000 8 210.000.000 8 220.000.000 8 230.000.000 7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 700.000.000 750.000.000 800.000.000 850.000.000 Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 1 100.000.000 1 700.000.000 1 750.000.000 1 800.000.000 1 850.000.000 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 237.000.000 312.000.000 317.000.000 322.000.000 327.000.000 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 237.000.000 1 312.000.000 1 317.000.000 1 322.000.000 1 327.000.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 1 1 1 1 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 175.000.000 250.000.000 255.000.000 260.000.000 265.000.000 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 1 175.000.000 1 250.000.000 1 255.000.000 1 260.000.000 1 265.000.000 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.868.582 835.868.582 890.868.582 920.868.582 975.868.582 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 3 3 275.868.582 3 835.868.582 3 890.868.582 3 920.868.582 3 975.868.582 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 2 2 2 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 3 3 3 3 3 3 Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 5 5 5 5 5 5 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.000.000 130.000.000 135.000.000 140.000.000 145.000.000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 3 3 75.000.000 3 130.000.000 3 135.000.000 3 140.000.000 3 145.000.000 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 10.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 5 5 10.000.000 5 50.000.000 5 60.000.000 5 70.000.000 5 80.000.000 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.868.582 75.868.582 80.868.582 85.868.582 90.868.582 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 3 3 15.868.582 3 75.868.582 3 80.868.582 3 85.868.582 3 90.868.582 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 400.000.000 410.000.000 420.000.000 430.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 100.000.000 2 400.000.000 2 410.000.000 2 420.000.000 2 430.000.000 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 180.000.000 205.000.000 205.000.000 230.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 2 75.000.000 2 180.000.000 2 205.000.000 2 205.000.000 2 230.000.000 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 110.000.000 2.524.123.711 1.215.626.930 1.428.019.630 3.270.821.938 Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Jenamas Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%) 80 82 110.000.000 85 2.524.123.711 90 1.215.626.930 95 1.428.019.630 100 3.270.821.938 7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN JENAMAS 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 2.464.123.711 1.155.626.930 1.368.019.630 3.210.821.938 Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 1 1 50.000.000 1 2.464.123.711 1 1.155.626.930 1 1.368.019.630 1 3.210.821.938 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000 2.464.123.711 1.155.626.930 1.368.019.630 3.210.821.938 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 1 1 50.000.000 1 2.464.123.711 1 1.155.626.930 1 1.368.019.630 1 3.210.821.938 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) 1 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 700.000.000 1.700.000.000 2.200.000.000 1.927.500.000 3.200.000.000 Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Jenamas Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 80 82 700.000.000 85 1.700.000.000 90 2.200.000.000 95 1.927.500.000 100 3.200.000.000 7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN JENAMAS 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 590.000.000 890.000.000 1.090.000.000 1.290.000.000 1.490.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) 5 5 590.000.000 5 890.000.000 5 1.090.000.000 5 1.290.000.000 5 1.490.000.000 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 5 5 5 5 5 5 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) 5 5 5 5 5 5 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15.000.000 215.000.000 315.000.000 415.000.000 515.000.000 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) 5 5 15.000.000 5 215.000.000 5 315.000.000 5 415.000.000 5 515.000.000 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 555.000.000 555.000.000 555.000.000 555.000.000 555.000.000 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) 5 5 555.000.000 5 555.000.000 5 555.000.000 5 555.000.000 5 555.000.000 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20.000.000 120.000.000 220.000.000 320.000.000 420.000.000 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) 5 5 20.000.000 5 120.000.000 5 220.000.000 5 320.000.000 5 420.000.000 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 110.000.000 810.000.000 1.110.000.000 637.500.000 1.710.000.000 Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) 20 20 110.000.000 20 810.000.000 20 1.110.000.000 20 637.500.000 20 1.710.000.000 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 110.000.000 810.000.000 1.110.000.000 637.500.000 1.710.000.000 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) 20 20 110.000.000 20 810.000.000 20 1.110.000.000 20 637.500.000 20 1.710.000.000 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000 2.462.123.711 1.595.000.000 2.387.500.000 3.160.000.000 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Jenamas Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%) 80 82 50.000.000 85 2.462.123.711 90 1.595.000.000 95 2.387.500.000 100 3.160.000.000 7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN JENAMAS BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) PERANGKAT DAERAH
(14)KETERANGAN
(15)7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.000.000 2.462.123.711 1.595.000.000 2.387.500.000 3.160.000.000 Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 1 1 50.000.000 1 2.462.123.711 1 1.595.000.000 1 2.387.500.000 1 3.160.000.000 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000 2.462.123.711 1.595.000.000 2.387.500.000 3.160.000.000 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) 1 1 50.000.000 1 2.462.123.711 1 1.595.000.000 1 2.387.500.000 1 3.160.000.000 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 120.000.000 320.000.000 420.000.000 520.000.000 720.000.000 Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Jenamas persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%) 80 82 120.000.000 85 320.000.000 90 420.000.000 95 520.000.000 100 720.000.000 7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN JENAMAS 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 120.000.000 320.000.000 420.000.000 520.000.000 720.000.000 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 1 1 120.000.000 1 320.000.000 1 420.000.000 1 520.000.000 1 720.000.000 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 120.000.000 320.000.000 420.000.000 520.000.000 720.000.000 Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) 1 1 120.000.000 1 320.000.000 1 420.000.000 1 520.000.000 1 720.000.000 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jenamas persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%) 80 82 45.000.000 85 300.000.000 90 300.000.000 95 300.000.000 100 300.000.000 7.01.0.00.0.00.05.00 00 - KECAMATAN JENAMAS 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 45.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 1 1 45.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 45.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 1 1 45.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 76 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan ini diselaraskan dengan program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis, seperti yang dijelaskan dalam dokumen Rencana Strategis (RenStra) dan rencana kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan Jenamas mendukung 2 prioritas pembangunan daerah, untuk subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa program prioritas Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik. Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah PROGRAM PRIORITAS OUTCAME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KETERANGAN
(2)(3) (4) (5) Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya pemberdayaan dan masyarakat desa Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Meningkatnya cakupan layanan urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 77 Penguatan Good Governance Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi dan sumberdaya manusia yang profesional. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jenamas tahun 2025-2029 melalui lndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Target IKU ditetapkan untuk periode 2025–2030. Capaian tahun 2030 berfungsi sebagai indikator transisi yang menjadi tanggung jawab kecamatan, sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan lintas periode. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data dan informasi berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, dan membuat tindakan korektif secara dini. Kinerja juga berperan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Indikator kinerja dalam Renja Kecamatan Jenamas memperhatikan indikator dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, memastikan bahwa Renstra 2025-2029 berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN 2026 2027 2028
(01)(02) (03) (06) (07) (08) 2029
(09)TARGET TAHUN 2030 KETERANGAN
(10)(11) 2025
(05)BASELINE TAHUN 2024
(04)

1.7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN JENAMAS
2.Indeks Pemerintahan Digital Indeks 2,63 2,75 2,88 3 3,133,143,14 Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 78 4.6. Target kenerja pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun dengan memperhatikan hirarki level kinerja yang terdiri atas strategic objectives, tactical objectives, dan operational objectives. Setiap level memiliki keluaran yang berbeda, dimulai dari operational objectives melalui output di tingkat kegiatan dan subkegiatan; tactical objectives melalui immediate outcome di tingkat program dan intermediate otucome di tingkat tujuan/sasaran Perangkat Daerah; dan final/ultimate outcomes yang menggambarkan capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NO INDIKATOR SATUAN 2026 2027 2028

(01)(02) (04) (07) (08) (09) 2029
(10)TARGET TAHUN 2030 KETERANGAN
(11)(12) 2025
(06)BASELINE TAHUN 2024
