DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; b. SAPD; dan c. BAS.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah;
b.bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengetahui penggunaan sumber daya keuangan daerah, sehingga perlu diatur sistem akuntansi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati sebelumnya yang mengatur kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 3 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6883);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4
16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 5
7.Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
9.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
10.Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP merupakan acuan bagi Komite SAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan SAP.
11.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
12.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
15.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16.Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 6
17.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan- LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
18.Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
19.Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
20.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
21.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
22.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
23.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
24.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
25.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
26.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
27.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 7
28.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
29.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
30.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
31.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
32.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
33.Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di SKPD.
34.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh peneriman daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
35.Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh BUD atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
36.Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
37.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
38.Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
39.Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 8
40.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
41.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
42.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
43.Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
44.Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
45.Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b.SAPD; dan
c.BAS.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 3

(1)Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
2. b.kebijakan akuntansi akun.
(2)Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 9
(3)Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
1. a.pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
2. b.pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
(4)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)SAPD terdiri dari:
1. a.Sistem Akuntansi SKPD; dan
2. b.Sistem Akuntansi SKPKD.
(2)Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
(3)Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.
(4)SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 5

(1)BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. 10
(2)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
(3)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:
1. a.level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
2. b.level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
3. c.level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
4. d.level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
5. e.level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek: dan
6. f.level 6 (enam) menunjukan kode sub rincian obyek.
(4)Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

1.akun 1 (satu) menunjukkan aset;
2.akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
3.akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
4.akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
5.akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
6.akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
7.akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
8.akun 8 (delapan) menunjukkan beban.

(5)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, paling sedikit terdiri dari:
1. a.LRA;
2. b.laporan perubahan SAL;
3. c.neraca;
4. d.LO;
5. e.LAK;
6. f.LPE; dan
7. a.CaLK.
(2)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, paling sedikit terdiri dari:
1. a.LRA;
2. b.LO;
3. c.LPE;
4. d.neraca; dan
5. e.CaLK. 13
  1. 2.LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan laporan keuangan adalah sebagai berikut:
6. a.Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan: 1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; 2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah; 3) pengaruh proses politik; dan 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
7. b.Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian: 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian; 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; 3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan 4) penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.
  1. 3.PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA
8. a.Pengguna laporan keuangan Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah tidak terbatas pada: 1) masyarakat; 2) wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa; 3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan 4) pemerintah.
9. b.Kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan Laporan keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka komponen laporan yang disajikan setidak- tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Laporan keuangan pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.
  1. 4.ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN
10. a.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
11. b.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
  1. 5.PERANAN, TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN DAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
12. a.Peranan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional 14 pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 1) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 3) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. 4) Keseimbangan Antar generasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 5) Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
13. b.Tujuan Laporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; 2) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 15 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, SAL, surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.
14. c.Komponen Laporan Keuangan Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari: 1) LRA; 2) LPSAL; 3) Neraca; 4) LO; 5) LAK; 6) LPE; 7) CaLK. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan keuangan tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri dari: 1) LRA; 2) LO; 3) LPE; 4) Neraca dan 5) CaLK.
  1. 6.ASUMSI DASAR, KARAKTERISTIK KUALITATIF YANG MENENTUKAN MANFAAT INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN, PRINSIP-PRINSIP, SERTA KENDALA INFORMASI AKUNTANSI
15. a.Asumsi Dasar Asumsi dasar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas: 1) Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Entitas di Pemerintah Daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. a) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 16 b) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 2) Kesinambungan Entitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. 3) Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
16. b.Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, meliputi: 1) Relevan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus: a) memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu; b) memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; c) tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna Laporan Keuangan; dan d) lengkap, artinya bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. 2) Andal Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 17 potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: a) penyajiannya jujur, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; b) dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; dan c) netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. 3) Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut. 4) Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
17. c.Prinsip Akuntansi dan Laporan Keuangan Prinsip akuntansi dan laporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: 1) Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui 18 pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Namun demikian dalam hal penyusunan anggaran dan penyusunan LRA disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 2) Prinsip Nilai Historis Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 3) Prinsip Realisasi Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta. 4) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK. 5) Prinsip Periodisitas Kegiatan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan. 6) Prinsip Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip 19 konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK. 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau CaLK. 8) Prinsip Penyajian Wajar Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
18. d.Kendala Informasi Akuntansi Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu: 1) Materialitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. 20 3) Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. B. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI Komponen utama kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
  1. 1.Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.
  2. 2.Kebijakan Akuntansi Akun Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas:
19. a.pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode;
20. b.pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran yang ada di SAP; dan
21. c.pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP. C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
  1. 1.PENDAHULUAN
22. a.Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi; 2) Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan; dan 3) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.
23. b.Ruang Lingkup 1) Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. 2) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi investasi dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). 3) Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. 4) Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu 21 pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD.
24. c.Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu: 1) Basis akrual untuk LO, Neraca dan LPE; dan 2) Basis kas untuk LRA, LAK dan LPSAL.
25. d.Definisi Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian: 1) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah. 4) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 5) Aset Lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun. Contoh aset lancar antara lain adalah kas, piutang, investasi jangka pendek, persediaan dan beban dibayar di muka. 6) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. 7) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 8) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 9) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasi sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
26. a.Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
27. b.Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
28. c.Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
29. d.Aset Tidak Berwujud;
30. e.Aset Lain-lain. 10) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. 11) Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 12) Kewajiban Jangka Panjang yaitu kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 13) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 22 14) Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat didentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. 15) Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi peristiwa lainnya pada saat transasksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar. 16) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 17) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 18) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 19) Entitas Akuntansi adalah SKPD/UKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/diskonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Entitas Akuntasi mengacu pada keputusan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah Kabupaten Barito Selatan. 20) Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 21) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 22) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 23) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 24) Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- kovensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 25) Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. 26) Kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 27) Laporan Keuangan Gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 28) Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. 29) Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas. 30) Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi. 23 31) Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 32) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 33) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 34) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 35) Penyusutan/Depresiasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 36) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 37) Piutang transfer adalah hak Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. 38) Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. 39) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 40) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 41) Saldo Anggaran Lebih adalah gangguan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 42) Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. 43) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 44) Sisa Kas Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. 45) Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan poSs luar biasa. 46) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 47) Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan. 48) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 24 49) Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
  1. 2.TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
31. a.Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
32. b.Secara spesifik, tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah; 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah; 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
33. c.Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
34. d.Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 1) Aset; 2) Kewajiban; 3) Ekuitas; 4) Pendapatan-LRA; 5) Belanja; 6) Pembiayaan; 7) Saldo Anggaran Lebih; 8) Pendapatan-LO; 9) Beban; dan 10) Arus Kas.
35. e.Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
36. f.Pemerintah Daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk 25 rincian mengenai keluaran (output entitas) dan hasil (outcomes) dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.
  1. 3.TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.
  2. 4.KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
37. a.Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: 1) LRA; 2) LPSAL; 3) Neraca; 4) LO; 5) LAK; 6) LPE; dan 7) CaLK.
38. b.Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali LAK dan LPSAL yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.
  1. 5.STRUKTUR DAN ISI Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan: (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; (b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan; (c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan; (d) mata uang pelaporan; dan (e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan. Persyaratan dalam setiap komponen laporan keuangan dapat dipenuhi dengan penyajian judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini. 26 Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan ahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:
  2. 1.alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
  3. 2.fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
39. a.LRA 1) LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. 2) LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang- kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: a) Pendapatan-LRA; b) Belanja; c) Transfer; d) Surplus/Defisit-LRA; e) Pembiayaan; dan f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 3) LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 4) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kerena para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (a) telah dilaksanakan secara efesien, efektif, dan hemat; (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD):dan (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 5) Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
(1)domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
(2)penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
(3)ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 6) Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan LRA sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 27 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SKPD …………… LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 28 PEMERINTAH KABUPATEN BARITOSELATAN SKPKD …………… LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 29 30 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 31 32
1. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 1) LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- pos berikut: a) SAL awal; b) Penggunaan SAL; c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; e) Lain-lain; dan f) SAL akhir. 2) Disamping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan apabila ada transaksi- transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut. Contoh format LPSAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN SALDO LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
2. c.Neraca 1) Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 2) Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. 3) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE. 4) Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: a) kas dan setara kas; b) investasi jangka pendek; c) piutang; d) persediaan; e) investasi jangka panjang; f) aset tetap; g) aset lainnya h) kewajiban jangka pendek; i) kewajiban jangka panjang; dan j) ekuitas. 5) Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut. Contoh format Neraca sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 33 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SKPD …………… NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 34 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SKPD …………… NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 35 33 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SKPD …………… NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 34
3. d.LO 1) LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. 2) LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 3) Dalam LO harus diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; b) cakupan entitas pelaporan; c) periode yang dicakup; d) mata uang pelaporan; dan e) satuan angka yang digunakan. 35 4) LO menyajikan pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; b) Beban dari kegiatan operasional; c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional; d) Kegiatan Non Operasional; e) Surplus/defisit sebelum Pos Tidak Terduga; f) Pos Tidak Terduga dan g) Surplus/defisit-LO. 5) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE 6) Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format tersebut. Contoh format LO adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SKPD …………… LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 36 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SKPD …………… LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 35 36 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SKPD …………… LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 37
4. e.LAK 1) LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 2) Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara: (a) Metode Langsung Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. (b) Metode Tidak Langsung Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. 3) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. 38 4) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan transitoris. a) Aktivitas Operasi
(1)Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
(2)Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain: (a) Penerimaan Pajak Daerah; (b) Penerimaan Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; (d) Penerimaan Transfer; (e) Penerimaan Hibah; (f) Penerimaan Dana Darurat; dan (g) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Tidak Terduga.
(3)Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Bunga; (c) Belanja Subsidi; (d) Belanja Hibah; (e) Belanja Bantuan Sosial (f) Belanja Lain-lain/Tidak Terduga; dan (g) Belanja Transfer. b) Aktivitas Investasi
(1)Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
(2)Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; dan (b) Penjualan Aset Lainnya.
(3)Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari : (a) Perolehan Aset Tetap; dan (b) Perolehan Aset Lainnya. c) Aktivitas Pembiayaan
(1)Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
(2)Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: (a) penerimaan Utang Luar Negeri; (b) penerimaan Utang Obligasi; (c) pencairan Dana Cadangan; (d) penerimaan Divestasi; (e) penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas; (f) penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah; dan (g) penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara.
(3)Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain (a) pembayaran Pokok Utang Luar Negeri; (b) pembayaran Pokok Utang Obligasi; (c) pembentukan Dana Cadangan; 39 (d) penyertaan Modal Pemerintah; (e) pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; (f) pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah; dan (g) pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara. d) Aktivitas Transitoris
(1)Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.
(2)Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah.
(3)Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
(4)Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran Non Anggaran seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. 5) Bunga dan Bagian Laba Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun. 6) Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah dalam Perusahaan Daerah Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal- hal yang diungkapkan adalah: (a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan; (b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas; (c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan (d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas. 7) PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. 8) Format LAK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut. Format LAK adalah sebagai berikut: 40 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 41
1. f.LPE 1) LPE menyajikan pos-pos: a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
(1)koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
(2)perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir. 42 2) Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut. Format LPE adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SKPD ………… LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SKPD ………… LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 43
1. g.CaLK 1) Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut: a) informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi; b) kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; dan c) ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya. d) kebijakan akuntansi yang penting:
(1)entitas akuntansi/pelaporan;
(2)basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
(3)basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
(4)kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan SAP oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
(5)Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat tentang:
(1)rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan; dan
(2)pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah. g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 2) CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK. 3) Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal- hal berikut ini: a) dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; b) kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan- ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. 4) Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. 5) Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 40 dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntasi yang perlu diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain: a) pengakuan pendapatan-LRA; b) pengakuan pendapatan-LO c) pengakuan belanja; d) pengakuan beban; e) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; f) Investasi; 44 g) pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud; h) kontrak-kontrak konstruksi; i) kebijakan kapitalisasi pengeluaran; j) kemitraan dengan fihak ketiga; k) biaya penelitian dan pengembangan; l) persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri; m) pembentukan dana cadangan; n) pembentukan dana kesejahteraan pegawai; o) penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. 6) Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian- kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. 7) Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut. Format CaLK adalah sebagai berikut: 45 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN SKPD ………… CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 20X 46 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 47 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 48 D. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (accountancy treatment) atas transaksi yang terjadi. Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1.KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

a.Tujuan Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan.
b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
c.Definisi Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertiannya: 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. 3) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dana cadangan dan aset lainnya. 1.1. ASET LANCAR
a.Kas dan Setara Kas 1) Definisi Kas dan Setara Kas a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. c) Kas terdiri dari:

(1)kas di Kas Daerah;
(2)kas di Bendahara Penerimaan;
(3)kas di Bendahara Pengeluaran;
(4)kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
(5)kas lainnya. 49 d) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. e) Setara kas terdiri dari:
(1)simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
(2)investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan. f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam BAS. 2) Pengakuan Kas dan Setara Kas a) Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:
(1)pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
(2)pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. b) Atas dasar butir a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. c) Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). d) Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis. 3) Pengukuran Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain: a) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan b) rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.
1. b.Investasi Jangka Pendek 1) Definisi Investasi Jangka Pendek a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam BAS. 2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah 50 Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
(2)nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan. b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan. 3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek a) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. b) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
(1)investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: (a) apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. (b) apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
(2)investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
(1)kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
(2)jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
(3)perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
(4)penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
(5)perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada). 5) Investasi Nonpermanen Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka 51 penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut. 6) Metode Akuntansi Investasi a) Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu:
(1)Metode biaya Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
(2)Metode ekuitas Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (investee), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah. b) Penggunaan metode pada poin a didasarkan pada kriteria berikut: 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; 2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; c) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi (investee). Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi (investee), antara lain:

1.Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2.Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
3.Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). 7) Pengakuan Hasil Investasi Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil 52 investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (cash dividend) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (cash dividend) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (cash dividend) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban. 8) Pelepasan Investasi Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. 9) Pengungkapan Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

(1)Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
(2)Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 53
(3)Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
(4)Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
(5)Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
(6)Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
(7)Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
(8)Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
(9)Perubahan klasifikasi pos investasi;
(10)Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.
1. c.Piutang 1) Definisi Piutang a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS. 2) Pengakuan Piutang a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang- undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
(1)terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
(2)terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi. b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
(1)harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
(2)jumlah piutang dapat diukur. c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan 54 telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
(1)dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
(2)dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. g) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan–Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan. 3) Pengukuran Piutang a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
(1)disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
(2)disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
(3)disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
(1)Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal 55 pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
(2)Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
(3)Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
(4)Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
(1)Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
(2)Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
(3)Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat. d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
(1)Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
(2)Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. e) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan(write-off) dan penghapusbukuan (write down). g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
(1)kualitas Piutang Lancar;
(2)kualitas Piutang Kurang Lancar;
(3)kualitas Piutang Diragukan; dan
(4)kualitas Piutang Macet. i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari: 56
(1)Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
(2)Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment). j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
(1)Kualitas lancar, dengan kriteria: (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; (b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; (c) Wajib Pajak kooperatif; (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
(2)Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; (b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; (c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
(3)Kualitas Diragukan, dengan kriteria: (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; (b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
(4)Kualitas Macet, dengan kriteria: (a) Umur piutang diatas 3 tahun; (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (d) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). k) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
(1)Kualitas Lancar, dengan kriteria: (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; (b) Wajib Pajak kooperatif; (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
(2)Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: (a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
(3)Kualitas Diragukan, dengan kriteria: (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
(4)Kualitas Macet, dengan kriteria: (a) Umur piutang diatas 3 tahun; (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (d) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure). l) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
(1)Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
(2)Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan; 57
(3)Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
(4)Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan. m) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
(1)Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
(2)Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
(3)Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
(4)Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara. n) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
(1)0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
(2)10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
(3)50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
(4)100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. 4) Pemberhentian Pengakuan a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk 58 pengalihan pencatatan dari intrakomtabel menjadi ekstrakomptabel. e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
(1)Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan. (a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. (b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas. (c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang takmungkin terealisasi tagihannya.
(2)Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
(3)Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima milyar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima milyar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut: 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar. 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan. 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit. 5) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang. 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, 59 hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/ peraturan write off di negara lain. 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (write down maupun write off) masuk esktrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel j) Pengungkapan Piutang
(1)Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa: (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; (b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; (c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan (d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
(2)TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
(3)Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
(4)Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
1. d.Beban Dibayar Dimuka 1) Definisi Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah. 2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. 3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/dibayarkan. 4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.
2. e.Persediaan 1) Definisi Persediaan
3. a.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. b.Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa: 60
(1)Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
(2)Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
(3)Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
(4)Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
1. c.Klasifikasi persediaan meliputi:
(1)Persediaan Alat Tulis Kantor;
(2)Persediaan Barang Cetakan
(3)Persediaan Obat dan Alat Kesehatan; Persediaan Hewan dan Tanaman;
(4)Persediaan Aspal; dan
(5)Persediaan Lain-lain. 2) Pengakuan Persediaan d) Persediaan diakui:
(1)pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
(2)pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. e) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. 3) Pengukuran Persediaan a) Persediaan disajikan sebesar:
(1)Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
(2)Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
(3)Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). b) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
(1)Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang
(2)Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. 4) Beban Persediaan a) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). b) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. c) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. d) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi 61 dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. 5) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
(1)persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
(2)jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
1. f.Aset Untuk Dikonsolidasikan 1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan SKPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi SKPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. 2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. 3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. 4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi. 1.2. ASET NON LANCAR Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap dana cadangan dan aset lainnya.
2. a.Investasi Jangka Panjang 1) Definisi Investasi Jangka Panjang a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. d) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. 62 f) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam BAS. 2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
(2)Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
(1)deviden tunai;
(2)deviden saham; dan
(3)bagian laba. c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah). d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah. e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
(1)Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
(2)Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi. 3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
(1)Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
(2)Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
(3)Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
(4)Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
(5)Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan 63 dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
(6)Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut. e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
(1)metode biaya;
(2)metode ekuitas; dan
(3)metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. i) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
(1)Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding). 64
(2)Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
(3)Penyisihan investasi non permanen dana bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.
(4)Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut : No Uraian Prosentase Penyisihan Berdasarkan Angsuran Tidak melampaui jatuh tempo Jatuh tempo 0-3 bulan Jatuh Tempo 4-9 bulan Jatuh Tempo 10-12 bulan Jatuh Tempo Lebih dari 12 bulan

1.Investasi Non Permanen Dana Bergulir 0% 20% 50% 75% 100%

(5)Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.
1. b.Aset Tetap 1) Definisi Aset Tetap a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. c) Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. e) Masa manfaat adalah:
(1)Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
(2)Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. h) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan 65 peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. l) Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
(1)Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
(2)Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
(3)Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
(4)Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi. o) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. p) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam BAS. 2) Pengakuan Aset Tetap a) ada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)Berwujud;
(2)Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(3)Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(4)Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
(5)Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
(6)Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang 66 diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 3) Pengukuran Aset Tetap a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut: Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan Tanah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll. Peralatan dan Mesin pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan Gedung dan Bangunan Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Jalan, Jaringan, & Instalasi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai Aset Tetap Lainnya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan g) Biaya perolehan, diluar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. 67 h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. 4) Penilaian Awal Aset Tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. 5) Konstruksi Dalam Pengerjaan Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. 6) Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 7) Aset Tetap Digunakan Bersama a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian. 8) Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh. 9) Pertukaran Aset (Exchange of Assets) a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai 68 tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. 10) Aset Donasi a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan asset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. 11) Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan. b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
(1)Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: (a) bertambah ekonomis/efisien; (b) bertambah umur ekonomis; (c) bertambah volume; dan/atau (d) bertambah kapasitas produksi. 69
(2)Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (capitalization thresholds). c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. d) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) ditetapkan sebagai berikut: NO. ASET TETAP KONDISI NILAI KAPITALAISASI 1 Tanah Tidak dibatasi 2 Peralatan Mesin Rp500.000,00 3 Gedung dan Bangunan Rp10.000.000,00 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp10.000.000,00 5 Aset Tetap Lainnya Buku dan kepustakaan Tidak dibatasi Bercorak kesenian /kebudayaan Rp500.000,00 Hewan/ternak/tanaman Tidak dibatasi 6 Konstruksi dalam pengerjaan Tidak dibatasi 12) Penyusutan a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method) berdasarkan bulan perolehan. b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
(1)Nilai residu (Nilai Buku) 0; apabila nilai buku sisa lebih dari nilai penyusutan maka dikurangi dengan nilai yang bersangkutan, apabila nilai buku minus maka ditambahkan dengan nilai bersangkutan atau deskripsinya apabila niai buku lebih maka beban penyusutan bulan yang bersakutan ditambah senilai sisa nilai buku, apabila nilai buku minus maka beban penyusutan bulan bersangkutan dikurangi senilai nilai buku yang minus
(2)Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang c) Untuk aset yang diperoleh sebelum tahun 2013 tanggal dan bulan kapanpun beban penyusutan dihitung satu tahun. d) Untuk perolehan setelah tahun 2013 dihitung setelah satu bulan di peroleh. e) Perhitungan beban penyusutan atas atribusi dihitung dengan cara nilai buku dibagi nilai perolehan baru dikali seratus persen. f) Apabila nilai buku sudah nol maka berapapun nilai penambahan nilainya maka prosentase umur masa manfaat seratus persen. g) Beban penyusutan untuk barang yang baru dicatat atau hasil mutasi dari entitas pelaporan yang lain akan dihitung dari awal perolehan dan di catat pada LPE. h) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: 70 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS 1.3.2.01 ALAT BESAR 1.3.2.01.01 ALAT BESAR DARAT 1.3.2.01.01.01 TRACTOR 10 1.3.2.01.01.02 GRADER 10 1.3.2.01.01.03 EXCAVATOR 10 1.3.2.01.01.04 PILE DRIVER 10 1.3.2.01.01.05 HAULER 10 1.3.2.01.01.06 ASPHALT EQUIPMENT 10 1.3.2.01.01.07 COMPACTING EQUIPMENT 10 1.3.2.01.01.08 AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT 10 1.3.2.01.01.09 LOADER 10 1.3.2.01.01.10 ALAT PENGANGKAT 10 1.3.2.01.01.11 MESIN PROSES 10 1.3.2.01.01.12 ALAT BESAR DARAT LAINNYA 10 1.3.2.01.02 ALAT BESAR APUNG 1.3.2.01.02.01 DREDGER 8 1.3.2.01.02.02 FLOATING EXCAVATOR 8 1.3.2.01.02.03 AMPHIBI DREDGER 8 1.3.2.01.02.04 KAPAL TARIK 8 1.3.2.01.02.05 MESIN PROSES APUNG 8 1.3.2.01.02.06 ALAT BESAR APUNG LAINNYA 8 1.3.2.01.03 ALAT BANTU 1.3.2.01.03.01 ALAT PENARIK 7 1.3.2.01.03.02 FEEDER 7 1.3.2.01.03.03 COMPRESSOR 7 1.3.2.01.03.04 ELECTRIC GENERATING SET 7 1.3.2.01.03.05 POMPA 7 1.3.2.01.03.06 MESIN BOR 7 1.3.2.01.03.07 UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN 7 1.3.2.01.03.08 ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR 7 1.3.2.01.03.09 PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR 7 1.3.2.01.03.10 EQUIPMENT/ALAT BANTU 7 1.3.2.01.03.11 MESIN TATOO 7 1.3.2.01.03.12 PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN 7 1.3.2.01.03.13 PERALATAN SELAM 7 1.3.2.01.03.14 PERALATAN SAR MOUNTENERING 7 1.3.2.01.03.15 PERALATAN INTELEJEN 7 1.3.2.01.03.16 ALAT BANTU LAINNYA 7 1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN 1.3.2.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 1.3.2.02.01.01 KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN 7 1.3.2.02.01.02 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 7 1.3.2.02.01.03 KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG 7 1.3.2.02.01.04 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 7 1.3.2.02.01.05 KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA 7 1.3.2.02.01.06 KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS 7 1.3.2.02.01.07 KENDARAAN TEMPUR 7 1.3.2.02.01.08 ALAT ANGKUTAN KERETA REL 7 1.3.2.02.01.09 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA 7 1.3.2.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 1.3.2.02.02.01 KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG 2 1.3.2.02.02.02 KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG 2 1.3.2.02.02.03 ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR 2 1.3.2.02.02.04 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA 2 1.3.2.02.03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 1.3.2.02.03.01 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG 10 1.3.2.02.03.02 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 10 1.3.2.02.03.03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS 10 1.3.2.02.03.04 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER 10 1.3.2.02.03.05 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA 10 1.3.2.02.04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 1.3.2.02.04.01 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG 3 1.3.2.02.04.02 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 3 1.3.2.02.04.03 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS 3 1.3.2.02.04.04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA 3 1.3.2.02.05 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 1.3.2.02.05.01 KAPAL TERBANG 20 1.3.2.02.05.02 ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA 20 1.3.2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 1.3.2.03.01 ALAT BENGKEL BERMESIN 1.3.2.03.01.01 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI 10 1.3.2.03.01.02 PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH) 10 1.3.2.03.01.03 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK 10 1.3.2.03.01.04 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 10 71 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS 1.3.2.03.01.05 PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN 10 1.3.2.03.01.06 PERKAKAS BENGKEL KAYU 10 1.3.2.03.01.07 PERKAKAS BENGKEL KHUSUS 10 1.3.2.03.01.08 PERALATAN LAS 10 1.3.2.03.01.09 PERKAKAS PABRIK ES 10 1.3.2.03.01.10 ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA 10 1.3.2.03.02 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 1.3.2.03.02.01 PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM 5 1.3.2.03.02.02 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK 5 1.3.2.03.02.03 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 5 1.3.2.03.02.04 PERKAKAS PENGANGKAT 5 1.3.2.03.02.05 PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS) 5 1.3.2.03.02.06 PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS) 5 1.3.2.03.02.07 PERKAKAS BENGKEL KERJA 5 1.3.2.03.02.08 PERALATAN TUKANG BESI 5 1.3.2.03.02.09 PERALATAN TUKANG KAYU 5 1.3.2.03.02.10 PERALATAN TUKANG KULIT 5 1.3.2.03.02.11 PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING 5 1.3.2.03.02.12 PERALATAN BENGKEL KHUSUS PEMADAM 5 1.3.2.03.02.13 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA 5 1.3.2.03.03 ALAT UKUR 1.3.2.03.03.01 ALAT UKUR UNIVERSAL 5 1.3.2.03.03.02 ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA 5 1.3.2.03.03.03 ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN 5 1.3.2.03.03.04 ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN 5 1.3.2.03.03.05 ALAT KALIBRASI 5 1.3.2.03.03.06 OSCILLOSCOPE 5 1.3.2.03.03.07 UNIVERSAL TESTER 5 1.3.2.03.03.08 ALAT UKUR/PEMBANDING 5 1.3.2.03.03.09 ALAT UKUR LAIN-LAIN 5 1.3.2.03.03.10 ALAT TIMBANGAN/BIARA 5 1.3.2.03.03.11 ANAK TIMBANGAN/BIARA 5 1.3.2.03.03.12 TAKARAN KERING 5 1.3.2.03.03.13 TAKARAN BAHAN BANGUNAN 5 1.3.2.03.03.14 TAKARAN LAINNYA 5 1.3.2.03.03.15 ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR 5 1.3.2.03.03.16 SPECIFIC SET 5 1.3.2.03.03.17 ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM 5 1.3.2.03.03.18 ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN 5 1.3.2.03.03.19 ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU 5 1.3.2.03.03.20 ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP 5 1.3.2.03.03.21 ALAT UKUR LAINNYA 5 1.3.2.04 ALAT PERTANIAN 1.3.2.04.01 ALAT PENGOLAHAN 1.3.2.04.01.01 ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN 4 1.3.2.04.01.02 ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK 4 1.3.2.04.01.03 ALAT PANEN 4 1.3.2.04.01.04 ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN 4 1.3.2.04.01.05 ALAT LABORATORIUM PERTANIAN 4 1.3.2.04.01.06 ALAT PROSESING 4 1.3.2.04.01.07 ALAT PASCA PANEN 4 1.3.2.04.01.08 ALAT PRODUKSI PERIKANAN 4 1.3.2.04.01.09 ALAT-ALAT PETERNAKAN 4 1.3.2.04.01.10 ALAT PENGOLAHAN LAINNYA 4 1.3.2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1.3.2.05.01 ALAT KANTOR 1.3.2.05.01.01 MESIN KETIK 5 1.3.2.05.01.02 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH 5 1.3.2.05.01.03 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) 5 1.3.2.05.01.04 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR 5 1.3.2.05.01.05 ALAT KANTOR LAINNYA 5 1.3.2.05.02 ALAT RUMAH TANGGA 1.3.2.05.02.01 MEUBELAIR 5 1.3.2.05.02.02 ALAT PENGUKUR WAKTU 5 1.3.2.05.02.03 ALAT PEMBERSIH 5 1.3.2.05.02.04 ALAT PENDINGIN 5 1.3.2.05.02.05 ALAT DAPUR 5 1.3.2.05.02.06 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) 5 1.3.2.05.02.07 ALAT PEMADAM KEBAKARAN 5 1.3.2.05.03 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT 1.3.2.05.03.01 MEJA KERJA PEJABAT 5 1.3.2.05.03.02 MEJA RAPAT PEJABAT 5 1.3.2.05.03.03 KURSI KERJA PEJABAT 5 72 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS 1.3.2.05.03.04 KURSI RAPAT PEJABAT 5 1.3.2.05.03.05 KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT 5 1.3.2.05.03.06 KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT 5 1.3.2.05.03.07 LEMARI DAN ARSIP PEJABAT 5 1.3.2.05.03.04 KURSI RAPAT PEJABAT 5 1.3.2.05.03.05 KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT 5 1.3.2.05.03.06 KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT 5 1.3.2.05.03.07 LEMARI DAN ARSIP PEJABAT 5 1.3.2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 1.3.2.06.01 ALAT STUDIO 1.3.2.06.01.01 PERALATAN STUDIO AUDIO 5 1.3.2.06.01.02 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM 5 1.3.2.06.01.03 PERALATAN STUDIO GAMBAR 5 1.3.2.06.01.04 PERALATAN CETAK 5 1.3.2.06.01.05 PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH 5 1.3.2.06.01.06 ALAT STUDIO LAINNYA 5 1.3.2.06.01.07 PERALATAN COMPUTING 5 1.3.2.06.02 ALAT KOMUNIKASI 1.3.2.06.02.01 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 5 1.3.2.06.02.02 ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB 5 1.3.2.06.02.03 ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM 5 1.3.2.06.02.04 ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF 5 1.3.2.06.02.05 ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF 5 1.3.2.06.02.06 ALAT KOMUNIKASI SOSIAL 5 1.3.2.06.02.07 ALAT-ALAT SANDI 5 1.3.2.06.02.08 ALAT KOMUNIKASI KHUSUS 5 1.3.2.06.02.09 ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL 5 1.3.2.06.02.10 ALAT KOMUNIKASI SATELIT 5 1.3.2.06.02.11 ALAT KOMUNIKASI LAINNYA 5 1.3.2.06.03 PERALATAN PEMANCAR 1.3.2.06.03.01 PERALATAN PEMANCAR MF/MW 10 1.3.2.06.03.02 PERALATAN PEMANCAR HF/SW 10 1.3.2.06.03.03 PERALATAN PEMANCAR VHF/FM 10 1.3.2.06.03.04 PERALATAN PEMANCAR UHF 10 1.3.2.06.03.05 PERALATAN PEMANCAR SHF 10 1.3.2.06.03.06 PERALATAN ANTENA MF/MW 10 1.3.2.06.03.07 PERALATAN ANTENA HF/SW 10 1.3.2.06.03.08 PERALATAN ANTENA VHF/FM 10 1.3.2.06.03.09 PERALATAN ANTENA UHF 10 1.3.2.06.03.10 PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA 10 1.3.2.06.03.11 PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF 10 1.3.2.06.03.12 PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF 10 1.3.2.06.03.13 PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF 10 1.3.2.06.03.14 PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF 10 1.3.2.06.03.15 PERALATAN MICROWAVE F P U 10 1.3.2.06.03.16 PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL 10 1.3.2.06.03.17 PERALATAN MICROWAVE TVRO 10 1.3.2.06.03.18 PERALATAN DUMMY LOAD 10 1.3.2.06.03.19 SWITCHER ANTENA 10 1.3.2.06.03.20 SWITCHER/MENARA ANTENA 10 1.3.2.06.03.21 FEEDER 10 1.3.2.06.03.22 HUMIDITY CONTROL 10 1.3.2.06.03.23 PROGRAM INPUT EQUIPMENT 10 1.3.2.06.03.24 PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF 10 1.3.2.06.03.25 PERALATAN PEMANCAR LF 10 1.3.2.06.03.26 UNIT PEMANCAR MF+HF 10 1.3.2.06.03.27 PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF 10 1.3.2.06.03.28 PERALATAN PENERIMA 10 1.3.2.06.03.29 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF 10 1.3.2.06.03.30 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF 10 1.3.2.06.03.31 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF 10 1.3.2.06.03.32 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF 10 1.3.2.06.03.33 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF 10 1.3.2.06.03.34 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF 10 1.3.2.06.03.35 PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF 10 1.3.2.06.03.36 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF 10 1.3.2.06.03.37 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF 10 1.3.2.06.03.38 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF 10 1.3.2.06.03.39 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF 10 1.3.2.06.03.40 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF 10 1.3.2.06.03.41 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF 10 1.3.2.06.03.42 PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF 10 73 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS 1.3.2.06.03.43 PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH 10 1.3.2.06.03.44 PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI 10 1.3.2.06.03.45 PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN 10 1.3.2.06.03.46 PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO 10 1.3.2.06.03.47 SUMBER TENAGA 10 1.3.2.06.03.48 PERALATAN PEMANCAR LAINNYA 10 1.3.2.06.04 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI 1.3.2.06.04.01 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM 15 1.3.2.06.04.02 VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR) 15 1.3.2.06.04.03 DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME) 15 1.3.2.06.04.04 RADAR 15 1.3.2.06.04.05 ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI 15 1.3.2.06.04.06 PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI 15 1.3.2.06.04.07 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA 15 1.3.2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 1.3.2.07.01 ALAT KEDOKTERAN 1.3.2.07.01.01 ALAT KEDOKTERAN UMUM 5 1.3.2.07.01.02 ALAT KEDOKTERAN GIGI 5 1.3.2.07.01.03 ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA 5 1.3.2.07.01.04 ALAT KEDOKTERAN BEDAH 5 1.3.2.07.01.05 ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 5 1.3.2.07.01.06 ALAT KEDOKTERAN THT 5 1.3.2.07.01.07 ALAT KEDOKTERAN MATA 5 1.3.2.07.01.08 ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM 5 1.3.2.07.01.09 ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY 5 1.3.2.07.01.10 ALAT KEDOKTERAN ANAK 5 1.3.2.07.01.11 ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK 5 1.3.2.07.01.12 ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS 5 1.3.2.07.01.13 ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF) 5 1.3.2.07.01.14 ALAT KEDOKTERAN JANTUNG 5 1.3.2.07.01.18 ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY 5 1.3.2.07.01.19 ALAT KEDOKTERAN NUKLIR 5 1.3.2.07.01.20 ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN 5 1.3.2.07.01.21 ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT 5 1.3.2.07.01.22 ALAT KEDOKTERAN JIWA 5 1.3.2.07.01.23 ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI 5 1.3.2.07.01.24 ALAT KEDOKTERAN I C U 5 1.3.2.07.01.25 ALAT KEDOKTERAN I C C U 5 1.3.2.07.01.26 ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG 5 1.3.2.07.01.27 ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE 5 1.3.2.07.01.28 ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI 5 1.3.2.07.01.29 ALAT KEDOKTERAN LAINNYA 5 1.3.2.07.02 ALAT KESEHATAN UMUM 1.3.2.07.02.01 ALAT KESEHATAN MATRA LAUT 5 1.3.2.07.02.02 ALAT KESEHATAN MATRA UDARA 5 1.3.2.07.02.03 ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN 5 1.3.2.07.02.04 ALAT KESEHATAN OLAH RAGA 5 1.3.2.07.02.05 ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA 5 1.3.2.08 ALAT LABORATORIUM 1.3.2.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM 1.3.2.08.01.01 ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN 8 1.3.2.08.01.02 ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN 8 1.3.2.08.01.03 ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA 8 1.3.2.08.01.04 ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA 8 1.3.2.08.01.05 ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI 8 1.3.2.08.01.06 ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI 8 1.3.2.08.01.07 ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA 8 1.3.2.08.01.08 ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN 8 1.3.2.08.01.09 ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM 8 1.3.2.08.01.10 ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK 8 1.3.2.08.01.11 ALAT LABORATORIUM UMUM 8 1.3.2.08.01.12 ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI 8 1.3.2.08.01.13 ALAT LABORATORIUM KIMIA 8 1.3.2.08.01.14 ALAT LABORATORIUM PATOLOGI 8 1.3.2.08.01.17 ALAT LABORATORIUM FILM 8 1.3.2.08.01.19 ALAT LABORATORIUM FARMASI 8 1.3.2.08.01.20 ALAT LABORATORIUM FISIKA 8 1.3.2.08.01.21 ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA 8 1.3.2.08.01.23 ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN 8 1.3.2.08.01.27 ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY 8 1.3.2.08.01.28 ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN 8 1.3.2.08.01.35 ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL 8 1.3.2.08.01.37 ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN 8 74 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS 1.3.2.08.01.41 ALAT LABORATORIUM PERTANIAN 8 1.3.2.08.01.42 ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA 8 1.3.2.08.01.43 ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA 8 1.3.2.08.01.44 ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS 8 1.3.2.08.01.45 ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI 8 1.3.2.08.01.46 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN 8 1.3.2.08.01.47 ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN 8 1.3.2.08.01.48 ALAT LABORATORIUM BIOLOGI 8 1.3.2.08.01.49 ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA 8 1.3.2.08.01.50 ALAT LABORATORIUM TAMBANG 8 1.3.2.08.01.51 ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA 8 1.3.2.08.01.52 ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI 8 1.3.2.08.01.53 ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA 8 1.3.2.08.01.54 LABORATORIUM KEARSIPAN 8 1.3.2.08.01.55 LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS 8 1.3.2.08.01.56 ALAT LABORATORIUM LAIN 8 1.3.2.08.01.58 ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN 8 1.3.2.08.01.59 ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM 8 1.3.2.08.01.60 ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI 8 1.3.2.08.01.61 ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI 8 1.3.2.08.01.62 ALAT LABORATORIUM POPULASI 8 1.3.2.08.01.63 ALAT PENGUKUR GELOMBANG 8 1.3.2.08.01.64 UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA 8 1.3.2.08.01.65 Alat Lab. Kedokteran Lain-Lain - 1.3.2.08.02 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR - 1.3.2.08.02.01 ANALYTICAL INSTRUMENT 8 1.3.2.08.02.02 INSTRUMENT PROBE/SENSOR 8 1.3.2.08.02.03 GENERAL LABORATORY TOOL 8 1.3.2.08.02.04 GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS 8 1.3.2.08.02.05 LABORATORY SAFETY EQUIPMENT 8 1.3.2.08.02.06 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA 8 1.3.2.08.03 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH - 1.3.2.08.03.01 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA 8 1.3.2.08.03.02 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA 8 1.3.2.08.03.03 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR 8 1.3.2.08.03.04 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN 8 1.3.2.08.03.05 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH 8 1.3.2.08.03.06 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS 8 1.3.2.08.03.07 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS 8 1.3.2.08.03.08 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA 8 1.3.2.08.03.09 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN 8 1.3.2.08.03.10 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN 8 1.3.2.08.03.11 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA 8 1.3.2.08.03.12 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN 8 1.3.2.08.03.13 ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, 8 1.3.2.08.03.14 ALAT PERAGA KEJURUAN 8 1.3.2.08.03.15 ALAT PERAGA PAUD/TK 8 1.3.2.08.03.16 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA 8 1.3.2.08.03.17 BIDANG PENDIDIKAN/KETRAMPILAN LAIN-LAIN - 1.3.2.08.03.18 BIDANG PENDIDIKAN KETRAMPILAN LAIN-LAIN - 1.3.2.08.04 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA - 1.3.2.08.04.01 RADIATION DETECTOR 15 1.3.2.08.04.02 MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC 15 1.3.2.08.04.03 ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM 15 1.3.2.08.04.04 RECORDER DISPLAY 15 1.3.2.08.04.05 SYSTEM/POWER SUPPLY 15 1.3.2.08.04.06 MEASURING/TESTING DEVICE 15 1.3.2.08.04.07 OPTO ELECTRONICS 15 1.3.2.08.04.08 ACCELERATOR 15 1.3.2.08.04.09 REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM 15 1.3.2.08.04.10 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA 15 1.3.2.08.05 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN 1.3.2.08.05.01 ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN 7 1.3.2.08.05.02 ALAT KESEHATAN KERJA 10 1.3.2.08.05.03 PROTEKSI LINGKUNGAN 10 1.3.2.08.05.04 METEOROLOGICAL EQUIPMENT 10 1.3.2.08.05.05 SUMBER RADIASI 10 1.3.2.08.05.06 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA 10 1.3.2.08.06 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 1.3.2.08.06.01 RADIATION APPLICATION EQUIPMENT 10 1.3.2.08.06.02 NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE 10 1.3.2.08.06.03 PERALATAN HIDROLOGI 10 75 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS 1.3.2.08.06.04 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 10 1.3.2.08.07 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 1.3.2.08.07.01 ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH 7 1.3.2.08.07.02 ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA 7 1.3.2.08.07.03 ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN 7 1.3.2.08.07.04 LABORATORIUM LINGKUNGAN 7 1.3.2.08.07.05 ALAT LABORATORIUM PENUNJANG 7 1.3.2.08.07.06 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA 7 1.3.2.08.08 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA 1.3.2.08.08.01 TOWING CARRIAGE 15 1.3.2.08.08.02 WAVE GENERATOR AND ABSORBER 15 1.3.2.08.08.03 DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM 15 1.3.2.08.08.04 CAVITATION TUNNEL 15 1.3.2.08.08.05 OVERHEAD CRANES 15 1.3.2.08.08.06 PERALATAN UMUM 15 1.3.2.08.08.07 PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP 15 1.3.2.08.08.08 PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP 15 1.3.2.08.08.09 PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP 15 1.3.2.08.08.10 PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP 15 1.3.2.08.08.11 PEMESINAN : PAINTING SHOP 15 1.3.2.08.08.12 PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP 15 1.3.2.08.08.13 PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP 15 1.3.2.08.08.14 MOB 15 1.3.2.08.08.15 PHOTO AND FILM EQUIPMENT 15 1.3.2.08.08.16 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA 15 1.3.2.08.09 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI 1.3.2.08.09.01 ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK 10 1.3.2.08.09.02 ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR 10 1.3.2.08.09.03 ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK 10 1.3.2.08.09.04 ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK 10 1.3.2.08.09.05 ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU 10 1.3.2.08.09.06 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN 10 1.3.2.08.09.07 ALAT LABORATORIUM NATIUS 10 1.3.2.08.09.08 ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN 10 1.3.2.08.09.09 ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN 10 1.3.2.08.09.10 ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT 10 1.3.2.08.09.11 ALAT LAUURA1URIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI 10 1.3.2.09 ALAT PERSENJATAAN 1.3.2.09.01 SENJATA API 1.3.2.09.01.01 SENJATA GENGGAM 10 1.3.2.09.01.02 SENJATA PINGGANG 10 1.3.2.09.01.03 SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG 10 1.3.2.09.01.04 SENAPAN MESIN 10 1.3.2.09.01.05 M O R T I R 10 1.3.2.09.01.06 ANTI LAPIS BAJA 10 1.3.2.09.01.07 ARTILERI MEDAN (ARMED) 10 1.3.2.09.01.08 ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD) 10 1.3.2.09.01.09 KAVALERI 10 1.3.2.09.01.10 SENJATA LAIN-LAIN 10 1.3.2.09.02 PERSENJATAAN NON SENJATA API 1.3.2.09.02.01 ALAT KEAMANAN 3 1.3.2.09.02.02 NON SENJATA API 3 1.3.2.09.02.03 ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK) 3 1.3.2.09.02.04 ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA 3 1.3.2.09.02.05 PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA 3 1.3.2.09.03 SENJATA SINAR 1.3.2.09.03.01 LASER 5 1.3.2.09.03.02 SENJATA SINAR LAINNYA 5 1.3.2.09.04 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 1.3.2.09.04.01 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 4 1.3.2.09.04.02 ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA 4 1.3.2.09.04.03 ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR) 4 1.3.2.09.04.04 PERALATAN DETEKSI INTEL 4 1.3.2.09.04.05 ALSUS LANTAS 4 1.3.2.09.04.06 ALSUS RESERSE 4 1.3.2.09.04.07 ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN 4 1.3.2.09.04.08 ALSUS DAKTILOSKOPI 4 1.3.2.09.04.09 INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK 4 1.3.2.09.04.10 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA 4 1.3.2.10 KOMPUTER 1.3.2.10.01 KOMPUTER UNIT 1.3.2.10.01.01 KOMPUTER JARINGAN 4 1.3.2.10.01.02 PERSONAL KOMPUTER 4 76 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS 1.3.2.10.01.03 KOMPUTER UNIT LAINNYA 4 1.3.2.10.02 PERALATAN KOMPUTER 1.3.2.10.02.01 PERALATAN MAINFRAME 4 1.3.2.10.02.02 PERALATAN MINI KOMPUTER 4 1.3.2.10.02.03 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 4 1.3.2.10.02.04 PERALATAN JARINGAN 4 1.3.2.10.02.05 PERALATAN KOMPUTER LAINNYA 4 1.3.2.11 ALAT EKSPLORASI 1.3.2.11.01 ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI 1.3.2.11.01.01 OPTIK 5 1.3.2.11.01.02 UKUR/INSTRUMENT 5 1.3.2.11.01.03 ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA 5 1.3.2.11.02 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA 1.3.2.11.02.01 MEKANIK 10 1.3.2.11.02.02 ELEKTRONIK/ELECTRIC 10 1.3.2.11.02.03 MANUAL 10 1.3.2.11.02.04 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA 10 1.3.2.12 ALAT PENGEBORAN 1.3.2.12.01 ALAT PENGEBORAN MESIN 1.3.2.12.01.01 BOR MESIN TUMBUK 10 1.3.2.12.01.02 BOR MESIN PUTAR 10 1.3.2.12.02 ALAT PENGEBORAN NON MESIN 1.3.2.12.02.01 BANGKA 10 1.3.2.12.02.02 PANTEK 10 1.3.2.12.02.03 PUTAR 10 1.3.2.12.02.04 PERALATAN BANTU 10 1.3.2.12.02.05 ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA 10 1.3.2.13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 1.3.2.13.01 SUMUR 1.3.2.13.01.01 PERALATAN SUMUR MINYAK 10 1.3.2.13.01.02 SUMUR PEMBORAN 10 1.3.2.13.01.03 SUMUR LAINNYA 10 1.3.2.13.02 PRODUKSI 1.3.2.13.02.01 R I G 10 1.3.2.13.02.02 PRODUKSI LAINNYA 10 1.3.2.13.03 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 1.3.2.13.03.01 ALAT PENGOLAHAN MINYAK 1.3.2.13.03.02 ALAT PENGOLAHAN AIR 15 1.3.2.13.03.03 ALAT PENGOLAHAN STEAM 15 1.3.2.13.03.04 ALAT PENGOLAHAN WAX 15 1.3.2.13.03.05 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA 15 1.3.2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI 1.3.2.14.01 ALAT BANTU EKSPLORASI 1.3.2.14.01.01 MEKANIK 10 1.3.2.14.01.02 EEKTRIC 10 1.3.2.14.01.03 ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA 10 1.3.2.14.02 ALAT BANTU PRODUKSI 1.3.2.14.02.01 PERAWATAN SUMUR 10 1.3.2.14.02.02 TEST UNIT 10 1.3.2.14.02.03 ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA 10 1.3.2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA 1.3.2.15.01 ALAT DETEKSI 1.3.2.15.01.01 RADIASI 5 1.3.2.15.01.02 SUARA 5 1.3.2.15.01.03 ALAT DETEKSI LAINNYA 5 1.3.2.15.02 ALAT PELINDUNG 1.3.2.15.02.01 BAJU PENGAMAN 5 1.3.2.15.02.02 MASKER 5 1.3.2.15.02.03 TOPI KERJA 5 1.3.2.15.02.04 SABUK PENGAMAN 5 1.3.2.15.02.05 SEPATU LAPANGAN 5 1.3.2.15.02.06 ALAT PELINDUNG LAINNYA 5 1.3.2.15.03 ALAT SAR 1.3.2.15.03.01 ALAT PENOLONG 2 1.3.2.15.03.02 ALAT PENDUKUNG PENCARIAN 2 1.3.2.15.03.03 ALAT KERJA BAWAH AIR 2 1.3.2.15.03.04 ALAT SAR LAINNYA 2 1.3.2.15.04 ALAT KERJA PENERBANGAN 1.3.2.15.04.01 PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN 10 1.3.2.15.04.02 PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN 10 1.3.2.15.04.03 PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN 10 1.3.2.15.04.04 PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA 10 1.3.2.15.04.05 PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA 10 1.3.2.15.04.06 ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK 10 1.3.2.15.04.07 ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA 10 77 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS 1.3.2.16 ALAT PERAGA 1.3.2.16.01 ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN 1.3.2.16.01.01 ALAT PERAGA PELATIHAN 10 1.3.2.16.01.02 ALAT PERAGA PERCONTOHAN 10 1.3.2.16.01.03 ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA 10 1.3.2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 1.3.2.17.01 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI 1.3.2.17.01.01 LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.02 SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.03 SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.04 SOLID-SOLID CLASSIFIER 8 1.3.2.17.01.05 SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.06 SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.07 ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.08 LEACHING EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.09 GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.10 SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.11 CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID 8 1.3.2.17.01.12 LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.13 GAS - SOLID DRYING EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.14 GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.15 GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.16 GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.17 GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.18 ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.19 TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID 8 1.3.2.17.01.20 SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.21 SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.22 HEAT GENERATING EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.23 HEAT TRANSFER EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.24 MECHANICAL PROCES 8 1.3.2.17.01.25 CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT 8 1.3.2.17.01.26 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA 8 1.3.2.18 RAMBU - RAMBU 1.3.2.18.01 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT 1.3.2.18.01.01 RAMBU BERSUAR 7 1.3.2.18.01.02 RAMBU TIDAK BERSUAR 7 1.3.2.18.01.03 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA 7 1.3.2.18.02 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 1.3.2.18.02.01 RUNWAY/THRESHOLD LIGHT 5 1.3.2.18.02.02 VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI) 5 1.3.2.18.02.03 APPROACH LIGHT 5 1.3.2.18.02.04 RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS) 5 1.3.2.18.02.05 SIGNAL 5 1.3.2.18.02.06 FLOOD LIGHTS 5 1.3.2.18.02.07 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA 5 1.3.2.18.03 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT 1.3.2.18.03.01 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT 15 1.3.2.18.03.02 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA 15 1.3.2.19 PERALATAN OLAH RAGA 1.3.2.19.01 PERALATAN OLAH RAGA 1.3.2.19.01.01 PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK 3 1.3.2.19.01.02 PERALATAN PERMAINAN 3 1.3.2.19.01.03 PERALATAN SENAM 3 1.3.2.19.01.04 PARALATAN OLAH RAGA AIR 3 1.3.2.19.01.05 PERALATAN OLAH RAGA UDARA 3 1.3.2.19.01.06 PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA 3 i) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan ternak dan Tanaman. j) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. k) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
(1)Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan 78
(2)Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. l) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut: KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS OVERHAUL/ RENOVASI PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun) 1.3.2.01 ALAT BESAR 1.3.2.01.01 ALAT BESAR DARAT 10 0 s/d 30% 1 30 s/d 45% 3 45 s/d 65% 5 65 s/d 100% 10 1.3.2.01.02 ALAT BESAR APUNG 8 0 s/d 30% 1 30 s/d 45% 2 45 s/d 65% 4 65 s/d 100% 8 1.3.2.01.03 ALAT BANTU 7 0 s/d 30% 1 30 s/d 45% 2 45 s/d 65% 4 65 s/d 100% 7 1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN 1.3.2.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 7 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 3 75 s/d 100% 4 1.3.2.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 2 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 1 75 s/d 100% 1 1.3.2.02.03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 3 50 s/d 75% 4 75 s/d 100% 6 1.3.2.02.04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 3 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 1 75 s/d 100% 2 1.3.2.02.05 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 20 0 s/d 25% 3 25 s/d 50% 6 50 s/d 75% 9 75 s/d 100% 12 1.3.2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 1.3.2.03.01 ALAT BENGKEL BERMESIN 10 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 3 75 s/d 100% 4 1.3.2.03.02 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 5 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 0 50 s/d 75% 1 75 s/d 100% 1 1.3.2.03.03 ALAT UKUR 5 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 1.3.2.04 ALAT PERTANIAN 1.3.2.04.01 ALAT PENGOLAHAN 4 0 s/d 20% 1 20 s/d 40% 2 40 s/d 75% 3 75 s/d 100% 4 1.3.2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1.3.2.05.01 ALAT KANTOR 5 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 1.3.2.05.02 ALAT RUMAH TANGGA 5 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 1.3.2.05.03 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT 5 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 1 79 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS OVERHAUL/ RENOVASI PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun) 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 1.3.2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 1.3.2.06.01 ALAT STUDIO 5 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 1.3.2.06.02 ALAT KOMUNIKASI 5 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 1.3.2.06.03 PERALATAN PEMANCAR 10 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 3 50 s/d 75% 4 75 s/d 100% 5 1.3.2.06.04 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI 15 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 3 50 s/d 75% 4 75 s/d 100% 5 1.3.2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 1.3.2.07.01 ALAT KEDOKTERAN 5 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 1.3.2.07.02 ALAT KESEHATAN UMUM 5 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 1.3.2.08 ALAT LABORATORIUM 1.3.2.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM 8 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 3 50 s/d 75% 3 75 s/d 100% 4 1.3.2.08.02 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 8 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 3 50 s/d 75% 3 75 s/d 100% 4 1.3.2.08.03 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 8 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 3 75 s/d 100% 4 1.3.2.08.04 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA 15 0 s/d 25% 3 25 s/d 50% 5 50 s/d 75% 7 75 s/d 100% 8 1.3.2.08.05 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN 7 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 3 75 s/d 100% 4 1.3.2.08.06 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 10 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 4 50 s/d 75% 5 75 s/d 100% 5 1.3.2.08.07 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 7 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 3 75 s/d 100% 4 1.3.2.08.08 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA 15 0 s/d 25% 3 25 s/d 50% 5 50 s/d 75% 7 75 s/d 100% 8 1.3.2.08.09 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI 10 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 4 50 s/d 75% 5 75 s/d 100% 5 1.3.2.09 ALAT PERSENJATAAN 1.3.2.09.01 SENJATA API 10 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 3 75 s/d 100% 4 80 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS OVERHAUL/ RENOVASI PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun) 1.3.2.09.02 PERSENJATAAN NON SENJATA API 3 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 0 50 s/d 75% 1 75 s/d 100% 1 1.3.2.09.03 SENJATA SINAR 5 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 0 50 s/d 75% 0 75 s/d 100% 2 1.3.2.09.04 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 4 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 2 1.3.2.10 KOMPUTER 1.3.2.10.01 KOMPUTER UNIT 4 0 s/d 20% 1 20 s/d 40% 1 40 s/d 75% 2 75 s/d 100% 2 1.3.2.10.02 PERALATAN KOMPUTER 4 0 s/d 20% 1 20 s/d 40% 1 40 s/d 75% 2 75 s/d 100% 2 1.3.2.11 ALAT EKSPLORASI 1.3.2.11.01 ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI 5 0 s/d 20% 1 20 s/d 40% 2 40 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 1.3.2.11.02 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA 10 0 s/d 20% 2 20 s/d 40% 4 40 s/d 75% 5 75 s/d 100% 5 1.3.2.12 ALAT PENGEBORAN 1.3.2.12.01 ALAT PENGEBORAN MESIN 10 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 4 50 s/d 75% 6 75 s/d 100% 7 1.3.2.12.02 ALAT PENGEBORAN NON MESIN 10 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 4 50 s/d 75% 6 75 s/d 100% 7 1.3.2.13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN - - 1.3.2.13.01 SUMUR 10 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 1 75 s/d 100% 2 1.3.2.13.02 PRODUKSI 10 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 1 75 s/d 100% 2 1.3.2.13.03 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 15 0 s/d 25% 3 25 s/d 50% 5 50 s/d 75% 7 75 s/d 100% 8 1.3.2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI 1.3.2.14.01 ALAT BANTU EKSPLORASI 10 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 4 50 s/d 75% 6 75 s/d 100 7 1.3.2.14.02 ALAT BANTU PRODUKSI 10 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 4 50 s/d 75% 6 75 s/d 100 7 1.3.2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA 1.3.2.15.01 ALAT DETEKSI 5 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 1.3.2.15.02 ALAT PELINDUNG 5 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 3 81 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS OVERHAUL/ RENOVASI PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun) 1.3.2.15.03 ALAT SAR 2 0 s/d 25% 0 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 1 75 s/d 100% 1 1.3.2.15.04 ALAT KERJA PENERBANGAN 10 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 3 50 s/d 75% 4 75 s/d 100% 6 1.3.2.16 ALAT PERAGA 1.3.2.16.01 ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN 10 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 4 50 s/d 75% 5 75 s/d 100% 5 1.3.2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 1.3.2.17.01 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI 8 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 3 50 s/d 75% 4 75 s/d 100% 4 1.3.2.18 RAMBU - RAMBU 1.3.2.18.01 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT 7 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 3 75 s/d 100% 4 1.3.2.18.02 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 5 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 2 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 4 1.3.2.18.03 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT 15 0 s/d 25% 2 25 s/d 50% 5 50 s/d 75% 7 75 s/d 100% 9 1.3.2.19 PERALATAN OLAH RAGA 1.3.2.19.01 PERALATAN OLAH RAGA 3 0 s/d 25% 1 25 s/d 50% 1 50 s/d 75% 2 75 s/d 100% 2 1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG 1.3.3.01.01 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 1.3.3.01.01.01 BANGUNAN GEDUNG KANTOR 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.02 BANGUNAN GUDANG 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.03 BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.04 BANGUNAN GEDUNG INSTALASI 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.05 BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.06 BANGUNAN KESEHATAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.07 BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.08 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 82 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS OVERHAUL/ RENOVASI PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun) 1.3.3.01.01.09 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.10 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.11 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.12 BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.13 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.14 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.15 BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.16 BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.17 BANGUNAN GEDUNG MUSIUM 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.18 BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.19 BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.20 BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.21 BANGUNAN RUMAH TAHANAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.22 BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.23 BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.24 BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.25 BANGUNAN TERBUKA 40 25%-50% 10 50%-65% 15 65%-100% 40 83 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS OVERHAUL/ RENOVASI PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun) 1.3.3.01.01.26 BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.27 BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.28 BANGUNAN INDUSTRI 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.29 BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.30 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.31 BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.32 BANGUNAN FASILITAS UMUM 25 0%-25% 3 25%-50% 5 50%-75% 8 75%-100% 25 1.3.3.01.01.33 BANGUNAN PARKIR 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.34 BANGUNAN GEDUNG PABRIK 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.35 BANGUNAN STASIUN BUS 50 0%-25% 5 25%-50% 10 50%-75% 15 75%-100% 50 1.3.3.01.01.36 TAMAN 40 25%-50% 10 50%-65% 15 65%-100% 40 1.3.3.01.01.37 BIDANG KEBERSIHAN 40 25%-50&% 10 50%-65% 15 65%-100% 40 1.3.3.01.02 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 50 0%-30% 5 30%-45% 10 45%-65% 15 65%-100% 50 1.3.3.02 MONUMEN 50 0%-30% 5 30%-45% 10 45%-65% 15 65%-100% 50 1.3.3.03 BANGUNAN MENARA 40 0%-30% 5 30%-45% 10 45%-65% 15 65%-100% 40 1.3.3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 50 0%-30% 5 30%-45% 10 45%-65% 15 65%-100% 50 1.3.4.01 JALAN DAN JEMBATAN 1.3.4.01.01 JALAN 10 0 s/ d 30% 2 30 s/d 60% 5 60 s/d 100% 10 1.3.4.01.02 JEMBATAN 50 0 s/d 30% 5 30 s/ d 45% 10 45 s/d 65% 15 65 s/d 100% 15 84 KODE NAMA REKENING UMUR EKONOMIS OVERHAUL/ RENOVASI PENAMBAHAN MASA MANFAAT (Tahun) 1.3.4.02 BANGUNAN AIR 1.3.4.02.01 BANGUNAN AIR IRIGASI 50 0 s/d 5% 2 5 s/ d 10% 5 10 s/d 20% 10 1.3.4.02.02 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT 50 0 s/d 5% 2 5 s/ d 10% 5 10 s/d 20% 10 1.3.4.02.03 BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER 25 0 s/ d5% 1 5 s/d 10% 3 10 s/d 20% 5 1.3.4.02.04 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 10 0 s/d 5% 1 5 s/d 10% 2 10 s/ d 20% 3 1.3.4.02.05 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH 30 0 s/d 5% 1 5 s/d 10% 2 10 s/ d 20% 3 1.3.4.02.06 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 40 0 s/d 30% 5 30 s/d 45% 10 45 s/d 65% 15 1.3.4.02.07 BANGUNAN AIR KOTOR 40 0 s/d 30% 5 30 s/d 45% 10 45 s/d 65% 15 1.3.4.03 INSTALASI 1.3.4.03.01 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU 30 0 s/sd 30% 2 30 s/d 45% 7 45 s/d 65% 10 1.3.4.03.02 INSTALASI AIR KOTOR 30 0 s/sd 30% 2 30 s/d 45% 7 45 s/d 65% 10 1.3.4.03.03 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH 10 0 s/d 30% 1 30 s/d 45% 3 45 s/d 65% 5 1.3.4.03.04 INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN 10 0 s/d 30% 1 30 s/d 45% 3 45 s/d 65% 5 1.3.4.03.05 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 40 0 s/d 30% 5 30 s/d 45% 10 45 s/d 65% 15 1.3.4.03.06 INSTALASI GARDU LISTRIK 40 0 s/d 30% 5 30 s/d 45% 10 45 s/d 65% 15 1.3.4.03.07 INSTALASI PERTAHANAN 30 0 s/d 30% 1 30 s/d 45% 3 45 s/d 65% 5 1.3.4.03.08 INSTALASI GAS 30 0 s/d 30% 5 30 s/d 45% 10 45 s/d 65% 15 1.3.4.03.09 INSTALASI PENGAMAN 20 0 s/d 20% 1 30 s/d 45% 1 45 s/d 65% 3 1.3.4.03.10 INSTALASI LAIN 5 0 s/d 30% 1 30 s/d 45% 1 45 s/d 65% 3 1.3.4.04 JARINGAN 1.3.4.04.01 JARINGAN AIR MINUM 30 0 s/d 30% 2 30 s/d 45% 7 45 s/d 65% 10 1.3.4.04.02 JARINGAN LISTRIK 40 0 s/d 30% 5 30 s/d 45% 10 45 s/d 65% 15 1.3.4.04.03 JARINGAN TELEPON 20 0 s/d 30% 2 30 s/d 45% 5 45 s/d 65% 10 1.3.4.04.04 JARINGAN GAS 30 0 s/d 30% 2 30 s/d 45% 7 45 s/d 65% 10 85 13) Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas. 14) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 15) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. b) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap sebagai berikut:
(1)dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
(2)rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (a) penambahan; (b) pelepasan; (c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan (d) mutasi aset tetap lainnya.
(3)informasi penyusutan, meliputi: (a) nilai penyusutan; (b) metode penyusutan yang digunakan; (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
(1)aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
(2)jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
(3)pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja dan memenuhi nilai batasan 86 kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
(4)Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan asset bersejarah (heritage assets) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
(5)Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.
(6)Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
(7)Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
(8)Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount).
(9)Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
1. c.Konstruksi Dalam Pengerjaan 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. 2) Kontrak Konstruksi Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi: (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur; (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset; (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. 3) Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak 87 konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
2. a.Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
3. b.Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
4. c.Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
5. a.aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
6. b.harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
7. a.aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
8. b.harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. 4) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
(1)besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
(2)biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
(3)aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. c) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
(1)Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
(2)Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; d) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 5) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
(1)biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
(2)biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan 88
(3)biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
(1)biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
(2)biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
(3)biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
(4)biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan
(5)biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana. d) Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
(1)asuransi;
(2)biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
(3)biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung. e) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
(1)Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
(2)Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
(3)Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 6) Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan Dalam beberapa kasus, suatu Kontruksi Dalam Pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, kondisi yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force mejeur, atau penghentian permanen. Apabila suatu Kontruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Kontruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila pembangunan Kontruksi Dalam Pengerjaan diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dihentikan pembangunannya secara permanen, berdasarkan surat pernyataan penghentian Kontruksi Dalam Pengerjaan yang ditanda tangani oleh Pengguna Barang. Selanjutnya Kontruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dikeluarkan dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 7) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar; 89 d) uang muka kerja yang diberikan;dan e) retensi.
1. d.Dana Cadangan 1) Definisi Dana Cadangan a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. 2) Pengakuan Dana Cadangan Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan. 3) Pengukuran Dana Cadangan a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. 4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK. b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.
2. e.Aset Lainnya 1) Definisi Aset Lainnya a) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
(1)Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
(2)Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
(3)Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
(4)Aset Tidak Berwujud; dan
(5)Aset Lain-lain. c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. d) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K. e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah: 90
(1)Aset Kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama /kemitraan.
(2)Bangun, Guna, Serah–BGS (Build, Operate, Transfer–BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.
(3)Bangun, Serah, Guna–BSG (Build, Transfer, Operate–BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
(4)Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
(5)Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan. f) Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
(1)Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:
1. i.Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan /saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan. ii. Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. iii. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain. iv. Software. Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
2. v.Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. 91 vi. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. vii. Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada. viii. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewat tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset–work in progress) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
(2)Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:
1. i.Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset- aset yang lain pada suatu entitas.; atau ii. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
(3)Pengukuran Aset Tak Berwujud
1. i.Pengukuran Awal Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari: (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dimaksudkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya. ii. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu 92 penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (Intangible Asset-Work In Progress) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan. iii. Pengukuran Setelah Perolehan Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini: (a) Manambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau (b) Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 bulan dikapitalisasi.
(4)Amortisasi ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek atau sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Nilai residu suatu ATB yang memiliki masa manfaat terbatas diasumsikan sama dengan nol. Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB. Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama masa manfaat yang dapat didentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi. 93
(5)Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Tak Berwujud yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional. Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional. g) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam BAS. 2) Pengakuan Aset Lainnya a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain. c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
(1)telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
(2)telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi. d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
(1)aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
(2)aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
(3)Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
(4)Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
(5)Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya 94 perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(6)Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
(7)Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang. e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat: Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. 3) Pengukuran Aset Lainnya a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K). d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
(1)Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/ kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
(2)Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/ Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/ Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
(3)Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
(1)Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
(2)Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 95 (a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; (b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan (c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
(1)Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
(2)Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud dikemudian hari.
(3)Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. f) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain–lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain–lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang- undangan. 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK. b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur. c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai. d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya. e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
(1)masa manfaat dan metode amortisasi;
(2)nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud; dan
(3)penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud. Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:
(1)Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (finite life) yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, Software, 96 Lisensi, Hasil Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;
(2)Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life) yaitu Goodwill. f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya dan informasi lainnya yang relevan.
1. f.Amortisasi 1) Definisi a) Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. b) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. 2) Pengakuan Amortisasi Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya. 3) Pengukuran Amortisasi a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. b) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam berikut ini: Uraian Masa Manfaat (Tahun) ASET TIDAK BERWUJUD Goodwill Tidak Terbatas Hak Paten atau Hak Cipta 20 Royalti 20 Software 5 Lisensi 10 Hasil Kajian 5 Aset Tak Berwujud Lainnya 5 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 5 4) Pengungkapan Amortisasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai “Beban Amortisasi”. 5) Penyajian Amortisasi Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari “Aset Tidak Berwujud”, dengan format sebagai berikut: NERACA Per 31 Desember 20X1 ASET KEWAJIBAN ASET LANCAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEKKEWAJIBAN JANGKA PANJANG ASET TETAP …………… EKUITAS ASET LAINNYA XXX ASET TIDAK BERWUJUD XXX EKUITAS XXX 97
  1. 2.KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN
2. a.Tujuan Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
3. b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. 2) Kebijakan akuntansi ini mengatur: a) akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan b) perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.
4. c.Definisi Kewajiban 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
5. a.Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen dan Taperum. b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. 2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). 3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada 98 Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
6. b.Utang Bunga (Accrued Interest) 1) Definisi Utang Bunga (Accrued Interest) a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur. 2) Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. 3) Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
7. c.Utang Jangka Pendek Lainnya
8. a.Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.
9. b.Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
10. c.Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.
11. d.Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. 99
12. d.Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan 1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan : a) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD. b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD. c) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan. 2) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD. 3) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi 4) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.
13. e.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand). 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian. 100 4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
14. f.Pendapatan Diterima Dimuka 1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. 2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah. 3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. 4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.
15. g.Utang Beban 1) Definisi Utang Beban Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk didalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable). Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena: a) adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. b) pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya. c) pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. d) pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 2) Pengakuan Utang Beban Utang Beban diakui pada saat: a) beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 101 b) terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. c) barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 3) Pengukuran Utang Beban Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca. 4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.
16. h.Utang Jangka Pendek Lainnya 1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas. 2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan. 3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK. 2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
17. a.Utang Dalam Negeri 1) Definisi Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah: a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan; b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank; c) Utang Dalam Negeri-obligasi; d) Utang Pemerintah Pusat; e) Utang Pemerintah Provinsi; dan f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota. 2) Pengakuan Utang Dalam Negeri a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi. b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. 3) Pengukuran Utang Dalam Negeri 102 a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.
18. b.Utang Luar Negeri Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah. 1) Definisi Utang Luar Negeri a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. c) Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. 2) Pengakuan Utang Luar Negeri Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. 3) Pengukuran Utang Luar Negeri a) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan 103 dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount). b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.
19. c.Utang Jangka Panjang Lainnya 1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG). c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil. d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. 2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga. 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar. b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya–kemitraan dengan pihak ketiga. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK. b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya–kemitraan dengan pihak ketiga. 104
20. d.Restrukturisasi Utang Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait. Restrukturisasi utang dapat berupa: 1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau 2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
21. i.Perubahan jadwal pembayaran, ii. Penambahan masa tenggang, atau iii. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
22. e.Penghapusan Utang Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 73, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
23. f.Biaya-biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi: 1) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang; 2) Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik; 3) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman, 4) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum dan sebagainya. 5) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
  1. 3.KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS
24. a.Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan dan pengungkapannya.
25. b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
26. c.Definisi Ekuitas 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. 2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE. 105 3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap dan lain-lain yang tersaji dalam LPE. 4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. 5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. 6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.
27. d.Pengakuan Ekuitas Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
28. e.Pengukuran Ekuitas Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
29. f.Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.
  1. 4.KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
30. a.Tujuan 1) Menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkantingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. 2) Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
32. c.Manfaat Informasi Realisasi Anggaran 1) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 2) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat; (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan 106 (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. d.Struktur Laporan Realisasi Anggaran 1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 2) Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; (b) cakupan entitas pelaporan; (c) periode yang dicakup; (d) mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan.
34. e.Periode Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
35. f.Tepat Waktu Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
36. g.Isi Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 1) Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan-LRA; (b) Belanja; (c) Transfer; (d) Surplus/defisit-LRA; (e) Penerimaan pembiayaan; (f) Pengeluaran pembiayaan; (g) Pembiayaan neto; dan (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 2) Pos, judul dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Kebijakan Akuntansi ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.
37. h.Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan 1) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih 107 lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
38. i.Akuntansi Anggaran 1) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. 2) Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 3) Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.
39. j.Akuntansi Pendapatan-LRA 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. 3) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. 4) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 5) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 6) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 7) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan- LRA. 28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaanpendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 9) Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.
40. k.Akuntansi Belanja 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 108 4) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. 5) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. 6) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 7) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. 8) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. 9) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
41. l.Akuntansi Surplus/Defisit-LRA 1) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. 2) Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 3) Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
42. m.Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.
43. n.Akuntansi Penerimaan Pembiayaan 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. 3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 4) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. 109
44. o.Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
45. p.Akuntansi Pembiayaan Neto 1) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. 2) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
46. q.Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 1) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. 61. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
47. r.Transaksi Dalam Mata Uang Asing 1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. 2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. 4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka: (a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; (b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
48. s.Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk barang dan jasa Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi. 110
  1. 5.KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA
49. a.Tujuan Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
50. b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA. 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
51. c.Pendapatan LRA 1) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. 3) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 4) Pendapatan LRA terdiri dari: a) Pendapatan Asli Daerah – LRA; b) Pendapatan Transfer – LRA; dan c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.
52. d.Pengakuan Pendapatan LRA 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat: a) kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. b) kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD. c) kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. d) kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. e) kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
53. e.Pengukuran Pendapatan LRA 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 111 dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
54. f.Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA 1) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah: a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan d) informasi lainnya yang dianggap perlu. 5.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA (PAD – LRA)
55. a.Definisi PAD – LRA 1) PAD – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. 2) PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).
56. b.Pengakuan PAD – LRA PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.
57. c.Pengukuran PAD – LRA PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.
58. d.Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 5.2 PENDAPATAN TRANSFER –LRA
(1)Definisi Pendapatan Transfer –LRA Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
(2)Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA 1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. 2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.
(3)Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
(4)Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 112 5.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA
1. a.Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: 1) Pendapatan Hibah – LRA; 2) Dana Darurat – LRA; dan 3) Pendapatan Lainnya – LRA.
2. b.Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD. 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD.
3. c.Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.
4. d.Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
  1. 6.KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA
5. a.Tujuan Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
7. c.Definisi Belanja 1) Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, serta belanja transfer. 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. 7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. 8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu 113 agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. 12) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. 13) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 14) Belanja daerah diklasifikasikan menurut: a) klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran; dan b) klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. 15) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam BAS.
8. d.Pengakuan Belanja Belanja diakui pada saat: 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD. 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil. 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
9. e.Pengukuran Belanja 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
10. f.Penyajian Dan Pengungkapan Belanja 1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: a) Belanja Operasi; b) Belanja Modal; c) Belanja Tidak Terduga; dan d) Belanja Transfer.dan dijelaskan dalam CaLK. 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut 114 dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
  1. 7.KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
11. a.Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan dan pengungkapannya.
12. b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
13. c.Definisi Pembiayaan 1) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 2) Pembiayaan terdiri dari : a) Penerimaan pembiayaan; dan b) Pengeluaran pembiayaan. 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
(1)Definisi Penerimaan Pembiayaan 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. 2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.
(2)Pengakuan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
(3)Pengukuran Penerimaan Pembiayaan Akuntansi Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
(4)Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1. a.Definisi Pengeluaran Pembiayaan 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. 115 2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD.
2. b.Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.
3. c.Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
4. d.Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
5. e.Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. 2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. 3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan. 4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang. 5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan. 6) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. 6.3 AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. 6.4 SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
6. a.Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) 1) SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan. 3) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan 116 merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. 4) SAL terdiri dari: a) Surplus/Defisit – LRA; b) Pembiayaan Netto; c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan d) Perubahan SAL. 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. 8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.
7. b.Pengakuan SAL 1) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
8. c.Penyajian dan Pengungkapan SAL SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (face) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.
  1. 8.KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN–LO
9. a.Tujuan Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah
11. c.Definisi Pendapatan-Lo 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
12. d.Pengakuan Pendapatan-Lo 1) Pendapatan-LO diakui pada saat: a) timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized) 2) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan: a) tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas 117 b) ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi c) dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro. d) sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan) e) sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun. 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. 4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu: a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:
(1)Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
(2)Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan - LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka. 5) Pengukuran Pendapatan-Lo a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 6) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-Lo a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. 118 b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
(1)penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
(2)penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
(3)penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
(4)informasi lainnya yang dianggap perlu.

