DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Pelaksanaan Pemungutan BPHTB, dan Bab III: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan. 6 . Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Daerah.
10.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ a tau perairan.
11.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
12.Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
14.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
15.Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan/ atau Bangunan yang mendasarkan pada nilai transaksi, nilai pasar, atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.
16.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan BPHTB terutang.
17.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
18.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 5
19.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21.Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran BPHTB. 22 . Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
24.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ a tau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. 6
31.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33.Surat Kuasa adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk melimpahkan dari pemberi kuasa kepada pihak lain selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan tindakan tertentu.
34.Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek BPHTB meliputi identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perizinan dan data pembayaran BPHTB.
35.Pemeriksaan lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.
36.Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
37.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan.
38.Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai pembuatan hukum tertentu seperti hak atas tanah atau Hak Milik Atas Saluan Rumah Susun.
39.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang terkait.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BPHTB

Pasal 2

(1)Pelaksanaan pemungutan BPHTB meliputi seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan BPHTB. 7
(2)Ruang lingkup pelaksanaan pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.objek, subjek dan wajib pajak;
2. b.dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan penghitungan pajak;
3. c.pelaksanaan pemungutan;
4. d.saat BPHTB terutang;
5. e.tata cara pembayaran dan penagihan BPHTB;
6. f.tata cara pengajuan keberatan dan banding;
7. g.pelaporan dan pemeriksaan; dan
8. h.tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 3

(1)Untuk melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bapenda minimal melaksanakan fungsi:
1. a.pendaftaran;
2. b.verifikasi;
3. c.pelayanan;
4. d.penetapan;
5. e.pengolahan data dan informasi;
6. f.penerimaan dan pelaporan;
7. g.penagihan; dan
8. h.pemeriksaan.
(2)Fungsi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, Bapenda melakukan pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak.
(3)Fungsi verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bapenda melakukan verifikasi pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak.
(4)Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bapenda melakukan interaksi dan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam tahapan Pemungutan BPHTB.
(5)Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bapenda melakukan penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak.
(6)Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bapenda mengelola basis data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak.
(7)Fungsi penerimaan dan pelaporan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Bapenda menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak yang ditunjuk.
(8)Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Bapenda melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.
(9)Fungsi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf h, Bapenda melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban BPHTB dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah. 8

Pasal 4

(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli; 2 . tukar-menukar; 3 . hibah;
  2. 4.hibah wasiat; 5 . waris;
  3. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  4. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8 . penunjukan pembeli dalam lelang;
  5. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  6. 10.penggabungan usaha; 11 . peleburan usaha;
  7. 12.pemekaran usaha; atau
  8. 13.hadiah.
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak; atau 2 . di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik; b . hak guna usaha;
2. c.hak guna bangunan; d . hak pakai;
3. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
4. f.hak pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
4. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. e.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 9
6. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
7. g.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h . untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
(2)Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
(1)Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
(2)NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.harga transaksi untukjual beli;
2. b.nilai pasar untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
3. c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTKP sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak setiap tahun terjadinya perolehan di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(6)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 10 keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(7)Dalam hal seseorang memperoleh 1 (satu) atau lebih hak atas tanah dan/ atau bangunan yang berasal dari 1 (satu) kepemilikan atau 1 (satu) NOP, maka besarnya NPOPTKP BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) hanya diperhitungkan 1 (satu) kali.
(8)Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dan ayat (6) hanya diberikan 1 (satu) kali kepada setiap Wajib Pajak dalam masa Tahun Pajak.
(9)Bupati dapat menetapkan Nilai Pasar berdasarkan zona Nilai Pasar BPHTB.

Pasal 7

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8

(1)Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6).
(2)Contoh penghitungan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/Notaris atau pejabat lelang.
(2)PPAT/Notaris atau pejabat lelang melakukan verifi.kasi atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 10