(05)STATUS
(03)

1.7.01 - KECAMATAN
2.persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan % 82 85 90 95 1008080
3.Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana % 82 85 90 95 1008080positif
4.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Angka 87,5 90 92,5 95 97,58585positif
5.Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani % 82 85 90 95 1008080
6.Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan % 82 85 90 95 1008080
7.persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan % 82 85 90 95 1008080 Renstra Kecamatan Jenamas 2025-2029 79 Penyusunan Rencana Strategis ini kiranya dapat didukung oleh berbagai pihak, seperti pihak eksekutif dan legislatif termasuk didalamnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) guna mereview sejauh mana kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran, keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja terhadap (IKU dan IKK), serta dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 sehingga sapat menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Demikian RENSTRA Kecamatan Jenamas Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Rantau Kujang, Agustus 2025 CAMAT JENAMAS, AKHMAD HAITAMI.,SP, MP Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19691014 199903 1 005 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN KECAMATAN KARAU KUALA Jalan Barito Raya No. 026, Bangkuang, Karau Kuala, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73761 Telepon ( - ), Faksimile ( - ) Laman www.karaukuala.baritoselatankab.go.id, Pos-el keckkuala@gmail.com RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA – PD) KECAMATAN KARAU KUALA TAHUN 2025 - 2029 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2. Dasar dan Landasan Hukum .............................................................. 3 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 5 1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................ 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KARAU KUALA ................................................................. 9 2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit Memuat : A. Tugas, Fungsi dan Struktur Kantor Kecamatan Karau Kuala ......... 12 B. Sumber Daya Kantor Kecamatan Karau Kuala ............................. 37 C. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Karau Kuala (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan ............................... 40 D. Kelompok Sasaran Layanan ........................................................... 41 2.2. Subbab Permasalahan dan lsu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat : A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan ......................... 42 B. Isu Strategis ..................................................................................... 42 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ................. 44
1.Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029 ................................ 44
2.Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029 .............................. 45
3.Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 ............................................................... 48
4.Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .................................................. 49 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................................................. 51
1.Uraian Program ....................................................................................... 51
2.Uraian Kegiatan ....................................................................................... 53
3.Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif .................................................................................................... 60
4.Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah ............................................................................ 69
5.Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui lndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ................................................................................................... 70
6.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)......................... 71 BAB V PENUTUP ....................................................................................................... 72 RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 1 Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan arah kebijakan nasional dan regional. Hal tersebut dimandatkan melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk menyusun kebijakan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antartingkatan pemerintahan dan antarsektor, penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin integrasi dan sinergi antar wilayah dan tingkat pemerintahan; memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan; mendorong partisipasi masyarakat; serta mewujudkan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 2 berkelanjutan. Sistem perencanaan ini harus menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Daerah terpilih pada periode 2025–2030 berkewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Seiring dengan berakhirnya masa berlaku dokumen. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023– 2026 sebagai dokumen transisi pasca Pilkada tahun 2020 serta mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, pelaksanaan Pemilu, dan Pilkada serentak tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen RPJMD definitif. RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan RPJPN Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 melalui Asta Cita; RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang diturunkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan Huma Betang; dan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045 yang merujuk pada periode satu pembangunan dengan tema “Transposisi Pondasi Pembangunan” serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara substansi, RPJMD ini dirancang dengan Visi Kepala Daerah berupa “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” yang dijabarkan dalam 6 misi, 11 tujuan, 18 sasaran, serta arah kebijakan yang diturunkan menjadi program prioritas perangkat dalam lima tahun kedepan. Renstra Kantor Kecamatan Karau Kuala Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan aktual RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 3 masyarakat dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Menggunakan pendekatan yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, serta skenario bottom-up dan top-down. Pendekatan ini memastikan perencanaan disusun secara ilmiah, melibatkan pemangku kepentingan, mencerminkan visi-misi kepala daerah, serta selaras dengan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, seluruh muatan telah disusun secara terukur dan terintegrasi guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada hasil, dan berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang menekankan perlunya keselarasan antar dokumen perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota, serta integrasi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Renstra ini disusun sebagai wujud tanggung jawab Kecamatan Karau Kuala dalam merencanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat secara lebih terarah, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan jangka panjang Renstra ini dirancang agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, RPJMN 2025-2029 dan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Renstra ini juga merupakan penjabaran teknis dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, yang menempatkan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagai salah satu pengungkit utama dalam pencapaian target pembangunan, khususnya dalam memperkuat posisi strategis Barito Selatan sebagai penyangga pertumbuhan regional Kalimantan. 1.2. DASAR DAN LANDASAN HUKUM
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Ne potisme; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 4
7.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
10.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelasanaan Rencana Pembangunan;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 5
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034
27.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
29.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang dijadikan arah dan acuan untuk Pemerintah Kecamatan Karau Kuala dalam mewujudkan cita-cita sesuai Visi Kepala Daerah.

a.Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tetap mengacu pada mandat arah pembangunan, kebijakan, dan program skala nasional dan provinsi;
b.Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan keterkaitan dan konsistensi pembangunan melalui keselarasan kebijakan lintas sektoral pembangunan penyelenggaraan pemerintahan; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 6
c.Untuk menjamin terlaksananya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan daerah; dan
d.Menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Karau Kuala merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Kecamatan Karau Kuala. 1.3.2. Tujuan Tujuan dalam Penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :
a.Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah di Kecamatan Karau Kuala;
b.Sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan;
c.Sebagai arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan ;
d.Sebagai bahan untuk tolak ukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Karau Kuala kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan ; dan
d.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 7 1.4. SISTEMATIKA DAN MEKANISME PENYUSUNAN Rancangan Renstra Kecamatan Karau Kuala tahun 2025 - 2029 disusun dengan sitematika sebagai berikut :
1. 1.Latar belakang;
2. 2.Dasar hukum penyusunan;
3. 3.Maksud dan tujuan;
4. 4.Sistematika penulisan.
5. 1.Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
a.Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
b.Sumber daya Perangkat Daerah;
c.Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
d.Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).
1. 2.Subbab Permasalahan dan lsu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
a.Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
b.Isu strategis.