9.KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

a.Tujuan Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
c.Definisi Beban 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 2) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO. 3) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. 4) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Tranfer, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain 5) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 6) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. 7) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. 8) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 9) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, 119 perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 10) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 11) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. 12) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. 13) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan. 14) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas. 15) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. 16) Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. 17) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam BAS.
d.Pengakuan Beban 1) Beban diakui pada: (a) Saat timbulnya kewajiban; (b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. 5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: (a) beban diakui sebelum pengeluaran kas; (b) beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan (c) beban diakui setelah pengeluaran kas. 6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban 120 sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. 7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. 9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. 10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. 11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. 12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: (a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar. (b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban. (c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. (d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. (e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan peLaporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. (f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
e.Pengukuran Beban Beban diukur sesuai dengan: 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi 121 atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
f.Penyajian Dan Pengungkapan Beban 1) Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: (a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain- lain; (b) Beban Non Operasional; dan (c) Beban Tidak Terduga. 2) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain: (a) Pengeluaran beban tahun berkenaan; (b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan (c) Informasi lainnya yang dianggap perlu. E. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI dan OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
1. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.
b.Ruang Lingkup 1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan. 2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
1. 2.DEFINISI

(1)Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
(2)Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
(3)Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
(4)Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
(5)Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
(6)Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. 122

3.KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.
4.PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru. (a) Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada dan (b) Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
5.KOREKSI KESALAHAN 1) Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. 2) Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan. 3) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. 4) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 1) kesalahan yang tidak berulang; dan 2) kesalahan yang berulang dan sistemik. 5) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 1) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan 2) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. 6) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 7) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 8) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. 10) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik 123 pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 11) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 12) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL. Contoh koreksi kesalahan belanja: 1) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. 2) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain- lain-LRA. 3) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas. 4) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas. 13) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas: 1) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap. 2) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas. 14) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban: 1) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO. 2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas. 124 15) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA: 1) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. 2) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh: a) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas. b) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah SAL. 16) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO: 1) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas. 2) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh: a) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas. b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas. 17) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan: 1) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL. 2) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan: 1) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL. 2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun SAL. 18) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah 125 diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban: 1) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait. 2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas. 19) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi 20) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. 21) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
6.PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 1) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. 2) Perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. 3) Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas. 4) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 5) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. 6) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.
7.PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 1) Agar memperoleh laporan keuangan yang handal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. 2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh 126 pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. 3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. 4) Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan: a) Persediaan usang. b) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih. c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi. d) Pendapatan pajak; e) Kewajiban garansi.
8.OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. 2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK. 3) Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. 4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain- lain. 5) Bukan merupakan penghentian operasi apabila: 1) penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain. 2) fungsi tersebut tetap ada. 3) beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. 4) menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
9.PERISTIWA LUAR BIASA

a.Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah stermasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa 127 luar biasa hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
b.Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
c.Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
d.Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
e.Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
f.Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut: 1) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; 2) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; 3) berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
g.Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK. F. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
a.PENDAHULUAN
a.Tujuan Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada SOPD dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 128
b.Ruang Lingkup Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur: (a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah; (b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi; (c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture); dan (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
b.DEFINISI Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
c.PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, LAK dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada alenia di atas, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali: (a) Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; (b) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah
d.ENTITAS PELAPORAN Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang- undangan, yang umumnya bercirikan: (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran, (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran
e.ENTITAS AKUNTANSI Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
f.BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit, puskesmas.
g.PROSEDUR KONSOLIDASI Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. 129
h.PENGUNGKAPAN Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing- masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi. G. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1. 1.PENDAHULUAN
a.Tujuan Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.
b.Ruang Lingkup BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan.
1. 2.ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
i.pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD; ii. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; iii. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk; iv. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
v.mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan; vi. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga; vii. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya; viii. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan ix. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.
1. 3.DEFINISI Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. 4.TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para 130 pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: (a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLUD; (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLUD; (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; (f) menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.
3. 5.TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.
4. 6.KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Komponen laporan keuangan BLU terdiri atas: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) LAK; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.
5. 7.STRUKTUR DAN ISI
a.Pendahuluan Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
b.Periode Pelaporan Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.
c.Tepat Waktu Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.
d.LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut: 1) Pendapatan-LRA; 2) Belanja; 3) Surplus/defisit-LRA; 4) Penerimaan pembiayaan; 5) Pengeluaran pembiayaan; 6) Pembiayaan neto; dan 7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 131 Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pemerintah daerah. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah: (a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. (b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan; Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya. (c) Pendapatan hasil kerja sama; Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD. (d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa. (e) Pendapatan BLUD lainnya. Pendapatan BLU lainnya, antara lain berupa:
i.hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; ii. jasa giro; iii. pendapatan bunga; iv. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
v.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 132 Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
e.LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 1) Saldo Anggaran Lebih awal; 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; 5) Lain-lain; dan 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
f.NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 1) Kas dan setara kas; 2) Investasi jangka pendek; 3) piutang dari kegiatan BLU; 4) persediaan; 5) Investasi jangka panjang; 6) aset tetap; 7) aset lainnya; 8) kewajiban jangka pendek; 9) kewajiban jangka panjang; dan 10) ekuitas. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD. 133
g.LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut: 1) Pendapatan-LO; 2) Beban; 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional; 4) Kegiatan nonoperasional; 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa; 6) Pos Luar Biasa; dan 7) Surplus/Defisit-LO. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas: 1) Pendapatan dari alokasi APBD; 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan; 4) Pendapatan hasil kerja sama; 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan 6) Pendapatan BLUD lainnya. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat: 1) Timbulnya hak atas pendapatan; 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Beban pada BLUD diakui pada saat: 1) timbulnya kewajiban; 2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
h.LAK LAK pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. 1) Aktivitas Operasi Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
i.Pendapatan dari alokasi APBD; ii. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; iii. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan; iv. Pendapatan hasil kerja sama;
v.Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan vi. Pendapatan BLUD lainnya. 134 Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
i.Pembayaran Pegawai; ii. Pembayaran Barang; iii. Pembayaran Bunga; dan iv. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa. 2) Aktivitas Investasi Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
i.Penjualan Aset Tetap; ii. Penjualan Aset Lainnya; iii. Penerimaan dari Divestasi; dan iv. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
i.Perolehan Aset Tetap; ii. Perolehan Aset Lainnya; iii. Penyertaan Modal; iv. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
v.Perolehan investasi jangka panjang lainnya; 3) Aktivitas Pendanaan Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
i.Penerimaan pinjaman; dan ii. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan huruf ii merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
i.Pembayaran pokok pinjaman; dan ii. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan huruf ii merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat. 135 4) Aktivitas Transitoris Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.
i.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut: 1) Ekuitas awal; 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 4) Ekuitas akhir.
j.PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD. LAK BLUD dikonsolidasikan pada LAK unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Transaksi dalam LAK BLUD yang dikonsolidasikan pada LAK unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan 136 dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.
k.PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MENJADI SATUAN KERJA BIASA Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD. H. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
1. 1.Tujuan Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan: a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. 2.Definisi Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntung-kan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).
3. 3.Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.
4. 4.Pengakuan dan Pengukuran Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.
5. 5.Peristiwa Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain: a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal 137 pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya. b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan. c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan. d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan. e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan. f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.
6. 6.Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.
7. 12.Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya: a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya. b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.
8. 7.Kesinambungan Entitas Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
9. 8.Pengungkapan a) Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan diotorisasi untuk Terbit Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. b) Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut. c) Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
i.Sifat peristiwa; dan ii. Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. 138 I. PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI
1. 1.Tujuan Tujuan kebijakan akuntansi ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi. Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
2. 2.Definisi Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana: a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa dan aset dimaksud merupakan aset yang: a) disediakan oleh mitra, yang: 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau 2) ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
3. 3.Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa a) Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila: 1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan 2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi. b) Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf a) angka 1) terpenuhi. c) Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf a) (atau paragraf b) - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf d). d) Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf a) angka 1) dan paragraf a) angka 2) (atau paragraf b) - untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset. e) Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. f) Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.
4. 4.Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban a) Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 3 a) (atau paragraf 3 b) - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 3 d), kecuali jika terdapat 139 tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 4 b). b) Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 4 a) pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 3 c), disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. c) Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan. d) Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari: 1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model); 2) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:
i.Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau ii. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik. e) Skema Kewajiban Keuangan 1) Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 4 a) sebagai kewajiban keuangan. 2) Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
i.Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau ii. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4e) huruf (i), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu. 3) Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 4 a) berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam kebijakan akuntansi ini. 4) Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
i.pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf 4 a); ii. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan iii. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra. 5) Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 4 e) angka (4) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 4 e) angka

(4)sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban. 140 6) Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi. f) Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra 1) Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf 4 a) sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra. 2) Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud paragraf 4 f) angka (1) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa. 3) Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan. 4) Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban. g) Membagi Perjanjian 1) Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 4 e) angka (1) dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 4 f) angka (1), maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 4 e) angka (1) diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 4 b). 2) Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 4 g) angka (1) berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 4 e) angka (1) sampai dengan paragraf 4 f) angka (4). 141

5.Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontingensi dan Aset Kontingensi Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontingensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi.
6.Pendapatan Lainnya Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 4 f) angka (1) sampai dengan paragraf 4 f) angka (4), berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.
7.Penyajian dan Pengungkapan a) Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan. b) Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan: 1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa; 2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang). 3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:

i.Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan; ii. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa; iii. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa; iv. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
v.Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa; vi. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); vii. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan 4) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan. c) Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 7 b) merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai PSAP lain tersebut. d) Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 7 b) disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.
1. 8.Ketentuan Transisi Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan. 142 J. PROPERTI INVESTASI
2. 1.TUJUAN Tujuan dari pernyataan kebijakan ini untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.
3. 2.RUANG LINGKUP Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMD Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
a.Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
b.Hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui
1. 3.DEFINISI Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:
a.Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
b.Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
c.Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
d.Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
e.Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau 2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
f.Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah daerah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
1. 4.PROPERTI INVESTASI
a.Pemerintah Daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau 2) Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkata n nilai dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
b.Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
c.Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
d.Berikut ini adalah contoh properti investasi: 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek; 143 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai; 3) Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
e.Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini: 1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali; 2) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga; 3) Properti yang digunakan sendiri, termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual; 4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan; 5) Properti yang dimiliki dalam menghasilkan tingkat pendapatan rangka sewa bantuan sosial di bawah harga yang pasar, misalnya Pemerintah Daerah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar; 6) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap; dan 7) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
f.Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut: 1) Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah; dan 2) Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
g.Pemerintah Daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
h.Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian 144 laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
i.Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.
1. 5.PENGAKUAN
a.Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST)atau surat ketetapan Bupati/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria: 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
b.Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
c.Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
d.Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pad a saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
e.Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 14, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagaijumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
f.Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 6.PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL
a.Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
b.Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
c.Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
d.Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini: 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan); 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi. 145
e.Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
f.Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang sewa lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
g.Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
h.Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
i.Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas a tau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat beru bah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: 1) Konfigurasi (risiko, waktu dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau 2) Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan 3) Selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
j.Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: 1) Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau 2) Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
k.Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
1. 7.PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL
a.Properti investasi dinilai dengan metode perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.biaya, yaitu sebesar nilai 146
b.Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.mengatur Aset Tetap yang
c.Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
d.Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
e.Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
f.Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
g.Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
h.Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
i.Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
j.Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 39, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk: 1) Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut; 2) Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan 3) Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
k.Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.
1. 8.PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI
a.Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
b.Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
c.Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah 147 dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
1. 9.PENGUNGKAPAN
a.Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 2) Metode penyusutan yang digunakan; 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
i.Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset; ii. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; iii. Pelepasan; iv. Penyusutan;
v.Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan vi. Perubahan lain. 6) Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal hal sebagai berikut:
i.Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi; ii. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; iii. Tanggal efektif penilaian kembali; iv. Nilai tercatat sebelum revaluasi
v.Jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan vi. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi. 7) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi; 8) Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; 9) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pemyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; 10) Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai; 11) Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
i.Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; 148 ii. Behan operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan iii. Behan operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode terse but. 12) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan; 13) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan 14) Informasi lain terkait dengan properti investasi.
1. 10.ALIH GUNA
a.Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
i.Dimulainya penggunaan properti investasi oleh Pemerintah Daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap; ii. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; iii. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan iv. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
b.Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
i.Pemerintah Daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti; ii. Terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka Pemerintah Daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan iii. Terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
c.Pemerintah Daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung• gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika Pemerintah Daerah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
d.Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengu bah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
e.Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.
1. 11.PELEPASAN
a.Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat: 1) Pelepasan; atau 2) Ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau 3) Tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. 151 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BUKU JURNAL TANGGAL NOMOR BUKTI KODE AKUN URAIAN DEBET KREDIT Transaksi dan peristiwa akuntansi dikelompokkan menjadi: 1) Jurnal Finansial Jurnal Finansial yaitu pencatatan atau penjurnalan dalam rangka menghasilkan laporan finansial yang meliputi Neraca, LO, LAK dan LPE. 2) Jurnal Pelaksanaan Anggaran Jurnal Pelaksanaan Anggaran yaitu pencatatan atau penjurnalan dalam rangka menghasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
1. 2.Buku Besar Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dan PPK-SKPD memposting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format Buku Besar seperti di bawah ini: PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BUKU BESAR KODE AKUN : …….. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN DEBET KREDIT SALDO
2. 3.Neraca Saldo Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi SKPKD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo seperti di bawah ini: PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN NERACA SALDO KODE AKUN URAIAN DEBET KREDIT
3. 2.Sistem Akuntansi Entitas Pelaporan 2.1 Sistem Akuntansi Pelaporan SKPD Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD merupakan langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 (lima) Laporan Keuangan yaitu: 1) LRA; 2) Neraca; 3) LO; 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 152 5) CaLK.
a.Pihak-pihak yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah: 3) PPK-SKPD PPK-SKPD melakukan penyusunan atas laporan keuangan. 4) Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan laporan keuangan sebagai entitas akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan pemerintah daerah. 5) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran menyiapkan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bendahara pengeluaran, buku besar beban, belanja dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. 6) Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan menyiapkan jurnal penerimaan dan penerimaan kas bendahara penerimaan, buku besar pendapatan- LRA, pendapatan-LO dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. 7) Pengurus Barang Pengguna Persediaan Pengurus Barang Pengguna Persediaan menyiapkan berita acara pemeriksaan fisik (stock opname) dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. 8) Pengurus Barang Pengguna Inventaris Pengurus barang pengguna inventaris menyiapkan buku inventaris barang dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. 9) Pihak Lainnya Pihak lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan antara lain: petugas pengelola dana bergulir, petugas pengelola investasi daerah dan petugas lainnya.
b.Prosedur penyusunan Laporan Keuangan 1) Menyiapkan Kertas Kerja Laporan Keuangan PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja laporan keuangan yang terdiri dari kolom-kolom yang berisi data-data sebagai berikut: Neraca awal, mutasi, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, LRA, LO, Jurnal Penutup, Neraca sebelum konsolidasi, Jurnal Konsolidasian, neraca konsolidasian. 2) Membuat Neraca Saldo PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar dan membandingkan saldo akun pada neraca saldo dengan saldo akun pada neraca saldo kertas kerja sebelum disesuaikan. 3) Membuat jurnal Penyesuaian PPK-SKPD menginventarisasi penyesuaian akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode, seperti akun aset, akun utang, akun beban dan akun lainnya. 4) Membuat Neraca Saldo setelah Penyesuaian PPK-SKPD melakukan perhitungan neraca saldo setelah disesuaikan dan membandingkan neraca saldo akun. 5) Membuat LRA dan Membuat LO PPK-SKPD membuat LRA dengan memisahkan akun pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. PPK-SKPD membuat LO dengan memisahkan akun pendapatan LO dan akun beban. 6) Menutup akun LRA-LO PPK-SKPD menutup akun LRA dan akun LO dengan membuat jurnal penutup. Untuk menutup belanja 153 Uraian Debet Kredit Surplus/Defisit-LRA xxx Belanja..... xxx Untuk menutup pendapatan-LRA Uraian Debet Kredit Pendapatan-LRA.... xxx Surplus/Defisit-LRA xxx Untuk menutup perubahan SAL apabila mempunyai saldo Debet Uraian Debet Kredit Ekuitas – SAL xxx Estimasi Perubahan – SAL xxx Untuk menutup perubahan SAL apabila mempunyai saldo Kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan – SAL xxx Ekuitas – SAL xxx Untuk menutup beban Uraian Debet Kredit Surplus/Defisit-LO xxx Beban..... xxx Untuk menutup pendapatan – LO Uraian Debet Kredit Pendapatan – LO xxx Surplus/Defisit-LO xxx Untuk menutup surplus/defisit LO apabila mempunyai saldo debet Uraian Debet Kredit Ekuitas xxx Surplus/Defisit-LO xxx Untuk menutup surplus/defisit LO apabila mempunyai saldo Kredit Uraian Debet Kredit Surplus/Defisit – LO xxx Ekuitas xxx 7) Membuat Neraca SKPD sebelum konsolidasian PPK-SKPD mengelompokan akun aset, kewajiban dan ekuitas ke dalam neraca SKPD sebelum konsolidasian. 8) Mengonsolidasikan Neraca SKPD menjadi Neraca SKPD Konsolidasian, berkoordinasi dengan entitas pelaporan pemerintah daerah untuk mendapatkan neraca konsolidasian dengan mengeliminasi akun yang sama dengan akun pemerintah daerah yaitu akun R/K PPKD dan R/K SKPD. 9) Menyusun CaLK. CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. 10) Membuat surat pernyataan tanggung jawab Sebagai entitas pelaporan, SKPD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Surat pernyataan tanggung jawab berisi pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan SAP. Format surat pernyataan tanggung jawab adalah sebagai berikut: 154 2.2 Sistem Akuntansi Pelaporan SKPKD Sebagai entitas akuntansi, SKPKD melaksanakan proses yang hampir sama dengan SKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan oleh PPK-SKPKD. Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPKD, yaitu: 1) LRA; 2) Neraca; 3) LO; 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 5) CaLK.
a.Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah: 1) PPK- SKPKD PPK-SKPKD melakukan penyusunan atas laporan keuangan. 2) Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan laporan keuangan sebagai entitas akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.
b.Prosedur penyusunan Laporan Keuangan 3) Membuat Neraca Saldo PPK-SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar. 4) Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPKD PPK-SKPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun- akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja. Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten BARITO SELATAN Tahun Anggaran …….. sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Buntok, ……………… Kepala SKPD (………………………….) 155 a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan; b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan; dan c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun. Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a) Koreksi kesalahan pencatatan Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPK-SKPKD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPKD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja bantuan sosial. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK- SKPKD menjurnal “Beban hibah” didebet dan “Beban Bantuan Sosial” dikredit. Uraian Debet Kredit Beban Hibah xxx Beban Bantuan Sosial Xxx Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK- SKPKD juga mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Telepon” didebet dan “Belanja Listrik” dikredit. Uraian Debet Kredit Belanja Telepon xxx Belanja Listrik Xxx b) Penyesuaian Asuransi Dibayar Dimuka PPK-SKPKD perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya asuransi yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPKD akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban asuransi. PPK- SKPKD akan mencatat penyesuaian beban asuransi dengan jurnal “Beban dibayar di muka/Beban Asuransi Dibayar Dimuka” didebet dan “Beban Iuran Jaminan/Asuransi” dikredit pada buku jurnal. Uraian Debet Kredit Beban Dibayar Dimuka xxx Beban Iuran Jaminan/Asuransi xxx c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun SKPKD perlu mencatat penyesuaian atas saldo piutang, persediaan dan aset lainnya untuk dapat mengetahui nilai real dari setiap akunnya. Pada akhir tahun, ada sisa DAU yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN maka SKPKD mencatat dengan menjurnal “Piutang Dana Transfer Umum-DAU” didebet dan “Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO” dikredit pada buku jurnal. 156 Uraian Debet Kredit Piutang Dana Transfer Umum-DAU xxx Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) –LO xxx 5) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK- SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian. 6) Membuat LRA, Membuat LO, Membuat jurnal penutup LRA, Membuat jurnal penutup LO. Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian. Akuntansi SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA (kode rekening yang berawalan 4, 5 dan 6) dan kemudian membuat “LRA”. Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPKD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA dan akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun- akun LRA dan akun-akun LO menjadi 0 (nol). Untuk menutup akun belanja Uraian Debet Kredit Surplus/Defisit LRA xxx Belanja ..... xxx Untuk menutup akun pendapatan-LRA Uraian Debet Kredit Pendapatan-LRA.... xxx Surplus/Defisit LRA xxx Untuk menutup penerimaan pembiayaan Uraian Debet Kredit Penerimaan pembiayaan... xxx Surplus/Defisit LRA xxx Untuk menutup pengeluaran pembiayaan Uraian Debet Kredit Surplus/Defisit LRA xxx Pengeluaran pembiayaan xxx Untuk menutup Perubahan-SAL apabila mempunyai saldo debet Uraian Debet Kredit Ekuitas SAL xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Untuk menutup Perubahan-SAL apabila mempunyai saldo kredit Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Ekuitas SAL xxx Untuk menutup pendapatan – LO Uraian Debet Kredit Pendapatan – LO xxx Surplus/Defisit – LO xxx Untuk menutup beban Uraian Debet Kredit Surplus/Defisit – LO xxx Beban..... xxx 157 Untuk menutup surplus/defisit – LO yang mempunyai saldo kredit Uraian Debet Kredit Surplus/Defisit – LO xxx Ekuitas xxx Untuk menutup surplus/defisit – LO yang mempunyai saldo debet Uraian Debet Kredit Ekuitas xxx Surplus/Defisit – LO xxx 7) Membuat LAK LAK disusun oleh BUD. Inti unsur dari LAK ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. 8) Menyusun CaLK. CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE, Neraca dan LAK. 9) Membuat pernyataan Tanggung Jawab Sebagai entitas akuntansi, SKPKD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPKD sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan SAP. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut: 2.3 Sistem Akuntansi Pelaporan Konsolidasian Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dan SKPKD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang kemudian dikonsolidasikan oleh Unit Akuntansi Pelaporan Pemerintah Daerah. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. SKPKD sebagai entitas pelaporan wajib lakukan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan yang wajib dibuat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 7 (tujuh) Laporan Keuangan, yaitu: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten BARITO SELATAN Tahun Anggaran …….. sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Buntok, ……………… Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (…………………………….) 158 1) LRA; 2) Neraca; 3) LO; 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 5) LAK; 6) Laporan Perubahan SAL; dan 7) CaLK.
a.Pihak Yang Terkait 1) PPKD; 2) PPK-SKPD; 3) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan; 4) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD; 5) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPKD; dan 6) Pengurus Barang Pengguna Inventaris dan Pengurus Barang Pengguna Persediaan.
b.Prosedur penyusunan Laporan Keuangan 1) Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan keuangan Konsolidasian dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan SKPKD, Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi harus sudah menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Laporan keuangan entitas akuntansi yang digabungkan adalah: a) LRA; b) Neraca; c) LO; dan d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas laporan tersebut di atas hasil penggabungan. 2) Melakukan Eliminasi. Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan (R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD), Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akun tersebut merupakan gabungan rekening timbal balik (reciprocal account) atas transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD sehingga secara entitas pelaporan saldo akun tersebut bukan merupakan hasil transaksi keuangan dengan pihak eksternal. Akun-akun tersebut harus dieliminasi agar neraca daerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas akuntansi. 3) Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Setelah menyusun LRA Pemerintah Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi pemerintah daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan Laporan Perubahan SAL. 4) Menyusun LAK LAK disusun oleh BUD. Inti unsur dari LAK ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. 159 5) Menyusun CaLK. CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca dan LAK. 6) Membuat Pernyataan Tanggung Jawab Sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut: E. SISTEM AKUNTANSI SKPD
1. 1.Sistem Akuntansi Pendapatan –LO dan Pendapatan –LRA
a.Pihak Yang Terkait Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah. Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan SKPD dah pihak lainnya. Lebih lanjut mengenai pihak–pihak yang terkait dalam sistem akuntasi pendapatan yaitu: 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani/ mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah/ dokumen lain yang dipersamakan; 2) PPK - SKPD a) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI BARITO SELATAN Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten BARITO SELATAN Tahun Anggaran …….. sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Buntok, ……………… Bupati BARITO SELATAN (…………………………….) 160 b) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya; dan c) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaan pembayarannya melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan. 3) Bendahara Penerimaan SKPD a) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan SKPD; dan b) membuat LPJ Penerimaan. 4) BUD Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh fihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan. 5) Pihak ketiga Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.
b.Dokumen yang Terkait 1) Daftar SKPD: Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan; 2) Daftar SKRD: Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan; 3) STS: Surat Tanda Setoran; 4) TBP: Tanda Bukti Penerimaan; 5) Bukti transfer/bukti memorial; dan 6) Dokumen lain yang dipersamakan dalam pencatatan pendapatan.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah: 1) Pencatatan pendapatan selama tahun berjalan Selama tahun berjalan, pencatatan pendapatan dibedakan untuk: (1) pendapatan yang diakui pada saat terbentuk pendapatan (earned) dan

(2)pendapatan yang dicatat bersamaan dengan realisasi kas (realized). a) pendapatan yang diakui pada saat terbentuk pendapatan (earned) Pencatatan pendapatan ini dilakukan untuk Pendapatan Pajak yang menerapkan metode official assessment. BUD menerbitkan ketetapan pajak (misalnya SPPT). Ketetapan pajak tersebut bisa pula ketetapan mengenai kelebihan atau kurang bayar atau ketetapan lain yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan atau menyetorkan langsung ke Kas Daerah. Apabila Bendahara Penerimaan menerima setoran tersebut, maka akan menerbitkan TBP. Bendahara Penerimaan selanjutnya menyetorkan penerimaan pembayaran ke rekening Kas Daerah disertai STS. Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi antara PPK-SKPD dengan unit organisasi yang melaksanakan fungsi penetapan dan penagihan pajak.
(1)Pada saat penetapan dokumen penetapan Sebagai contoh adalah penetapan SKPD, jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Piutang Pajak Daerah xxx Pajak Daerah– LO xxx Pencatatan dokumen ketetapan pajak oleh PPK-SKPD dapat pula dilakukan dalam bentuk batch secara periodik yang diterapkan secara konsisten. Dalam rekonsiliasi bulanan, dilakukan pencocokan catatan antara PPK-SKPD dengan unit organisasi yang melaksanakan fungsi penetapan dan penagihan pajak. Apabila diterbitkan ketetapan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah yang harus dibayar Wajib Pajak, dilakukan jurnal sebagai berikut: 161 Uraian Debet Kredit Pajak Daerah– LO xxx Piutang Pajak Daerah xxx
(2)Pencatatan pada saat Bendahara Penerimaan menerima pembayaran dari Wajib Pajak/wajib retribusi. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Bendahara Penerimaan xxx Piutang Pajak Daerah xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan- SAL xxx Pajak Daerah xxx
(3)Pencatatan pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan ke kas Daerah Uraian Debet Kredit R/K PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx
(4)Pencatatan pembayaran yang disetor langsung ke rekening Kas Daerah Apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk Wajib Pajak. Selanjutnya PPK- SKPD menerima dokumen penyetoran tersebut. Bukti transfer/setor tersebut juga dapat berupa informasi elektronik informasi dalam bentuk lain yang dihasilkan dari sistem informasi perbankan. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit R/K PPKD xxx Piutang Pajak Daerah xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan- SAL xxx Pajak Daerah xxx b) Pendapatan yang dicatat bersamaan dengan realisasi kas (realized) Pendapatan SKPD yang diakui bersamaan dengan realisasi kas adalah seluruh PAD kecuali Pendapatan Pajak yang menerapkan official assessment. Untuk pendapatan yang menerapkan self assessment (misalnya Pajak Hotel), pada akhir periode dapat pula diterbitkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak semacam ini juga akan digunakan sebagai dasar pencatatan pendapatan.
(1)Pencatatan pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pajak Daerah– LO xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan- SAL xxx Pajak Daerah xxx 162
(2)Pencatatan pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Uraian Debet Kredit R/K PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx
(3)Pencatatan pendapatan yang disetor langsung ke Kas Daerah Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan- LRA. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit R/K PPKD xxx Pajak Daerah-LO xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan- SAL xxx Pajak Daerah xxx 2) Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan dua kondisi, yakni: a) pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
(1)PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan (self assessment) yang belum diterima pembayarannya dengan membuat bukti memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian. Uraian Debet Kredit Piutang Pajak Daerah xxx Pajak Daerah –LO xxx
(2)PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang pendapatan–LO nya telah diakui di tahun sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO. Uraian Debet Kredit Pajak Daerah -LO xxx Piutang Pajak Daerah xxx b) pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak pemda). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka. PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Pajak Daerah-LO xxx Pendapatan diterima dimuka xxx 163 Jurnal penyesuaian juga dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun berjalan: Uraian Debet Kredit Pajak Daerah - LO xxx Pendapatan diterima dimuka xxx

2.Sistem Akuntansi Beban dan Belanja

a.Pihak Yang Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja pada SKPD antara lain Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Pengurus Barang Pengguna Persediaan dan Pengurus Barang Pengguna Inventaris. 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan LPJ. 2) PPKD selaku BUD Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran. 3) PPK – SKPD Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: a) menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti; b) menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuatkan Memo Jurnal; c) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat; d) melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar; dan e) membuat jurnal koreksi, penyesuaian dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan. 4) Bendahara Pengeluaran SKPD a) mencatat dan membukukan semua pegeluaran ke dalam buku pegeluaran SKPD sesuai bukti transaksi; b) membuat LPJ Pengeluaran; dan c) Melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5) Pihak ketiga/terkait lainnya Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D. Pihak terkait lainnya seperti penyimpan barang dan pengurus barang melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b.Dokumen yang Terkait 1) Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita acara kemajuan fisik pekerjaan; 2) Surat tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan; 3) Dokumen Kontrak; 4) Kwitansi pembelian; 5) LPJ; 6) Dokumen kontrak; 7) SPP LS/UP/GU/TU/GUN/TUN; 164 8) SPM LS/UP/GU/TU/GUN/TUN; 9) SP2D LS/UP/GU/TU/GUN/TUN; dan 10) Dokumen lainnya yang mendukung prosedur pencatatan beban dan belanja.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi 1) Pencatatan Belanja dan Beban selama tahun berjalan a) Pencatatan atas pembayaran Uang Persediaan melalui Bendahara Pengeluaran. Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh Bendahara Pengeluaran: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja xxx Perubahan SAL xxx Pada saat terbit SP2D GU dari BUD: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran xxx R/K PPKD xxx b) Pencatatan atas pembayaran tambah uang persediaan melalui bendahara pengeluaran. Pada saat kas diterima oleh bendahara pengeluaran dari kas daerah (BUD): Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran xxx R/K PPKD xxx Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh bendahara pengeluaran: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pada saat LPJ disahkan oleh PPK-SKPD: Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja xxx Perubahan SAL xxx c) Pencatatan atas pembayaran yang dilakukan melalui Kas Daerah (BUD). Pembayaran melalui BUD dilakukan melalui penerbitan SP2D LS. Pada saat terbit SP2D LS, dilakukan pencatatan Jurnal Finansial dan Jurnal Pelaksanaan Anggaran sekaligus. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban xxx R/K PPKD xxx Dan menjurnal juga sebagai berikut: Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja xxx Perubahan SAL xxx 165 2) Pencatatan Beban dan Belanja pada saat penyusunan laporan keuangan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan beban yaitu (a) beban diakui sebelum pengeluaran kas dan (b) beban diakui setelah pengeluaran kas. a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas. Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban xxx Utang Belanja xxx b) Beban diakui setelah pengeluaran kas Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat bagian dari pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum menjadi beban, maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban dibayar dimuka xxx Beban xxx
1. 3.Sistem Akuntansi Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas PPK terkait pemberian uang muka pekerjaan yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa.
a.Pihak Yang Terkait 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan LPJ. 2) PPKD selaku BUD Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran. 3) PPK – SKPD Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: a) menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti; b) menerima tembusan bukti pengajuan permohonan uang muka dan dokumen lain yang berkaitan dengan pencairan uang muka; c) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat; d) melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar; dan e) membuat jurnal koreksi, penyesuaian dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan. 166 4) Bendahara Pengeluaran SKPD a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran ke dalam buku pengeluaran SKPD sesuai bukti transaksi; b) membuat LPJ Pengeluaran; dan c) melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5) Pihak ketiga/terkait lainnya Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan dokumen pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan uang muka pekerjaan, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D. Pihak terkait lainnya seperti pengurus barang pengguna persediaan dan pengurus barang pengguna inventaris melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b.Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi beban dibayar dimuka: 1) Ringkasan Kontrak; 2) SPP/SPM; 3) Surat permohonan pembayaran uang muka; 4) Rincian penggunaan uang muka; 5) Surat pernyataan penggunaan uang muka; 6) Jaminan Uang muka; 7) Kemajuan Pekerjaan; dan 8) Dokumen lainnya yang mendukung pencatatan sistem prosedur Akuntansi.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi 1) Pada saat Pengajuan SPP dan SPM LS uang muka pekerjaan Tidak ada jurnal 2) Pencatatan atas pembayaran atas Uang Muka Pekerjaan melalui BUD Pembayaran melalui BUD dilakukan melalui penerbitan SP2D LS. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Aset… xxx R/K PPKD xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja Modal xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 3) Pada saat melaporkan Kemajuan Pekerjaan dan pengajuan SPP dan SPM–LS sampai pelunasan SP2D-LS untuk pekerjaan termin adalah sebagai berikutnya Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Aset… xxx R/K PPKD xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja Modal xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 4) Pada saat serah terima barang/pekerjaan dengan disertai dokumen BAST Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Aset....... xxx R/K PPKD xxx 167
1. 4.Sistem Akuntansi Piutang Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.
a.Pihak Yang Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah PPK - SKPD, yang memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal; dan 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing-masing rekening.
b.Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD: 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah; 2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah; 3) Bukti Memorial; dan 4) Dokumen lain yang dipersamakan
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi 1) Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi dokumen yang belum diterima pembayarannya. Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R- Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian. Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO. Jurnal balik ini dilakukan khusus untuk pendapatan yang tidak menerapkan official assessment. a) Pencatatan dokumen yang belum diterima pembayarannya. Untuk mencatat dokumen yang belum diterima pembayarannya dilakukan jurnal sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Piutang Pendapatan xxx Pendapatan-LO xxx b) Pencatatan pencatatan penerimaan kas yang telah diakui pendapatan pada tahun lalu Untuk mencatat dokumen yang telah diterima pembayarannya namun telah diakui pendapatannya pada tahun lalu dilakukan jurnal sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Pendapatan- LO xxx Piutang Pendapatan xxx 168 2) Sistem dan Prosedur Pencatatan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Bagian Lancar Piutang Tagihan Jangka Panjang… xxx Tagihan Jangka Panjang Pinjaman xxx 3) Sistem dan Prosedur Penetapan umur piutang (aging schedule) Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban Penyisihan Piutang xxx Penyisihan Piutang xxx 4) Sistem dan Prosedur Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK-SKPD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang. Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Atas transaksi tersebut pencatatan jurnalnya sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Penyisihan Piutang xxx Piutang xxx 5) Sistem dan Prosedur Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan. Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran atas piutang yang telah dihapusbukukan maka PPK-SKPD akan mencatat transaksi sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Piutang xxx Penyisihan Piutang xxx 6) Sistem dan Prosedur penerimaan pembayaran atas piutang yang telah dihapus Berdasarkan bukti pembayaran atas piutang yang telah dihapus PPK-SKPD akan mencatat transaksi dengan jurnalnya sebagai berikut: 169 a) melalui Bendahara Penerimaan: Ketika menerima pembayaran piutang Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas Bend Penerimaan xxx Piutang xxx Ketika melakukan penyetoran atas penerimaan piutang Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit R/K PPKD xxx Kas Bend Penerimaan xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah xxx b) melalui Transfer ke BUD Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit R/K PPKD xxx Piutang xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah xxx
1. 5.Sistem Akuntansi Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Persediaan. Metode yang mempengaruhi sistem akuntansi persediaan, yaitu metode periodik.
a.Pihak Yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah: 1) Pengurus Barang Pengguna Persediaan Dalam sistem akuntansi persediaan, pengurus barang pengguna persediaan bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas pengelolaan persediaan. 2) Bendahara Pengeluaran Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan. 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan. 4) PPK-SKPD Dalam sistem akuntansi persediaan, PPK-SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. 170
b.Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain: 1) Bukti Belanja Persediaan; 2) Berita Acara Serah Terima Barang; 3) Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun; dan 4) SP2D LS.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi Sistem dan prosedur akuntansi untuk persediaan sebagai berikut: 1) Awal tahun Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban Persediaan xxx Persediaan xxx 2) Pada saat pembelian a) Pembelian dengan SP2D LS. Sebagai contoh transaksi pembelian alat tulis kantor, pencatatan untuk transaksi ini sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban Persediaan xxx R/K PPKD xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja Alat Tulis Kantor xxx Estimasi Perubahan SAL xxx b) Pembelian yang dilakukan dengan uang persediaan yang dilengkapi dengan LPJ. Sebagai contoh transaksi pembelian alat tulis kantor, pencatatan untuk transaksi ini sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban Persediaan xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal pelaksanaan anggaran dilakukan setelah mendapat pengesahan dari PPK-SKPD, sedangkan Jurnal Finansial dilakukan saat SP2D GU telah dicairkan dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran xxx R/K PPKD xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja Alat Tulis Kantor xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 171 c) Pembelian yang dilakukan dengan tambah uang persediaan yang dilengkapi dengan LPJ. Sebagai contoh transaksi pembelian alat tulis kantor, pencatatan untuk transaksi ini sebagai berikut: Jurnal finansial: Pada saat kas diterima oleh bendahara pengeluaran dari kas daerah (BUD): Uraian Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran xxx R/K PPKD xxx Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh bendahara pengeluaran: Uraian Debet Kredit Beban Persediaan xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal pelaksanaan anggaran dilakukan pada saat LPJ disahkan oleh PPK-SKPD dengan jurnal sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Belanja Alat Tulis Kantor xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan. Untuk pencatatan persediaan dengan menggunakan pendekatan beban tidak dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD. 4) Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan. Untuk pencatatan persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan diperlukan bukti pendukung lainnya berupa tembusan berita acara pemeriksaan fisik (stock opname) dari bagian gudang. Jurnal yang dilakukan sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Persediaan xxx Beban Persediaan xxx
1. 6.Sistem Akuntansi Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
a.Pihak Yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah: 1) Pengurus Barang Pengguna Invetaris Dalam sistem akuntansi aset tetap, pengurus barang pengguna inventaris bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas pengelolaan aset tetap. 2) Bendahara Pengeluaran. Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. 172 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK). Dalam sistem akuntansi aset tetap, PPTK bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). Dalam sistem akuntansi aset tetap, PPK-SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
b.Dokumen yang Terkait Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi: 1) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan; 2) SP2D LS; 3) LPJ; 4) Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap; 5) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset; dan 6) Dokumen lain yang dipersamakan
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi Sistem dan prosedur aset tetap meliputi prosedur akuntansi penambahan nilai aset tetap serta prosedur akuntansi pengurangan nilai aset tetap. 1) Penambahan nilai aset tetap. Penambahan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal tahun berjalan atau berasal dari sumber lain pertama-tama dicatat dalam akun Aset Tetap sesuai dengan golongan. Pencatatan ke dalam akun Aset Tetap sesuai jenis aset tetap dilakukan setelah aset tetap yang diperoleh dicatat dan diverifikasi oleh fungsi Penatausahaan Barang Milik Daerah. a) Berdasarkan LPJ Contoh transaksi untuk transaksi ini adalah pembelian satu unit komputer. Penambahan aset tetap yang berasal dari LPJ bendahara pengeluaran dilakukan pencatatan jurnal dengan dua cara yaitu melalui mekanisme ganti uang persediaan dan mekanisme tambah uang persediaan:

(1)Apabila menggunakan mekanisme ganti uang persediaan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggarannya sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Aset Peralatan dan Mesin xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal pelaksanaan anggaran dilakukan setelah mendapatkan pengesahan LPJ oleh PPK-SKPD sedangkan jurnal finansial dilakukan pada saat SP2D GU telah dicairkan dengan jurnal sebagai berikut : Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran xxx R/K PPKD xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja modal Komputer xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 173
(2)Apabila menggunakan mekanisme tambah uang persediaan. Pada saat kas diterima oleh bendahara pengeluaran dari kas daerah(BUD): Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran xxx R/K PPKD xxx Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh bendahara pengeluaran: Uraian Debet Kredit Aset Peralatan dan Mesin xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal pelaksanaan anggaran dilakukan setelah LPJ pelaksanaan kegiatan tersebut disahkan oleh PPK-SKPD dengan jurnal sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Belanja Modal Komputer xxx Estimasi Perubahan SAL xxx b) Berdasarkan SP2D-LS Contoh transaksi ini adalah pembelian komputer menggunakan SP2D LS yang diterbitkan BUD. Untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Aset Peralatan dan Mesin xxx R/K PPKD xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja Modal Komputer xxx Estimasi Perubahan SAL xxx c) Berdasarkan naskah hibah Contoh transaksi ini adalah sumbangan sepeda motor dari pemerintah pusat untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja. Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Aset Peralatan dan Mesin xxx Pendapatan hibah-LO xxx d) Berdasarkan Laporan mutasi Contoh transaksi ini adalah SKPD X menerima droping barang dari pengelola barang daerah berupa mobil dinas jabatan. Berdasarkan laporan Mutasi Barang Milik Daerah dari fungsi penatausahaan Barang Milik Daerah, PPK-SKPD mencatat ke dalam buku jurnal: Uraian Debet Kredit Aset Peralatan dan Mesin xxx Aset tetap untuk dikonsolidasikan xxx 2) Pengurangan nilai aset tetap a) Pencatatan pengurangan aset tetap selama Tahun berjalan. 1) Penghapusan aset yang disertai penjualan aset. 2) Mutasi aset tetap. 174 Contoh transaksi ini adalah barang berupa mobil dinas jabatan ditarik oleh pengelola barang daerah dari SKPD X. Berdasarkan laporan Mutasi Barang Milik Daerah dari fungsi penatausahaan Barang Milik Daerah, PPK-SKPD mencatat ke dalam buku jurnal: Uraian Debet Kredit Aset tetap untuk dikonsolidasikan xxx Aset Peralatan dan Mesin xxx 3) Pengakuan penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan Contoh transaksi ini adalah pembangunan gedung pada SKPD x yang telah selesai dikerjakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan, PPK-SKPD mencatat ke dalam buku jurnal: Uraian Debet Kredit Aset Gedung dan Bangunan xxx Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx 4) Hibah kepada pihak ketiga/masyarakat Contoh transaksi ini adalah pemerintah daerah menyerahkan hibah kepada pihak ketiga berupa sepeda motor. Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal: Uraian Debet Kredit Beban Hibah xxx Aset Peralatan dan Mesin xxx b) Pencatatan pengurangan aset tetap pada saat penyusunan laporan keuangan.
(1)Inventarisasi aset yang telah diusulkan penghapusan;
(2)Verifikasi data usulan penghapusan data dengan SK Penghapusan; dan
(3)Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya.

7.Sistem Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai KDP adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset. Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola ada kalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat 175 sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

a.Pengakuan KDP Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika: 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; dan 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Jurnal untuk mencatat KDP adalah: Uraian Debet Kredit Kontruksi Dalam Pengerjaan xxx Aset… xxx
b.Pengukuran KDP. 1) Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 2) Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 3) Penyajian dan Pengungkapan KDP. KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan, selain itu dalam CaLK diungkapkan pula informasi mengenai: a) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca; b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca; d) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan e) Jumlah Retensi.
1. 8.Sistem Akuntansi Dana Cadangan Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan 176 ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
a.Klasifikasi Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini: Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Jembatan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dana Cadangan Pembangunan Waduk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada Dst…….
b.Pihak-pihak yang terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain PPK-SKPKD dan PPKD. 1) Dalam sistem akuntansi dana cadangan PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut: a) mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; b) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan c) membuat laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPSAL, LPE, LAK, Neraca dan CaLK. 2) PPKD. Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas: a) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD; dan b) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.
c.Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya : 1) Peraturan Daerah tentang dana cadangan; 2) SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari RKUD ke rekening dana cadangan; 3) Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke RKUD; 4) Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan; dan 5) Dokumen lainnya.
d.Jurnal Standar 1) Pembentukan Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan. Jurnal Standar – Pembentukan Dana Cadangan. Jurnal LO dan Neraca: Uraian Debet Kredit Dana Cadangan xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LRA: Uraian Debet Kredit Pengeluaran Pembiayaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD. 177 Jurnal Standar – Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca: Uraian Debet Kredit Dana Cadangan xxx Jasa Giro pada Rekening Dana cadangan – LO xxx Jurnal LRA Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Jasa Giro pada Rekening Dana cadangan – LRA xxx 3) Pencairan Dana Cadangan Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD untuk pencairan Dana Cadangan. Jurnal Standar – Pencairan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Dana Cadangan xxx Jurnal LRA: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan xxx
1. 9.Sistem Akuntansi Aset Lainnya Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang meliputi aset kerjasama dengan pihak ketiga.
a.Pihak Yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah: 1) Bendahara Penerimaan Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD. 2) Bendahara Pengeluaran Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD. 3) PPK-SKPD Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: a) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. b) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
b.Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain: 1) Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/yang Dipersamakan; 2) Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau Dokumen yang Dipersamakan; 178 3) Kontrak/Perjanjian– Sewa/yang Dipersamakan; 4) Kontrak/Perjanjian Kerjasama–Pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan; 5) Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT/Dokumen yang Dipersamakan; 6) Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT & BAST/Dokumen yang Dipersamakan; 7) Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan; 8) Surat Lisensi dan Frenchise/Izin dari pemegang Haki Hak Cipta, Paten/Dokumen yang dipersamakan; dan 9) Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi 1) Pada saat pembelian/pengakuan a) Tagihan Angsuran Ketika dilaksanakan penjualan aset secara angsuran, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait. Sebagai contoh penjualan aset sepeda motor yang dijual melalui lelang. Apabila selisih antara nilai penjualan lebih besar dari nilai buku adalah positif: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di bendahara penerimaan atau R/K PPKD xxx Akumulasi penyusutan xxx Aset Peralatan dan Mesin xxx Surplus penjualan aset tetap-LO xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Hasil Penjualan aset yang dipisahkan xxx Apabila selisih antara nilai penjualan lebih kecil dari nilai buku adalah negatif: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di bendahara penerimaan atau R/K PPKD xxx Akumulasi penyusutan xxx Defisit penjualan aset tetap-LO xxx Aset Peralatan dan Mesin xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Hasil Penjualan aset yang dipisahkan xxx b) Tuntutan ganti rugi Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah. 179 Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah xxx Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Pendapatan TGR-LO xxx c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kemitraan dengan pihak ketiga xxx Aset Tetap xxx d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP). Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kemitraan dengan pihak ketiga xxx Aset Tetap/Aset lain-lain xxx e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT) BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kemitraan dengan pihak ketiga(BOT) xxx Aset Tetap xxx f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Serah Guna (BTO) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemda dikerjasamakan Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kemitraan dengan pihak ketiga(BTO) xxx Aset Tetap xxx Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan ke Pemda dengan BAST Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Bangunan guna serah(BTO) xxx Utang jangka panjang xxx g) Aset Tidak Berwujud Pada saat perolehan Aset Tidak Berwujud, PPK-SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. 180 Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Aset Tidak Berwujud xxx R/K PPKD xxx h) Aset Lain-lain Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain- lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK- SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Aset lain-lain xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx Aset Tetap xxx 2) Penyesuaian tagihan Jangka Panjang Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. a) Penyesuaian Tagihan Penjualan Angsuran Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx Tagihan Penjualan Angsuran xxx b) Penyesuaian Tuntutan Ganti Rugi Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx Tagihan Tututan Ganti Rugi xxx 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Aset lain-lain xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx Aset Tetap xxx 4) Penyusutan KSO/BTO Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal penyesuaian: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban Penyusutan-LO xxx Akumulasi Penyusutan Aset KSO/BTO xxx 181 5) Amortisasi Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal penyesuaian: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban Amortisasi-LO xxx Akumulasi Amortisasi xxx 6) Pada saat selesai dikerjasamakan Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. a) Penyerahan Bangun Guna Serah (BOT) Jurnal Finansial Uraian Debet Kredit Aset Tetap xxx Bangun Guna Serah (BOT) xxx Pendapatan Lainnya –LO xxx b) Penyerahan Bangun Serah Guna (BTO) Jurnal Finansial Uraian Debet Kredit Aset Tetap xxx Bangun Guna Serah (BTO) xxx
1. 10.Sistem Akuntansi Kewajiban
a.Pihak terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD adalah: 1) PPK-SKPD PPK-SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan. 2) PPTK PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK- SKPD sebagai tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan. 3) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran. 4) BUD Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah yang ada di BUD.
b.Dokumen yang terkait Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Kewajiban SKPD meliputi: 1) Berita Acara Penerimaan Barang; 2) Tagihan dari Pihak III; 3) SP2D LS; dan 182 4) Surat Bukti Pengeluaran Belanja.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset tetap dengan menangguhkan pembayarannya walaupun barang atau aset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ketiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan berkurang apaila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan manggunakan uang persediaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D LS. 1) Pencatatan kewajiban yang ditangguhkan pembayarannya Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Beban xxx Utang xxx 2) Pencatatan penyelesaian kewajiban a) Pembayaran utang melalui UP Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Utang xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja.... xxx Estimasi Perubahan SAL xxx b) Pembayaran utang melalui pembayaran LS Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Utang xxx R/K PPKD xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja xxx Estimasi Perubahan SAL xxx
1. 11.Sistem Akuntansi Ekuitas
a.Pihak terkait Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan sebagainya. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD adalah: 1) PPK-SKPD Tugas PPK-SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti memorial. 2) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas. 3) Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas. 183 4) PPTK PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan memberikan dokumen tembusannya kepada PPK-SKPD untuk dilakukan pencatatan.
b.Dokumen yang terkait Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Ekuitas SKPD meliputi: 1) Berita Acara Inventarisasi Persediaan; dan 2) Berita Acara Revaluasi Aset Tetap.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi Pencatatan akuntansi atas ekuitas dapat terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan dan pencatatan atas koreksi kesalahan. 1) Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun beban. Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah menyusun LO perlu dilakukan penutupan akun-akun nominal dengan tujuan: a) menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO dan beban; b) memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya; dan c) menghitung ekuitas akhir periode. Jurnal Finansial untuk menutup pendapatan-LO: Uraian Debet Kredit Pendapatan Xxx Surplus defisit - LO xxx Jurnal Finansial untuk menutup Beban: Uraian Debet Kredit Surplus defisit – LO xxx Beban xxx 2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara lain: a) Koreksi nilai persediaan Jurnal Finansial untuk mencatat pengurangan ekuitas Uraian Debet Kredit Ekuitas xxx Persediaan xxx Jurnal finansial untuk mencatat penambahan ekuitas Uraian Debet Kredit Persediaan xxx Ekuitas xxx b) Selisih Revaluasi Aset Tetap Jurnal Finansial untuk mencatat pengurangan ekuitas Uraian Debet Kredit Ekuitas xxx Aset Tetap xxx Jurnal finansial untuk mencatat penambahan ekuitas Uraian Debet Kredit Aset Tetap xxx Ekuitas xxx 184
1. 12.Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan dapat terjadi karena adanya:
a.Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
b.Kesalahan perhitungan matematis;
c.Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
d.Kesalahan interpretasi fakta;
e.Kecurangan; dan/atau
f.Kelalaian. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.
a.Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi atau menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan. Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut: 1) Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Pajak Daerah-LO xxx Kas xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Pajak Daerah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 2) Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas xxx Pajak Daerah-LO xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Pajak Daerah xxx
b.Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya. 1) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada periode berjalan. Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. 185 2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada periode-periode Sebelumnya. a) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan: Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan. b) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan. Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

(1)Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain- lain-LRA dan Pendapatan Lain-lain-LO. Jurnal Finansial: Koreksi tambah pada pendapatan: Uraian Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pendapatan - LO xxx Koreksi kurang pada pendapatan: Uraian Debet Kredit Pendapatan – LO xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Koreksi tambah pada pendapatan: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan - LRA xxx Koreksi kurang pada pendapatan: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan - LRA xxx
(2)Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/ beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/ beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA.
(1)Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal: Jurnal Finansial: Koreksi Penambahan beban: Uraian Debet Kredit Beban xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Koreksi Pengurangan beban: Uraian Debet Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Beban xxx 186 Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Koreksi Penambahan Belanja: Uraian Debet Kredit Belanja xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Koreksi Pengurangan Belanja: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Belanja xxx
(2)Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/ Pendapatan- LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas xxx Ekuitas xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit SiLPA/SiKPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx
(3)Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan -LO/Pendapatan- LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Ekuitas xxx Kas xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx SiLPA/SiKPA xxx 3) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun Aset bersangkutan. a) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, SKPD kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas xxx Tanah xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx SiLPA/SiKPA xxx b) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, SKPD kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli. 187 Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Peralatan dan Mesin xxx Kas xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit SiLPA/SiKPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx F. SISTEM AKUNTANSI SKPKD

1.Sistem Akuntansi Pendapatan –LO dan Pendapatan –LRA

a.Pihak Yang Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD antara lain Bendahara Penerimaan SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD dan PPKD selaku BUD. 1) Fungsi Akuntansi SKPKD Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 2) Bendahara Penerimaan SKPKD a) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan SKPKD; dan b) membuat LPJ Penerimaan. 3) PPKD Selaku BUD a) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya; dan b) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD. 4) Pihak ketiga lainnya Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau pemerintah daerah lain/pihak lain pemberi hibah.
b.Dokumen yang Terkait 1) DAU: Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun). 2) DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun). 3) Dana Bagi Hasil: a) Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun); b) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun); dan c) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun). 4) Dana Otonomi Khusus Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun). Khusus Daerah Otsus. 5) Dana Penyesuaian: a) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. 188 b) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari provinsi. c) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yang diterbitkan tiap tahun). 6) Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain: a) Dana Hibah:

(1)Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak selain pemerintah).
(2)Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri).
(3)Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan
(4)pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.
(5)Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan. b) Dana Darurat : Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat c) Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah. d) Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari Pemerintah Provinsi ke pemerintah kabupaten ini antara lain:
(1)Dana Bagi Hasil Provinsi: Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
(2)Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur tentang alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun); dan
(3)Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kota.
1. c.Sistem dan Prosedur Akuntansi Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPKD adalah: 1) Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA). a) Saat surat penetapan/dokumen peraturan perundang- undangan/dokumen yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal pengakuan Pendapatan-LO. b) Saat Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, maka Kas Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan disampaikan kepada fungsi akuntansi SKPKD untuk pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA. c) Pengakuan pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat diterimanya dana/kas masuk di kas daerah maka Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal: 189 Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah.......................... xxx Pendapatan Transfer –LO/Lain xxx Pendapatan yg Sah-LO... Estimasi Perubahan SAL ........................ xxx Pendapatan Transfer–LRA/Lain xxx Pendapatan yg Sah-LRA.. 2) Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas. a) Fungsi akuntansi SKPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian. b) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial. Uraian Debet Kredit Piutang xxx Pendapatan -LO xxx c) Jurnal penyesuaian pada awal tahun pada saat pembayaran atas dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan-LO: Uraian Debet Kredit Pendapatan-LO xxx Piutang xxx
  1. 2.Sistem Akuntansi Beban dan Belanja Akuntansi Beban pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan) dan Beban Luar Biasa. Akuntansi Belanja pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tak Terduga. Akuntansi Transfer pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat dan melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan belanja SKPKD meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.
2. a.Pihak Yang Terkait 1) Fungsi Akuntansi SKPKD Fungsi Akuntansi SKPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi. 2) PPKD PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi. 3) BUD/Kuasa BUD BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi: 190 a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum SKPKD; dan b) membuat LPJ atas beban dan belanja.
3. b.Dokumen yang Terkait Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja dan Transfer pada SKPKD antara lain: 1) Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang; 2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah; 3) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan; 4) Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 5) Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan; 6) Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke kabupaten/kota; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa; 8) Surat Tagihan dari pihak ketiga; dan 9) SP2D.
4. c.Sistem dan Prosedur Akuntansi Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPKD adalah: 1) Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut: a) Melalui Bendahara Pengeluaran. Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat pertanggungungjawaban (LPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Sebagai contoh pemberian bantuan hibah dan bansos yang nilainya dibawah 5 juta.
(1)Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Beban Hibah/Bansos xxx Kas di Kas Daerah xxx
(2)Apabila telah diterbitkan SP2D Nihil dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Belanja Hibah/Bansos xxx Estimasi Perubahan SAL xxx b) Melalui Kas Daerah (LS) Beban dan belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.
(1)Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Beban xxx Kas di Kas Daerah Xxx
(2)Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Belanja xxx Estimasi Perubahan SAL Xxx 191 2) Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas. a) Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen penetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: Uraian Debet Kredit Beban xxx Utang Belanja Xxx b) Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuain atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan. Uraian Debet Kredit Utang Belanja xxx Beban Xxx

3.Sistem Akuntansi Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas PPK terkait pemberian uang muka pekerjaan yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa.

a.Pihak Yang Terkait 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan LPJ. 2) PPKD selaku BUD Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran. 3) PPK – SKPD Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: a) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti; b) Menerima tembusan bukti pengajuan permohonan uang muka dan dokumen lain yang berkaitan dengan pencairan uang muka; c) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/ Memo Jurnal yang telah dibuat; d) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar; dan e) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan. 4) Bendahara Pengeluaran SKPD a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran ke dalam buku pegeluaran SKPD sesuai bukti transaksi; b) membuat LPJ Pengeluaran; dan c) Melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5) Pihak ketiga/terkait lainnya Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan dokumen pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan uang muka pekerjaan, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D. 192 Pihak terkait lainnya seperti penyimpan barang dan pengurus barang melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b.Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi Beban dibayar dimuka: 1) Ringkasan Kontrak; 2) SPP/SPM; 3) Permohonan pembayaran uang muka: 4) Rincian penggunaan uang muka; 5) Surat Pernyataan penggunaan uang muka; 6) Jaminan Uang muka; 7) Kemajuan Pekerjaan; dan 8) Dokumen lainnya yang mendukung pencatatan sistem prosedur Akuntansi.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi 1) Pada saat Pengajuan SPP dan SPM LS uang muka pekerjaan. Tidak ada jurnal 2) Pencatatan atas pembayaran atas Uang Muka Pekerjaan melalui BUD. Pembayaran melalui BUD dilakukan melalui penerbitan SP2D LS. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit R/K SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja Modal xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 3) Pada saat melaporkan Kemajuan Pekerjaan dan pengajuan SPP- LS, SPM – LS sampai pelunasan SP2D-LS untuk pekerjaan termin berikutnya Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit R/K SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Belanja Modal xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 4) Pada saat serah terima barang/pekerjaan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) Tidak ada jurnal.
1. 4.Sistem Akuntansi Piutang Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang. 193
a.Pihak Yang Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah PPK- SKPKD, yang memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca. 2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing masing rekening.
b.Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPKD: 1) Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan; 2) PMK untuk Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Bukan Hasil Pajak dana Otsus dana Penyesuaian dan Piutang Dana Bos Kurang Salur; 3) Perpres untuk DAU; 4) Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang; dan 5) Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPKD adalah: 1) Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya: a) Pada akhir tahun, PPK-SKPKD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen penetapan tersebut, PPK- SKPD mencatatan pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian. b) Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO. c) Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya Uraian Debet Kredit Piutang xxx Pendapatan-LO xxx d) Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun sebelumnya Uraian Debet Kredit Pendapatan-LO xxx Piutang xxx 2) Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya. Setiap akhir periode akuntansi PPK-SKPKD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Uraian Debet Kredit Bagian Lancar Tagihan xxx Tagihan Pinjaman xxx 3) Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (aging schedule). Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPKD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPKD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. 194 Uraian Debet Kredit Beban Penyisihan Piutang xxx Penyisihan Piutang xxx 4) Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang. a) Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK-SKPKD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang, sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal. b) Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan. Uraian Debet Kredit Penyisihan Piutang xxx Beban Penyisihan Piutang xxx Piutang xxx c) Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan Uraian Debet Kredit Penyisihan Piutang xxx Piutang xxx
1. 5.Sistem Akuntansi Investasi Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
a.Pihak Yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain: 1) PPK-SKPKD Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD yang memiliki tugas sebagai berikut: a) mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; b) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan c) membuat laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), LAK, Neraca dan CaLK. 2) PPKD Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas: a) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD; dan b) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.
b.Dokumen yang Terkait: 1) SP2D LS; 2) Nota Kredit; dan 3) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi 2) Perolehan Investasi a) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (manajemen kas), Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. 195 Uraian Debet Kredit Investasi Jangka Pendek xxx Kas di Kas Daerah xxx b) Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan pada buku jurnal. Uraian Debet Kredit Pengeluaran Pembiayaan xxx Estimasi Perubahan SAL Xxx c) Berdasarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx Kas di Kas Daerah Xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Pengeluaran Pembiayaan-PMPD xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 3) Pelepasan Investasi a) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan bunga - LO xxx Investasi Jangka Pendek xxx b) Jika dianggarkan dalam pembiayaan, fungsi akuntansi SKPKD membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima. Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan xxx c) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. d) Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan investasi jangka panjang Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang LO xxx Utang Dalam Negeri Obligasi xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan xxx e) Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasi jangka panjang. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang LO xxx Utang Dalam Negeri Obligasi xxx 196 Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan xxx 4) Hasil Investasi a) Hasil investasi jangka pendek. Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan bunga – LO xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan bunga – LRA xxx b) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 (tiga) metode:

(1)Metode Biaya Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA xxx
(2)Metode Ekuitas. (a) Pembukuan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba), Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. Uraian Debet Kredit Penyertaan Modal Pemerintah xxx Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO xxx (b) Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-LO xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA xxx
(3)Metode Nilai Bersih yang direalisasikan Pembukuaan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku jurnal. 197 Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kasda xxx Pendapatan bunga dana bergulir LO xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan Bunga dana Bergulir xxx Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang).

6.Sistem Akuntansi Kewajiban Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

a.Pihak Yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas: 1) BUD. a) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang; dan b) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. 2) Fungsi Akuntansi SKPKD. a) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; dan b) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). 3) PPKD Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK.
b.Dokumen yang Terkait. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah: 1) Surat Perjanjian Utang; 2) Nota kredit; dan 3) SP2D.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi. Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan) serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaran pembiayaan). 1) Penambahan kewajiban. Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. 198 Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kasda xxx Utang Jangka Panjang xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan xxx 2) Pengurangan Kewajiban Berdasarkan SP2D LS untuk membayar utang jangka panjang yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Bagian lancar utang Jangka Panjang xxx Kas di Kasda xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Pengeluaran Pembiayaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Utang jangka Panjang xxx Surplus penyelesaian utang – LO xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran Uraian Debet Kredit Pengeluaran Pembiayaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 3) Pada saat penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan surat perjanjian utang fungsi akuntansi SKPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 (satu) tahun kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Utang jangka panjang xxx Bagian lancar Utang jk.Panjang xxx
1. 7.Koreksi dan Penyesuaian Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.
a.Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik. Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat 199 terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/ menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan. Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut: 1) Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar: Uraia n Debet Kredit Pajak Daerah ... –LO xxx Kas di Kas Daerah xxx Uraian Debet Kredit Pajak Daerah xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 2) Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Pajak Daerah ... -LO xxx Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Pajak Daerah xxx
b.Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya. 1) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan. Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan- LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. 2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode Sebelumnya. a) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

