DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. perpustakaan; b. transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; c. kemitraan dan peran serta masyarakat; d. sumber daya dan sarana prasarana perpustakaan; e. Tim Sinergi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; f. monitoring dan evaluasi; dan g. anggaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterbatasan akses terhadap sarana edukasi berbasis teknologi di wilayah pedesaan, sehingga diperlukan transformasi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran inklusif yang memadukan peran aktif masyarakat, kolaborasi antar- pemangku kepentingan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengakselerasi pengentasan ketertinggalan pengetahuan; c . bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 huruf a Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis lnklusi Sosial dengan mengacu pada kebijakan nasional; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 2 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13.Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
14.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2019 Nomor 37); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah. 5 . Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. 6 . Desa adalah desa dan d esa adat atau yang disebut dengan nama lain , yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. 7 . Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8.Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar s epanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.
9.Inklusi Sosial adalah adalah kondisi perpustakaan yang ramah dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau kondisi sosial ekomomi masyarakat. 4
10.Tim Sinergi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah Tim yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah dan/ a tau mitra strategis perpustakaan daerah.
11.Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
12.Perpustakaan adalah instansi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka termasuk di dalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
13.Pustakawan adalah orang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14.Tenaga teknis perpustakaan adalah orang yang diberi tugas serta tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam:

a.mengatur tanggungjawab, k emitraan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah;
b.menjamin terselenggaranya proses transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan; dan
c.mendorong terwujudnya inovasi daerah di bidang p engelolaan dan pengembangan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan sebagai:

a.meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalm meningkatkan kesejahteraan Ma syarakat:
b.meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan;
c.meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat:
d.membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
e.meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.perpustakaan;
b.transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
c.kemitraan dan peran serta masyarakat; 5
d.sumber daya dan sarana prasarana perpustakaan;
e.Tim Sinergi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
f.monitoring dan evaluasi; dan
g.anggaran.

BAB II

TATA LAKSANA TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung, membina, mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap pembentukan, pengelolaan, pengembangan, serta pendanaan perpustakaan atau sebutan lainnya di daerah, termasuk dalam upaya mewujudkan perpustakaan layak anak.
(2)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
1. a.Perpustakaan Kabupaten;
2. b.Perpustakaan pada Perangkat Daerah;
3. c.Perpustakaan Kecamatan;
4. d.Perpustakaan Desa atau Kelurahan; dan
5. e.Perpustakaan Sekolah atau sebutan lainnya.
(3)Pemerintah Desa atau sebutan lainnya membentuk dan menganggarkan dana operasional bagi penyelenggaraan Perpustakaan Desa atau dengan sebutan nama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) dilaksanakan sesuai dengan kriteria, prosedur dan standar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah merupakan bagian dari upaya mendukung program Pemerintah dalam percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pengembangan diri, serta penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat, termasuk di dalamnya penguatan penyelenggaraan perpustakan layak anak.
(2)Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan perencanaan yang menjadikan perpustakaan atau sebutan lainnya sebagai:
1. a.pusat ilmu pengetahuan masyarakat;
2. b.pusat kegiatan Masyarakat; dan
3. c.pusat kebudayaan.
(3)Transformasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a . m enyusun kebijakan terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah;
1. b.menyusun perencanaan transformasi;
2. c.penetapan komponen dan indicator transformasi; 6
3. d.pelaksanaan kegiatan transformasi; dan
4. e.menetapkan parameter dan evaluasi keberhasilan transformasi.

Pasal 7

( 1) Komponen transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah, mencakup peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, pelibatan mitra kerja dan masyarakat, pemberian advokasi serta jaminan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan, dengan sasaran program sebagai berikut:

a.Pelatihan/bimtek/workshop, kursus, pemagangan, kunjungan kerja, kaji tiru atau dengan sebutan nama lainnya bagi pengelola perpustakaan;
b.penyediaan sarana multi media; dan
c.pelaksanaan kegiatan berbasis inklusi sosial kepada masyarakat lainnya.

(2)Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan bertanggungjawab memastikan terlaksananya komponen yang merupakan sasaran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah. Paragraf ke kedua Pelaksanaan Transformasi

Pasal 8

( 1) Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilaksanakan pada perpustakaan kabupaten di bawah kendali Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan sebagai urusan wajib.

(2)Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan terhadap perpustakaan atau dengan sebutan nama lainnya pada masing-masing Organsiasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan sekolah secara bertahap dan berkesinambungan.
(3)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dapat menjadi penerima program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan memfasilitasi, mendorong, ikut menyukseskan dan bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Pemerintah ke daerah terlaksana dengan baik. Paragraf ke ketiga Parameter keberhasilan

Pasal 9

Keberhasilan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah, mengacu pada indikator berikut:

a.terwujudnya kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, minimal 6 (enam} kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam 1 (satu) tahun.
b.terwujudnya pembentukan perpustakaan atau dengan sebutan nama lainnya pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan sekolah; 7
c.tercapainya standar pengelolaan perpustakaan atau sebutan nama lain;
d.terciptanya jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi; dan
e.tingkat partisipasi mitra kerja dan/atau masyarakat dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Pasal 10

(1)Untuk menjamin sinergitas dan kualitas layanan perpustakaan kabupaten berbasis inklusi sosial di daerah, dilakukan kerjasama atau kemitraan serta dibutuhkan peran serta masyarakat di berbagai lini melalui jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi.
(2)Masyarakat sebagai salah satu komponen dalam kemitraan ikut serta berperan dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, berupa:
1. a.terlibat dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; b . turut serta dalam monitoring dan evaluasi pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan atau dengan sebutan nama lainnya; dan
2. c.ikut berpartisipasi membangun jejaring perpustakaan.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan bertanggungjawab dalarn monitoring dan evaluasi serta pembangunan jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi yang melibatkan mitra kerja perpustakaan kabupaten dan masyarakat.
(1)
(2)
(3)
(4)Standar dan Perpustakaan undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…