1. 1.Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. 2.Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. 3.Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. 4.Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029. RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 8 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB IV paling sedikit memuat :
5. 1.Uraian Program;
6. 2.Uraian Kegiatan;
7. 3.Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
8. 4.Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
9. 5.Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui lndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
10. 6.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 9 Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang dipimpin oleh seorang disebut dengan Camat. Kecamatan merupakan wilayah administrasi yang lebih kecil dari pada kabupaten atau kota. Kecamatan Karau Kuala merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, tugas pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan, untuk menyelenggarakan tugas, fungsi serta tata kerja kecamatan. Luas wilayah Kecamatan Karau Kuala adalah 1.166 Km 2 yang terdiri dari 1 kelurahan. 10 desa. 83 RT dan 23 RW dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan. Tabel 1. Pembagian Wilayah Kecamatan Karau Kuala No. Kelurahan/Desa Luas (Km 2 ) RT RW Keterangan
11. 1.Kelurahan Bangkuang 184 27 9
12. 2.Desa Salat Baru 63 2 1
13. 3.Desa Teluk Betung 111 5 2
14. 4.Desa Janggi 63 2 -
15. 5.Desa Malitin 98 2 1
16. 6.Desa Muara Arai 95 5 2
17. 7.Desa Babai 111 21 4
18. 8.Desa Talio 166 11 2
19. 9.Desa Tampijak 103 2 1
20. 10.Desa Bintang Kurung 96 4 1 Dusun Danau Harapan
21. 11.Desa Teluk Sampudau 76 2 - Jumlah 1.166 83 23 *)Sumber : Data Desa/Kelurahan se-Kecamatan Karau Kuala Tahun 2025. Kecamatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kecamatan, yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah kecamatan tersebut untuk mencapai tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. SPM di tingkat kecamatan diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 10 dengan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial. Fungsi SPM kecamatan mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah di tingkat kecamatan. Kecamatan Karau Kuala melakukan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terhaadap layanan Kantor Kecamatan Karau Kuala untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang telah diberikan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Dalam hal ini data yang dikumpulkan dalam hal ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui Survey secara online (online interviews) dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan pada Kantor Kecamatan Karau Kuala dengan jumlah responden untuk 1 (satu) tahun dengan target dan mutu pelayanan. Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 678 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. Bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Kecamatan Karau Kuala berupa pelayanan Perizinan dan pelayanan Non Perizinan. Pelayanan tersebut antara lain : A. Perizinan Pelayanan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kabupaten Barito Selatan. B. Non-Perizinan Pelayanan Non Perizinan sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 683 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Barito Selatan Kepada Camat Karau Kuala di Kabupaten Barito Selatan, yaitu berupa :
22. 1.Urusan Kebudayaan : • Pelaksanaan Pembentukan dan/ atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kecamatan.
23. 2.Urusan Pendidikan : • Pemberian rekomendasi pendirian pra sekolah dan sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta); • Pemberian rekomendasi izin kursus/ keterampilan; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 11 • Pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam daerah.
24. 3.Urusan Kependudukan : • Fasilitasi sosialisasi pendaftaran penduduk; • Fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan pencatatan sipil; • Penyediaan tempat perekaman data kependudukan; • Pemberdayaan RT/ RW dalam tertib administrasi kependudukan.
25. 4.Trantibum dan Linmas : • Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan berupa koordinasi bidang ketahanan seni dan budaya, kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pembaharuan kebangsaan berskala kecamatan; • Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (Koordinasi, bimbingan dan konsultasi) dibidang politik dan pemilu skala kecamatan; • Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan dan konsultasi) dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing skala kecamatan; • Penyampaian laporan berkala situasi dan kondisi politik dalam masyarakat di tingkat kecamatan; • Pemberian rekomendasi pendaftaran/pembentukan lembaga kemasyarakatan dan sebagainya skala kecamatan ; • Penyampaian laporan berkala dibidang organisasi kemasyarakatan skala kecamatan.
26. 5.Urusan Pekerjaan Umum : • Menyediakan data tentang jumlah rumah tangga dan pengusaha yang menggunakan air tanah; • Menyediakan data jumlah dan kondisi jalan; • Pelayanan rekomendasi; • Pemberian izin untuk pengguna/ pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan bagi pengguna/pemanfaatan diluar kepentingan pertanian; • Merekomendasikan pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani dan Pemakai Air); • Fasilitasi operasional pemeliharaan pengamanan jaringan irigasi tersier dalam wilayah kecamatan; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 12 • Fasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan ketersediaan air jaringan irigasi desa dan irigasi tersier; • Pengawasan pembangunan bangunan gedung.
27. 6.Ketahanan Pangan : • Koordinasi mengidentifikasi cadangan pangan masyarakat tingkat kecamatan; • Koordinasi mengidentifikasi kelompok rawan pangan skala kecamatan.
28. 7.Kearsipan : • Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan; • Pelayanan kearsipan program arsip masuk desa; • Supervisi terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/ kelurahan Tabel 2. Kondisi Indikator Kinerja, 2020–2024 No Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
29. 1.Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 100 100
30. 2.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100
31. 3.Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100
32. 4.Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100 100 100 100 100
33. 5.Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 100 100 100
34. 6.Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100 100 100 100 100 2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan sebagaimana dimaksud memilik wilayah kerja di dalamnya terdapat kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 13 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan. Camat bertindak sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Susunan/Struktur Kecamatan Karau Kuala terdiri dari :
a.Camat
b.Sekretariat, membawahi dan mengkoordinasikan :

(1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1. c.Seksi Pemerintahan.
2. d.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. e.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. f.Seksi Kesejahteraan Rakyat.
5. g.Kelurahan dan
6. h.Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaannya Kantor Kecamatan Karau Kuala mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan sebagai berikut : A. CAMAT Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Camat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi :
7. a.Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
8. b.Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
9. c.Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
10. d.Mengkordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 14
11. e.Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan ;
12. f.Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13. g.Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
14. h.Pembina dan mengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan ;
15. i.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang ada di Kecamatan ;
16. j.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
17. k.Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- udangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
18. a.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan;
19. b.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
20. c.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
21. d.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22. e.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
23. f.mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
24. g.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
25. h.membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
26. i.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan yang ada di kecamatan; dan RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 15
27. j.melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Camat serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. B. SEKRETARIAT Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan ketatausahaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan inventarisasi penatausahaan pengelolaan aset barang milik pemerintah, penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kecamatan, serta pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
28. a.penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
29. b.penyelenggaran persiapan penyusunan anggaran kecamatan;
30. c.penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
31. d.penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian;
32. e.penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan;
33. f.pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;
34. g.pengoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan;
35. h.pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan; dan
36. i.pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan unit kerja di kecamatan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat Kecamatan mempunyai uraian tugas : RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 16
37. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
38. b.membantu mengendalikan dan mengevaluasi rencana pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
39. c.mengoordinir pelaksanaan pelayanan administrasi umum, perencanaan dan penatausahaan keuangan;
40. d.mengoordinir penyusunan rencana program, kegiatan anggaran kecamatan;
41. e.mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan;
42. f.memfasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
43. g.melaksanakan pembinan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;
44. h.melaksanakan pemberian pelayanan teknis pemerintahan pada satuan kerja di wilayah kecamatan;
45. i.mengoordinasikan kegiatan seksi-seksi; dan
46. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekretariat Kecamatan membawahkan :
47. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
48. b.Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  1. 1.SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
  2. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengoordinasikan pelaksanaan urusan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, hukum, humas, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan dan aset. RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 17
  3. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
49. a.penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
50. b.pelaksanaan penatausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan;
51. c.pelaksanaan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan, aset kecamatan dan keprotokolan;
52. d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis yang berhubungan dengan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan;
53. e.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan penataausahaan, pemerintahan umum, kepegawaian, keuangan, tatalaksana, hukum, humas, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan;
54. f.penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian; dan
55. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
56. a.merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahunan;
57. b.membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
58. c.mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan berupa surat menyurat dan melaksanakan kearsipan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku agar terlaksananya tertib administrasi; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 18
59. d.mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan memberi petunjuk pelaksanaan agar tugas-tugas rumah tangga berjalan dengan baik;
60. e.memeriksa surat masuk dan surat keluar serta memantau penyelesaian surat yang sedang diproses agar penyelesaian surat tepat waktu, sasaran dan kualitas;
61. f.menyelenggarakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat agar seluruh acara dapat berjalan lancar;
62. g.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
63. h.menyusun analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, formasi dan kebutuhan pegawai;
64. i.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
65. j.melaksanakan penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karir dan cuti pegawai;
66. k.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan kecamatan;
67. l.mengoordinasikan urusan perlengkapan kantor dan memberi petunjuk pelaksanaannya agar tugas-tugas perlengkapan berjalan dengan baik;
68. m.membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan tata naskah dinas;
69. n.membuat saran pertimbangan pada bidang tugas Umum dan Kepegawaian untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
70. o.mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan UKP, DUK, Karis/Karsu, Karpeg, BPJS, TASPEN, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Pensiun pegawai ASN;
71. p.memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian, untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
72. q.menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 19
73. r.melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
74. s.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 2.SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
  2. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, pelayanan teknis perencanaan dan keuangan.