(1)Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan- LO atau akun Beban.
(2)Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan. b) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan.
(1)Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
(2)Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain- lain-LRA dan Pendapatan Lain-lain-LO. Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran xxx Pendapatan Lainnya-LO xxx Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan Lainnya-LRA xxx 200
(3)Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/ beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/ beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA. Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal: Uraian Debet Kredit Ekuitas xxx Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran xxx Uraian Debet Kredit SiLPA/SiKPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx
(4)Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/ Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA. Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran xxx Ekuitas xxx Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx SiLPA/SiKPA xxx
(5)Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/ Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas dan SiLPA/SiKPA. Uraian Debet Kredit Ekuitas xxx Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran xxx Uraian Debet Kredit SiLPA/SiKPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx
(6)Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun neraca yang terkait. (a) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas. Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD xxx 201 Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx SiLPA/SiKPA xxx (b) Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit SiLPA/SiKPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx (c) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas. Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx SiLPA/SiKPA xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Utang Pemerintah Pusat xxx (d) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Utang Pemerintah Pusat xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit SiLPA/SiKPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 202
(7)Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun Aset bersangkutan. (a) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran xxx Tanah Kantor xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx SiLPA/SiKPA xxx (b) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Peralatan Kantor xxx Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit SiLPA/SiKPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx
(8)Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun Kewajiban bersangkutan. (a) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx Utang xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx SiLPA/SiKPA xxx (b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Utang xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit SiLPA/SiKPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 203
1. c.Beberapa koreksi yang terjadi di PPKD adalah sebagai berikut: 1) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun neraca yang terkait. a) Penerimaan Pembiayaan, mengakibatkan penambahan posisi Kas. Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kasda xxx Pinjaman Jangka Panjang BUMD xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx SiKPA/SiLPA xxx b) Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Pinjaman Jangka Panjang BUMD xxx Kas di Kasda xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit SiKPA/SiLPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx c) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas. Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kasda xxx Pinjaman Jangka Panjang xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit SiKPA/SiLPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 204 d) Pengeluaran Pembiayaan–mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut: Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Pinjaman Jangka Panjang xxx Kas di Kasda xxx Jurnal Pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx SiKPA/SiLPA xxx 2) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA dan akun Kewajiban bersangkutan. a) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Kas di Kasda xxx Pinjaman Jangka Panjang xxx Jurnal pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit Estimasi Perubahan SAL xxx SiLPA/SiKPA xxx b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang. Jurnal Finansial: Uraian Debet Kredit Pinjaman Jangka Panjang xxx Kas di Kasda xxx Jurnal pelaksanaan Anggaran: Uraian Debet Kredit SiLPA/SiKPA xxx Estimasi Perubahan SAL xxx
  1. 8.Sistem Akuntansi Properti Investasi Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau: 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi properti investasi adalah sebagai berikut: Kelompok Jenis Kewenangan Properti Investasi Aset Tetap Properti Investasi - Tanah SKPKD/SKPD Properti Investasi - Peralatan dan Mesin SKPKD/SKPD Properti Investasi - Gedung dan Bangunan SKPKD/SKPD Properti Investasi - Jalan, Jaringan dan Irigasi SKPKD/SKPD Properti Investasi - Aset Tetap Lainnya SKPKD/SKPD Properti Investasi Aset Tidak Berwujud Lisensi dan Franchise SKPKD/SKPD Hak Cipta SKPKD/SKPD Hak Paten SKPKD/SKPD Software SKPKD/SKPD 205
2. a.Pihak yang Terkait. Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi properti investasi antara lain Fungsi Akuntansi SKPKD, SKPKD dan BUD/Kuasa BUD.
  1. 1.Fungsi Akuntansi SKPKD. Dalam sistem akuntansi properti investasi, fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:
3. a.mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
4. b.memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
5. c.menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
  1. 2.PPKD. Dalam sistem akuntansi properti investasi, PPKD memiliki tugas menyiapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.
  2. 3.BUD/Kuasa BUD. Dalam sistem akuntansi properti investasi, BUD/Kuasa BUD melakukan fungsi administrasi transaksi penerimaan atas properti investasi, sehingga BUD/Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD.
6. b.Dokumen yang Digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi properti investasi antara lain:
  1. 1.peraturan daerah terkait transaksi properti investasi; dan/atau
  2. 2.naskah perjanjian; dan/atau
  3. 3.SP2D LS; dan/atau
  4. 4.BAST; dan/atau
  5. 5.nota kredit; dan/atau
  6. 6.bukti memorial; dan/atau
  7. 7.dokumen lain yang dipersamakan.
7. c.Jurnal Standar.
  1. 1.Perolehan Awal Properti Investasi Pada saat pemerintah daerah memperoleh properti investasi baik melalui pembelian, transaksi non pertukaran (reklasifikasi), pemerintah daerah menerima dokumen transaksi perolehan properti investasi seperti BAST atau kontrak perjanjian atau bukti memorial atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal: a) Properti investasi diperoleh melalui pembelian Pada saat pemerintah daerah menerima aset properti investasi melalui pembelian Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Properti Investasi ....... XXX XXX Utang Belanja Modal ..... XXX Pada saat pelunasan utang belanja modal pengadaan properti investasi Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Utang Belanja Modal XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 206 Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Belanja Modal XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX b) Properti investasi diperoleh melalui transaksi non pertukaran (hibah) Pada saat pemerintah daerah menerima hibah berupa property investasi dengan BAST hibah, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Properti Investasi....... XXX XXX Pendapatan Hibah dari .... LO XXX *) dicatat sebesar nilai pasar aset properti investasi atau nilai yang tercantum dalam BAST hibah c) Properti investasi diperoleh melalui alih guna aset tetap atau aset tidak berwujud Pada saat pemerintah daerah menetapkan alih guna aset tetap atau aset tidak berwujud properti investasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hal tersebut. Sebelum dilakukan pengakuan dan pencatatan, terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali (appraisal) sebagai dasar penentuan nilai wajar aset properti investasi. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal: Alih guna Aset Tetap/Aset Tidak Berwujud menjadi Properti Investasi Jurnal LO dan Neraca Apabila nilai wajar properti investasi sama dengan nilai buku aset tetap/aset tidak berwujud Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Properti Investasi ....... XXX XXX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..../Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud .... XXX XXX Aset Tetap..../Aset Tidak Berwujud .... XXX Apabila nilai wajar properti investasi lebih tinggi dari nilai buku properti investasi Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Properti Investasi ....... XXX XXX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ..../Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud .... XXX XXX Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepa san Aset Non Lancar-LO XXX XXX Aset Tetap ..../Aset Tidak Berwujud .... XXX Apabila nilai wajar properti investasi lebih rendah dari nilai buku properti investasi Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Properti Investasi .... XXX XXX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ..../Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud XXX XXX Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO XXX XXX Aset Tetap ..../Aset Tidak Berwujud .... XXX 207
  2. 2.Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Pada saat pemerintah daerah melakukan pengeluaran atas property investasi setelah perolehan dan pengakuan awal, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi apakah pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk dapat dikapitalisasi ke properti investasi (melebihi batas minimum kapitalisasi atau menambah kapasitas produksi atau menambah masa manfaat). Apabila pengeluaran yang terjadi memenuhi kriteria tersebut, pengeluaran diakui sebagai penambah properti investasi. Jika sebaliknya, diakui sebagai beban pemeliharaan/operasi untuk properti investasi. Pada saat pengeluaran, pemerintah daerah menerbitkan SP2D LS atau SP2D GU/TU dan atas dasar dokumen tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal: Apabila pengeluaran memenuhi kriteria kapitalisasi Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Properti Investasi XXX XXX Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran*) XXX *) Jika SP2D LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah; Jika SP2D GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Belanja Modal ..... XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX Apabila pengeluaran tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Beban Pemeliharaan .... XXX XXX Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran*) XXX *) Jika SP2D LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah; Jika SP2D GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Belanja Pemeliharaan ..... XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX
  3. 3.Pengakuan Hasil Properti Investasi Apabila mekanisme pembayaran hasil properti investasi dilakukan tiap periode Pada saat pemerintah daerah membuat perjanjian pemanfaatan aset properti investasi, pemerintah daerah berhak mengakui piutang pendapatan hasil properti investasi. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal: Pengakuan Piutang Pendapatan Hasil Properti Investasi Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan XXX XXX Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO XXX Pada saat pemerintah daerah menerima pembayaran hasil properti investasi, pemerintah daerah menerima nota kredit dari bank. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal: 208 Penerimaan Pendapatan Hasil Properti Investasi Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX XXX Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LO XXX Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX XXX Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan XXX
  4. 4.Penyusutan Aset Properti Investasi Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset properti investasi. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Beban Penyusutan Aset Properti Investasi ..... XXX XXX Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi ..... XXX
  5. 5.Revaluasi Aset Properti Investasi Revaluasi aset properti investasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur revaluasi aset dan berlaku secara nasional. Pada saat pemerintah daerah melakukan revaluasi aset properti investasi, selisih antara nilai hasil revaluasi dan nilai buku aset properti invesatsi diakui dan dicatatat sebagai Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset. Penyusutan atas aset properti investasi didasarkan pada nilai properti investasi hasil revaluasi dengan menggunakan sisa masa manfaat aset properti investasi yang bersangkutan. Apabila terdapat perubahan umur ekonomis aset properti investasi setelah proses revaluasi, maka penentuan nilai penyusutan setelah proses revaluasi menggunakan sisa umur ekonomis yang baru (umur ekonomis hasil revaluasi dikurangi umur ekonomis yang telah berlalu). Nilai Hasil Revaluasi sama dengan Nilai Teracatat atas Properti Investasi Sebagai contoh, pada tahun 2025 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.10.000, sehingga tidak terdapat perubahan nilai dari nilai tercatat. Jurnal LO dan Neraca Tidak ada jurnal untuk pengakuan hasil revaluasi aset properti investasi Jurnal Penyusutan tahun 2025 Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Beban Penyusutan Aset Properti Investasi ..... 500 XXX Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi ..... 500 209 Nilai Hasil Revaluasi Lebih Tinggi dari Nilai Teracatat atas Properti Investasi Sebagai contoh, pada tahun 2025 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.14.000, sehingga terdapat kenaikan nilai sebesar Rp4.000 dari nilai tercatat sebesar Rp.10.000. Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Properti Investasi ..... 4.000 XXX Koreksi Ekuitas – Selisih Revaluasi Aset Tetap 4.000 Jurnal Penyusutan tahun 2025 Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Beban Penyusutan Aset Properti Investasi ..... 1.000 XXX Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi ..... 1.000 Perhitungan penyusutan tahun berjalan: Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi = Rp.14.000 Sisa masa manfaat: 20 tahun - 6 tahun = 14 tahun Penyusutan: Rp.14.000 : 14 = Rp.1.000 Nilai Hasil Revaluasi Lebih Rendah dari Nilai Teracatat atas Properti Investasi Sebagai contoh, pada tahun 2025 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.5.600, sehingga terdapat penurunan nilai sebesar Rp.4.400 dari nilai tercatat sebesar Rp.l0.000. Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Koreksi Ekuitas – Selisih Revaluasi Aset Tetap 4.400 XXX Properti Investasi ..... 4.400 Jurnal Penyusutan tahun 2025 Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Beban Penyusutan Aset Properti Investasi ..... 400 XXX Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi ..... 400 Perhitungan penyusutan tahun berjalan: Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi = Rp.5.600 Sisa masa manfaat: 20 tahun - 6 tahun = 14 tahun Penyusutan: Rp.7.000 : 14 = Rp.400
  6. 6.Pelepasan Properti Investasi Pelepasan properti investasi dapat terjadi karena proses penghapusan properti investasi setelah dilakukan proses pemindahtanganan, seperti pemusnahan, penjualan, tukar-menukar, hibah, maupun penyertaan modal. Penghapusan properti investasi 210 dapat dilakukan dengan berdasarkan SK Bupati atau Sekretaris Daerah tentang penghapusan properti investasi.
8. a.Jika Properti Investasi Dihapuskan Berdasarkan SK Bupati atau Sekretaris Daerah, PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mengotorisasi bukti memorial untuk penghapusan aset. Berdasarkan bukti memorial tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal penghapusan aset tetap sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar ...... -LO XXX XXX Akumulasi Penyusutan Properti Investasi .... XXX XXX Properti Investasi .... XXX
9. b.Jika Properti Investasi Dijual Pada saat properti investasi dijual oleh SKPKD, berdasarkan bukti penjualan, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal: Apabila kas hasil penjualan lebih besar dari pada nilai properti investasi yang dijual Jurnal LO atau Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX XXX Akumulasi Penyusutan Properti Investasi .... XXX XXX Properti Investasi .... XXX XXX Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO* XXX Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX XXX Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan XXX Apabila kas hasil penjualan lebih kecil dari pada nilai properti investasi yang dijual Jurnal LO atau Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX XXX Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO XXX XXX Akumulasi Penyusutan Properti Investasi .... XXX XXX Properti Investasi .... XXX Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX XXX Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan XXX
10. c.Jika Properti Investasi Ditukar Pada saat telah terjadi tukar-menukar properti investasi oleh SKPKD, berdasarkan bukti transaksi tukar-menukar, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal: 1) Apabila terjadi keuntungan dan menerima tambahan kas 211 Jurnal LO atau Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Aset Tetap (baru)** XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX XXX Akumulasi Penyusutan Properti Investasi .... XXX XXX Properti Investasi .... XXX XXX SurplusPenjualan/Pertukaran /Pelepasan Aset Non Lancar- LO* XXX * Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar ** Harga pasar aset lama dikurangi kas Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX XXX Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan XXX 2) Apabila terjadi keuntungan dan mengeluarkan kas Jurnal LO atau Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Aset Tetap (baru)** XXX XXX Akumulasi Penyusutan Properti Investasi .... XXX XXX Properti Investasi .... XXX XXX Utang Belanja Modal ..... XXX XXX Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelep asan Aset Non Lancar-LO * XXX * Perbandingan antara nilai properti invastasi dengan harga pasar ** Harga pasar aset lama ditambah kas Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Utang Belanja Modal ..... XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Belanja Modal .... XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX 3) Apabila terjadi kerugian dan menerima kas Jurnal LO atau Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Aset Tetap (baru)** XXX XXX Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO * XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX XXX Akumulasi Penyusutan Properti Investasi .... XXX XXX Properti Investasi .... XXX * Perbandingan antara nilai properti invastasi dengan harga pasar ** Harga pasar aset lama ditambah kas Jurnal LRA Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit XXX XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX XXX Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan XXX 214 1 2 3 4 5 6 7 1 1 02 04 Investasi dalam SBI 1 1 02 04 01 Investasi dalam SBI 1 1 02 04 01 0001 Investasi dalam SBI ... 1 1 02 04 01 0002 Dst ... 1 1 02 05 Investasi dalam SPN 1 1 02 05 01 Investasi dalam SPN 1 1 02 05 01 0001 Investasi dalam SPN ... 1 1 02 05 01 0002 Dst ... 1 1 02 06 Investasi Jangka Pendek BLUD 1 1 02 06 01 Investasi Jangka Pendek BLUD 1 1 02 06 01 0001 Investasi Jangka Pendek BLUD 1 1 03 Piutang Pajak Daerah 1 1 03 01 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1 1 03 01 01 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan 1 1 03 01 01 0001 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 1 1 03 01 01 0002 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 1 1 03 01 01 0003 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 01 0004 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 02 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep 1 1 03 01 02 0001 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 1 1 03 01 02 0002 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 1 1 03 01 02 0003 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 02 0004 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 03 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus 1 1 03 01 03 0001 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 1 1 03 01 03 0002 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 1 1 03 01 03 0003 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 03 0004 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 04 Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus 1 1 03 01 04 0001 Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 1 1 03 01 04 0002 Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 1 1 03 01 04 0003 Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 04 0004 Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 05 Piutang PKB-Mobil Bus-Bus 1 1 03 01 05 0001 Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 1 1 03 01 05 0002 Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 1 1 03 01 05 0003 Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 05 0004 Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 06 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 1 1 03 01 06 0001 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 1 1 03 01 06 0002 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1 1 03 01 06 0003 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 06 0004 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 07 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 1 1 03 01 07 0001 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 1 1 03 01 07 0002 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 1 1 03 01 07 0003 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 07 0004 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 08 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 1 1 03 01 08 0001 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi 1 1 03 01 08 0002 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum 1 1 03 01 08 0003 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 08 0004 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 09 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 1 1 03 01 09 0001 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi 1 1 03 01 09 0002 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum 1 1 03 01 09 0003 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 09 0004 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 10 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 1 1 03 01 10 0001 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi 1 1 03 01 10 0002 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum 1 1 03 01 10 0003 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 10 0004 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 11 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 1 1 03 01 11 0001 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi 1 1 03 01 11 0002 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum 1 1 03 01 11 0003 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 11 0004 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah 215 1 2 3 4 5 6 7 1 1 03 01 12 Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 1 1 03 01 12 0001 Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi 1 1 03 01 12 0002 Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum 1 1 03 01 12 0003 Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 12 0004 Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 13 Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar 1 1 03 01 13 0001 Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi 1 1 03 01 13 0002 Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum 1 1 03 01 13 0003 Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 13 0004 Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 14 Piutang PKB-Mobil Roda Tiga 1 1 03 01 14 0001 Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi 1 1 03 01 14 0002 Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum 1 1 03 01 14 0003 Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat 1 1 03 01 14 0004 Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah 1 1 03 01 15 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga 1 1 03 01 15 0001 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi 1 1 03 01 15 0002 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum 1 1 03 01 15 0003 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pusat 1 1 03 01 15 0004 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Daerah 1 1 03 01 16 Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga 1 1 03 01 16 0001 Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi 1 1 03 01 16 0002 Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum 1 1 03 01 16 0003 Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pusat 1 1 03 01 16 0004 Piutang PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Daerah 1 1 03 01 17 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box 1 1 03 01 17 0001 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi 1 1 03 01 17 0002 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum 1 1 03 01 17 0003 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pusat 1 1 03 01 17 0004 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Daerah 1 1 03 01 18 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang 1 1 03 01 18 0001 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi 1 1 03 01 18 0002 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum 1 1 03 01 18 0003 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pusat 1 1 03 01 18 0004 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Daerah 1 1 03 02 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 1 03 02 01 Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 1 1 03 02 01 0001 Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 1 1 03 02 02 Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 1 1 03 02 02 0001 Piutang BBNKB-Jeep 1 1 03 02 03 Piutang BBNKB-Minibus 1 1 03 02 03 0001 Piutang BBNKB-Minibus 1 1 03 02 04 Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus 1 1 03 02 04 0001 Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus 1 1 03 02 05 Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus 1 1 03 02 05 0001 Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus 1 1 03 02 06 Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 1 1 03 02 06 0001 Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 1 1 03 02 07 Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 1 1 03 02 07 0001 Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 1 1 03 02 08 Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 1 1 03 02 08 0001 Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 1 1 03 02 09 Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 1 1 03 02 09 0001 Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 1 1 03 02 10 Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 1 1 03 02 10 0001 Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 1 1 03 02 11 Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 1 1 03 02 11 0001 Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 1 1 03 02 12 Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 1 1 03 02 12 0001 Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 1 1 03 02 13 Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 1 1 03 02 13 0001 Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 1 1 03 02 14 Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga 1 1 03 02 14 0001 Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga 1 1 03 02 15 Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga 1 1 03 02 15 0001 Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga 1 1 03 02 16 Piutang BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga 1 1 03 02 16 0001 Piutang BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga 1 1 03 02 17 Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box 216 1 2 3 4 5 6 7 1 1 03 02 17 0001 Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box 1 1 03 02 18 Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang 1 1 03 02 18 0001 Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang 1 1 03 03 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 1 1 03 03 01 Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin 1 1 03 03 01 0001 Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin 1 1 03 03 02 Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar 1 1 03 03 02 0001 Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar 1 1 03 03 03 Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas 1 1 03 03 03 0001 Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas 1 1 03 03 04 Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya 1 1 03 03 04 0001 Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya 1 1 03 04 Piutang Pajak Air Permukaan 1 1 03 04 01 Piutang Pajak Air Permukaan 1 1 03 04 01 0001 Piutang Pajak Air Permukaan 1 1 03 05 Piutang Pajak Rokok 1 1 03 05 01 Piutang Pajak Rokok 1 1 03 05 01 0001 Piutang Pajak Rokok 1 1 03 06 Piutang Pajak Hotel 1 1 03 06 01 Piutang Pajak Hotel 1 1 03 06 01 0001 Piutang Pajak Hotel 1 1 03 06 02 Piutang Pajak Motel 1 1 03 06 02 0001 Piutang Pajak Motel 1 1 03 06 03 Piutang Pajak Losmen 1 1 03 06 03 0001 Piutang Pajak Losmen 1 1 03 06 04 Piutang Pajak Gubuk Pariwisata 1 1 03 06 04 0001 Piutang Pajak Gubuk Pariwisata 1 1 03 06 05 Piutang Pajak Wisma Pariwisata 1 1 03 06 05 0001 Piutang Pajak Wisma Pariwisata 1 1 03 06 06 Piutang Pajak Pesanggrahan 1 1 03 06 06 0001 Piutang Pajak Pesanggrahan 1 1 03 06 07 Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 1 1 03 06 07 0001 Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 1 1 03 06 08 Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 1 1 03 06 08 0001 Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 1 1 03 07 Piutang Pajak Restoran 1 1 03 07 01 Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya 1 1 03 07 01 0001 Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya 1 1 03 07 02 Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 1 1 03 07 02 0001 Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 1 1 03 07 03 Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 1 1 03 07 03 0001 Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 1 1 03 07 04 Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya 1 1 03 07 04 0001 Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya 1 1 03 07 05 Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya 1 1 03 07 05 0001 Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya 1 1 03 07 06 Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya 1 1 03 07 06 0001 Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya 1 1 03 07 07 Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 1 1 03 07 07 0001 Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 1 1 03 08 Piutang Pajak Hiburan 1 1 03 08 01 Piutang Pajak Tontonan Film 1 1 03 08 01 0001 Piutang Pajak Tontonan Film 1 1 03 08 02 Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 1 1 03 08 02 0001 Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana 1 1 03 08 03 Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya 1 1 03 08 03 0001 Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya 1 1 03 08 04 Piutang Pajak Pameran 1 1 03 08 04 0001 Piutang Pajak Pameran 1 1 03 08 05 Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya 1 1 03 08 05 0001 Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya 1 1 03 08 06 Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 1 1 03 08 06 0001 Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 1 1 03 08 07 Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling 1 1 03 08 07 0001 Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling 1 1 03 08 08 Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan 1 1 03 08 08 0001 Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan 1 1 03 08 09 Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 1 1 03 08 09 0001 Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 217 1 2 3 4 5 6 7 1 1 03 08 10 Piutang Pajak Pertandingan Olahraga-LO 1 1 03 08 10 0001 Piutang Pajak Pertandingan Olahraga-LO 1 1 03 09 Piutang Pajak Reklame 1 1 03 09 01 Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 1 1 03 09 01 0001 Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 1 1 03 09 02 Piutang Pajak Reklame Kain 1 1 03 09 02 0001 Piutang Pajak Reklame Kain 1 1 03 09 03 Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker 1 1 03 09 03 0001 Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker 1 1 03 09 04 Piutang Pajak Reklame Selebaran 1 1 03 09 04 0001 Piutang Pajak Reklame Selebaran 1 1 03 09 05 Piutang Pajak Reklame Berjalan 1 1 03 09 05 0001 Piutang Pajak Reklame Berjalan 1 1 03 09 06 Piutang Pajak Reklame Udara 1 1 03 09 06 0001 Piutang Pajak Reklame Udara 1 1 03 09 07 Piutang Pajak Reklame Apung 1 1 03 09 07 0001 Piutang Pajak Reklame Apung 1 1 03 09 08 Piutang Pajak Reklame Suara 1 1 03 09 08 0001 Piutang Pajak Reklame Suara 1 1 03 09 09 Piutang Pajak Reklame Film/Slide 1 1 03 09 09 0001 Piutang Pajak Reklame Film/Slide 1 1 03 09 10 Piutang Pajak Reklame Peragaan 1 1 03 09 10 0001 Piutang Pajak Reklame Peragaan 1 1 03 10 Piutang Pajak Penerangan Jalan 1 1 03 10 01 Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri 1 1 03 10 01 0001 Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri 1 1 03 10 02 Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 1 1 03 10 02 0001 Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 1 1 03 11 Piutang Pajak Parkir 1 1 03 11 01 Piutang Pajak Parkir 1 1 03 11 01 0001 Piutang Pajak Parkir 1 1 03 12 Piutang Pajak Air Tanah 1 1 03 12 01 Piutang Pajak Air Tanah 1 1 03 12 01 0001 Piutang Pajak Air Tanah 1 1 03 13 Piutang Pajak Sarang Burung Walet 1 1 03 13 01 Piutang Pajak Sarang Burung Walet 1 1 03 13 01 0001 Piutang Pajak Sarang Burung Walet 1 1 03 14 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 1 03 14 01 Piutang Pajak Asbes 1 1 03 14 01 0001 Piutang Pajak Asbes 1 1 03 14 02 Piutang Pajak Batu Tulis 1 1 03 14 02 0001 Piutang Pajak Batu Tulis 1 1 03 14 03 Piutang Pajak Batu Setengah Permata 1 1 03 14 03 0001 Piutang Pajak Batu Setengah Permata 1 1 03 14 04 Piutang Pajak Batu Kapur 1 1 03 14 04 0001 Piutang Pajak Batu Kapur 1 1 03 14 05 Piutang Pajak Batu Apung 1 1 03 14 05 0001 Piutang Pajak Batu Apung 1 1 03 14 06 Piutang Pajak Batu Permata 1 1 03 14 06 0001 Piutang Pajak Batu Permata 1 1 03 14 07 Piutang Pajak Bentonit 1 1 03 14 07 0001 Piutang Pajak Bentonit 1 1 03 14 08 Piutang Pajak Dolomit 1 1 03 14 08 0001 Piutang Pajak Dolomit 1 1 03 14 09 Piutang Pajak Felspar 1 1 03 14 09 0001 Piutang Pajak Felspar 1 1 03 14 10 Piutang Pajak Garam Batu (Halite) 1 1 03 14 10 0001 Piutang Pajak Garam Batu (Halite) 1 1 03 14 11 Piutang Pajak Grafit 1 1 03 14 11 0001 Piutang Pajak Grafit 1 1 03 14 12 Piutang Pajak Granit/Andesit 1 1 03 14 12 0001 Piutang Pajak Granit/Andesit 1 1 03 14 13 Piutang Pajak Gips 1 1 03 14 13 0001 Piutang Pajak Gips 1 1 03 14 14 Piutang Pajak Kalsit 1 1 03 14 14 0001 Piutang Pajak Kalsit 1 1 03 14 15 Piutang Pajak Kaolin 1 1 03 14 15 0001 Piutang Pajak Kaolin 1 1 03 14 16 Piutang Pajak Leusit 218 1 2 3 4 5 6 7 1 1 03 14 16 0001 Piutang Pajak Leusit 1 1 03 14 17 Piutang Pajak Magnesit 1 1 03 14 17 0001 Piutang Pajak Magnesit 1 1 03 14 18 Piutang Pajak Mika 1 1 03 14 18 0001 Piutang Pajak Mika 1 1 03 14 19 Piutang Pajak Marmer 1 1 03 14 19 0001 Piutang Pajak Marmer 1 1 03 14 20 Piutang Pajak Nitrat 1 1 03 14 20 0001 Piutang Pajak Nitrat 1 1 03 14 21 Piutang Pajak Opsidien 1 1 03 14 21 0001 Piutang Pajak Opsidien 1 1 03 14 22 Piutang Pajak Oker 1 1 03 14 22 0001 Piutang Pajak Oker 1 1 03 14 23 Piutang Pajak Pasir dan Kerikil 1 1 03 14 23 0001 Piutang Pajak Pasir dan Kerikil 1 1 03 14 24 Piutang Pajak Pasir Kuarsa 1 1 03 14 24 0001 Piutang Pajak Pasir Kuarsa 1 1 03 14 25 Piutang Pajak Perlit 1 1 03 14 25 0001 Piutang Pajak Perlit 1 1 03 14 26 Piutang Pajak Phospat 1 1 03 14 26 0001 Piutang Pajak Phospat 1 1 03 14 27 Piutang Pajak Talk 1 1 03 14 27 0001 Piutang Pajak Talk 1 1 03 14 28 Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth) 1 1 03 14 28 0001 Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth) 1 1 03 14 29 Piutang Pajak Tanah Diatome 1 1 03 14 29 0001 Piutang Pajak Tanah Diatome 1 1 03 14 30 Piutang Pajak Tanah Liat 1 1 03 14 30 0001 Piutang Pajak Tanah Liat 1 1 03 14 31 Piutang Pajak Tawas (Alum) 1 1 03 14 31 0001 Piutang Pajak Tawas (Alum) 1 1 03 14 32 Piutang Pajak Tras 1 1 03 14 32 0001 Piutang Pajak Tras 1 1 03 14 33 Piutang Pajak Yarosif 1 1 03 14 33 0001 Piutang Pajak Yarosif 1 1 03 14 34 Piutang Pajak Zeolit 1 1 03 14 34 0001 Piutang Pajak Zeolit 1 1 03 14 35 Piutang Pajak Basal 1 1 03 14 35 0001 Piutang Pajak Basal 1 1 03 14 36 Piutang Pajak Trakit 1 1 03 14 36 0001 Piutang Pajak Trakit 1 1 03 14 37 Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 1 1 03 14 37 0001 Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 1 1 03 14 38 Piutang Pajak Belerang 1 1 03 14 38 0001 Piutang Pajak Belerang 1 1 03 14 39 Piutang Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral 1 1 03 14 39 0001 Piutang Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral 1 1 03 15 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) 1 1 03 15 01 Piutang PBBP2 1 1 03 15 01 0001 Piutang PBBP2 1 1 03 16 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1 1 03 16 01 Piutang BPHTB-Pemindahan Hak 1 1 03 16 01 0001 Piutang BPHTB-Pemindahan Hak 1 1 03 16 02 Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru 1 1 03 16 02 0001 Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru 1 1 03 17 Piutang Pajak Alat Berat 1 1 03 17 01 Piutang Pajak Alat Berat 1 1 03 17 01 0001 Piutang Pajak Alat Berat 1 1 03 18 Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 1 1 03 18 01 Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 1 1 03 18 01 0001 Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 1 1 03 19 Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 1 1 03 19 01 Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman 1 1 03 19 01 0001 Piutang PBJT-Restoran 1 1 03 19 01 0002 Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 1 1 03 19 02 Piutang PBJT-Tenaga Listrik 1 1 03 19 02 0001 Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 1 1 03 19 02 0002 Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 1 1 03 19 03 Piutang PBJT-Jasa Perhotelan 219 1 2 3 4 5 6 7 1 1 03 19 03 0001 Piutang PBJT-Hotel 1 1 03 19 03 0002 Piutang PBJT-Hostel 1 1 03 19 03 0003 Piutang PBJT-Vila 1 1 03 19 03 0004 Piutang PBJT-Pondok Wisata 1 1 03 19 03 0005 Piutang PBJT-Motel 1 1 03 19 03 0006 Piutang PBJT-Losmen 1 1 03 19 03 0007 Piutang PBJT-Wisma Pariwisata 1 1 03 19 03 0008 Piutang PBJT-Pesanggarahan 1 1 03 19 03 0009 Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage 1 1 03 19 03 0010 Piutang PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel 1 1 03 19 03 0011 Piutang PBJT-Glamping 1 1 03 19 04 Piutang PBJT-Jasa Parkir 1 1 03 19 04 0001 Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 1 1 03 19 04 0002 Piutang PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet) 1 1 03 19 05 Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 1 1 03 19 05 0001 Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 1 1 03 19 05 0002 Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana 1 1 03 19 05 0003 Piutang PBJT-Kontes Kecantikan 1 1 03 19 05 0004 Piutang PBJT-Kontes Binaraga 1 1 03 19 05 0005 Piutang PBJT-Pameran 1 1 03 19 05 0006 Piutang PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap 1 1 03 19 05 0007 Piutang PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor 1 1 03 19 05 0008 Piutang PBJT-Permainan Ketangkasan 1 1 03 19 05 0009 Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 1 1 03 19 05 0010 Piutang PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata dan Kebun Binatang 1 1 03 19 05 0011 Piutang PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 1 1 03 19 05 0012 Piutang PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa 1 1 03 20 Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1 1 03 20 01 Piutang Opsen PKB 1 1 03 20 01 0001 Piutang Opsen PKB 1 1 03 21 Piutang Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1 1 03 21 01 Piutang Opsen BBNKB 1 1 03 21 01 0001 Piutang Opsen BBNKB 1 1 04 Piutang Retribusi Daerah 1 1 04 01 Piutang Retribusi Jasa Umum 1 1 04 01 01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 1 04 01 01 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 1 04 01 01 0002 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling 1 1 04 01 01 0003 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu 1 1 04 01 01 0004 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan 1 1 04 01 01 0005 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 1 1 04 01 01 0006 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis 1 1 04 01 02 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1 1 04 01 02 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1 1 04 01 03 Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 1 1 04 01 03 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat 1 1 04 01 03 0002 Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat 1 1 04 01 04 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 1 04 01 04 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 1 04 01 05 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 1 1 04 01 05 0001 Piutang Retribusi Pelataran 1 1 04 01 05 0002 Piutang Retribusi Los 1 1 04 01 05 0003 Piutang Retribusi Kios 1 1 04 01 06 Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 1 04 01 06 0001 Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 1 04 01 07 Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1 1 04 01 07 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 1 1 04 01 07 0002 Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran 1 1 04 01 07 0003 Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan Jiwa 1 1 04 01 08 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 1 1 04 01 08 0001 Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis) 1 1 04 01 08 0002 Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto 1 1 04 01 08 0003 Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital 1 1 04 01 08 0004 Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik 1 1 04 01 08 0005 Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur) 1 1 04 01 09 Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 220 1 2 3 4 5 6 7 1 1 04 01 09 0001 Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1 1 04 01 10 Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair 1 1 04 01 10 0001 Piutang Retribusi Rumah Tangga 1 1 04 01 10 0002 Piutang Retribusi Perkantoran 1 1 04 01 10 0003 Piutang Retribusi Industri 1 1 04 01 11 Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1 1 04 01 11 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya 1 1 04 01 11 0002 Piutang Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus 1 1 04 01 12 Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan 1 1 04 01 12 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis 1 1 04 01 12 0002 Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 1 1 04 01 12 0003 Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 1 1 04 01 13 Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 1 04 01 13 0001 Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 1 04 01 14 Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan 1 1 04 01 14 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan 1 1 04 01 14 0002 Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1 1 04 01 14 0003 Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri 1 1 04 01 15 Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 1 1 04 01 15 0001 Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 1 1 04 02 Piutang Retribusi Jasa Usaha 1 1 04 02 01 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 1 04 02 01 0001 Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 1 1 04 02 01 0002 Piutang Retribusi Penyewaan Tanah 1 1 04 02 01 0003 Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan 1 1 04 02 01 0004 Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium 1 1 04 02 01 0005 Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan 1 1 04 02 01 0006 Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 1 1 04 02 02 Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 1 1 04 02 02 0001 Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 1 1 04 02 02 0002 Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 1 1 04 02 03 Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 1 1 04 02 03 0001 Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 1 1 04 02 03 0002 Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan 1 1 04 02 04 Piutang Retribusi Terminal 1 1 04 02 04 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 1 1 04 02 04 0002 Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 1 1 04 02 04 0003 Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 1 1 04 02 05 Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 1 04 02 05 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 1 1 04 02 06 Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 1 1 04 02 06 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 1 1 04 02 07 Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan 1 1 04 02 07 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 1 1 04 02 08 Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1 1 04 02 08 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1 1 04 02 09 Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1 1 04 02 09 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 1 1 04 02 10 Piutang Retribusi Penyeberangan di Air 1 1 04 02 10 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang 1 1 04 02 10 0002 Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang 1 1 04 02 11 Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1 1 04 02 11 0001 Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 1 1 04 02 11 0002 Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak 1 1 04 02 11 0003 Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 1 1 04 02 11 0004 Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan 1 1 04 02 12 Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 1 1 04 02 12 0001 Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 1 1 04 02 13 Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 1 1 04 02 13 0001 Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 1 1 04 02 13 0002 Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan 1 1 04 02 14 Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 1 1 04 02 14 0001 Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 1 1 04 02 15 Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 1 1 04 02 15 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 1 1 04 02 16 Piutang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 221 1 2 3 4 5 6 7 1 1 04 02 16 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 1 1 04 02 17 Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 1 1 04 02 17 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 1 1 04 02 18 Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 1 1 04 02 18 0001 Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 1 1 04 02 19 Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 1 1 04 02 19 0001 Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 1 1 04 02 20 Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1 1 04 02 20 0001 Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1 1 04 03 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 1 1 04 03 01 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1 1 04 03 01 0001 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1 1 04 03 02 Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 1 1 04 03 02 0001 Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 1 1 04 03 03 Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 1 1 04 03 03 0001 Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 1 1 04 03 04 Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan 1 1 04 03 04 0001 Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan 1 1 04 03 04 0002 Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan 1 1 04 03 05 Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 1 1 04 03 05 0001 Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu 1 1 04 03 05 0002 Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu 1 1 04 03 05 0003 Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu 1 1 04 03 06 Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 1 1 04 03 06 0001 Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 1 1 05 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1 1 05 01 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN 1 1 05 01 01 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN 1 1 05 01 01 0001 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN ... 1 1 05 01 01 0002 Dst … 1 1 05 02 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD 1 1 05 02 01 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 1 1 05 02 01 0001 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) … 1 1 05 02 01 0002 Dst … 1 1 05 02 02 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1 1 05 02 02 0001 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)… 1 1 05 02 02 0002 Dst … 1 1 05 02 03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 1 1 05 02 03 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) … 1 1 05 02 03 0002 Dst … 1 1 05 02 04 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) 1 1 05 02 04 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Limbah) … 1 1 05 02 04 0002 Dst … 1 1 05 02 05 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) 1 1 05 02 05 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Sanitasi) … 1 1 05 02 05 0002 Dst … 1 1 06 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 1 1 06 01 Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1 1 06 01 01 Piutang Hasil Penjualan Tanah 1 1 06 01 01 0001 Piutang Hasil Penjualan Tanah 1 1 06 01 02 Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 1 1 06 01 02 0001 Piutang Hasil Penjualan Alat Besar 1 1 06 01 02 0002 Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan 1 1 06 01 02 0003 Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 1 06 01 02 0004 Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian 1 1 06 01 02 0005 Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 1 06 01 02 0006 Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1 1 06 01 02 0007 Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 1 06 01 02 0008 Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium 1 1 06 01 02 0010 Piutang Hasil Penjualan Komputer 1 1 06 01 02 0011 Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi 1 1 06 01 02 0012 Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran 222 1 2 3 4 5 6 7 1 1 06 01 02 0013 Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 1 1 06 01 02 0014 Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi 1 1 06 01 02 0015 Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja 1 1 06 01 02 0016 Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga 1 1 06 01 02 0017 Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi 1 1 06 01 02 0018 Piutang Hasil Penjualan Rambu-Rambu 1 1 06 01 02 0019 Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga 1 1 06 01 03 Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 1 1 06 01 03 0001 Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung 1 1 06 01 03 0002 Piutang Hasil Penjualan Monumen 1 1 06 01 03 0003 Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara 1 1 06 01 03 0004 Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 1 06 01 04 Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi 1 1 06 01 04 0001 Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan 1 1 06 01 04 0002 Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air 1 1 06 01 04 0003 Piutang Hasil Penjualan Instalasi 1 1 06 01 04 0004 Piutang Hasil Penjualan Jaringan 1 1 06 01 05 Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 1 1 06 01 05 0001 Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan 1 1 06 01 05 0002 Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 1 1 06 01 05 0003 Piutang Hasil Penjualan Hewan 1 1 06 01 05 0004 Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan 1 1 06 01 05 0005 Piutang Hasil Penjualan Tanaman 1 1 06 01 05 0006 Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya 1 1 06 01 05 0007 Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi 1 1 06 01 06 Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya 1 1 06 01 06 0001 Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 1 1 06 01 06 0002 Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 1 1 06 02 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan 1 1 06 02 01 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah 1 1 06 02 01 0001 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah 1 1 06 02 02 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin 1 1 06 02 02 0001 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar 1 1 06 02 02 0002 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan 1 1 06 02 02 0003 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 1 06 02 02 0004 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian 1 1 06 02 02 0005 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 1 06 02 02 0006 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1 1 06 02 02 0007 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 1 06 02 02 0008 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium 1 1 06 02 02 0010 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer 1 1 06 02 02 0011 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi 1 1 06 02 02 0012 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran 1 1 06 02 02 0013 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 1 1 06 02 02 0014 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi 1 1 06 02 02 0015 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja 1 1 06 02 02 0016 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga 1 1 06 02 02 0017 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi 1 1 06 02 02 0018 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu 1 1 06 02 02 0019 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga 1 1 06 02 03 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan 1 1 06 02 03 0001 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung 1 1 06 02 03 0002 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen 1 1 06 02 03 0003 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara 1 1 06 02 03 0004 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 1 06 02 04 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi 1 1 06 02 04 0001 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan 1 1 06 02 04 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air 1 1 06 02 04 0003 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi 1 1 06 02 04 0004 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan 1 1 06 02 05 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya 1 1 06 02 05 0001 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan 1 1 06 02 05 0002 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 1 1 06 02 05 0003 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan 1 1 06 02 05 0004 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan 1 1 06 02 05 0005 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman 1 1 06 02 05 0006 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya 1 1 06 02 05 0007 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi 1 1 06 02 06 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya 223 1 2 3 4 5 6 7 1 1 06 02 06 0001 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 1 1 06 02 06 0002 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 1 1 06 03 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 1 1 06 03 01 Piutang Hasil Sewa BMD 1 1 06 03 01 0001 Piutang Hasil Sewa BMD 1 1 06 03 02 Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 1 1 06 03 02 0001 Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 1 1 06 03 03 Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah 1 1 06 03 03 0001 Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah 1 1 06 03 04 Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna 1 1 06 03 04 0001 Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna 1 1 06 03 05 Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 1 1 06 03 05 0001 Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 1 1 06 04 Piutang Hasil Kerja Sama Daerah 1 1 06 04 01 Piutang Hasil Kerja Sama Daerah 1 1 06 04 01 0001 Piutang Hasil Kerja Sama Daerah 1 1 06 05 Piutang Jasa Giro 1 1 06 05 01 Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah 1 1 06 05 01 0001 Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah 1 1 06 05 02 Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara 1 1 06 05 02 0001 Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara 1 1 06 05 03 Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan 1 1 06 05 03 0001 Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ... 1 1 06 05 03 0002 Dst ... 1 1 06 05 04 Piutang Jasa Giro pada BLUD 1 1 06 05 04 0001 Piutang Jasa Giro pada BLUD ... 1 1 06 05 04 0002 Dst ... 1 1 06 05 05 Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 1 1 06 05 05 0001 Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ... 1 1 06 05 05 0002 Dst ... 1 1 06 05 06 Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 1 1 06 05 06 0001 Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP ... 1 1 06 05 06 0002 Dst ... 1 1 06 06 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1 1 06 06 01 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1 1 06 06 01 0001 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1 1 06 07 Piutang Pendapatan Bunga 1 1 06 07 01 Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1 1 06 07 01 0001 Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1 1 06 08 Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 1 1 06 08 01 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara 1 1 06 08 01 0001 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara 1 1 06 08 02 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 1 1 06 08 02 0001 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 1 1 06 09 Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1 1 06 09 01 Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1 1 06 09 01 0001 Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1 1 06 10 Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing 1 1 06 10 01 Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing 1 1 06 10 01 0001 Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing 1 1 06 11 Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1 1 06 11 01 Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1 1 06 11 01 0001 Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1 1 06 12 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah 1 1 06 12 01 Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1 1 06 12 01 0001 Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan 1 1 06 12 01 0002 Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep 1 1 06 12 01 0003 Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus 1 1 06 12 01 0004 Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus 1 1 06 12 01 0005 Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus 1 1 06 12 01 0006 Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 1 1 06 12 01 0007 Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 1 1 06 12 01 0008 Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 1 1 06 12 01 0009 Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 1 1 06 12 01 0010 Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 1 1 06 12 01 0011 Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 1 1 06 12 01 0012 Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 1 1 06 12 01 0013 Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar 224 1 2 3 4 5 6 7 1 1 06 12 01 0014 Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga 1 1 06 12 02 Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1 1 06 12 02 0001 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 1 1 06 12 02 0002 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 1 1 06 12 02 0003 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 1 1 06 12 02 0004 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus 1 1 06 12 02 0005 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus 1 1 06 12 02 0006 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 1 1 06 12 02 0007 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 1 1 06 12 02 0008 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 1 1 06 12 02 0009 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 1 1 06 12 02 0010 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 1 1 06 12 02 0011 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 1 1 06 12 02 0012 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 1 1 06 12 02 0013 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 1 1 06 12 02 0014 Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga 1 1 06 12 03 Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 1 1 06 12 03 0001 Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin 1 1 06 12 03 0002 Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar 1 1 06 12 03 0003 Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas 1 1 06 12 03 0004 Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Lainnya 1 1 06 12 04 Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 1 1 06 12 04 0001 Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 1 1 06 12 05 Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok 1 1 06 12 05 0001 Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok 1 1 06 12 06 Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel 1 1 06 12 06 0001 Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel 1 1 06 12 06 0002 Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel 1 1 06 12 06 0003 Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen 1 1 06 12 06 0004 Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata 1 1 06 12 06 0005 Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata 1 1 06 12 06 0006 Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan 1 1 06 12 06 0007 Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya 1 1 06 12 06 0008 Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 1 1 06 12 07 Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran 1 1 06 12 07 0001 Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 1 1 06 12 07 0002 Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 1 1 06 12 07 0003 Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 1 1 06 12 07 0004 Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya 1 1 06 12 07 0005 Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya 1 1 06 12 07 0006 Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya 1 1 06 12 07 0007 Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 1 1 06 12 08 Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan 1 1 06 12 08 0001 Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film 1 1 06 12 08 0002 Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 1 1 06 12 08 0003 Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya 1 1 06 12 08 0004 Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran 1 1 06 12 08 0005 Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya 1 1 06 12 08 0006 Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 1 1 06 12 08 0007 Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling 1 1 06 12 08 0008 Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan 1 1 06 12 08 0009 Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) 1 1 06 12 08 0010 Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga 1 1 06 12 09 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame 1 1 06 12 09 0001 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 1 1 06 12 09 0002 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain 1 1 06 12 09 0003 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker 1 1 06 12 09 0004 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran 1 1 06 12 09 0005 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan 1 1 06 12 09 0006 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara 1 1 06 12 09 0007 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung 1 1 06 12 09 0008 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara 1 1 06 12 09 0009 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide 1 1 06 12 09 0010 Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan 1 1 06 12 10 Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 1 1 06 12 10 0001 Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 1 1 06 12 10 0002 Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain 1 1 06 12 11 Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir 225 1 2 3 4 5 6 7 1 1 06 12 11 0001 Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir 1 1 06 12 12 Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1 1 06 12 12 0001 Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1 1 06 12 13 Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 1 1 06 12 13 0001 Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 1 1 06 12 14 Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 1 06 12 14 0001 Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes 1 1 06 12 14 0002 Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis 1 1 06 12 14 0003 Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata 1 1 06 12 14 0004 Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur 1 1 06 12 14 0005 Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung 1 1 06 12 14 0006 Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata 1 1 06 12 14 0007 Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit 1 1 06 12 14 0008 Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit 1 1 06 12 14 0009 Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar 1 1 06 12 14 0010 Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite) 1 1 06 12 14 0011 Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit 1 1 06 12 14 0012 Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit 1 1 06 12 14 0013 Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips 1 1 06 12 14 0014 Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit 1 1 06 12 14 0015 Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin 1 1 06 12 14 0016 Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit 1 1 06 12 14 0017 Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit 1 1 06 12 14 0018 Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika 1 1 06 12 14 0019 Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer 1 1 06 12 14 0020 Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat 1 1 06 12 14 0021 Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien 1 1 06 12 14 0022 Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker 1 1 06 12 14 0023 Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil 1 1 06 12 14 0024 Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa 1 1 06 12 14 0025 Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit 1 1 06 12 14 0026 Piutang Pendapatan Denda Pajak Phospat 1 1 06 12 14 0027 Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk 1 1 06 12 14 0028 Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 1 1 06 12 14 0029 Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome 1 1 06 12 14 0030 Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat 1 1 06 12 14 0031 Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum) 1 1 06 12 14 0032 Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras 1 1 06 12 14 0033 Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif 1 1 06 12 14 0034 Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit 1 1 06 12 14 0035 Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal 1 1 06 12 14 0036 Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit 1 1 06 12 14 0037 Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 1 1 06 12 15 Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 1 1 06 12 15 0001 Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan 1 1 06 12 16 Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1 1 06 12 16 0001 Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak 1 1 06 12 16 0002 Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru 1 1 06 13 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah 1 1 06 13 01 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 1 1 06 13 01 0001 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 1 06 13 01 0002 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1 1 06 13 01 0003 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 1 1 06 13 01 0004 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 1 06 13 01 0005 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar 1 1 06 13 01 0006 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 1 06 13 01 0007 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1 1 06 13 01 0008 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 1 1 06 13 01 0009 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1 1 06 13 01 0010 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair 1 1 06 13 01 0011 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1 1 06 13 01 0012 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan 1 1 06 13 01 0013 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 1 06 13 02 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 1 1 06 13 02 0001 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 1 06 13 02 0002 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 1 1 06 13 02 0003 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan 1 1 06 13 02 0004 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal 1 1 06 13 02 0005 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir 226 1 2 3 4 5 6 7 1 1 06 13 02 0006 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 1 1 06 13 02 0007 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan 1 1 06 13 02 0008 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1 1 06 13 02 0009 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1 1 06 13 02 0010 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air 1 1 06 13 02 0011 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1 1 06 13 03 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizininan Tertentu 1 1 06 13 03 0001 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1 1 06 13 03 0002 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 1 1 06 13 03 0003 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 1 1 06 13 03 0004 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan 1 1 06 13 03 0005 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 1 1 06 13 03 0006 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 1 1 06 14 Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 1 1 06 14 01 Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 1 1 06 14 01 0001 Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 1 1 06 15 Piutang Pendapatan dari Pengembalian 1 1 06 15 01 Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 1 1 06 15 01 0001 Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 1 1 06 15 02 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan 1 1 06 15 02 0001 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan 1 1 06 15 03 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 1 06 15 03 0001 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 1 06 15 04 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 1 1 06 15 04 0001 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 1 1 06 15 05 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 1 06 15 05 0001 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK 1 1 06 15 06 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) 1 1 06 15 06 0001 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM 1 1 06 15 07 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 1 06 15 07 0001 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN 1 1 06 16 Piutang Pendapatan BLUD 1 1 06 16 01 Piutang Pendapatan BLUD 1 1 06 16 01 0001 Piutang Pendapatan BLUD ... 1 1 06 16 01 0002 Dst ... 1 1 06 17 Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 1 1 06 17 01 Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD 1 1 06 17 01 0001 Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD 1 1 06 17 02 Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 1 1 06 17 02 0001 Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 1 1 06 18 Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 1 1 06 18 01 Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1 1 06 18 01 0001 Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1 1 06 19 Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1 1 06 19 01 Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1 1 06 19 01 0001 Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1 1 06 20 Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 1 1 06 20 01 Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 1 1 06 20 01 0001 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 1 1 06 21 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 1 1 06 21 01 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 1 1 06 21 01 0001 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah … 1 1 06 21 01 0002 Dst … 1 1 06 22 Pendapatan Zakat 1 1 06 22 01 Pendapatan Zakat 1 1 06 22 01 0001 Pendapatan Zakat 1 1 07 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 1 1 07 01 Piutang Dana Perimbangan 1 1 07 01 01 Piutang Dana Transfer Umum-DBH 1 1 07 01 01 0001 Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB 1 1 07 01 01 0002 Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 1 1 07 01 01 0003 Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21 1 1 07 01 01 0004 Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT 1 1 07 01 01 0005 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi 1 1 07 01 01 0006 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi 227 1 2 3 4 5 6 7 1 1 07 01 01 0007 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent 1 1 07 01 01 0008 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 1 1 07 01 01 0009 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH 1 1 07 01 01 0010 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH 1 1 07 01 01 0011 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR 1 1 07 01 01 0012 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan 1 1 07 01 01 0013 Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Panas Bumi 1 1 07 01 01 0014 Piutang Dana Transfer Umum-DBH Sawit 1 1 07 01 02 Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU) 1 1 07 01 02 0001 Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU 1 1 07 01 02 0002 Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan 1 1 07 01 03 Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 1 1 07 01 03 0001 Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 1 1 07 01 03 0002 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 1 1 07 01 03 0003 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA 1 1 07 01 03 0004 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SDLB/SMPLB/SMALB 1 1 07 01 03 0005 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 1 1 07 00 03 0006 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 1 1 07 01 03 0007 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga 1 1 07 01 03 0008 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 1 1 07 01 03 0009 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 1 1 07 01 03 0010 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler 1 1 07 01 03 0011 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler 1 1 07 01 03 0012 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 1 1 07 01 03 0013 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 1 07 01 03 0014 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 1 1 07 01 03 0015 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB 1 1 07 01 03 0016 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Reguler 1 1 07 01 03 0017 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler 1 1 07 01 03 0018 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler 1 1 07 01 03 0019 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler 1 1 07 01 03 0020 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK 1 1 07 01 03 0021 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 1 07 01 03 0022 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan Stunting 1 1 07 01 03 0023 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit 1 1 07 01 03 0024 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-BAPELKES 1 1 07 01 03 0025 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 1 1 07 01 03 0026 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 1 1 07 01 03 0027 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 1 1 07 01 03 0028 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan 1 1 07 01 03 0029 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan 1 1 07 01 03 0030 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 1 1 07 01 03 0031 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Lingkungan Hidup 1 1 07 01 03 0032 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Kehutanan 1 1 07 01 03 0033 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK 1 1 07 01 03 0034 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama 1 1 07 01 03 0035 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi 1 1 07 01 03 0036 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi 1 1 07 01 03 0037 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi 1 1 07 01 03 0038 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi 1 1 07 01 03 0039 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD 1 1 07 01 03 0040 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP 1 1 07 01 03 0041 Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA 1 1 07 01 04 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik 1 1 07 01 04 0001 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler 1 1 07 01 04 0002 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi 1 1 07 01 04 0003 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Kinerja 1 1 07 01 04 0004 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD 1 1 07 01 04 0005 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1 1 07 01 04 0006 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD 1 1 07 01 04 0007 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1 1 07 01 04 0008 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD 1 1 07 01 04 0009 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 1 1 07 01 04 0010 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya 1 1 07 01 04 0011 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK 1 1 07 01 04 0012 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS 228 1 2 3 4 5 6 7 1 1 07 01 04 0013 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 1 1 07 01 04 0014 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda 1 1 07 01 04 0015 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 1 1 07 01 04 0016 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB 1 1 07 01 04 0017 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-PK2UKM 1 1 07 01 04 0018 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 1 07 01 04 0019 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1 1 07 01 04 0020 Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BLPS 1 1 07 02 Piutang Dana Insentif Daerah (DID) 1 1 07 02 01 Piutang DID 1 1 07 02 01 0001 Piutang DID 1 1 07 03 Piutang Dana Otonomi Khusus 1 1 07 03 01 Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua 1 1 07 03 01 0001 Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua 1 1 07 03 02 Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat 1 1 07 03 02 0001 Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat 1 1 07 03 03 Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh 1 1 07 03 03 0001 Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh 1 1 07 03 04 Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua 1 1 07 03 04 0001 Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua 1 1 07 03 05 Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat 1 1 07 03 05 0001 Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat 1 1 07 03 06 Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua 1 1 07 03 06 0001 Piutang DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua 1 1 07 03 07 Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh 1 1 07 03 07 0001 Piutang DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh 1 1 07 04 Piutang Dana Keistimewaan 1 1 07 04 01 Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 1 1 07 04 01 0001 Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 1 1 07 05 Piutang Dana Desa 1 1 07 05 01 Piutang Dana Desa 1 1 07 05 01 0001 Piutang Dana Desa 1 1 08 Piutang Transfer Antar Daerah 1 1 08 01 Piutang Bagi Hasil 1 1 08 01 01 Piutang Bagi Hasil Pajak 1 1 08 01 01 0001 Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 1 1 08 01 01 0002 Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 1 08 01 01 0003 Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1 1 08 01 01 0004 Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1 1 08 01 01 0005 Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok 1 1 08 02 Piutang Bantuan Keuangan 1 1 08 02 01 Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 1 1 08 02 01 0001 Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi … 1 1 08 02 01 0002 Dst … 1 1 08 02 02 Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 1 1 08 02 02 0001 Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi … 1 1 08 02 02 0002 Dst … 1 1 08 02 03 Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota 1 1 08 02 03 0001 Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota … 1 1 08 02 03 0002 Dst … 1 1 08 02 04 Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota 1 1 08 02 04 0001 Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota … 1 1 08 02 04 0002 Dst … 1 1 09 Piutang Lainnya 1 1 09 01 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 1 1 09 01 01 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat 1 1 09 01 01 0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ... 1 1 09 01 01 0002 Dst ... 1 1 09 01 02 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1 1 09 01 02 0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ... 1 1 09 01 02 0001 Dst ... 1 1 09 01 03 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD 1 1 09 01 03 0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD ... 1 1 09 01 03 0002 Dst ... 1 1 09 01 04 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN 229 1 2 3 4 5 6 7 1 1 09 01 04 0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN ... 1 1 09 01 04 0002 Dst ... 1 1 09 01 05 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi 1 1 09 01 05 0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi ... 1 1 09 01 05 0002 Dst ... 1 1 09 01 06 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat 1 1 09 01 06 0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat 1 1 09 01 07 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada BLUD 1 1 09 01 07 0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada BLUD ... 1 1 09 01 07 0002 Dst ... 1 1 09 02 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang 1 1 09 02 01 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat 1 1 09 02 01 0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat ... 1 1 09 02 01 0002 Dst ... 1 1 09 02 02 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1 1 09 02 02 0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah ... 1 1 09 02 02 0002 Dst ... 1 1 09 02 03 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD 1 1 09 02 03 0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD ... 1 1 09 02 03 0002 Dst ... 1 1 09 02 04 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN 1 1 09 02 04 0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN ... 1 1 09 02 04 0001 Dst ... 1 1 09 02 05 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi 1 1 09 02 05 0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi ... 1 1 09 02 05 0002 Dst ... 1 1 09 02 06 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat 1 1 09 02 06 0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 1 1 09 02 07 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang BLUD 1 1 09 02 07 0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang BLUD ... 1 1 09 02 07 0002 Dst ... 1 1 09 03 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 1 1 09 03 01 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III 1 1 09 03 01 0001 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III 1 1 09 03 02 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 1 1 09 03 02 0001 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 1 1 09 04 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1 1 09 04 01 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara 1 1 09 04 01 0001 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara 1 1 09 04 02 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1 1 09 04 02 0001 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 1 1 09 05 Uang Muka 1 1 09 05 01 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 1 1 09 05 01 0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 1 1 10 Penyisihan Piutang 1 1 10 01 Penyisihan Piutang Pendapatan 1 1 10 01 01 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 1 1 10 01 01 0001 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 1 1 10 01 02 Penyisihan Piutang Retribusi 1 1 10 01 02 0001 Penyisihan Piutang Retribusi 1 1 10 01 03 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1 1 10 01 03 0001 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1 1 10 01 04 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 1 1 10 01 04 0001 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 1 1 10 01 05 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat 1 1 10 01 05 0001 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat 1 1 10 01 06 Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah 1 1 10 01 06 0001 Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah 1 1 10 01 07 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya 1 1 10 01 07 0001 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya 1 1 10 02 Penyisihan Piutang Lainnya 1 1 10 02 01 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat 1 1 10 02 01 0001 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat 1 1 10 02 02 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain 1 1 10 02 02 0001 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain 1 1 10 02 03 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank 230 1 2 3 4 5 6 7 1 1 10 02 03 0001 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank 1 1 10 02 04 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 1 10 02 04 0001 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 1 10 02 05 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman BLUD 1 1 10 02 05 0001 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman BLUD 1 1 10 02 06 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 1 1 10 02 06 0001 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 1 1 10 02 07 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1 1 10 02 07 0001 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1 1 10 02 08 Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka 1 1 10 02 08 0001 Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka 1 1 11 Beban Dibayar Dimuka 1 1 11 01 Beban Dibayar Dimuka 1 1 11 01 01 Beban Dibayar Dimuka 1 1 11 01 01 0001 Beban Dibayar Dimuka 1 1 12 Persediaan 1 1 12 01 Barang Pakai Habis 1 1 12 01 01 Bahan 1 1 12 01 01 0001 Bahan Bangunan dan Konstruksi 1 1 12 01 01 0002 Bahan Kimia 1 1 12 01 01 0003 Bahan Peledak 1 1 12 01 01 0004 Bahan Bakar dan Pelumas 1 1 12 01 01 0005 Bahan Baku 1 1 12 01 01 0006 Bahan Kimia Nuklir 1 1 12 01 01 0007 Barang Dalam Proses 1 1 12 01 01 0008 Bahan/Bibit Tanaman 1 1 12 01 01 0009 Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1 1 12 01 01 0010 Isi Tabung Gas 1 1 12 01 01 0011 Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 1 1 12 01 01 0012 Bahan Lainnya 1 1 12 01 02 Suku Cadang 1 1 12 01 02 0001 Suku Cadang Alat Angkutan 1 1 12 01 02 0002 Suku Cadang Alat Besar 1 1 12 01 02 0003 Suku Cadang Alat Kedokteran 1 1 12 01 02 0004 Suku Cadang Alat Laboratorium 1 1 12 01 02 0005 Suku Cadang Alat Pemancar 1 1 12 01 02 0006 Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 1 1 12 01 02 0007 Suku Cadang Alat Pertanian 1 1 12 01 02 0008 Suku Cadang Alat Bengkel 1 1 12 01 02 0009 Suku Cadang Alat Persenjataan 1 1 12 01 02 0010 Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 1 1 12 01 02 0011 Suku Cadang Lainnya 1 1 12 01 03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 1 1 12 01 03 0001 Alat Tulis Kantor 1 1 12 01 03 0002 Kertas dan Cover 1 1 12 01 03 0003 Bahan Cetak 1 1 12 01 03 0004 Benda Pos 1 1 12 01 03 0005 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 1 1 12 01 03 0006 Bahan Komputer 1 1 12 01 03 0007 Perabot Kantor 1 1 12 01 03 0008 Alat Listrik 1 1 12 01 03 0009 Perlengkapan Dinas 1 1 12 01 03 0010 Kaporlap dan Perlengkapan Satwa 1 1 12 01 03 0011 Perlengkapan Pendukung Olahraga 1 1 12 01 03 0012 Suvenir/Cendera Mata 1 1 12 01 03 0013 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1 1 12 01 04 Obat-obatan 1 1 12 01 04 0001 Obat 1 1 12 01 04 0002 Obat-obatan Lainnya 1 1 12 01 05 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 1 1 12 01 05 0001 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 1 1 12 01 05 0002 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1 1 12 01 06 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga 1 1 12 01 06 0001 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga 1 1 12 01 06 0002 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya 231 1 2 3 4 5 6 7 1 1 12 01 07 Natura dan Pakan 1 1 12 01 07 0001 Natura 1 1 12 01 07 0002 Pakan 1 1 12 01 07 0003 Natura dan Pakan Lainnya 1 1 12 01 08 Persediaan Penelitian 1 1 12 01 08 0001 Persediaan Penelitian Biologi 1 1 12 01 08 0002 Persediaan Penelitian Biologi Lainnya 1 1 12 01 08 0003 Persediaan Penelitian Teknologi 1 1 12 01 08 0004 Persediaan Penelitian Lainnya 1 1 12 01 09 Persediaan dalam Proses 1 1 12 01 09 0001 Persediaan Dalam Proses 1 1 12 01 09 0002 Persediaan Dalam Proses Lainnya 1 1 12 02 Barang Tak Habis Pakai 1 1 12 02 01 Komponen 1 1 12 02 01 0001 Komponen Jembatan Baja 1 1 12 02 01 0002 Komponen Jembatan Pratekan 1 1 12 02 01 0003 Komponen Peralatan 1 1 12 02 01 0004 Komponen Rambu-Rambu 1 1 12 02 01 0005 Attachment 1 1 12 02 01 0006 Komponen Lainnya 1 1 12 02 02 Pipa 1 1 12 02 02 0001 Pipa Air Besi Tuang (DCI) 1 1 12 02 02 0002 Pipa Asbes Semen (ACP) 1 1 12 02 02 0003 Pipa Baja 1 1 12 02 02 0004 Pipa Beton Pratekan 1 1 12 02 02 0005 Pipa Fiber Glass 1 1 12 02 02 0006 Pipa Plastik PVC (UPVC) 1 1 12 02 02 0007 Pipa Lainnya 1 1 12 03 Barang Bekas Dipakai 1 1 12 03 01 Komponen Bekas dan Pipa Bekas 1 1 12 03 01 0001 Komponen Bekas 1 1 12 03 01 0002 Pipa Bekas 1 1 12 03 01 0003 Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya 1 1 13 Aset Untuk Dikonsolidasikan 1 1 13 01 RK SKPD 1 1 13 01 01 RK SKPD 1 1 13 01 01 0001 RK SKPD … 1 1 13 01 01 0002 Dst ... 1 2 INVESTASI JANGKA PANJANG 1 2 01 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 1 2 01 01 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 1 2 01 01 01 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 1 2 01 01 01 0001 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara ... 1 2 01 01 01 0002 Dst ... 1 2 01 02 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 1 2 01 02 01 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 1 2 01 02 01 0001 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah ... 1 2 01 02 01 0002 Dst ... 1 2 01 03 Investasi dalam Obligasi 1 2 01 03 01 Investasi dalam Obligasi 1 2 01 03 01 0001 Investasi dalam Obligasi 1 2 01 04 Investasi dalam Proyek Pembangunan 1 2 01 04 01 Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat 1 2 01 04 01 0001 Investasi dalam Proyek Pembangunan … 1 2 01 04 01 0002 Dst … 1 2 01 04 02 Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah 1 2 01 04 02 0001 Investasi dalam Proyek Pembangunan … 1 2 01 04 02 0002 Dst … 1 2 01 05 Dana Bergulir 1 2 01 05 01 Dana Bergulir kepada Koperasi 1 2 01 05 01 0001 Dana Bergulir … 1 2 01 05 01 0002 Dst ... 1 2 01 05 02 Dana Bergulir kepada Masyarakat 1 2 01 05 02 0001 Dana Bergulir kepada Masyarakat 1 2 01 05 03 Dana Bergulir kepada BLUD 1 2 01 05 03 0001 Dana Bergulir kepada BLUD 232 1 2 3 4 5 6 7 1 2 02 Investasi Jangka Panjang Permanen 1 2 02 01 Penyertaan Modal 1 2 02 01 01 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 1 2 02 01 01 0001 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ... 1 2 02 01 01 0002 Dst ... 1 2 02 01 02 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 1 2 02 01 02 0001 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ... 1 2 02 01 02 0002 Dst ... 1 2 02 02 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah 1 2 02 02 01 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 1 2 02 02 01 0001 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat... 1 2 02 02 01 0002 Dst ... 1 2 02 02 02 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1 2 02 02 02 0001 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah ... 1 2 02 02 02 0001 Dst ... 1 2 02 02 03 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD 1 2 02 02 03 0001 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD ... 1 2 02 02 03 0002 Dst ... 1 2 02 02 04 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN 1 2 02 02 04 0001 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN ... 1 2 02 02 04 0002 Dst ... 1 2 02 02 05 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi 1 2 02 02 05 0001 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi ... 1 2 02 02 05 0002 Dst ... 1 2 02 02 06 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 1 2 02 02 06 0001 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 1 3 ASET TETAP 1 3 01 Tanah 1 3 01 01 Tanah 1 3 01 01 01 Tanah Persil 1 3 01 01 01 0001 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 1 3 01 01 01 0002 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 1 3 01 01 01 0003 Tanah untuk Bangunan Industri 1 3 01 01 01 0004 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 1 3 01 01 01 0005 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga 1 3 01 01 01 0006 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah 1 3 01 01 01 0007 Tanah Persil Lainnya 1 3 01 01 02 Tanah Non Persil 1 3 01 01 02 0001 Tanah Non Persil 1 3 01 01 02 0002 Tanah Basah 1 3 01 01 02 0003 Tanah Kering 1 3 01 01 02 0004 Tanah Perkebunan 1 3 01 01 02 0005 Tanah Hutan 1 3 01 01 02 0006 Tanah Tandus 1 3 01 01 02 0007 Tanah Padang Alang-Alang/Rumput 1 3 01 01 02 0008 Tanah Pertanian 1 3 01 01 02 0009 Tanah Pertambangan 1 3 01 01 02 0010 Tanah Non Persil Lainnya 1 3 01 01 03 Lapangan 1 3 01 01 03 0001 Tanah Lapangan Olahraga 1 3 01 01 03 0002 Tanah Lapangan Parkir 1 3 01 01 03 0003 Tanah Lapangan Penimbunan Barang 1 3 01 01 03 0004 Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam 1 3 01 01 03 0005 Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 1 3 01 01 03 0006 Tanah Lapangan Terbang 1 3 01 01 03 0007 Tanah untuk Jalan 1 3 01 01 03 0008 Tanah untuk Bangunan Air 1 3 01 01 03 0009 Tanah untuk Bangunan Instalasi 1 3 01 01 03 0010 Tanah untuk Bangunan Jaringan 1 3 01 01 03 0011 Tanah untuk Bangunan Bersejarah 1 3 01 01 03 0012 Tanah untuk Makam 1 3 01 01 03 0013 Tanah untuk Taman 1 3 01 01 03 0014 Tanah untuk Latihan 1 3 01 01 03 0015 Tanah Daerah Pertahanan 1 3 01 01 03 0016 Tanah Lapangan PBB 1 3 01 01 03 0017 Tanah Kampung 1 3 01 01 03 0018 Emplasment 1 3 01 01 03 0019 Lapangan Lainnya 233 1 2 3 4 5 6 7 1 3 02 Peralatan dan Mesin 1 3 02 01 Alat Besar 1 3 02 01 01 Alat Besar Darat 1 3 02 01 01 0001 Tractor 1 3 02 01 01 0002 Grader 1 3 02 01 01 0003 Excavator 1 3 02 01 01 0004 Pile Driver 1 3 02 01 01 0005 Hauler 1 3 02 01 01 0006 Asphalt Equipment 1 3 02 01 01 0007 Compacting Equipment 1 3 02 01 01 0008 Aggregate and Concrete Equipment 1 3 02 01 01 0009 Loader 1 3 02 01 01 0010 Alat Pengangkat 1 3 02 01 01 0011 Mesin Proses 1 3 02 01 01 0012 Alat Besar Darat Lainnya 1 3 02 01 02 Alat Besar Apung 1 3 02 01 02 0001 Dredger 1 3 02 01 02 0002 Floating Excavator 1 3 02 01 02 0003 Amphibi Dredger 1 3 02 01 02 0004 Kapal Tarik 1 3 02 01 02 0005 Mesin Proses Apung 1 3 02 01 02 0006 Alat Besar Apung Lainnya 1 3 02 01 03 Alat Bantu 1 3 02 01 03 0001 Alat Penarik 1 3 02 01 03 0002 Feeder 1 3 02 01 03 0003 Compressor 1 3 02 01 03 0004 Electric Generating Set 1 3 02 01 03 0005 Pompa 1 3 02 01 03 0006 Mesin Bor 1 3 02 01 03 0007 Unit Pemeliharaan Lapangan 1 3 02 01 03 0008 Alat Pengolahan Air Kotor 1 3 02 01 03 0009 Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator 1 3 02 01 03 0010 Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan 1 3 02 01 03 0011 Mesin Tatoo 1 3 02 01 03 0012 Perlengkapan Kebakaran Hutan 1 3 02 01 03 0013 Peralatan Selam 1 3 02 01 03 0014 Peralatan SAR Mountenering 1 3 02 01 03 0015 Peralatan Intelijen 1 3 02 01 03 0016 Alat Bantu Lainnya 1 3 02 02 Alat Angkutan 1 3 02 02 01 Alat Angkutan Darat Bermotor 1 3 02 02 01 0001 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 3 02 02 01 0002 Kendaraan Bermotor Penumpang 1 3 02 02 01 0003 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1 3 02 02 01 0004 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 3 02 02 01 0005 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1 3 02 02 01 0006 Kendaraan Bermotor Khusus 1 3 02 02 01 0007 Kendaraan Tempur 1 3 02 02 01 0008 Alat Angkutan Kereta Rel 1 3 02 02 01 0009 Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 1 3 02 02 02 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1 3 02 02 02 0001 Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 1 3 02 02 02 0002 Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 1 3 02 02 02 0003 Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor 1 3 02 02 02 0004 Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 1 3 02 02 03 Alat Angkutan Apung Bermotor 1 3 02 02 03 0001 Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 1 3 02 02 03 0002 Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 1 3 02 02 03 0003 Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 1 3 02 02 03 0004 Alat Angkutan Apung Bermotor Militer 1 3 02 02 03 0005 Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 1 3 02 02 04 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 1 3 02 02 04 0001 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang 1 3 02 02 04 0002 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 1 3 02 02 04 0003 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 1 3 02 02 04 0004 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 1 3 02 02 05 Alat Angkutan Bermotor Udara 234 1 2 3 4 5 6 7 1 3 02 02 05 0001 Kapal Terbang 1 3 02 02 05 0002 Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya 1 3 02 03 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 3 02 03 01 Alat Bengkel Bermesin 1 3 02 03 01 0001 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 1 3 02 03 01 0002 Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 1 3 02 03 01 0003 Perkakas Bengkel Listrik 1 3 02 03 01 0004 Perkakas Bengkel Service 1 3 02 03 01 0005 Perkakas Pengangkat Bermesin 1 3 02 03 01 0006 Perkakas Bengkel Kayu 1 3 02 03 01 0007 Perkakas Bengkel Khusus 1 3 02 03 01 0008 Peralatan Las 1 3 02 03 01 0009 Perkakas Pabrik Es 1 3 02 03 01 0010 Alat Bengkel Bermesin Lainnya 1 3 02 03 02 Alat Bengkel Tak Bermesin 1 3 02 03 02 0001 Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 1 3 02 03 02 0002 Perkakas Bengkel Listrik 1 3 02 03 02 0003 Perkakas Bengkel Service 1 3 02 03 02 0004 Perkakas Pengangkat 1 3 02 03 02 0005 Perkakas Standard (Standard Tools) 1 3 02 03 02 0006 Perkakas Khusus (Special Tools) 1 3 02 03 02 0007 Perkakas Bengkel Kerja 1 3 02 03 02 0008 Peralatan Tukang Besi 1 3 02 03 02 0009 Peralatan Tukang Kayu 1 3 02 03 02 0010 Peralatan Tukang Kayu 1 3 02 03 02 0011 Peralatan Ukur, Gip dan Feeting 1 3 02 03 02 0012 Peralatan Bengkel Khusus Peladam 1 3 02 03 02 0013 Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 1 3 02 03 03 Alat Ukur 1 3 02 03 03 0001 Alat Ukur Universal 1 3 02 03 03 0002 Alat Ukur/Tes Inteligensia 1 3 02 03 03 0003 Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian 1 3 02 03 03 0004 Alat Ukur/Tes Klinis Lain 1 3 02 03 03 0005 Alat Kalibrasi 1 3 02 03 03 0006 Oscilloscope 1 3 02 03 03 0007 Universal Tester 1 3 02 03 03 0008 Alat Ukur/Pembanding 1 3 02 03 03 0009 Alat Ukur Lain-Lain 1 3 02 03 03 0010 Alat Timbangan/Biara 1 3 02 03 03 0011 Anak Timbangan/Biara 1 3 02 03 03 0012 Takaran Kering 1 3 02 03 03 0013 Takaran Bahan Bangunan 1 3 02 03 03 0014 Takaran Lainnya 1 3 02 03 03 0015 Alat Penguji Kendaraan Bermotor 1 3 02 03 03 0016 Specific Set 1 3 02 03 03 0017 Alat Pengukur Keadaan Alam 1 3 02 03 03 0018 Alat Pengukur Penglihatan 1 3 02 03 03 0019 Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu 1 3 02 03 03 0020 Alat Ukur Instrument Workshop 1 3 02 03 03 0021 Alat Ukur Lainnya 1 3 02 04 Alat Pertanian 1 3 02 04 01 Alat Pengolahan 1 3 02 04 01 0001 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1 3 02 04 01 0002 Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 1 3 02 04 01 0003 Alat Panen 1 3 02 04 01 0004 Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian 1 3 02 04 01 0005 Alat Laboratorium Pertanian 1 3 02 04 01 0006 Alat Processing 1 3 02 04 01 0007 Alat Pasca Panen 1 3 02 04 01 0008 Alat Produksi Perikanan 1 3 02 04 01 0009 Alat-Alat Peternakan 1 3 02 04 01 0010 Alat Pengolahan Lainnya 1 3 02 05 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 3 02 05 01 Alat Kantor 1 3 02 05 01 0001 Mesin Ketik 1 3 02 05 01 0002 Mesin Hitung/Mesin Jumlah 235 1 2 3 4 5 6 7 1 3 02 05 01 0003 Alat Reproduksi (Penggandaan) 1 3 02 05 01 0004 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1 3 02 05 01 0005 Alat Kantor Lainnya 1 3 02 05 02 Alat Rumah Tangga 1 3 02 05 02 0001 Meubelair 1 3 02 05 02 0002 Alat Pengukur Waktu 1 3 02 05 02 0003 Alat Pembersih 1 3 02 05 02 0004 Alat Pendingin 1 3 02 05 02 0005 Alat Dapur 1 3 02 05 02 0006 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1 3 02 05 02 0007 Alat Pemadam Kebakaran 1 3 02 05 03 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1 3 02 05 03 0001 Meja Kerja Pejabat 1 3 02 05 03 0002 Meja Rapat Pejabat 1 3 02 05 03 0003 Kursi Kerja Pejabat 1 3 02 05 03 0004 Kursi Rapat Pejabat 1 3 02 05 03 0005 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 1 3 02 05 03 0006 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1 3 02 05 03 0007 Lemari dan Arsip Pejabat 1 3 02 06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1 3 02 06 01 Alat Studio 1 3 02 06 01 0001 Peralatan Studio Audio 1 3 02 06 01 0002 Peralatan Studio Video dan Film 1 3 02 06 01 0003 Peralatan Studio Gambar 1 3 02 06 01 0004 Peralatan Cetak 1 3 02 06 01 0005 Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 1 3 02 06 01 0006 Alat Studio Lainnya 1 3 02 06 02 Alat Komunikasi 1 3 02 06 02 0001 Alat Komunikasi Telephone 1 3 02 06 02 0002 Alat Komunikasi Radio SSB 1 3 02 06 02 0003 Alat Komunikasi Radio HF/FM 1 3 02 06 02 0004 Alat Komunikasi Radio VHF 1 3 02 06 02 0005 Alat Komunikasi Radio UHF 1 3 02 06 02 0006 Alat Komunikasi Sosial 1 3 02 06 02 0007 Alat-Alat Sandi 1 3 02 06 02 0008 Alat Komunikasi Khusus 1 3 02 06 02 0009 Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 1 3 02 06 02 0010 Alat Komunikasi Satelit 1 3 02 06 02 0011 Alat Komunikasi Lainnya 1 3 02 06 03 Peralatan Pemancar 1 3 02 06 03 0001 Peralatan Pemancar MF/MW 1 3 02 06 03 0002 Peralatan Pemancar HF/SW 1 3 02 06 03 0003 Peralatan Pemancar VHF/FM 1 3 02 06 03 0004 Peralatan Pemancar UHF 1 3 02 06 03 0005 Peralatan Pemancar SHF 1 3 02 06 03 0006 Peralatan Antena MF/MW 1 3 02 06 03 0007 Peralatan Antena HF/SW 1 3 02 06 03 0008 Peralatan Antena VHF/FM 1 3 02 06 03 0009 Peralatan Antena UHF 1 3 02 06 03 0010 Peralatan Antena SHF/Parabola 1 3 02 06 03 0011 Peralatan Translator VHF/VHF 1 3 02 06 03 0012 Peralatan Translator UHF/UHF 1 3 02 06 03 0013 Peralatan Translator VHF/UHF 1 3 02 06 03 0014 Peralatan Translator UHF/VHF 1 3 02 06 03 0015 Peralatan Microwave FPU 1 3 02 06 03 0016 Peralatan Microwave Terestrial 1 3 02 06 03 0017 Peralatan Microwave TVRO 1 3 02 06 03 0018 Peralatan Dummy Load 1 3 02 06 03 0019 Switcher Antena 1 3 02 06 03 0020 Switcher/Menara Antena 1 3 02 06 03 0021 Feeder 1 3 02 06 03 0022 Humidity Control 1 3 02 06 03 0023 Program Input Equipment 1 3 02 06 03 0024 Peralatan Antena Penerima VHF 1 3 02 06 03 0025 Peralatan Pemancar LF 1 3 02 06 03 0026 Unit Pemancar MF+HF 1 3 02 06 03 0027 Peralatan Antena Pemancar MF+HF 1 3 02 06 03 0028 Peralatan Penerima 236 1 2 3 4 5 6 7 1 3 02 06 03 0029 Peralatan Pemancar dan Penerima LF 1 3 02 06 03 0030 Peralatan Pemancar dan Penerima MF 1 3 02 06 03 0031 Peralatan Pemancar dan Penerima HF 1 3 02 06 03 0032 Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF 1 3 02 06 03 0033 Peralatan Pemancar dan Penerima VHF 1 3 02 06 03 0034 Peralatan Pemancar dan Penerima UHF 1 3 02 06 03 0035 Peralatan Pemancar dan Penerima SHF 1 3 02 06 03 0036 Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF 1 3 02 06 03 0037 Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF 1 3 02 06 03 0038 Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF 1 3 02 06 03 0039 Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF 1 3 02 06 03 0040 Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF 1 3 02 06 03 0041 Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF 1 3 02 06 03 0042 Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF 1 3 02 06 03 0043 Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah 1 3 02 06 03 0044 Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi 1 3 02 06 03 0045 Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan 1 3 02 06 03 0046 Peralatan Perlengkapan Radio 1 3 02 06 03 0047 Sumber Tenaga 1 3 02 06 03 0048 Peralatan Pemancar Lainnya 1 3 02 06 04 Peralatan Komunikasi Navigasi 1 3 02 06 04 0001 Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System 1 3 02 06 04 0002 Very High Frequence Omni Range (VOR) 1 3 02 06 04 0003 Distance Measuring Equipment (DME) 1 3 02 06 04 0004 Radar 1 3 02 06 04 0005 Alat Pengatur Telekomunikasi 1 3 02 06 04 0006 Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 1 3 02 06 04 0007 Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 1 3 02 07 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 3 02 07 01 Alat Kedokteran 1 3 02 07 01 0001 Alat Kedokteran Umum 1 3 02 07 01 0002 Alat Kedokteran Gigi 1 3 02 07 01 0003 Alat Kedokteran Keluarga Berencana 1 3 02 07 01 0004 Alat Kedokteran Bedah 1 3 02 07 01 0005 Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1 3 02 07 01 0006 Alat Kedokteran THT 1 3 02 07 01 0007 Alat Kedokteran Mata 1 3 02 07 01 0008 Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 1 3 02 07 01 0009 Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary 1 3 02 07 01 0010 Alat Kedokteran Anak 1 3 02 07 01 0011 Alat Kedokteran Poliklinik 1 3 02 07 01 0012 Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 1 3 02 07 01 0013 Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) 1 3 02 07 01 0014 Alat Kedokteran Jantung 1 3 02 07 01 0015 Alat Kedokteran Radiodiagnostic 1 3 02 07 01 0016 Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 1 3 02 07 01 0017 Alat Kedokteran Transfusi Darah 1 3 02 07 01 0018 Alat Kedokteran Radioterapi 1 3 02 07 01 0019 Alat Kedokteran Nuklir 1 3 02 07 01 0020 Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 1 3 02 07 01 0021 Alat Kedokteran Gawat Darurat 1 3 02 07 01 0022 Alat Kedokteran Jiwa 1 3 02 07 01 0023 Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 1 3 02 07 01 0024 Alat Kedokteran ICU 1 3 02 07 01 0025 Alat Kedokteran ICCU 1 3 02 07 01 0026 Alat Kedokteran Bedah Jantung 1 3 02 07 01 0027 Alat Kedokteran Traditional Medicine 1 3 02 07 01 0028 Alat Kedokteran Anestesi 1 3 02 07 01 0029 Alat Kedokteran Lainnya 1 3 02 07 02 Alat Kesehatan Umum 1 3 02 07 02 0001 Alat Kesehatan Matra Laut 1 3 02 07 02 0002 Alat Kesehatan Matra Udara 1 3 02 07 02 0003 Alat Kesehatan Kepolisian 1 3 02 07 02 0004 Alat Kesehatan Olahraga 1 3 02 07 02 0005 Alat Kesehatan Umum Lainnya 1 3 02 08 Alat Laboratorium 1 3 02 08 01 Unit Alat Laboratorium 237 1 2 3 4 5 6 7 1 3 02 08 01 0001 Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 1 3 02 08 01 0002 Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan 1 3 02 08 01 0003 Alat Laboratorium Hidrokimia 1 3 02 08 01 0004 Alat Laboratorium Model Hidrolika 1 3 02 08 01 0005 Alat Laboratorium Batuan/Geologi 1 3 02 08 01 0006 Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 1 3 02 08 01 0007 Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia 1 3 02 08 01 0008 Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 1 3 02 08 01 0009 Alat Laboratorium Cocok Tanam 1 3 02 08 01 0010 Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik 1 3 02 08 01 0011 Alat Laboratorium Umum 1 3 02 08 01 0012 Alat Laboratorium Mikrobiologi 1 3 02 08 01 0013 Alat Laboratorium Kimia 1 3 02 08 01 0014 Alat Laboratorium Patologi 1 3 02 08 01 0015 Alat Laboratorium Immunologi 1 3 02 08 01 0016 Alat Laboratorium Hematologi 1 3 02 08 01 0017 Alat Laboratorium Film 1 3 02 08 01 0018 Alat Laboratorium Makanan 1 3 02 08 01 0019 Alat Laboratorium Farmasi 1 3 02 08 01 0020 Alat Laboratorium Fisika 1 3 02 08 01 0021 Alat Laboratorium Hidrodinamika 1 3 02 08 01 0022 Alat Laboratorium Klimatologi 1 3 02 08 01 0023 Alat Laboratorium Proses Peleburan 1 3 02 08 01 0024 Alat Laboratorium Pasir 1 3 02 08 01 0025 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan 1 3 02 08 01 0026 Alat Laboratorium Pembuatan Pola 1 3 02 08 01 0027 Alat Laboratorium Metalografi 1 3 02 08 01 0028 Alat Laboratorium Proses Pengelasan 1 3 02 08 01 0029 Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan 1 3 02 08 01 0030 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 1 3 02 08 01 0031 Alat Laboratorium Metrologi 1 3 02 08 01 0032 Alat Laboratorium Pelapisan Logam 1 3 02 08 01 0033 Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 1 3 02 08 01 0034 Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil 1 3 02 08 01 0035 Alat Laboratorium Uji Tekstil 1 3 02 08 01 0036 Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik 1 3 02 08 01 0037 Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 1 3 02 08 01 0038 Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 1 3 02 08 01 0039 Alat Laboratorium Uji Keramik 1 3 02 08 01 0040 Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 1 3 02 08 01 0041 Alat Laboratorium Pertanian 1 3 02 08 01 0042 Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 1 3 02 08 01 0043 Alat Laboratorium Energi Surya 1 3 02 08 01 0044 Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 1 3 02 08 01 0045 Alat Laboratorium Oseanografi 1 3 02 08 01 0046 Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 1 3 02 08 01 0047 Alat Laboratorium Biologi Perairan 1 3 02 08 01 0048 Alat Laboratorium Biologi 1 3 02 08 01 0049 Alat Laboratorium Geofisika 1 3 02 08 01 0050 Alat Laboratorium Tambang 1 3 02 08 01 0051 Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia 1 3 02 08 01 0052 Alat Laboratorium Proses Industri 1 3 02 08 01 0053 Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 1 3 02 08 01 0054 Laboratorium Kearsipan 1 3 02 08 01 0055 Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 1 3 02 08 01 0056 Alat Laboratorium Lain 1 3 02 08 01 0057 Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi 1 3 02 08 01 0058 Alat Laboratorium Pendidikan 1 3 02 08 01 0059 Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim 1 3 02 08 01 0060 Alat Laboratorium Teknik Pantai 1 3 02 08 01 0061 Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi 1 3 02 08 01 0062 Alat Laboratorium Populasi 1 3 02 08 01 0063 Alat Pengukur Gelombang 1 3 02 08 01 0064 Unit Alat Laboratorium Lainnya 1 3 02 08 02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 1 3 02 08 02 0001 Analytical Instrument 1 3 02 08 02 0002 Instrument Probe/Sensor 1 3 02 08 02 0003 General Laboratory Tool 1 3 02 08 02 0004 Glassware Plastic/Utensils 238 1 2 3 4 5 6 7 1 3 02 08 02 0005 Laboratory Safety Equipment 1 3 02 08 02 0006 