DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Kebijakan, Prinsip dan Etika, Bab III: Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa, Bab IV: Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Bab V: Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa, Bab VI: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Bab VII: Jenjang Nilai Pengadaan Barang /Jasa, Bab VIII: Pembinaan dan Pengawasan, Bab IX: Ketentuan Peralihan, dan Bab X: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banto.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pen etapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentu kan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 2 Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah: terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 199 1 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 02 Tahun 1992 Serie D); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito yang selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Barito merupakan salah satu BUMD Kabupaten Barito Selatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, bergerak pada b idang usaha penyediaan pelayanan air minum di Kabupaten Barito Selatan.
5.Direksi adalah organ Perumdam Tirta Barito yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Bar1to untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
7.Pengadaan Barang/Jasa pada Perumdam Tirta Barito yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/ atau jasa yang dibiayai dari Dana Perusahaan/Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk operasional Perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.
8.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran. 4
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat teknis yang diberi kewenangan oleh Direksi untuk mengarnbil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam proses Pengadaan Barang/J asa.
10.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang rnenyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
11.Pelaku U saha adalah badan usaha a tau perseorangan yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direksi untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13.Pejabat Pengadaan adalah personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau E_Purchasing.
14.Pekerjaan Konstruk si adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbaga1 bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
16.Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/ a tau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17.Pengadaan Barang/J asa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perumdam Tirta Barito.
18.Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
19.Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
20.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
21.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
22.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan kahar (tertentu/mendesak/darurat).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perumdam Tirta Barito dalam Pengadaan Barang/Jasa. 5

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu serta lebih murah; dan
b.mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, cepat dan mudah, menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional Perumdam Tirta Barito.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a.meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b.melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
c.memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ J asa; dan
d.mengembangkan Lokapasar (E-marketplace} Pengadaan Barang/ Jasa;
e.menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
f.mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
g.memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
h.mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invens1 dan movas1/hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan ilmu pengetahuan dan telmologi; dan
1. 1.melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

a.melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/J asa; 6
b.bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasian informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ J asa;
c.tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/J asa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumdam Tirta Barito;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi; dan
h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah. imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

BAB III

RUANO LINGKUP PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 7

(1)Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa adalah semua Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari :
1. a.penyertaan modal Pemerintah Daerah;
2. b.subsidi Pemenntah Daerah;
3. c.hibah tidak terikat:
4. d.hasil kerja sama dengan pihak lain:
5. e.sumber dana lain yang sah; dan
6. f.dana Perumdam Tirta Barito.
(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.barang;
2. b.pekerjaan konstruksi;
3. c.jasa konsultansi; dan d . jasa lainnya.
(3)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a . swakelola; dan/atau
1. b.penyedia. 7
(4)Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi Perumdam Tirta Barito sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

(1)Pelaku Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
1. a.PA;
2. b.PPK;
3. c.Pejabat Pengadaan;
4. d.Pokja Pemilihan; e . Penyelenggara Swakelola; dan
5. f.Penyedia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dalam Peraturan Direksi.
(1)BABV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 9

Perencanaan Pengadaan penetapan barang/jasa, Barang/ J asa. Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, cara, j adwal dan anggaran Pengadaan

(2)Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi :
1. a.perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola; dan/atau
2. b.perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
(3)Tahapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Perumdam Tirta Barito mengumumkan rencana Pengadaan Barang/ J asa pada website dan/atau akun media sosial milik Perumdam Tirta Barito, dan/atau SPSE Kabupaten Barito Selatan, dan/atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan/ atau media umum lainnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi. 8

BAB VI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

(1)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa rneliputi :
1. a.persiapan Pengadaan Barang/Jasa rnelalui Swakelola; dan/atau
2. b.persiapan Pengadaan Barang/ Jasa rnelalui Penyedia.
(2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa rnelalui Swakelola sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a rneliputi penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan. jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
(3)Ketentuan lebih lanjut rnengenai pers1apan Swakelola sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalarn Peraturan Direksi.
(4)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa rnelalui Penyedia sebagairnana pada ayat ( 1) huruf b rneliputi kegiatan :
1. a.rnenetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2. b.rnenetapkan rancangan Kontrak;
3. c.rnenetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan/atau
4. d.rnenetapkan uang rnuka, Jam.man uang rnuka, jarninan pelaksanaan, jarninan perneliharaan dan/ atau sertifikat garansi.
(5)Ketentuan lebih lanJut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa rnelalui Penyedia sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalarn Peraturan Direksi.

Pasal 11

(1)Metode pernilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya rneliputi:
1. a.pernbelian langsung;
2. b.pengadaan langsung;
3. c.tender;
4. d.e-purchasing; dan
5. e.penunjukan langsung. 9
(2)Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi meliputi:
1. a.pengadaan langsung;
2. b.seleksi; .
3. c.e-purchasing; dan d . penunjukan langsung.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…