  3. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
75. a.penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
76. b.pelaksanaan perencanaan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
77. c.pelaksanaan penyusunan program prioritas, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
78. d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis program, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
79. e.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan program keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
80. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
81. a.merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
82. b.membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
83. c.melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran;
84. d.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 20
85. e.Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
86. f.menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
87. g.mengumpulkan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
88. h.mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
89. i.melaksanakan perbendaharaan keuangan;
90. j.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
91. k.melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
92. l.melaksanakan verifikasi keuangan;
93. m.melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
94. n.melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
95. o.memeriksa hasil kerja bawahan untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
96. p.menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
97. q.membuat saran pertimbangan di bidang keuangan untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
98. r.membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan tata naskah dinas;
99. s.mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan rancangan anggaran rutin dan pembangunan agar rencana anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
100. t.mengikuti jalannya pembahasan dan penyusunan anggaran Bersama unit/satuan kerja yang lain agar rencana anggaran dapat diperjuangkan;
101. u.menyelia kegiatan bendahara agar dapat melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada administrasi keuangan yang berlaku;
102. v.menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
103. w.menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 21
104. x.memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut mengevaluasi kegiatan subbagian keuangan dan perencanaan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
105. y.menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
106. z.melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. SEKSI PEMERINTAHAN
  1. 1.Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan umum.
  2. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
107. a.penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
108. b.pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
109. c.pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;
110. d.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
111. e.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
112. f.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan organisasi kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 22
113. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
114. h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
115. i.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya; dan
116. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 3.Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
117. a.memberikan pembinaan administrasi kelurahan/desa;
118. b.memberikan pelayanan administrasi pertanahan;
119. c.memfasilitasi pembuatan peta desa;
120. d.memfasilitasi Pembuatan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa;
121. e.membuat/memberikan petunjuk teknis Pengelolaan Administrasi Desa;
122. f.membantu Rencana Tata Ruang Desa/Kelurahan;
123. g.memberikan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
124. h.membantu Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
125. i.mengoordinir pelaksanaan kegiatan hari-hari besar;
126. j.memberikan petunjuk/bimbingan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa/Lurah;
127. k.menginventarisir data Perangkat Desa /Kelurahan;
128. l.membuat papan data (perangkat Desa/Rukun Tetangga [RT] dan Rukun Warga [RW] serta Kepala Dusun);
129. m.memberikan petunjuk/bimbingan dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa;
130. n.mengoordinir Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mutasi dan mobilisasi penduduk;
131. o.membuat laporan kependudukan secara berkala setiap bulan;
132. p.menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
133. q.membantu memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan;
134. r.membuat pengantar / rekomendasi permintaan tunjangan aparat desa;
135. s.membuat pengantar hasil pelaksanaan Pilkades;
136. t.membuat laporan pelaksanaan Hasil Pilkades pembentukan BPD baru maupun pergantian antar waktu; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 23
137. u.membuat data penduduk menurut usia;
138. v.membuat Data Perangkat Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kepala Dusun;
139. w.membuat pengantar pengambilan dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dana Operasional Kelurahan;
140. x.membuat rekomendasi bakal calon kepala desa;
141. y.membuat Pengantar Hasil Pelaksanaan Pemilihan Badan Musyawarah Desa (BPD);
142. z.memfasilitasi proses pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa; dan aa. membantu pembinaan/memfasilitasi pembuatan peraturan desa/kelurahan; dan bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. 1.Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentaman dan ketertiban umum.
  2. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
143. a.penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
144. b.pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
145. c.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
146. d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 24
147. e.pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
148. f.pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
149. g.pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
150. h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :
151. a.melaksanakan penertiban bersama dinas instansi terkait: pasar, terminal, bangunan, tempat hiburan, lokalisasi dan perjudian;
152. b.memonitoring dan mengawasi adanya selebaran-selebaran, serta isu-isu yang menyesatkan;
153. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan intansi terkait dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Perangkat Desa di wilayah kecamatan;
154. d.mendata tentang keberadaan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelembagaan yang ada di masyarakat;
155. e.mengawasi tentang kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
156. f.memfasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga agar tercipta situasi yang kondusif di wilayah kecamatan;
157. g.memberikan rekomendasi peijinan, ijin mendirikan bangunan dan pertambangan;
158. h.membina dan memfasilitasi masalah perlindungan masyarakat desa/kelurahan;
159. i.memonitoring perkembangan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) di wilayah kecamatan;
160. j.memberikan masukan/telahaan staf kepada pimpinan tentang berita- berita yang mengarah kepada gangguan keamanan masyarakat; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 25
161. k.melakukan kerjasama dengan seksi lain yang menangani pelaksanaan apel peringatan hari besar nasional;
162. l.menyusun dan membuat berkas masalah ketertiban dengan baik;
163. m.mendampingi pimpinan apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugas/kunjungan ke lapangan;
164. n.melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  2. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
165. a.penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
166. b.pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
167. c.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
168. d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
169. e.pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan;
170. f.pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
171. g.pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 26
172. h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.
  1. 3.Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
173. a.menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;
174. b.membuat data profil dan monografi desa/kelurahan;
175. c.memfasilitasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan program lainnya;
176. d.menangani Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR), masalah pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dll;
177. e.membina dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat kelurahan/desa;
178. f.melaksanakan program lomba desa;
179. g.melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi permodalan usaha ekonomi mikro pedesaan dan koperasi;
180. h.melaksanakan Pembinaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS), Kelompok Usaha Dasawisma;
181. i.menangani pelaksanaan Teknologi Tepat Guna (TTG), Posyantekdes dan Wartekdes;
182. j.melaksanakan pelayanan penyaluran bantuan sosial dan Beras Miskin (Raskin);
183. k.melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan, Karang Taruna dan lainnya;
184. l.menangani bidang organisasi wanita, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita;
185. m.melaksanakan pelayanan di bidang sosial, pengemis, gelandangan, pekerja seks komersial dan orang gila;
186. n.mengoordinir kegiatan keagamaan;
187. o.membina kerukunan umat beragama;
188. p.mengoordinir pelaksanaan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA);
189. q.menangani masalah Pendidikan, Kesehatan, Olahraga; dan
190. r.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 27 F. Seksi Kesejahteraan Rakyat
  1. 1.Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan rakyat.