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya 1 3 02 08 03 Alat Peraga Praktik Sekolah 1 3 02 08 03 0001 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia 1 3 02 08 03 0002 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika 1 3 02 08 03 0003 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 1 3 02 08 03 0004 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan 1 3 02 08 03 0005 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 1 3 02 08 03 0006 Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas 1 3 02 08 03 0007 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS 1 3 02 08 03 0008 Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama 1 3 02 08 03 0009 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 1 3 02 08 03 0010 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian 1 3 02 08 03 0011 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga 1 3 02 08 03 0012 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN 1 3 02 08 03 0013 Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu) 1 3 02 08 03 0014 Alat Peraga Kejuruan 1 3 02 08 03 0015 Alat Peraga PAUD/TK 1 3 02 08 03 0016 Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 1 3 02 08 04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 1 3 02 08 04 0001 Radiation Detector 1 3 02 08 04 0002 Modular Counting and Scientific Electronic 1 3 02 08 04 0003 Assembly/Counting System 1 3 02 08 04 0004 Recorder Display 1 3 02 08 04 0005 System/Power Supply 1 3 02 08 04 0006 Measuring/Testing Device 1 3 02 08 04 0007 Opto Electronics 1 3 02 08 04 0008 Accelerator 1 3 02 08 04 0009 Reactor Experimental System 1 3 02 08 04 0010 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya 1 3 02 08 05 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 1 3 02 08 05 0001 Alat Ukur Fisika Kesehatan 1 3 02 08 05 0002 Alat Kesehatan Kerja 1 3 02 08 05 0003 Proteksi Lingkungan 1 3 02 08 05 0004 Meteorological Equipment 1 3 02 08 05 0005 Sumber Radiasi 1 3 02 08 05 0006 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 1 3 02 08 06 Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 1 3 02 08 06 0001 Radiation Application Equipment 1 3 02 08 06 0002 Non Destructive Test (NDT) Device 1 3 02 08 06 0003 Peralatan Hidrologi 1 3 02 08 06 0004 Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 1 3 02 08 07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 1 3 02 08 07 0001 Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 1 3 02 08 07 0002 Alat Laboratorium Kualitas Udara 1 3 02 08 07 0003 Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran 1 3 02 08 07 0004 Laboratorium Lingkungan 1 3 02 08 07 0005 Alat Laboratorium Penunjang 1 3 02 08 07 0006 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 1 3 02 08 08 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 1 3 02 08 08 0001 Towing Carriage 1 3 02 08 08 0002 Wave Generator and Absorber 1 3 02 08 08 0003 Data Accquisition and Analyzing System 1 3 02 08 08 0004 Cavitation Tunnel 1 3 02 08 08 0005 Overhead Cranes 1 3 02 08 08 0006 Peralatan Umum 1 3 02 08 08 0007 Pemesinan:Model Ship Workshop 1 3 02 08 08 0008 Pemesinan:Propeller Model Workshop 1 3 02 08 08 0009 Pemesinan:Mechanical Workshop 1 3 02 08 08 0010 Pemesinan:Precision Mechanical Workshop 1 3 02 08 08 0011 Pemesinan:Painting Shop 1 3 02 08 08 0012 Pemesinan:Ship Model Preparation Shop 1 3 02 08 08 0013 Pemesinan:Electrical Workshop 1 3 02 08 08 0014 MOB 1 3 02 08 08 0015 Photo and Film Equipment 1 3 02 08 08 0016 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya 1 3 02 08 09 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 1 3 02 08 09 0001 Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik 1 3 02 08 09 0002 Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 239 1 2 3 4 5 6 7 1 3 02 08 09 0003 Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik 1 3 02 08 09 0004 Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik 1 3 02 08 09 0005 Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 1 3 02 08 09 0006 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain 1 3 02 08 09 0007 Alat Laboratorium Natius 1 3 02 08 09 0008 Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran 1 3 02 08 09 0009 Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 1 3 02 08 09 0010 Alat Laboratorium Uji Perangkat 1 3 02 08 09 0011 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 1 3 02 10 Komputer 1 3 02 10 01 Komputer Unit 1 3 02 10 01 0001 Komputer Jaringan 1 3 02 10 01 0002 Personal Computer 1 3 02 10 01 0003 Komputer Unit Lainnya 1 3 02 10 02 Peralatan Komputer 1 3 02 10 02 0001 Peralatan Mainframe 1 3 02 10 02 0002 Peralatan Mini Computer 1 3 02 10 02 0003 Peralatan Personal Computer 1 3 02 10 02 0004 Peralatan Jaringan 1 3 02 10 02 0005 Peralatan Komputer Lainnya 1 3 02 11 Alat Eksplorasi 1 3 02 11 01 Alat Eksplorasi Topografi 1 3 02 11 01 0001 Optik 1 3 02 11 01 0002 Ukur/Instrumen 1 3 02 11 01 0003 Alat Eksplorasi Topografi Lainnya 1 3 02 11 02 Alat Eksplorasi Geofisika 1 3 02 11 02 0001 Mekanik 1 3 02 11 02 0002 Elektronik/Electric 1 3 02 11 02 0003 Manual 1 3 02 11 02 0004 Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya 1 3 02 12 Alat Pengeboran 1 3 02 12 01 Alat Pengeboran Mesin 1 3 02 12 01 0001 Bor Mesin Tumbuk 1 3 02 12 01 0002 Bor Mesin Putar 1 3 02 12 01 0003 Alat Pengeboran Mesin Lainnya 1 3 02 12 02 Alat Pengeboran Non Mesin 1 3 02 12 02 0001 Bangka 1 3 02 12 02 0002 Pantek 1 3 02 12 02 0003 Putar 1 3 02 12 02 0004 Peralatan Bantu 1 3 02 12 02 0005 Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya 1 3 02 13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 1 3 02 13 01 Sumur 1 3 02 13 01 0001 Peralatan Sumur Minyak 1 3 02 13 01 0002 Sumur Pemboran 1 3 02 13 01 0003 Sumur Lainnya 1 3 02 13 02 Produksi 1 3 02 13 02 0001 RIG 1 3 02 13 02 0002 Produksi Lainnya 1 3 02 13 03 Pengolahan dan Pemurnian 1 3 02 13 03 0001 Alat Pengolahan Minyak 1 3 02 13 03 0002 Alat Pengolahan Air 1 3 02 13 03 0003 Alat Pengolahan Steam 1 3 02 13 03 0004 Alat Pengolahan Wax 1 3 02 13 03 0005 Pengolahan dan Pemurnian Lainnya 1 3 02 14 Alat Bantu Eksplorasi 1 3 02 14 01 Alat Bantu Eksplorasi 1 3 02 14 01 0001 Mekanik 1 3 02 14 01 0002 Elektrik 1 3 02 14 01 0003 Alat Bantu Ekplorasi Lainnya 1 3 02 14 02 Alat Bantu Produksi 1 3 02 14 02 0001 Perawatan Sumur 1 3 02 14 02 0002 Tes Unit 1 3 02 14 02 0003 Alat Bantu Produksi Lainnya 240 1 2 3 4 5 6 7 1 3 02 15 Alat Keselamatan Kerja 1 3 02 15 01 Alat Deteksi 1 3 02 15 01 0001 Radiasi 1 3 02 15 01 0002 Suara 1 3 02 15 01 0003 Alat Deteksi Lainnya 1 3 02 15 02 Alat Pelindung 1 3 02 15 02 0001 Baju Pengaman 1 3 02 15 02 0002 Masker 1 3 02 15 02 0003 Topi Kerja 1 3 02 15 02 0004 Sabuk Pengaman 1 3 02 15 02 0005 Sepatu Lapangan 1 3 02 15 02 0006 Alat Pelindung Lainnya 1 3 02 15 03 Alat SAR 1 3 02 15 03 0001 Alat Penolong 1 3 02 15 03 0002 Alat Pendukung Pencarian 1 3 02 15 03 0003 Alat Kerja Bawah Air 1 3 02 15 03 0004 Alat SAR Lainnya 1 3 02 15 04 Alat Kerja Penerbangan 1 3 02 15 04 0001 Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan 1 3 02 15 04 0002 Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan 1 3 02 15 04 0003 Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan 1 3 02 15 04 0004 Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara 1 3 02 15 04 0005 Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara 1 3 02 15 04 0006 Alat Ukur Peralatan Faslektrik 1 3 02 15 04 0007 Alat Kerja Penerbangan Lainnya 1 3 02 16 Alat Peraga 1 3 02 16 01 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 1 3 02 16 01 0001 Alat Peraga Pelatihan 1 3 02 16 01 0002 Alat Peraga Percontohan 1 3 02 16 01 0003 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 1 3 02 17 Peralatan Proses/Produksi 1 3 02 17 01 Unit Peralatan Proses/Produksi 1 3 02 17 01 0001 Liquid-Liquid Contractor Equipment 1 3 02 17 01 0002 Solid-Solid Mixing Equipment 1 3 02 17 01 0003 Solid-Solid Screening Equipment 1 3 02 17 01 0004 Solid-Solid Classifier 1 3 02 17 01 0005 Solid-Liquid Mixing Equipment 1 3 02 17 01 0006 Solid Liquid Crystallization Equipment 1 3 02 17 01 0007 Ion Exchange Absortion Equipment 1 3 02 17 01 0008 Leaching Equipment 1 3 02 17 01 0009 Gravity Sedimentation Equipment 1 3 02 17 01 0010 Solid Liquid Filtering Equipment 1 3 02 17 01 0011 Centrifuge for Solid Liquid 1 3 02 17 01 0012 Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment 1 3 02 17 01 0013 Gas-Solid Drying Equipment 1 3 02 17 01 0014 Gas-Solid Fluidised Bed Equipment 1 3 02 17 01 0015 Gas-Solid Separation Equipment 1 3 02 17 01 0016 Gas-Liquid Distillation Equipment 1 3 02 17 01 0017 Gas-Liquid Separation Equipment 1 3 02 17 01 0018 Isotope Separation Equipment 1 3 02 17 01 0019 Transport and Storage Equipment for Liquid 1 3 02 17 01 0020 Solid Material Handling Equipment 1 3 02 17 01 0021 Size Reduction Size Balargement Equipment 1 3 02 17 01 0022 Heat Generating Equipment 1 3 02 17 01 0023 Heat Transfer Equipment 1 3 02 17 01 0024 Mechanical Process 1 3 02 17 01 0025 Chemical Reaction Equipment 1 3 02 17 01 0026 Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 1 3 02 18 Rambu-rambu 1 3 02 18 01 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat 1 3 02 18 01 0001 Rambu Bersuar 1 3 02 18 01 0002 Rambu Tidak Bersuar 1 3 02 18 01 0003 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 1 3 02 18 02 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara 1 3 02 18 02 0001 Runway/Threshold Light 241 1 2 3 4 5 6 7 1 3 02 18 02 0002 Visual Approach Slope Indicator (VASI) 1 3 02 18 02 0003 Approach Light 1 3 02 18 02 0004 Runway Identification Light (REILS) 1 3 02 18 02 0005 Signal 1 3 02 18 02 0006 Flood Lights 1 3 02 18 02 0007 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya 1 3 02 18 03 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut 1 3 02 18 03 0001 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 1 3 02 18 03 0002 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya 1 3 02 19 Peralatan Olahraga 1 3 02 19 01 Peralatan Olahraga 1 3 02 19 01 0001 Peralatan Olahraga Atletik 1 3 02 19 01 0002 Peralatan Permainan 1 3 02 19 01 0003 Peralatan Senam 1 3 02 19 01 0004 Peralatan Olahraga Air 1 3 02 19 01 0005 Peralatan Olahraga Udara 1 3 02 19 01 0006 Peralatan Olahraga Lainnya 1 3 03 Gedung dan Bangunan 1 3 03 01 Bangunan Gedung 1 3 03 01 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 1 3 03 01 01 0001 Bangunan Gedung Kantor 1 3 03 01 01 0002 Bangunan Gudang 1 3 03 01 01 0003 Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar 1 3 03 01 01 0004 Bangunan Gedung Instalasi 1 3 03 01 01 0005 Bangunan Gedung Laboratorium 1 3 03 01 01 0006 Bangunan Kesehatan 1 3 03 01 01 0007 Bangunan Oseanarium/Observatorium 1 3 03 01 01 0008 Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 3 03 01 01 0009 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 3 03 01 01 0010 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1 3 03 01 01 0011 Bangunan Gedung Tempat Olahraga 1 3 03 01 01 0012 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1 3 03 01 01 0013 Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 1 3 03 01 01 0014 Bangunan Gedung Garasi/Pool 1 3 03 01 01 0015 Bangunan Gedung Pemotong Hewan 1 3 03 01 01 0016 Bangunan Gedung Perpustakaan 1 3 03 01 01 0017 Bangunan Gedung Museum 1 3 03 01 01 0018 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 1 3 03 01 01 0019 Bangunan Pengujian Kelaikan 1 3 03 01 01 0020 Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 1 3 03 01 01 0021 Bangunan Rumah Tahanan 1 3 03 01 01 0022 Bangunan Gedung Krematorium 1 3 03 01 01 0023 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 1 3 03 01 01 0024 Bangunan Tempat Persidangan 1 3 03 01 01 0025 Bangunan Terbuka 1 3 03 01 01 0026 Bangunan Penampung Sekam 1 3 03 01 01 0027 Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 3 03 01 01 0028 Bangunan Industri 1 3 03 01 01 0029 Bangunan Peternakan/Perikanan 1 3 03 01 01 0030 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1 3 03 01 01 0031 Bangunan Peralatan Geofisika 1 3 03 01 01 0032 Bangunan Fasilitas Umum 1 3 03 01 01 0033 Bangunan Parkir 1 3 03 01 01 0034 Bangunan Gedung Pabrik 1 3 03 01 01 0035 Bangunan Stasiun Bus 1 3 03 01 01 0036 Taman 1 3 03 01 01 0037 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1 3 03 01 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1 3 03 01 02 0001 Rumah Negara Golongan I 1 3 03 01 02 0002 Rumah Negara Golongan II 1 3 03 01 02 0003 Rumah Negara Golongan III 1 3 03 01 02 0004 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1 3 03 01 02 0005 Asrama 1 3 03 01 02 0006 Hotel 1 3 03 01 02 0007 Motel 1 3 03 01 02 0008 Flat/Rumah Susun 1 3 03 01 02 0009 Rumah Negara dalam Proses Penggolongan 242 1 2 3 4 5 6 7 1 3 03 01 02 0010 Panti Asuhan 1 3 03 01 02 0011 Apartemen 1 3 03 01 02 0012 Rumah Tidak Bersusun 1 3 03 01 02 0013 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 1 3 03 02 Monumen 1 3 03 02 01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 1 3 03 02 01 0001 Candi 1 3 03 02 01 0002 Tugu 1 3 03 02 01 0003 Bangunan Peninggalan 1 3 03 02 01 0004 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya 1 3 03 03 Bangunan Menara 1 3 03 03 01 Bangunan Menara Perambuan 1 3 03 03 01 0001 Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai 1 3 03 03 01 0002 Bangunan Perambuan Penerangan Pantai 1 3 03 03 01 0003 Bangunan Menara Telekomunikasi 1 3 03 03 01 0004 Bangunan Menara Pengawas 1 3 03 03 01 0005 Bangunan Menara Perambuan Lainnya 1 3 03 04 Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 3 03 04 01 Tugu/Tanda Batas 1 3 03 04 01 0001 Tugu/Tanda Batas Administrasi 1 3 03 04 01 0002 Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi 1 3 03 04 01 0003 Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 1 3 03 04 01 0004 Pagar 1 3 03 04 01 0005 Tugu/Tanda Batas Lainnya 1 3 04 Jalan, Jaringan dan Irigasi 1 3 04 01 Jalan dan Jembatan 1 3 04 01 01 Jalan 1 3 04 01 01 0001 Jalan Nasional 1 3 04 01 01 0002 Jalan Provinsi 1 3 04 01 01 0003 Jalan Kabupaten 1 3 04 01 01 0004 Jalan Kota 1 3 04 01 01 0005 Jalan Desa 1 3 04 01 01 0006 Jalan Tol 1 3 04 01 01 0007 Jalan Kereta Api 1 3 04 01 01 0008 Landasan Pacu Pesawat Terbang 1 3 04 01 01 0009 Jalan Khusus 1 3 04 01 01 0010 Jalan Lainnya 1 3 04 01 02 Jembatan 1 3 04 01 02 0001 Jembatan pada Jalan Nasional 1 3 04 01 02 0002 Jembatan pada Jalan Provinsi 1 3 04 01 02 0003 Jembatan pada Jalan Kabupaten 1 3 04 01 02 0004 Jembatan pada Jalan Kota 1 3 04 01 02 0005 Jembatan pada Jalan Desa 1 3 04 01 02 0006 Jembatan pada Jalan Tol 1 3 04 01 02 0007 Jembatan pada Jalan Kereta Api 1 3 04 01 02 0008 Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 1 3 04 01 02 0009 Jembatan pada Jalan Khusus 1 3 04 01 02 0010 Jembatan Penyeberangan 1 3 04 01 02 0011 Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal 1 3 04 01 02 0012 Jembatan Pengukur 1 3 04 01 02 0013 Jembatan Lainnya 1 3 04 02 Bangunan Air 1 3 04 02 01 Bangunan Air Irigasi 1 3 04 02 01 0001 Bangunan Waduk Irigasi 1 3 04 02 01 0002 Bangunan Pengambilan Irigasi 1 3 04 02 01 0003 Bangunan Pembawa Irigasi 1 3 04 02 01 0004 Bangunan Pembuang Irigasi 1 3 04 02 01 0005 Bangunan Pengaman Irigasi 1 3 04 02 01 0006 Bangunan Pelengkap Irigasi 1 3 04 02 01 0007 Bangunan Sawah Irigasi 1 3 04 02 01 0008 Bangunan Air Irigasi Lainnya 1 3 04 02 02 Bangunan Pengairan Pasang Surut 1 3 04 02 02 0001 Bangunan Waduk Pasang Surut 1 3 04 02 02 0002 Bangunan Pengambilan Pasang Surut 243 1 2 3 4 5 6 7 1 3 04 02 02 0003 Bangunan Pembawa Pasang Surut 1 3 04 02 02 0004 Saluran Pembuang Pasang Surut 1 3 04 02 02 0005 Bangunan Pengaman Pasang Surut 1 3 04 02 02 0006 Bangunan Pelengkap Pasang Surut 1 3 04 02 02 0007 Bangunan Sawah Pasang Surut 1 3 04 02 02 0008 Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya 1 3 04 02 03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 1 3 04 02 03 0001 Bangunan Waduk Pengembangan Rawa 1 3 04 02 03 0002 Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa 1 3 04 02 03 0003 Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa 1 3 04 02 03 0004 Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 1 3 04 02 03 0005 Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa 1 3 04 02 03 0006 Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa 1 3 04 02 03 0007 Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 1 3 04 02 03 0008 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya 1 3 04 02 04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1 3 04 02 04 0001 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1 3 04 02 04 0002 Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai 1 3 04 02 04 0003 Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai 1 3 04 02 04 0004 Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 1 3 04 02 04 0005 Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 1 3 04 02 04 0006 Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai 1 3 04 02 04 0007 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 1 3 04 02 05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 1 3 04 02 05 0001 Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 1 3 04 02 05 0002 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 1 3 04 02 05 0003 Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 1 3 04 02 05 0004 Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 1 3 04 02 05 0005 Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air 1 3 04 02 05 0006 Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 1 3 04 02 05 0007 Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah 1 3 04 02 05 0008 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya 1 3 04 02 06 Bangunan Air Bersih/Air Baku 1 3 04 02 06 0001 Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 1 3 04 02 06 0002 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 1 3 04 02 06 0003 Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 1 3 04 02 06 0004 Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 1 3 04 02 06 0005 Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 1 3 04 02 06 0006 Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 1 3 04 02 07 Bangunan Air Kotor 1 3 04 02 07 0001 Bangunan Pembawa Air Kotor 1 3 04 02 07 0002 Bangunan Waduk Air Kotor 1 3 04 02 07 0003 Bangunan Pembuang Air Kotor 1 3 04 02 07 0004 Bangunan Pengaman Air Kotor 1 3 04 02 07 0005 Bangunan Pelengkap Air Kotor 1 3 04 02 07 0006 Bangunan Air Kotor Lainnya 1 3 04 03 Instalasi 1 3 04 03 01 Instalasi Air Bersih/Air Baku 1 3 04 03 01 0001 Instalasi Air Permukaan 1 3 04 03 01 0002 Instalasi Air Sumber / Mata Air 1 3 04 03 01 0003 Instalasi Air Tanah Dalam 1 3 04 03 01 0004 Instalasi Air Tanah Dangkal 1 3 04 03 01 0005 Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 1 3 04 03 02 Instalasi Air Kotor 1 3 04 03 02 0001 Instalasi Air Buangan Domestik 1 3 04 03 02 0002 Instalasi Air Buangan Industri 1 3 04 03 02 0003 Instalasi Air Buangan Pertanian 1 3 04 03 02 0004 Instalasi Air Kotor Lainnya 1 3 04 03 03 Instalasi Pengolahan Sampah 1 3 04 03 03 0001 Instalasi Pengolahan Sampah Organik 1 3 04 03 03 0002 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 1 3 04 03 03 0003 Bangunan Penampung Sampah 1 3 04 03 03 0004 Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 1 3 04 03 04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 1 3 04 03 04 0001 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 1 3 04 03 04 0002 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis 1 3 04 03 04 0003 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan 1 3 04 03 04 0004 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya 244 1 2 3 4 5 6 7 1 3 04 03 05 Instalasi Pembangkit Listrik 1 3 04 03 05 0001 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 1 3 04 03 05 0002 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 1 3 04 03 05 0003 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) 1 3 04 03 05 0004 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN) 1 3 04 03 05 0005 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 3 04 03 05 0006 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 1 3 04 03 05 0007 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 1 3 04 03 05 0008 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 1 3 04 03 05 0009 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 1 3 04 03 05 0010 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) 1 3 04 03 05 0011 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera 1 3 04 03 05 0012 Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 1 3 04 03 06 Instalasi Gardu Listrik 1 3 04 03 06 0001 Instalasi Gardu Listrik Induk 1 3 04 03 06 0002 Instalasi Gardu Listrik Distribusi 1 3 04 03 06 0003 Instalasi Pusat Pengatur Listrik 1 3 04 03 06 0004 Instalasi Gardu Listrik Lainnya 1 3 04 03 07 Instalasi Pertahanan 1 3 04 03 07 0001 Instalasi Pertahanan di Darat 1 3 04 03 07 0002 Instalasi Pertahanan Lainnya 1 3 04 03 08 Instalasi Gas 1 3 04 03 08 0001 Instalasi Gardu Gas 1 3 04 03 08 0002 Instalasi Jaringan Pipa Gas 1 3 04 03 08 0003 Instalasi Pengolahan Gas 1 3 04 03 08 0004 Instalasi Gas Lainnya 1 3 04 03 09 Instalasi Pengaman 1 3 04 03 09 0001 Instalasi Pengaman Penangkal Petir 1 3 04 03 09 0002 Instalasi Reaktor Nuklir 1 3 04 03 09 0003 Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif 1 3 04 03 09 0004 Instalasi Pengaman Lainnya 1 3 04 03 10 Instalasi Lain 1 3 04 03 10 0001 Instalasi Lain 1 3 04 04 Jaringan 1 3 04 04 01 Jaringan Air Minum 1 3 04 04 01 0001 Jaringan Pembawa 1 3 04 04 01 0002 Jaringan Induk Distribusi 1 3 04 04 01 0003 Jaringan Cabang Distribusi 1 3 04 04 01 0004 Jaringan Sambungan ke Rumah 1 3 04 04 01 0005 Jaringan Air Minum Lainnya 1 3 04 04 02 Jaringan Listrik 1 3 04 04 02 0001 Jaringan Transmisi 1 3 04 04 02 0002 Jaringan Distribusi 1 3 04 04 02 0003 Jaringan Listrik Lainnya 1 3 04 04 03 Jaringan Telepon 1 3 04 04 03 0001 Jaringan Telepon di atas Tanah 1 3 04 04 03 0002 Jaringan Telepon di bawah Tanah 1 3 04 04 03 0003 Jaringan Telepon di dalam Air 1 3 04 04 03 0004 Jaringan dengan Media Udara 1 3 04 04 03 0005 Jaringan Telepon Lainnya 1 3 04 04 04 Jaringan Gas 1 3 04 04 04 0001 Jaringan Pipa Gas Transmisi 1 3 04 04 04 0002 Jaringan Pipa Distribusi 1 3 04 04 04 0003 Jaringan Pipa Dinas 1 3 04 04 04 0004 Jaringan BBM 1 3 04 04 04 0005 Jaringan Gas Lainnya 1 3 05 Aset Tetap Lainnya 1 3 05 01 Bahan Perpustakaan 1 3 05 01 01 Bahan Perpustakaan Tercetak 1 3 05 01 01 0001 Buku Umum 1 3 05 01 01 0002 Buku Filsafat 1 3 05 01 01 0003 Buku Agama 1 3 05 01 01 0004 Buku Ilmu Sosial 1 3 05 01 01 0005 Buku Ilmu Bahasa 1 3 05 01 01 0006 Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 1 3 05 01 01 0007 Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 1 3 05 01 01 0008 Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga 245 1 2 3 4 5 6 7 1 3 05 01 01 0009 Buku Geografi, Biografi dan Sejarah 1 3 05 01 01 0010 Serial 1 3 05 01 01 0011 Buku Laporan 1 3 05 01 01 0012 Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 1 3 05 01 02 Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 1 3 05 01 02 0001 Audio Visual 1 3 05 01 02 0002 Bentuk Mikro (Microform) 1 3 05 01 02 0003 Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya 1 3 05 01 03 Kartografi, Naskah dan Lukisan 1 3 05 01 03 0001 Bahan Kartografi 1 3 05 01 03 0002 Naskah (Manuskrip)/Asli 1 3 05 01 03 0003 Lukisan dan Ukiran 1 3 05 01 03 0004 Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya 1 3 05 01 04 Musik 1 3 05 01 04 0001 Karya Musik 1 3 05 01 04 0002 Musik Lainnya 1 3 05 01 05 Karya Grafika (Graphic Material) 1 3 05 01 05 0001 Karya Grafika (Graphic Material) 1 3 05 01 05 0002 Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya 1 3 05 01 06 Three Dimensional Artifacts and Realita 1 3 05 01 06 0001 Three Dimensional Artifacts and Realita 1 3 05 01 06 0002 Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya 1 3 05 01 07 Tarscalt 1 3 05 01 07 0001 Tarscalt 1 3 05 01 07 0002 Tarscalt Lainnya 1 3 05 02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga 1 3 05 02 01 Barang Bercorak Kesenian 1 3 05 02 01 0001 Alat Musik 1 3 05 02 01 0002 Lukisan 1 3 05 02 01 0003 Alat Peraga Kesenian 1 3 05 02 01 0004 Barang Bercorak Kesenian Lainnya 1 3 05 02 02 Alat Bercorak Kebudayaan 1 3 05 02 02 0001 Pahatan 1 3 05 02 02 0002 Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah 1 3 05 02 02 0003 Barang Kerajinan 1 3 05 02 02 0004 Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 1 3 05 02 03 Tanda Penghargaan 1 3 05 02 03 0001 Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 1 3 05 02 03 0002 Tanda Penghargaan Bidang Lainnya 1 3 05 03 Hewan 1 3 05 03 01 Hewan Piaraan 1 3 05 03 01 0001 Hewan Pengaman 1 3 05 03 01 0002 Hewan Pengangkut 1 3 05 03 01 0003 Hewan Kebun Binatang 1 3 05 03 01 0004 Hewan Piaraan Lainnya 1 3 05 03 02 Ternak 1 3 05 03 02 0001 Ternak Potong 1 3 05 03 02 0002 Ternak Perah 1 3 05 03 02 0003 Ternak Unggas 1 3 05 03 02 0004 Ternak Lainnya 1 3 05 03 03 Hewan Lainnya 1 3 05 03 03 0001 Hewan Lainnya 1 3 05 04 Biota Perairan 1 3 05 04 01 Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) 1 3 05 04 01 0001 Ikan Budidaya 1 3 05 04 02 Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya) 1 3 05 04 02 0001 Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya) 1 3 05 04 03 Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) 1 3 05 04 03 0001 Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) 1 3 05 04 04 Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya) 1 3 05 04 04 0001 Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya) 1 3 05 04 05 Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya) 1 3 05 04 05 0001 Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya) 1 3 05 04 06 Amphibia (Kodok dan Sebangsanya) 1 3 05 04 06 0001 Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya) 1 3 05 04 07 Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya) 246 1 2 3 4 5 6 7 1 3 05 04 07 0001 Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya) 1 3 05 04 08 Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya) 1 3 05 04 08 0001 Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya) 1 3 05 04 09 Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air) 1 3 05 04 09 0001 Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air) 1 3 05 04 10 Biota Perairan Lainnya 1 3 05 04 10 0001 Budidaya Biota Perairan Lainnya 1 3 05 05 Tanaman 1 3 05 05 01 Tanaman 1 3 05 05 01 0001 Tanaman 1 3 05 06 Barang Koleksi Non Budaya 1 3 05 06 01 Barang Koleksi Non Budaya 1 3 05 06 01 0001 Hewan Koleksi 1 3 05 06 01 0002 Biota Perairan Koleksi 1 3 05 06 01 0003 Tanaman Koleksi 1 3 05 06 01 0004 Mikroba Koleksi 1 3 05 06 01 0005 Batuan Koleksi 1 3 05 06 01 0006 Fosil 1 3 05 06 01 0007 Barang Koleksi Non Budaya Lainnya 1 3 05 07 Aset Tetap Dalam Renovasi 1 3 05 07 01 Aset Tetap Dalam Renovasi 1 3 05 07 01 0001 Aset Tetap Dalam Renovasi 1 3 06 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 3 06 01 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 3 06 01 01 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 3 06 01 01 0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 3 07 Akumulasi Penyusutan 1 3 07 01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 1 3 07 01 01 Akumulasi Penyusutan Alat Besar 1 3 07 01 01 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor 1 3 07 01 01 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader 1 3 07 01 01 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator 1 3 07 01 01 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver 1 3 07 01 01 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler 1 3 07 01 01 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment 1 3 07 01 01 0007 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment 1 3 07 01 01 0008 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment 1 3 07 01 01 0009 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader 1 3 07 01 01 0010 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 1 3 07 01 01 0011 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses 1 3 07 01 01 0012 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 1 3 07 01 01 0013 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger 1 3 07 01 01 0014 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Floating Excavator 1 3 07 01 01 0015 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Amphibi Dredger 1 3 07 01 01 0016 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik 1 3 07 01 01 0017 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung 1 3 07 01 01 0018 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya 1 3 07 01 01 0019 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik 1 3 07 01 01 0020 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder 1 3 07 01 01 0021 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor 1 3 07 01 01 0022 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set 1 3 07 01 01 0023 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa 1 3 07 01 01 0024 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor 1 3 07 01 01 0025 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 1 3 07 01 01 0026 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor 1 3 07 01 01 0027 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator 1 3 07 01 01 0028 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan 1 3 07 01 01 0029 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatoo 1 3 07 01 01 0030 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan 1 3 07 01 01 0031 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam 1 3 07 01 01 0032 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering 1 3 07 01 01 0033 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen 1 3 07 01 01 0034 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 1 3 07 01 02 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan 247 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 01 02 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 3 07 01 02 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1 3 07 01 02 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1 3 07 01 02 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 3 07 01 02 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1 3 07 01 02 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 1 3 07 01 02 0007 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur 1 3 07 01 02 0008 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel 1 3 07 01 02 0009 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 1 3 07 01 02 0010 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 1 3 07 01 02 0011 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 1 3 07 01 02 0012 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor 1 3 07 01 02 0013 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 1 3 07 01 02 0014 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 1 3 07 01 02 0015 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 1 3 07 01 02 0016 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 1 3 07 01 02 0017 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer 1 3 07 01 02 0018 Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 1 3 07 01 02 0019 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang 1 3 07 01 02 0020 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 1 3 07 01 02 0021 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 1 3 07 01 02 0022 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 1 3 07 01 02 0023 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang 1 3 07 01 02 0024 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya 1 3 07 01 03 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 3 07 01 03 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 1 3 07 01 03 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 1 3 07 01 03 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 1 3 07 01 03 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service 1 3 07 01 03 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin 1 3 07 01 03 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu 1 3 07 01 03 0007 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus 1 3 07 01 03 0008 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las 1 3 07 01 03 0009 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es 1 3 07 01 03 0010 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya 1 3 07 01 03 0011 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 1 3 07 01 03 0012 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 1 3 07 01 03 0013 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service 1 3 07 01 03 0014 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat 1 3 07 01 03 0015 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools) 1 3 07 01 03 0016 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools) 1 3 07 01 03 0017 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja 1 3 07 01 03 0018 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi 1 3 07 01 03 0019 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu 1 3 07 01 03 0020 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu 1 3 07 01 03 0021 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting 1 3 07 01 03 0022 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam 1 3 07 01 03 0023 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 1 3 07 01 03 0024 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal 1 3 07 01 03 0025 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia 1 3 07 01 03 0026 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian 1 3 07 01 03 0027 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain 1 3 07 01 03 0028 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi 1 3 07 01 03 0029 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Oscilloscope 1 3 07 01 03 0030 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester 1 3 07 01 03 0031 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding 1 3 07 01 03 0032 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain 1 3 07 01 03 0033 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara 1 3 07 01 03 0034 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara 1 3 07 01 03 0035 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering 248 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 01 03 0036 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan 1 3 07 01 03 0037 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya 1 3 07 01 03 0038 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 1 3 07 01 03 0039 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set 1 3 07 01 03 0040 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam 1 3 07 01 03 0041 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan 1 3 07 01 03 0042 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu 1 3 07 01 03 0043 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop 1 3 07 01 03 0044 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya 1 3 07 01 04 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian 1 3 07 01 04 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1 3 07 01 04 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 1 3 07 01 04 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen 1 3 07 01 04 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian 1 3 07 01 04 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 1 3 07 01 04 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing 1 3 07 01 04 0007 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen 1 3 07 01 04 0008 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan 1 3 07 01 04 0009 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan 1 3 07 01 04 0010 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 1 3 07 01 05 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 3 07 01 05 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik 1 3 07 01 05 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah 1 3 07 01 05 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 1 3 07 01 05 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1 3 07 01 05 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1 3 07 01 05 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Meubelair 1 3 07 01 05 0007 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 1 3 07 01 05 0008 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 1 3 07 01 05 0009 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1 3 07 01 05 0010 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 1 3 07 01 05 0011 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1 3 07 01 05 0012 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 1 3 07 01 05 0013 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 1 3 07 01 05 0014 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat 1 3 07 01 05 0015 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 1 3 07 01 05 0016 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat 1 3 07 01 05 0017 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 1 3 07 01 05 0018 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1 3 07 01 05 0019 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat 1 3 07 01 06 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1 3 07 01 06 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio 1 3 07 01 06 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 1 3 07 01 06 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar 1 3 07 01 06 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak 1 3 07 01 06 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 1 3 07 01 06 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya 1 3 07 01 06 0007 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 1 3 07 01 06 0008 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB 1 3 07 01 06 0009 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM 1 3 07 01 06 0010 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF 1 3 07 01 06 0011 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF 1 3 07 01 06 0012 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial 1 3 07 01 06 0013 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi 1 3 07 01 06 0014 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus 1 3 07 01 06 0015 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 1 3 07 01 06 0016 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit 1 3 07 01 06 0017 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya 1 3 07 01 06 0018 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW 1 3 07 01 06 0019 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW 1 3 07 01 06 0020 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM 1 3 07 01 06 0021 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF 1 3 07 01 06 0022 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF 1 3 07 01 06 0023 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW 1 3 07 01 06 0024 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW 1 3 07 01 06 0025 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM 1 3 07 01 06 0026 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF 1 3 07 01 06 0027 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola 1 3 07 01 06 0028 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF 249 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 01 06 0029 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF 1 3 07 01 06 0030 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF 1 3 07 01 06 0031 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF 1 3 07 01 06 0032 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU 1 3 07 01 06 0033 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terestrial 1 3 07 01 06 0034 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO 1 3 07 01 06 0035 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load 1 3 07 01 06 0036 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena 1 3 07 01 06 0037 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena 1 3 07 01 06 0038 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder 1 3 07 01 06 0039 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control 1 3 07 01 06 0040 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment 1 3 07 01 06 0041 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF 1 3 07 01 06 0042 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF 1 3 07 01 06 0043 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF 1 3 07 01 06 0044 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF 1 3 07 01 06 0045 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima 1 3 07 01 06 0046 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF 1 3 07 01 06 0047 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF 1 3 07 01 06 0048 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF 1 3 07 01 06 0049 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF 1 3 07 01 06 0050 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF 1 3 07 01 06 0051 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF 1 3 07 01 06 0052 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF 1 3 07 01 06 0053 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF 1 3 07 01 06 0054 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF 1 3 07 01 06 0055 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF 1 3 07 01 06 0056 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF 1 3 07 01 06 0057 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF 1 3 07 01 06 0058 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF 1 3 07 01 06 0059 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF 1 3 07 01 06 0060 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah 1 3 07 01 06 0061 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi 1 3 07 01 06 0062 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan 1 3 07 01 06 0063 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio 1 3 07 01 06 0064 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga 1 3 07 01 06 0065 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya 1 3 07 01 06 0066 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System 1 3 07 01 06 0067 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR) 1 3 07 01 06 0068 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME) 1 3 07 01 06 0069 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar 1 3 07 01 06 0070 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi 1 3 07 01 06 0071 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 1 3 07 01 06 0072 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 1 3 07 01 07 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 3 07 01 07 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 1 3 07 01 07 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi 1 3 07 01 07 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana 1 3 07 01 07 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah 1 3 07 01 07 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1 3 07 01 07 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT 1 3 07 01 07 0007 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata 1 3 07 01 07 0008 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 1 3 07 01 07 0009 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary 1 3 07 01 07 0010 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak 1 3 07 01 07 0011 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik 1 3 07 01 07 0012 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 1 3 07 01 07 0013 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) 1 3 07 01 07 0014 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung 1 3 07 01 07 0015 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic 1 3 07 01 07 0016 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 1 3 07 01 07 0017 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah 1 3 07 01 07 0018 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi 1 3 07 01 07 0019 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir 250 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 01 07 0020 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 1 3 07 01 07 0021 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat 1 3 07 01 07 0022 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa 1 3 07 01 07 0023 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 1 3 07 01 07 0024 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU 1 3 07 01 07 0025 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU 1 3 07 01 07 0026 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung 1 3 07 01 07 0027 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine 1 3 07 01 07 0028 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi 1 3 07 01 07 0029 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya 1 3 07 01 07 0030 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut 1 3 07 01 07 0031 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara 1 3 07 01 07 0032 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian 1 3 07 01 07 0033 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga 1 3 07 01 07 0034 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 1 3 07 01 08 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium 1 3 07 01 08 0001 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 1 3 07 01 08 0002 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan 1 3 07 01 08 0003 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia 1 3 07 01 08 0004 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika 1 3 07 01 08 0005 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi 1 3 07 01 08 0006 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 1 3 07 01 08 0007 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia 1 3 07 01 08 0008 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 1 3 07 01 08 0009 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam 1 3 07 01 08 0010 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik 1 3 07 01 08 0011 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 1 3 07 01 08 0012 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi 1 3 07 01 08 0013 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia 1 3 07 01 08 0014 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi 1 3 07 01 08 0015 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi 1 3 07 01 08 0016 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi 1 3 07 01 08 0017 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film 1 3 07 01 08 0018 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan 1 3 07 01 08 0019 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi 1 3 07 01 08 0020 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika 1 3 07 01 08 0021 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika 1 3 07 01 08 0022 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi 1 3 07 01 08 0023 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan 1 3 07 01 08 0024 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir 1 3 07 01 08 0025 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan 1 3 07 01 08 0026 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola 1 3 07 01 08 0027 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi 1 3 07 01 08 0028 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan 1 3 07 01 08 0029 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan 1 3 07 01 08 0030 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 1 3 07 01 08 0031 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi 1 3 07 01 08 0032 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam 1 3 07 01 08 0033 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 1 3 07 01 08 0034 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil 1 3 07 01 08 0035 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil 1 3 07 01 08 0036 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik 1 3 07 01 08 0037 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 1 3 07 01 08 0038 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 1 3 07 01 08 0039 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik 1 3 07 01 08 0040 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 1 3 07 01 08 0041 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian 1 3 07 01 08 0042 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 1 3 07 01 08 0043 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya 1 3 07 01 08 0044 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 1 3 07 01 08 0045 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi 1 3 07 01 08 0046 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 1 3 07 01 08 0047 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan 1 3 07 01 08 0048 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi 1 3 07 01 08 0049 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika 1 3 07 01 08 0050 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang 251 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 01 08 0051 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia 1 3 07 01 08 0052 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri 1 3 07 01 08 0053 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 1 3 07 01 08 0054 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan 1 3 07 01 08 0055 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 1 3 07 01 08 0056 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain 1 3 07 01 08 0057 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi 1 3 07 01 08 0058 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan 1 3 07 01 08 0059 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim 1 3 07 01 08 0060 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai 1 3 07 01 08 0061 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi 1 3 07 01 08 0062 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi 1 3 07 01 08 0063 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Pengukur Gelombang 1 3 07 01 08 0064 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya 1 3 07 01 08 0065 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument 1 3 07 01 08 0066 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor 1 3 07 01 08 0067 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool 1 3 07 01 08 0068 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils 1 3 07 01 08 0069 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment 1 3 07 01 08 0070 Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya 1 3 07 01 08 0071 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia 1 3 07 01 08 0072 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika 1 3 07 01 08 0073 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 1 3 07 01 08 0074 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan 1 3 07 01 08 0075 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 1 3 07 01 08 0076 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas 1 3 07 01 08 0077 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS 1 3 07 01 08 0078 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama 1 3 07 01 08 0079 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 1 3 07 01 08 0080 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian 1 3 07 01 08 0081 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga 1 3 07 01 08 0082 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN 1 3 07 01 08 0083 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu) 1 3 07 01 08 0084 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan 1 3 07 01 08 0085 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK 1 3 07 01 08 0086 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 1 3 07 01 08 0087 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector 1 3 07 01 08 0088 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic 1 3 07 01 08 0089 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System 1 3 07 01 08 0090 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display 1 3 07 01 08 0091 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply 1 3 07 01 08 0092 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device 1 3 07 01 08 0093 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics 1 3 07 01 08 0094 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator 1 3 07 01 08 0095 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System 1 3 07 01 08 0096 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya 1 3 07 01 08 0097 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan 1 3 07 01 08 0098 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja 1 3 07 01 08 0099 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan 1 3 07 01 08 0100 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment 1 3 07 01 08 0101 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi 1 3 07 01 08 0102 Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 1 3 07 01 08 0103 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory- Radiation Application Equipment 1 3 07 01 08 0104 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device 252 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 01 08 0105 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory- Peralatan Hidrologi 1 3 07 01 08 0106 Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory- Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 1 3 07 01 08 0107 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 1 3 07 01 08 0108 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara 1 3 07 01 08 0109 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran 1 3 07 01 08 0110 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan 1 3 07 01 08 0111 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang 1 3 07 01 08 0112 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 1 3 07 01 08 0113 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage 1 3 07 01 08 0114 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber 1 3 07 01 08 0115 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System 1 3 07 01 08 0116 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel 1 3 07 01 08 0117 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes 1 3 07 01 08 0118 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum 1 3 07 01 08 0119 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop 1 3 07 01 08 0120 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop 1 3 07 01 08 0121 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop 1 3 07 01 08 0122 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop 1 3 07 01 08 0123 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop 1 3 07 01 08 0124 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop 1 3 07 01 08 0125 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop 1 3 07 01 08 0126 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB 1 3 07 01 08 0127 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment 1 3 07 01 08 0128 Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya 1 3 07 01 08 0129 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik 1 3 07 01 08 0130 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 1 3 07 01 08 0131 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik 1 3 07 01 08 0132 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik 1 3 07 01 08 0133 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 1 3 07 01 08 0134 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain 1 3 07 01 08 0135 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius 1 3 07 01 08 0136 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran 1 3 07 01 08 0137 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 1 3 07 01 08 0138 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat 1 3 07 01 08 0139 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 1 3 07 01 10 Akumulasi Penyusutan Komputer 1 3 07 01 10 0001 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan 1 3 07 01 10 0002 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer 1 3 07 01 10 0003 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1 3 07 01 10 0004 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 1 3 07 01 10 0005 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 1 3 07 01 10 0006 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1 3 07 01 10 0007 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 1 3 07 01 10 0008 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1 3 07 01 11 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi 1 3 07 01 11 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Optik 1 3 07 01 11 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen 1 3 07 01 11 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya 1 3 07 01 11 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik 1 3 07 01 11 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric 1 3 07 01 11 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Manual 1 3 07 01 11 0007 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya 1 3 07 01 12 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran 1 3 07 01 12 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk 253 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 01 12 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar 1 3 07 01 12 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya 1 3 07 01 12 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka 1 3 07 01 12 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek 1 3 07 01 12 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar 1 3 07 01 12 0007 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu 1 3 07 01 12 0008 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya 1 3 07 01 13 Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 1 3 07 01 13 0001 Akumulasi Penyusutan Sumur-Peralatan Sumur Minyak 1 3 07 01 13 0002 Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran 1 3 07 01 13 0003 Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya 1 3 07 01 13 0004 Akumulasi Penyusutan Produksi-RIG 1 3 07 01 13 0005 Akumulasi Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya 1 3 07 01 13 0006 Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak 1 3 07 01 13 0007 Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air 1 3 07 01 13 0008 Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam 1 3 07 01 13 0009 Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax 1 3 07 01 13 0010 Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya 1 3 07 01 14 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi 1 3 07 01 14 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik 1 3 07 01 14 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik 1 3 07 01 14 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya 1 3 07 01 14 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur 1 3 07 01 14 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Tes Unit 1 3 07 01 14 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya 1 3 07 01 15 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja 1 3 07 01 15 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Radiasi 1 3 07 01 15 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Suara 1 3 07 01 15 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya 1 3 07 01 15 0004 Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman 1 3 07 01 15 0005 Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker 1 3 07 01 15 0006 Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja 1 3 07 01 15 0007 Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman 1 3 07 01 15 0008 Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya 1 3 07 01 15 0009 Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong 1 3 07 01 15 0010 Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian 1 3 07 01 15 0011 Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air 1 3 07 01 15 0012 Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya 1 3 07 01 15 0013 Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan 1 3 07 01 15 0014 Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan 1 3 07 01 15 0015 Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan 1 3 07 01 15 0016 Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara 1 3 07 01 15 0017 Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara 1 3 07 01 15 0018 Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik 1 3 07 01 15 0019 Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya 1 3 07 01 16 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga 1 3 07 01 16 0001 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan 1 3 07 01 16 0002 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan 1 3 07 01 16 0003 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 1 3 07 01 17 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi 1 3 07 01 17 0001 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment 1 3 07 01 17 0002 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment 1 3 07 01 17 0003 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment 1 3 07 01 17 0004 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier 1 3 07 01 17 0005 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment 1 3 07 01 17 0006 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment 1 3 07 01 17 0007 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment 1 3 07 01 17 0008 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment 1 3 07 01 17 0009 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment 1 3 07 01 17 0010 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment 1 3 07 01 17 0011 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid 1 3 07 01 17 0012 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)- Equipment 1 3 07 01 17 0013 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment 1 3 07 01 17 0014 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment 1 3 07 01 17 0015 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment 1 3 07 01 17 0016 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment 1 3 07 01 17 0017 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment 254 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 01 17 0018 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment 1 3 07 01 17 0019 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid 1 3 07 01 17 0020 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment 1 3 07 01 17 0021 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment 1 3 07 01 17 0022 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment 1 3 07 01 17 0023 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment 1 3 07 01 17 0024 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process 1 3 07 01 17 0025 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment 1 3 07 01 17 0026 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 1 3 07 01 18 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu 1 3 07 01 18 0001 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 1 3 07 01 18 0002 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 1 3 07 01 18 0003 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 1 3 07 01 18 0004 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light 1 3 07 01 18 0005 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI) 1 3 07 01 18 0006 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light 1 3 07 01 18 0007 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS) 1 3 07 01 18 0008 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal 1 3 07 01 18 0009 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights 1 3 07 01 18 0010 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya 1 3 07 01 18 0011 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 1 3 07 01 18 0012 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya 1 3 07 01 19 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga 1 3 07 01 19 0001 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik 1 3 07 01 19 0002 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan 1 3 07 01 19 0003 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam 1 3 07 01 19 0004 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air 1 3 07 01 19 0005 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara 1 3 07 01 19 0006 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya 1 3 07 02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 3 07 02 01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung 1 3 07 02 01 0001 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1 3 07 02 01 0002 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 1 3 07 02 01 0003 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar 1 3 07 02 01 0004 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 1 3 07 02 01 0005 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium 1 3 07 02 01 0006 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 1 3 07 02 01 0007 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium 1 3 07 02 01 0008 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 3 07 02 01 0009 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 3 07 02 01 0010 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1 3 07 02 01 0011 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 1 3 07 02 01 0012 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1 3 07 02 01 0013 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 1 3 07 02 01 0014 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool 1 3 07 02 01 0015 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan 1 3 07 02 01 0016 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan 1 3 07 02 01 0017 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum 1 3 07 02 01 0018 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 1 3 07 02 01 0019 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan 1 3 07 02 01 0020 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 1 3 07 02 01 0021 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan 1 3 07 02 01 0022 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium 1 3 07 02 01 0023 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 1 3 07 02 01 0024 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan 1 3 07 02 01 0025 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka 1 3 07 02 01 0026 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam 1 3 07 02 01 0027 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 3 07 02 01 0028 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri 1 3 07 02 01 0029 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan 1 3 07 02 01 0030 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1 3 07 02 01 0031 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika 1 3 07 02 01 0032 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 1 3 07 02 01 0033 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 255 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 02 01 0034 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik 1 3 07 02 01 0035 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus 1 3 07 02 01 0036 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman 1 3 07 02 01 0037 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1 3 07 02 01 0038 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 1 3 07 02 01 0039 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 1 3 07 02 01 0040 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III 1 3 07 02 01 0041 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1 3 07 02 01 0042 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama 1 3 07 02 01 0043 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel 1 3 07 02 01 0044 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel 1 3 07 02 01 0045 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun 1 3 07 02 01 0046 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan 1 3 07 02 01 0047 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan 1 3 07 02 01 0048 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen 1 3 07 02 01 0049 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun 1 3 07 02 01 0050 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 1 3 07 02 02 Akumulasi Penyusutan Monumen 1 3 07 02 02 0001 Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi 1 3 07 02 02 0002 Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu 1 3 07 02 02 0003 Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan 1 3 07 02 02 0004 Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya 1 3 07 02 03 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara 1 3 07 02 03 0001 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai 1 3 07 02 03 0002 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai 1 3 07 02 03 0003 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi 1 3 07 02 03 0004 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas 1 3 07 02 03 0005 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya 1 3 07 02 04 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas 1 3 07 02 04 0001 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi 1 3 07 02 04 0002 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi 1 3 07 02 04 0003 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 1 3 07 02 04 0004 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar 1 3 07 02 04 0005 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya 1 3 07 03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 1 3 07 03 01 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 1 3 07 03 01 0001 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional 1 3 07 03 01 0002 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi 1 3 07 03 01 0003 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten 1 3 07 03 01 0004 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota 1 3 07 03 01 0005 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa 1 3 07 03 01 0006 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol 1 3 07 03 01 0007 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api 1 3 07 03 01 0008 Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang 1 3 07 03 01 0009 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus 1 3 07 03 01 0010 Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya 1 3 07 03 01 0011 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional 1 3 07 03 01 0012 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi 1 3 07 03 01 0013 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 1 3 07 03 01 0014 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota 1 3 07 03 01 0015 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa 1 3 07 03 01 0016 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol 1 3 07 03 01 0017 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api 1 3 07 03 01 0018 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 1 3 07 03 01 0019 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus 1 3 07 03 01 0020 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan 1 3 07 03 01 0021 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal 1 3 07 03 01 0022 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur 1 3 07 03 01 0023 Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya 1 3 07 03 02 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air 1 3 07 03 02 0001 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi 1 3 07 03 02 0002 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi 1 3 07 03 02 0003 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 1 3 07 03 02 0004 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi 256 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 03 02 0005 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi 1 3 07 03 02 0006 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi 1 3 07 03 02 0007 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi 1 3 07 03 02 0008 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 1 3 07 03 02 0009 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut 1 3 07 03 02 0010 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut 1 3 07 03 02 0011 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut 1 3 07 03 02 0012 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut 1 3 07 03 02 0013 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut 1 3 07 03 02 0014 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut 1 3 07 03 02 0015 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut 1 3 07 03 02 0016 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya 1 3 07 03 02 0017 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa 1 3 07 03 02 0018 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa 1 3 07 03 02 0019 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa 1 3 07 03 02 0020 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 1 3 07 03 02 0021 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa 1 3 07 03 02 0022 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa 1 3 07 03 02 0023 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 1 3 07 03 02 0024 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya 1 3 07 03 02 0025 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1 3 07 03 02 0026 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai 1 3 07 03 02 0027 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai 1 3 07 03 02 0028 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 1 3 07 03 02 0029 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 1 3 07 03 02 0030 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai 1 3 07 03 02 0031 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 1 3 07 03 02 0032 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 1 3 07 03 02 0033 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 1 3 07 03 02 0034 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 1 3 07 03 02 0035 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 1 3 07 03 02 0036 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air 1 3 07 03 02 0037 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 1 3 07 03 02 0038 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah 1 3 07 03 02 0039 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya 1 3 07 03 02 0040 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 1 3 07 03 02 0041 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 1 3 07 03 02 0042 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 1 3 07 03 02 0043 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 1 3 07 03 02 0044 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 1 3 07 03 02 0045 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 1 3 07 03 02 0046 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 1 3 07 03 02 0047 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor 1 3 07 03 02 0048 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor 1 3 07 03 02 0049 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor 1 3 07 03 02 0050 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor 1 3 07 03 02 0051 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya 1 3 07 03 03 Akumulasi Penyusutan Instalasi 257 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 03 03 0001 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan 1 3 07 03 03 0002 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air 1 3 07 03 03 0003 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam 1 3 07 03 03 0004 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal 1 3 07 03 03 0005 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 1 3 07 03 03 0006 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 1 4 03 03 07 0007 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri 1 3 07 03 03 0008 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian 1 3 07 03 03 0009 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 1 3 07 03 03 0010 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik 1 3 07 03 03 0011 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 1 3 07 03 03 0012 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah 1 3 07 03 03 0013 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 1 3 07 03 03 0014 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 1 3 07 03 03 0015 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis 1 3 07 03 03 0016 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan 1 3 07 03 07 0017 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya 1 3 07 03 03 0018 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 1 3 07 03 03 0019 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 1 3 07 03 03 0020 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) 1 3 07 03 03 0021 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN) 1 3 07 03 03 0022 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 3 07 03 03 0023 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 1 3 07 03 03 0024 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 1 3 07 03 03 0025 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 1 3 07 03 03 0026 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 1 3 07 03 03 0027 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) 1 3 07 03 03 0028 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera 1 3 07 03 03 0029 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 1 3 07 03 03 0030 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk 1 3 07 03 03 0031 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi 1 3 07 03 03 0032 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik 1 3 07 03 03 0033 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya 1 3 07 03 03 0034 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat 1 3 07 03 03 0035 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya 1 3 07 03 03 0036 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas 1 3 07 03 03 0037 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas 1 3 07 03 03 0038 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas 1 3 07 03 03 0039 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya 1 3 07 03 03 0040 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir 1 4 03 03 03 0041 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir 1 3 07 03 03 0042 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif 1 3 07 03 03 0043 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya 1 3 07 03 03 0044 Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain 1 3 07 03 04 Akumulasi Penyusutan Jaringan 1 3 07 03 04 0001 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 1 3 07 03 04 0002 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi 1 3 07 03 04 0003 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi 1 3 07 03 04 0004 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah 1 3 07 03 04 0005 Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya 1 3 07 03 04 0006 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi 1 3 07 03 04 0007 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 1 3 07 03 04 0008 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 1 3 07 03 04 0009 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah 1 3 07 03 04 0010 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah 1 3 07 03 04 0011 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air 1 3 07 03 04 0012 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 1 3 07 03 04 0013 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 1 3 07 03 04 0014 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi 258 1 2 3 4 5 6 7 1 3 07 03 04 0015 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi 1 3 07 03 04 0016 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas 1 3 07 03 04 0017 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM 1 3 07 03 04 0018 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya 1 3 07 04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 1 3 07 04 01 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 1 3 07 04 01 0001 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik 1 3 07 04 02 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi 1 3 07 04 02 0001 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi 1 4 DANA CADANGAN 1 4 01 Dana Cadangan 1 4 01 01 Dana Cadangan 1 4 01 01 01 Dana Cadangan 1 4 01 01 01 0001 Dana Cadangan … 1 4 01 01 01 0002 Dst … 1 5 ASET LAINNYA 1 5 01 Tagihan Jangka Panjang 1 5 01 01 Tagihan Penjualan Angsuran 1 5 01 01 01 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III 1 5 01 01 01 0001 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III. 1 5 01 01 02 Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 1 5 01 01 02 0001 Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas. 1 5 01 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1 5 01 02 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara 1 5 01 02 01 0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara 1 5 01 02 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 1 5 01 02 02 0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 1 5 02 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 1 5 02 01 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 1 5 02 01 01 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 1 5 02 01 01 0001 Sewa 1 5 02 01 01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan 1 5 02 01 01 0003 Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) 1 5 02 01 01 0004 Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 1 5 03 Aset Tidak Berwujud 1 5 03 01 Aset Tidak Berwujud 1 5 03 01 01 Aset Tidak Berwujud 1 5 03 01 01 0001 Goodwill 1 5 03 01 01 0002 Lisensi dan Franchise 1 5 03 01 01 0003 Hak Cipta 1 5 03 01 01 0004 Hak Paten 1 5 03 01 01 0005 Software 1 5 03 01 01 0006 Kajian 1 5 03 01 01 0007 Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya 1 5 03 01 01 0008 Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan 1 5 03 01 01 0009 Aset Tidak Berwujud Lainnya 1 5 04 Aset Lain-lain 1 5 04 01 Aset Lain-lain 1 5 04 01 01 Aset Lain-lain 1 5 04 01 01 0001 Aset Rusak Berat/Usang 1 5 04 01 01 0002 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 1 5 04 01 01 0002 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 1 5 05 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 1 5 05 01 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 1 5 05 01 01 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 1 5 05 01 01 0001 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise 1 5 05 01 01 0002 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta 1 5 05 01 01 0003 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten 1 5 05 01 01 0004 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software 1 5 05 01 01 0005 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian 259 1 2 3 4 5 6 7 1 5 06 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 1 5 06 01 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 1 5 06 01 01 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 1 5 06 01 01 0001 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa 1 5 06 01 01 0002 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan 1 5 06 01 01 0003 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) 1 5 06 01 01 0004 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur 1 5 08 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF ) 1 5 08 01 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF ) 1 5 08 01 01 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF ) 1 5 08 01 01 0001 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF ) 1 5 08 01 02 Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF ) 1 5 08 01 02 0002 Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF ) 1 6 PROPERTI INVESTASI 1 6 01 Properti Investasi Tanah 1 6 01 01 Properti Investasi Tanah 1 6 01 01 01 Properti Investasi Tanah 1 6 01 01 01 0001 Properti Investasi Tanah 1 6 02 Properti Investasi Gedung dan Bangunan 1 6 02 01 Properti Investasi Gedung dan Bangunan 1 6 02 01 01 Properti Investasi Bangunan Gedung 1 6 02 01 01 0001 Properti Investasi Bangunan Gedung 1 6 02 01 02 Properti Investasi Monumen 1 6 02 01 02 0001 Properti Investasi Monumen 1 6 02 01 03 Properti Investasi Bangunan Menara 1 6 02 01 03 0001 Properti Investasi Bangunan Menara 1 6 02 01 04 Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 6 02 01 04 0001 Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 6 03 Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi 1 6 03 01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi 1 6 03 01 01 Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi 1 6 03 01 01 0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Bangunan Gedung 1 6 03 01 01 0002 Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Monumen 1 6 03 01 01 0003 Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Bangunan Menara 1 6 03 01 01 0004 Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 6 04 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 1 6 04 01 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan 1 6 04 01 01 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan 1 6 04 01 01 0001 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung 1 6 04 01 02 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Monumen 1 6 04 01 02 0001 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Monumen 1 6 04 01 03 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Menara 1 6 04 01 03 0001 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Menara 1 6 04 01 04 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 6 04 01 04 0001 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti 2 KEWAJIBAN 2 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2 1 01 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2 1 01 01 Utang Taspen 2 1 01 01 01 Utang Taspen 2 1 01 01 01 0001 Utang Taspen 2 1 01 02 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 2 1 01 02 01 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 2 1 01 02 01 0001 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 2 1 01 03 Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 2 1 01 03 01 Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 2 1 01 03 01 0001 Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 2 1 01 04 Utang Iuran Jaminan Kematian 2 1 01 04 01 Utang Iuran Jaminan Kematian 260 1 2 3 4 5 6 7 2 1 01 04 01 0001 Utang Iuran Jaminan Kematian 2 1 01 05 Utang PPh Pusat 2 1 01 05 01 Utang PPh 21 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 2 1 01 05 02 Utang PPh 22 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 2 1 01 05 03 Utang PPh 23 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 2 1 01 05 04 Utang PPh 25 2 1 01 05 04 0001 Utang PPh 25 2 1 01 06 Utang PPN Pusat 2 1 01 06 01 Utang PPN Pusat 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat 2 1 01 07 Utang Taperum 2 1 01 07 01 Utang Taperum 2 1 01 07 01 0001 Utang Taperum 2 1 01 08 Utang Iuran Wajib Pegawai 2 1 01 08 01 Utang Iuran Wajib Pegawai 2 1 01 08 01 0001 Utang Iuran Wajib Pegawai 2 1 02 Utang Bunga 2 1 02 01 Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat 2 1 02 01 01 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 2 1 02 01 01 0001 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri...-Jangka Menengah 2 1 02 01 01 0002 Dst ... 2 1 02 01 02 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang 2 1 02 01 02 0001 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri...-Jangka Panjang 2 1 02 01 02 0002 Dst ... 2 1 02 01 03 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah 2 1 02 01 03 0001 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri ...-Jangka Menengah 2 1 02 01 03 0002 Dst ... 2 1 02 01 04 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang 2 1 02 01 04 0001 Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri ...-Jangka Panjang 2 1 02 01 04 0002 Dst ... 2 1 02 01 05 Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 2 1 02 01 05 0001 Utang Bunga Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 2 1 02 01 05 0002 Dst ... 2 1 02 01 06 Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang 2 1 02 01 06 0001 Utang Bunga Sumber Lainnya ... Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang 2 1 02 01 06 0002 Dst ... 2 1 02 02 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain 2 1 02 02 01 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek 2 1 02 02 01 0001 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain ...–Jangka Pendek 2 1 02 02 01 0002 Dst ... 2 1 02 03 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 2 1 02 03 01 Utang Bunga kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek 2 1 02 03 01 0001 Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Pendek 2 1 02 03 01 0002 Dst ... 2 1 02 03 02 Utang Bunga kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah 2 1 02 03 02 0001 Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah 2 1 02 03 02 0002 Dst ... 2 1 02 03 03 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMN-Jangka Panjang 2 1 02 03 03 0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMN...-Jangka Panjang 2 1 02 03 03 0002 Dst ... 2 1 02 03 04 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Pendek 2 1 02 03 04 0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD...-Jangka Pendek 2 1 02 03 04 0002 Dst ... 2 1 02 03 05 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Menengah 2 1 02 03 05 0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD...-Jangka Menengah 2 1 02 03 05 0002 Dst ... 2 1 02 03 06 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Panjang 261 1 2 3 4 5 6 7 2 1 02 03 06 0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD...-Jangka Panjang 2 1 02 03 06 0002 Dst ... 2 1 02 03 07 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Pendek 2 1 02 03 07 0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta...-Jangka Pendek 2 1 02 03 07 0002 Dst ... 2 1 02 03 08 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Menengah 2 1 02 03 08 0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta...-Jangka Menengah 2 1 02 03 08 0002 Dst ... 2 1 02 03 09 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Panjang 2 1 02 03 09 0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta ...-Jangka Panjang 2 1 02 03 09 0002 Dst ... 2 1 02 04 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 2 1 02 04 01 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Pendek 2 1 02 04 01 0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Pendek 2 1 02 04 01 0002 Dst ... 2 1 02 04 02 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah 2 1 02 04 02 0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Menengah 2 1 02 04 02 0002 Dst ... 2 1 02 04 03 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Panjang 2 1 02 04 03 0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang 2 1 02 04 03 0002 Dst ... 2 1 02 04 04 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Pendek 2 1 02 04 04 0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD ...-Jangka Pendek 2 1 02 04 04 0002 Dst ... 2 1 02 04 05 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Menengah 2 1 02 04 05 0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD ...-Jangka Menengah 2 1 02 04 05 0002 Dst ... 2 1 02 04 06 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Panjang 2 1 02 04 06 0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Panjang 2 1 02 04 06 0002 Dst ... 2 1 02 04 07 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Pendek 2 1 02 04 07 0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Pendek 2 1 02 04 07 0002 Dst ... 2 1 02 04 08 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Menengah 2 1 02 04 08 0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Menengah 2 1 02 04 08 0002 Dst ... 2 1 02 04 09 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Panjang 2 1 02 04 09 0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Panjang 2 1 02 04 09 0002 Dst ... 2 1 02 05 Utang Bunga kepada Masyarakat 2 1 02 05 01 Utang Bunga Obligasi Daerah 2 1 02 05 01 0001 Utang Bunga Obligasi Daerah 2 1 02 06 Utang Bunga BLUD 2 1 02 06 01 Utang Bunga BLUD-Jangka Pendek 2 1 02 06 01 0001 Utang Bunga BLUD ...-Jangka Pendek 2 1 02 06 01 0002 Dst ... 2 1 02 06 02 Utang Bunga BLUD-Jangka Menengah 2 1 02 06 02 0001 Utang Bunga BLUD ...-Jangka Menengah 2 1 02 06 02 0002 Dst ... 2 1 02 06 03 Utang Bunga BLUD-Jangka Panjang 2 1 02 06 03 0001 Utang Bunga BLUD ...-Jangka Panjang 2 1 02 06 03 0002 Dst ... 2 1 03 Utang Pinjaman Jangka Pendek 2 1 03 01 Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah 2 1 03 01 01 Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek 2 1 03 01 01 0001 Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek 2 1 03 01 01 0002 Dst ... 2 1 03 02 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 2 1 03 02 01 Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek 2 1 03 02 01 0001 Utang Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek 2 1 03 02 01 0002 Dst ... 2 1 03 02 02 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek 2 1 03 02 02 0001 Utang Pinjaman dari LKB-BUMD ...-Jangka Pendek 2 1 03 02 02 0002 Dst ... 262 1 2 3 4 5 6 7 2 1 03 02 03 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek 2 1 03 02 03 0001 Utang Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek 2 1 03 02 03 0002 Dst ... 2 1 03 03 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2 1 03 03 01 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek 2 1 03 03 01 0001 Utang Pinjaman dari LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek 2 1 03 03 01 0002 Dst ... 2 1 03 03 02 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek 2 1 03 03 02 0001 Utang Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek 2 1 03 03 02 0002 Dst ... 2 1 03 03 03 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek 2 1 03 03 03 0001 Utang Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek 2 1 03 03 03 0002 Dst ... 2 1 03 04 Utang Pinjaman BLUD 2 1 03 04 01 Utang Pinjaman BLUD 2 1 03 04 01 0001 Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek 2 1 03 04 01 0002 Dst ... 2 1 04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 2 1 04 01 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat 2 1 04 01 01 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 2 1 04 01 01 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah 2 1 04 01 01 0002 Dst ... 2 1 04 01 02 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang 2 1 04 01 02 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang 2 1 04 01 02 0002 Dst ... 2 1 04 01 03 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah 2 1 04 01 03 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Menengah 2 1 04 01 03 0002 Dst ... 2 1 04 01 04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang 2 1 04 01 04 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang 2 1 04 01 04 0002 Dst ... 2 1 04 01 05 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 2 1 04 01 05 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ...-Jangka Menengah 2 1 04 01 05 0002 Dst ... 2 1 04 01 06 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang 2 1 04 01 06 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang 2 1 04 01 06 0002 Dst ... 2 1 04 02 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 2 1 04 02 01 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah 2 1 04 02 01 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah 2 1 04 02 01 0002 Dst ... 2 1 04 02 02 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang 2 1 04 02 02 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN ... -Jangka Panjang 2 1 04 02 02 0002 Dst ... 2 1 04 02 03 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah 2 1 04 02 03 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah 2 1 04 02 03 0002 Dst .. 2 1 04 02 04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang 2 1 04 02 04 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang 2 1 04 02 04 0002 Dst .. 2 1 04 02 05 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah 2 1 04 02 05 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah 2 1 04 02 05 0002 Dst ... 2 1 04 02 06 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang 2 1 04 02 06 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang 2 1 04 02 06 0002 Dst ... 2 1 04 03 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2 1 04 03 01 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah 2 1 04 03 01 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah 2 1 04 03 01 0002 Dst ... 2 1 04 03 02 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang 263 1 2 3 4 5 6 7 2 1 04 03 02 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang 2 1 04 03 02 0002 Dst ... 2 1 04 03 03 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah 2 1 04 03 03 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah 2 1 04 03 03 0002 Dst ... 2 1 04 03 04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang 2 1 04 03 04 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang 2 1 04 03 04 0002 Dst ... 2 1 04 03 05 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah 2 1 04 03 05 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah 2 1 04 03 05 0002 Dst ... 2 1 04 03 06 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang 2 1 04 03 06 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta ...- Jangka Panjang 2 1 04 03 06 0002 Dst ... 2 1 04 04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat 2 1 04 04 01 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah 2 1 04 04 01 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah 2 1 04 05 Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD 2 1 04 05 01 Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD-Jangka Menengah 2 1 04 05 01 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD ...-Jangka Menengah 2 1 04 05 01 0002 Dst ... 2 1 04 05 02 Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD-Jangka Panjang 2 1 04 05 02 0001 Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD ...-Jangka Panjang 2 1 04 05 02 0002 Dst ... 