DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Sasaran, Bab III: Kriteria Penerima Insentif, Bab IV: Pengajuan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Pemberian Insentif, Bab V: Pembinaan dan Pengawasan, Bab VI: Sanksi Adminnistratif, dan Bab VII: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang berperan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip- prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi warga masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana yang diamanatkan dalam

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik serta pemerataan akses pendidikan, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap yayasan, dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
c.b~hwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Tenaga Kependidikan, diperlukan pengaturan tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Tenaga Kependidikan;
d.bahwa erdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Tenaga Kependidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak U sia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat;

Menetapkan

Menetapkan 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin clan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru clan Dosen;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
6.Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk . melaksanakan tugas mengajar berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri dan swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Insentif adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada GTT, GTY, dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdian dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
10.Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.
11.Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang selanjutnya disingkat PAUD Nonformal adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak m emiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12.Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan Dapodiknya langsung ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu.
13.Education Management Information System yang selanjutnya disingkat EMIS adalah platform terpusat milik Kementerian Agama (Kemenag) yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan data pendidikan keagamaan di Indonesia.
14.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal.
16.Sekolah Dasar sederajat yang selanjutnya disebut SD sederajat adalah pendidikan anak yang berusia 7 (tujuh) sampai 13 (tiga belas) tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan sosial budaya. 4
17.Sekolah Menengah Pertama sederajat yang selanjutnya disebut SMP sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah lbtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah lbtidaiyah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh para guru dan tenaga kependidikan yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara baik disekolah negeri maupun swasta pada Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP sederajat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

a.meningkatkan kesejahteraan;
b.meningkatkan kinerja;
c.memberikan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta agar senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
d.meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran penerima insentif meliputi: a . GIT;

b.GTY dan;
c.Tenaga Kependidikan Satuan pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP sederajat.

BAB III

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

(1)Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. b.tidak bekerja dalam pekerjaan formal lainnya;
3. c.berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun; d . melaksanakan tugas pokok sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5
4. e.bertugas di sekolah yang telah memiliki izin operasional dan atau izin pendirian;
5. f.masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat keputusan pengangkatan;
6. g.terdaftar dalam Dapodik atau EMIS; dan
7. h.penetapan penerima berdasarkan kuota yang ditetapkan Dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PENGAJUAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

(1)Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan data usulan GTI, GTY, dan Tenaga Kependidikan TK, PAUD, SD, dan SMP sederajat calon penerima Insentif pada awal tahun kepada Kepala Dinas.
(2)Pengajuan usu.Ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat usu.Ian calon penerirna insentif dari Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b . surat pernyataan bennaterai kebenaran data yang diusulkan oleh kepala Satuan Pendidikan; c . fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/Kepala Satuan Pendidikan; d . fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan terakhir sebagai GTI, GTY dan Tenaga Kependidikan dari Kepala Satuan Pendidikan/ketua yayasan;
2. e.fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
3. f.fotokopi rekening Bank Kalteng atas nama penerima; dan
4. g.Surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan/Ketua Yayasan bahwa pembayaran honor GTI, GTY dan Tenaga Kependidikan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan/Bantuan Operasional Pendidikan/Komite Sekolah akan tetap dibayarkan.
(3)Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melalui pengelola pada Bidang Pembinaan Ketenagaan melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data.
(4)Hasil rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian insentif.
(5)Penerima insentif sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 6

Pasal 7

Insentif bagi GTI, GTY dan Tenaga Kependidikan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.nama penerima tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas;
b.pemberian insentif dibayarkan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima insentif; dan
c.pembayaran bagi GTI, GTY dan Tenaga Kependidikan dibayarkan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

(1)Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pertanggungjawaban Pemberian Insentif kepada Kepala Dinas setiap bulan.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . Daftar Penerima Insentif; dan
1. b.Daftar hadir Penerima Insentif.

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengawasan atas pemberian insentif dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(2)Pembinaan dan pengawa san sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat berupa: a . pemberian petunjuk teknis; b . bimbingan;
1. c.pendataan;
2. d.sosialisasi; dan
3. e.peninjauan lapangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…