  2. 2.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
191. a.penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
192. b.pelaksanaan rencana program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
193. c.pelaksanaan penyusunan konsep penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
194. d.pelaksanaan penyusunan konsep analisis penyelenggaraan di tingkat kecamatan;
195. e.pelaksanaan penyusunan konsep pembinaan, bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
196. f.pelaksanaan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
197. g.pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
198. h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :
199. a.menyusun program peningkatan peranan, kelembagaan masyarakat dan peningkatan pengetahuan serta keterampiJan masyarakat;
200. b.menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan motivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengawasan kegiatan program kesehatan, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
201. c.mengoordinasikan dan melaksanakan Upaya pemberdayaan masyarakat; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 28
202. d.melaksanakan bimbingan dan pembinaan motivasi terhadap lembaga masyarakat;
203. e.melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan adat dan kelembagaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
204. f.menyusun program pembangunan Desa dan Kelurahan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat;
205. g.melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
206. h.mengumpulkan data analisis dan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
207. i.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahun;
208. j.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahun;
209. k.melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan setiap tahun;
210. l.mengumpulkan bahan dan analisis data, pemetaan kantong kemiskinan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat miskin;
211. m.mengoordinasikan dengan Badan, Dinas, Kantor/Instansi terkait tentang pemberdayaan Masyarakat miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
212. n.melaksanakan bimbingan masyarakat dalam rangka peran aktif masyarakat perdesaan dalam pengelolaan sumber daya alam;
213. o.melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat dalam rangka pelatihan keterampilan masyarakat;
214. p.menyusun kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan;
215. q.merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;
216. r.merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan permasyarakatan kerjasama teknologi perdesaan;
217. s.membina dan mengembangkan ketenagakerjaan dan perburuhan;
218. t.membina lembaga adat dan suku terasing; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 29
219. u.mencegah dan menanggulangi bencana alam dan pengungsi;
220. v.menanggulangi masalah sosial;
221. w.membina pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas; dan
222. x.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. G. Kelurahan
  1. 1.Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
  2. 2.Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
  3. 3.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi:
223. a.pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
224. b.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
225. c.pelaksanaan pelayanan masyarakat;
226. d.pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
227. e.pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
228. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
229. g.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  1. 4.Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dibantu oleh Perangkat Kelurahan. Sekretariat Kelurahan
  2. 1.Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan umum ketatausahaan serta membantu mengoordinasikan kegiatan di kelurahan.
  3. 2.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi : RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 30
230. a.penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan kelurahan;
231. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran;
232. c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
233. d.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan;
234. e.penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
235. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 3.Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud Sekretariat Kelurahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
236. a.menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja serta anggaran kegiatan kelurahan;
237. b.mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugasnya masing-masing;
238. c.memberi petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
239. d.melaksanakan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi: pengolahan administrasi umum, kepegawaian keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga kelurahan;
240. e.melakukan pengawasan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Kelurahan;
241. f.melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan kelurahan;
242. g.melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan di lingkup kelurahan;
243. h.memeriksa dan mengoreksi tugas yang diberikan kepada para kepala seksi dalam melaksanakan kegiatan di kelurahan;
244. i.mengawasi dan memeriksa proses administrasi ketatausahaan serta rumah tangga kelurahan;
245. j.mempersiapkan kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kelurahan dan menyiapkan daftar hadir serta notulen rapat; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 31
246. k.memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan kelurahan serta perawatannya;
247. l.melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Lurah; dan
248. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  1. 1.Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seoran Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum kelurahan.
  2. 2.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
249. a.penyusunan program kerja bidang seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kelurahan;
250. b.penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
251. c.penyiapan bahan tugas di bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
252. d.pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  1. 3.Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
253. a.menyusun program kerja bidang seksi pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum di kelurahan;
254. b.mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tugasnya masing- masing;
255. c.mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 32
256. d.membina dan mengarahkan staf dalam peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan;
257. e.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
258. f.memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil/monografi kelurahan;
259. g.membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ) di kelurahan;
260. h.membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
261. i.mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada Lurah; dan
262. j.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
  2. 2.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
263. a.penyusunan program kerja bidang seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
264. b.penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
265. c.pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit; dan RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 33
266. d.pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  1. 3.Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
267. a.merencanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
268. b.membimbing pelaksanaan kegiatan yang meliputi fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan;
269. c.membimbing pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan;
270. d.membimbing pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengawasan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
271. e.membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
272. f.membimbing pelaksanan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
273. g.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
274. h.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun swasta. RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 34 Seksi Kesejahteraan Rakyat
  1. 1.Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang Seksi Kesejahteraan Rakyat kelurahan.
  2. 2.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
275. a.penyusunan program kerja bidang seksi Kesejahteraan Rakyat di kelurahan;
276. b.penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
277. c.pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah Kesejahteraan Rakyat; dan
278. d.pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat.
  1. 3.Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
279. a.merencanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
280. b.membimbing pelaksanaan kegiatan yang meliputi fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat kelurahan, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan serta masalah kesejahteraan sosial di kelurahan;
281. c.membimbing pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kelurahan;
282. d.membimbing pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengawasan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat di wilayah kelurahan;
283. e.membimbing pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 35
284. f.membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
285. g.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Kesejahteraan Rakyat; dan
286. h.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat. H. KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL
287. a.Jabatan fungsional dilingkungan kecamatan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan tugas/ pekerjaan sesuai jabatan/ bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
288. b.Penetapan jabatan fungsioanl di lingkungan kecamatan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 36 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN KARAU KUALA : Garis Komando : Garis Koordinasi Administrasi KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SEKSI PEMERINTAHAN SEKS KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT CAMAT KELURAHAN DESA RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 37 KELURAHAN SEKRETARIAT SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KELURAHAN BANGKUANG : Garis Komando : Garis Koordinasi Administrasi 2.1.2. SUMBER DAYA KANTOR KECAMATAN KARAU KUALA. Kantor Kecamatan Karau Kuala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 35 orang pegawai yang terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 16 orang PPPK dan 2 orang Non PNS bertugas di kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan. Berdasarkan formasi Jabatan Eselon Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan memiliki Formasi Eselon sebagai berikut : - Eselon III a = 1 orang - Eselon III b = 1 orang - Eselon IV a = 4 orang - Eselon IV b = 6 orang KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 38 Sedangkan menurut Golongan adalah sebagai berikut : - Golongan IV = 3 orang - Golongan III = 11 orang - Golongan II = 3 orang - Golongan I = - orang Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Karau Kuala berdasarkan pada tingkat Pendidikannya adalah : - Pasca Sarjana (S2) = 6 orang - Sarjana (S1) = 7 orang - Sarjana Muda (D3) = 1 orang - SLTA = 3 orang - SLTP = - orang - SD = - orang Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kecamatan Karau Kuala berdasarkan pada tingkat Pendidikannya adalah : - Pasca Sarjana (S2) = - orang - Sarjana (S1) = 6 orang - Sarjana Muda (D3) = - orang - SLTA = 10 orang - SLTP = - orang - SD = - orang Sedangkan menurut Golongan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sebagai berikut : - Golongan IX = 6 orang - Golongan V = 10 orang Tabel 2.1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Status Kepegawaian No. Status Jumlah
  1. 1.PNS 17
  2. 2.PPPK 16