2 1 05 Pendapatan Diterima Dimuka 2 1 05 01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III 2 1 05 01 01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III 2 1 05 01 01 0001 Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III 2 1 05 02 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III 2 1 05 02 01 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III 2 1 05 02 01 0001 Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III 2 1 05 03 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah 2 1 05 03 01 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah 2 1 05 03 01 0001 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah 2 1 06 Utang Belanja 2 1 06 01 Utang Belanja Pegawai 2 1 06 01 01 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2 1 06 01 01 0001 Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 2 1 06 01 01 0002 Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK 2 1 06 01 01 0003 Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS 2 1 06 01 01 0004 Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK 2 1 06 01 01 0005 Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS 2 1 06 01 01 0006 Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK 2 1 06 01 01 0007 Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS 2 1 06 01 01 0008 Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK 2 1 06 01 01 0009 Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS 2 1 06 01 01 0010 Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2 1 06 01 01 0011 Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS 2 1 06 01 01 0012 Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK 2 1 06 01 01 0013 Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS 2 1 06 01 01 0014 Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2 1 06 01 01 0015 Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS 2 1 06 01 01 0016 Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK 2 1 06 01 01 0017 Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2 1 06 01 01 0018 Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2 1 06 01 01 0019 Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2 1 06 01 01 0020 Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2 1 06 01 01 0021 Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS 2 1 06 01 01 0022 Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK 2 1 06 01 02 Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2 1 06 01 02 0001 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 264 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 01 02 0002 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 2 1 06 01 02 0003 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 2 1 06 01 02 0004 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK 2 1 06 01 02 0005 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2 1 06 01 02 0006 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 2 1 06 01 02 0007 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 2 1 06 01 02 0008 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK 2 1 06 01 02 0009 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2 1 06 01 02 0010 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 2 1 06 01 03 Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2 1 06 01 03 0001 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor 2 1 06 01 03 0002 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 1 06 01 03 0003 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2 1 06 01 03 0004 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan 2 1 06 01 03 0005 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok 2 1 06 01 03 0006 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel 2 1 06 01 03 0007 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran 2 1 06 01 03 0008 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan 2 1 06 01 03 0009 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame 2 1 06 01 03 0010 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan 2 1 06 01 03 0011 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir 2 1 06 01 03 0012 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah 2 1 06 01 03 0013 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet 2 1 06 01 03 0014 Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN 2 1 06 01 03 0015 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2 1 06 01 03 0016 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2 1 06 01 03 0017 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan 2 1 06 01 03 0018 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2 1 06 01 03 0019 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 2 1 06 01 03 0020 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2 1 06 01 03 0021 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar 2 1 06 01 03 0022 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor 2 1 06 01 03 0023 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2 1 06 01 03 0024 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penggantian Biaya Cetak Peta 2 1 06 01 03 0025 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2 1 06 01 03 0026 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengolahan Limbah Cair 2 1 06 01 03 0027 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tera/Tera Ulang 2 1 06 01 03 0028 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pendidikan bagi ASN 2 1 06 01 03 0029 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 2 1 06 01 03 0030 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah 2 1 06 01 03 0031 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 2 1 06 01 03 0032 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan 2 1 06 01 03 0033 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal 2 1 06 01 03 0034 Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir 2 1 06 01 03 0035 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 2 1 06 01 03 0036 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan 2 1 06 01 03 0037 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan 2 1 06 01 03 0038 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga 2 1 06 01 03 0039 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyeberangan Air 2 1 06 01 03 0040 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah 265 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 01 03 0041 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan 2 1 06 01 03 0042 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 2 1 06 01 03 0043 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 2 1 06 01 03 0044 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Usaha Perikanan 2 1 06 01 03 0045 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas 2 1 06 01 03 0046 Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 2 1 06 01 03 0047 Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 2 1 06 01 03 0048 Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 2 1 06 01 03 0049 Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 2 1 06 01 03 0050 Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 2 1 06 01 03 0051 Utang Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 2 1 06 01 04 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 2 1 06 01 04 0001 Utang Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD 2 1 06 01 04 0002 Utang Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD 2 1 06 01 04 0003 Utang Belanja Tunjangan Beras DPRD- Tunjangan Beras DPRD 2 1 06 01 04 0004 Utang Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD 2 1 06 01 04 0005 Utang Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD 2 1 06 01 04 0006 Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 2 1 06 01 04 0007 Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 2 1 06 01 04 0008 Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 2 1 06 01 04 0009 Utang Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD 2 1 06 01 04 0010 Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 2 1 06 01 04 0011 Utang Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD 2 1 06 01 04 0012 Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kesehatan DPRD 2 1 06 01 04 0013 Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2 1 06 01 04 0014 Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD 2 1 06 01 04 0015 Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD 2 1 06 01 04 0016 Utang Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD 2 1 06 01 04 0017 Utang Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD 2 1 06 01 05 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 2 1 06 01 05 0001 Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH 2 1 06 01 05 0002 Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 2 1 06 01 05 0003 Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 2 1 06 01 05 0004 Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH 2 1 06 01 05 0005 Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 2 1 06 01 05 0006 Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2 1 06 01 05 0007 Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH 2 1 06 01 05 0008 Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 2 1 06 01 05 0009 Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 2 1 06 01 05 0010 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 2 1 06 01 05 0011 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 1 06 01 05 0012 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2 1 06 01 05 0013 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Air Permukaan 2 1 06 01 05 0014 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Rokok 2 1 06 01 05 0015 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 2 1 06 01 05 0016 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 2 1 06 01 05 0017 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 2 1 06 01 05 0018 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 2 1 06 01 05 0019 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 2 1 06 01 05 0020 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 2 1 06 01 05 0021 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 2 1 06 01 05 0022 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 266 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 01 05 0023 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2 1 06 01 05 0024 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2 1 06 01 05 0025 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2 1 06 01 05 0026 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 2 1 06 01 05 0027 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2 1 06 01 05 0028 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 2 1 06 01 05 0029 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2 1 06 01 05 0030 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 2 1 06 01 05 0031 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 2 1 06 01 05 0032 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2 1 06 01 05 0033 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta 2 1 06 01 05 0034 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 2 1 06 01 05 0035 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 2 1 06 01 05 0036 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 2 1 06 01 05 0037 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 2 1 06 01 05 0038 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 2 1 06 01 05 0039 Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2 1 06 01 05 0040 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 2 1 06 01 05 0041 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 2 1 06 01 05 0042 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 2 1 06 01 05 0043 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 2 1 06 01 05 0044 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 2 1 06 01 05 0045 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 2 1 06 01 05 0046 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 2 1 06 01 05 0047 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 2 1 06 01 05 0048 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air 2 1 06 01 05 0049 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 2 1 06 01 05 0050 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 2 1 06 01 05 0051 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 2 1 06 01 05 0052 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 2 1 06 01 05 0053 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan 2 1 06 01 05 0054 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas 2 1 06 01 05 0055 Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 2 1 06 01 06 Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 2 1 06 01 06 0001 Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional Pimpinan DPRD 2 1 06 01 06 0002 Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH 2 1 06 02 Utang Belanja Barang dan Jasa 2 1 06 02 01 Utang Belanja Barang 2 1 06 02 01 0001 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor 2 1 06 02 01 0002 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Dokumen/Administrasi Tender 2 1 06 02 01 0003 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Listrik dan Elektronik 2 1 06 02 01 0004 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2 1 06 02 01 0005 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2 1 06 02 01 0006 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Bahan Bakar Minyak/Gas 2 1 06 02 01 0007 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2 1 06 02 01 0008 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Pengisian Tabung Gas 2 1 06 02 01 0009 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Laboratorium 267 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 01 0010 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Rumah Tangga Kantor 2 1 06 02 01 0011 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir 2 1 06 02 01 0012 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2 1 06 02 01 0013 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perkakas Kerja 2 1 06 02 01 0014 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Kesehatan Pakai Habis 2 1 06 02 01 0015 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2 1 06 02 01 0016 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perlengkapan Penerangan Jalan Umum 2 1 06 02 01 0017 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Bahan Peraga 2 1 06 02 01 0018 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Tong Sampah 2 1 06 02 01 0019 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai 2 1 06 02 01 0020 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Kesehatan 2 1 06 02 01 0021 Utang Belanja Bahan Pakai Habis Barang Pakai Habis Kebersihan 2 1 06 02 01 0022 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban 2 1 06 02 01 0023 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup 2 1 06 02 01 0024 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana 2 1 06 02 01 0025 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Olahraga 2 1 06 02 01 0026 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan 2 1 06 02 01 0027 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas 2 1 06 02 01 0028 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan 2 1 06 02 01 0029 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan 2 1 06 02 01 0030 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman 2 1 06 02 01 0031 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air 2 1 06 02 01 0032 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Bangunan 2 1 06 02 01 0033 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan 2 1 06 02 01 0034 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Saluran 2 1 06 02 01 0035 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Sandang 2 1 06 02 01 0036 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pangan 2 1 06 02 01 0037 Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi 2 1 06 02 01 0038 Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Baku Bangunan 2 1 06 02 01 0039 Utang Belanja Bahan/Material-Bahan/Bibit Tanaman 2 1 06 02 01 0040 Utang Belanja Bahan/Material-Bibit Ternak 2 1 06 02 01 0041 Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Obat-Obatan 2 1 06 02 01 0042 Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Kimia 2 1 06 02 01 0043 Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Laboratorium 2 1 06 02 01 0044 Utang Belanja Bahan/Material-Bahan dan Pangan 2 1 06 02 01 0045 Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Makanan Ternak/Binatang 2 1 06 02 01 0046 Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Percontohan 2 1 06 02 01 0047 Utang Belanja Bahan/Material-Ban Kendaraan Dinas Operasional 2 1 06 02 01 0048 Utang Belanja Bahan/Material-Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus 2 1 06 02 01 0049 Utang Belanja Bahan/Material-Ban Sepeda Motor Dinas Operasional 2 1 06 02 01 0050 Utang Belanja Bahan/Material-Ban Alat-Alat Berat 2 1 06 02 01 0051 Utang Belanja Bahan/Material-Aki Kendaraan Dinas Operasional 2 1 06 02 01 0052 Utang Belanja Bahan/Material-Aki Sepeda Motor Dinas Operasional 2 1 06 02 01 0053 Utang Belanja Bahan/Material-Aki Alat-Alat Berat 2 1 06 02 01 0054 Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 2 1 06 02 01 0055 Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus 2 1 06 02 01 0056 Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional 2 1 06 02 01 0057 Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Alat-Alat Berat 2 1 06 02 01 0058 Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai 2 1 06 02 01 0059 Utang Belanja Bahan/Material-BBM Kendaraan Dinas Operasional 2 1 06 02 01 0060 Utang Belanja Bahan/Material-BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 2 1 06 02 01 0061 Utang Belanja Bahan/Material-BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 2 1 06 02 01 0062 Utang Belanja Bahan/Material-BBM Alat-Alat Berat/Genset 2 1 06 02 01 0063 Utang Belanja Bahan/Material-BBM Transportasi Laut dan Sungai 2 1 06 02 01 0064 Utang Belanja Bahan/Material-BBG Kendaraan Bermotor 2 1 06 02 01 0065 Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 1 06 02 01 0066 Utang Belanja Bahan/Material-Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus 2 1 06 02 01 0067 Utang Belanja Bahan/Material-Papan Nama Kepemilikan Aset 2 1 06 02 01 0068 Utang Belanja Cetak/Penggandaan-Cetak 2 1 06 02 01 0069 Utang Belanja Cetak/Penggandaan-Penggandaan 2 1 06 02 01 0070 Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2 1 06 02 01 0071 Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Rapat 2 1 06 02 01 0072 Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Tamu 2 1 06 02 01 0073 Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2 1 06 02 01 0074 Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Lembur 2 1 06 02 01 0075 Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu 2 1 06 02 01 0076 Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas KDH dan WKDH 2 1 06 02 01 0077 Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 1 06 02 01 0078 Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 268 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 01 0079 Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas Harian (PDH) 2 1 06 02 01 0080 Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2 1 06 02 01 0081 Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Resmi (PSR) 2 1 06 02 01 0082 Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Lapangan 2 1 06 02 01 0083 Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Laboratorium 2 1 06 02 01 0084 Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Bengkel 2 1 06 02 01 0085 Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian KORPRI 2 1 06 02 01 0086 Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Adat Daerah 2 1 06 02 01 0087 Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Batik Tradisional 2 1 06 02 01 0088 Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Olahraga 2 1 06 02 01 0089 Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Paskibraka 2 1 06 02 01 0090 Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Jas/Safari 2 1 06 02 02 Utang Belanja Jasa 2 1 06 02 02 0001 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan 2 1 06 02 02 0002 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 2 1 06 02 02 0003 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Perangkat UKPBJ 2 1 06 02 02 0004 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2 1 06 02 02 0005 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengurus/Penyimpan BMD 2 1 06 02 02 0006 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2 1 06 02 02 0007 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara 2 1 06 02 02 0008 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyuluh Non ASN 2 1 06 02 02 0009 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rohaniawan 2 1 06 02 02 0010 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa 2 1 06 02 02 0011 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan 2 1 06 02 02 0012 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan 2 1 06 02 02 0013 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pengamanan 2 1 06 02 02 0014 Utang Belanja Jasa Kantor-Telepon 2 1 06 02 02 0015 Utang Belanja Jasa Kantor-Air 2 1 06 02 02 0016 Utang Belanja Jasa Kantor-Listrik 2 1 06 02 02 0017 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 2 1 06 02 02 0018 Utang Belanja Jasa Kantor-Surat Kabar/Majalah 2 1 06 02 02 0019 Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/Pos 2 1 06 02 02 0020 Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman 2 1 06 02 02 0021 Utang Belanja Jasa Kantor-Sertifikasi 2 1 06 02 02 0022 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2 1 06 02 02 0023 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum 2 1 06 02 02 0024 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2 1 06 02 02 0025 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 2 1 06 02 02 0026 Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum 2 1 06 02 02 0027 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah 2 1 06 02 02 0028 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol 2 1 06 02 02 0029 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik 2 1 06 02 02 0030 Utang Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya 2 1 06 02 02 0031 Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan 2 1 06 02 02 0032 Utang Belanja Jasa Kantor-Perawatan Pasien Tidak Mampu 2 1 06 02 02 0033 Utang Belanja Jasa Kantor-Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu 2 1 06 02 02 0034 Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 2 1 06 02 02 0035 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah 2 1 06 02 02 0036 Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Santunan Sosial 2 1 06 02 02 0037 Utang Belanja Jasa Kantor-SPP Siswa Kurang Mampu 2 1 06 02 02 0038 Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Kesehatan Korban Bencana 2 1 06 02 02 0039 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah 2 1 06 02 02 0040 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengambilan/Pengumpulan/Pengangkutan Sampah 2 1 06 02 02 0041 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Analisa Laboratorium 2 1 06 02 02 0042 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Bus Sekolah 2 1 06 02 02 0043 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM 2 1 06 02 02 0044 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga 2 1 06 02 02 0045 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengurusan Perkara Hukum 2 1 06 02 02 0046 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Boga 2 1 00 02 02 0047 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyedia Tenaga Kerja 2 1 06 02 02 0048 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Asuransi, Perbankan dan Keuangan 2 1 06 02 02 0049 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kependudukan 2 1 06 02 02 0050 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 2 1 06 02 02 0051 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi 2 1 06 02 02 0052 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan dan Penyampaian Barang 2 1 06 02 02 0053 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penjahitan/Konveksi 269 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 02 0054 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Impor/Ekspor 2 1 06 02 02 0055 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan 2 1 06 02 02 0056 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyewaan 2 1 06 02 02 0057 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman 2 1 06 02 02 0058 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Akomodasi 2 1 06 02 02 0059 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Angkutan Penumpang 2 1 06 02 02 0060 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara 2 1 06 02 02 0061 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan Aset 2 1 06 02 02 0062 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan 2 1 06 02 02 0063 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan 2 1 06 02 02 0064 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rawat Jalan (khusus Pimpinan Daerah) 2 1 06 02 02 0065 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah) 2 1 06 02 02 0066 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah) 2 1 06 02 02 0067 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah) 2 1 06 02 02 0068 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah) 2 1 06 02 02 0069 Utang Belanja Jasa Kantor-Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 2 1 06 02 02 0070 Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Keluarga Berencana 2 1 06 02 02 0071 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan 2 1 06 02 02 0072 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang Perdata 2 1 06 02 02 0073 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang TUN 2 1 06 02 02 0074 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang Pidana 2 1 06 02 02 0075 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Teknisi 2 1 06 02 02 0076 Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah 2 1 06 02 02 0077 Utang Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas 2 1 06 02 02 0078 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 2 1 06 02 02 0079 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan 2 1 06 02 02 0080 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan 2 1 06 02 02 0081 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemotongan Reklame 2 1 06 02 02 0082 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal Penyeberangan 2 1 06 02 02 0083 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tiketing 2 1 06 02 02 0084 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi 2 1 06 02 02 0085 Utang Belanja Asuransi-Asuransi Kesehatan 2 1 06 02 02 0086 Utang Belanja Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah 2 1 06 02 02 0087 Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 2 1 06 02 02 0088 Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir-Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2 1 06 02 02 0089 Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Darat 2 1 06 02 02 0090 Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Air 2 1 06 02 02 0091 Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Udara 2 1 06 02 02 0092 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Ekskavator 2 1 06 02 02 0093 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Buldoser 2 1 06 02 02 0094 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Dump Truck 2 1 06 02 02 0095 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Mesin Giling 2 1 06 02 02 0096 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Shovel Loader 2 1 06 02 02 0097 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Tyre Roler 2 1 06 02 02 0098 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Asphalt Finisher 2 1 06 02 02 0099 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Direksi Kit 2 1 06 02 02 0100 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Generator Set 2 1 06 02 02 0101 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Kontainer/Trailer 2 1 06 02 02 0102 Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Crane 2 1 06 02 02 0103 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Meja/Kursi 2 1 06 02 02 0104 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Komputer dan Printer 2 1 06 02 02 0105 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 2 1 06 02 02 0106 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Tenda 2 1 06 02 02 0107 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2 1 06 02 02 0108 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Mesin Fotokopi 2 1 06 02 02 0109 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa OS/Hardware/software/Jaringan Komputer dan Lainnya 2 1 06 02 02 0110 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Sound System 2 1 06 02 02 0111 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Kesenian 2 1 06 02 02 0112 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Olahraga 2 1 06 02 02 0113 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Kerja 2 1 06 02 02 0114 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Level/Panggung 2 1 05 02 02 0115 Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat/Peraga 2 1 06 02 02 0116 Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Penelitian 2 1 06 02 02 0117 Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Perencanaan 2 1 06 02 02 0118 Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 2 1 06 02 02 0119 Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Pengawasan 2 1 06 02 02 0120 Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Event Organizer 270 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 02 0121 Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/SDM 2 1 06 02 02 0122 Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Hukum/Politik/Ekonomi/ Sosial/Budaya 2 1 06 02 02 0123 Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal 2 1 06 02 02 0124 Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering) 2 1 06 02 02 0125 Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Perancangan 2 1 06 02 02 0126 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi 2 1 06 02 02 0127 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Jalan 2 1 06 02 02 0128 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi 2 1 06 02 02 0129 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Air Minum 2 1 06 02 02 0130 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat 2 1 06 02 02 0131 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat 2 1 06 02 02 0132 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan 2 1 06 02 02 0133 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 2 1 06 02 02 0134 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan 2 1 06 02 02 0135 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan 2 1 06 02 02 0136 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Konservasi Energi 2 1 06 02 02 0137 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan 2 1 06 02 02 0138 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan 2 1 06 02 02 0139 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian 2 1 06 02 02 0140 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kawasan 2 1 06 02 02 0141 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata 2 1 06 02 02 0142 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan 2 1 06 02 02 0143 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan 2 1 06 02 02 0144 Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat 2 1 06 02 02 0145 Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1 2 1 06 02 02 0146 Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2 2 1 06 02 02 0147 Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3 2 1 06 02 02 0148 Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Kursus- Kursus Singkat/Pelatihan 2 1 06 02 02 0149 Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Sosialisasi 2 1 06 02 02 0150 Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Bimbingan Teknis 2 1 06 02 02 0151 Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Diklat Kepemimpinan 2 1 06 02 02 0152 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 2 1 06 02 02 0153 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 1 06 02 02 0154 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2 1 06 02 02 0155 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan 2 1 06 02 02 0156 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok 2 1 06 02 02 0157 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 2 1 06 02 02 0158 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 2 1 06 02 02 0159 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 2 1 06 02 02 0160 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 2 1 06 02 02 0161 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 2 1 06 02 02 0162 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 2 1 06 02 02 0163 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 2 1 06 02 02 0164 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 2 1 06 02 02 0165 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2 1 06 02 02 0166 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 271 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 02 0167 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2 1 06 02 02 0168 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 2 1 06 02 02 0169 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2 1 06 02 02 0170 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 2 1 06 02 02 0171 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2 1 06 02 02 0172 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 2 1 06 02 02 0173 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh Pegawai-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 2 1 06 02 02 0174 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2 1 06 02 02 0175 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta 2 1 06 02 02 0176 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 2 1 06 02 02 0177 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 2 1 06 02 02 0178 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 2 1 06 02 02 0179 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 2 1 06 02 02 0180 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 2 1 06 02 02 0181 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2 1 06 02 02 0182 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah - Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 2 1 06 02 02 0183 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 2 1 06 02 02 0184 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 2 1 06 02 02 0185 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 2 1 06 02 02 0186 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 2 1 06 02 02 0187 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 2 1 06 02 02 0188 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 2 1 06 02 02 0189 Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 2 1 06 02 02 0190 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air 2 1 06 02 02 0191 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 2 1 06 02 02 0192 Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 2 1 06 02 02 0193 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 2 1 06 02 02 0194 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 2 1 06 02 02 0195 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan 2 1 06 02 02 0196 Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas 2 1 06 02 02 0197 Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 2 1 06 02 03 Utang Belanja Pemeliharaan 2 1 06 02 03 0001 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 2 1 06 02 03 0002 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 272 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0003 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Industri 2 1 06 02 03 0004 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 2 1 06 02 03 0005 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga 2 1 06 02 03 0006 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah 2 1 06 02 03 0007 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Persil Lainnya 2 1 06 02 03 0008 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Basah 2 1 06 02 03 0009 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kering 2 1 06 02 03 0010 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Perkebunan 2 1 06 02 03 0011 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Hutan 2 1 06 02 03 0012 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Tandus 2 1 06 02 03 0013 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput 2 1 06 02 03 0014 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertanian 2 1 06 02 03 0015 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertambangan 2 1 06 02 03 0016 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil Lainnya 2 1 06 02 03 0017 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Olahraga 2 1 06 02 03 0018 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Parkir 2 1 06 02 03 0019 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Penimbunan Barang 2 1 06 02 03 0020 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam 2 1 06 02 03 0021 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 2 1 06 02 03 0022 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Terbang 2 1 06 02 03 0023 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Jalan 2 1 06 02 03 0024 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Air 2 1 06 02 03 0025 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Instalasi 2 1 06 02 03 0026 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Jaringan 2 1 06 02 03 0027 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Bersejarah 2 1 06 02 03 0028 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Makam 2 1 06 02 03 0029 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman 2 1 06 02 03 0030 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Latihan 2 1 06 02 03 0031 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Daerah Pertahanan 2 1 06 02 03 0032 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan PBB 2 1 06 02 03 0033 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kampung 2 1 06 02 03 0034 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Emplasment 2 1 06 02 03 0035 Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Lapangan Lainnya 2 1 06 02 03 0036 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Tractor 2 1 06 02 03 0037 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Grader 2 1 06 02 03 0038 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Excavator 2 1 06 02 03 0039 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pile Driver 2 1 06 02 03 0040 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Hauler 2 1 06 02 03 0041 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Asphalt Equipment 2 1 06 02 03 0042 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Compacting Equipment 2 1 06 02 03 0043 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Aggregate and Concrete Equipment 2 1 06 02 03 0044 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Loader 2 1 06 02 03 0045 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 2 1 06 02 03 0046 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Proses 2 1 06 02 03 0047 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya 2 1 06 02 03 0048 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger 2 1 06 02 03 0049 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Floating Excavator 2 1 06 02 03 0050 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Amphibi Dredger 2 1 06 02 03 0051 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Kapal Tarik 2 1 06 02 03 0052 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Mesin Proses Apung 2 1 06 02 03 0053 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung Lainnya 2 1 06 02 03 0054 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Penarik 2 1 06 02 03 0055 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Feeder 2 1 06 02 03 0056 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Compressor 2 1 06 02 03 0057 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Electric Generating Set 2 1 06 02 03 0058 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pompa 2 1 06 02 03 0059 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Bor 2 1 06 02 03 0060 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Unit Pemeliharaan Lapangan 2 1 06 02 03 0061 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor 2 1 06 02 03 0062 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator 2 1 06 02 03 0063 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan 2 1 06 02 03 0064 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Tatoo 2 1 06 02 03 0065 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Perlengkapan Kebakaran Hutan 2 1 06 02 03 0066 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Selam 2 1 06 02 03 0067 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan SAR Mountenering 2 1 06 02 03 0068 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Intelijen 2 1 06 02 03 0069 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya 273 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0070 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2 1 06 02 03 0071 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang 2 1 06 02 03 0072 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2 1 06 02 03 0073 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2 1 06 02 03 0074 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 2 1 06 02 03 0075 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus 2 1 06 02 03 0076 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tempur 2 1 06 02 03 0077 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel 2 1 06 02 03 0078 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 2 1 06 02 03 0079 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 2 1 06 02 03 0080 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 2 1 06 02 03 0081 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor 2 1 06 02 03 0082 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 2 1 06 02 03 0083 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 2 1 06 02 03 0084 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 2 1 06 02 03 0085 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 2 1 06 02 03 0086 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer 2 1 06 02 03 0087 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 2 1 06 02 03 0088 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang 2 1 06 02 03 0089 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 2 1 06 02 03 0090 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 2 1 06 02 03 0091 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 2 1 06 02 03 0092 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang 2 1 06 02 03 0093 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya 2 1 06 02 03 0094 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 2 1 06 02 03 0095 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 2 1 06 02 03 0096 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik 2 1 06 02 03 0097 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis 2 1 06 02 03 0098 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat Bermesin 2 1 06 02 03 0099 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kayu 2 1 06 02 03 0100 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Khusus 2 1 06 02 03 0101 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Las 2 1 06 02 03 0102 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pabrik Es 2 1 06 02 03 0103 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Bermesin Lainnya 2 1 06 02 03 0104 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 2 1 06 02 03 0105 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik 2 1 06 02 03 0106 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis 2 1 06 02 03 0107 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat 2 1 06 02 03 0108 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Standar (Standard Tools) 2 1 06 02 03 0109 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Khusus (Special Tools) 2 1 06 02 03 0110 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kerja 2 1 06 02 03 0111 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Besi 2 1 06 02 03 0112 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu 2 1 06 02 03 0113 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu 2 1 06 02 03 0114 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting 2 1 06 02 03 0115 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Bengkel Khusus Peladam 2 1 06 02 03 0116 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 2 1 06 02 03 0117 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Universal 2 1 06 02 03 0118 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Inteligensia 274 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0119 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian 2 1 06 02 03 0120 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Klinis Lain 2 1 06 02 03 0121 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Kalibrasi 2 1 06 02 03 0122 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Oscilloscope 2 1 06 02 03 0123 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Universal Tester 2 1 06 02 03 0124 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Pembanding 2 1 06 02 03 0125 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lain-Lain 2 1 06 02 03 0126 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Timbangan/Biara 2 1 06 02 03 0127 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Anak Timbangan/Biara 2 1 06 02 03 0128 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Kering 2 1 06 02 03 0129 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Bahan Bangunan 2 1 06 02 03 0130 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Lainnya 2 1 06 02 03 0131 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 2 1 06 02 03 0132 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Specific Set 2 1 06 02 03 0133 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Keadaan Alam 2 1 06 02 03 0134 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Penglihatan 2 1 06 02 03 0135 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu 2 1 06 02 03 0136 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Instrument Workshop 2 1 06 02 03 0137 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lainnya 2 1 06 02 03 0138 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 2 1 06 02 03 0139 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 2 1 06 02 03 0140 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Panen 2 1 06 02 03 0141 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian 2 1 06 02 03 0142 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Laboratorium Pertanian 2 1 06 02 03 0143 Utang Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Processing 2 1 06 02 03 0144 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pasca Panen 2 1 06 02 03 0145 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Produksi Perikanan 2 1 06 02 03 0146 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat-Alat Peternakan 2 1 06 02 03 0147 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Lainnya 2 1 06 02 03 0148 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Ketik 2 1 06 02 03 0149 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Hitung/Mesin Jumlah 2 1 06 02 03 0150 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2 1 06 02 03 0151 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2 1 06 02 03 0152 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya 2 1 06 02 03 0153 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meubelair 2 1 06 02 03 0154 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 2 1 06 02 03 0155 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih 2 1 06 02 03 0156 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin 2 1 06 02 03 0157 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Dapur 2 1 06 02 03 0158 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2 1 06 02 03 0159 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 2 1 06 02 03 0160 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Kerja Pejabat 2 1 06 02 03 0161 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Rapat Pejabat 2 1 06 02 03 0162 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Kerja Pejabat 2 1 06 02 03 0163 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Rapat Pejabat 2 1 06 02 03 0164 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 2 1 06 02 03 0165 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 2 1 06 02 03 0166 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Lemari dan Arsip Pejabat 2 1 06 02 03 0167 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Studio Audio 2 1 06 02 03 0168 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Studio Video dan Film 2 1 06 02 03 0169 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Studio Gambar 2 1 06 02 03 0170 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Cetak 275 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0171 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 2 1 06 02 03 0172 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio Lainnya 2 1 06 02 03 0173 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Telephone 2 1 06 02 03 0174 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio SSB 2 1 06 02 03 0175 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM 2 1 06 02 03 0176 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio VHF 2 1 06 02 03 0177 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio UHF 2 1 06 02 03 0178 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Sosial 2 1 06 02 03 0179 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Alat-Alat Sandi 2 1 06 02 03 0180 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Khusus 2 1 06 02 03 0181 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 2 1 06 02 03 0182 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Satelit 2 1 06 02 03 0183 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya 2 1 06 02 03 0184 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW 2 1 06 02 03 0185 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW 2 1 06 02 03 0186 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM 2 1 06 02 03 0187 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF 2 1 06 02 03 0188 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF 2 1 06 02 03 0189 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW 2 1 06 02 03 0190 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW 2 1 06 02 03 0191 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM 2 1 06 02 03 0192 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena UHF 2 1 06 02 03 0193 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola 2 1 06 02 03 0194 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Translator VHF/VHF 2 1 06 02 03 0195 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Translator UHF/UHF 2 1 06 02 03 0196 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Translator VHF/UHF 2 1 06 02 03 0197 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Translator UHF/VHF 2 1 06 02 03 0198 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Microwave FPU 2 1 06 02 03 0199 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Microwave Terestrial 2 1 06 02 03 0200 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO 2 1 06 02 03 0201 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Dummy Load 2 1 06 02 03 0202 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Switcher Antena 2 1 06 02 03 0203 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Switcher/Menara Antena 2 1 06 02 03 0204 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Feeder 2 1 06 02 03 0205 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Humidity Control 2 1 06 02 03 0206 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Program Input Equipment 2 1 06 02 03 0207 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF 2 1 06 02 03 0208 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar LF 2 1 06 02 03 0209 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Unit Pemancar MF+HF 2 1 06 02 03 0210 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF 2 1 06 02 03 0211 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Penerima 2 1 06 02 03 0212 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF 276 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0213 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF 2 1 06 02 03 0214 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF 2 1 06 02 03 0215 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF 2 1 06 02 03 0216 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF 2 1 06 02 03 0217 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF 2 1 06 02 03 0218 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF 2 1 06 02 03 0219 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF 2 1 06 02 03 0220 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF 2 1 06 02 03 0221 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF 2 1 06 02 03 0222 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF 2 1 06 02 03 0223 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF 2 1 06 02 03 0224 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF 2 1 06 02 03 0225 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF 2 1 06 02 03 0226 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah 2 1 06 02 03 0227 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi 2 1 06 02 03 0228 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan 2 1 06 02 03 0229 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio 2 1 06 02 03 0230 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Sumber Tenaga 2 1 06 02 03 0231 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya 2 1 06 02 03 0232 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System 2 1 06 02 03 0233 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Very High Frequence Omni Range (VOR) 2 1 06 02 03 0234 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Distance Measuring Equipment (DME) 2 1 06 02 03 0235 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Radar 2 1 06 02 03 0236 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Pengatur Telekomunikasi 2 1 06 02 03 0237 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 2 1 06 02 03 0238 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 2 1 06 02 03 0239 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum 2 1 06 02 03 0240 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gigi 2 1 06 02 03 0241 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Keluarga Berencana 2 1 06 02 03 0242 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah 2 1 06 02 03 0243 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 2 1 05 02 03 0244 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran THT 2 1 06 02 03 0245 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Mata 2 1 06 02 03 0246 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 2 1 06 02 03 0247 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary 2 1 06 02 03 0248 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anak 2 1 06 02 03 0249 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Poliklinik 2 1 06 02 03 0250 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 2 1 06 02 03 0251 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) 2 1 06 02 03 0252 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jantung 2 1 06 02 03 0253 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Radiodiagnostic 2 1 06 02 03 0254 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 277 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0255 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Transfusi Darah 2 1 06 02 03 0256 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Radioterapi 2 1 06 02 03 0257 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Nuklir 2 1 06 02 03 0258 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 2 1 06 02 03 0259 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gawat Darurat 2 1 06 02 03 0260 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jiwa 2 1 06 02 03 0261 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 2 1 06 02 03 0262 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICU 2 1 06 02 03 0263 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICCU 2 1 06 02 03 0264 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Jantung 2 1 06 02 03 0265 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Traditional Medicine 2 1 06 02 03 0266 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anestesi 2 1 06 02 03 0267 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya 2 1 06 02 03 0268 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Laut 2 1 06 02 03 0269 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Udara 2 1 06 02 03 0270 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kepolisian 2 1 06 02 03 0271 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Olahraga 2 1 06 02 03 0272 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya 2 1 06 02 03 0273 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 2 1 06 02 03 0274 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan 2 1 06 02 03 0275 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia 2 1 06 02 03 0276 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika 2 1 06 02 03 0277 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi 2 1 06 02 03 0278 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 2 1 06 02 03 0279 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia 2 1 06 02 03 0280 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 2 1 06 02 03 0281 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam 2 1 06 02 03 0282 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik 2 1 06 02 03 0283 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 2 1 06 02 03 0284 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi 2 1 06 02 03 0285 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia 2 1 06 02 03 0286 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi 2 1 06 02 03 0287 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi 2 1 06 02 03 0288 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi 2 1 06 02 03 0289 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film 2 1 06 02 03 0290 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan 2 1 06 02 03 0291 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi 2 1 06 02 03 0292 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika 2 1 06 02 03 0293 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika 2 1 06 02 03 0294 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi 2 1 06 02 03 0295 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan 2 1 06 02 03 0296 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir 2 1 06 02 03 0297 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan 2 1 06 02 03 0298 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola 278 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0299 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi 2 1 06 02 03 0300 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan 2 1 06 02 03 0301 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan 2 1 06 02 03 0302 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 2 1 06 02 03 0303 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi 2 1 06 02 03 0304 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam 2 1 05 02 03 0305 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 2 1 06 02 03 0306 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil 2 1 06 02 03 0307 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil 2 1 06 02 03 0308 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik 2 1 06 02 03 0309 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 2 1 06 02 03 0310 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 2 1 06 02 03 0311 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik 2 1 06 02 03 0312 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 2 1 06 02 03 0313 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian 2 1 06 02 03 0314 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 2 1 06 02 03 0315 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya 2 1 06 02 03 0316 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 2 1 06 02 03 0317 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi 2 1 06 02 03 0318 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 2 1 06 02 03 0319 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan 2 1 06 02 03 0320 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi 2 1 06 02 03 0321 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika 2 1 06 02 03 0322 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang 2 1 06 02 03 0323 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia 2 1 06 02 03 0324 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri 2 1 06 02 03 0325 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 2 1 06 02 03 0326 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan 2 1 06 02 03 0327 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 2 1 06 02 03 0328 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain 2 1 06 02 03 0329 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi 2 1 06 02 03 0330 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan 2 1 06 02 03 0331 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim 2 1 06 02 03 0332 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai 2 1 06 02 03 0333 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi 2 1 06 02 03 0334 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi 2 1 06 02 03 0335 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang 2 1 06 02 03 0336 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya 2 1 06 02 03 0337 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Analytical Instrument 2 1 06 02 03 0338 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Instrument Probe/Sensor 2 1 06 02 03 0339 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-General Laboratory Tool 2 1 06 02 03 0340 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Glassware Plastic/Utensils 2 1 06 02 03 0341 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratory Safety Equipment 2 1 06 02 03 0342 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya 279 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0343 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia 2 1 06 02 03 0344 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika 2 1 06 02 03 0345 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 2 1 06 02 03 0346 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan 2 1 06 02 03 0347 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 2 1 06 02 03 0348 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas 2 1 06 02 03 0349 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS 2 1 06 02 03 0350 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama 2 1 06 02 03 0351 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 2 1 06 02 03 0352 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian 2 1 06 02 03 0353 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga 2 1 06 02 03 0354 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN 2 1 06 02 03 0355 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu) 2 1 06 02 03 0356 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Kejuruan 2 1 06 02 03 0357 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga PAUD/TK 2 1 06 02 03 0358 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 2 1 06 02 03 0359 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Detector 2 1 06 02 03 0360 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Modular Counting and Scientific Electronic 2 1 06 02 03 0361 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Assembly/Counting System 2 1 06 02 03 0362 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Recorder Display 2 1 06 02 03 0363 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-System/Power Supply 2 1 06 02 03 0364 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Measuring/Testing Device 2 1 06 02 03 0365 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Opto Electronics 2 1 06 02 03 0366 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Accelerator 2 1 06 02 03 0367 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Reactor Experimental System 2 1 06 02 03 0368 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya 2 1 06 02 03 0369 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Ukur Fisika Kesehatan 2 1 06 02 03 0370 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Kesehatan Kerja 2 1 06 02 03 0371 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Proteksi Lingkungan 2 1 06 02 03 0372 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Meteorological Equipment 2 1 06 02 03 0373 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Sumber Radiasi 2 1 06 02 03 0374 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 2 1 06 02 03 0375 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application Equipment 2 1 06 02 03 0376 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Non Destructive Test (NDT) Device 2 1 06 02 03 0377 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Hidrologi 2 1 06 02 03 0377 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 2 1 06 02 03 0378 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 2 1 06 02 03 0379 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Udara 2 1 06 02 03 0380 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran 2 1 06 02 03 0381 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Lingkungan 2 1 06 02 03 0382 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Penunjang 2 1 06 02 03 0383 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 2 1 06 02 03 0384 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Towing Carriage 2 1 06 02 03 0385 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Wave Generator and Absorber 2 1 06 02 03 0386 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Data Accquisition and Analyzing System 2 1 06 02 03 0387 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Cavitation Tunnel 2 1 06 02 03 0388 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Overhead Cranes 2 1 06 02 03 0389 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Umum 280 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0390 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Model Ship Workshop 2 1 06 02 03 0391 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Propeller Model Workshop 2 1 06 02 03 0392 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Mechanical Workshop 2 1 06 02 03 0393 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop 2 1 06 02 03 0394 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Painting Shop 2 1 05 02 03 0395 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop 2 1 06 02 03 0396 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Electrical Workshop 2 1 06 02 03 0397 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-MOB 2 1 06 02 03 0398 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Photo and Film Equipment 2 1 06 02 03 0399 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya 2 1 06 02 03 0400 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik 2 1 06 02 03 0401 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 2 1 06 02 03 0402 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik 2 1 06 02 03 0403 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik 2 1 06 02 03 0404 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 2 1 06 02 03 0405 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain 2 1 06 02 03 0406 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Natius 2 1 06 02 03 0407 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran 2 1 06 02 03 0408 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 2 1 06 02 03 0409 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Perangkat 2 1 06 02 03 0410 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 2 1 06 02 03 0437 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Jaringan 2 1 06 02 03 0438 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer 2 1 06 02 03 0439 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya 2 1 06 02 03 0440 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Mainframe 2 1 06 02 03 0441 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Mini Computer 2 1 06 02 03 0442 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Personal Computer 2 1 06 02 03 0443 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan 2 1 06 02 03 0444 Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2 1 06 02 03 0445 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Optik 2 1 06 02 03 0446 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Ukur/Instrumen 2 1 06 02 03 0447 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya 2 1 06 02 03 0448 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Mekanik 2 1 06 02 03 0449 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Elektronik/Electric 2 1 06 02 03 0450 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Manual 2 1 06 02 03 0451 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya 2 1 06 02 03 0452 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Tumbuk 2 1 06 02 03 0453 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Putar 2 1 06 02 03 0454 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Mesin Lainnya 2 1 06 02 03 0455 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bangka 2 1 06 02 03 0456 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Pantek 2 1 06 02 03 0457 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Putar 2 1 06 02 03 0458 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Peralatan Bantu 2 1 06 02 03 0459 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya 2 1 06 02 03 0460 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian- Peralatan Sumur Minyak 2 1 06 02 03 0461 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian- Sumur Pemboran 2 1 06 02 03 0462 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian- Sumur Lainnya 2 1 06 02 03 0463 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian- RIG 2 1 06 02 03 0464 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian- Produksi Lainnya 2 1 06 02 03 0465 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak 281 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0466 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian- Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air 2 1 06 02 03 0467 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian- Alat Pengolahan Steam 2 1 06 02 03 0468 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian- Alat Pengolahan Wax 2 1 06 02 03 0469 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian- Pengolahan dan Pemurnian Lainnya 2 1 06 02 03 0470 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik 2 1 06 02 03 0471 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik 2 1 06 02 03 0472 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya 2 1 06 02 03 0473 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Perawatan Sumur 2 1 06 02 03 0474 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Tes Unit 2 1 06 02 03 0475 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi Lainnya 2 1 06 02 03 0476 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Radiasi 2 1 06 02 03 0477 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Suara 2 1 06 02 03 0478 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi Lainnya 2 1 06 02 03 0479 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Baju Pengaman 2 1 06 02 03 0480 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Masker 2 1 06 02 03 0481 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Topi Kerja 2 1 06 02 03 0482 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sabuk Pengaman 2 1 06 02 03 0483 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sepatu Lapangan 2 1 06 02 03 0484 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya 2 1 06 02 03 0485 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Penolong 2 1 06 02 03 0486 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pendukung Pencarian 2 1 06 02 03 0487 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Bawah Air 2 1 06 02 03 0488 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR Lainnya 2 1 06 02 03 0489 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan 2 1 06 02 03 0490 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan 2 1 06 02 03 0491 Utang Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan 2 1 06 02 03 0492 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara 2 1 06 02 03 0493 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara 2 1 06 02 03 0494 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Ukur Peralatan Faslektrik 2 1 06 02 03 0495 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan Lainnya 2 1 06 02 03 0496 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan 2 1 06 02 03 0497 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Percontohan 2 1 06 02 03 0498 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 2 1 06 02 03 0499 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment 2 1 06 02 03 0500 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment 2 1 06 02 03 0501 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment 2 1 06 02 03 0502 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier 2 1 06 02 03 0503 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment 2 1 06 02 03 0504 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment 2 1 06 02 03 0505 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment 2 1 06 02 03 0506 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment 2 1 06 02 03 0507 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment 2 1 06 02 03 0508 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment 2 1 06 02 03 0509 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid 2 1 06 02 03 0510 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment 2 1 06 02 03 0511 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment 2 1 06 02 03 0512 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment 2 1 06 02 03 0513 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment 282 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0514 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment 2 1 06 02 03 0515 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment 2 1 06 02 03 0516 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment 2 1 06 02 03 0517 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid 2 1 06 02 03 0518 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment 2 1 06 02 03 0519 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment 2 1 06 02 03 0520 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment 2 1 06 02 03 0521 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment 2 1 06 02 03 0522 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process 2 1 06 02 03 0523 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment 2 1 06 02 03 0524 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 2 1 06 02 03 0525 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Bersuar 2 1 06 02 03 0526 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Tidak Bersuar 2 1 06 02 03 0527 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 2 1 06 02 03 0528 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Runway/Threshold Light 2 1 06 02 03 0529 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Visual Approach Slope Indicator (VASI) 2 1 06 02 03 0530 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Approach Light 2 1 06 02 03 0531 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Runway Identification Light (REILS) 2 1 06 02 03 0532 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Signal 2 1 06 02 03 0533 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Flood Lights 2 1 06 02 03 0534 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya 2 1 06 02 03 0535 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 2 1 06 02 03 0536 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya 2 1 06 02 03 0537 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik 2 1 06 02 03 0538 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan 2 1 06 02 03 0539 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam 2 1 06 02 03 0540 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air 2 1 06 02 03 0541 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara 2 1 06 02 03 0542 Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya 2 1 06 02 03 0543 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor 2 1 06 02 03 0544 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang 2 1 06 02 03 0545 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar 2 1 06 02 03 0546 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi 2 1 06 02 03 0547 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Laboratorium 2 1 06 02 03 0548 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan 2 1 06 02 03 0549 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Bangunan Gedung-Bangunan Oseanarium/ Observatorium 2 1 06 02 03 0550 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 2 1 06 02 03 0551 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2 1 06 02 03 0552 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2 1 06 02 03 0553 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 2 1 06 02 03 0554 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 2 1 06 02 03 0555 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 2 1 06 02 03 0556 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Garasi/Pool 2 1 06 02 03 0557 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pemotong Hewan 2 1 06 02 03 0558 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan 2 1 06 02 03 0559 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Museum 2 1 06 02 03 0560 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 283 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0561 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pengujian Kelaikan 2 1 06 02 03 0562 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 2 1 06 02 03 0563 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Rumah Tahanan 2 1 06 02 03 0564 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Krematorium 2 1 06 02 03 0565 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 2 1 06 02 03 0566 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Persidangan 2 1 06 02 03 0567 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka 2 1 06 02 03 0568 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Penampung Sekam 2 1 06 02 03 0569 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 1 06 02 03 0570 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Industri 2 1 06 02 03 0571 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peternakan/Perikanan 2 1 06 02 03 0572 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 2 1 06 02 03 0573 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peralatan Geofisika 2 1 06 02 03 0574 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum 2 1 06 02 03 0575 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Parkir 2 1 05 02 03 0576 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pabrik 2 1 06 02 03 0577 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Stasiun Bus 2 1 06 02 03 0578 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman 2 1 06 02 03 0579 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 2 1 06 02 03 0580 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan I 2 1 06 02 03 0581 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan II 2 1 06 02 03 0582 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan III 2 1 06 02 03 0583 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2 1 06 02 03 0584 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Asrama 2 1 06 02 03 0585 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Hotel 2 1 06 02 03 0586 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Motel 2 1 06 02 03 0587 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Flat/Rumah Susun 2 1 06 02 03 0588 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan 2 1 06 02 03 0589 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Panti Asuhan 2 1 06 02 03 0590 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Apartemen 2 1 06 02 03 0591 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Tidak Bersusun 2 1 06 02 03 0592 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 2 1 06 02 03 0593 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi 2 1 06 02 03 0594 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Tugu 2 1 06 02 03 0595 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Bangunan Peninggalan 2 1 06 02 03 0596 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya 2 1 06 02 03 0597 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai 2 1 06 02 03 0598 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai 2 1 06 02 03 0599 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Telekomunikasi 2 1 06 02 03 0600 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Pengawas 2 1 06 02 03 0601 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Lainnya 2 1 06 02 03 0602 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Administrasi 2 1 06 02 03 0603 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi 2 1 06 02 03 0604 Utang Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 2 1 06 02 03 0605 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pagar 2 1 06 02 03 0606 Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Lainnya 2 1 06 02 03 0607 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Nasional 2 1 06 02 03 0608 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Provinsi 2 1 06 02 03 0609 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten 284 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0610 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kota 2 1 06 02 03 0611 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Desa 2 1 06 02 03 0612 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Tol 2 1 06 02 03 0613 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kereta Api 2 1 06 02 03 0614 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Landasan Pacu Pesawat Terbang 2 1 06 02 03 0615 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Khusus 2 1 06 02 03 0616 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Lainnya 2 1 06 02 03 0617 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional 2 1 06 02 03 0618 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi 2 1 06 02 03 0619 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 2 1 06 02 03 0620 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota 2 1 06 02 03 0621 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa 2 1 06 02 03 0622 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol 2 1 06 02 03 0623 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api 2 1 06 02 03 0624 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 2 1 06 02 03 0625 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus 2 1 06 02 03 0626 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Penyeberangan 2 1 06 02 03 0627 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal 2 1 06 02 03 0628 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Pengukur 2 1 06 02 03 0629 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya 2 1 06 02 03 0630 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Irigasi 2 1 06 02 03 0631 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Irigasi 2 1 06 02 03 0632 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi 2 1 06 02 03 0633 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Irigasi 2 1 06 02 03 0634 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Irigasi 2 1 06 02 03 0635 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi 2 1 06 02 03 0636 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi 2 1 06 02 03 0637 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi Lainnya 2 1 06 02 03 0638 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pasang Surut 2 1 06 02 03 0639 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pasang Surut 2 1 06 02 03 0640 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pasang Surut 2 1 06 02 03 0641 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Saluran Pembuang Pasang Surut 2 1 06 02 03 0642 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pasang Surut 2 1 06 02 03 0643 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi Pasang Surut 2 1 06 02 03 0644 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pasang Surut 2 1 06 02 03 0645 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya 2 1 06 02 03 0646 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa 2 1 06 02 03 0647 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa 2 1 06 02 03 0648 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa 2 1 06 02 03 0649 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2 1 06 02 03 0650 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa 2 1 06 02 03 0651 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa 2 1 06 02 03 0652 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 2 1 06 02 03 0653 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya 285 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0654 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 2 1 06 02 03 0655 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai 2 1 06 02 03 0656 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai 2 1 06 02 03 0657 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 2 1 06 02 03 0658 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 2 1 06 02 03 0659 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai 2 1 06 02 03 0660 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 2 1 06 02 03 0661 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 2 1 06 02 03 0662 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 2 1 06 02 03 0663 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 2 1 06 02 03 0664 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 2 1 06 02 03 0665 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air 2 1 06 02 03 0666 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 2 1 06 02 03 0667 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah 2 1 06 02 03 0668 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya 2 1 06 02 03 0669 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 2 1 06 02 03 0670 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 2 1 06 02 03 0671 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 2 1 06 02 03 0672 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 2 1 06 02 03 0673 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 2 1 06 02 03 0674 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 2 1 06 02 03 0675 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Kotor 2 1 06 02 03 0676 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Kotor 2 1 06 02 03 0677 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Kotor 2 1 06 02 03 0678 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Air Kotor 2 1 06 02 03 0679 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Kotor 2 1 06 02 03 0680 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor Lainnya 2 1 06 02 03 0681 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan 2 1 06 02 03 0682 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Sumber/Mata Air 2 1 06 02 03 0683 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dalam 2 1 06 02 03 0684 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dangkal 2 1 06 02 03 0685 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 2 1 06 02 03 0686 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Domestik 2 1 06 02 03 0687 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri 2 1 06 02 03 0688 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Pertanian 2 1 06 02 03 0689 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor Lainnya 2 1 06 02 03 0690 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Organik 2 1 06 02 03 0691 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 2 1 06 02 03 0692 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Bangunan Penampung Sampah 2 1 06 02 03 0693 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 2 1 06 02 03 0694 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 2 1 06 02 03 0695 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis 2 1 06 02 03 0696 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan 2 1 06 02 03 0697 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya 286 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0698 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 2 1 06 02 03 0699 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 2 1 06 02 03 0700 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) 2 1 06 02 03 0701 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN) 2 1 06 02 03 0702 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 1 06 02 03 0703 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 2 1 06 02 03 0704 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 2 1 06 02 03 0705 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 2 1 06 02 03 0706 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2 1 06 02 03 0707 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) 2 1 06 02 03 0708 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera 2 1 06 02 03 0709 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 2 1 06 02 03 0710 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Induk 2 1 06 02 03 0711 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Distribusi 2 1 06 02 03 0712 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pusat Pengatur Listrik 2 1 06 02 03 0713 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Lainnya 2 1 06 02 03 0714 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan di Darat 2 1 06 02 03 0715 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan Lainnya 2 1 06 02 03 0716 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Gas 2 1 06 02 03 0717 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Jaringan Pipa Gas 2 1 06 02 03 0718 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Gas 2 1 06 02 03 0719 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas Lainnya 2 1 06 02 03 0720 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Penangkal Petir 2 1 06 02 03 0721 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Reaktor Nuklir 2 1 06 02 03 0722 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif 2 1 06 02 03 0723 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Lainnya 2 1 06 02 03 0724 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain 2 1 06 02 03 0724 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pembawa 2 1 06 02 03 0725 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Induk Distribusi 2 1 06 02 03 0726 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Cabang Distribusi 2 1 06 02 03 0727 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah 2 1 06 02 03 0728 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum Lainnya 2 1 06 02 03 0729 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Transmisi 2 1 06 02 03 0730 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Distribusi 2 1 06 02 03 0731 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya 2 1 06 02 03 0732 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di atas Tanah 2 1 06 02 03 0733 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di bawah Tanah 2 1 06 02 03 0734 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di dalam Air 2 1 06 02 03 0735 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan dengan Media Udara 2 1 06 02 03 0736 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon Lainnya 2 1 06 02 03 0737 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Gas Transmisi 2 1 06 02 03 0738 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Distribusi 2 1 06 02 03 0739 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Dinas 2 1 06 02 03 0740 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan BBM 2 1 06 02 03 0741 Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas Lainnya 2 1 06 02 03 0742 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Umum 2 1 06 02 03 0743 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Filsafat 2 1 06 02 03 0744 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Agama 2 1 06 02 03 0745 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Sosial 2 1 06 02 03 0746 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Bahasa 2 1 06 02 03 0747 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 287 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0748 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 2 1 06 02 03 0749 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga 2 1 06 02 03 0750 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Geografi, Biografi dan Sejarah 2 1 06 02 03 0751 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Serial 2 1 06 02 03 0752 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Laporan 2 1 06 02 03 0753 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 2 1 06 02 03 0754 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Audio Visual 2 1 06 02 03 0755 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bentuk Mikro (Microform) 2 1 06 02 03 0756 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya 2 1 06 02 03 0757 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi 2 1 06 02 03 0758 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Naskah (Manuskrip)/Asli 2 1 06 02 03 0759 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Lukisan dan Ukiran 2 1 06 02 03 0760 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya 2 1 06 02 03 0761 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Musik 2 1 06 02 03 0762 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik Lainnya 2 1 06 02 03 0763 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material) 2 1 06 02 03 0764 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya 2 1 06 02 03 0765 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita 2 1 06 02 03 0766 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya 2 1 06 02 03 0767 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Tarscalt 2 1 06 02 03 0768 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Tarscalt Lainnya 2 1 06 02 03 0769 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Musik 2 1 06 02 03 0770 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Lukisan 2 1 06 02 03 0771 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Peraga Kesenian 2 1 06 02 03 0772 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian Lainnya 2 1 06 02 03 0773 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Pahatan 2 1 06 02 03 0774 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah 2 1 06 02 03 0775 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Kerajinan 2 1 06 02 03 0776 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 2 1 06 02 03 0777 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 2 1 06 02 03 0778 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya 2 1 06 02 03 0779 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengaman 2 1 06 02 03 0780 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengangkut 2 1 06 02 03 0781 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Kebun Binatang 2 1 06 02 03 0782 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Piaraan Lainnya 2 1 06 02 03 0783 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Potong 2 1 06 02 03 0784 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Perah 2 1 06 02 03 0785 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Unggas 2 1 06 02 03 0786 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Lainnya 2 1 06 02 03 0787 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya 2 1 06 02 03 0788 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Budidaya 2 1 06 02 03 0789 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya) 2 1 06 02 03 0790 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) 2 1 06 02 03 0791 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya) 2 1 06 02 03 0792 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya) 2 1 06 02 03 0793 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya) 2 1 06 02 03 0794 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura- Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya) 2 1 06 02 03 0795 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba- Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya) 2 1 06 02 03 0796 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air) 288 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 02 03 0797 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Budidaya Biota Perairan Lainnya 2 1 06 02 03 0798 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman 2 1 06 02 03 0799 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi 2 1 06 02 03 0800 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi 2 1 06 02 03 0801 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi 2 1 06 02 03 0803 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi 2 1 06 02 03 0804 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi 2 1 06 02 03 0805 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil 2 1 06 02 03 0806 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya 2 1 06 02 03 0807 Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi 2 1 06 02 03 0808 Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Jasa Servis 2 1 06 02 03 0809 Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Penggantian Suku Cadang 2 1 06 02 03 0810 Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Minyak Pelumas 2 1 06 02 03 0811 Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Jasa KIR 2 1 06 02 03 0812 Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 2 1 06 02 03 0813 Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) 2 1 06 02 03 0814 Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2 1 06 02 03 0815 Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2 1 06 02 03 0816 Utang Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2 1 06 02 04 Utang Belanja Perjalanan Dinas 2 1 06 02 04 0001 Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 1 06 02 04 0002 Utang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 06 02 04 0003 Utang Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah 2 1 06 02 04 0004 Utang Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah 2 1 06 02 04 0005 Utang Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah 2 1 06 02 04 0006 Utang Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas 2 1 06 02 05 Utang Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2 1 06 02 05 0001 Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga- Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 2 1 06 02 05 0002 Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga- Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga 2 1 06 02 05 0003 Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat 2 1 06 02 05 0004 Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga 2 1 06 02 05 0005 Utang Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat 2 1 06 02 05 0006 Utang Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga 2 1 06 03 Utang Belanja Bunga 2 1 06 03 01 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 2 1 06 03 01 0001 Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 2 1 06 03 01 0002 Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang 2 1 06 03 01 0003 Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah 2 1 06 03 01 0004 Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang 2 1 06 03 01 0005 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah 2 1 06 03 01 0006 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang 2 1 06 03 02 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2 1 06 03 02 0001 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Jangka Pendek 2 1 06 03 03 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 2 1 06 03 03 0001 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek 2 1 06 03 03 0002 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah 2 1 06 03 03 0003 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang 2 1 06 03 03 0004 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek 2 1 06 03 03 0005 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada-BUMD-Jangka Menengah 2 1 06 03 03 0006 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang 2 1 06 03 03 0007 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Pendek 2 1 06 03 03 0008 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah 2 1 06 03 03 0009 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang 2 1 06 03 04 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 2 1 06 03 04 0001 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek 2 1 06 03 04 0002 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah 2 1 06 03 04 0003 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang 2 1 06 03 04 0004 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek 2 1 06 03 04 0005 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah 2 1 06 03 04 0006 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang 289 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 03 04 0007 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka pendek 2 1 06 03 04 0008 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah 2 1 06 03 04 0009 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang 2 1 06 03 05 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Masyarakat 2 1 06 03 05 0001 Utang Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi) 2 1 06 03 06 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD 2 1 06 03 06 0001 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Pendek 2 1 06 03 06 0002 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Menengah 2 1 06 03 06 0003 Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Panjang 2 1 06 04 Utang Belanja Subsidi 2 1 06 04 01 Utang Belanja Subsidi kepada BUMN 2 1 06 04 01 0001 Utang Belanja Subsidi kepada BUMN ... 2 1 06 04 01 0002 Dst ... 2 1 06 04 02 Utang Belanja Subsidi kepada BUMD 2 1 06 04 02 0001 Utang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah/BUMD ... 2 1 06 04 02 0002 Dst ... 2 1 06 04 03 Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta 2 1 06 04 03 0001 Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ... 2 1 06 04 03 0002 Dst ... 2 1 06 05 Utang Belanja Hibah 2 1 06 05 01 Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 2 1 06 05 01 0001 Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 2 1 06 05 01 0002 Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 2 1 06 05 01 0003 Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat 2 1 06 05 02 Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2 1 06 05 02 0001 Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2 1 06 05 02 0002 Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2 1 06 05 02 0003 Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2 1 06 05 03 Utang Belanja Hibah kepada BUMN 2 1 06 05 03 0001 Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMN 2 1 06 05 03 0002 Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMN 2 1 06 05 03 0003 Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMN 2 1 06 05 04 Utang Belanja Hibah kepada BUMD 2 1 06 05 04 0001 Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMD 2 1 06 05 04 0002 Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMD 2 1 06 05 04 0003 Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMD 2 1 06 05 05 Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2 1 06 05 05 0001 Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga 2 1 06 05 05 0002 Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga 2 1 06 05 05 0003 Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga 2 1 06 05 05 0004 Utang Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan 2 1 06 05 05 0005 Utang Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan 2 1 06 05 05 0006 Utang Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan 2 1 06 05 06 Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS 2 1 06 05 06 0001 Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 2 1 06 05 06 0002 Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 2 1 06 05 06 0003 Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 2 1 06 05 06 0004 Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta 2 1 06 05 07 Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2 1 06 05 07 0001 Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik … 2 1 06 06 Utang Belanja Modal Tanah 2 1 06 06 01 Utang Belanja Modal Tanah 2 1 06 06 01 0001 Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 2 1 06 06 01 0002 Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 2 1 06 06 01 0003 Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri 2 1 06 06 01 0004 Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 2 1 06 06 01 0005 Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga 2 1 06 06 01 0006 Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah 2 1 06 06 01 0007 Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya 2 1 06 06 01 0008 Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Basah 2 1 06 06 01 0009 Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering 2 1 06 06 01 0010 Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Perkebunan 2 1 06 06 01 0011 Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Hutan 2 1 06 06 01 0012 Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Tandus 2 1 06 06 01 0013 Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput 2 1 06 06 01 0014 Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertanian 290 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 06 01 0015 Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertambangan 2 1 06 06 01 0016 Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Non Persil Lainnya 2 1 06 06 01 0017 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga 2 1 06 06 01 0018 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Parkir 2 1 06 06 01 0019 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang 2 1 06 06 01 0020 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam 2 1 06 06 01 0021 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 2 1 06 06 01 0022 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Terbang 2 1 06 06 01 0023 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan 2 1 06 06 01 0024 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air 2 1 06 06 01 0025 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi 2 1 06 06 01 0026 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan 2 1 06 06 01 0027 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah 2 1 06 06 01 0028 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam 2 1 06 06 01 0029 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman 2 1 06 06 01 0030 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Latihan 2 1 06 06 01 0031 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan 2 1 06 06 01 0032 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan PBB 2 1 06 06 01 0033 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Kampung 2 1 06 06 01 0034 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Emplasment 2 1 06 06 01 0035 Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Lapangan Lainnya 2 1 06 07 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 1 06 07 01 Utang Belanja Modal Alat Besar 2 1 06 07 01 0001 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Tractor 2 1 06 07 01 0002 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Grader 2 1 06 07 01 0003 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Excavator 2 1 06 07 01 0004 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Pile Driver 2 1 06 07 01 0005 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Hauler 2 1 06 07 01 0006 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Asphalt Equipment 2 1 06 07 01 0007 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Compacting Equipment 2 1 06 07 01 0008 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Aggregate and Concrete Equipment 2 1 06 07 01 0009 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Loader 2 1 06 07 01 0010 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Alat Pengangkat 2 1 06 07 01 0011 Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Mesin Proses 2 1 06 07 01 0012 Utang Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 2 1 06 07 01 0013 Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Equipment Dredger 2 1 06 07 01 0014 Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Floating Excavator 2 1 06 07 01 0015 Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Amphibi Dredger 2 1 06 07 01 0016 Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik 2 1 06 07 01 0017 Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung 2 1 06 07 01 0018 Utang Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya 2 1 06 07 01 0019 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik 2 1 06 07 01 0020 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Feeder 2 1 06 07 01 0021 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Compressor 2 1 06 07 01 0022 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set 2 1 06 07 01 0023 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa 2 1 06 07 01 0024 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor 2 1 06 07 01 0025 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 2 1 06 07 01 0026 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor 2 1 06 07 01 0027 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator 2 1 06 07 01 0028 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan 2 1 06 07 01 0029 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Tatoo 2 1 06 07 01 0030 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan 2 1 06 07 01 0031 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam 2 1 06 07 01 0032 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering 2 1 06 07 01 0033 Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelejen 2 1 06 07 01 0034 Utang Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 2 1 06 07 02 Utang Belanja Modal Alat Angkutan 2 1 06 07 02 0001 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2 1 06 07 02 0002 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2 1 06 07 02 0003 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2 1 06 07 02 0004 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2 1 06 07 02 0005 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 2 1 06 07 02 0006 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 2 1 06 07 02 0007 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur 2 1 06 07 02 0008 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel 2 1 06 07 02 0009 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 2 1 06 07 02 0010 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 291 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 07 02 0011 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 2 1 06 07 02 0012 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor 2 1 06 07 02 0013 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 2 1 06 07 02 0014 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 2 1 06 07 02 0015 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 2 1 06 07 02 0016 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer 2 1 06 07 02 0017 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor -Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 2 1 06 07 02 0018 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 2 1 06 07 02 0019 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang 2 1 06 07 02 0020 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 2 1 06 07 02 0021 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 2 1 06 07 02 0022 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 2 1 06 07 02 0023 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang 2 1 06 07 02 0024 Utang Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya 2 1 06 07 03 Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 2 1 06 07 03 0001 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 2 1 06 07 03 0002 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 2 1 06 07 03 0003 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 2 1 06 07 03 0004 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service 2 1 06 07 03 0005 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin 2 1 06 07 03 0006 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu 2 1 06 07 03 0007 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus 2 1 06 07 03 0008 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las 2 1 06 07 03 0009 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es 2 1 06 07 03 0010 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 2 1 06 07 03 0011 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 2 1 06 07 03 0012 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 2 1 06 07 03 0013 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service 2 1 06 07 03 0014 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat 2 1 06 07 03 0015 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools) 2 1 06 07 03 0016 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools) 2 1 06 07 03 0017 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja 2 1 06 07 03 0018 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi 2 1 06 07 03 0019 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu 2 1 06 07 03 0020 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu 2 1 06 07 03 0021 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting 2 1 06 07 03 0022 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam 2 1 06 07 03 0023 Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 2 1 06 07 03 0024 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal 2 1 06 07 03 0025 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Intelegensia 2 1 06 07 03 0026 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian 2 1 06 07 03 0027 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain 2 1 06 07 03 0028 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi 2 1 06 07 03 0029 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Oscilloscope 2 1 06 07 03 0030 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Universal Tester 2 1 06 07 03 0031 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding 2 1 06 07 03 0032 Utang Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 2 1 06 07 03 0033 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara 2 1 06 07 03 0034 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara 2 1 06 07 03 0035 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering 2 1 06 07 03 0036 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan 2 1 06 07 03 0037 Utang Belanja Modal Takaran Lainnya 2 1 06 07 03 0038 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 2 1 06 07 03 0039 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Specific Set 2 1 06 07 03 0040 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam 2 1 06 07 03 0041 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan 2 1 06 07 03 0042 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu 2 1 06 07 03 0043 Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop 2 1 06 07 03 0044 Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 2 1 06 07 04 Utang Belanja Modal Alat Pertanian 2 1 06 07 04 0001 Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 2 1 06 07 04 0002 Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 2 1 06 07 04 0003 Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen 2 1 06 07 04 0004 Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian 2 1 06 07 04 0005 Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-alat laboratorium pertanian 2 1 06 07 04 0006 Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Processing 292 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 07 04 0007 Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen 2 1 06 07 04 0008 Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan 2 1 06 07 04 0009 Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan 2 1 06 07 04 0010 Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 2 1 06 07 05 Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2 1 06 07 05 0001 Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik 2 1 06 07 05 0002 Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah 2 1 06 07 05 0003 Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2 1 06 07 05 0004 Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2 1 05 07 05 0005 Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2 1 05 07 05 0006 Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Meubelair 2 1 05 07 05 0007 Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 2 1 05 07 05 0008 Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 2 1 06 07 05 0009 Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2 1 06 07 05 0010 Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 2 1 06 07 05 0011 Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2 1 06 07 05 0012 Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 2 1 06 07 05 0013 Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 2 1 06 07 05 0014 Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat 2 1 06 07 05 0015 Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 2 1 06 07 05 0016 Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat 2 1 06 07 05 0017 Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 2 1 06 07 05 0018 Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 2 1 06 07 05 0019 Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat 2 1 06 07 06 Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 2 1 06 07 06 0001 Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio 2 1 06 07 06 0002 Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 2 1 06 07 06 0003 Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar 2 1 06 07 06 0004 Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak 2 1 06 07 06 0005 Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 2 1 06 07 06 0006 Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya 2 1 06 07 06 0007 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Telephone 2 1 06 07 06 0008 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB 2 1 06 07 06 0009 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM 2 1 06 07 06 0010 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF 2 1 06 07 06 0011 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF 2 1 06 07 06 0012 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial 2 1 06 07 06 0013 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Sandi 2 1 06 07 06 0014 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus 2 1 06 07 06 0015 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 2 1 06 07 06 0016 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit 2 1 06 07 06 0017 Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 2 1 06 07 06 0018 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW 2 1 06 07 06 0019 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW 2 1 06 07 06 0020 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM 2 1 06 07 06 0021 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF 2 1 06 07 06 0022 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF 2 1 06 07 06 0023 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW 2 1 06 07 06 0024 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW 2 1 06 07 06 0025 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM 2 1 06 07 06 0026 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF 2 1 06 07 06 0027 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola 2 1 06 07 06 0028 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF 2 1 06 07 06 0029 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF 2 1 06 07 06 0030 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF 2 1 06 07 06 0031 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF 2 1 06 07 06 0032 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU 2 1 06 07 06 0033 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terestrial 2 1 06 07 06 0034 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO 2 1 06 07 06 0035 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load 2 1 06 07 06 0036 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Switcher Antena 2 1 06 07 06 0037 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena 2 1 06 07 06 0038 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Feeder 2 1 06 07 06 0039 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Humidity Control 2 1 06 07 06 0040 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Program Input Equipment 2 1 06 07 06 0041 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF 2 1 06 07 06 0042 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF 2 1 06 07 06 0043 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF 2 1 06 07 06 0044 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF 293 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 07 06 0045 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima 2 1 06 07 06 0046 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF 2 1 06 07 06 0047 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF 2 1 06 07 06 0048 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF 2 1 06 07 06 0049 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF 2 1 06 07 06 0050 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-eralatan Pemancar dan Penerima VHF 2 1 06 07 06 0051 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF 2 1 06 07 06 0052 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF 2 1 06 07 06 0053 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF 2 1 06 07 06 0054 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF 2 1 06 07 06 0055 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF 2 1 06 07 06 0056 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF 2 1 06 07 06 0057 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF 2 1 06 07 06 0058 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF 2 1 06 07 06 0059 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF 2 1 06 07 06 0060 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah 2 1 06 07 06 0061 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi 2 1 06 07 06 0062 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan 2 1 06 07 06 0063 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio 2 1 06 07 05 0064 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga 2 1 06 07 05 0065 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya 2 1 06 07 06 0066 Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrument Landing System 2 1 06 07 06 0067 Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR) 2 1 06 07 06 0068 Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME) 2 1 06 07 06 0069 Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar 2 1 06 07 06 0070 Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi 2 1 06 07 06 0071 Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 2 1 06 07 06 0072 Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 2 1 06 07 07 Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan 2 1 06 07 07 0001 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 2 1 06 07 07 0002 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi 2 1 06 07 07 0003 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana 2 1 06 07 07 0004 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah 2 1 06 07 07 0005 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 2 1 06 07 07 0006 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT 2 1 06 07 07 0007 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata 2 1 06 07 07 0008 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 2 1 06 07 07 0009 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary 2 1 06 07 07 0010 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak 2 1 06 07 07 0011 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik 2 1 06 07 07 0012 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 2 1 06 07 07 0013 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) 2 1 06 07 07 0014 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung 2 1 06 07 07 0015 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic 2 1 06 07 07 0016 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 2 1 06 07 07 0017 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah 2 1 06 07 07 0018 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi 2 1 06 07 07 0019 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir 2 1 06 07 07 0020 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 2 1 06 07 07 0021 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat 2 1 06 07 07 0022 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa 2 1 06 07 07 0023 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 2 1 06 07 07 0024 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU 2 1 06 07 07 0025 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU 2 1 06 07 07 0026 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung 2 1 06 07 07 0027 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine 2 1 06 07 07 0028 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi 2 1 06 07 07 0029 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 2 1 06 07 07 0030 Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut 2 1 06 07 07 0031 Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara 2 1 06 07 07 0032 Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian 2 1 06 07 07 0033 Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga 2 1 06 07 07 0034 Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 2 1 06 07 08 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium 2 1 06 07 08 0001 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 2 1 06 07 08 0002 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan 294 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 07 08 0003 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia 2 1 06 07 08 0004 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika 2 1 06 07 08 0005 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi 2 1 06 07 08 0006 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 2 1 06 07 08 0007 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia 2 1 06 07 08 0008 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 2 1 06 07 08 0009 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam 2 1 06 07 08 0010 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik 2 1 06 07 08 0011 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 2 1 06 07 08 0012 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi 2 1 06 07 08 0013 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia 2 1 06 07 08 0014 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi 2 1 06 07 08 0015 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi 2 1 06 07 08 0016 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi 2 1 06 07 08 0017 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film 2 1 06 07 08 0018 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan 2 1 06 07 08 0019 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi 2 1 06 07 08 0020 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika 2 1 06 07 08 0021 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika 2 1 06 07 08 0022 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi 2 1 06 07 08 0023 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan 2 1 06 07 08 0024 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika 2 1 06 07 08 0025 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir 2 1 06 07 08 0026 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan 2 1 06 07 08 0027 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola 2 1 06 07 08 0028 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi 2 1 06 07 08 0029 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan 2 1 06 07 08 0030 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan 2 1 06 07 08 0031 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 2 1 06 07 08 0032 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi 2 1 06 07 08 0033 