DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Bab III: Tata Cara Pemungutan Pajak, Bab IV: Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Air Tanah Terutang, Bab V: Pembayaran dan Penyetoran, Bab VI: Pembukuan, Bab VII: Pemeriksaan, Bab VIII: Surat Tagihan Pajak, Bab IX: Penagihan, Bab X: Kedaluwarsa Penagihan, Bab XI: Keberatan dan Banding, Bab XII: Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan, Bab XIII: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dan Bab XIV: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. CARA
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Barito Selatan. 3
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya terrnasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9 . Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/ atau perrnanfaatan air tanah.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai PAT, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
12.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
13.Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
14.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 4 kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
17.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang m enjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. -19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
21.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih 5 besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
31.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur a tau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33.Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
34.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35.Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil pada Bapenda atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bapenda, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
36.Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran Pajak. 3 7. Hari adalah hari kalender. 6

BAB II

OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1)Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk: a . keperluan dasar rumah tangga;
1. b.pengairan pertanian rakyat;
2. c.perikanan rakyat;
3. d.peternakan rakyat; dan
4. e.keperluan keagamaan.

Pasal 3

(1)Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah
(2)Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
(2)NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara HAB dengan BAT.
(3)HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4)BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
1. a.jenis sumber air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi sumber air berupa Air Tanah;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah: d . volume Air Tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
4. e.kualitas Air Tanah; dan
5. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
(5)Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam komponen: a . sumber daya alam; dan
1. b.peruntukan dan pengelolaan. 7
(6)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor berikut:
1. a.jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan c . kualitas Air Tanah.
(7)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor berikut: a . tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
1. b.volume Air Tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; dan
2. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran NPA Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai penetapan NPA.

Pasal 6

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Saat terutang PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 9

PAT yang terutang dipungut di Daerah tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah. 8

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK AIR TANAH TERUTANG

Pasal 10

(1)Wajib Pajak PAT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha pengambilan dan/ a tau pemanfaatan Air Tanah.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan forrnulir pendaftaran.
(3)Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan proses sebagai berikut: a . Wajib Pajak memperoleh forrnulir melalui cara:

1.mengambil sendiri ke Bapenda;
2.menerima dari pegawai Bapenda; atau 3 . melalui laman Bapenda.

b.Wajib Pajak atau kuasanya mengisi dan menandatangani forrnulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda; c . formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan:
1. 1.fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
2. 2.fotokopi akta Pendirian perusahaan/badan hukum jika ada; 3 . surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari penerima kuasa; d . forrnulir pendaftaran harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap;
e.forrnulir pendaftaran disampaikan ke Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak memperoleh formulir pendaftaran; dan
f.terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, petugas Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.

(4)Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
(5)Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, nomor objek Pajak Daerah, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak. 9
(6)NPWPD yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
1. a.untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; atau
2. b.untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
(7)Format formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PAT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak.
(2)Pendataan objek PAT dilakukan melalui:
1. a.penyampaian surat pendataan objek Pajak oleh petugas Bapenda kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah; atau
2. b.pendataan lapangan oleh petugas Bapenda.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…