DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Prinsip, Bab III: Kewenangan, Bab IV: Komponen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, Bab V: Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bab VI: Produk Pelayanan, Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, Bab VII: Kompensasi dan Pembatalan Izin, Bab VIII: Monitoring dan Evaluasi, dan Bab IX: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa standar operasional prosedur merupakan jaminan kepastian bagi penerima layanan serta menjadi instrumen pengawasan terhadap akuntabilitas aparatur penyelenggara pelayanan dalam pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyusunan standar operasional prosedur di daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan pengaturan mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berbasis Online Single Submission maupun Non–Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Online Single Submission dan Non– Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 3
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
13. 14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. 16.Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Singe Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
16. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
17. 18.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 16); 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION DAN NON ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
6.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
7.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9.Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
11.Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
12.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13.Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas Fiskal, dan Informasi mengenai Penanaman modal, sesuai ketentuan perundang-undangan. 5
14.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha bedasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

a.sebagai pedoman standarisasi pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan pada DPMPTSP dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian;
b.meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam melaksanakan tugas; dan
c.menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dalam menyelenggarakan pelayanan pada DPMPTSP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses pelayanan perizinan pada DPMPTSP;
b.memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan pelayanan perizinan pada DPMPTSP; dan
c.meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana pelayanan perizinan pada DPMPTSP serta sebagai acuan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

Prinsip penyusunan, penetapan dan penerapan SOP pada DPMPTSP, meliputi:

a.sederhana, yakni SOP yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
b.partisipatif, yakni penyusunan SOP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
c.akuntabel, yakni hal-hal yang diatur dalam SOP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
d.transparansi, yakni SOP harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
e.keadilan, yakni SOP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 6

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin dan non perizinan yang menjadi kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
(2)Dalam pemberian izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala DPMPTSP dibantu oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan bidang usaha.
(3)DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara administratif dan menyelenggarakan pelayanan meliputi :
1. a.membuat Standar Pelayanan dan SOP penerbitan izin dan non izin;
2. b.penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
3. c.penerbitan dokumen izin dan non izin;
4. d.penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
5. e.pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
(4)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara teknis, meliputi :
1. a.membuat SOP berita acara tinjau lapang dan penerbitan rekomendasi;
2. b.menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
3. c.menerbitkan rekomendasi persetujuan/penolakan penerbitan perizinan; dan/atau
4. d.pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan.

BAB IV

KOMPONEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

(1)Komponen SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP, terdiri dari :
1. a.dasar hukum, persyaratan dan prosedur pelayanan perizinan pada DPMPTSP;
2. b.tabel standar waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. c.produk pelayanan; dan
4. d.penanganan pengaduan, informasi pelayanan, konsultasi layanan dan penyuluhan hukum.
(2)SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 7

BAB V

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada DPMPTSP, terdiri dari :

a.Pelayanan Perizinan Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, meliputi :
1. 1.Sektor Pekerjaan Umum, yakni :
a.Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
b.Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
c.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
1. 2.Sektor Kesehatan, yakni :
a.Izin Praktik Dokter;
b.Izin Praktik Dokter Gigi;
c.Izin Praktik Dokter Spesialis;
d.Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
e.Izin Praktik Psikolog Klinis;
f.Izin Praktik Perawat;
g.Izin Praktik Bidan;
h.Izin Praktik Apoteker;
i.Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
j.Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
k.Izin Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja;
l.Izin Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
m.Izin Kerja Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
n.Izin Kerja Tenaga Sanitasi Lingkungan;
o.Izin Kerja Entemolog Kesehatan;
p.Izin Praktik Nutrisionis;
q.Izin Praktik Fisioterafis;
r.Izin Praktik Okupasi Terafis;
s.Izin Praktik Terafis Wicara;
t.Izin Praktik Akupuntur;
u.Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
v.Izin Kerja Teknik Kardiovaskuler;
w.Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah;
x.Izin Kerja Rfaksionis Optometris;
y.Izin Kerja Teknisi Gigi;
z.Izin Praktik Penata Anastesi; aa. Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut; bb. Izin Kerja Audiologis; cc. Izin Kerja Radiografer; dd. Izin Kerja Elektromedis; ee. Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik; ff. Izin Praktik Fisikawan Medik; gg. Izin Kerja Radio Terafis; hh. Izin Kerja Elektromedis; ii. Izin Kerja Ortotik Prostetik; jj. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan; kk. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lainnya; ll. Izin Aktivitas Praktik Dokter; mm. Izin Aktivitas Praktik Dokter Spesialis; dan 8 nn. Aktivitas Praktik Dokter Gigi. oo. Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS)
1. 3.Sektor Sosial, yakni : Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah.
2. 4.Sektor Pertanian dan Peternakan, yakni : Izin Usaha Perikanan.
3. 5.Sektor Perdagangan dan Perindustrian, yakni : Izin Pemasangan Reklame.
4. 6.Sektor Perkimtan, yakni : Izin Pembangunan Perumahan Luas sampai dengan 0,5-5 (lima) hektar.
5. 7.Sektor Perhubungan, yakni :
a.Izin Trayek Angkutan Kota/Pedesaan;
b.Izin Trayek Angkutan Perairan Dalam Daerah;
c.Izin Angkutan Barang Khusus Perairan Pedalaman;
d.Izin Tambat Labuh;
e.Izin Operasional Non Trayek;
f.Izin Bangunan Air di Perairan Pedalaman;
g.Izin Pendirian Usaha Angkutan/Cabang;
h.Izin Angkutan Barang;
i.Izin Angkutan Orang Dalam Trayek;
j.Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
k.Izin Merubah Bentuk Kendaraan;
l.Izin Pelabuhan Sei dan Danau;
m.Izin Pelabuhan Barang Khusus;
n.Izin Usaha Penjualan Tiket/Agen;
o.Izin Penyelenggaraan Parkir; dan
p.Izin Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur.
1. 8.Sektor Lingkungan Hidup, yakni : Persetujuan Lingkungan.
2. 9.Sektor Ketenagakerjaan, yakni : Izin Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA).
3. 10.Sektor Pendidikan, yakni : Izin Pendirian Lembaga Pendidikan.
4. 11.Sektor Kesbangpol, yakni : Surat Keterangan Penelitian (SKP).
5. 12.Sektor Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
b.Pelayanan Non Perizinan
1. 1.Layanan Informasi;
2. 2.Layanan Pengaduan;
3. 3.Layanan Konsultasi; dan
4. 4.Layanan Penyuluhan.

BAB VI

PRODUK PELAYANAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 8

(1)Produk pelayanan perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diterima oleh pemohon berupa dokumen izin berbentuk Surat Keputusan.
(2)Dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan kertas berkualitas dengan ukuran F4 minimal 80 (delapan puluh) gram, berlogo warna, nomor registrasi, tanda tangan dan cap stempel basah dan/menggunakan tanda tangan secara elektronik. 9
(3)Surat Keputusan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diproses diluar sistem OSS RBA menggunakan Aplikasi mandiri ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapat pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dari Bupati.

Pasal 9

Produk pelayanan non berusaha merupakan pelayanan segala bentuk fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOMPENSASI DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadinya keterlambatan penyelesaian izin dari waktu yang sudah ditetapkan dalam SOP Pelayanan Perizinan, maka dokumen izin dianggap berlaku efektif sejak akhir waktu pelayanan yang di tetapkan dalam SOP.
(2)Produk pelayanan perizinan dapat diperbaiki, ditarik, dibatalkan/dicabut apabila produk pelayanan perizinan yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan permohonan dari pemohon.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…