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam 2 1 06 07 08 0034 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 2 1 06 07 08 0035 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil 2 1 06 07 08 0036 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil 2 1 06 07 08 0037 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik 2 1 06 07 08 0038 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 2 1 06 07 08 0039 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 2 1 06 07 08 0040 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik 2 1 06 07 08 0041 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 2 1 06 07 08 0042 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian 2 1 06 07 08 0043 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 2 1 06 07 08 0044 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya 2 1 06 07 08 0045 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 2 1 06 07 08 0046 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oceanography 2 1 06 07 08 0047 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 2 1 06 07 08 0048 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan 2 1 06 07 08 0049 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi 2 1 06 07 08 0050 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika 2 1 06 07 08 0051 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang 2 1 06 07 08 0052 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 2 1 06 07 08 0053 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri 2 1 06 07 08 0054 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 2 1 06 07 08 0055 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan 2 1 06 07 08 0056 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 2 1 06 07 08 0057 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain 2 1 06 07 08 0058 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi 2 1 06 07 08 0059 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan 2 1 06 07 08 0060 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim 2 1 06 07 08 0061 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai 2 1 06 07 08 0062 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi 2 1 06 07 08 0063 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi 2 1 06 07 08 0064 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang 2 1 06 07 08 0065 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 2 1 06 07 08 0066 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument 2 1 06 07 08 0067 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor 2 1 06 07 08 0068 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool 2 1 06 07 08 0069 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensil 295 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 07 08 0070 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment 2 1 06 07 08 0071 Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya 2 1 06 07 08 0072 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Bahasa Indonesia 2 1 06 07 08 0073 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Matematika 2 1 06 07 08 0074 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Dasar 2 1 06 07 08 0075 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Lanjutan 2 1 06 07 08 0076 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Menengah 2 1 06 07 08 0077 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPA Atas 2 1 06 07 08 0078 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:IPS 2 1 06 07 08 0079 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Agama 2 1 06 07 08 0080 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Keterampilan 2 1 06 07 08 0081 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Kesenian 2 1 06 07 08 0082 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:Olahraga 2 1 06 07 08 0083 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Bidang Studi:PKN 2 1 06 07 08 0084 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu) 2 1 06 07 08 0085 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan 2 1 06 07 08 0086 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK 2 1 06 07 08 0087 Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 2 1 06 07 08 0088 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector 2 1 06 07 08 0089 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic 2 1 06 07 08 0090 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System 2 1 06 07 08 0091 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display 2 1 06 07 08 0092 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply 2 1 06 07 08 0093 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device 2 1 06 07 08 0094 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics 2 1 06 07 08 0095 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator 2 1 06 07 08 0096 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System 2 1 06 07 08 0097 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya 2 1 06 07 08 0098 Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan 2 1 06 07 08 0099 Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja 2 1 06 07 08 0100 Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan 2 1 06 07 08 0101 Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment 2 1 06 07 08 0102 Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi 2 1 06 07 08 0103 Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 2 1 06 07 08 0104 Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Radiation Application Equipment 2 1 06 07 08 0105 Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Non Destructive Test (NDT) Device 2 1 06 07 08 0106 Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Peralatan Hidrologi 2 1 06 07 08 0107 Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 2 1 06 07 08 0108 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 2 1 06 07 08 0109 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara 2 1 06 07 08 0110 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran 2 1 06 07 08 0111 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan 2 1 06 07 08 0112 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang 2 1 06 07 08 0113 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 2 1 06 07 08 0114 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage 2 1 06 07 08 0115 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System 2 1 06 07 08 0116 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel 2 1 06 07 08 0117 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes 2 1 06 07 08 0118 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum 2 1 06 07 08 0119 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop 2 1 06 07 08 0120 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop 2 1 06 07 08 0121 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop 2 1 06 07 08 0122 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop 2 1 06 07 08 0123 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop 2 1 06 07 08 0124 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop 2 1 06 07 08 0125 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop 2 1 06 07 08 0126 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB 2 1 06 07 08 0127 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment 2 1 06 07 08 0128 Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya 2 1 06 07 08 0129 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik 296 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 07 08 0130 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 2 1 06 07 08 0131 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik 2 1 06 07 08 0132 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik 2 1 06 07 08 0133 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 2 1 06 07 08 0134 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain 2 1 06 07 08 0135 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius 2 1 06 07 08 0136 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran 2 1 06 07 08 0137 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 2 1 06 07 08 0138 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat 2 1 06 07 08 0139 Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 2 1 06 07 10 Utang Belanja Modal Komputer 2 1 06 07 10 0001 Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan 2 1 06 07 10 0002 Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer 2 1 06 07 10 0003 Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 2 1 06 07 10 0004 Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 2 1 06 07 10 0005 Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 2 1 06 07 10 0006 Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2 1 06 07 10 0007 Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 2 1 06 07 10 0008 Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2 1 06 07 11 Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi 2 1 06 07 11 0001 Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Optik 2 1 06 07 11 0002 Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen 2 1 06 07 11 0003 Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya 2 1 06 07 11 0004 Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik 2 1 06 07 11 0005 Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric 2 1 06 07 11 0006 Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Manual 2 1 06 07 11 0007 Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya 2 1 06 07 12 Utang Belanja Modal Alat Pengeboran 2 1 06 07 12 0001 Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk 2 1 06 07 12 0002 Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar 2 1 06 07 12 0003 Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya 2 1 06 07 12 0004 Utang Belanja Modal Alat Pengeboran non Mesin-Bangka 2 1 06 07 12 0005 Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek 2 1 06 07 12 0006 Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Putar 2 1 06 07 12 0007 Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu 2 1 06 07 12 0008 Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya 2 1 06 07 13 Utang Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 2 1 06 07 13 0001 Utang Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak 2 1 06 07 13 0002 Utang Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran 2 1 06 07 13 0003 Utang Belanja Modal Sumur Lainnya 2 1 06 07 13 0004 Utang Belanja Modal Produksi-Rig 2 1 06 07 13 0005 Utang Belanja Modal Produksi Lainnya 2 1 06 07 13 0006 Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak 2 1 06 07 13 0007 Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air 2 1 06 07 13 0008 Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam 2 1 06 07 13 0009 Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax 2 1 06 07 13 0010 Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya 2 1 06 07 14 Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 2 1 06 07 14 0001 Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik 2 1 06 07 14 0002 Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik 2 1 06 07 14 0003 Utang Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya 2 1 06 07 14 0004 Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur 2 1 06 07 14 0005 Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya 2 1 06 07 15 Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 2 1 06 07 15 0001 Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi 2 1 06 07 15 0002 Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Suara 2 1 06 07 15 0003 Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya 2 1 06 07 15 0004 Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman 2 1 06 07 15 0005 Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Masker 2 1 06 07 15 0006 Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja 2 1 06 07 15 0007 Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman 2 1 06 07 15 0008 Utang Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 2 1 06 07 15 0009 Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian 2 1 06 07 15 0010 Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong 297 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 07 15 0011 Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air 2 1 06 07 15 0012 Utang Belanja Modal Alat SAR Lainnya 2 1 06 07 15 0013 Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan 2 1 06 07 15 0014 Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan 2 1 06 07 15 0015 Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan 2 1 06 07 15 0016 Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan 2 1 06 07 15 0017 Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara 2 1 06 07 15 0018 Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara 2 1 06 07 15 0019 Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik 2 1 06 07 15 0020 Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya 2 1 06 07 16 Utang Belanja Modal Alat Peraga 2 1 06 07 16 0001 Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan 2 1 06 07 16 0002 Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan 2 1 06 07 16 0003 Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 2 1 06 07 17 Utang Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 2 1 06 07 17 0001 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment 2 1 06 07 17 0002 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment 2 1 06 07 17 0003 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment 2 1 06 07 17 0004 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier 2 1 06 07 17 0005 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment 2 1 06 07 17 0006 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment 2 1 06 07 17 0007 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment 2 1 06 07 17 0008 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment 2 1 06 07 17 0009 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment 2 1 06 07 17 0010 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment 2 1 06 07 17 0011 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid 2 1 06 07 17 0012 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)- Equipment 2 1 06 07 17 0013 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment 2 1 06 07 17 0014 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment 2 1 06 07 17 0015 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment 2 1 06 07 17 0016 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment 2 1 06 07 17 0017 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment 2 1 06 07 17 0018 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment 2 1 06 07 17 0019 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid 2 1 06 07 17 0020 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment 2 1 06 07 17 0021 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment 2 1 06 07 17 0022 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment 2 1 06 07 17 0023 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment 2 1 06 07 17 0024 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process 2 1 06 07 17 0025 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment 2 1 06 07 17 0026 Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 2 1 06 07 18 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu 2 1 06 07 18 0001 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 2 1 06 07 18 0002 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 2 1 06 07 18 0003 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 2 1 06 07 18 0004 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light 2 1 06 07 18 0005 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI) 2 1 06 07 18 0006 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light 2 1 06 07 18 0007 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS) 2 1 06 07 18 0008 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal 2 1 06 07 18 0009 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights 2 1 06 07 18 0010 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya 2 1 06 07 18 0011 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 2 1 06 07 18 0012 Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya 2 1 06 07 19 Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga 2 1 06 07 19 0001 Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik 2 1 06 07 19 0002 Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan 2 1 06 07 19 0003 Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Senam 2 1 06 07 19 0004 Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air 2 1 06 07 19 0005 Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara 2 1 06 07 19 0006 Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 2 1 06 08 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2 1 06 08 01 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung 2 1 06 08 01 0001 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2 1 06 08 01 0002 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 298 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 08 01 0003 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar 2 1 06 08 01 0004 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 2 1 06 08 01 0005 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium 2 1 06 08 01 0006 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 2 1 06 08 01 0007 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium 2 1 06 08 01 0008 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 2 1 06 08 01 0009 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2 1 06 08 01 0010 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2 1 06 08 01 0011 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 2 1 06 08 01 0012 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 2 1 06 08 01 0013 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 2 1 06 08 01 0014 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool 2 1 06 08 01 0015 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan 2 1 06 08 01 0016 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan 2 1 06 08 01 0017 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum 2 1 06 08 01 0018 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 2 1 06 08 01 0019 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan 2 1 06 08 01 0020 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 2 1 06 08 01 0021 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan 2 1 06 08 01 0022 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium 2 1 06 08 01 0023 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 2 1 06 08 01 0024 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan 2 1 06 08 01 0025 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka 2 1 06 08 01 0026 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam 2 1 06 03 01 0027 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 1 06 08 01 0028 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri 2 1 06 08 01 0029 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan 2 1 06 08 01 0030 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 2 1 06 08 01 0031 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika 2 1 06 08 01 0032 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 2 1 06 08 01 0033 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 2 1 06 08 01 0034 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik 2 1 06 08 01 0035 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus 2 1 06 08 01 0036 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 2 1 06 08 01 0037 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 2 1 06 08 01 0038 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 2 1 06 08 01 0039 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 2 1 06 08 01 0040 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III 2 1 06 08 01 0041 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2 1 06 08 01 0042 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama 2 1 06 08 01 0043 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel 2 1 06 08 01 0044 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel 2 1 06 08 01 0045 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Modal Flat/Rumah Susun 2 1 06 08 01 0046 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan 2 1 06 08 01 0047 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan 2 1 06 08 01 0048 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen 2 1 06 08 01 0049 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun 2 1 06 08 01 0050 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 2 1 06 08 02 Utang Belanja Modal Monumen 2 1 06 08 02 0001 Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi 2 1 06 08 02 0002 Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu 2 1 06 08 02 0003 Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan 2 1 06 08 02 0004 Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya 2 1 06 08 03 Belanja Modal Bangunan Menara 2 1 06 08 03 0001 Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Penerangan Pantai 2 1 06 08 03 0002 Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pantai 2 1 06 08 03 0003 Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Telekomunikasi 2 1 06 08 03 0004 Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pengawas 2 1 06 08 03 0005 Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya 2 1 06 08 04 Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 2 1 06 08 04 0001 Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Batas Administrasi 2 1 06 08 04 0002 Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Jaring Kontrol Geodesi 2 1 06 08 04 0003 Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 2 1 06 08 04 0004 Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar 299 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 08 04 0005 Utang Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya 2 1 06 09 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 2 1 06 09 01 Utang Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2 1 06 09 01 0001 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional 2 1 06 09 01 0002 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi 2 1 06 09 01 0003 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten 2 1 06 09 01 0004 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota 2 1 06 09 01 0005 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa 2 1 06 09 01 0006 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Tol 2 1 06 09 01 0007 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api 2 1 06 09 01 0008 Utang Belanja ModalJalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang 2 1 06 09 01 0009 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus 2 1 06 09 01 0010 Utang Belanja Modal Jalan Lainnya 2 1 06 09 01 0011 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional 2 1 06 09 01 0012 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi 2 1 06 09 01 0013 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 2 1 06 09 01 0014 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota 2 1 06 09 01 0015 Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa 2 1 06 09 01 0016 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol 2 1 06 09 01 0017 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api 2 1 06 09 01 0018 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 2 1 06 09 01 0019 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus 2 1 06 09 01 0020 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan 2 1 06 09 01 0021 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal 2 1 06 09 01 0022 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur 2 1 06 09 01 0023 Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya 2 1 06 09 02 Utang Belanja Modal Bangunan Air 2 1 06 09 02 0001 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi 2 1 06 09 02 0002 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi 2 1 06 09 02 0003 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 2 1 06 09 02 0004 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi 2 1 06 09 02 0005 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi 2 1 06 09 02 0006 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi 2 1 06 09 02 0007 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi 2 1 06 09 02 0008 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 2 1 06 09 02 0009 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut 2 1 06 09 02 0010 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut 2 1 06 09 02 0011 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut 2 1 06 09 02 0012 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut 2 1 06 09 02 0013 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut 2 1 06 09 02 0014 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut 2 1 06 09 02 0015 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut 2 1 06 09 02 0016 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya 2 1 06 09 02 0017 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa 2 1 06 09 02 0018 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa 2 1 06 09 02 0019 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa 2 1 06 09 02 0020 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2 1 06 09 02 0021 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa 2 1 06 09 02 0022 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa 2 1 06 09 02 0023 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 2 1 06 09 02 0024 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya 2 1 06 09 02 0025 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 2 1 06 09 02 0026 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai 2 1 06 09 02 0027 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai 2 1 06 09 02 0028 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 2 1 06 09 02 0029 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 2 1 06 09 02 0030 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai 2 1 06 09 02 0031 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 300 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 09 02 0032 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 2 1 06 09 02 0033 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 2 1 06 09 02 0034 Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 2 1 06 09 02 0035 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 2 1 06 09 02 0036 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air 2 1 06 09 02 0037 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 2 1 06 09 02 0038 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah 2 1 06 09 02 0039 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya 2 1 06 09 02 0040 Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 2 1 06 09 02 0041 Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 2 1 06 09 02 0042 Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 2 1 06 09 02 0043 Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 2 1 06 09 02 0044 Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 2 1 06 09 02 0045 Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 2 1 06 09 02 0046 Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 2 1 06 09 02 0047 Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor 2 1 06 09 02 0048 Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor 2 1 06 09 02 0049 Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor 2 1 06 09 02 0050 Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor 2 1 06 09 02 0051 Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 2 1 06 09 03 Utang Belanja Modal Instalasi 2 1 06 09 03 0001 Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan 2 1 06 09 03 0002 Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air 2 1 06 09 03 0003 Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam 2 1 06 09 03 0004 Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal 2 1 06 09 03 0005 Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 2 1 06 09 03 0006 Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 2 1 06 09 03 0007 Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri 2 1 06 09 03 0008 Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian 2 1 06 09 03 0009 Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 2 1 06 09 03 0010 Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik 2 1 06 09 03 0011 Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 2 1 06 09 03 0012 Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah 2 1 06 09 03 0013 Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 2 1 06 09 03 0014 Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 2 1 06 09 03 0015 Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis 2 1 06 09 03 0016 Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan 2 1 06 09 03 0017 Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya 2 1 06 09 03 0018 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 2 1 06 09 03 0019 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 2 1 06 09 03 0020 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) 2 1 06 09 03 0021 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN) 2 1 06 09 03 0022 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 1 06 09 03 0023 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 2 1 06 09 03 0024 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 2 1 06 09 03 0025 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 2 1 06 09 03 0026 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2 1 06 09 03 0027 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) 2 1 06 09 03 0028 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera 2 1 06 09 03 0029 Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 2 1 06 09 03 0030 Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk 2 1 06 09 03 0031 Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi 2 1 06 09 03 0032 Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik 2 1 06 09 03 0033 Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya 301 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 09 03 0034 Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat 2 1 06 09 03 0035 Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya 2 1 06 09 03 0036 Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas 2 1 06 09 03 0037 Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas 2 1 06 09 03 0038 Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas 2 1 06 09 03 0039 Utang Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya 2 1 06 09 03 0040 Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir 2 1 06 09 03 0041 Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir 2 1 06 09 03 0042 Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif 2 1 06 09 03 0043 Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya 2 1 06 09 03 0044 Utang Belanja Modal Instalasi Lain 2 1 06 09 04 Utang Belanja Modal Jaringan 2 1 06 09 04 0001 Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 2 1 06 09 04 0002 Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi 2 1 06 09 04 0003 Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi 2 1 06 09 04 0004 Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah 2 1 06 09 04 0005 Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 2 1 06 09 04 0006 Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi 2 1 06 09 04 0007 Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 2 1 06 09 04 0008 Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 2 1 06 09 04 0009 Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah 2 1 06 09 04 0010 Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah 2 1 06 09 04 0011 Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon didalam Air 2 1 06 09 04 0012 Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 2 1 06 09 04 0013 Utang Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya 2 1 06 09 04 0014 Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi 2 1 06 09 04 0015 Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi 2 1 06 09 04 0016 Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas 2 1 06 09 04 0017 Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM 2 1 06 09 04 0018 Utang Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya 2 1 06 10 Utang Belanja Aset Tetap Lainnya 2 1 06 10 01 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan 2 1 06 10 01 0001 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2 1 06 10 01 0002 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat 2 1 06 10 01 0003 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama 2 1 06 10 01 0004 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial 2 1 06 10 01 0005 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa 2 1 06 10 01 0006 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 2 1 06 10 01 0007 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 2 1 06 10 01 0008 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga 2 1 06 10 01 0009 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi dan Sejarah 2 1 06 10 01 0010 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial 2 1 06 10 01 0011 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan 2 1 06 10 01 0012 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 2 1 06 10 01 0013 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual 2 1 06 10 01 0014 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform) 2 1 06 10 01 0015 Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya 2 1 06 10 01 0016 Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi 2 1 06 10 01 0017 Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli 2 1 06 10 01 0018 Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran 2 1 06 10 01 0019 Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya 2 1 06 10 01 0020 Utang Belanja Modal Musik-Karya Musik 2 1 06 10 01 0021 Utang Belanja Modal Musik Lainnya 2 1 06 10 01 0022 Utang Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) 2 1 06 10 01 0023 Utang Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya 2 1 06 10 01 0024 Utang Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts And Realita 2 1 06 10 01 0025 Utang Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya 2 1 06 10 01 0026 Utang Belanja Modal Tarscalt-Tarscalt 2 1 06 10 01 0027 Utang Belanja Modal Tarscalt Lainnya 2 1 06 10 02 Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 2 1 06 10 02 0001 Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik 2 1 06 10 02 0002 Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Lukisan 2 1 06 10 02 0003 Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian 2 1 06 10 02 0004 Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya 2 1 06 10 02 0005 Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan 2 1 06 10 02 0006 Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah 302 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 10 02 0007 Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Belanja Modal Barang Kerajinan 2 1 06 10 02 0008 Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 2 1 06 10 02 0009 Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 2 1 06 10 02 0010 Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya 2 1 06 10 03 Utang Belanja Modal Hewan 2 1 06 10 03 0001 Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman 2 1 06 10 03 0002 Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut 2 1 06 10 03 0003 Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang 2 1 06 10 03 0004 Utang Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya 2 1 06 10 03 0005 Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Potong 2 1 06 10 03 0006 Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Perah 2 1 06 10 03 0007 Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Unggas 2 1 06 10 03 0008 Utang Belanja Modal Ternak Lainnya 2 1 06 10 03 0009 Utang Belanja Modal Hewan Lainnya 2 1 06 10 04 Utang Belanja Modal Biota Perairan 2 1 06 10 04 0001 Utang Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya 2 1 06 10 04 0002 Utang Belanja Modal Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)-Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya) 2 1 06 10 04 0003 Utang Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) 2 1 06 10 04 0004 Utang Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya) 2 1 06 10 04 0005 Utang Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya) 2 1 06 10 04 0006 Utang Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya) 2 1 06 10 04 0007 Utang Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)- Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya) 2 1 06 10 04 0008 Utang Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)- Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya) 2 1 06 10 04 0009 Utang Belanja Modal Algae (Rumput Laut danTumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air) 2 1 06 10 04 0010 Utang Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya 2 1 06 10 05 Utang Belanja Modal Tanaman 2 1 06 10 05 0001 Utang Belanja Modal Tanaman-Tanaman 2 1 06 10 06 Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya 2 1 06 10 06 0001 Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi 2 1 06 10 06 0002 Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi 2 1 06 10 06 0003 Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi 2 1 06 10 06 0004 Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi 2 1 06 10 06 0005 Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi 2 1 06 10 06 0006 Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil 2 1 06 10 06 0007 Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya 2 1 06 10 07 Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 2 1 06 10 07 0001 Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi 2 1 06 11 Utang Belanja Tidak Terduga 2 1 06 11 01 Utang Belanja Tidak Terduga 2 1 06 11 01 0001 Utang Belanja Tidak Terduga 2 1 06 12 Utang Belanja Bagi Hasil 2 1 06 12 01 Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten 2 1 06 12 01 0001 Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten ... 2 1 06 12 01 0002 Dst ... 2 1 06 12 02 Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 2 1 06 12 02 0001 Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ... 2 1 06 12 02 0002 Dst ... 2 1 06 12 03 Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2 1 06 12 03 0001 Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ... 2 1 06 12 03 0002 Dst ... 2 1 06 13 Utang Belanja Bantuan Keuangan 2 1 06 13 01 Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi 2 1 06 13 01 0001 Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi … 2 1 06 13 01 0002 Dst … 2 1 06 13 02 Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi 2 1 06 13 02 0001 Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi … 2 2 06 13 02 0002 Dst … 2 1 06 13 03 Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota 2 1 06 13 03 0001 Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota … 2 1 06 13 03 0002 Dst … 2 1 06 13 04 Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota 303 1 2 3 4 5 6 7 2 1 06 13 04 0001 Utang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota … 2 1 06 13 04 0002 Dst … 2 1 06 13 05 Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota 2 1 06 13 05 0001 Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota … 2 1 06 13 05 0002 Dst … 2 1 06 13 06 Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota 2 1 06 13 06 0001 Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota … 2 2 06 13 06 0002 Dst … 2 1 06 13 07 Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi 2 1 06 13 07 0001 Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi … 2 1 06 13 07 0002 Dst … 2 1 06 13 08 Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi 2 1 06 13 08 0001 Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi … 2 2 06 13 08 0002 Dst … 2 1 06 13 09 Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 2 1 06 13 09 0001 Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa … 2 1 06 13 09 0002 Dst … 2 1 06 13 10 Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 2 1 06 13 10 0001 Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa … 2 2 06 13 10 0002 Dst … 2 1 06 13 11 Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota 2 1 06 13 11 0001 Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota … 2 2 06 13 11 0002 Dst … 2 1 07 Utang Jangka Pendek Lainnya 2 1 07 01 Utang Kelebihan Pembayaran PAD 2 1 07 01 01 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak 2 1 07 01 01 0001 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 2 1 07 01 01 0002 Utang Kelebihan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 1 07 01 01 0003 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2 1 07 01 01 0004 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan 2 1 07 01 01 0005 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok 2 1 07 01 01 0006 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel 2 1 07 01 01 0007 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran 2 1 07 01 01 0008 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan 2 1 07 01 01 0009 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame 2 1 07 01 01 0010 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan 2 1 07 01 01 0011 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir 2 1 07 01 01 0012 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah 2 1 07 01 01 0013 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet 2 1 07 01 01 0014 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 2 1 07 01 01 0015 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 2 1 07 01 01 0016 Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 2 1 07 01 02 Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi 2 1 07 01 02 0001 Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum 2 1 07 01 02 0002 Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha 2 1 07 01 02 0003 Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu 2 1 07 01 03 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 2 1 07 01 03 0001 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN 2 1 07 01 03 0002 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD 2 1 06 01 04 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah 2 1 07 01 04 0001 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 2 1 07 01 04 0002 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan 2 1 07 01 04 0003 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 2 1 07 01 04 0004 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah 2 1 07 01 04 0005 Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro 2 1 07 01 04 0006 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 2 1 07 01 04 0007 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bunga 2 1 07 01 04 0008 Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 2 1 07 01 04 0009 Utang Kelebihan Pembayaran Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 2 1 07 01 04 0010 Utang Kelebihan Pembayaran Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing 2 1 07 01 04 0011 Utang Kelebihan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2 1 07 01 04 0012 Utang Kelebihan Pembayaran Denda Pajak Daerah 2 1 07 01 04 0013 Utang Kelebihan Pembayaran Denda Retribusi Daerah 2 1 07 01 04 0014 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Eksekusi atas Jaminan 2 1 07 01 04 0015 Utang Kelebihan Pembayaran dari Pengembalian 304 1 2 3 4 5 6 7 2 1 07 01 04 0016 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD 2 1 07 01 04 0017 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan 2 1 07 01 04 0018 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 2 1 07 01 04 0019 Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 2 1 07 01 04 0020 Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 2 1 07 01 04 0021 Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 2 1 07 01 04 0022 Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Zakat 2 1 07 02 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer 2 1 07 02 01 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2 1 07 02 01 0001 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2 1 07 02 01 0002 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah 2 1 07 02 01 0003 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus 2 1 07 02 01 0004 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan 2 1 07 02 01 0005 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa 2 1 07 02 02 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah 2 1 07 02 02 0001 Utang Kelebihan Pembayaran Bagi Hasil 2 1 07 02 02 0002 Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan 2 1 07 03 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 2 1 07 03 01 Utang Kelebihan Pembayaran Hibah 2 1 07 03 01 0001 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 2 1 07 03 01 0002 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 2 1 07 03 01 0003 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri 2 1 07 03 01 0004 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 2 1 07 03 01 0005 Utang Kelebihan Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 2 1 07 03 02 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2 1 07 03 02 0001 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan 2 1 07 04 Utang Transfer 2 1 07 04 01 Utang Transfer Bagi Hasil 2 1 07 04 01 0001 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten 2 1 07 04 01 0002 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 2 1 07 04 01 0003 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2 1 07 04 02 Utang Transfer Bantuan Keuangan 2 1 07 04 02 0001 Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi 2 1 07 04 02 0002 Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 2 1 07 04 02 0003 Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 2 1 07 04 02 0004 Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi 2 1 07 04 02 0005 Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 2 1 07 04 02 0006 Utang Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota 2 2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 2 2 01 Utang kepada Pemerintah Pusat 2 2 01 01 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri 2 2 01 01 01 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 2 2 01 01 01 0001 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah 2 2 01 01 01 0002 Dst ... 2 2 01 01 02 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang 2 2 01 01 02 0001 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang 2 2 01 01 02 0002 Dst ... 2 2 01 02 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri 2 2 01 02 01 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah 2 2 01 02 01 0001 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Menengah 2 2 01 02 01 0002 Dst ... 2 2 01 02 02 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang 2 2 01 02 02 0001 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang 2 2 01 02 02 0001 Dst ... 2 2 01 03 Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2 2 01 03 01 Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 2 2 01 03 01 0001 Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 2 2 01 03 01 0002 Dst ... 2 2 01 03 02 Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang 2 2 01 03 02 0001 Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang 2 2 01 03 02 0002 Dst ... 305 1 2 3 4 5 6 7 2 2 02 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 2 2 02 01 Utang kepada LKB-BUMN 2 2 02 01 01 Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah 2 2 02 01 01 0001 Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah 2 2 02 01 01 0002 Dst ... 2 2 02 01 02 Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang 2 2 02 01 02 0001 Utang kepada LKB BUMN ...-Jangka Panjang 2 2 02 01 02 0002 Dst ... 2 2 02 02 Utang kepada LKB-BUMD 2 2 02 02 01 Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah 2 2 02 02 01 0001 Utang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah 2 2 02 02 01 0002 Dst ... 2 2 02 02 02 Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang 2 2 02 02 02 0001 Utang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang 2 2 02 02 02 0002 Dst ... 2 2 02 03 Utang kepada LKB-Swasta 2 2 02 03 01 Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah 2 2 02 03 01 0001 Utang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah 2 2 02 03 01 0002 Dst ... 2 2 02 03 02 Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang 2 2 02 03 02 0001 Utang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang 2 2 02 03 02 0002 Dst ... 2 2 03 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2 2 03 01 Utang kepada LKBB-BUMN 2 2 03 01 01 Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah 2 2 03 01 01 0001 Utang dari LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah 2 2 03 01 01 0002 Dst ... 2 2 03 01 02 Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang 2 2 03 01 02 0001 Utang kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang 2 2 03 01 02 0002 Dst ... 2 2 03 02 Utang kepada LKBB-BUMD 2 2 03 02 01 Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah 2 2 03 02 01 0001 Utang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah 2 2 03 02 01 0002 Dst ... 2 2 03 02 02 Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang 2 2 03 02 02 0001 Utang kepada LKBB-BUMD...-Jangka Panjang 2 2 03 02 02 0002 Dst ... 2 2 03 03 Utang kepada LKBB-Swasta 2 2 03 03 01 Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah 2 2 03 03 01 0001 Utang kepada Swasta ...-Jangka Menengah 2 2 03 03 01 0002 Dst ... 2 2 03 03 02 Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang 2 2 03 03 02 0001 Utang kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang 2 2 03 03 02 0002 Dst ... 2 2 04 Utang kepada Masyarakat 2 2 04 01 Obligasi 2 2 04 01 01 Obligasi Daerah 2 2 04 01 01 0001 Obligasi Daerah 3 EKUITAS 3 1 EKUITAS 3 1 01 Ekuitas 3 1 01 01 Ekuitas 3 1 01 01 01 Ekuitas 3 1 01 01 01 0001 Ekuitas 3 1 01 02 Surplus/Defisit-LO 3 1 01 02 01 Surplus/Defisit-LO 3 1 01 02 01 0001 Surplus/Defisit-LO 3 1 02 Ekuitas SAL 3 1 02 01 Estimasi Pendapatan 306 1 2 3 4 5 6 7 3 1 02 01 01 Estimasi Pendapatan 3 1 02 01 01 0001 Estimasi Pendapatan 3 1 02 02 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 3 1 02 02 01 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 3 1 02 02 01 0001 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 3 1 02 03 Apropriasi Belanja 3 1 02 03 01 Apropriasi Belanja 3 1 02 03 01 0001 Apropriasi Belanja 3 1 02 04 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 3 1 02 04 01 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 3 1 02 04 01 0001 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 3 1 02 05 Estimasi Perubahan SAL 3 1 02 05 01 Estimasi Perubahan SAL 3 1 02 05 01 0001 Estimasi Perubahan SAL 3 1 02 06 Surplus/Defisit-LRA 3 1 02 06 01 Surplus/Defisit-LRA 3 1 02 06 01 0001 Surplus/Defisit-LRA 3 1 03 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan 3 1 03 01 RK PPKD 3 1 03 01 01 RK PPKD 3 1 03 01 01 0001 RK PPKD 4 PENDAPATAN DAERAH 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 1 01 Pajak Daerah 4 1 01 01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 4 1 01 01 01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 4 1 01 01 01 0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 4 1 01 01 01 0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 4 1 01 01 01 0003 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 01 0004 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 4 1 01 01 02 0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 4 1 01 01 02 0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 4 1 01 01 02 0003 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 02 0004 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 4 1 01 01 03 0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 4 1 01 01 03 0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 4 1 01 01 03 0003 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 03 0004 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 04 PKB-Mobil Bus-Microbus 4 1 01 01 04 0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 4 1 01 01 04 0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 4 1 01 01 04 0003 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 04 0004 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 05 PKB-Mobil Bus-Bus 4 1 01 01 05 0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 4 1 01 01 05 0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 4 1 01 01 05 0003 PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 05 0004 PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 4 1 01 01 06 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 4 1 01 01 06 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 4 1 01 01 06 0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 06 0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 4 1 01 01 07 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 4 1 01 01 07 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 4 1 01 01 07 0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 07 0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 08 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 4 1 01 01 08 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi 307 1 2 3 4 5 6 7 4 1 01 01 08 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum 4 1 01 01 08 0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 08 0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 09 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 4 1 01 01 09 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi 4 1 01 01 09 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum 4 1 01 01 09 0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 09 0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 10 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 4 1 01 01 10 0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi 4 1 01 01 10 0002 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum 4 1 01 01 10 0003 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 10 0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 11 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 4 1 01 01 11 0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi 4 1 01 01 11 0002 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum 4 1 01 01 11 0003 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 11 0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 12 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 4 1 01 01 12 0001 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi 4 1 01 01 12 0002 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum 4 1 01 01 12 0003 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 12 0004 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 13 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar 4 1 01 01 13 0001 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi 4 1 01 01 13 0002 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum 4 1 01 01 13 0003 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 13 0004 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 14 PKB-Mobil Roda Tiga 4 1 01 01 14 0001 PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi 4 1 01 01 14 0002 PKB-Mobil Roda Tiga-Umum 4 1 01 01 14 0003 PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat 4 1 01 01 14 0004 PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah 4 1 01 01 15 PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga 4 1 01 01 15 0001 PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi 4 1 01 01 15 0002 PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum 4 1 01 01 15 0003 PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pusat 4 1 01 01 15 0004 PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Daerah 4 1 01 01 16 PKB-Mobil Barang-Roda Tiga 4 1 01 01 16 0001 PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi 4 1 01 01 16 0002 PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum 4 1 01 01 16 0003 PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pusat 4 1 01 01 16 0004 PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Daerah 4 1 01 01 17 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box 4 1 01 01 17 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi 4 1 01 01 17 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum 4 1 01 01 17 0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pusat 4 1 01 01 17 0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Daerah 4 1 01 01 18 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang 4 1 01 01 18 0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi 4 1 01 01 18 0002 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum 4 1 01 01 18 0003 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pusat 4 1 01 01 18 0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Daerah 4 1 01 02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 4 1 01 02 01 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 4 1 01 02 01 0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 4 1 01 02 02 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 4 1 01 02 02 0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 4 1 01 02 03 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 4 1 01 02 03 0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 4 1 01 02 04 BBNKB-Mobil Bus-Microbus 4 1 01 02 04 0001 BBNKB-Mobil Bus-Microbus 4 1 01 02 05 BBNKB-Mobil Bus-Bus 4 1 01 02 05 0001 BBNKB-Mobil Bus-Bus 4 1 01 02 06 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 4 1 01 02 06 0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 4 1 01 02 07 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 4 1 01 02 07 0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 4 1 01 02 08 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 308 1 2 3 4 5 6 7 4 1 01 02 08 0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 4 1 01 02 09 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 4 1 01 02 09 0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 4 1 01 02 10 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 4 1 01 02 10 0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 4 1 01 02 11 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 4 1 01 02 11 0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 4 1 01 02 12 BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 4 1 01 02 12 0001 BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 4 1 01 02 13 BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 4 1 01 02 13 0001 BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 4 1 01 02 14 BBNKB-Mobil Roda Tiga 4 1 01 02 14 0001 BBNKB-Mobil Roda Tiga 4 1 01 02 15 BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga 4 1 01 02 15 0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga 4 1 01 02 16 BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga 4 1 01 02 16 0001 BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga 4 1 01 02 17 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box 4 1 01 02 17 0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box 4 1 01 02 18 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang 4 1 01 02 18 0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang 4 1 01 03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 4 1 01 03 01 PBBKB-Bahan Bakar Bensin 4 1 01 03 01 0001 PBBKB Bahan Bakar Bensin 4 1 01 03 02 PBBKB-Bahan Bakar Solar 4 1 01 03 02 0001 PBBKB Bahan Bakar Solar 4 1 01 03 03 PBBKB-Bahan Bakar Gas 4 1 01 03 03 0001 PBBKB Bahan Bakar Gas 4 1 01 03 04 PBBKB-Bahan Bakar Lainnya 4 1 01 03 04 0001 PBBKB Bahan Bakar Lainnya 4 1 01 04 Pajak Air Permukaan 4 1 01 04 01 Pajak Air Permukaan 4 1 01 04 01 0001 Pajak Air Permukaan 4 1 01 05 Pajak Rokok 4 1 01 05 01 Pajak Rokok 4 1 01 05 01 0001 Pajak Rokok 4 1 01 06 Pajak Hotel 4 1 01 06 01 Pajak Hotel 4 1 01 06 01 0001 Pajak Hotel 4 1 01 06 02 Pajak Motel 4 1 01 06 02 0001 Pajak Motel 4 1 01 06 03 Pajak Losmen 4 1 01 06 03 0001 Pajak Losmen 4 1 01 06 04 Pajak Gubuk Pariwisata 4 1 01 06 04 0001 Pajak Gubuk Pariwisata 4 1 01 06 05 Pajak Wisma Pariwisata 4 1 01 06 05 0001 Pajak Wisma Pariwisata 4 1 01 06 06 Pajak Pesanggrahan 4 1 01 06 06 0001 Pajak Pesanggrahan 4 1 01 06 07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 4 1 01 06 07 0001 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 4 1 01 06 08 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 4 1 01 06 08 0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 4 1 01 07 Pajak Restoran 4 1 01 07 01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 4 1 01 07 01 0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 4 1 01 07 02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 4 1 01 07 02 0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 4 1 01 07 03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 4 1 01 07 03 0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 4 1 01 07 04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 4 1 01 07 04 0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 4 1 01 07 05 Pajak Warung dan Sejenisnya 4 1 01 07 05 0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 4 1 01 07 06 Pajak Bar dan Sejenisnya 4 1 01 07 06 0001 Pajak Bar dan Sejenisnya 4 1 01 07 07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 4 1 01 07 07 0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 4 1 01 08 Pajak Hiburan 309 1 2 3 4 5 6 7 4 1 01 08 01 Pajak Tontonan Film 4 1 01 08 01 0001 Pajak Tontonan Film 4 1 01 08 02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 4 1 01 08 02 0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 4 1 01 08 03 Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya 4 1 01 08 03 0001 Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya 4 1 01 08 04 Pajak Pameran 4 1 01 08 04 0001 Pajak Pameran 4 1 01 08 05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya 4 1 01 08 05 0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya 4 1 01 08 06 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 4 1 01 08 06 0001 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 4 1 01 08 07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 4 1 01 08 07 0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 4 1 01 08 08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan 4 1 01 08 08 0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan 4 1 01 08 09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 4 1 01 08 09 0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 4 1 01 08 10 Pajak Pertandingan Olahraga 4 1 01 08 10 0001 Pajak Pertandingan Olahraga 4 1 01 09 Pajak Reklame 4 1 01 09 01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 4 1 01 09 01 0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 4 1 01 09 02 Pajak Reklame Kain 4 1 01 09 02 0001 Pajak Reklame Kain 4 1 01 09 03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 4 1 01 09 03 0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 4 1 01 09 04 Pajak Reklame Selebaran 4 1 01 09 04 0001 Pajak Reklame Selebaran 4 1 01 09 05 Pajak Reklame Berjalan 4 1 01 09 05 0001 Pajak Reklame Berjalan 4 1 01 09 06 Pajak Reklame Udara 4 1 01 09 06 0001 Pajak Reklame Udara 4 1 01 09 07 Pajak Reklame Apung 4 1 01 09 07 0001 Pajak Reklame Apung 4 1 01 09 08 Pajak Reklame Suara 4 1 01 09 08 0001 Pajak Reklame Suara 4 1 01 09 09 Pajak Reklame Film/Slide 4 1 01 09 09 0001 Pajak Reklame Film/Slide 4 1 01 09 10 Pajak Reklame Peragaan 4 1 01 09 10 0001 Pajak Reklame Peragaan 4 1 01 10 Pajak Penerangan Jalan 4 1 01 10 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 4 1 01 10 01 0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 4 1 01 10 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 4 1 01 10 02 0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 4 1 01 11 Pajak Parkir 4 1 01 11 01 Pajak Parkir 4 1 01 11 01 0001 Pajak Parkir 4 1 01 12 Pajak Air Tanah 4 1 01 12 01 Pajak Air Tanah 4 1 01 12 01 0001 Pajak Air Tanah 4 1 01 13 Pajak Sarang Burung Walet 4 1 01 13 01 Pajak Sarang Burung Walet 4 1 01 13 01 0001 Pajak Sarang Burung Walet 4 1 01 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4 1 01 14 01 Pajak Asbes 4 1 01 14 01 0001 Pajak Asbes 4 1 01 14 02 Pajak Batu Tulis 4 1 01 14 02 0001 Pajak Batu Tulis 4 1 01 14 03 Pajak Batu Setengah Permata 4 1 01 14 03 0001 Pajak Batu Setengah Permata 4 1 01 14 04 Pajak Batu Kapur 4 1 01 14 04 0001 Pajak Batu Kapur 4 1 01 14 05 Pajak Batu Apung 4 1 01 14 05 0001 Pajak Batu Apung 4 1 01 14 06 Pajak Batu Permata 4 1 01 14 06 0001 Pajak Batu Permata 4 1 01 14 07 Pajak Bentonit 310 1 2 3 4 5 6 7 4 1 01 14 07 0001 Pajak Bentonit 4 1 01 14 08 Pajak Dolomit 4 1 01 14 08 0001 Pajak Dolomit 4 1 01 14 09 Pajak Felspar 4 1 01 14 09 0001 Pajak Felspar 4 1 01 14 10 Pajak Garam Batu (Halite) 4 1 01 14 10 0001 Pajak Garam Batu (Halite) 4 1 01 14 11 Pajak Grafit 4 1 01 14 11 0001 Pajak Grafit 4 1 01 14 12 Pajak Granit/Andesit 4 1 01 14 12 0001 Pajak Granit/Andesit 4 1 01 14 13 Pajak Gips 4 1 01 14 13 0001 Pajak Gips 4 1 01 14 14 Pajak Kalsit 4 1 01 14 14 0001 Pajak Kalsit 4 1 01 14 15 Pajak Kaolin 4 1 01 14 15 0001 Pajak Kaolin 4 1 01 14 16 Pajak Leusit 4 1 01 14 16 0001 Pajak Leusit 4 1 01 14 17 Pajak Magnesit 4 1 01 14 17 0001 Pajak Magnesit 4 1 01 14 18 Pajak Mika 4 1 01 14 18 0001 Pajak Mika 4 1 01 14 19 Pajak Marmer 4 1 01 14 19 0001 Pajak Marmer 4 1 01 14 20 Pajak Nitrat 4 1 01 14 20 0001 Pajak Nitrat 4 1 01 14 21 Pajak Opsidien 4 1 01 14 21 0001 Pajak Opsidien 4 1 01 14 22 Pajak Oker 4 1 01 14 22 0001 Pajak Oker 4 1 01 14 23 Pajak Pasir dan Kerikil 4 1 01 14 23 0001 Pajak Pasir dan Kerikil 4 1 01 14 24 Pajak Pasir Kuarsa 4 1 01 14 24 0001 Pajak Pasir Kuarsa 4 1 01 14 25 Pajak Perlit 4 1 01 14 25 0001 Pajak Perlit 4 1 01 14 26 Pajak Phospat 4 1 01 14 26 0001 Pajak Phospat 4 1 01 14 27 Pajak Talk 4 1 01 14 27 0001 Pajak Talk 4 1 01 14 28 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 4 1 01 14 28 0001 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 4 1 01 14 29 Pajak Tanah Diatome 4 1 01 14 29 0001 Pajak Tanah Diatome 4 1 01 14 30 Pajak Tanah Liat 4 1 01 14 30 0001 Pajak Tanah Liat 4 1 01 14 31 Pajak Tawas (Alum) 4 1 01 14 31 0001 Pajak Tawas (Alum) 4 1 01 14 32 Pajak Tras 4 1 01 14 32 0001 Pajak Tras 4 1 01 14 33 Pajak Yarosif 4 1 01 14 33 0001 Pajak Yarosif 4 1 01 14 34 Pajak Zeolit 4 1 01 14 34 0001 Pajak Zeolit 4 1 01 14 35 Pajak Basal 4 1 01 14 35 0001 Pajak Basal 4 1 01 14 36 Pajak Trakit 4 1 01 14 36 0001 Pajak Trakit 4 1 01 14 37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 4 1 01 14 37 0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 4 1 01 14 38 Pajak Belerang 4 1 01 14 38 0001 Pajak Belerang 4 1 01 14 39 Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral 4 1 01 14 39 0001 Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral 4 1 01 15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 4 1 01 15 01 PBBP2 4 1 01 15 01 0001 PBBP2 4 1 01 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 311 1 2 3 4 5 6 7 4 1 01 16 01 BPHTB-Pemindahan Hak 4 1 01 16 01 0001 BPHTB-Pemindahan Hak 4 1 01 16 02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 4 1 01 16 02 0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 4 1 01 17 Pajak Alat Berat 4 1 01 17 01 Pajak Alat Berat 4 1 01 17 01 0001 Pajak Alat Berat 4 1 01 18 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 4 1 01 18 01 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 4 1 01 18 01 0001 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 4 1 01 19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 4 1 01 19 01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 4 1 01 19 01 0001 PBJT-Restoran 4 1 01 19 01 0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 4 1 01 19 02 PBJT-Tenaga Listrik 4 1 01 19 02 0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 4 1 01 19 02 0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 4 1 01 19 03 PBJT-Jasa Perhotelan 4 1 01 19 03 0001 PBJT-Hotel 4 1 01 19 03 0002 PBJT-Hostel 4 1 01 19 03 0003 PBJT-Vila 4 1 01 19 03 0004 PBJT-Pondok Wisata 4 1 01 19 03 0005 PBJT-Motel 4 1 01 19 03 0006 PBJT-Losmen 4 1 01 19 03 0007 PBJT-Wisma Pariwisata 4 1 01 19 03 0008 PBJT-Pesanggarahan 4 1 01 19 03 0009 PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage 4 1 01 19 03 0010 PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel 4 1 01 19 03 0011 PBJT-Glamping 4 1 01 19 04 PBJT-Jasa Parkir 4 1 01 19 04 0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 4 1 01 19 04 0002 PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet) 4 1 01 19 05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 4 1 01 19 05 0001 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 4 1 01 19 05 0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana 4 1 01 19 05 0003 PBJT-Kontes Kecantikan 4 1 01 19 05 0004 PBJT-Kontes Binaraga 4 1 01 19 05 0005 PBJT-Pameran 4 1 01 19 05 0006 PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap 4 1 01 19 05 0007 PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor 4 1 01 19 05 0008 PBJT-Permainan Ketangkasan 4 1 01 19 05 0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 4 1 01 19 05 0010 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata dan Kebun Binatang 4 1 01 19 05 0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 4 1 01 19 05 0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa 4 1 01 20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 4 1 01 20 01 Opsen PKB 4 1 01 20 01 0001 Opsen PKB 4 1 01 21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 4 1 01 21 01 Opsen BBNKB 4 1 01 21 01 0001 Opsen BBNKB 4 1 02 Retribusi Daerah 4 1 02 01 Retribusi Jasa Umum 4 1 02 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4 1 02 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 4 1 02 01 01 0002 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling 4 1 02 01 01 0003 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu 4 1 02 01 01 0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan 4 1 02 01 01 0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 4 1 02 01 01 0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 4 1 02 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4 1 02 01 02 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 4 1 02 01 03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 4 1 02 01 03 0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat 4 1 02 01 03 0002 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat 4 1 02 01 04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 312 1 2 3 4 5 6 7 4 1 02 01 04 0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4 1 02 01 05 Retribusi Pelayanan Pasar 4 1 02 01 05 0001 Retribusi Pelataran 4 1 02 01 05 0002 Retribusi Los 4 1 02 01 05 0003 Retribusi Kios 4 1 02 01 06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4 1 02 01 06 0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4 1 02 01 07 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4 1 02 01 07 0001 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 4 1 02 01 07 0002 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran 4 1 02 01 07 0003 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa 4 1 02 01 08 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 4 1 02 01 08 0001 Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis) 4 1 02 01 08 0002 Retribusi Penyediaan Peta Foto 4 1 02 01 08 0003 Retribusi Penyediaan Peta Digital 4 1 02 01 08 0004 Retribusi Penyediaan Peta Tematik 4 1 02 01 08 0005 Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur) 4 1 02 01 09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4 1 02 01 09 0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4 1 02 01 10 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 4 1 02 01 10 0001 Retribusi Rumah Tangga 4 1 02 01 10 0002 Retribusi Perkantoran 4 1 02 01 10 0003 Retribusi Industri 4 1 02 01 11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 4 1 02 01 11 0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya 4 1 02 01 11 0002 Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus 4 1 02 01 12 Retribusi Pelayanan Pendidikan 4 1 02 01 12 0001 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis 4 1 02 01 12 0002 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 4 1 02 01 12 0003 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 4 1 02 01 13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 4 1 02 01 13 0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 4 1 02 01 14 Retribusi Pelayanan Kebersihan 4 1 02 01 14 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan 4 1 02 01 14 0002 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4 1 02 01 14 0003 Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri 4 1 02 01 15 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 4 1 02 01 15 0001 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 4 1 02 02 Retribusi Jasa Usaha 4 1 02 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4 1 02 02 01 0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 4 1 02 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah 4 1 02 02 01 0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 4 1 02 02 01 0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 4 1 02 02 01 0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 4 1 02 02 01 0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 4 1 02 02 02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 4 1 02 02 02 0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 4 1 02 02 02 0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 4 1 02 02 03 Retribusi Tempat Pelelangan 4 1 02 02 03 0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 4 1 02 02 03 0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan 4 1 02 02 04 Retribusi Terminal 4 1 02 02 04 0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 4 1 02 02 04 0002 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 4 1 02 02 04 0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 4 1 02 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4 1 02 02 05 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 4 1 02 02 06 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila 4 1 02 02 06 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 4 1 02 02 07 Retribusi Rumah Potong Hewan 4 1 02 02 07 0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 4 1 02 02 08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 4 1 02 02 08 0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 4 1 02 02 09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4 1 02 02 09 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 4 1 02 02 10 Retribusi Penyeberangan di Air 4 1 02 02 10 0001 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang 4 1 02 02 10 0002 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang 313 1 2 3 4 5 6 7 4 1 02 02 11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4 1 02 02 11 0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 4 1 02 02 11 0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak 4 1 02 02 11 0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 4 1 02 02 11 0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan 4 1 02 02 12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 4 1 02 02 12 0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 4 1 02 02 13 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 4 1 02 02 13 0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 4 1 02 02 13 0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan 4 1 02 02 14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 4 1 02 02 14 0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 4 1 02 02 15 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 4 1 02 02 15 0001 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 4 1 02 02 16 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 4 1 02 02 16 0001 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 4 1 02 02 17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 4 1 02 02 17 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 4 1 02 02 18 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 4 1 02 02 18 0001 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 4 1 02 02 19 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 4 1 02 02 19 0001 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 4 1 02 02 20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 4 1 02 02 20 0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 4 1 02 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4 1 02 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4 1 02 03 01 0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 4 1 02 03 02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 4 1 02 03 02 0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 4 1 02 03 03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 4 1 02 03 03 0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 4 1 02 03 04 Retribusi Izin Usaha Perikanan 4 1 02 03 04 0001 Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan 4 1 02 03 04 0002 Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan 4 1 02 03 05 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 4 1 02 03 05 0001 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu 4 1 02 03 05 0002 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu 4 1 02 03 05 0003 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu 4 1 02 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 4 1 02 03 06 0001 Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4 1 03 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 4 1 03 01 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 4 1 03 01 01 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN … 4 1 03 01 01 0002 Dst … 4 1 03 02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 4 1 03 02 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 4 1 03 02 01 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) … 4 1 03 02 01 0002 Dst … 4 1 03 02 02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 4 1 03 02 02 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) … 4 1 03 02 02 0002 Dst … 4 1 03 02 03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 4 1 03 02 03 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) … 4 1 03 02 03 0002 Dst … 4 1 03 02 04 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) 4 1 03 02 04 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) … 314 1 2 3 4 5 6 7 4 1 03 02 04 0002 Dst … 4 1 03 02 05 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) 4 1 03 02 05 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) … 4 1 03 02 05 0002 Dst … 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 4 1 04 01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 4 1 04 01 01 Hasil Penjualan Tanah 4 1 04 01 01 0001 Hasil Penjualan Tanah 4 1 04 01 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 4 1 04 01 02 0001 Hasil Penjualan Alat Besar 4 1 04 01 02 0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan 4 1 04 01 02 0003 Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur 4 1 04 01 02 0004 Hasil Penjualan Alat Pertanian 4 1 04 01 02 0005 Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga 4 1 04 01 02 0006 Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 4 1 04 01 02 0007 Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan 4 1 04 01 02 0008 Hasil Penjualan Alat Laboratorium 4 1 04 01 02 0010 Hasil Penjualan Komputer 4 1 04 01 02 0011 Hasil Penjualan Alat Eksplorasi 4 1 04 01 02 0012 Hasil Penjualan Alat Pengeboran 4 1 04 01 02 0013 Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 4 1 04 01 02 0014 Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi 4 1 04 01 02 0015 Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja 4 1 04 01 02 0016 Hasil Penjualan Alat Peraga 4 1 04 01 02 0017 Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi 4 1 04 01 02 0018 Hasil Penjualan Rambu-rambu 4 1 04 01 02 0019 Hasil Penjualan Peralatan Olahraga 4 1 04 01 03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 4 1 04 01 03 0001 Hasil Penjualan Bangunan Gedung 4 1 04 01 03 0002 Hasil Penjualan Monumen 4 1 04 01 03 0003 Hasil Penjualan Bangunan Menara 4 1 04 01 03 0004 Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti 4 1 04 01 04 Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi 4 1 04 01 04 0001 Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan 4 1 04 01 04 0002 Hasil Penjualan Bangunan Air 4 1 04 01 04 0003 Hasil Penjualan Instalasi 4 1 04 01 04 0004 Hasil Penjualan Jaringan 4 1 04 01 05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 4 1 04 01 05 0001 Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan 4 1 04 01 05 0002 Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 4 1 04 01 05 0003 Hasil Penjualan Hewan 4 1 04 01 05 0004 Hasil Penjualan Biota Perairan 4 1 04 01 05 0005 Hasil Penjualan Tanaman 4 1 04 01 05 0006 Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya 4 1 04 01 05 0007 Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi 4 1 04 01 06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 4 1 04 01 06 0001 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 4 1 04 01 06 0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 4 1 04 02 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan 4 1 04 02 01 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah 4 1 04 02 01 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah 4 1 04 02 02 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin 4 1 04 02 02 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar 4 1 04 02 02 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan 4 1 04 02 02 0003 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur 4 1 04 02 02 0004 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian 4 1 04 02 02 0005 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga 4 1 04 02 02 0006 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 4 1 04 02 02 0007 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan 4 1 04 02 02 0008 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium 4 1 04 02 02 0010 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer 4 1 04 02 02 0011 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi 4 1 04 02 02 0012 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran 4 1 04 02 02 0013 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 4 1 04 02 02 0014 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi 4 1 04 02 02 0015 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja 4 1 04 02 02 0016 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga 315 1 2 3 4 5 6 7 4 1 04 02 02 0017 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi 4 1 04 02 02 0018 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu 4 1 04 02 02 0019 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga 4 1 04 02 03 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan 4 1 04 02 03 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung 4 1 04 02 03 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen 4 1 04 02 03 0003 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara 4 1 04 02 03 0004 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti 4 1 04 02 04 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi 4 1 04 02 04 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan 4 1 04 02 04 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air 4 1 04 02 04 0003 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi 4 1 04 02 04 0004 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan 4 1 04 02 05 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya 4 1 04 02 05 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan 4 1 04 02 05 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 4 1 04 02 05 0003 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan 4 1 04 02 05 0004 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan 4 1 04 02 05 0005 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman 4 1 04 02 05 0006 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya 4 1 04 02 05 0007 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi 4 1 04 02 06 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya 4 1 04 02 06 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 4 1 04 02 06 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 4 1 04 03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 4 1 04 03 01 Hasil Sewa BMD 4 1 04 03 01 0001 Hasil Sewa BMD 4 1 04 03 02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 4 1 04 03 02 0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 4 1 04 03 03 Hasil dari Bangun Guna Serah 4 1 04 03 03 0001 Hasil dari Bangun Guna Serah 4 1 04 03 04 Hasil dari Bangun Serah Guna 4 1 04 03 04 0001 Hasil dari Bangun Serah Guna 4 1 04 03 05 Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 4 1 04 03 05 0001 Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 4 1 04 04 Hasil Kerja Sama Daerah 4 1 04 04 01 Hasil Kerja Sama Daerah 4 1 04 03 01 0001 Hasil Kerja Sama Daerah 4 1 04 05 Jasa Giro 4 1 04 05 01 Jasa Giro pada Kas Daerah 4 1 04 05 01 0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 4 1 04 05 02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 4 1 04 05 02 0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 4 1 04 05 03 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan 4 1 04 05 03 0001 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ... 4 1 04 05 03 0002 Dst ... 4 1 04 05 04 Jasa Giro pada BLUD 4 1 04 05 04 0001 Jasa Giro pada BLUD ... 4 1 04 05 04 0002 Dst ... 4 1 04 05 05 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 4 1 04 05 05 0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS … 4 1 04 05 05 0002 Dst … 4 1 04 05 06 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 4 1 04 05 06 0001 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 4 1 04 05 06 0002 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 4 1 04 06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4 1 04 06 01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4 1 04 06 01 0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4 1 04 07 Pendapatan Bunga 4 1 04 07 01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4 1 04 07 01 0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4 1 04 08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 4 1 04 08 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 4 1 04 08 01 0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 4 1 04 08 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 4 1 04 08 02 0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 4 1 04 09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 4 1 04 09 01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 316 1 2 3 4 5 6 7 4 1 04 09 01 0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 4 1 04 10 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing 4 1 04 10 01 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing 4 1 04 10 01 0001 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing 4 1 04 11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 1 04 11 01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 1 04 11 01 0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 1 04 12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 4 1 04 12 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 4 1 04 12 01 0001 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan 4 1 04 12 01 0002 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep 4 1 04 12 01 0003 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus 4 1 04 12 01 0004 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus 4 1 04 12 01 0005 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus 4 1 04 12 01 0006 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 4 1 04 12 01 0007 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 4 1 04 12 01 0008 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 4 1 04 12 01 0009 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 4 1 04 12 01 0010 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 4 1 04 12 01 0011 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 4 1 04 12 01 0012 Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 4 1 04 12 01 0013 Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar 4 1 04 12 01 0014 Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga 4 1 04 12 01 0015 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga 4 1 04 12 01 0016 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga 4 1 04 12 01 0017 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box 4 1 04 12 01 0018 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang 4 1 04 12 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 4 1 04 12 02 0001 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 4 1 04 12 02 0002 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 4 1 04 12 02 0003 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 4 1 04 12 02 0004 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus 4 1 04 12 02 0005 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus 4 1 04 12 02 0006 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 4 1 04 12 02 0007 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 4 1 04 12 02 0008 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 4 1 04 12 02 0009 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 4 1 04 12 02 0010 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 4 1 04 12 02 0011 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 4 1 04 12 02 0012 Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air 4 1 04 12 02 0013 Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 4 1 04 12 02 0014 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga 4 1 04 12 03 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 4 1 04 12 03 0001 Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin 4 1 04 12 03 0002 Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar 4 1 04 12 03 0003 Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas 4 1 04 12 03 0004 Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya 4 1 04 12 04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 4 1 04 12 04 0001 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 4 1 04 12 05 Pendapatan Denda Pajak Rokok 4 1 04 12 05 0001 Pendapatan Denda Pajak Rokok 4 1 04 12 06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 4 1 04 12 06 0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 4 1 04 12 06 0002 Pendapatan Denda Pajak Motel 4 1 04 12 06 0003 Pendapatan Denda Pajak Losmen 4 1 04 12 06 0004 Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata 4 1 04 12 06 0005 Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata 4 1 04 12 06 0006 Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan 4 1 04 12 06 0007 Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 4 1 04 12 06 0008 Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 4 1 04 12 07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 4 1 04 12 07 0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 4 1 04 12 07 0002 Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 4 1 04 12 07 0003 Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 4 1 04 12 07 0004 Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya 4 1 04 12 07 0005 Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya 4 1 04 12 07 0006 Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya 4 1 04 12 07 0007 Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 4 1 04 12 08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 317 1 2 3 4 5 6 7 4 1 04 12 08 0001 Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film 4 1 04 12 08 0002 Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 4 1 04 12 08 0003 Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya 4 1 04 12 08 0004 Pendapatan Denda Pajak Pameran 4 1 04 12 08 0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya 4 1 04 12 08 0006 Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap 4 1 04 12 08 0007 Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling 4 1 04 12 08 0008 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan 4 1 04 12 08 0009 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 4 1 04 12 08 0010 Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga 4 1 04 12 09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 4 1 04 12 09 0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 4 1 04 12 09 0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain 4 1 04 12 09 0003 Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker 4 1 04 12 09 0004 Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran 4 1 04 12 09 0005 Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan 4 1 04 12 09 0006 Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara 4 1 04 12 09 0007 Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung 4 1 04 12 09 0008 Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara 4 1 04 12 09 0009 Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide 4 1 04 12 09 0010 Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan 4 1 04 12 10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 4 1 04 12 10 0001 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 4 1 04 12 10 0002 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 4 1 04 12 11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 4 1 04 12 11 0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 4 1 04 12 12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 4 1 04 12 12 0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 4 1 04 12 13 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 4 1 04 12 13 0001 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 4 1 04 12 14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4 1 04 12 14 0001 Pendapatan Denda Pajak Asbes 4 1 04 12 14 0002 Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis 4 1 04 12 14 0003 Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata 4 1 04 12 14 0004 Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur 4 1 04 12 14 0005 Pendapatan Denda Pajak Batu Apung 4 1 04 12 14 0006 Pendapatan Denda Pajak Batu Permata 4 1 04 12 14 0007 Pendapatan Denda Pajak Bentonit 4 1 04 12 14 0008 Pendapatan Denda Pajak Dolomit 4 1 04 12 14 0009 Pendapatan Denda Pajak Felspar 4 1 04 12 14 0010 Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite) 4 1 04 12 14 0011 Pendapatan Denda Pajak Grafit 4 1 04 12 14 0012 Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit 4 1 04 12 14 0013 Pendapatan Denda Pajak Gips 4 1 04 12 14 0014 Pendapatan Denda Pajak Kalsit 4 1 04 12 14 0015 Pendapatan Denda Pajak Kaolin 4 1 04 12 14 0016 Pendapatan Denda Pajak Leusit 4 1 04 12 14 0017 Pendapatan Denda Pajak Magnesit 4 1 04 12 14 0018 Pendapatan Denda Pajak Mika 4 1 04 12 14 0019 Pendapatan Denda Pajak Marmer 4 1 04 12 14 0020 Pendapatan Denda Pajak Nitrat 4 1 04 12 14 0021 Pendapatan Denda Pajak Opsidien 4 1 04 12 14 0022 Pendapatan Denda Pajak Oker 4 1 04 12 14 0023 Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil 4 1 04 12 14 0024 Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa 4 1 04 12 14 0025 Pendapatan Denda Pajak Perlit 4 1 04 12 14 0026 Pendapatan Denda Pajak Phospat 4 1 04 12 14 0027 Pendapatan Denda Pajak Talk 4 1 04 12 14 0028 Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 4 1 04 12 14 0029 Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome 4 1 04 12 14 0030 Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat 4 1 04 12 14 0031 Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum) 4 1 04 12 14 0032 Pendapatan Denda Pajak Tras 4 1 04 12 14 0033 Pendapatan Denda Pajak Yarosif 4 1 04 12 14 0034 Pendapatan Denda Pajak Zeolit 4 1 04 12 14 0035 Pendapatan Denda Pajak Basal 4 1 04 12 14 0036 Pendapatan Denda Pajak Trakit 4 1 04 12 14 0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 4 1 04 12 14 0038 Pendapatan Denda Pajak Belerang 318 1 2 3 4 5 6 7 4 1 04 12 14 0039 Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral 4 1 04 12 15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 4 1 04 12 15 0001 Pendapatan Denda PBBP2 4 1 04 12 16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 4 1 04 12 16 0001 Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak 4 1 04 12 16 0002 Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru 4 1 04 12 17 Pendapatan Denda Pajak Alat Berat 4 1 04 12 17 01 Pendapatan Denda Pajak Alat Berat 4 1 04 12 18 Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 4 1 04 12 18 0001 Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 4 1 04 12 19 Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 4 1 04 12 19 01 Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman 4 1 04 12 19 02 Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik 4 1 04 12 19 03 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan 4 1 04 12 19 04 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir 4 1 04 12 19 05 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 4 1 04 12 20 Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 4 1 04 12 20 01 Pendapatan Denda Opsen PKB 4 1 04 12 21 Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 4 1 04 12 21 01 Pendapatan Denda Opsen BBNKB 4 1 04 13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 4 1 04 13 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 4 1 04 13 01 0001 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan 4 1 04 13 01 0002 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4 1 04 13 01 0003 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 4 1 04 13 01 0004 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4 1 04 13 01 0005 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar 4 1 04 13 01 0006 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4 1 04 13 01 0007 Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4 1 04 13 01 0008 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 4 1 04 13 01 0009 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4 1 04 13 01 0010 Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair 4 1 04 13 01 0011 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 4 1 04 13 01 0012 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan 4 1 04 13 01 0013 Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 4 1 04 13 01 0014 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan 4 1 04 13 01 0015 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 4 1 04 13 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 4 1 04 13 02 0001 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4 1 04 13 02 0002 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 4 1 04 13 02 0003 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan 4 1 04 13 02 0004 Pendapatan Denda Retribusi Terminal 4 1 04 13 02 0005 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir 4 1 04 13 02 0006 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 4 1 04 13 02 0007 Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan 4 1 04 13 02 0008 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 4 1 04 13 02 0009 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4 1 04 13 02 0010 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air 4 1 04 13 02 0011 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4 1 04 13 02 0012 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 4 1 04 13 02 0013 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 4 1 04 13 02 0014 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 4 1 04 13 02 0015 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 4 1 04 13 02 0016 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 4 1 04 13 02 0017 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 4 1 04 13 02 0018 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 4 1 04 13 02 0019 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 4 1 04 13 02 0020 Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 4 1 04 13 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 4 1 04 13 03 0001 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4 1 04 13 03 0002 Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 4 1 04 13 03 0003 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 4 1 04 13 03 0004 Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan 4 1 04 13 03 0005 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 4 1 04 13 03 0006 Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 4 1 04 14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 4 1 04 14 01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 319 1 2 3 4 5 6 7 4 1 04 14 01 0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 4 1 04 15 Pendapatan dari Pengembalian 4 1 04 15 01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 4 1 04 15 01 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 4 1 04 15 02 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan 4 1 04 15 02 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan 4 1 04 15 03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4 1 04 15 03 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4 1 04 15 04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 4 1 04 15 04 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 4 1 04 15 05 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 4 1 04 15 05 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK 4 1 04 15 06 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) 4 1 04 15 06 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM 4 1 04 15 07 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 4 1 04 15 07 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 4 1 04 16 Pendapatan BLUD 4 1 04 16 01 Pendapatan BLUD 4 1 04 16 01 0001 Pendapatan BLUD 4 1 04 16 01 0002 Dst… 4 1 04 17 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan 4 1 04 17 01 Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD 4 1 04 17 01 0001 Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD 4 1 04 17 02 Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 4 1 04 17 02 0001 Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 4 1 04 18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 4 1 04 18 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4 1 04 18 01 0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4 1 04 19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4 1 04 19 01 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4 1 04 19 01 0001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4 1 04 20 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 4 1 04 20 01 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 4 1 04 20 01 0001 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 4 1 04 21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 4 1 04 21 01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ... 4 1 04 21 01 0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ... 4 1 04 21 01 0002 Dst ... 4 1 04 22 Pendapatan Zakat 4 1 04 22 01 Pendapatan Zakat 4 1 04 22 01 0001 Pendapatan Zakat 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4 2 01 01 Dana Perimbangan 4 2 01 01 01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 4 2 01 01 01 0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4 2 01 01 01 0002 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 4 2 01 01 01 0003 DBH PPh Pasal 21 4 2 01 01 01 0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 4 2 01 01 01 0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 4 2 01 01 01 0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 4 2 01 01 01 0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 4 2 01 01 01 0008 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 4 2 01 01 01 0009 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 4 2 01 01 01 0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 4 2 01 01 01 0011 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 4 2 01 01 01 0012 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 4 2 01 01 01 0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi 4 2 01 01 01 0014 DBH Sawit 4 2 01 01 02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 4 2 01 01 02 0001 DAU 4 2 01 01 02 0002 DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan 4 2 01 01 03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 4 2 01 01 03 0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 4 2 01 01 03 0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 4 2 01 01 03 0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA 4 2 01 01 03 0004 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SDLB/ SMPLB/ SMALB 4 2 01 01 03 0005 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 320 1 2 3 4 5 6 7 4 2 01 01 03 0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 4 2 01 01 03 0007 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga 4 2 01 01 03 0008 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 4 2 01 01 03 0009 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 4 2 01 01 03 0010 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler 4 2 01 01 03 0011 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler 4 2 01 01 03 0012 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 4 2 01 01 03 0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan 4 2 01 01 03 0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 4 2 01 01 03 0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB 4 2 01 01 03 0016 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler 4 2 01 01 03 0017 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler 4 2 01 01 03 0018 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler 4 2 01 01 03 0019 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler 4 2 01 01 03 0020 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK 4 2 01 01 03 0021 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Peningkatan Pelayanan Rujukan 4 2 01 01 03 0022 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan Stunting 4 2 01 01 03 0023 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit 4 2 01 01 03 0024 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan 4 2 01 01 03 0025 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 4 2 01 01 03 0026 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 4 2 01 01 03 0027 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 4 2 01 01 03 0028 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan 4 2 01 01 03 0029 DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan 4 2 01 01 03 0030 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 4 2 01 01 03 0031 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup 4 2 01 01 03 0032 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan 4 2 01 01 03 0033 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK 4 2 01 01 03 0034 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama 4 2 01 01 03 0035 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi 4 2 01 01 03 0036 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi 4 2 01 01 03 0037 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi 4 2 01 01 03 0038 DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi 4 2 01 01 03 0039 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD 4 2 01 01 03 0040 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP 4 2 01 01 03 0041 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA 4 2 01 01 04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 4 2 01 01 04 0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 4 2 01 01 04 0002 DAK Non Fisik-BOS Afirmasi 4 2 01 01 04 0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 4 2 01 01 04 0004 DAK Non Fisik-BOP PAUD 4 2 01 01 04 0005 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 4 2 01 01 04 0006 DAK Non Fisik-TPG PNSD 4 2 01 01 04 0007 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 4 2 01 01 04 0008 DAK Non Fisik-TKG PNSD 4 2 01 01 04 0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 4 2 01 01 04 0010 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya 4 2 01 01 04 0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 4 2 01 01 04 0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS 4 2 01 01 04 0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 4 2 01 01 04 0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda 4 2 01 01 04 0015 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 4 2 01 01 04 0016 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 4 2 01 01 04 0017 DAK Non Fisik-PK2UKM 4 2 01 01 04 0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 4 2 01 01 04 0019 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 4 2 01 01 04 0020 DAK Non Fisik-Dana BLPS 4 2 01 02 Dana Insentif Daerah (DID) 4 2 01 02 01 DID 4 2 01 02 01 0001 DID 4 2 01 03 Dana Otonomi Khusus 4 2 01 03 01 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua 4 2 01 03 01 0001 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua 4 2 01 03 02 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat 4 2 01 03 02 0001 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat 4 2 01 03 03 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh 4 2 01 03 03 0001 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh 4 2 01 03 04 Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua 4 2 01 03 04 0001 Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua 321 1 2 3 4 5 6 7 4 2 01 03 05 Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat 4 2 01 03 05 0001 Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat 4 2 01 03 06 Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua 4 2 01 03 06 0001 DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua 4 2 01 03 07 Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh 4 2 01 03 07 0001 DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh 4 2 01 04 Dana Keistimewaan 4 2 01 04 01 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 2 01 04 01 0001 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 2 01 05 Dana Desa 4 2 01 05 01 Dana Desa 4 2 01 05 01 0001 Dana Desa 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 4 2 02 01 Pendapatan Bagi Hasil 4 2 02 01 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4 2 02 01 01 0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 4 2 02 01 01 0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4 2 02 01 01 0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 2 02 01 01 0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 4 2 02 01 01 0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 4 2 02 02 Bantuan Keuangan 4 2 02 02 01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 4 2 02 02 01 0001 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi … 4 2 02 02 01 0002 Dst … 4 2 02 02 02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 4 2 02 02 02 0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi … 4 2 02 02 02 0002 Dst … 4 2 02 02 03 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota 4 2 02 02 03 0001 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota … 4 2 02 02 03 0002 Dst … 4 2 02 02 04 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota 4 2 02 02 04 0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota … 4 2 02 02 04 0002 Dst … 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4 3 01 Pendapatan Hibah 4 3 01 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 4 3 01 01 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 4 3 01 01 01 0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat … 4 3 01 01 01 0002 Dst … 4 3 01 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 01 02 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 01 02 01 0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah … 4 3 01 02 01 0002 Dst … 4 3 01 03 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri 4 3 01 03 01 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri 4 3 01 03 01 0001 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri ... 4 3 01 03 01 0002 Dst … 4 3 01 04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 4 3 01 04 01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 4 3 01 04 01 0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri ... 4 3 01 04 01 0002 Dst … 4 3 01 04 02 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri 4 3 01 04 02 0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri ... 