  3. 3.Staf Tenaga Kontrak/Honorer 2 Total 35 Tabel data Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Karau Kuala Tahun 2025 RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 39 Selain sumber daya manusia, Kantor Kecamatan Karau Kuala juga mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel 2.1.2 Sarana dan Prasarana NO. NAMA BARANG MENURUT DAFTAR BUKU INVENTARIS (JUMLAH BARANG) KEADAAN KONDISI BARANG KET B KB RB 1 2 3 4 5 6 7 1 MOBIL OPERASIONAL CAMAT 2 2 - - 2 SPEED BOAT 2 2 - - 3 MOTOR TRAIL 3 3 - - 4 SEPEDA MOTOR SHOGUN R 125 1 1 - - 5 GPS ( GLOBAL POSITIONING UNIT ) 1 1 - - 6 LEMARI BESI 7 7 - - 7 FILLING BESI METAL 1 1 - - 8 BRAN KAS 2 2 - - 9 PAPAN DATA 3 3 - - 10 MEJA KAYU 3 3 - - 11 MEJA KERJA 12 12 - - 12 MEJA STAFF 5 5 - - 13 MEJA RAPAT 8 8 - - 14 KURSI RAPAT 20 20 - - 15 KURSI PUTAR 27 27 2 - 16 KURSI TUNGGU 2 2 - - 17 SOFA TAMU 5 5 - - 18 MESIN RUMPUT 3 1 - 2 19 LEMARI ES 4 4 - - 20 AIR CONDISIONER (AC) 19 15 - 4 21 KIPAS ANGIN 6 6 - - 22 TV 2 2 - - 23 UPS 8 8 - - 24 KAMERA DIGITAL 3 1 - 2 25 DISPENSER 3 3 - - 26 DISPENSER BESAR 1 - - 1 27 LAPTOP 7 7 - - 28 KOMPUTER / PC 9 8 - 1 29 PRINTER 11 7 1 2 30 PESAWAT SSB 1 1 - - 31 WARELESS 3 3 - - 32 PROYEKTOR 3 2 - 1 RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 40 33 LAYAR PROYEKTOR 3 2 - 1 34 TOWER AIR BERSIH (TANDON) 2 2 - - 35 BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2 2 - - 36 MEJA MAKAN 1 1 - - 37 SOUND SYSTEM 1 1 - - 38 KEYBOARD 1 1 - - 39 MESIN POMPA PORTABLE (ruben) 1 1 - - 40 SLANG RUBBER 1,5 INC X 20 CM 7 7 - - 41 PAPAN NAMA INSTANSI (BETON) 1 1 - - 42 MESIN PORTABLE PUMP 1 1 - - 43 GENSET 2 2 - - 44 HANDY TALK 4 3 - 1 45 CCTV 1 1 - - Tabel Daftar Barang Inventaris Kecamatan Karau Kuala Tahun 2025 2.1.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KARAU KUALA Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Proyeksi ke depan yang diharapkan adalah terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat di masa depan. Hal tersebut dapat dicapai dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja yang tinggi dan disiplin aparatur. Meningkatnya kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat, Meningkatnya pemberdayaan dan masyarakat desa, Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat, Meningkatnya cakupan layanan urusan pemerintahan umum dan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Kinerja Pelayanan pada Kantor Kecamatan Karau Kuala menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Karau Kuala berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Karau Kuala tahun 2025-2029. Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Karau Kuala yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran kinerja pelayanan sangat berguna untuk perbaikan RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 41 kinerja pada masa yang akan datang. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karau Kuala periode tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2020 – 2024. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan trend yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui trend yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karau Kuala sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Barito Selatan bahwa pada Perangkat Daerah telah dimuat IKU unit kerja mandiri sekurang - kurangnya adalah indikator keluaran (output). Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. 2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN KECAMATAN KARAU KUALA Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Karau Kuala adalah Desa – Desa di Wilayah Kecamatan Karau Kuala, instansi vertikal, dan Masyarakat, khususnya Kelompok sasaran layanan kecamatan adalah seluruh penduduk yang berada di wilayah kecamatan tersebut, baik secara individu maupun kelompok, yang membutuhkan dan berhak mendapatkan layanan publik dari pemerintah tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi kependudukan, layanan pemberdayaan masyarakat, atau urusan ketentraman dan ketertiban. - Penduduk perorangan yang membutuhkan layanan administrasi, seperti pengurusan KTP, KK, atau akta kelahiran. - Perangkat desa/kelurahan yang memerlukan pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah kecamatan. - Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memerlukan dukungan program pemberdayaan ekonomi. RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 42 - Organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang membutuhkan koordinasi atau bimbingan dalam kegiatan sosial. - Masyarakat secara umum yang ingin mendapatkan informasi atau konsultasi terkait program pembangunan dan pelayanan publik. - Institusi/instansi pemerintah lainnya yang bekerja sama dalam pelayanan publik di tingkat kecamatan. 2.2. Permasalahan dan lsu Strategis Kecamatan Karau Kuala : Permasalahan pelayanan kecamatan meliputi pelayanan publik belum sfisien, terintegrasi, dan gerbasis kebutuhan masyarakat, sistem pemerintahan yang belum terintegrasi secara optimal dan jangkauan layanan pemerintahan yang terbatas akibat luas wilayah dan sebaran penduduk yang tidak seimbang, 2.1.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karau Kuala SDM yang kurang kompeten dan jumlahnya tidak memadai, sarana dan prasarana yang belum optimal (termasuk sistem digital yang minim), kurangnya pemahaman atau penegakan standar pelayanan publik, proses administrasi yang panjang dan manual, serta kurangnya transparansi terhadap Masyarakat. Dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang menghambat aksesibilitas, sehingga menyulitkan penyampaian pelayanan publik secara merata ke seluruh penduduk. Permasalahan ini diperparah oleh ketidakmerataan sebaran penduduk, di mana pembangunan dan ekonomi menjadi tidak seimbang antar wilayah, menyulitkan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang adil bagi semua masyarakat. 2.1.2. Isu Strategis Isu strategis perlu menjadi dasar dalam renstra kecamatan hal ini diperlukan untuk memastikan pembangunan yang direncanakan sesuai berberengan konteks yang terjadi baik dari di lingkup global, nasional, maupun regional. Masih rendahnya kualitas aparatur dalam pelayanan dan digitalisasi pelayanan. Penyebab ini menghambat tercapainya efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 43 dan literasi digital masyarakat serta aparatur, fragmentasi sistem dan aplikasi yang tidak terintegrasi, serta kebutuhan perubahan pola pikir dan budaya menuju pelayanan yang pro-masyarakat. Penguatan Kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaktif untuk penguatan meliputi peningkatan profesionalisme ASN, pengembangan sistem digital untuk pelayanan publik yang lebih responsif, mengatasi resistensi terhadap perubahan, dan pemanfaatan teknologi informasi, serta perlunya kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk inovasi birokrasi. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi yang komprehensif mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem serta dukungan regulasi yang tepat dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Maka diperlukan isu strategis kecamatan Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan Publik. Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Karau Kuala POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENAN GAN PD PERMASALA HAN PD ISU KLHS YANG RELEV AN DENGA N PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEG IS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Tata kelola pemerintah digital Barito Selatan terbaik di Kalimantan Tengah (EPPD 2023) Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Tata Kelola Pemerintah daerah belum optimal Peningkat an Responsiv itas dan Kualitas Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal Jangkauan Layanan Pemerintahan yang Terbatas Akibat Luas Wilayah dan Sebaran Penduduk yang Tidak Seimbang RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 44
1. a.Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital. Untuk mewujudkan IKU “Indek Pelayanan Publik” adapun sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi di tingkat Kecamatan Karau Kuala a). Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik b). Persentase pemberdayaan dan masyarakat desa c). Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum d). Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan e). Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan
2. b.Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan IKU “Indek Pelayanan Publik” adapun sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi di tingkat Kecamatan Karau Kuala RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 45 a). Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Daerah (Nilai) b). Maturitas Penyelanggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Gambar. 3.1 Konsep Renstra PD 3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Karau Kuala Tahun 2025-2029 Sasaran dalam Renstra kecamatan adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Karau Kuala menetapkan sasaran strategi ”Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif dan Penguatan Kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaktif” untuk capaian Program Prioritas RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 46 Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Karau Kuala yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
  1. 1.Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
  2. 2.Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) tahunan. Perumusan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Karau Kuala adalah tahapan penting dalam perencanaan menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun, Perumusan sasaran dalam Rencana Strategis dapat dilakukan melalui tahap diantaranya : RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 47
  3. 1.Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
  4. 2.Analisis Masalah dan Kebutuhan
  5. 3.Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
  6. 4.Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time- bound) secara Lengkap Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Karau Kuala dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Karau Kuala NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi di tingkat Kecamatan Karau Kuala Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 85 85 85 85 85 85 Persentase pemberdayaan dan masyarakat desa 80 80 85 90 95 100 Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 85 85 75 70 65 60 Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 80 80 85 85 85 85 Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 80 80 80 80 80 80 Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Daerah (Nilai) B B B B B B Maturitas Penyelanggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) C C C C B B RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 48 3.3. Strategi Kecamatan Karau Kuala dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan secara efektif dan berkelanjutan. - Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif Tujuannya adalah modernisasi birokrasi, peningkatan kepuasan warga, dan terintegrasinya data antarunit kerja untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat kecamatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyederhanakan proses, meningkatkan aksesibilitas layanan, dan mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 49 - Penguatan Kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaktif Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata kelola birokrasi yang adaptif di tingkat kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjadikan aparatur lebih kompeten, responsif, dan inovatif, serta memperkuat organisasi agar mampu secara cepat dan tepat menjawab kebutuhan masyarakat melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, yang pada akhirnya mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, dan efektif. Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Karau Kuala TAHAP I
(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) 3.4. Arah kebijakan Kecamatan Karau Kuala dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 50 ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Karau Kuala sebagai berikut : - Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital dan penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang responsive. - Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif. Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Karau Kuala No OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KET
(1)(2) (3) (4) (5)

1.Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Melalui Integrasi Platform digital dan Penguatan Fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang responsive Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, dan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Karau Kuala
2.Penguatan Reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata kelola pemerintahan yang adaktif, transparan dan responsif RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 51 Salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. 1.1. Uraian Program Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Karau Kuala ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Karau Kuala adalah sebagai berikut :

a.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
b.Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD). RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 52
c.Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.
