DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Bab III: Insentif Pemungutan, Bab IV: Pemanfaatan, dan Bab V: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 202 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan. 6 . Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
7.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
8.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 9 . Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipekerjakan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka ahli teknologi dan ahli keahlian.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau p emberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
12.Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
13.Dana Kompensasi P enggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
14.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga k erja asing atas pengesahan rencana penggunaaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16.Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA, yang selanjutnya disebut SPP DKPTKA adalah surat Pemberitahuan Pembayaran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai pendapatan daerah.
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk m enguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
18.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
19.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan m embayar seluruh pengeluaran Daerah.
20.Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui system informasi ketenagakerjaan.

BAB II

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut retribusi dan Pembayaran DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Penggunaan TKA adalah pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Daerah.
(2)Kewajiban pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a . instansi Pemerintah;
1. b.perwakilan negara asing;
2. c.badan internasional;
3. d.lembaga sosial;
4. e.lembaga keagamaan; dan
5. f.jabatan tertentu di lembaga p endidikan.
(3)Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf f, berpedoman pada penetapan jabatan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, yaitu Pemberi Kerja TKA yang berdasarkan Peraturan Bupati ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Pasal 5

Retribusi Penggunaan TKA digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

(1)Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan jangka waktunya.
(2)Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

Pasal 8

(1)Struktur tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan b erdasarkan tingkat penggunaan Jasa.
(2)Besaran Tarif retribusi Penggunaan TKA ditetapkan dalam bentuk rupiah, setara dengan US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan, yang dihitung pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta wajib dibayarkan di muka.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran. · Bagian Keenam Tata cara Pembayaran Retribusi

Pasal 9

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SPP DKPTKA sebagai Retribusi.
(2)SPP DKPTKA sebagai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Wajib Retribusi mengunggah tanda bukti pembayaran dari Bank ke website https://tka-online.kemnaker.go.id/ dan mengajukan permohonan validasi DKPrKA pengesahan RPTKA perpanjangan kepada Dinas.
(2)Permohonan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hardcopy dan softcopy sebagai berikut:
1. a.surat permohonan Perpanjangan Penggunaan TKA yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
2. b.surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi; c . bukti pembayaran setoran DKPTKA sebagai Retribusi dari bank; dan d . RPTKA perpanjangan.
(3)Bentuk format pembayaran setoran DKPrKA sebagai Retribusi dari bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidakka terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

( 1) Dinas melakukan pengecekan keabsahan tanda bukti pembayaran setoran Retribusi yang telah diinput dalam website TKA Online.

(2)Dinas melaksanakan validasi terhadap bukti Pembayaran Retribusi.
(3)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas validasi D KPTKA pada website TKA Online.
(4)Petugas validasi DKPTKA memberikan informasi validasi kepada Wajib Retribusi.
(5)Petugas validasi DKPrKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Bendahara Penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…