4 3 01 04 02 0002 Dst … 4 3 01 04 03 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri 4 3 01 04 03 0001 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri … 4 3 01 04 03 0002 Dst … 4 3 01 04 04 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri 4 3 01 04 04 0001 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri … 4 3 01 04 04 0002 Dst … 4 3 01 05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 4 3 01 05 01 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 4 3 01 05 01 0001 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis … 4 3 01 05 01 0002 Dst … 4 3 02 Dana Darurat 4 3 02 01 Dana Darurat 322 1 2 3 4 5 6 7 4 3 02 01 01 Dana Darurat 4 3 02 01 01 0001 Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 3 03 01 Lain-lain Pendapatan 4 3 03 01 01 Pendapatan Hibah Dana BOS 4 3 03 01 01 0001 Pendapatan Hibah Dana BOS 4 3 03 01 02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah 4 3 03 01 02 0001 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah 4 3 03 01 02 0002 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 03 01 02 0003 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN 4 3 03 01 02 0004 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD 4 3 03 01 02 0005 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia 4 3 03 01 02 0006 Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik 5 BELANJA DAERAH 5 1 BELANJA OPERASI 5 1 01 Belanja Pegawai 5 1 01 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5 1 01 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 5 1 01 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5 1 01 01 01 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 5 1 01 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5 1 01 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5 1 01 01 02 0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5 1 01 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5 1 01 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5 1 01 01 03 0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 5 1 01 01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5 1 01 01 04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5 1 01 01 04 0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 5 1 01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5 1 01 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5 1 01 01 05 0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5 1 01 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5 1 01 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 5 1 01 01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5 1 01 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5 1 01 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5 1 01 01 07 0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 5 1 01 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5 1 01 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 5 1 01 01 08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5 1 01 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5 1 01 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5 1 01 01 09 0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5 1 01 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5 1 01 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5 1 01 01 10 0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 5 1 01 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5 1 01 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5 1 01 01 11 0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5 1 01 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5 1 01 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5 1 01 02 01 0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 5 1 01 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 5 1 01 02 02 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 5 1 01 02 02 0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK 5 1 01 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5 1 01 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 5 1 01 02 03 0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 5 1 01 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 5 1 01 02 04 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 5 1 01 02 04 0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK 5 1 01 02 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5 1 01 02 05 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 5 1 01 02 05 0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 5 1 01 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 323 1 2 3 4 5 6 7 5 1 01 03 01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 5 1 01 03 01 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 5 1 01 03 01 0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5 1 01 03 01 0003 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 1 01 03 01 0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan 5 1 01 03 01 0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok 5 1 01 03 01 0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 5 1 01 03 01 0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 5 1 01 03 01 0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 5 1 01 03 01 0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 5 1 01 03 01 0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 5 1 01 03 01 0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 5 1 01 03 01 0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 5 1 01 03 01 0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 5 1 01 03 01 0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5 1 01 03 01 0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 5 1 01 03 01 0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5 1 01 03 01 0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat 5 1 01 03 01 0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 5 1 01 03 01 0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 5 1 01 03 01 0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5 1 01 03 01 0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5 1 01 03 02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5 1 01 03 02 0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 5 1 01 03 02 0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5 1 01 03 02 0003 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN 5 1 01 03 02 0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5 1 01 03 02 0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 5 1 01 03 02 0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 5 1 01 03 02 0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 5 1 01 03 02 0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta 5 1 01 03 02 0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 5 1 01 03 02 0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 5 1 01 03 02 0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 5 1 01 03 02 0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 5 1 01 03 02 0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 5 1 01 03 02 0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 5 1 01 03 02 0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 5 1 01 03 02 0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 5 1 01 03 02 0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 5 1 01 03 02 0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 5 1 01 03 02 0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 5 1 01 03 02 0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 5 1 01 03 02 0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 5 1 01 03 02 0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 5 1 01 03 02 0023 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air 5 1 01 03 02 0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 5 1 01 03 02 0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 5 1 01 03 02 0026 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 5 1 01 03 02 0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 5 1 01 03 02 0028 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan 5 1 01 03 02 0029 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas 5 1 01 03 02 0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 5 1 01 03 02 0034 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan 5 1 01 03 02 0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 324 1 2 3 4 5 6 7 5 1 01 03 02 0036 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 5 1 01 03 02 0037 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 5 1 01 03 02 0038 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 5 1 01 03 02 0039 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 5 1 01 03 02 0040 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 5 1 01 03 02 0041 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 5 1 01 03 02 0042 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 5 1 01 03 02 0043 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 5 1 01 03 02 0044 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 5 1 01 03 03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 5 1 01 03 03 0001 Belanja TPG PNSD 5 1 01 03 04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 5 1 01 03 04 0001 Belanja TKG PNSD 5 1 01 03 05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 5 1 01 03 05 0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 5 1 01 03 06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 5 1 01 03 06 0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 5 1 01 03 07 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 1 01 03 07 0001 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 1 01 04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 5 1 01 04 01 Belanja Uang Representasi DPRD 5 1 01 04 01 0001 Belanja Uang Representasi DPRD 5 1 01 04 02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 5 1 01 04 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 5 1 01 04 03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 5 1 01 04 03 0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 5 1 01 04 04 Belanja Uang Paket DPRD 5 1 01 04 04 0001 Belanja Uang Paket DPRD 5 1 01 04 05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 5 1 01 04 05 0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 5 1 01 04 06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 5 1 01 04 06 0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 5 1 01 04 07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 5 1 01 04 07 0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 5 1 01 04 08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5 1 01 04 08 0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5 1 01 04 09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 5 1 01 04 09 0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 5 1 01 04 10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5 1 01 04 10 0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5 1 01 04 11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 5 1 01 04 11 0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 5 1 01 04 12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5 1 01 04 12 0001 Belanja Jaminan Kesehatan DPRD 5 1 01 04 12 0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 5 1 01 04 12 0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 5 1 01 04 12 0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 5 1 01 04 13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5 1 01 04 13 0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5 1 01 04 14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 5 1 01 04 14 0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 5 1 01 05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5 1 01 05 01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 5 1 01 05 01 0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 5 1 01 05 02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 5 1 01 05 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 5 1 01 05 03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 5 1 01 05 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 5 1 01 05 04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5 1 01 05 04 0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5 1 01 05 05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5 1 01 05 05 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5 1 01 05 06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 325 1 2 3 4 5 6 7 5 1 01 05 06 0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5 1 01 05 07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH 5 1 01 05 07 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH 5 1 01 05 08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5 1 01 05 08 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5 1 01 05 09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 5 1 01 05 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 5 1 01 05 10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 5 1 01 05 10 0001 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH 5 1 01 05 10 0002 Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5 1 01 05 10 0003 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 1 01 05 10 0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan 5 1 01 05 10 0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok 5 1 01 05 10 0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 5 1 01 05 10 0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 5 1 01 05 10 0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 5 1 01 05 10 0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 5 1 01 05 10 0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 5 1 01 05 10 0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 5 1 01 05 10 0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 5 1 01 05 10 0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 5 1 01 05 10 0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5 1 01 05 10 0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 5 1 01 05 10 0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5 1 01 05 10 0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat 5 1 01 05 10 0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 5 1 01 05 10 0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 5 1 01 05 10 0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5 1 01 05 10 0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 5 1 01 05 11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5 1 01 05 11 0001 Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 5 1 01 05 11 0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5 1 01 05 11 0003 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5 1 01 05 11 0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5 1 01 05 11 0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 5 1 01 05 11 0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 5 1 01 05 11 0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 5 1 01 05 11 0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta 5 1 01 05 11 0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 5 1 01 05 11 0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 5 1 01 05 11 0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 5 1 01 05 11 0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 5 1 01 05 11 0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 5 1 01 05 11 0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 5 1 01 05 11 0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 5 1 01 05 11 0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 5 1 01 05 11 0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 5 1 01 05 11 0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 5 1 01 05 11 0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 5 1 01 05 11 0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 5 1 01 05 11 0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 5 1 01 05 11 0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 5 1 01 05 11 0023 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air 5 1 01 05 11 0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 326 1 2 3 4 5 6 7 5 1 01 05 11 0025 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 5 1 01 05 11 0026 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 5 1 01 05 11 0027 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 5 1 01 05 11 0028 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan 5 1 01 05 11 0029 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas 5 1 01 05 11 0030 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 5 1 01 05 11 0034 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan 5 1 01 05 11 0035 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 5 1 01 05 11 0036 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 5 1 01 05 11 0037 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 5 1 01 05 11 0038 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 5 1 01 05 11 0039 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 5 1 01 05 11 0040 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 5 1 01 05 11 0041 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 5 1 01 05 11 0042 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 5 1 01 05 11 0043 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 5 1 01 05 11 0044 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 5 1 01 06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5 1 01 06 01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 5 1 01 06 01 0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 5 1 01 06 02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 5 1 01 06 02 0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5 1 02 01 Belanja Barang 5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 1 02 01 01 0001 Belanja Alat Tulis Kantor 5 1 02 01 01 0002 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5 1 02 01 01 0003 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5 1 02 01 01 0004 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5 1 02 01 01 0005 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5 1 02 01 01 0006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5 1 02 01 01 0007 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5 1 02 01 01 0008 Belanja Pengisian Tabung Gas 5 1 02 01 01 0009 Belanja Alat Laboratorium 5 1 02 01 01 0010 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 5 1 02 01 01 0011 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir 5 1 02 01 01 0012 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5 1 02 01 01 0013 Belanja Perkakas Kerja 5 1 02 01 01 0014 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 5 1 02 01 01 0015 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5 1 02 01 01 0016 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum 5 1 02 01 01 0017 Belanja Bahan Peraga 5 1 02 01 01 0018 Belanja Tong Sampah 5 1 02 01 01 0019 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan 5 1 02 01 01 0020 Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan 5 1 02 01 01 0021 Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan 5 1 02 01 01 0022 Belanja Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban 5 1 02 01 01 0023 Belanja Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup 5 1 02 01 01 0024 Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana 5 1 02 01 01 0025 Belanja Barang Pakai Habis Olahraga 5 1 02 01 01 0026 Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan 5 1 02 01 01 0027 Belanja Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas 5 1 02 01 01 0028 Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan 5 1 02 01 01 0029 Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan 5 1 02 01 01 0030 Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman 327 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 01 01 0031 Belanja Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air 5 1 02 01 01 0032 Belanja Barang Pakai Habis Bangunan 5 1 02 01 01 0033 Belanja Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan 5 1 02 01 01 0034 Belanja Barang Pakai Habis Saluran 5 1 02 01 01 0035 Belanja Barang Pakai Habis Sandang 5 1 02 01 01 0036 Belanja Barang Pakai Habis Pangan 5 1 02 01 01 0037 Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi 5 1 02 01 02 Belanja Bahan/Material 5 1 02 01 02 0001 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 1 02 01 02 0002 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 5 1 02 01 02 0003 Belanja Bibit Ternak 5 1 02 01 02 0004 Belanja Bahan Obat-Obatan 5 1 02 01 02 0005 Belanja Bahan Kimia 5 1 02 01 02 0006 Belanja Bahan Laboratorium 5 1 02 01 02 0007 Belanja Bahan dan Pangan 5 1 02 01 02 0008 Belanja Bahan Makanan Ternak/Binatang 5 1 02 01 02 0009 Belanja Bahan Percontohan 5 1 02 01 02 0010 Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 5 1 02 01 02 0011 Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus 5 1 02 01 02 0012 Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional 5 1 02 01 02 0013 Belanja Ban Alat-Alat Berat 5 1 02 01 02 0014 Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional 5 1 02 01 02 0015 Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional 5 1 02 01 02 0016 Belanja Aki Alat-Alat Berat 5 1 02 01 02 0017 Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 5 1 02 01 02 0018 Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus 5 1 02 01 02 0019 Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional 5 1 02 01 02 0020 Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat 5 1 02 01 02 0021 Belanja Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai 5 1 02 01 02 0022 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 5 1 02 01 02 0023 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 5 1 02 01 02 0024 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 5 1 02 01 02 0025 Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset 5 1 02 01 02 0026 Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 5 1 02 01 02 0027 Belanja BBG Kendaraan Bermotor 5 1 02 01 02 0028 Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi 5 1 02 01 02 0029 Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus 5 1 02 01 02 0030 Belanja Papan Nama Kepemilikan Aset 5 1 02 01 03 Belanja Cetak/Penggandaan 5 1 02 01 03 0001 Belanja Cetak 5 1 02 01 03 0002 Belanja Penggandaan 5 1 02 01 04 Belanja Makanan dan Minuman 5 1 02 01 04 0001 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5 1 02 01 04 0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 1 02 01 04 0003 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5 1 02 01 04 0004 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia 5 1 02 01 04 0005 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 5 1 02 01 04 0006 Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu 5 1 02 01 05 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5 1 02 01 05 0001 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 5 1 02 01 05 0002 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 5 1 02 01 05 0003 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 5 1 02 01 05 0004 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5 1 02 01 05 0005 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5 1 02 01 05 0006 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 5 1 02 01 06 Belanja Pakaian Kerja 5 1 02 01 06 0001 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5 1 02 01 06 0002 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 5 1 02 01 06 0003 Belanja Pakaian Kerja Bengkel 5 1 02 01 07 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5 1 02 01 07 0001 Belanja Pakaian KORPRI 5 1 02 01 07 0002 Belanja Pakaian Adat Daerah 5 1 02 01 07 0003 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 1 02 01 07 0004 Belanja Pakaian Olahraga 5 1 02 01 07 0005 Belanja Pakaian Paskibraka 5 1 02 01 07 0006 Belanja Pakaian Jas/Safari 5 1 02 02 Belanja Jasa 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 5 1 02 02 01 0001 Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan 328 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 02 01 0002 Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 5 1 02 02 01 0003 Belanja Jasa Perangkat UKPBJ 5 1 02 02 01 0004 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5 1 02 02 01 0005 Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD 5 1 02 02 01 0006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5 1 02 02 01 0007 Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara 5 1 02 02 01 0008 Belanja Jasa Penyuluh Non ASN 5 1 02 02 01 0009 Belanja Jasa Rohaniawan 5 1 02 02 01 0010 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa 5 1 02 02 01 0011 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 5 1 02 02 01 0012 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5 1 02 02 01 0013 Belanja Jasa Tenaga Pengamanan 5 1 02 02 01 0014 Belanja Telepon 5 1 02 02 01 0015 Belanja Air 5 1 02 02 01 0016 Belanja Listrik 5 1 02 02 01 0017 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5 1 02 02 01 0018 Belanja Surat Kabar/Majalah 5 1 02 02 01 0019 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos 5 1 02 02 01 0020 Belanja Paket/Pengiriman 5 1 02 02 01 0021 Belanja Sertifikasi 5 1 02 02 01 0022 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 5 1 02 02 01 0023 Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum 5 1 02 02 01 0024 Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 1 02 02 01 0025 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 5 1 02 02 01 0026 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 5 1 02 02 01 0027 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 5 1 02 02 01 0028 Belanja Jasa Jalan/Tol 5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik 5 1 02 02 01 0030 Belanja Penambahan Daya 5 1 02 02 01 0031 Belanja Registrasi/Keanggotaan 5 1 02 02 01 0032 Belanja Perawatan Pasien Tidak Mampu 5 1 02 02 01 0033 Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu 5 1 02 02 01 0034 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 5 1 02 02 01 0035 Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah 5 1 02 02 01 0036 Belanja Pelayanan Santunan Sosial 5 1 02 02 01 0037 Belanja SPP Siswa Kurang Mampu 5 1 02 02 01 0038 Belanja Pelayanan Kesehatan Korban Bencana 5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5 1 02 02 01 0040 Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/Pengangkutan Sampah 5 1 02 02 01 0041 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Operator Bus Sekolah 5 1 02 02 01 0043 Belanja Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM 5 1 02 02 01 0044 Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga 5 1 02 02 01 0045 Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum 5 1 02 02 01 0046 Belanja Jasa Boga 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja 5 1 02 02 01 0048 Belanja Jasa Asuransi, Perbankan dan Keuangan 5 1 02 02 01 0049 Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kependudukan 5 1 02 02 01 0050 Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi 5 1 02 02 01 0052 Belanja Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan dan Penyampaian Barang 5 1 02 02 01 0053 Belanja Jasa Penjahitan/Konveksi 5 1 02 02 01 0054 Belanja Jasa Impor/Ekspor 5 1 02 02 01 0055 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 5 1 02 02 01 0056 Belanja Jasa Penyewaan 5 1 02 02 01 0057 Belanja Jasa Penyelaman 5 1 02 02 01 0058 Belanja Jasa Akomodasi 5 1 02 02 01 0059 Belanja Jasa Angkutan Penumpang 5 1 02 02 01 0060 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5 1 02 02 01 0061 Belanja Jasa Pengelolaan Aset 5 1 02 02 01 0062 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 5 1 02 02 01 0063 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 5 1 02 02 01 0064 Belanja Jasa Rawat Jalan (Khusus Pimpinan Daerah) 5 1 02 02 01 0065 Belanja Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah) 5 1 02 02 01 0066 Belanja Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah) 5 1 02 02 01 0067 Belanja Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah) 5 1 02 02 01 0068 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah) 5 1 02 02 01 0069 Belanja Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 5 1 02 02 01 0070 Belanja Pelayanan Keluarga Berencana 329 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 02 01 0071 Belanja Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan 5 1 02 02 01 0072 Belanja Jasa Advokat Bidang Perdata 5 1 02 02 01 0073 Belanja Jasa Advokat Bidang TUN 5 1 02 02 01 0074 Belanja Jasa Advokat Bidang Pidana 5 1 02 02 01 0075 Belanja Jasa Operator Teknisi 5 1 02 02 01 0076 Belanja Pengolahan Air Limbah 5 1 02 02 01 0077 Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas 5 1 02 02 01 0078 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 5 1 02 02 01 0079 Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan 5 1 02 02 01 0080 Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan 5 1 02 02 01 0081 Belanja Jasa Pemotongan Reklame 5 1 02 02 01 0082 Belanja Jasa Operator Kapal Penyeberangan 5 1 02 02 01 0083 Belanja Jasa Tiketing 5 1 02 02 01 0084 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 5 1 02 02 02 Belanja Jasa Asuransi 5 1 02 02 02 0001 Belanja Asuransi Kesehatan 5 1 02 02 02 0002 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 5 1 02 02 03 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5 1 02 02 03 0001 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5 1 02 02 03 0002 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 1 02 02 04 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 1 02 02 04 0001 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 1 02 02 04 0002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 5 1 02 02 04 0003 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 5 1 02 02 05 Belanja Sewa Alat Berat 5 1 02 02 05 0001 Belanja Sewa Ekskavator 5 1 02 02 05 0002 Belanja Sewa Buldoser 5 1 02 02 05 0003 Belanja Sewa Dump Truck 5 1 02 02 05 0004 Belanja Sewa Mesin Giling 5 1 02 02 05 0005 Belanja Sewa Shovel Loader 5 1 02 02 05 0006 Belanja Sewa Tyre Roler 5 1 02 02 05 0007 Belanja Sewa Asphalt Finisher 5 1 02 02 05 0008 Belanja Sewa Direksi Kit 5 1 02 02 05 0009 Belanja Sewa Generator Set 5 1 02 02 05 0010 Belanja Sewa Kontainer/Trailer 5 1 02 02 05 0011 Belanja Sewa Crane 5 1 02 02 06 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 1 02 02 06 0001 Belanja Sewa Meja/Kursi 5 1 02 02 06 0002 Belanja Sewa Komputer dan Printer 5 1 02 02 06 0003 Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/ HDTV 5 1 02 02 06 0004 Belanja Sewa Tenda 5 1 02 02 06 0005 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5 1 02 02 06 0006 Belanja Sewa Mesin Fotokopi 5 1 02 02 06 0007 Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya 5 1 02 02 06 0008 Belanja Sewa Sound System 5 1 02 02 06 0009 Belanja Sewa Alat Kesenian 5 1 02 02 06 0010 Belanja Sewa Alat Olahraga 5 1 02 02 06 0011 Belanja Sewa Alat Kerja 5 1 02 02 06 0012 Belanja Sewa Level/Panggung 5 1 02 02 06 0013 Belanja Sewa Alat/Peraga 5 1 02 02 07 Belanja Jasa Konsultansi 5 1 02 02 07 0001 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5 1 02 02 07 0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 1 02 02 07 0003 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 5 1 02 02 07 0004 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5 1 02 02 07 0005 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 5 1 02 02 07 0006 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/SDM 5 1 02 02 07 0007 Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ Ekonomi/Sosial/Budaya 5 1 02 02 07 0008 Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal 5 1 02 02 07 0009 Belanja Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering) 5 1 02 02 07 0010 Belanja Jasa Konsultansi Perancangan 5 1 02 02 08 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5 1 02 02 08 0001 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi 5 1 02 02 08 0002 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Jalan 5 1 02 02 08 0003 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi 5 1 02 02 08 0004 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Air Minum 5 1 02 02 08 0005 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat 330 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 02 08 0006 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat 5 1 02 02 08 0007 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan 5 1 02 02 08 0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 5 1 02 02 08 0009 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan 5 1 02 02 08 0010 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan 5 1 02 02 08 0011 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Konservasi Energi 5 1 02 02 08 0012 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan 5 1 02 02 08 0013 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan 5 1 02 02 08 0014 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian 5 1 02 02 08 0015 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kawasan 5 1 02 02 08 0016 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata 5 1 02 02 08 0017 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan 5 1 02 02 08 0018 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan 5 1 02 02 08 0019 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat 5 1 02 02 09 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 1 02 02 09 0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 5 1 02 02 09 0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 5 1 02 02 09 0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 5 1 02 02 10 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK 5 1 02 02 10 0001 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5 1 02 02 10 0002 Belanja Sosialisasi 5 1 02 02 10 0003 Belanja Bimbingan Teknis 5 1 02 02 10 0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 5 1 02 02 11 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 5 1 02 02 11 0001 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 5 1 02 02 11 0002 Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5 1 02 02 11 0003 Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 1 02 02 11 0004 Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan 5 1 02 02 11 0005 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok 5 1 02 02 11 0006 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 5 1 02 02 11 0007 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 5 1 02 02 11 0008 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 5 1 02 02 11 0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 5 1 02 02 11 0010 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 5 1 02 02 11 0011 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 5 1 02 02 11 0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 5 1 02 02 11 0013 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 5 1 02 02 11 0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5 1 02 02 11 0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 5 1 02 02 11 0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5 1 02 02 12 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 5 1 02 02 12 0001 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 5 1 02 02 12 0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5 1 02 02 12 0003 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5 1 02 02 12 0004 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5 1 02 02 12 0005 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 5 1 02 02 12 0006 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 5 1 02 02 12 0007 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 5 1 02 02 12 0008 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta 5 1 02 02 12 0009 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 5 1 02 02 12 0010 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 5 1 02 02 12 0011 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 5 1 02 02 12 0012 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 5 1 02 02 12 0013 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 331 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 02 12 0014 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 5 1 02 02 12 0015 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 5 1 02 02 12 0016 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan 5 1 02 02 12 0017 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 5 1 02 02 12 0018 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 5 1 02 02 12 0019 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 5 1 02 02 12 0020 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 5 1 02 02 12 0021 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 5 1 02 02 12 0022 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 5 1 02 02 12 0023 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air 5 1 02 02 12 0024 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 5 1 02 02 12 0025 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 5 1 02 02 12 0026 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 5 1 02 02 12 0027 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 5 1 02 02 12 0028 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan 5 1 02 02 12 0029 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas 5 1 02 02 12 0030 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 5 1 02 02 13 0017 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat 5 1 02 02 13 0018 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 5 1 02 02 13 0019 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 5 1 02 02 13 0020 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5 1 02 02 13 0021 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5 1 02 02 13 0034 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan 5 1 02 02 13 0035 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 5 1 02 02 13 0036 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 5 1 02 02 13 0037 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 5 1 02 02 13 0038 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 5 1 02 02 13 0039 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 5 1 02 02 13 0040 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 5 1 02 02 13 0041 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 5 1 02 02 13 0042 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 5 1 02 02 13 0043 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 5 1 02 02 13 0044 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 5 1 02 03 01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5 1 02 03 01 0001 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 5 1 02 03 01 0002 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 5 1 02 03 01 0003 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri 5 1 02 03 01 0004 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 5 1 02 03 01 0005 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga 5 1 02 03 01 0006 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah 5 1 02 03 01 0007 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya 5 1 02 03 01 0008 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah 5 1 02 03 01 0009 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering 5 1 02 03 01 0010 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan 5 1 02 03 01 0011 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan 5 1 02 03 01 0012 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus 332 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 01 0013 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput 5 1 02 03 01 0014 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian 5 1 02 03 01 0015 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan 5 1 02 03 01 0016 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya 5 1 02 03 01 0017 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga 5 1 02 03 01 0018 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir 5 1 02 03 01 0019 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang 5 1 02 03 01 0020 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam 5 1 02 03 01 0021 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 5 1 02 03 01 0022 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang 5 1 02 03 01 0023 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan 5 1 02 03 01 0024 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air 5 1 02 03 01 0025 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi 5 1 02 03 01 0026 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan 5 1 02 03 01 0027 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah 5 1 02 03 01 0028 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam 5 1 02 03 01 0029 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman 5 1 02 03 01 0030 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan 5 1 02 03 01 0031 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan 5 1 02 03 01 0032 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB 5 1 02 03 01 0033 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung 5 1 02 03 01 0034 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Emplasment 5 1 02 03 01 0035 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya 5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5 1 02 03 02 0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 5 1 02 03 02 0002 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader 5 1 02 03 02 0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 5 1 02 03 02 0004 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver 5 1 02 03 02 0005 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler 5 1 02 03 02 0006 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment 5 1 02 03 02 0007 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment 5 1 02 03 02 0008 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment 5 1 02 03 02 0009 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 5 1 02 03 02 0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 5 1 02 03 02 0011 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses 5 1 02 03 02 0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 5 1 02 03 02 0013 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger 5 1 02 03 02 0014 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator 5 1 02 03 02 0015 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger 5 1 02 03 02 0016 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik 5 1 02 03 02 0017 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung 5 1 02 03 02 0018 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya 5 1 02 03 02 0019 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik 5 1 02 03 02 0020 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder 5 1 02 03 02 0021 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor 5 1 02 03 02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 5 1 02 03 02 0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 5 1 02 03 02 0024 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor 5 1 02 03 02 0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 5 1 02 03 02 0026 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor 5 1 02 03 02 0027 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator 5 1 02 03 02 0028 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan 5 1 02 03 02 0029 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tatoo 5 1 02 03 02 0030 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan 5 1 02 03 02 0031 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam 5 1 02 03 02 0032 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering 5 1 02 03 02 0033 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen 5 1 02 03 02 0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 5 1 02 03 02 0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 1 02 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5 1 02 03 02 0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5 1 02 03 02 0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5 1 02 03 02 0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 5 1 02 03 02 0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 5 1 02 03 02 0041 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur 333 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 02 0042 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel 5 1 02 03 02 0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 5 1 02 03 02 0044 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 5 1 02 03 02 0045 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 5 1 02 03 02 0046 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor 5 1 02 03 02 0047 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 5 1 02 03 02 0048 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 5 1 02 03 02 0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 5 1 02 03 02 0050 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 5 1 02 03 02 0051 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer 5 1 02 03 02 0052 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 5 1 02 03 02 0053 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang 5 1 02 03 02 0054 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 5 1 02 03 02 0055 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 5 1 02 03 02 0056 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 5 1 02 03 02 0057 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang 5 1 02 03 02 0058 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya 5 1 02 03 02 0059 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 5 1 02 03 02 0060 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 5 1 02 03 02 0061 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 5 1 02 03 02 0062 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis 5 1 02 03 02 0063 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin 5 1 02 03 02 0064 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu 5 1 02 03 02 0065 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus 5 1 02 03 02 0066 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las 5 1 02 03 02 0067 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es 5 1 02 03 02 0068 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya 5 1 02 03 02 0069 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 5 1 02 03 02 0070 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 5 1 02 03 02 0071 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis 5 1 02 03 02 0072 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat 5 1 02 03 02 0073 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools) 5 1 02 03 02 0074 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools) 5 1 02 03 02 0075 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja 5 1 02 03 02 0076 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi 5 1 02 03 02 0077 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu 5 1 02 03 02 0078 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu 5 1 02 03 02 0079 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting 5 1 02 03 02 0080 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam 5 1 02 03 02 0081 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 5 1 02 03 02 0082 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal 5 1 02 03 02 0083 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia 5 1 02 03 02 0084 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian 5 1 02 03 02 0085 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain 5 1 02 03 02 0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 5 1 02 03 02 0087 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Oscilloscope 5 1 02 03 02 0088 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester 334 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 02 0089 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding 5 1 02 03 02 0090 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain 5 1 02 03 02 0091 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara 5 1 02 03 02 0092 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara 5 1 02 03 02 0093 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering 5 1 02 03 02 0094 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan 5 1 02 03 02 0095 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya 5 1 02 03 02 0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 5 1 02 03 02 0097 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set 5 1 02 03 02 0098 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam 5 1 02 03 02 0099 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan 5 1 02 03 02 0100 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu 5 1 02 03 02 0101 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop 5 1 02 03 02 0102 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya 5 1 02 03 02 0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 5 1 02 03 02 0104 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak 5 1 02 03 02 0105 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen 5 1 02 03 02 0106 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian 5 1 02 03 02 0107 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 5 1 02 03 02 0108 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing 5 1 02 03 02 0109 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen 5 1 02 03 02 0110 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan 5 1 02 03 02 0111 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan 5 1 02 03 02 0112 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 5 1 02 03 02 0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 5 1 02 03 02 0114 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah 5 1 02 03 02 0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5 1 02 03 02 0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 1 02 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5 1 02 03 02 0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubelair 5 1 02 03 02 0119 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 5 1 02 03 02 0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5 1 02 03 02 0122 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 5 1 02 03 02 0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 1 02 03 02 0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 5 1 02 03 02 0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Kerja Pejabat 5 1 02 03 02 0126 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Rapat Pejabat 5 1 02 03 02 0127 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat 5 1 02 03 02 0128 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Rapat Pejabat 5 1 02 03 02 0129 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 5 1 02 03 02 0130 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 5 1 02 03 02 0131 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat 5 1 02 03 02 0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 5 1 02 03 02 0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 5 1 02 03 02 0134 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar 5 1 02 03 02 0135 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak 5 1 02 03 02 0136 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 5 1 02 03 02 0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 5 1 02 03 02 0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 5 1 02 03 02 0139 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB 5 1 02 03 02 0140 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM 5 1 02 03 02 0141 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF 5 1 02 03 02 0142 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF 335 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 02 0143 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial 5 1 02 03 02 0144 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi 5 1 02 03 02 0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus 5 1 02 03 02 0146 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 5 1 02 03 02 0147 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit 5 1 02 03 02 0148 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya 5 1 02 03 02 0149 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW 5 1 02 03 02 0150 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW 5 1 02 03 02 0151 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM 5 1 02 03 02 0152 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF 5 1 02 03 02 0153 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF 5 1 02 03 02 0154 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW 5 1 02 03 02 0155 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW 5 1 02 03 02 0156 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM 5 1 02 03 02 0157 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF 5 1 02 03 02 0158 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola 5 1 02 03 02 0159 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF 5 1 02 03 02 0160 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF 5 1 02 03 02 0161 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF 5 1 02 03 02 0162 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF 5 1 02 03 02 0163 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU 5 1 02 03 02 0164 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terestrial 5 1 02 03 02 0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO 5 1 02 03 02 0166 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load 5 1 02 03 02 0167 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena 5 1 02 03 02 0168 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena 5 1 02 03 02 0169 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder 5 1 02 03 02 0170 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity Control 5 1 02 03 02 0171 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input Equipment 5 1 02 03 02 0172 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF 5 1 02 03 02 0173 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF 5 1 02 03 02 0174 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF 5 1 02 03 02 0175 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF 5 1 02 03 02 0176 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima 5 1 02 03 02 0177 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF 5 1 02 03 02 0178 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF 5 1 02 03 02 0179 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF 5 1 02 03 02 0180 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF 5 1 02 03 02 0181 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF 5 1 02 03 02 0182 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF 5 1 02 03 02 0183 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF 5 1 02 03 02 0184 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF 5 1 02 03 02 0185 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF 336 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 02 0186 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF 5 1 02 03 02 0187 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF 5 1 02 03 02 0188 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF 5 1 02 03 02 0189 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF 5 1 02 03 02 0190 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF 5 1 02 03 02 0191 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah 5 1 02 03 02 0192 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi 5 1 02 03 02 0193 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan 5 1 02 03 02 0194 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio 5 1 02 03 02 0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga 5 1 02 03 02 0196 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya 5 1 02 03 02 0197 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System 5 1 02 03 02 0198 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Very High Frequence Omni Range (VOR) 5 1 02 03 02 0199 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Distance Measuring Equipment (DME) 5 1 02 03 02 0200 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Radar 5 1 02 03 02 0201 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Alat Pengatur Telekomunikasi 5 1 02 03 02 0202 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 5 1 02 03 02 0203 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 5 1 02 03 02 0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 5 1 02 03 02 0205 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi 5 1 02 03 02 0206 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana 5 1 02 03 02 0207 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah 5 1 02 03 02 0208 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 5 1 02 03 02 0209 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT 5 1 02 03 02 0210 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata 5 1 02 03 02 0211 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 5 1 02 03 02 0212 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary 5 1 02 03 02 0213 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak 5 1 02 03 02 0214 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik 5 1 02 03 02 0215 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 5 1 02 03 02 0216 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) 5 1 02 03 02 0217 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung 5 1 02 03 02 0218 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic 5 1 02 03 02 0219 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 5 1 02 03 02 0220 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah 5 1 02 03 02 0221 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi 5 1 02 03 02 0222 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir 5 1 02 03 02 0223 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 5 1 02 03 02 0224 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat 5 1 02 03 02 0225 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa 5 1 02 03 02 0226 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 5 1 02 03 02 0227 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU 5 1 02 03 02 0228 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU 5 1 02 03 02 0229 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung 5 1 02 03 02 0230 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine 337 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 02 0231 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi 5 1 02 03 02 0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya 5 1 02 03 02 0233 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut 5 1 02 03 02 0234 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara 5 1 02 03 02 0235 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian 5 1 02 03 02 0236 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga 5 1 02 03 02 0237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 5 1 02 03 02 0238 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 5 1 02 03 02 0239 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan 5 1 02 03 02 0240 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia 5 1 02 03 02 0241 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika 5 1 02 03 02 0242 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi 5 1 02 03 02 0243 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 5 1 02 03 02 0244 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia 5 1 02 03 02 0245 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 5 1 02 03 02 0246 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam 5 1 02 03 02 0247 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik 5 1 02 03 02 0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 5 1 02 03 02 0249 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi 5 1 02 03 02 0250 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia 5 1 02 03 02 0251 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi 5 1 02 03 02 0252 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi 5 1 02 03 02 0253 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi 5 1 02 03 02 0254 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film 5 1 02 03 02 0255 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan 5 1 02 03 02 0256 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi 5 1 02 03 02 0257 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika 5 1 02 03 02 0258 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika 5 1 02 03 02 0259 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi 5 1 02 03 02 0260 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan 5 1 02 03 02 0261 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir 5 1 02 03 02 0262 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan 5 1 02 03 02 0263 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola 5 1 02 03 02 0264 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi 5 1 02 03 02 0265 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan 5 1 02 03 02 0266 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan 5 1 02 03 02 0267 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 5 1 02 03 02 0268 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi 5 1 02 03 02 0269 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam 5 1 02 03 02 0270 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 5 1 02 03 02 0271 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil 5 1 02 03 02 0272 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil 5 1 02 03 02 0273 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik 5 1 02 03 02 0274 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 5 1 02 03 02 0275 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 5 1 02 03 02 0276 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik 338 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 02 0277 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 5 1 02 03 02 0278 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian 5 1 02 03 02 0279 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 5 1 02 03 02 0280 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya 5 1 02 03 02 0281 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 5 1 02 03 02 0282 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi 5 1 02 03 02 0283 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 5 1 02 03 02 0284 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan 5 1 02 03 02 0285 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi 5 1 02 03 02 0286 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika 5 1 02 03 02 0287 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang 5 1 02 03 02 0288 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia 5 1 02 03 02 0289 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri 5 1 02 03 02 0290 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 5 1 02 03 02 0291 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan 5 1 02 03 02 0292 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 5 1 02 03 02 0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain 5 1 02 03 02 0294 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi 5 1 02 03 02 0295 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan 5 1 02 03 02 0296 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim 5 1 02 03 02 0297 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai 5 1 02 03 02 0298 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi 5 1 02 03 02 0299 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi 5 1 02 03 02 0300 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang 5 1 02 03 02 0301 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya 5 1 02 03 02 0302 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument 5 1 02 03 02 0303 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor 5 1 02 03 02 0304 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool 5 1 02 03 02 0305 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils 5 1 02 03 02 0306 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment 5 1 02 03 02 0307 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya 5 1 02 03 02 0308 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia 5 1 02 03 02 0309 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika 5 1 02 03 02 0310 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 5 1 02 03 02 0311 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan 5 1 02 03 02 0312 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 5 1 02 03 02 0313 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas 5 1 02 03 02 0314 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS 5 1 02 03 02 0315 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama 5 1 02 03 02 0316 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 5 1 02 03 02 0317 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian 5 1 02 03 02 0318 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga 5 1 02 03 02 0319 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN 5 1 02 03 02 0320 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu) 5 1 02 03 02 0321 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan 5 1 02 03 02 0322 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK 339 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 02 0323 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 5 1 02 03 02 0324 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Radiation Detector 5 1 02 03 02 0325 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Modular Counting and Scientific Electronic 5 1 02 03 02 0326 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Assembly/Counting System 5 1 02 03 02 0327 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Recorder Display 5 1 02 03 02 0328 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- System/Power Supply 5 1 02 03 02 0329 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Measuring/Testing Device 5 1 02 03 02 0330 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics 5 1 02 03 02 0331 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Accelerator 5 1 02 03 02 0332 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System 5 1 02 03 02 0333 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya 5 1 02 03 02 0334 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan 5 1 02 03 02 0335 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja 5 1 02 03 02 0336 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan 5 1 02 03 02 0337 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Meteorological Equipment 5 1 02 03 02 0338 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi 5 1 02 03 02 0339 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 5 1 02 03 02 0340 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment 5 1 02 03 02 0341 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device 5 1 02 03 02 0342 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi 5 1 02 03 02 0343 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 5 1 02 03 02 0344 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 5 1 02 03 02 0345 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara 5 1 02 03 02 0346 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran 5 1 02 03 02 0347 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan 5 1 02 03 02 0348 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang 5 1 02 03 02 0349 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 5 1 02 03 02 0350 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage 5 1 02 03 02 0351 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber 5 1 02 03 02 0352 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System 5 1 02 03 02 0353 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel 5 1 02 03 02 0354 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes 5 1 02 03 02 0355 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum 5 1 02 03 02 0356 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Model Ship Workshop 5 1 02 03 02 0357 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Propeller Model Workshop 5 1 02 03 02 0358 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Mechanical Workshop 5 1 02 03 02 0359 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Precision Mechanical Workshop 5 1 02 03 02 0360 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Painting Shop 5 1 02 03 02 0361 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Ship Model Preparation Shop 5 1 02 03 02 0362 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Electrical Workshop 5 1 02 03 02 0363 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB 5 1 02 03 02 0364 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment 5 1 02 03 02 0365 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya 340 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 02 0366 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik 5 1 02 03 02 0367 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 5 1 02 03 02 0368 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik 5 1 02 03 02 0369 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik 5 1 02 03 02 0370 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 5 1 02 03 02 0371 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain 5 1 02 03 02 0372 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius 5 1 02 03 02 0373 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran 5 1 02 03 02 0374 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 5 1 02 03 02 0375 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat 5 1 02 03 02 0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 5 1 02 03 02 0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5 1 02 03 02 0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 5 1 02 03 02 0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 5 1 02 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5 1 02 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 5 1 02 03 02 0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5 1 02 03 02 0412 Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik 5 1 02 03 02 0413 Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen 5 1 02 03 02 0414 Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya 5 1 02 03 02 0415 Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik 5 1 02 03 02 0416 Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric 5 1 02 03 02 0417 Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual 5 1 02 03 02 0418 Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya 5 1 02 03 02 0419 Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk 5 1 02 03 02 0420 Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar 5 1 02 03 02 0421 Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya 5 1 02 03 02 0422 Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka 5 1 02 03 02 0423 Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek 5 1 02 03 02 0424 Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar 5 1 02 03 02 0425 Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu 5 1 02 03 02 0426 Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya 5 1 02 03 02 0427 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak 5 1 02 03 02 0428 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran 5 1 02 03 02 0429 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya 5 1 02 03 02 0430 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Produksi-RIG 5 1 02 03 02 0431 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya 5 1 02 03 02 0432 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian- Alat Pengolahan Minyak 5 1 02 03 02 0433 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian- Alat Pengolahan Air 5 1 02 03 02 0434 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian- Alat Pengolahan Steam 5 1 02 03 02 0435 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian- Alat Pengolahan Wax 5 1 02 03 02 0436 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian- Pengolahan dan Pemurnian Lainnya 5 1 02 03 02 0437 Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik 5 1 02 03 02 0438 Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik 5 1 02 03 02 0439 Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya 5 1 02 03 02 0440 Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur 5 1 02 03 02 0441 Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit 5 1 02 03 02 0442 Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya 5 1 02 03 02 0443 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi 5 1 02 03 02 0444 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara 5 1 02 03 02 0445 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya 5 1 02 03 02 0446 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman 5 1 02 03 02 0447 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker 341 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 02 0448 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja 5 1 02 03 02 0449 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman 5 1 02 03 02 0450 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan 5 1 02 03 02 0451 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya 5 1 02 03 02 0452 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong 5 1 02 03 02 0453 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian 5 1 02 03 02 0454 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air 5 1 02 03 02 0455 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya 5 1 02 03 02 0456 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan 5 1 02 03 02 0457 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan 5 1 02 03 02 0458 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan 5 1 02 03 02 0459 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara 5 1 02 03 02 0460 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara 5 1 02 03 02 0461 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik 5 1 02 03 02 0462 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya 5 1 02 03 02 0463 Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan 5 1 02 03 02 0464 Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan 5 1 02 03 02 0465 Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 5 1 02 03 02 0466 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid- Liquid Contractor Equipment 5 1 02 03 02 0467 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment 5 1 02 03 02 0468 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment 5 1 02 03 02 0469 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier 5 1 02 03 02 0470 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment 5 1 02 03 02 0471 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment 5 1 02 03 02 0472 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment 5 1 02 03 02 0473 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment 5 1 02 03 02 0474 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment 5 1 02 03 02 0475 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment 5 1 02 03 02 0476 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid 5 1 02 03 02 0477 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment 5 1 02 03 02 0478 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment 5 1 02 03 02 0479 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment 5 1 02 03 02 0480 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment 5 1 02 03 02 0481 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment 5 1 02 03 02 0482 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment 5 1 02 03 02 0483 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment 5 1 02 03 02 0484 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid 5 1 02 03 02 0485 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment 5 1 02 03 02 0486 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment 5 1 02 03 02 0487 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment 5 1 02 03 02 0488 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment 5 1 02 03 02 0489 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process 5 1 02 03 02 0490 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment 5 1 02 03 02 0491 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 5 1 02 03 02 0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 5 1 02 03 02 0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 342 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 02 0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 5 1 02 03 02 0495 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light 5 1 02 03 02 0496 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI) 5 1 02 03 02 0497 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light 5 1 02 03 02 0498 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS) 5 1 02 03 02 0499 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal 5 1 02 03 02 0500 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights 5 1 02 03 02 0501 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya 5 1 02 03 02 0502 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 5 1 02 03 02 0503 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya 5 1 02 03 02 0504 Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik 5 1 02 03 02 0505 Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan 5 1 02 03 02 0506 Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam 5 1 02 03 02 0507 Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air 5 1 02 03 02 0508 Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara 5 1 02 03 02 0509 Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya 5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5 1 02 03 03 0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 5 1 02 03 03 0003 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar 5 1 02 03 03 0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 5 1 02 03 03 0005 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium 5 1 02 03 03 0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 5 1 02 03 03 0007 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium 5 1 02 03 03 0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 5 1 02 03 03 0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5 1 02 03 03 0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5 1 02 03 03 0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 5 1 02 03 03 0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 5 1 02 03 03 0013 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 5 1 02 03 03 0014 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool 5 1 02 03 03 0015 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan 5 1 02 03 03 0016 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan 5 1 02 03 03 0017 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum 5 1 02 03 03 0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 5 1 02 03 03 0019 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan 5 1 02 03 03 0020 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 5 1 02 03 03 0021 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan 5 1 02 03 03 0022 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium 5 1 02 03 03 0023 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 5 1 02 03 03 0024 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan 5 1 02 03 03 0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka 5 1 02 03 03 0026 Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam 5 1 02 03 03 0027 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5 1 02 03 03 0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri 5 1 02 03 03 0029 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan 5 1 02 03 03 0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 343 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 03 0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika 5 1 02 03 03 0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 5 1 02 03 03 0033 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 5 1 02 03 03 0034 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik 5 1 02 03 03 0035 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus 5 1 02 03 03 0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 5 1 02 03 03 0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 1 02 03 03 0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 5 1 02 03 03 0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 5 1 02 03 03 0040 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III 5 1 02 03 03 0041 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5 1 02 03 03 0042 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama 5 1 02 03 03 0043 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel 5 1 02 03 03 0044 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel 5 1 02 03 03 0045 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun 5 1 02 03 03 0046 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan 5 1 02 03 03 0047 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan 5 1 02 03 03 0048 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen 5 1 02 03 03 0049 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun 5 1 02 03 03 0050 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 5 1 02 03 03 0051 Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi 5 1 02 03 03 0052 Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu 5 1 02 03 03 0053 Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan 5 1 02 03 03 0054 Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya 5 1 02 03 03 0055 Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai 5 1 02 03 03 0056 Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai 5 1 02 03 03 0057 Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi 5 1 02 03 03 0058 Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas 5 1 02 03 03 0059 Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya 5 1 02 03 03 0060 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi 5 1 02 03 03 0061 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi 5 1 02 03 03 0062 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 5 1 02 03 03 0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar 5 1 02 03 03 0064 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya 5 1 02 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 1 02 03 04 0001 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional 5 1 02 03 04 0002 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi 5 1 02 03 04 0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 5 1 02 03 04 0004 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota 5 1 02 03 04 0005 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa 5 1 02 03 04 0006 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol 5 1 02 03 04 0007 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api 5 1 02 03 04 0008 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang 5 1 02 03 04 0009 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus 5 1 02 03 04 0010 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya 5 1 02 03 04 0011 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional 5 1 02 03 04 0012 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi 5 1 02 03 04 0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 5 1 02 03 04 0014 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota 5 1 02 03 04 0015 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa 5 1 02 03 04 0016 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol 5 1 02 03 04 0017 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api 5 1 02 03 04 0018 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 5 1 02 03 04 0019 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus 5 1 02 03 04 0020 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan 344 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 04 0021 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal 5 1 02 03 04 0022 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur 5 1 02 03 04 0023 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya 5 1 02 03 04 0024 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi 5 1 02 03 04 0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi 5 1 02 03 04 0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 5 1 02 03 04 0027 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi 5 1 02 03 04 0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi 5 1 02 03 04 0029 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi 5 1 02 03 04 0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi 5 1 02 03 04 0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 5 1 02 03 04 0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut 5 1 02 03 04 0033 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut 5 1 02 03 04 0034 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut 5 1 02 03 04 0035 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut 5 1 02 03 04 0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut 5 1 02 03 04 0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut 5 1 02 03 04 0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut 5 1 02 03 04 0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya 5 1 02 03 04 0040 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa 5 1 02 03 04 0041 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa 5 1 02 03 04 0042 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa 5 1 02 03 04 0043 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 5 1 02 03 04 0044 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa 5 1 02 03 04 0045 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa 5 1 02 03 04 0046 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 5 1 02 03 04 0047 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya 5 1 02 03 04 0048 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5 1 02 03 04 0049 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai 5 1 02 03 04 0050 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai 5 1 02 03 04 0051 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 5 1 02 03 04 0052 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 5 1 02 03 04 0053 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai 5 1 02 03 04 0054 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 5 1 02 03 04 0055 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 5 1 02 03 04 0056 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 5 1 02 03 04 0057 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 5 1 02 03 04 0058 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 5 1 02 03 04 0059 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air 5 1 02 03 04 0060 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 5 1 02 03 04 0061 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah 5 1 02 03 04 0062 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya 5 1 02 03 04 0063 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 5 1 02 03 04 0064 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 5 1 02 03 04 0065 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 345 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 04 0066 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 5 1 02 03 04 0067 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 5 1 02 03 04 0068 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 5 1 02 03 04 0069 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 5 1 02 03 04 0070 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor 5 1 02 03 04 0071 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor 5 1 02 03 04 0072 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor 5 1 02 03 04 0073 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor 5 1 02 03 04 0074 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya 5 1 02 03 04 0075 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan 5 1 02 03 04 0076 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air 5 1 02 03 04 0077 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam 5 1 02 03 04 0078 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal 5 1 02 03 04 0079 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 5 1 02 03 04 0080 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 5 1 02 03 04 0081 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri 5 1 02 03 04 0082 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian 5 1 02 03 04 0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 5 1 02 03 04 0084 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik 5 1 02 03 04 0085 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 5 1 02 03 04 0086 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah 5 1 02 03 04 0087 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 5 1 02 03 04 0088 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 5 1 02 03 04 0089 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis 5 1 02 03 04 0090 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan 5 1 02 03 04 0091 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya 5 1 02 03 04 0092 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 5 1 02 03 04 0093 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 5 1 02 03 04 0094 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) 5 1 02 03 04 0095 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN) 5 1 02 03 04 0096 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 5 1 02 03 04 0097 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 5 1 02 03 04 0098 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 5 1 02 03 04 0099 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 5 1 02 03 04 0100 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 5 1 02 03 04 0101 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) 5 1 02 03 04 0102 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera 5 1 02 03 04 0103 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 5 1 02 03 04 0104 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk 5 1 02 03 04 0105 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi 5 1 02 03 04 0106 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik 5 1 02 03 04 0107 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya 5 1 02 03 04 0108 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat 5 1 02 03 04 0109 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya 5 1 02 03 04 0110 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas 5 1 02 03 04 0111 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas 5 1 02 03 04 0112 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas 5 1 02 03 04 0113 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya 5 1 02 03 04 0114 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir 5 1 02 03 04 0115 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir 5 1 02 03 04 0116 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif 5 1 02 03 04 0117 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya 5 1 02 03 04 0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 5 1 02 03 04 0119 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 5 1 02 03 04 0120 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi 346 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 04 0121 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi 5 1 02 03 04 0122 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah 5 1 02 03 04 0123 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya 5 1 02 03 04 0124 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi 5 1 02 03 04 0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 5 1 02 03 04 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 5 1 02 03 04 0127 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah 5 1 02 03 04 0128 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah 5 1 02 03 04 0129 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air 5 1 02 03 04 0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 5 1 02 03 04 0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 5 1 02 03 04 0132 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi 5 1 02 03 04 0133 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi 5 1 02 03 04 0134 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas 5 1 02 03 04 0135 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM 5 1 02 03 04 0136 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya 5 1 02 03 05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5 1 02 03 05 0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 5 1 02 03 05 0002 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat 5 1 02 03 05 0003 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama 5 1 02 03 05 0004 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial 5 1 02 03 05 0005 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa 5 1 02 03 05 0006 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 5 1 02 03 05 0007 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 5 1 02 03 05 0008 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga 5 1 02 03 05 0009 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi dan Sejarah 5 1 02 03 05 0010 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial 5 1 02 03 05 0011 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan 5 1 02 03 05 0012 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 5 1 02 03 05 0013 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro- Audio Visual 5 1 02 03 05 0014 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro- Bentuk Mikro (Microform) 5 1 02 03 05 0015 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro- Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya 5 1 02 03 05 0016 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan Kartografi 5 1 02 03 05 0017 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli 5 1 02 03 05 0018 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran 5 1 02 03 05 0019 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya 5 1 02 03 05 0020 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik 5 1 02 03 05 0021 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya 5 1 02 03 05 0022 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) 5 1 02 03 05 0023 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya 5 1 02 03 05 0024 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita 5 1 02 03 05 0025 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya 5 1 02 03 05 0026 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Tarscalt-Tarscalt 5 1 02 03 05 0027 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Tarscalt-Tarscalt Lainnya 5 1 02 03 05 0028 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik 5 1 02 03 05 0029 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan 5 1 02 03 05 0030 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian 5 1 02 03 05 0031 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya 5 1 02 03 05 0032 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan 5 1 02 03 05 0033 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah 5 1 02 03 05 0034 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan 5 1 02 03 05 0035 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 5 1 02 03 05 0036 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan- Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 5 1 02 03 05 0037 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan- Tanda Penghargaan Bidang Lainnya 347 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 03 05 0038 Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman 5 1 02 03 05 0039 Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut 5 1 02 03 05 0040 Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang 5 1 02 03 05 0041 Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya 5 1 02 03 05 0042 Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong 5 1 02 03 05 0043 Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah 5 1 02 03 05 0044 Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas 5 1 02 03 05 0045 Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya 5 1 02 03 05 0046 Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya 5 1 02 03 05 0047 Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya 5 1 02 03 05 0048 Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya) 5 1 02 03 05 0049 Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) 5 1 02 03 05 0050 Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya) 5 1 02 03 05 0051 Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)- Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya) 5 1 02 03 05 0052 Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya) 5 1 02 03 05 0053 Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya) 5 1 02 03 05 0054 Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya) 5 1 02 03 05 0055 Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air) 5 1 02 03 05 0056 Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya 5 1 02 03 05 0057 Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman 5 1 02 03 05 0058 Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi 5 1 02 03 05 0059 Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi 5 1 02 03 05 0060 Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi 5 1 02 03 05 0061 Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi 5 1 02 03 05 0062 Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi 5 1 02 03 05 0063 Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil 5 1 02 03 05 0064 Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya 5 1 02 03 05 0065 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi 5 1 02 03 06 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 1 02 03 06 0001 Belanja Jasa Servis 5 1 02 03 06 0002 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 1 02 03 06 0003 Belanja Minyak Pelumas 5 1 02 03 06 0004 Belanja Jasa KIR 5 1 02 03 06 0005 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 1 02 03 06 0006 Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 5 1 02 03 06 0007 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5 1 02 03 06 0008 Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 1 02 04 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 1 02 04 02 0001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 1 02 04 03 Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas 5 1 02 04 03 0001 Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah 5 1 02 04 03 0002 Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah 5 1 02 04 04 Belanja Pemulangan Pegawai 5 1 02 04 04 0001 Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah 5 1 02 04 04 0002 Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas 5 1 02 05 Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5 1 02 05 01 Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5 1 02 05 01 0001 Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 5 1 02 05 01 0002 Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga 5 1 02 05 02 Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga 5 1 02 05 02 0001 Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat 5 1 02 05 02 0002 Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga 5 1 02 05 03 Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5 1 02 05 03 0001 Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat 348 1 2 3 4 5 6 7 5 1 02 05 03 0002 Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga 5 1 03 Belanja Bunga 5 1 03 01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 5 1 03 01 01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 5 1 03 01 01 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 5 1 03 01 01 0002 Dst ... 5 1 03 01 02 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang 5 1 03 01 02 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang 5 1 03 01 02 0002 Dst ... 5 1 03 01 03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah 5 1 03 01 03 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah 5 1 03 01 03 0002 Dst ... 5 1 03 01 04 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang 5 1 03 01 04 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang 5 1 03 01 04 0002 Dst ... 5 1 03 01 05 Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah 5 1 03 01 05 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah 5 1 03 01 05 0002 Dst ... 5 1 03 01 06 Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang 5 1 03 01 06 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang 5 1 03 01 06 0002 Dst ... 5 1 03 02 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain 5 1 03 02 01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek 5 1 03 02 01 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek 5 1 03 02 01 0002 Dst ... 5 1 03 03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 5 1 03 03 01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek 5 1 03 03 01 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Pendek 5 1 03 03 01 0002 Dst ... 5 1 03 03 02 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah 5 1 03 03 02 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah 5 1 03 03 02 0002 Dst ... 5 1 03 03 03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang 5 1 03 03 03 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Panjang 5 1 03 03 03 0002 Dst ... 5 1 03 03 04 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Pendek 5 1 03 03 04 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Pendek 5 1 03 03 04 0002 Dst ... 5 1 03 03 05 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah 5 1 03 03 05 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah 5 1 03 03 05 0002 Dst ... 5 1 03 03 06 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang 5 1 03 03 06 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang 5 1 03 03 06 0002 Dst ... 5 1 03 03 07 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Pendek 5 1 03 03 07 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Pendek 5 1 03 03 07 0002 Dst ... 5 1 03 03 08 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah 5 1 03 03 08 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah 5 1 03 03 08 0002 Dst ... 5 1 03 03 09 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang 5 1 03 03 09 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang 5 1 03 03 09 0002 Dst ... 5 1 03 04 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 5 1 03 04 01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Pendek 5 1 03 04 01 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek 5 1 03 04 01 0002 Dst ... 5 1 03 04 02 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah 5 1 03 04 02 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah 5 1 03 04 02 0002 Dst ... 5 1 03 04 03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang 349 1 2 3 4 5 6 7 5 1 03 04 03 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang 5 1 03 04 03 0002 Dst ... 5 1 03 04 04 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Pendek 5 1 03 04 04 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek 5 1 03 04 04 0002 Dst ... 5 1 03 04 05 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah 5 1 03 04 05 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah 5 1 03 04 05 0002 Dst ... 5 1 03 04 06 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang 5 1 03 04 06 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang 5 1 03 04 06 0002 Dst ... 5 1 03 04 07 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Pendek 5 1 03 04 07 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek 5 1 03 04 07 0002 Dst ... 5 1 03 04 08 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah 5 1 03 04 08 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah 5 1 03 04 08 0002 Dst ... 5 1 03 04 09 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang 5 1 03 04 09 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang 5 1 03 04 09 0002 Dst ... 5 1 03 05 Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi) 5 1 03 05 01 Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi) 5 1 03 05 01 0001 Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi) 5 1 03 06 Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD 5 1 03 06 01 Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek 5 1 03 06 01 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... –Jangka Pendek 5 1 03 06 01 0002 Dst ... 5 1 03 06 02 Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Menengah 5 1 03 06 02 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... –Jangka Menengah 5 1 03 06 02 0002 Dst ... 5 1 03 06 03 Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Panjang 5 1 03 06 03 0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... –Jangka Panjang 5 1 03 06 03 0002 Dst ... 5 1 04 Belanja Subsidi 5 1 04 01 Belanja Subsidi kepada BUMN 5 1 04 01 01 Belanja Subsidi kepada BUMN 5 1 04 01 01 0001 Belanja Subsidi kepada BUMN ... 5 1 04 01 01 0002 Dst ... 5 1 04 02 Belanja Subsidi kepada BUMD 5 1 04 02 02 Belanja Subsidi kepada BUMD 5 1 04 02 02 0001 Belanja Subsidi kepada BUMD ... 5 1 04 02 02 0002 Dst ... 5 1 04 03 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta 5 1 04 03 01 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta 5 1 04 03 01 0001 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ... 5 1 04 03 01 0002 Dst ... 5 1 05 Belanja Hibah 5 1 05 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5 1 05 01 01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5 1 05 01 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat ... 5 1 05 01 01 0002 Dst ... 5 1 05 01 02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5 1 05 01 02 0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5 1 05 01 02 0002 Dst ... 5 1 05 01 03 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat 5 1 05 01 01 0001 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat ... 5 1 05 01 02 0001 Dst ... 5 1 05 02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 5 1 05 02 01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah 5 1 05 02 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah ... 5 1 05 02 01 0002 Dst ... 5 1 05 02 02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 5 1 05 02 02 0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah ... 5 1 05 02 02 0002 Dst ... 5 1 05 02 03 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya 5 1 05 02 03 0001 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah ... 5 1 05 02 03 0002 Dst ... 350 1 2 3 4 5 6 7 5 1 05 03 Belanja Hibah kepada BUMN 5 1 05 03 01 Belanja Hibah Uang kepada BUMN 5 1 05 03 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada BUMN ... 5 1 05 03 01 0002 Dst ... 5 1 05 03 02 Belanja Hibah Barang kepada BUMN 5 1 05 03 02 0001 Belanja Hibah Barang kepada BUMN ... 5 1 05 03 02 0002 Dst ... 5 1 05 03 03 Belanja Hibah Jasa kepada BUMN 5 1 05 03 03 0001 Belanja Hibah Jasa kepada BUMN ... 5 1 05 03 03 0002 Dst ... 5 1 05 04 Belanja Hibah kepada BUMD 5 1 05 04 01 Belanja Hibah Uang kepada BUMD 5 1 05 04 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada BUMD ... 5 1 05 04 01 0002 Dst ... 5 1 05 04 02 Belanja Hibah Barang kepada BUMD 5 1 05 04 02 0001 Belanja Hibah Barang kepada BUMD ... 5 1 05 04 02 0002 Dst ... 5 1 05 04 03 Belanja Hibah Jasa kepada BUMD 5 1 05 04 03 0001 Belanja Hibah Jasa kepada BUMD ... 5 1 05 04 03 0002 Dst ... 5 1 05 05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 01 Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 01 0002 Dst ... 5 1 05 05 02 Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 02 0001 Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 02 0002 Dst ... 5 1 05 05 03 Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 03 0001 Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga... yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 03 0001 Dst ... 5 1 05 05 04 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 04 0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 04 0002 Dst ... 5 1 05 05 05 Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 05 0001 Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 05 0002 Dst ... 5 1 05 05 06 Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 06 0001 Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia 5 1 05 05 06 0002 Dst ... 5 1 05 06 Belanja Hibah Dana BOS 5 1 05 06 01 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 5 1 05 06 01 0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ... 5 1 05 06 01 0002 Dst ... 5 1 05 06 02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5 1 05 06 02 0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta ... 5 1 05 06 02 0002 Dst ... 5 1 05 06 03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 5 1 05 06 03 0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta ... 5 1 05 06 03 0002 Dst ... 5 1 05 06 04 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta 5 1 05 06 04 0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta ... 5 1 05 06 04 0002 Dst ... 5 1 05 07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5 1 05 07 01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5 1 05 07 01 0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik … 5 1 05 07 01 0002 Dst … 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 5 1 06 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5 1 06 01 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5 1 06 01 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu... 5 1 06 01 01 0002 Dst ... 5 1 06 01 02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 5 1 06 01 02 0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu ... 5 1 06 01 02 0002 Dst ... 5 1 06 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 5 1 06 02 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 5 1 06 02 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga ... 351 1 2 3 4 5 6 7 5 1 06 02 01 0002 Dst ... 5 1 06 02 02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 5 1 06 02 02 0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga ... 5 1 06 02 02 0002 Dst ... 5 1 06 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5 1 06 03 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5 1 06 03 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ... 5 1 06 03 01 0002 Dst ... 5 1 06 03 02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5 1 06 03 02 0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ... 5 1 06 03 02 0002 Dst ... 5 1 06 04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5 1 06 04 01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5 1 06 04 01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ... 5 1 06 04 01 0002 Dst ... 5 1 06 04 02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5 1 06 04 02 0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ... 5 1 06 04 02 0002 Dst ... 