d.Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan Program proses pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan sumber daya, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan nasibnya sendiri. Hal ini dilakukan dengan membentuk dan menggerakkan lembaga kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagai mitra pemerintah dalam menampung aspirasi dan mengimplementasikan program Pembangunan
e.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
f.Kegiatan pengoordinasian yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk menyatukan persepsi dan membangun sinergi antara berbagai pihak (seperti kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat) guna mewujudkan serta menjaga kondisi masyarakat yang aman, tenteram, tertib, dan teratur. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi gangguan ketertiban umum, serta memelihara keutuhan bangsa dan nasionalisme. Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Karau Kuala RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 53 1.2. Uraian Kegiatan Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Karau Kuala adalah sebagai berikut :
1. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan daerah, sumber daya keuangan daerah untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan dan Mengukur, menilai, dan menganalisis kinerja Kecamatan Karau Kuala dalam melaksanakan rencana kerja dan anggaran.
2. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Memfasilitasi dan melaksanakan pembayaran belanja kegiatan, gaji, tunjangan, honorarium, serta pembayaran belanja lainnya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
3. 3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (tanah, bangunan, peralatan) dana memenuhi belanja barang/modal untuk mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Karau Kuala
4. 4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Menyusun formasi kepegawaian, termasuk bezetting (pembagian tugas) dan peta jabatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. 5.Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan tata persuratan dinas, kearsipan, pengelolaan aset daerah, penyediaan kebutuhan logistik kantor, penyelenggaraan rapat, fasilitasi tamu, dan pelaksanaan kehumasan untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi kinerja perangkat daerah
6. 6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Proses pengadaan berbagai jenis aset daerah, seperti peralatan kantor, kendaraan dinas, hingga bangunan atau gudang, yang bertujuan untuk RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 54 mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
7. 7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencakup penyediaan layanan esensial untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional kantor pemerintahan kecamatan, seperti jasa surat-menyurat, komunikasi, listrik, air, kebersihan, dan tenaga administrasi. Untuk memastikan kinerja aparatur dan infrastruktur perkantoran yang efektif guna mencapai tujuan kecamatan.
8. 8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Aktivitas untuk menjaga kondisi baik aset daerah seperti kendaraan dinas, peralatan kantor, dan bangunan agar tetap berfungsi optimal untuk mendukung tugas kecamatan.
9. 9.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan melibatkan beberapa aspek, termasuk koordinasi dan fasilitasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan koordinasi dan pengawasan kegiatan di tingkat desa/kelurahan
10. 10.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
11. 11.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan peningkatan partisipasi, pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan ekonomi, serta peningkatan layanan sosial dan kesehatan, yang mencakup pelatihan keterampilan, fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penguatan kelembagaan masyarakat seperti Posyandu dan PKK, serta pemanfaatan sumber daya lokal.
12. 12.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pembinaan dan fasilitasi lembaga-lembaga seperti LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), PKK, Karang Taruna, dan Posyandu melalui pelatihan.
13. 13.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan berfokus pada pelaksanaan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 55 Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saingpenaganan Stunting, Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
14. 14.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan /Kegiatan Pemilu, Pilkada serta Pilkades dan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
15. 15.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pembinaan wawasan kebangsaan, koordinasi antarinstansi, penanganan konflik sosial, dan koordinasi pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan daerah di kecamatan.