(1)Wajib Pajak menghitung dan mengisi SPTPD BPHTB serta membayar sendiri pajak terutang ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)PPAT /Notaris atau kepala kantor yang membidangi lelang Negara menandatangani SPTPD setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 11
(3)SSPD dibuat rangkap 6 (enam), terdiri dari:
1. a.lembar 1 untuk Wajib Pajak; b . lembar 2 untuk PPAT /Notaris;
2. c.lembar 3 untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran; d . lembar 4 untuk Bapenda sebagai lampiran permohonan verifikasi; dan
3. e.lembar 5 untuk Bank yang ditunjuk.
(4)Formulir SPTPD disediakan oleh Bapenda.
(5)Contoh format formulir SPTPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Pendaftaran BPHTB dapat dilakukan secara langsung ke kantor Bapenda atau melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Bapenda.
(7)Bapenda melakukan verifikasi, pengolahan dan validasi data BPHTB dari data dukung yang telah disampaikan secara langsung atau diunggah oleh Wajib Pajak melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Data objek dan Subjek Pajak yang sudah divalidasi selanjutnya· dilakukan pencetakan SSPD.
(9)Pejabat yang berwenang menandatangani SPTPD BPHTB sebagai berikut:
1. a.SPTPD dengan NPOP sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Kepala Bapenda atau Kepala Bidang yang berwenang;
2. b.SPTPD dengan NPOP di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditandatangani oleh Kepala Bapenda atau Kepala Bidang yang berwenang; dan
3. c.dalam hal Kepala Bapenda atau Kepala Bidang sebagaimana dimaksud huruf a berhalangan maka pengesahan dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat di bawah Kepala Bidang.

Pasal 11

(1)Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(2)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD BPHTB.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rpl00.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure). 12
(5)Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu: a . bencana alam;
1. b.kebakaran;
2. c.bencana sosial;
3. d.wabah penyakit; dan
4. e.bencana non alam.

Pasal 12

(1)Setiap formulir pembayaran SPTPD, wajib diajukan oleh Wajib Pajak untuk diteliti/validasi oleh Bapenda.
(2)Bapenda dapat melakukan verifikasi administrasi dan/ atau lapangan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.mencocokkan kebenaran NOP dengan NJOP berdasarkan data yang dimiliki Bapenda; b . kelengkapan dokumen pendukung SPTPD; dan/ atau
2. c.mencocokkan kebenaran informasi yang tercantum dalam SPTPD.
(4)Tata cara Verifikasi SPTPD BPHTB meliputi:
1. a.Wajib Pajak selaku penerima hak yang mengajukan permohonan verifikasi SPTPD yang akan dibayarkan dengan menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam verifikasi SPTPD minimal terdiri dari:
  1. 1.SPTPD-BPHTB yang telah dicap dan ditandatangani oleh PPAT/kepala kantor lelang/Kepala Kantor Pertanahan;
  2. 2.fotokopi PBB untuk tahun perolehan hak;
  3. 3.fotokopi STTS/bukti pembayaran PBB pada tahun pengurusan BPHTB dan harus lunas pembayaran minimal 5 (lima) tahun terakhir;
  4. 4.fotokopi identitas Wajib Pajak berupa: a) kartu tanda penduduk; atau b) kartu keluarga;
  5. 5.fotokopi akta jual beli, akta hibah, akta waris, risalah lelang, putusan pengadilan, atau dokumen akta pemindahan hak lainnya; 6 . fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan tanah, surat keputusan instansi berwenang;
  6. 7.Surat Kuasa bermeterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila dikuasakan;
  7. 8.fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak; 9 . fotokopi surat keterangan kematian atau akta kematian khusus untuk waris; dan
  8. 10.dokumen lainnya yang diperlukan oleh Bapenda.
2. b.Dalam hal ketentuan SPTPD bersama dokumen pendukung telah terpenuhi, Bapenda menindaklanjuti dengan:
  1. 1.meneliti kewajaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak BPHTB; 13
  2. 2.meneliti kebenaran perhitungan BPHTB yang disetor;
  3. 3.mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SPTPD dan NOP yang dicantumkan di fotokopi SPPT dengan NOP berdasarkan data Bapenda;
  4. 4.mencocokkan NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SPTPD dengan NJOP Bumi per meter persegi berdasarkan data Bapenda;
  5. 5.mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SPTPD dengan NJOP Bangunan per meter persegi berdasarkan data Bapenda;
  6. 6.memverifikasi pembayaran/pelunasan PBB 5 (lima) tahun terakhir; 7 . mencocokkan identitas Wajib Pajak dalam SPTPD dengan bukti fotokopi identitas;
  7. 8.memverifikasi harga transaksi / nilai pasar / nilai lelang yang tercantum dalam SPTPD dengan akta jual beli/akta hibah/risalah lelang atau data terkait lainnya;
  8. 9.mencocokkan data dengan bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah; dan/atau
  9. 10.mencocokkan luas tanah yang dialihkan dalam SPTPD dengan bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah/ keputusan instansi berwenang.
(5)Bapenda dapat melakukan verifikasi lapangan untuk mengecek kebenaran atas data SPTPD dan dokumen pendukung.
(6)SPTPD yang telah sesuai dengan hasil verifikasi dilakukan validasi dan dicap tinta basah.
(7)Validasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bapenda.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…