16. 16.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan dan Desa, Musrembang Tingkat Desa dan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa. RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 56 Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Kecamatan Karau Kuala NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCAME OUTPUT INDIKATOR Program / Kegiatan / Subkegiatan KET

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi di tingkat Kecamatan Karau Kuala Meningkatnya kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya pemberdayaan dan masyarakat desa penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Persentase pemberdayaan dan masyarakat desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meningkatnya cakupan layanan urusan pemerintahan umum meningkatnya kualitas pelayanan, terwujudnya ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di wilayah publik Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan peningkatan administrasi desa, dan kapasitas PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 57 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa aparatur desa yang lebih baik dalam menjalankan tugas-tugasnya Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat terpenuhinya rasa aman dan damai dalam masyarakat Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi dan sumberdaya manusia yang profesional. peningkatan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas layanan, transparansi yang lebih baik, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Daerah (Nilai) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Maturitas Penyelanggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 58 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 59 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 60 1.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Subkegiatan yang ingin dicapai kinerja adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Muturitas SPIP dan Nilai Sakip, ada 55 subkegiatan dan indikator yang ingin dicapai 55 Jumlah Dokumen dan Pagu Rp. 63.729.678.290,- untuk keperluan 5 tahun kedepan. Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan. RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 61 Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCAME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCAME/OUTPUT BASELINE 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KE T 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU TARGE T PAGU
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tingkat Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Karau Kuala 7.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0001 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 0 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 4 2.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0002 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 2 0 2 1.506.000 2 1.506.000 2 1.506.000 2 1.506.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0004 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 2 0 2 1.500.000 2 1.500.000 2 1.500.000 2 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.01.01.2.01.0005 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 2 0 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.01.01.2.01.0011 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 4 4 0 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 4 1.500.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 62 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 17 33 2.705.484.455,42 33 2.671.018.344 33 2.671.018.344 33 2.671.018.344 33 2.671.018.344 7.01.01.2.02.0005 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 60.000.000 1 63.120.000 1 63.120.000 1 63.120.000 1 63.120.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.01.01.2.03.0001 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2 0 2 4.999.600 2 4.999.600 2 4.999.600 2 4.999.600 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.01.01.2.03.0006 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2 12.000.000 2 16.140.000 2 16.140.000 2 16.140.000 2 16.140.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.01.01.2.05.0002 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 1 0 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2.06.0001 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 2 0 2 29.706.950 2 29.706.950 2 29.706.950 2 29.706.950 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.01.01.2.06.0002 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 2 12.245.500 2 18.449.900 2 18.449.900 2 18.449.900 2 18.449.900 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.01.01.2.06.0003 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 2 2 1.573.000 2 30.682.800 2 30.682.800 2 30.682.800 2 30.682.800 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.01.01.2.06.0005 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 4 4 501.250 4 14.070.750 4 14.070.750 4 14.070.750 4 14.070.750 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.01.01.2.06.0008 RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 63 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 1 22.250.000 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 1 55.000.000 7.01.01.2.06.0009 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1 94.828.000 1 195.215.800 1 195.215.800 1 195.215.800 1 195.215.800 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.01.01.2.06.0010 Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 0 1 2.510.000 1 2.510.000 1 2.510.000 1 2.510.000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.01.01.2.06.0011 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 0 1 31.302.000 1 31.302.000 1 31.302.000 1 31.302.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.01.01.2.07.0001 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3 3 0 2 56.951.500 2 56.951.500 2 56.951.500 2 56.951.500 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.01.01.2.07.0002 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2 56.951.500 2 56.951.500 2 56.951.500 2 56.951.500 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.01.01.2.07.0005 Tersedianya Mebel 19 0 0 50 53.469.500 20 53.469.500 100 53.469.500 20 53.469.500 Pengadaan Mebel 7.01.01.2.07.0006 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 8 8 0 10 53.469.500 10 53.469.500 10 53.469.500 10 53.469.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.01.01.2.07.0011 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 2 0 2 30.960.000 2 30.960.000 2 30.960.000 2 30.960.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.08.0001 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 1.000.000 1 1.992.000 1 1.992.000 1 1.992.000 1 1.992.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.01.01.2.08.0002 RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 64 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 4 44.281.770 4 47.985.180 4 47.985.180 4 47.985.180 4 47.985.180 7.01.01.2.08.0003 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.01.01.2.08.0004 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 1 0 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.01.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2.09.0001 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 5 41.000.000 7 38.990.000 7 38.990.000 7 38.990.000 7 38.990.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.01.01.2.09.0006 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 12 0 15 8.120.000 15 8.120.000 15 8.120.000 15 8.120.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.01.01.2.09.0009 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 5 0 5 23.480.000 5 23.480.000 5 23.480.000 5 23.480.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.01.01.2.09.0010 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 5 0 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Karau Kuala 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 65 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 4 96.595.000 4 3.060.021.261 4 3.005.399.995 4 3.300.490.000 4 4.307.000.000 7.01.02.2.02 Penyelengga raan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 1 0 1 1.827.758.600 1 1.163.569.620 1 1.342.175.965 1 2.457.067.119 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Pemberdayaan dan Masyarakat Desa 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8 8 3.000.000 8 5.000.000 8 5.000.000 8 5.000.000 8 5.000.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan 5 5 35.001.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 3 141.659.500 3 210.362.800 3 210.362.800 3 210.362.800 3 210.362.800 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.02.0004 Terlaksananya Evaluasi Kelurahan 0 1 0 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 Evaluasi Kelurahan 7.01.03.2.03 Pemberdaya an Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0002 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5 5 120.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.01.03.2.03.0004 RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 66 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 1 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 7.01.03.2.03.0005 Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 1 0 1 43.500.000 1 43.500.000 1 43.500.000 1 43.500.000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 7.01.03.2.06 Pemberdaya an dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.06.0003 Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 5 0 5 10.000.000 5 10.000.000 4 10.000.000 3 10.000.000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 7.01.03.2.06.0006 Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 5 0 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 7.01.03.2.06.0007 Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5 10 0 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 7.01.03.2.06.0008 Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 100 0 100 18.880.000 100 18.880.000 100 18.880.000 100 18.880.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 7.01.03.2.06.0009 RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 67 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 4 0 4 15.757.200 4 15.757.200 4 15.757.200 4 15.757.200 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Karau Kuala 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 0 0 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.01.0002 Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 1 5.000.000 1 2.786.623.711 1 2.067.813.465 1 2.541.509.815 1 4.662.910.969 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Umum Karau Kuala 7.01.05.2.01 Penyelengga raan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.0008 Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 1 48.000.000 1 87.608.000 1 87.608.000 1 87.608.000 1 87.608.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Karau Kuala RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 68 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0003 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 10 23.000.000 10 15.000.000 10 25.000.000 10 25.000.000 10 25.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.01.06.2.01.0005 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 10 0 10 4.004.000 10 4.004.000 10 4.004.000 10 4.004.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.01.06.2.01.0006 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 0 10 10.000.000 0 0 0 0 0 0 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.01.06.2.01.0008 Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 10 0 10 2.000.000 10 2.000.000 10 2.000.000 10 2.000.000 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 7.01.06.2.01.0011 Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 1 0 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.06.2.01.0013 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 40 40 18.350.000 40 18.370.000 40 18.370.000 40 18.370.000 40 18.370.000 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 7.01.06.2.01.0015 Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 10 10 0 10 16.663.000 10 16.663.000 10 16.663.000 10 16.663.000 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 69 1.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan ini diselaraskan dengan program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis, seperti yang dijelaskan dalam dokumen Rencana Strategis (RenStra) dan rencana kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan Karau Kuala mendukung 2 prioritas pembangunan daerah, untuk subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa program prioritas Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik. Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah PROGRAM PRIORITAS OUTCAME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KETERANGAN
(2)(3) (4) (5) Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya pemberdayaan dan masyarakat desa Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Meningkatnya cakupan layanan urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 70 Penguatan Good Governance Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang lebih baik melalui dukungan fasilitas, teknologi informasi dan sumberdaya manusia yang profesional. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karau Kuala tahun 2025-2029 melalui lndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Target IKU ditetapkan untuk periode 2025–2030. Capaian tahun 2030 berfungsi sebagai indikator transisi yang menjadi tanggung jawab kecamatan, sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan lintas periode. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data dan informasi berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, dan membuat tindakan korektif secara dini. Kinerja juga berperan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Indikator kinerja dalam Renja Kecamatan Karau Kuala memperhatikan indikator dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, memastikan bahwa Renstra 2025-2029 berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karau Kuala No INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) % 88,35 88,42 88,49 88,56 88,63 88,70 2. Nilai Sakip Nilai B B B B B B 3. Muturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4 RENSTRA KECAMATAN KARAU KUALA 2025-2029 71 1.6. Target kenerja pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun dengan memperhatikan hirarki level kinerja yang terdiri atas strategic objectives, tactical objectives, dan operational objectives. Setiap level memiliki keluaran yang berbeda, dimulai dari operational objectives melalui output di tingkat kegiatan dan subkegiatan; tactical objectives melalui immediate outcome di tingkat program dan intermediate otucome di tingkat tujuan/sasaran Perangkat Daerah; dan final/ultimate outcomes yang menggambarkan capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci No INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik % 85 85 85 85 85 85
2.Persentase pemberdayaan dan masyarakat desa dan kelurahan % 80 80 85 90 95 100
3.Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 85 85 75 70 65 60
4.Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan % 80 80 85 85 85 85
5.Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan % 80 80 80 80 80 80
6.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Daerah (Nilai) Nilai B B B B B B
7.Maturitas Penyelanggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai C C C C B B