5 2 BELANJA MODAL 5 2 01 Belanja Modal Tanah 5 2 01 01 Belanja Modal Tanah 5 2 01 01 01 Belanja Modal Tanah Persil 5 2 01 01 01 0001 Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal 5 2 01 01 01 0002 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 5 2 01 01 01 0003 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri 5 2 01 01 01 0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 5 2 01 01 01 0005 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga 5 2 01 01 01 0006 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah 5 2 01 01 01 0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 5 2 01 01 02 Belanja Modal Tanah Non Persil 5 2 01 01 02 0001 Belanja Modal Tanah Basah 5 2 01 01 02 0002 Belanja Modal Tanah Kering 5 2 01 01 02 0003 Belanja Modal Tanah Perkebunan 5 2 01 01 02 0004 Belanja Modal Tanah Hutan 5 2 01 01 02 0005 Belanja Modal Tanah Tandus 5 2 01 01 02 0006 Belanja Modal Tanah Padang Alang-Alang/Rumput 5 2 01 01 02 0007 Belanja Modal Tanah Pertanian 5 2 01 01 02 0008 Belanja Modal Tanah Pertambangan 5 2 01 01 02 0009 Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya 5 2 01 01 03 Belanja Modal Lapangan 5 2 01 01 03 0001 Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga 5 2 01 01 03 0002 Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir 5 2 01 01 03 0003 Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang 5 2 01 01 03 0004 Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam 5 2 01 01 03 0005 Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 5 2 01 01 03 0006 Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang 5 2 01 01 03 0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 5 2 01 01 03 0008 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air 5 2 01 01 03 0009 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi 5 2 01 01 03 0010 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan 5 2 01 01 03 0011 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah 5 2 01 01 03 0012 Belanja Modal Tanah untuk Makam 5 2 01 01 03 0013 Belanja Modal Tanah untuk Taman 5 2 01 01 03 0014 Belanja Modal Tanah untuk Latihan 5 2 01 01 03 0015 Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan 5 2 01 01 03 0016 Belanja Modal Tanah Lapangan PBB 5 2 01 01 03 0017 Belanja Modal Tanah Kampung 5 2 01 01 03 0018 Belanja Modal Emplasment 5 2 01 01 03 0019 Belanja Modal Lapangan Lainnya 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5 2 02 01 Belanja Modal Alat Besar 5 2 02 01 01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5 2 02 01 01 0001 Belanja Modal Tractor 5 2 02 01 01 0002 Belanja Modal Grader 352 1 2 3 4 5 6 7 5 2 02 01 01 0003 Belanja Modal Excavator 5 2 02 01 01 0004 Belanja Modal Pile Driver 5 2 02 01 01 0005 Belanja Modal Hauler 5 2 02 01 01 0006 Belanja Modal Asphalt Equipment 5 2 02 01 01 0007 Belanja Modal Compacting Equipment 5 2 02 01 01 0008 Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment 5 2 02 01 01 0009 Belanja Modal Loader 5 2 02 01 01 0010 Belanja Modal Alat Pengangkat 5 2 02 01 01 0011 Belanja Modal Mesin Proses 5 2 02 01 01 0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 5 2 02 01 02 Belanja Modal Alat Besar Apung 5 2 02 01 02 0001 Belanja Modal Dredger 5 2 02 01 02 0002 Belanja Modal Floating Excavator 5 2 02 01 02 0003 Belanja Modal Amphibi Dredger 5 2 02 01 02 0004 Belanja Modal Kapal Tarik 5 2 02 01 02 0005 Belanja Modal Mesin Proses Apung 5 2 02 01 02 0006 Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya 5 2 02 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 5 2 02 01 03 0001 Belanja Modal Alat Penarik 5 2 02 01 03 0002 Belanja Modal Feeder 5 2 02 01 03 0003 Belanja Modal Compressor 5 2 02 01 03 0004 Belanja Modal Electric Generating Set 5 2 02 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 5 2 02 01 03 0006 Belanja Modal Mesin Bor 5 2 02 01 03 0007 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan 5 2 02 01 03 0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 5 2 02 01 03 0009 Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator 5 2 02 01 03 0010 Belanja Modal Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan 5 2 02 01 03 0011 Belanja Modal Mesin Tatoo 5 2 02 01 03 0012 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan 5 2 02 01 03 0013 Belanja Modal Peralatan Selam 5 2 02 01 03 0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 5 2 02 01 03 0015 Belanja Modal Peralatan Intelijen 5 2 02 01 03 0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 5 2 02 02 Belanja Modal Alat Angkutan 5 2 02 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5 2 02 02 01 0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 2 02 02 01 0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 5 2 02 02 01 0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5 2 02 02 01 0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5 2 02 02 01 0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 5 2 02 02 01 0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 5 2 02 02 01 0007 Belanja Modal Kendaraan Tempur 5 2 02 02 01 0008 Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel 5 2 02 02 01 0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 5 2 02 02 02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5 2 02 02 02 0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 5 2 02 02 02 0002 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 5 2 02 02 02 0003 Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor 5 2 02 02 02 0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 5 2 02 02 03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 5 2 02 02 03 0001 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 5 2 02 02 03 0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 5 2 02 02 03 0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 5 2 02 02 03 0004 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer 5 2 02 02 03 0005 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 5 2 02 02 04 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 5 2 02 02 04 0001 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang 5 2 02 02 04 0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 5 2 02 02 04 0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 5 2 02 02 04 0004 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 5 2 02 02 05 Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara 5 2 02 02 05 0001 Belanja Modal Kapal Terbang 5 2 02 02 05 0002 Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya 5 2 02 03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5 2 02 03 01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5 2 02 03 01 0001 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 5 2 02 03 01 0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 5 2 02 03 01 0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 353 1 2 3 4 5 6 7 5 2 02 03 01 0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 5 2 02 03 01 0005 Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin 5 2 02 03 01 0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 5 2 02 03 01 0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus 5 2 02 03 01 0008 Belanja Modal Peralatan Las 5 2 02 03 01 0009 Belanja Modal Perkakas Pabrik Es 5 2 02 03 01 0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 5 2 02 03 02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5 2 02 03 02 0001 Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 5 2 02 03 02 0002 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 5 2 02 03 02 0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 5 2 02 03 02 0004 Belanja Modal Perkakas Pengangkat 5 2 02 03 02 0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 5 2 02 03 02 0006 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools) 5 2 02 03 02 0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 5 2 02 03 02 0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 5 2 02 03 02 0009 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu 5 2 02 03 02 0010 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu 5 2 02 03 02 0011 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip dan Feeting 5 2 02 03 02 0012 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam 5 2 02 03 02 0013 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 5 2 02 03 03 Belanja Modal Alat Ukur 5 2 02 03 03 0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 5 2 02 03 03 0002 Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia 5 2 02 03 03 0003 Belanja Modal Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian 5 2 02 03 03 0004 Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain 5 2 02 03 03 0005 Belanja Modal Alat Kalibrasi 5 2 02 03 03 0006 Belanja Modal Oscilloscope 5 2 02 03 03 0007 Belanja Modal Universal Tester 5 2 02 03 03 0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 5 2 02 03 03 0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 5 2 02 03 03 0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 5 2 02 03 03 0011 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara 5 2 02 03 03 0012 Belanja Modal Takaran Kering 5 2 02 03 03 0013 Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan 5 2 02 03 03 0014 Belanja Modal Takaran Lainnya 5 2 02 03 03 0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 5 2 02 03 03 0016 Belanja Modal Specific Set 5 2 02 03 03 0017 Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam 5 2 02 03 03 0018 Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan 5 2 02 03 03 0019 Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu 5 2 02 03 03 0020 Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop 5 2 02 03 03 0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 5 2 02 04 Belanja Modal Alat Pertanian 5 2 02 04 01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5 2 02 04 01 0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 5 2 02 04 01 0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 5 2 02 04 01 0003 Belanja Modal Alat Panen 5 2 02 04 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian 5 2 02 04 01 0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 5 2 02 04 01 0006 Belanja Modal Alat Processing 5 2 02 04 01 0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 5 2 02 04 01 0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 5 2 02 04 01 0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 5 2 02 04 01 0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 5 2 02 05 01 0001 Belanja Modal Mesin Ketik 5 2 02 05 01 0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 5 2 02 05 01 0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5 2 02 05 02 0001 Belanja Modal Meubelair 5 2 02 05 02 0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 5 2 02 05 02 0003 Belanja Modal Alat Pembersih 5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5 2 02 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur 5 2 02 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 354 1 2 3 4 5 6 7 5 2 02 05 02 0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 2 02 05 03 0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 5 2 02 05 03 0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 5 2 02 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 5 2 02 05 03 0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 5 2 02 05 03 0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 5 2 02 05 03 0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 5 2 02 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 5 2 02 06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 5 2 02 06 01 Belanja Modal Alat Studio 5 2 02 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 5 2 02 06 01 0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 5 2 02 06 01 0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 5 2 02 06 01 0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 5 2 02 06 01 0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 5 2 02 06 01 0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 5 2 02 06 02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5 2 02 06 02 0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 5 2 02 06 02 0002 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB 5 2 02 06 02 0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 5 2 02 06 02 0004 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF 5 2 02 06 02 0005 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF 5 2 02 06 02 0006 Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial 5 2 02 06 02 0007 Belanja Modal Alat-Alat Sandi 5 2 02 06 02 0008 Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus 5 2 02 06 02 0009 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 5 2 02 06 02 0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 5 2 02 06 02 0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 5 2 02 06 03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 5 2 02 06 03 0001 Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW 5 2 02 06 03 0002 Belanja Modal Peralatan Pemancar HF/SW 5 2 02 06 03 0003 Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM 5 2 02 06 03 0004 Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF 5 2 02 06 03 0005 Belanja Modal Peralatan Pemancar SHF 5 2 02 06 03 0006 Belanja Modal Peralatan Antena MF/MW 5 2 02 06 03 0007 Belanja Modal Peralatan Antena HF/SW 5 2 02 06 03 0008 Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM 5 2 02 06 03 0009 Belanja Modal Peralatan Antena UHF 5 2 02 06 03 0010 Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola 5 2 02 06 03 0011 Belanja Modal Peralatan Translator VHF/VHF 5 2 02 06 03 0012 Belanja Modal Peralatan Translator UHF/UHF 5 2 02 06 03 0013 Belanja Modal Peralatan Translator VHF/UHF 5 2 02 06 03 0014 Belanja Modal Peralatan Translator UHF/VHF 5 2 02 06 03 0015 Belanja Modal Peralatan Microwave FPU 5 2 02 06 03 0016 Belanja Modal Peralatan Microwave Terestrial 5 2 02 06 03 0017 Belanja Modal Peralatan Microwave TVRO 5 2 02 06 03 0018 Belanja Modal Peralatan Dummy Load 5 2 02 06 03 0019 Belanja Modal Switcher Antena 5 2 02 06 03 0020 Belanja Modal Switcher/Menara Antena 5 2 02 06 03 0021 Belanja Modal Feeder 5 2 02 06 03 0022 Belanja Modal Humidity Control 5 2 02 06 03 0023 Belanja Modal Program Input Equipment 5 2 02 06 03 0024 Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF 5 2 02 06 03 0025 Belanja Modal Peralatan Pemancar LF 5 2 02 06 03 0026 Belanja Modal Unit Pemancar MF+HF 5 2 02 06 03 0027 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar MF+HF 5 2 02 06 03 0028 Belanja Modal Peralatan Penerima 5 2 02 06 03 0029 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima LF 5 2 02 06 03 0030 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF 5 2 02 06 03 0031 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima HF 5 2 02 06 03 0032 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF 5 2 02 06 03 0033 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF 5 2 02 06 03 0034 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF 5 2 02 06 03 0035 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima SHF 5 2 02 06 03 0036 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF 5 2 02 06 03 0037 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF 5 2 02 06 03 0038 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF 5 2 02 06 03 0039 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF 355 1 2 3 4 5 6 7 5 2 02 06 03 0040 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF 5 2 02 06 03 0041 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF 5 2 02 06 03 0042 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF 5 2 02 06 03 0043 Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah 5 2 02 06 03 0044 Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi 5 2 02 06 03 0045 Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan 5 2 02 06 03 0046 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio 5 2 02 06 03 0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 5 2 02 06 03 0048 Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya 5 2 02 06 04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 5 2 02 06 04 0001 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System 5 2 02 06 04 0002 Belanja Modal Very High Frequence Omni Range (VOR) 5 2 02 06 04 0003 Belanja Modal Distance Measuring Equipment (DME) 5 2 02 06 04 0004 Belanja Modal Radar 5 2 02 06 04 0005 Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi 5 2 02 06 04 0006 Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 5 2 02 06 04 0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 5 2 02 07 01 0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 5 2 02 07 01 0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 5 2 02 07 01 0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 5 2 02 07 01 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 5 2 02 07 01 0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 5 2 02 07 01 0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 5 2 02 07 01 0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 5 2 02 07 01 0009 Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary 5 2 02 07 01 0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 5 2 02 07 01 0011 Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik 5 2 02 07 01 0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 5 2 02 07 01 0013 Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf) 5 2 02 07 01 0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 5 2 02 07 01 0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 5 2 02 07 01 0016 Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 5 2 02 07 01 0017 Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah 5 2 02 07 01 0018 Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi 5 2 02 07 01 0019 Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir 5 2 02 07 01 0020 Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 5 2 02 07 01 0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 5 2 02 07 01 0022 Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa 5 2 02 07 01 0023 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 5 2 02 07 01 0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 5 2 02 07 01 0025 Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU 5 2 02 07 01 0026 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung 5 2 02 07 01 0027 Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine 5 2 02 07 01 0028 Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi 5 2 02 07 01 0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 5 2 02 07 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5 2 02 07 02 0001 Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut 5 2 02 07 02 0002 Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Udara 5 2 02 07 02 0003 Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian 5 2 02 07 02 0004 Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga 5 2 02 07 02 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 5 2 02 08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5 2 02 08 01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5 2 02 08 01 0001 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 5 2 02 08 01 0002 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan 5 2 02 08 01 0003 Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia 5 2 02 08 01 0004 Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika 5 2 02 08 01 0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi 5 2 02 08 01 0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 5 2 02 08 01 0007 Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia 5 2 02 08 01 0008 Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 5 2 02 08 01 0009 Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam 5 2 02 08 01 0010 Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik 5 2 02 08 01 0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 5 2 02 08 01 0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 5 2 02 08 01 0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 356 1 2 3 4 5 6 7 5 2 02 08 01 0014 Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi 5 2 02 08 01 0015 Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi 5 2 02 08 01 0016 Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi 5 2 02 08 01 0017 Belanja Modal Alat Laboratorium Film 5 2 02 08 01 0018 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan 5 2 02 08 01 0019 Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi 5 2 02 08 01 0020 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika 5 2 02 08 01 0021 Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrodinamika 5 2 02 08 01 0022 Belanja Modal Alat Laboratorium Klimatologi 5 2 02 08 01 0023 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Peleburan 5 2 02 08 01 0024 Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir 5 2 02 08 01 0025 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan 5 2 02 08 01 0026 Belanja Modal Alat Laboratorium Pembuatan Pola 5 2 02 08 01 0027 Belanja Modal Alat Laboratorium Metalografi 5 2 02 08 01 0028 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengelasan 5 2 02 08 01 0029 Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan 5 2 02 08 01 0030 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 5 2 02 08 01 0031 Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi 5 2 02 08 01 0032 Belanja Modal Alat Laboratorium Pelapisan Logam 5 2 02 08 01 0033 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 5 2 02 08 01 0034 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil 5 2 02 08 01 0035 Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Tekstil 5 2 02 08 01 0036 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik 5 2 02 08 01 0037 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 5 2 02 08 01 0038 Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 5 2 02 08 01 0039 Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik 5 2 02 08 01 0040 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 5 2 02 08 01 0041 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 5 2 02 08 01 0042 Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 5 2 02 08 01 0043 Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya 5 2 02 08 01 0044 Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 5 2 02 08 01 0045 Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi 5 2 02 08 01 0046 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 5 2 02 08 01 0047 Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan 5 2 02 08 01 0048 Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi 5 2 02 08 01 0049 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika 5 2 02 08 01 0050 Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang 5 2 02 08 01 0051 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia 5 2 02 08 01 0052 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Industri 5 2 02 08 01 0053 Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 5 2 02 08 01 0054 Belanja Modal Laboratorium Kearsipan 5 2 02 08 01 0055 Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 5 2 02 08 01 0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 5 2 02 08 01 0057 Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi 5 2 02 08 01 0058 Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan 5 2 02 08 01 0059 Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim 5 2 02 08 01 0060 Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Pantai 5 2 02 08 01 0061 Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi 5 2 02 08 01 0062 Belanja Modal Alat Laboratorium Populasi 5 2 02 08 01 0063 Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang 5 2 02 08 01 0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 5 2 02 08 02 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 5 2 02 08 02 0001 Belanja Modal Analytical Instrument 5 2 02 08 02 0002 Belanja Modal Instrument Probe/Sensor 5 2 02 08 02 0003 Belanja Modal General Laboratory Tool 5 2 02 08 02 0004 Belanja Modal Glassware Plastic/Utensils 5 2 02 08 02 0005 Belanja Modal Laboratory Safety Equipment 5 2 02 08 02 0006 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya 5 2 02 08 03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5 2 02 08 03 0001 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia 5 2 02 08 03 0002 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika 5 2 02 08 03 0003 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 5 2 02 08 03 0004 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan 5 2 02 08 03 0005 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 5 2 02 08 03 0006 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas 5 2 02 08 03 0007 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS 5 2 02 08 03 0008 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama 5 2 02 08 03 0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 5 2 02 08 03 0010 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian 357 1 2 3 4 5 6 7 5 2 02 08 03 0011 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga 5 2 02 08 03 0012 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN 5 2 02 08 03 0013 Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu) 5 2 02 08 03 0014 Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan 5 2 02 08 03 0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 5 2 02 08 03 0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 5 2 02 08 04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 5 2 02 08 04 0001 Belanja Modal Radiation Detector 5 2 02 08 04 0002 Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic 5 2 02 08 04 0003 Belanja Modal Assembly/Counting System 5 2 02 08 04 0004 Belanja Modal Recorder Display 5 2 02 08 04 0005 Belanja Modal System/Power Supply 5 2 02 08 04 0006 Belanja Modal Measuring/Testing Device 5 2 02 08 04 0007 Belanja Modal Opto Electronics 5 2 02 08 04 0008 Belanja Modal Accelerator 5 2 02 08 04 0009 Belanja Modal Reactor Experimental System 5 2 02 08 04 0010 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya 5 2 02 08 05 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 5 2 02 08 05 0001 Alat Ukur Fisika Kesehatan 5 2 02 08 05 0002 Alat Kesehatan Kerja 5 2 02 08 05 0003 Proteksi Lingkungan 5 2 02 08 05 0004 Meteorological Equipment 5 2 02 08 05 0005 Sumber Radiasi 5 2 02 08 05 0006 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 5 2 02 08 06 Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 5 2 02 08 06 0001 Belanja Modal Radiation Application Equipment 5 2 02 08 06 0002 Belanja Modal Non Destructive Test (NDT) Device 5 2 02 08 06 0003 Belanja Modal Peralatan Hidrologi 5 2 02 08 06 0004 Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 5 2 02 08 07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 5 2 02 08 07 0001 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 5 2 02 08 07 0002 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara 5 2 02 08 07 0003 Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran 5 2 02 08 07 0004 Belanja Modal Laboratorium Lingkungan 5 2 02 08 07 0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang 5 2 02 08 07 0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 5 2 02 08 08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 5 2 02 08 08 0001 Belanja Modal Towing Carriage 5 2 02 08 08 0002 Belanja Modal Wave Generator and Absorber 5 2 02 08 08 0003 Belanja Modal Data Accquisition and Analyzing System 5 2 02 08 08 0004 Belanja Modal Cavitation Tunnel 5 2 02 08 08 0005 Belanja Modal Overhead Cranes 5 2 02 08 08 0006 Belanja Modal Peralatan Umum 5 2 02 08 08 0007 Belanja Modal Pemesinan:Model Ship Workshop 5 2 02 08 08 0008 Belanja Modal Pemesinan:Propeller Model Workshop 5 2 02 08 08 0009 Belanja Modal Pemesinan : Mechanical Workshop 5 2 02 08 08 0010 Belanja Modal Pemesinan:Precision Mechanical Workshop 5 2 02 08 08 0011 Belanja Modal Pemesinan:Painting Shop 5 2 02 08 08 0012 Belanja Modal Pemesinan:Ship Model Preparation Shop 5 2 02 08 08 0013 Belanja Modal Pemesinan:Electrical Workshop 5 2 02 08 08 0014 Belanja Modal MOB 5 2 02 08 08 0015 Belanja Modal Photo and Film Equipment 5 2 02 08 08 0016 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya 5 2 02 08 09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 5 2 02 08 09 0001 Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik 5 2 02 08 09 0002 Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 5 2 02 08 09 0003 Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik 5 2 02 08 09 0004 Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik 5 2 02 08 09 0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 5 2 02 08 09 0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain 5 2 02 08 09 0007 Belanja Modal Alat Laboratorium Natius 5 2 02 08 09 0008 Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran 5 2 02 08 09 0009 Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 5 2 02 08 09 0010 Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat 5 2 02 08 09 0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 5 2 02 10 Belanja Modal Komputer 5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 5 2 02 10 01 0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 358 1 2 3 4 5 6 7 5 2 02 10 01 0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5 2 02 10 02 0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 5 2 02 10 02 0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 5 2 02 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5 2 02 10 02 0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 5 2 02 10 02 0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5 2 02 11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5 2 02 11 01 Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi 5 2 02 11 01 0001 Belanja Modal Optik 5 2 02 11 01 0002 Belanja Modal Ukur/Instrumen 5 2 02 11 01 0003 Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya 5 2 02 11 02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5 2 02 11 02 0001 Belanja Modal Mekanik 5 2 02 11 02 0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 5 2 02 11 02 0003 Belanja Modal Manual 5 2 02 11 02 0004 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya 5 2 02 12 Belanja Modal Alat Pengeboran 5 2 02 12 01 Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin 5 2 02 12 01 0001 Belanja Modal Bor Mesin Tumbuk 5 2 02 12 01 0002 Belanja Modal Bor Mesin Putar 5 2 02 12 01 0003 Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya 5 2 02 12 02 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin 5 2 02 12 02 0001 Belanja Modal Bangka 5 2 02 12 02 0002 Belanja Modal Pantek 5 2 02 12 02 0003 Belanja Modal Putar 5 2 02 12 02 0004 Belanja Modal Peralatan Bantu 5 2 02 12 02 0005 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya 5 2 02 13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 5 2 02 13 01 Belanja Modal Sumur 5 2 02 13 01 0001 Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak 5 2 02 13 01 0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 5 2 02 13 01 0003 Belanja Modal Sumur Lainnya 5 2 02 13 02 Belanja Modal Produksi 5 2 02 13 02 0001 Belanja Modal RIG 5 2 02 13 02 0002 Belanja Modal Produksi Lainnya 5 2 02 13 03 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian 5 2 02 13 03 0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak 5 2 02 13 03 0002 Belanja Modal Alat Pengolahan Air 5 2 02 13 03 0003 Belanja Modal Alat Pengolahan Steam 5 2 02 13 03 0004 Belanja Modal Alat Pengolahan Wax 5 2 02 13 03 0005 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya 5 2 02 14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 5 2 02 14 01 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 5 2 02 14 01 0001 Belanja Modal Mekanik 5 2 02 14 01 0002 Belanja Modal Elektrik 5 2 02 14 01 0003 Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya 5 2 02 14 02 Belanja Modal Alat Bantu Produksi 5 2 02 14 02 0001 Belanja Modal Perawatan Sumur 5 2 02 14 02 0002 Belanja Modal Tes Unit 5 2 02 14 02 0003 Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya 5 2 02 15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5 2 02 15 01 Belanja Modal Alat Deteksi 5 2 02 15 01 0001 Belanja Modal Radiasi 5 2 02 15 01 0002 Belanja Modal Suara 5 2 02 15 01 0003 Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya 5 2 02 15 02 Belanja Modal Alat Pelindung 5 2 02 15 02 0001 Belanja Modal Baju Pengaman 5 2 02 15 02 0002 Belanja Modal Masker 5 2 02 15 02 0003 Belanja Modal Topi Kerja 5 2 02 15 02 0004 Belanja Modal Sabuk Pengaman 5 2 02 15 02 0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan 5 2 02 15 02 0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 5 2 02 15 03 Belanja Modal Alat SAR 5 2 02 15 03 0001 Belanja Modal Alat Penolong 5 2 02 15 03 0002 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 5 2 02 15 03 0003 Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air 5 2 02 15 03 0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 5 2 02 15 04 Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan 359 1 2 3 4 5 6 7 5 2 02 15 04 0001 Belanja Modal Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan 5 2 02 15 04 0002 Belanja Modal Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan 5 2 02 15 04 0003 Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan 5 2 02 15 04 0004 Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara 5 2 02 15 04 0005 Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara 5 2 02 15 04 0006 Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik 5 2 02 15 04 0007 Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya 5 2 02 16 Belanja Modal Alat Peraga 5 2 02 16 01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 5 2 02 16 01 0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 5 2 02 16 01 0002 Belanja Modal Alat Peraga Percontohan 5 2 02 16 01 0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 5 2 02 17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 5 2 02 17 01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 5 2 02 17 01 0001 Belanja Modal Liquid-Liquid Contractor Equipment 5 2 02 17 01 0002 Belanja Modal Solid-Solid Mixing Equipment 5 2 02 17 01 0003 Belanja Modal Solid-Solid Screening Equipment 5 2 02 17 01 0004 Belanja Modal Solid-Solid Classifier 5 2 02 17 01 0005 Belanja Modal Solid-Liquid Mixing Equipment 5 2 02 17 01 0006 Belanja Modal Solid Liquid Crystallization Equipment 5 2 02 17 01 0007 Belanja Modal Ion Exchange Absortion Equipment 5 2 02 17 01 0008 Belanja Modal Leaching Equipment 5 2 02 17 01 0009 Belanja Modal Gravity Sedimentation Equipment 5 2 02 17 01 0010 Belanja Modal Solid Liquid Filtering Equipment 5 2 02 17 01 0011 Belanja Modal Centrifuge for Solid Liquid 5 2 02 17 01 0012 Belanja Modal Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment 5 2 02 17 01 0013 Belanja Modal Gas-Solid Drying Equipment 5 2 02 17 01 0014 Belanja Modal Gas-Solid Fluidised Bed Equipment 5 2 02 17 01 0015 Belanja Modal Gas-Solid Separation Equipment 5 2 02 17 01 0016 Belanja Modal Gas-Liquid Distillation Equipment 5 2 02 17 01 0017 Belanja Modal Gas-Liquid Separation Equipment 5 2 02 17 01 0018 Belanja Modal Isotope Separation Equipment 5 2 02 17 01 0019 Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid 5 2 02 17 01 0020 Belanja Modal Solid Material Handling Equipment 5 2 02 17 01 0021 Belanja Modal Size Reduction Size Balargement Equipment 5 2 02 17 01 0022 Belanja Modal Heat Generating Equipment 5 2 02 17 01 0023 Belanja Modal Heat Transfer Equipment 5 2 02 17 01 0024 Belanja Modal Mechanical Process 5 2 02 17 01 0025 Belanja Modal Chemical Reaction Equipment 5 2 02 17 01 0026 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 5 2 02 18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5 2 02 18 01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5 2 02 18 01 0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 5 2 02 18 01 0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 5 2 02 18 01 0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 5 2 02 18 02 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 2 02 18 02 0001 Belanja Modal Runway/Threshold Light 5 2 02 18 02 0002 Belanja Modal Visual Approach Slope Indicator (VASI) 5 2 02 18 02 0003 Belanja Modal Approach Light 5 2 02 18 02 0004 Belanja Modal Runway Identification Light (REILS) 5 2 02 18 02 0005 Belanja Modal Signal 5 2 02 18 02 0006 Belanja Modal Flood Lights 5 2 02 18 02 0007 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya 5 2 02 18 03 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 5 2 02 18 03 0001 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 5 2 02 18 03 0002 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya 5 2 02 19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5 2 02 19 01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5 2 02 19 01 0001 Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik 5 2 02 19 01 0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 5 2 02 19 01 0003 Belanja Modal Peralatan Senam 5 2 02 19 01 0004 Belanja Modal Peralatan Olahraga Air 5 2 02 19 01 0005 Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara 5 2 02 19 01 0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5 2 03 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5 2 03 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 2 03 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 360 1 2 3 4 5 6 7 5 2 03 01 01 0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 5 2 03 01 01 0003 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar 5 2 03 01 01 0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 5 2 03 01 01 0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 5 2 03 01 01 0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 5 2 03 01 01 0007 Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium 5 2 03 01 01 0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 5 2 03 01 01 0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5 2 03 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5 2 03 01 01 0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 5 2 03 01 01 0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 5 2 03 01 01 0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 5 2 03 01 01 0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 5 2 03 01 01 0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan 5 2 03 01 01 0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 5 2 03 01 01 0017 Belanja Modal Bangunan Gedung Museum 5 2 03 01 01 0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 5 2 03 01 01 0019 Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan 5 2 03 01 01 0020 Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 5 2 03 01 01 0021 Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan 5 2 03 01 01 0022 Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium 5 2 03 01 01 0023 Belanja Modal Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 5 2 03 01 01 0024 Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan 5 2 03 01 01 0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 5 2 03 01 01 0026 Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam 5 2 03 01 01 0027 Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5 2 03 01 01 0028 Belanja Modal Bangunan Industri 5 2 03 01 01 0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 5 2 03 01 01 0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 2 03 01 01 0031 Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika 5 2 03 01 01 0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 5 2 03 01 01 0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 5 2 03 01 01 0034 Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik 5 2 03 01 01 0035 Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus 5 2 03 01 01 0036 Belanja Modal Taman 5 2 03 01 01 0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 2 03 01 02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5 2 03 01 02 0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 5 2 03 01 02 0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 5 2 03 01 02 0003 Belanja Modal Rumah Negara Golongan III 5 2 03 01 02 0004 Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5 2 03 01 02 0005 Belanja Modal Asrama 5 2 03 01 02 0006 Belanja Modal Hotel 5 2 03 01 02 0007 Belanja Modal Motel 5 2 03 01 02 0008 Belanja Modal Flat/Rumah Susun 5 2 03 01 02 0009 Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan 5 2 03 01 02 0010 Belanja Modal Panti Asuhan 5 2 03 01 02 0011 Belanja Modal Apartemen 5 2 03 01 02 0012 Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun 5 2 03 01 02 0013 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 5 2 03 02 Belanja Modal Monumen 5 2 03 02 01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 5 2 03 02 01 0001 Belanja Modal Candi 5 2 03 02 01 0002 Belanja Modal Tugu 5 2 03 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Peninggalan 5 2 03 02 01 0004 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya 5 2 03 03 Belanja Modal Bangunan Menara 5 2 03 03 01 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan 5 2 03 03 01 0001 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai 5 2 03 03 01 0002 Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai 5 2 03 03 01 0003 Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi 5 2 03 03 01 0004 Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas 5 2 03 03 01 0005 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya 5 2 03 04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5 2 03 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5 2 03 04 01 0001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi 5 2 03 04 01 0002 Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi 5 2 03 04 01 0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 5 2 03 04 01 0004 Belanja Modal Pagar 361 1 2 3 4 5 6 7 5 2 03 04 01 0005 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 2 04 01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5 2 04 01 01 Belanja Modal Jalan 5 2 04 01 01 0001 Belanja Modal Jalan Nasional 5 2 04 01 01 0002 Belanja Modal Jalan Provinsi 5 2 04 01 01 0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 5 2 04 01 01 0004 Belanja Modal Jalan Kota 5 2 04 01 01 0005 Belanja Modal Jalan Desa 5 2 04 01 01 0006 Belanja Modal Jalan Tol 5 2 04 01 01 0007 Belanja Modal Jalan Kereta Api 5 2 04 01 01 0008 Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang 5 2 04 01 01 0009 Belanja Modal Jalan Khusus 5 2 04 01 01 0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 5 2 04 01 02 Belanja Modal Jembatan 5 2 04 01 02 0001 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional 5 2 04 01 02 0002 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi 5 2 04 01 02 0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 5 2 04 01 02 0004 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota 5 2 04 01 02 0005 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa 5 2 04 01 02 0006 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol 5 2 04 01 02 0007 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api 5 2 04 01 02 0008 Belanja Modal Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 5 2 04 01 02 0009 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus 5 2 04 01 02 0010 Belanja Modal Jembatan Penyeberangan 5 2 04 01 02 0011 Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal 5 2 04 01 02 0012 Belanja Modal Jembatan Pengukur 5 2 04 01 02 0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 5 2 04 02 Belanja Modal Bangunan Air 5 2 04 02 01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5 2 04 02 01 0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi 5 2 04 02 01 0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 5 2 04 02 01 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 5 2 04 02 01 0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi 5 2 04 02 01 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 5 2 04 02 01 0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 5 2 04 02 01 0007 Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi 5 2 04 02 01 0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 5 2 04 02 02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 5 2 04 02 02 0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut 5 2 04 02 02 0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pasang Surut 5 2 04 02 02 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut 5 2 04 02 02 0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 5 2 04 02 02 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut 5 2 04 02 02 0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut 5 2 04 02 02 0007 Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut 5 2 04 02 02 0008 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya 5 2 04 02 03 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 5 2 04 02 03 0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa 5 2 04 02 03 0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa 5 2 04 02 03 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa 5 2 04 02 03 0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 5 2 04 02 03 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa 5 2 04 02 03 0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa 5 2 04 02 03 0007 Belanja Modal Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 5 2 04 02 03 0008 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya 5 2 04 02 04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5 2 04 02 04 0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5 2 04 02 04 0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai 5 2 04 02 04 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai 5 2 04 02 04 0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 5 2 04 02 04 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 5 2 04 02 04 0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai 5 2 04 02 04 0007 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 5 2 04 02 05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 5 2 04 02 05 0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 5 2 04 02 05 0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 5 2 04 02 05 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 362 1 2 3 4 5 6 7 5 2 04 02 05 0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 5 2 04 02 05 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air 5 2 04 02 05 0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 5 2 04 02 05 0007 Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah 5 2 04 02 05 0008 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya 5 2 04 02 06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 5 2 04 02 06 0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 5 2 04 02 06 0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 5 2 04 02 06 0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 5 2 04 02 06 0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 5 2 04 02 06 0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 5 2 04 02 06 0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 5 2 04 02 07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5 2 04 02 07 0001 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 5 2 04 02 07 0002 Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor 5 2 04 02 07 0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 5 2 04 02 07 0004 Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor 5 2 04 02 07 0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor 5 2 04 02 07 0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 5 2 04 03 Belanja Modal Instalasi 5 2 04 03 01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 5 2 04 03 01 0001 Belanja Modal Instalasi Air Permukaan 5 2 04 03 01 0002 Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air 5 2 04 03 01 0003 Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam 5 2 04 03 01 0004 Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal 5 2 04 03 01 0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 5 2 04 03 02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 5 2 04 03 02 0001 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik 5 2 04 03 02 0002 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri 5 2 04 03 02 0003 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian 5 2 04 03 02 0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 5 2 04 03 03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 5 2 04 03 03 0001 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik 5 2 04 03 03 0002 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 5 2 04 03 03 0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 5 2 04 03 03 0004 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 5 2 04 03 04 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 5 2 04 03 04 0001 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 5 2 04 03 04 0002 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis 5 2 04 03 04 0003 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan 5 2 04 03 04 0004 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya 5 2 04 03 05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 5 2 04 03 05 0001 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 5 2 04 03 05 0002 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 5 2 04 03 05 0003 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) 5 2 04 03 05 0004 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN) 5 2 04 03 05 0005 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 5 2 04 03 05 0006 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 5 2 04 03 05 0007 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 5 2 04 03 05 0008 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 5 2 04 03 05 0009 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 5 2 04 03 05 0010 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) 5 2 04 03 05 0011 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera 5 2 04 03 05 0012 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 5 2 04 03 06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 5 2 04 03 06 0001 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk 5 2 04 03 06 0002 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi 5 2 04 03 06 0003 Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik 5 2 04 03 06 0004 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya 5 2 04 03 07 Belanja Modal Instalasi Pertahanan 5 2 04 03 07 0001 Belanja Modal Instalasi Pertahanan di Darat 5 2 04 03 07 0002 Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya 5 2 04 03 08 Belanja Modal Instalasi Gas 5 2 04 03 08 0001 Belanja Modal Instalasi Gardu Gas 5 2 04 03 08 0002 Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas 5 2 04 03 08 0003 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas 5 2 04 03 08 0004 Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya 5 2 04 03 09 Belanja Modal Instalasi Pengaman 5 2 04 03 09 0001 Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir 363 1 2 3 4 5 6 7 5 2 04 03 09 0002 Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir 5 2 04 03 09 0003 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif 5 2 04 03 09 0004 Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya 5 2 04 03 10 Belanja Modal Instalasi Lain 5 2 04 03 10 0001 Belanja Modal Instalasi Lain 5 2 04 04 Belanja Modal Jaringan 5 2 04 04 01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 5 2 04 04 01 0001 Belanja Modal Jaringan Pembawa 5 2 04 04 01 0002 Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi 5 2 04 04 01 0003 Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi 5 2 04 04 01 0004 Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah 5 2 04 04 01 0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 5 2 04 04 02 Belanja Modal Jaringan Listrik 5 2 04 04 02 0001 Belanja Modal Jaringan Transmisi 5 2 04 04 02 0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 5 2 04 04 02 0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 5 2 04 04 03 Belanja Modal Jaringan Telepon 5 2 04 04 03 0001 Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah 5 2 04 04 03 0002 Belanja Modal Jaringan Telepon di bawah Tanah 5 2 04 04 03 0003 Belanja Modal Jaringan Telepon di dalam Air 5 2 04 04 03 0004 Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara 5 2 04 04 03 0005 Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya 5 2 04 04 04 Belanja Modal Jaringan Gas 5 2 04 04 04 0001 Belanja Modal Jaringan Pipa Gas Transmisi 5 2 04 04 04 0002 Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi 5 2 04 04 04 0003 Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas 5 2 04 04 04 0004 Belanja Modal Jaringan BBM 5 2 04 04 04 0005 Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5 2 05 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5 2 05 01 01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5 2 05 01 01 0001 Belanja Modal Buku Umum 5 2 05 01 01 0002 Belanja Modal Buku Filsafat 5 2 05 01 01 0003 Belanja Modal Buku Agama 5 2 05 01 01 0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 5 2 05 01 01 0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 5 2 05 01 01 0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 5 2 05 01 01 0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 5 2 05 01 01 0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga 5 2 05 01 01 0009 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi dan Sejarah 5 2 05 01 01 0010 Belanja Modal Serial 5 2 05 01 01 0011 Belanja Modal Buku Laporan 5 2 05 01 01 0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 5 2 05 01 02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 5 2 05 01 02 0001 Belanja Modal Audio Visual 5 2 05 01 02 0002 Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform) 5 2 05 01 02 0003 Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya 5 2 05 01 03 Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan 5 2 05 01 03 0001 Belanja Modal Bahan Kartografi 5 2 05 01 03 0002 Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli 5 2 05 01 03 0003 Belanja Modal Lukisan dan Ukiran 5 2 05 01 03 0004 Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya 5 2 05 01 04 Belanja Modal Musik 5 2 05 01 04 0001 Belanja Modal Karya Musik 5 2 05 01 04 0002 Belanja Modal Musik Lainnya 5 2 05 01 05 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) 5 2 05 01 05 0001 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) 5 2 05 01 05 0002 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya 5 2 05 01 06 Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita 5 2 05 01 06 0001 Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita 5 2 05 01 06 0002 Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya 5 2 05 01 07 Belanja Modal Tarscalt 5 2 05 01 07 0001 Belanja Modal Tarscalt 5 2 05 01 07 0002 Belanja Modal Tarscalt Lainnya 5 2 05 02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 5 2 05 02 01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 5 2 05 02 01 0001 Belanja Modal Alat Musik 5 2 05 02 01 0002 Belanja Modal Lukisan 364 1 2 3 4 5 6 7 5 2 05 02 01 0003 Belanja Modal Alat Peraga Kesenian 5 2 05 02 01 0004 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya 5 2 05 02 02 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 5 2 05 02 02 0001 Belanja Modal Pahatan 5 2 05 02 02 0002 Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah 5 2 05 02 02 0003 Belanja Modal Barang Kerajinan 5 2 05 02 02 0004 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 5 2 05 02 03 Belanja Modal Tanda Penghargaan 5 2 05 02 03 0001 Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 5 2 05 02 03 0002 Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya 5 2 05 03 Belanja Modal Hewan 5 2 05 03 01 Belanja Modal Hewan Piaraan 5 2 05 03 01 0001 Belanja Modal Hewan Pengaman 5 2 05 03 01 0002 Belanja Modal Hewan Pengangkut 5 2 05 03 01 0003 Belanja Modal Hewan Kebun Binatang 5 2 05 03 01 0004 Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya 5 2 05 03 02 Belanja Modal Ternak 5 2 05 03 02 0001 Belanja Modal Ternak Potong 5 2 05 03 02 0002 Belanja Modal Ternak Perah 5 2 05 03 02 0003 Belanja Modal Ternak Unggas 5 2 05 03 02 0004 Belanja Modal Ternak Lainnya 5 2 05 03 03 Belanja Modal Hewan Lainnya 1 3 05 03 03 0001 Belanja Modal Hewan Lainnya 5 2 05 04 Belanja Modal Biota Perairan 5 2 05 04 01 Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) 5 2 05 04 01 0001 Belanja Modal Ikan Budidaya 5 2 05 04 02 Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya) 5 2 05 04 02 0001 Belanja Modal Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya) 5 2 05 04 03 Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) 5 2 05 04 03 0001 Belanja Modal Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) 5 2 05 04 04 Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya) 5 2 05 04 04 0001 Belanja Modal Coelenterata Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya) 5 2 05 04 05 Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya) 5 2 05 04 05 0001 Belanja Modal Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya) 5 2 05 04 06 Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya) 5 2 05 04 06 0001 Belanja Modal Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya) 5 2 05 04 07 Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya) 5 2 05 04 07 0001 Belanja Modal Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya) 5 2 05 04 08 Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba- lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya) 5 2 05 04 08 0001 Belanja Modal Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya) 5 2 05 04 09 Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air) 5 2 05 04 09 0001 Belanja Modal Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air) 5 2 05 04 10 Belanja Modal Biota Perairan Lainnya 5 2 05 04 10 0001 Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya 5 2 05 05 Belanja Modal Tanaman 5 2 05 05 01 Belanja Modal Tanaman 5 2 05 05 01 0001 Belanja Modal Tanaman 5 2 05 06 Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya 5 2 05 06 01 Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya 5 2 05 06 01 0001 Belanja Modal Hewan Koleksi 5 2 05 06 01 0002 Belanja Modal Biota Perairan Koleksi 5 2 05 06 01 0003 Belanja Modal Tanaman Koleksi 5 2 05 06 01 0004 Belanja Modal Mikroba Koleksi 5 2 05 06 01 0005 Belanja Modal Batuan Koleksi 5 2 05 06 01 0006 Belanja Modal Fosil 5 2 05 06 01 0007 Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Lainnya 5 2 05 07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5 2 05 07 01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5 2 05 07 01 0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 5 3 01 01 Belanja Tidak Terduga 5 3 01 01 01 Belanja Tidak Terduga 5 3 01 01 01 0001 Belanja Tidak Terduga 5 4 BELANJA TRANSFER 365 1 2 3 4 5 6 7 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 5 4 01 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 5 4 01 01 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten 5 4 01 01 01 0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten ... 5 4 01 01 01 0002 Dst ... 5 4 01 01 02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 5 4 01 01 02 0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ... 5 4 01 01 02 0002 Dst ... 5 4 01 01 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5 4 01 01 03 0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ... 5 4 01 01 03 0002 Dst ... 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 5 4 02 01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi 5 4 02 01 01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi 5 4 02 01 01 0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi … 5 4 02 01 01 0002 Dst … 5 4 02 01 02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi 5 4 02 01 02 0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi … 5 4 02 01 02 0002 Dst … 5 4 02 02 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 5 4 02 02 01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota 5 4 02 02 01 0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota … 5 4 02 02 01 0002 Dst … 5 4 02 02 02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 5 4 02 02 02 0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota … 5 4 02 02 02 0002 Dst … 5 4 02 03 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 5 4 02 03 01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 5 4 02 03 01 0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ... 5 4 02 03 01 0002 Dst … 5 4 02 03 02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 5 4 02 03 02 0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ... 5 4 02 03 02 0002 Dst … 5 4 02 04 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi 5 4 02 04 01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi 5 4 02 04 01 0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi … 5 4 02 04 01 0002 Dst … 5 4 02 04 02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi 5 4 02 04 02 0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi … 5 4 02 04 02 0002 Dst … 5 4 02 05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5 4 02 05 01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5 4 02 05 01 0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa … 5 4 02 05 01 0002 Dst … 5 4 02 05 02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5 4 02 05 02 0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa … 5 4 02 05 02 0002 Dst … 5 4 02 06 Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota 5 4 02 06 01 Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota 5 4 02 06 01 0001 Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota ... 5 4 02 06 01 0002 Dst ... 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6 1 01 01 Pelampauan Penerimaan PAD 6 1 01 01 01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 6 1 01 01 01 0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 6 1 01 01 01 0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 6 1 01 01 01 0003 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 6 1 01 01 01 0004 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan 6 1 01 01 01 0005 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok 6 1 01 01 01 0006 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel 6 1 01 01 01 0007 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran 6 1 01 01 01 0008 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan 6 1 01 01 01 0009 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame 6 1 01 01 01 0010 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan 6 1 01 01 01 0011 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir 366 1 2 3 4 5 6 7 6 1 01 01 01 0012 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah 6 1 01 01 01 0013 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet 6 1 01 01 01 0014 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6 1 01 01 01 0015 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 6 1 01 01 01 0016 Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6 1 01 01 02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah 6 1 01 01 02 0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum 6 1 01 01 02 0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha 6 1 01 01 02 0003 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu 6 1 01 01 03 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 01 01 03 0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN 6 1 01 01 03 0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 6 1 01 01 04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah 6 1 01 01 04 0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 6 1 01 01 04 0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan 6 1 01 01 04 0003 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 6 1 01 01 04 0004 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah 6 1 01 01 04 0005 Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro 6 1 01 01 04 0006 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. 6 1 01 01 04 0007 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga 6 1 01 01 04 0008 Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 6 1 01 01 04 0009 Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 6 1 01 01 04 0010 Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing 6 1 01 01 04 0011 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 6 1 01 01 04 0012 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah 6 1 01 01 04 0013 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah 6 1 01 01 04 0014 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 6 1 01 01 04 0015 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian 6 1 01 01 04 0016 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari BLUD 6 1 01 01 04 0017 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan 6 1 01 01 04 0018 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 6 1 01 01 04 0019 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 6 1 01 01 04 0020 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 6 1 01 01 04 0021 Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah 6 1 01 01 04 0022 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat 6 1 01 02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 6 1 01 02 01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat 6 1 01 02 01 0001 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan 6 1 01 02 01 0002 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Insentif Daerah 6 1 01 02 01 0003 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Otonomi Khusus 6 1 01 02 01 0004 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Keistimewaan 6 1 01 02 01 0005 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Desa 6 1 01 02 02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah 6 1 01 02 02 0001 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil 6 1 01 02 02 0002 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan 6 1 01 03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 6 1 01 03 01 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah 6 1 01 03 01 0001 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 6 1 01 03 01 0002 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 6 1 01 03 01 0003 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri 6 1 01 03 01 0004 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri 6 1 01 03 01 0005 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 6 1 01 03 02 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat 6 1 01 03 02 0001 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat 6 1 01 03 03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6 1 01 03 03 0001 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6 1 01 04 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 6 1 01 04 01 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan 6 1 01 04 01 0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan 6 1 01 04 02 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 01 04 02 0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN 367 1 2 3 4 5 6 7 6 1 01 04 02 0002 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD 6 1 01 04 03 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah 6 1 01 04 03 0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 6 1 01 04 03 0002 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain 6 1 01 04 03 0003 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank 6 1 01 04 03 0004 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 6 1 01 04 03 0005 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Masyarakat 6 1 01 04 04 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6 1 01 04 04 0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah 6 1 01 04 04 0002 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah 6 1 01 04 04 0003 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 6 1 01 04 04 0004 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya 6 1 01 04 04 0005 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD 6 1 01 04 04 0006 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD 6 1 01 04 04 0007 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN 6 1 01 04 04 0008 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN 6 1 01 04 04 0009 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi 6 1 01 04 04 0010 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi 6 1 01 04 04 0011 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 6 1 01 04 04 0012 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 6 1 01 04 04 0013 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD 6 1 01 04 05 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6 1 01 04 05 0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD 6 1 01 05 Penghematan Belanja 6 1 01 05 01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 6 1 01 05 01 0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 6 1 01 05 01 0002 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN 6 1 01 05 01 0003 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6 1 01 05 01 0004 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD 6 1 01 05 01 0005 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 6 1 01 05 01 0006 Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 6 1 01 05 01 0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 6 1 01 05 01 0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 6 1 01 05 01 0009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Pemeliharaan 6 1 01 05 01 0010 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas 6 1 01 05 01 0011 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 6 1 01 05 01 0012 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 6 1 01 05 01 0013 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 6 1 01 05 01 0014 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 6 1 01 05 01 0015 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 6 1 01 05 01 0016 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Masyarakat (Obligasi) 6 1 01 05 01 0017 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman BLUD 6 1 01 05 01 0018 Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN 6 1 01 05 01 0019 Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD 6 1 01 05 01 0020 Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta 6 1 01 05 01 0021 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat 6 1 01 05 01 0022 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 6 1 01 05 01 0023 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMN 6 1 01 05 01 0024 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMD 6 1 01 05 01 0025 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6 1 01 05 01 0026 Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS 6 1 01 05 01 0027 Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 6 1 01 05 01 0028 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu 6 1 01 05 01 0029 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga 6 1 01 05 01 0030 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 6 1 01 05 01 0031 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 6 1 01 05 02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 6 1 01 05 02 0001 Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah 6 1 01 05 02 0002 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar 6 1 01 05 02 0003 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan 6 1 01 05 02 0004 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur 6 1 01 05 02 0005 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian 368 1 2 3 4 5 6 7 6 1 01 05 02 0006 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga 6 1 01 05 02 0007 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 6 1 01 05 02 0008 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan 6 1 01 05 02 0009 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium 6 1 01 05 02 0010 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer 6 1 01 05 02 0011 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi 6 1 01 05 02 0012 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran 6 1 01 05 02 0013 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 6 1 01 05 02 0014 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi 6 1 01 05 02 0015 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja 6 1 01 05 02 0016 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga 6 1 01 05 02 0017 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi 6 1 01 05 02 0018 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu 6 1 01 05 02 0019 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga 6 1 01 05 02 0020 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 6 1 01 05 02 0021 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen 6 1 01 05 02 0022 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara 6 1 01 05 02 0023 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti 6 1 01 05 02 0024 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 6 1 01 05 02 0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi-Bangunan Air 6 1 01 05 02 0026 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi-Instalasi 6 1 01 05 02 0027 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jaringan 6 1 01 05 02 0028 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan 6 1 01 05 02 0029 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 6 1 01 05 02 0030 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan 6 1 01 05 02 0031 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan 6 1 01 05 02 0032 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman 6 1 01 05 02 0033 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya 6 1 01 05 02 0034 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi 6 1 01 05 03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 6 1 01 05 03 0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 6 1 01 05 04 Sisa Belanja Transfer 6 1 01 05 04 0001 Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 6 1 01 05 04 0002 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi 6 1 01 05 04 0003 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 6 1 01 05 04 0004 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 6 1 01 05 04 0005 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi 6 1 01 05 04 0006 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 6 1 01 05 04 0007 Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota 6 1 01 06 Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan 6 1 01 06 01 Uang Jaminan 6 1 01 06 01 0001 Uang Jaminan 6 1 01 07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 6 1 01 07 01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 6 1 01 07 01 0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 6 1 01 07 02 Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 6 1 01 07 02 0001 Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 6 1 01 08 Sisa Belanja Lainnya 6 1 01 08 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 6 1 01 08 01 0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 6 1 01 08 02 Sisa Dana BOS 6 1 01 08 02 0001 Sisa Dana BOS 6 1 01 08 03 Sisa Dana Kapitasi 6 1 01 08 03 0001 Sisa Dana Kapitasi 6 1 02 Pencairan Dana Cadangan 6 1 02 01 Pencairan Dana Cadangan 6 1 02 01 01 Pencairan Dana Cadangan 6 1 02 01 01 0001 Pencairan Dana Cadangan Nomor … 6 1 02 01 01 0002 Dst … 6 1 03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 03 01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 6 1 03 01 01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN 6 1 03 01 01 0001 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN ... 6 1 03 01 01 0002 Dst ... 6 1 03 02 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 369 1 2 3 4 5 6 7 6 1 03 02 01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD 6 1 03 02 01 0001 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD ... 6 1 03 02 01 0002 Dst … 6 1 04 Penerimaan Pinjaman Daerah 6 1 04 01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 6 1 04 01 01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 6 1 04 01 01 0001 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 6 1 04 01 01 0002 Dst ... 6 1 04 01 02 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang 6 1 04 01 02 0001 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang 6 1 04 01 02 0002 Dst ... 6 1 04 01 03 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah 6 1 04 01 03 0001 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah 6 1 04 01 03 0002 Dst ... 6 1 04 01 04 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang 6 1 04 01 04 0001 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang 6 1 04 01 04 0002 Dst ... 6 1 04 01 05 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 6 1 04 01 05 0001 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 6 1 04 01 05 0002 Dst ... 6 1 04 01 06 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang 6 1 04 01 06 0001 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang 6 1 04 01 06 0002 Dst ... 6 1 04 02 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain 6 1 04 02 01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek 6 1 04 02 01 0001 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek 6 1 04 02 01 0002 Dst ... 6 1 04 03 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 6 1 04 03 01 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Pendek 6 1 04 03 01 0001 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek 6 1 04 03 01 0002 Dst ... 6 1 04 03 02 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Menengah 6 1 04 03 02 0001 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Menengah 6 1 04 03 02 0002 Dst ... 6 1 04 03 03 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Panjang 6 1 04 03 03 0001 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Panjang 6 1 04 03 03 0002 Dst ... 6 1 04 03 04 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek 6 1 04 03 04 0001 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Pendek 6 1 04 03 04 0002 Dst ... 6 1 04 03 05 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Menengah 6 1 04 03 05 0001 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Menengah 6 1 04 03 05 0002 Dst ... 6 1 04 03 06 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Panjang 6 1 04 03 06 0001 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Panjang 6 1 04 03 06 0002 Dst ... 6 1 04 03 07 Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Pendek 6 1 04 03 07 0001 Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek 6 1 04 03 07 0001 Dst ... 6 1 04 03 08 Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Menengah 6 1 04 03 08 0001 Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Menengah 6 1 04 03 08 0002 Dst ... 6 1 04 03 09 Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Panjang 6 1 04 03 09 0001 Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Panjang 6 1 04 03 09 0002 Dst ... 6 1 04 04 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 6 1 04 04 01 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Pendek 6 1 04 04 01 0001 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek 6 1 04 04 01 0002 Dst ... 6 1 04 04 02 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Menengah 6 1 04 04 02 0001 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah 6 1 04 04 02 0002 Dst ... 6 1 04 04 03 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang 370 1 2 3 4 5 6 7 6 1 04 04 03 0001 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...- Jangka Panjang 6 1 04 04 03 0002 Dst ... 6 1 04 04 04 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek 6 1 04 04 04 0001 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek 6 1 04 04 04 0002 Dst ... 6 1 04 04 05 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Menengah 6 1 04 04 05 0001 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah 6 1 04 04 05 0002 Dst ... 6 1 04 04 06 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Panjang 6 1 04 04 06 0001 Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...- Jangka Panjang 6 1 04 04 06 0001 Dst ... 6 1 04 04 07 Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Pendek 6 1 04 04 07 0001 Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...- Jangka Pendek 6 1 04 04 07 0002 Dst ... 6 1 04 04 08 Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Menengah 6 1 04 04 08 0001 Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...- Jangka Menengah 6 1 04 04 08 0002 Dst ... 6 1 04 04 09 Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Panjang 6 1 04 04 09 0001 Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang 6 1 04 04 09 0002 Dst ... 6 1 04 05 Pinjaman Daerah dari Masyarakat 6 1 04 05 01 Obligasi Daerah 6 1 04 05 01 0001 Obligasi Daerah 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6 1 05 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 6 1 05 01 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 6 1 05 01 01 0001 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat ... 6 1 05 01 01 0002 Dst ... 6 1 05 01 02 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat 6 1 05 01 02 0001 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat … 6 1 05 01 02 0002 Dst ... 6 1 05 02 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 6 1 05 02 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 6 1 05 02 01 0001 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya ... 6 1 05 02 01 0002 Dst ... 6 1 05 02 02 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya 6 1 05 02 02 0001 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ... 6 1 05 02 02 0002 Dst ... 6 1 05 03 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD 6 1 05 03 01 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD 6 1 05 03 01 0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD ... 6 1 05 03 01 0002 Dst ... 6 1 05 03 02 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD 6 1 05 03 02 0001 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD ... 6 1 05 03 02 0002 Dst ... 6 1 05 04 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN 6 1 05 04 01 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN 6 1 05 04 01 0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN ... 6 1 05 04 01 0002 Dst ... 6 1 05 04 02 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN 6 1 05 04 02 0001 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN ... 6 1 05 04 02 0002 Dst ... 6 1 05 05 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi 6 1 05 05 01 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi 6 1 05 05 01 0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi 6 1 05 05 01 0002 Dst ... 6 1 05 05 02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi 6 1 05 05 02 0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi ... 6 1 05 05 02 0002 Dst ... 6 1 05 06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 6 1 05 06 01 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 6 1 05 06 01 0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 6 1 05 06 02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 6 1 05 06 02 0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 6 1 05 07 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD 6 1 05 07 01 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD 6 1 05 07 01 0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD ... 6 1 05 07 01 0002 Dst ... 371 1 2 3 4 5 6 7 6 1 06 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 6 1 06 01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD 6 1 06 01 01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Pendek 6 1 06 01 01 0001 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek 6 1 06 01 01 0002 Dst ... 6 1 06 01 02 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Menengah 6 1 06 01 02 0001 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah 6 1 06 01 02 0002 Dst ... 6 1 06 01 03 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Panjang 6 1 06 01 03 0001 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang 6 1 06 01 03 0002 Dst ... 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6 2 01 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 01 01 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 01 01 01 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 01 01 01 0001 Pembentukan Dana Cadangan Nomor ... 6 2 01 01 01 0002 Dst ... 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 6 2 02 01 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 6 2 02 01 01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN 6 2 02 01 01 0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN ... 6 2 02 01 01 0002 Dst ... 6 2 02 02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 6 2 02 02 01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 6 2 02 02 01 0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ... 6 2 02 02 01 0002 Dst ... 6 2 03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 6 2 03 01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 6 2 03 01 01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah 6 2 03 01 01 0001 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah 6 2 03 01 01 0002 Dst ... 6 2 03 01 02 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang 6 2 03 01 02 0001 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang 6 2 03 01 02 0002 Dst ... 6 2 03 01 03 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah 6 2 03 01 03 0001 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah 6 2 03 01 03 0002 Dst ... 6 2 03 01 04 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang 6 2 03 01 04 0001 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang 6 2 03 01 04 0002 Dst ... 6 2 03 01 05 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 6 2 03 01 05 0001 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 6 2 03 01 05 0002 Dst ... 6 2 03 01 06 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang 6 2 03 01 06 0001 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang 6 2 03 01 06 0002 Dst ... 6 2 03 02 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain 6 2 03 02 01 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek 6 2 03 02 01 0001 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek 6 2 03 02 01 0002 Dst ... 6 2 03 03 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 6 2 03 03 01 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek 6 2 03 03 01 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek 6 2 03 03 01 0002 Dst ... 6 2 03 03 02 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Menengah 6 2 03 03 02 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...- Jangka Menengah 6 2 03 03 02 0002 Dst ... 6 2 03 03 03 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Panjang 372 1 2 3 4 5 6 7 6 2 03 03 03 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Panjang 6 2 03 03 03 0002 Dst ... 6 2 03 03 04 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Pendek 6 2 03 03 04 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Pendek 6 2 03 03 04 0002 Dst ... 6 2 03 03 05 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Menengah 6 2 03 03 05 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD ...- Jangka Menengah 6 2 03 03 05 0002 Dst ... 6 2 03 03 06 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Panjang 6 2 03 03 06 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD ...- Jangka Panjang 6 2 03 03 06 0002 Dst ... 6 2 03 03 07 Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta-Jangka Pendek 6 2 03 03 07 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...- Jangka Pendek 6 2 03 03 07 0002 Dst ... 6 2 03 03 08 Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta- Jangka Menengah 6 2 03 03 08 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Menengah 6 2 03 03 08 0002 Dst ... 6 2 03 03 09 Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta- Jangka Panjang 6 2 03 03 09 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Panjang 6 2 03 03 09 0002 Dst ... 6 2 03 04 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 6 2 03 04 01 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN-Jangka Pendek 6 2 03 04 01 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Pendek 6 2 03 04 01 0002 Dst ... 6 2 03 04 02 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN-Jangka Menengah 6 2 03 04 02 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Menengah 6 2 03 04 02 0002 Dst ... 6 2 03 04 03 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang 6 2 03 04 03 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...- Jangka Panjang 6 2 03 04 03 0002 Dst ... 6 2 03 04 04 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek 6 2 03 04 04 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD- Jangka Pendek 6 2 03 04 04 0002 Dst ... 6 2 03 04 05 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Menengah 6 2 03 04 05 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah 6 2 03 04 05 0002 Dst ... 6 2 03 04 06 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Panjang 6 2 03 04 06 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD ...- Jangka Panjang 6 2 03 04 06 0002 Dst ... 6 2 03 04 07 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Pendek 6 2 03 04 07 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...- Jangka Pendek 6 2 03 04 07 0002 Dst ... 6 2 03 04 08 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Menengah 6 2 03 04 08 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah 6 2 03 04 08 0002 Dst ... 6 2 03 04 09 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Panjang 6 2 03 04 09 0001 Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...- Jangka Panjang 6 2 03 04 09 0002 Dst ... 6 2 03 05 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat 6 2 03 05 01 Pembayaran Obligasi Daerah 6 2 03 05 01 0001 Pembayaran Obligasi Daerah 6 2 04 Pemberian Pinjaman Daerah 6 2 04 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 6 2 04 01 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 6 2 04 01 01 0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat ... 6 2 04 01 01 0002 Dst ... 6 2 04 01 02 Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat 6 2 04 01 02 0001 Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ... 6 2 04 01 02 0002 Dst ... 6 2 04 02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 6 2 04 02 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 6 2 04 02 01 0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah ... 6 2 04 02 01 0002 Dst ... 6 2 04 02 02 Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya 6 2 04 02 02 0001 Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ... 6 2 04 02 02 0002 Dst ... 6 2 04 03 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD 6 2 04 03 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD 373 1 2 3 4 5 6 7 6 2 04 03 01 0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD ... 6 2 04 03 01 0002 Dst ... 6 2 04 03 02 Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD 6 2 04 03 02 0001 Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD ... 6 2 04 03 02 0002 Dst ... 6 2 04 04 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN 6 2 04 04 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN 6 2 04 04 01 0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN ... 6 2 04 04 01 0002 Dst ... 6 2 04 04 02 Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN 6 2 04 04 02 0001 Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN ... 6 2 04 04 02 0002 Dst ... 6 2 04 05 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi 6 2 04 05 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi 6 2 04 05 01 0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi ... 6 2 04 05 01 0002 Dst ... 6 2 04 05 02 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi 6 2 04 05 02 0001 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi ... 6 2 04 05 02 0002 Dst ... 6 2 04 06 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 6 2 04 06 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 6 2 04 06 01 0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 6 2 04 06 02 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat 6 2 04 06 02 0001 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat 6 2 04 07 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD 6 2 04 07 01 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD 6 2 04 07 01 0001 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD ... 6 2 04 07 01 0002 Dst ... 6 2 05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6 2 05 01 Pinjaman BLUD 6 2 05 01 01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek 6 2 05 01 01 0001 Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek 6 2 05 01 01 0002 Dst ... 6 2 05 01 02 Pinjaman BLUD-Jangka Menengah 6 2 05 01 02 0001 Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah 6 2 05 01 02 0002 Dst ... 6 2 05 01 03 Pinjaman BLUD-Jangka Panjang 6 2 05 01 03 0001 Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang 6 2 05 01 03 0002 Dst ... 7 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO 7 1 01 Pajak Daerah-LO 7 1 01 01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO 7 1 01 01 01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO 7 1 01 01 01 0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO 7 1 01 01 01 0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO 7 1 01 01 01 0003 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah, Pusat–LO 7 1 01 01 01 0004 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah, Daerah-LO 7 1 01 01 02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO 7 1 01 01 02 0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi-LO 7 1 01 01 02 0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum-LO 7 1 01 01 02 0003 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat–, LO 7 1 01 01 02 0004 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah, Daerah-LO 7 1 01 01 03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO 7 1 01 01 03 0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO 7 1 01 01 03 0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO 7 1 01 01 03 0003 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah, Pusat –LO 7 1 01 01 03 0004 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah, Daerah-LO 7 1 01 01 04 PKB-Mobil Bus-Microbus-LO 7 1 01 01 04 0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum-LO 7 1 01 01 04 0003 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat-LO 7 1 01 01 04 0004 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah–, LO 7 1 01 01 05 PKB-Mobil Bus-Bus-LO 7 1 01 01 05 0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO 7 1 01 01 05 0002 PKB–Mobil Bus-Bus-Umum-LO 7 1 01 01 05 0003 PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO 7 1 01 01 05 0004 PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO 7 1 01 01 06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO 374 1 2 3 4 5 6 7 7 1 01 01 06 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi-LO 7 1 01 01 06 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum-LO 7 1 01 01 06 0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah, Pusat–LO 7 1 01 01 06 0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah, Daerah-LO 7 1 01 01 07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO 7 1 01 01 07 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi–, LO 7 1 01 01 07 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum–, LO 7 1 01 01 07 0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-, Pemerintah Pusat-LO 7 1 01 01 07 0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Light ruck- Pemerintah Daerah-LO 7 1 01 01 08 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO 7 1 01 01 08 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi-LO 7 1 01 01 08 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum-LO 7 1 01 01 08 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum-LO 7 1 01 01 08 0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah, Pusat–LO 7 1 01 01 08 0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah, Daerah-LO 7 1 01 01 09 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO 7 1 01 01 09 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi–, LO 7 1 01 01 09 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi–, LO 7 1 01 01 09 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum–LO 7 1 01 01 09 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum–LO 7 1 01 01 09 0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-, Pemerintah Pusat-LO 7 1 01 01 09 0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-, Pemerintah Daerah-LO 7 1 01 01 10 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua–LO 7 1 01 01 10 0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-, Pribadi-LO 7 1 01 01 10 0002 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-, Umum-LO 7 1 01 01 10 0003 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-, Pemerintah Pusat-LO 7 1 01 01 10 0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Daerah-LO 7 1 01 01 11 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga–LO 7 1 01 01 11 0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi–LO 7 1 01 01 11 0002 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Umum-LO 7 1 01 01 11 0003 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Pusat-LO 7 1 01 01 11 0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-, Pemerintah Daerah-LO 7 1 01 01 12 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air–LO 7 1 01 01 12 0001 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di, Air-Pribadi-LO 7 1 01 01 12 0002 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di, Air-Umum-LO 7 1 01 01 12 0003 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di, Air-Pemerintah Pusat-LO 7 1 01 01 12 0004 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di, Air-Pemerintah Daerah-LO 7 1 01 01 13 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar–LO 7 1 01 01 13 0001 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pribadi–LO 7 1 01 01 13 0002 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Umum–LO 7 1 01 01 13 0003 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pemerintah Pusat-LO 7 1 01 01 13 0004 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pemerintah Daerah-LO 7 1 01 01 14 PKB-Mobil Roda Tiga–LO 7 1 01 01 14 0001 PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO 7 1 01 01 14 0002 PKB-Mobil Roda Tiga-Umum-LO 7 1 01 01 14 0003 PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO 7 1 01 01 14 0004 PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO 7 1 01 01 15 PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO 7 1 01 01 15 0001 PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi-LO 7 1 01 01 15 0002 PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum-LO 7 1 01 01 15 0003 PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pusat-LO 7 1 01 01 15 0004 PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Daerah-LO 7 1 01 01 16 PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO 7 1 01 01 16 0001 PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi-LO 7 1 01 01 16 0002 PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum-LO 7 1 01 01 16 0003 PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pusat-LO 7 1 01 01 16 0004 PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Daerah-LO 7 1 01 01 17 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO 7 1 01 01 17 0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi-LO 7 1 01 01 17 0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum-LO 7 1 01 01 17 0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pusat-LO 7 1 01 01 17 0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Daerah-LO 7 1 01 01 18 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO 7 1 01 01 18 0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi-LO 7 1 01 01 18 0002 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum-LO 7 1 01 01 18 0003 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pusat-LO 7 1 01 01 18 0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Daerah-LO 7 1 01 02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO 7 1 01 02 01 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO 375 1 2 3 4 5 6 7 7 1 01 02 01 0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO 7 1 01 02 02 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO 7 1 01 02 02 0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO 7 1 01 02 03 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO 7 1 01 02 03 0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO 7 1 01 02 04 BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO 7 1 01 02 04 0001 BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO 7 1 01 02 05 BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO 7 1 01 02 05 0001 BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO 7 1 01 02 06 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO 7 1 01 02 06 0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO 7 1 01 02 07 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO 7 1 01 02 07 0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO 7 1 01 02 08 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO 7 1 01 02 08 0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO 7 1 01 02 09 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO 7 1 01 02 09 0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO 7 1 01 02 10 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- LO 7 1 01 02 10 0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-, LO 7 1 01 02 11 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- LO 7 1 01 02 11 0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-, LO 7 1 01 02 12 BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO 7 1 01 02 12 0001 BBNKB-Kendaraan Bermotor yang, Dioperasikan di Air-LO 7 1 01 02 13 BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO 7 1 01 02 13 0001 BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO 7 1 01 02 14 BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO 7 1 01 02 14 0001 BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO 7 1 01 02 15 BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO 7 1 01 02 15 0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO 7 1 01 02 16 BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO 7 1 01 02 16 0001 BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO 7 1 01 02 17 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO 7 1 01 02 17 0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO 7 1 01 02 18 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO 7 1 01 02 18 0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO 7 1 01 03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO 7 1 01 03 01 PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO 7 1 01 03 01 0001 PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO 7 1 01 03 02 PBBKB Bahan Bakar Solar–LO 7 1 01 03 02 0001 PBBKB Bahan Bakar Solar-LO 7 1 01 03 03 PBBKB Bahan Bakar Gas-LO 7 1 01 03 03 0001 PBBKB Bahan Bakar Gas-LO 7 1 01 03 04 PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO 7 1 01 03 04 0001 PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO 7 1 01 04 Pajak Air Permukaan-LO 7 1 01 04 01 Pajak Air Permukaan-LO 7 1 01 04 01 0001 Pajak Air Permukaan-LO 7 1 01 05 Pajak Rokok-LO 7 1 01 05 01 Pajak Rokok-LO 7 1 01 05 01 0001 Pajak Rokok-LO 7 1 01 06 Pajak Hotel-LO 7 1 01 06 01 Pajak Hotel-LO 7 1 01 06 01 0001 Pajak Hotel-LO 7 1 01 06 02 Pajak Motel-LO 7 1 01 06 02 0001 Pajak Motel-LO 7 1 01 06 03 Pajak Losmen-LO 7 1 01 06 03 0001 Pajak Losmen-LO 7 1 01 06 04 Pajak Gubuk Pariwisata-LO 7 1 01 06 04 0001 Pajak Gubuk Pariwisata-LO 7 1 01 06 05 Pajak Wisma Pariwisata-LO 7 1 01 06 05 0001 Pajak Wisma Pariwisata-LO 7 1 01 06 06 Pajak Pesanggrahan-LO 7 1 01 06 06 0001 Pajak Pesanggrahan-LO 7 1 01 06 07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO 7 1 01 06 07 0001 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO 7 1 01 06 08 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)–LO 7 1 01 06 08 0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)–LO 7 1 01 07 Pajak Restoran–LO 7 1 01 07 01 Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO 376 1 2 3 4 5 6 7 7 1 01 07 01 0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 02 0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 03 0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 04 Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 04 0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 05 Pajak Warung dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 05 0001 Pajak Warung dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 06 Pajak Bar dan Sejenisnya–LO 7 1 01 07 06 0001 Pajak Bar dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO 7 1 01 07 07 0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO 7 1 01 08 Pajak Hiburan-LO 7 1 01 08 01 Pajak Tontonan Film–LO 7 1 01 08 01 0001 Pajak Tontonan Film–LO 7 1 01 08 02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO 7 1 01 08 02 0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-, LO 7 1 01 08 03 Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya-LO 7 1 01 08 03 0001 Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga dan, Sejenisnya-LO 7 1 01 08 04 Pajak Pameran–LO 7 1 01 08 04 0001 Pajak Pameran–LO 7 1 01 08 05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya-LO 7 1 01 08 05 0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan, Sejenisnya-LO 7 1 01 08 06 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO 7 1 01 08 06 0001 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO 7 1 01 08 08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan–LO 7 1 01 08 07 0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO 7 1 01 08 07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO 7 1 01 08 08 0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan, Permainan Ketangkasan–LO 7 1 01 08 08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan–LO 7 1 01 08 09 0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan, Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO 7 1 01 08 09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO 7 1 01 08 10 0001 Pajak Pertandingan Olahraga-LO 7 1 01 09 Pajak Reklame-LO 7 1 01 09 01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO 7 1 01 09 01 0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/, Megatron-LO 7 1 01 09 02 Pajak Reklame Kain-LO 7 1 01 09 02 0001 Pajak Reklame Kain-LO 7 1 01 09 03 Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO 7 1 01 09 03 0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO 7 1 01 09 04 Pajak Reklame Selebaran-LO 7 1 01 09 04 0001 Pajak Reklame Selebaran-LO 7 1 01 09 05 Pajak Reklame Berjalan-LO 7 1 01 09 05 0001 Pajak Reklame Berjalan-LO 7 1 01 09 06 Pajak Reklame Udara-LO 7 1 01 09 06 0001 Pajak Reklame Udara-LO 7 1 01 09 07 Pajak Reklame Apung-LO 7 1 01 09 07 0001 Pajak Reklame Apung-LO 7 1 01 09 08 Pajak Reklame Suara-LO 7 1 01 09 08 0001 Pajak Reklame Suara-LO 7 1 01 09 09 Pajak Reklame Film/Slide-LO 7 1 01 09 09 0001 Pajak Reklame Film/Slide-LO 7 1 01 09 10 Pajak Reklame Peragaan-LO 7 1 01 09 10 0001 Pajak Reklame Peragaan-LO 7 1 01 10 Pajak Penerangan Jalan-LO 7 1 01 10 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO 7 1 01 10 01 0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO 7 1 01 10 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO 7 1 01 10 02 0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO 7 1 01 11 Pajak Parkir-LO 7 1 01 11 01 Pajak Parkir-LO 7 1 01 11 01 0001 Pajak Parkir-LO 7 1 01 12 Pajak Air Tanah-LO 7 1 01 12 01 Pajak Air Tanah-LO 7 1 01 12 01 0001 Pajak Air Tanah-LO 7 1 01 13 Pajak Sarang Burung Walet-LO 7 1 01 13 01 Pajak Sarang Burung Walet-LO 7 1 01 13 01 0001 Pajak Sarang Burung Walet-LO 377 1 2 3 4 5 6 7 7 1 01 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO 7 1 01 14 01 Pajak Asbes-LO 7 1 01 14 01 0001 Pajak Asbes-LO 7 1 01 14 02 Pajak Batu Tulis-LO 7 1 01 14 02 0001 Pajak Batu Tulis-LO 7 1 01 14 03 Pajak Batu Setengah Permata-LO 7 1 01 14 03 0001 Pajak Batu Setengah Permata-LO 7 1 01 14 04 Pajak Batu Kapur-LO 7 1 01 14 04 0001 Pajak Batu Kapur-LO 7 1 01 14 05 Pajak Batu Apung-LO 7 1 01 14 05 0001 Pajak Batu Apung-LO 7 1 01 14 06 Pajak Batu Permata-LO 7 1 01 14 06 0001 Pajak Batu Permata-LO 7 1 01 14 07 Pajak Bentonit-LO 7 1 01 14 07 0001 Pajak Bentonit-LO 7 1 01 14 08 Pajak Dolomit-LO 7 1 01 14 08 0001 Pajak Dolomit-LO 7 1 01 14 09 Pajak Felspar-LO 7 1 01 14 09 0001 Pajak Felspar-LO 7 1 01 14 10 Pajak Garam Batu (Halite)-LO 7 1 01 14 10 0001 Pajak Garam Batu (Halite)-LO 7 1 01 14 11 Pajak Grafit-LO 7 1 01 14 11 0001 Pajak Grafit-LO 7 1 01 14 12 Pajak Granit/Andesit-LO 7 1 01 14 12 0001 Pajak Granit/Andesit-LO 7 1 01 14 13 Pajak Gips-LO 7 1 01 14 13 0001 Pajak Gips-LO 7 1 01 14 14 Pajak Kalsit-LO 7 1 01 14 14 0001 Pajak Kalsit-LO 7 1 01 14 15 Pajak Kaolin-LO 7 1 01 14 15 0001 Pajak Kaolin-LO 7 1 01 14 16 Pajak Leusit-LO 7 1 01 14 16 0001 Pajak Leusit-LO 7 1 01 14 17 Pajak Magnesit-LO 7 1 01 14 17 0001 Pajak Magnesit-LO 7 1 01 14 18 Pajak Mika-LO 7 1 01 14 18 0001 Pajak Mika-LO 7 1 01 14 19 Pajak Marmer-LO 7 1 01 14 19 0001 Pajak Marmer-LO 7 1 01 14 20 Pajak Nitrat-LO 7 1 01 14 20 0001 Pajak Nitrat-LO 7 1 01 14 21 Pajak Opsidien-LO 7 1 01 14 21 0001 Pajak Opsidien-LO 7 1 01 14 22 Pajak Oker-LO 7 1 01 14 22 0001 Pajak Oker-LO 7 1 01 14 23 Pajak Pasir dan Kerikil-LO 7 1 01 14 23 0001 Pajak Pasir dan Kerikil-LO 7 1 01 14 24 Pajak Pasir Kuarsa-LO 7 1 01 14 24 0001 Pajak Pasir Kuarsa-LO 7 1 01 14 25 Pajak Perlit-LO 7 1 01 14 25 0001 Pajak Perlit-LO 7 1 01 14 26 Pajak Phospat-LO 7 1 01 14 26 0001 Pajak Phospat-LO 7 1 01 14 27 Pajak Talk-LO 7 1 01 14 27 0001 Pajak Talk-LO 7 1 01 14 28 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO 7 1 01 14 28 0001 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO 7 1 01 14 29 Pajak Tanah Diatome-LO 7 1 01 14 29 0001 Pajak Tanah Diatome-LO 7 1 01 14 30 Pajak Tanah Liat-LO 7 1 01 14 30 0001 Pajak Tanah Liat-LO 7 1 01 14 31 Pajak Tawas (Alum)-LO 7 1 01 14 31 0001 Pajak Tawas (Alum)-LO 7 1 01 14 32 Pajak Tras-LO 7 1 01 14 32 0001 Pajak Tras-LO 7 1 01 14 33 Pajak Yarosif-LO 7 1 01 14 33 0001 Pajak Yarosif-LO 7 1 01 14 34 Pajak Zeolit-LO 7 1 01 14 34 0001 Pajak Zeolit-LO 378 1 2 3 4 5 6 7 7 1 01 14 35 Pajak Basal-LO 7 1 01 14 35 0001 Pajak Basal-LO 7 1 01 14 36 Pajak Trakit-LO 7 1 01 14 36 0001 Pajak Trakit-LO 7 1 01 14 37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO 7 1 01 14 37 0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Lainnya-LO 7 1 01 14 38 Pajak Belerang-LO 7 1 01 14 38 0001 Pajak Belerang-LO 7 1 01 14 39 Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO 7 1 01 14 39 0001 Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO 7 1 01 15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO 7 1 01 15 01 PBBP2-LO 7 1 01 15 01 0001 PBBP2-LO 7 1 01 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO 7 1 01 16 01 BPHTB-Pemindahan Hak-LO 7 1 01 16 01 0001 BPHTB-Pemindahan Hak-LO 7 1 01 16 02 BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO 7 1 01 16 02 0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO 7 1 01 17 Pajak Alat Berat-LO 7 1 01 17 01 Pajak Alat Berat-LO 7 1 01 17 01 0001 Pajak Alat Berat-LO 7 1 01 18 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO 7 1 01 18 01 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO 7 1 01 18 01 0001 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO 7 1 01 19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO 7 1 01 19 01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO 7 1 01 19 01 0001 PBJT-Restoran-LO 7 1 01 19 01 0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO 7 1 01 19 02 PBJT-Tenaga Listrik-LO 7 1 01 19 02 0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO 7 1 01 19 02 0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO 7 1 01 19 03 PBJT-Jasa Perhotelan-LO 7 1 01 19 03 0001 PBJT-Hotel-LO 7 1 01 19 03 0002 PBJT-Hostel-LO 7 1 01 19 03 0003 PBJT-Vila-LO 7 1 01 19 03 0004 PBJT-Pondok Wisata-LO 7 1 01 19 03 0005 PBJT-Motel-LO 7 1 01 19 03 0006 PBJT-Losmen-LO 7 1 01 19 03 0007 PBJT-Wisma Pariwisata-LO 7 1 01 19 03 0008 PBJT-Pesanggarahan-LO 7 1 01 19 03 0009 PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage-LO 7 1 01 19 03 0010 PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO 7 1 01 19 03 0011 PBJT-Glamping-LO 7 1 01 19 04 PBJT-Jasa Parkir-LO 7 1 01 19 04 0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO 7 1 01 19 04 0002 PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)-LO 7 1 01 19 05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO 7 1 01 19 05 0001 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO 7 1 01 19 05 0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana-LO 7 1 01 19 05 0003 PBJT-Kontes Kecantikan-LO 7 1 01 19 05 0004 PBJT-Kontes Binaraga-LO 7 1 01 19 05 0005 PBJT-Pameran-LO 7 1 01 19 05 0006 PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap-LO 7 1 01 19 05 0007 PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO 7 1 01 19 05 0008 PBJT-Permainan Ketangkasan-LO 7 1 01 19 05 0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO 7 1 01 19 05 0010 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata dan Kebun Binatang-LO 7 1 01 19 05 0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO 7 1 01 19 05 0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa-LO 7 1 01 20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO 7 1 01 20 01 Opsen PKB-LO 7 1 01 20 01 0001 Opsen PKB-LO 7 1 01 21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO 7 1 01 21 01 Opsen BBNKB-LO 7 1 01 21 01 0001 Opsen BBNKB-LO 7 1 02 Retribusi Daerah-LO 379 1 2 3 4 5 6 7 7 1 02 01 Retribusi Jasa Umum-LO 7 1 02 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO 7 1 02 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO 7 1 02 01 01 0002 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Keliling-LO 7 1 02 01 01 0003 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pembantu-LO 7 1 02 01 01 0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan-LO 7 1 02 01 01 0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Umum Daerah-LO 7 1 02 01 01 0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat, Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO 7 1 02 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO 7 1 02 01 02 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, -LO 7 1 02 01 03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO 7 1 02 01 03 0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO 7 1 02 01 03 0002 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau, Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO 7 1 02 01 04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO 7 1 02 01 04 0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi, Jalan Umum-LO 7 1 02 01 05 Retribusi Pelayanan Pasar-LO 7 1 02 01 05 0001 Retribusi Pelataran-LO 7 1 02 01 05 0002 Retribusi Los-LO 7 1 02 01 05 0003 Retribusi Kios-LO 7 1 02 01 06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO 7 1 02 01 06 0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO 7 1 02 01 07 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO 7 1 02 01 07 0001 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau, Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO 7 1 02 01 07 0002 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau, Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO 7 1 02 01 07 0003 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau, Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO 7 1 02 01 08 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO 7 1 02 01 08 0001 Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO 7 1 02 01 08 0002 Retribusi Penyediaan Peta Foto-LO 7 1 02 01 08 0003 Retribusi Penyediaan Peta Digital-LO 7 1 02 01 08 0004 Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO 7 1 02 01 08 0005 Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO 7 1 02 01 09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO 7 1 02 01 09 0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan, Kakus-LO 7 1 02 01 10 Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO 7 1 02 01 10 0001 Retribusi Rumah Tangga-LO 7 1 02 01 10 0002 Retribusi Perkantoran-LO 7 1 02 01 10 0003 Retribusi Industri-LO 7 1 02 01 11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO 7 1 02 01 11 0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur,, Takar, Timbang dan Perlengkapannya-LO 7 1 02 01 11 0002 Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan, Terbungkus-LO 7 1 02 01 12 Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO 7 1 02 01 12 0001 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan, Pendidikan Teknis-LO 7 1 02 01 12 0002 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan, Teknis-LO 7 1 02 01 12 0003 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO 7 1 02 01 13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO 7 1 02 01 13 0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian, Menara Telekomunikasi-LO 7 1 02 01 14 Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO 7 1 02 01 14 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan-LO 7 1 02 01 14 0002 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO 7 1 02 01 14 0003 Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri-LO 7 1 02 01 15 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO 7 1 02 01 15 0001 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO 7 1 02 02 Retribusi Jasa Usaha-LO 7 1 02 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO 7 1 02 02 01 0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO 7 1 02 02 01 0002 Retribusi Penyewaan Tanah-LO 7 1 02 02 01 0003 Retribusi Penyewaan Bangunan-LO 7 1 02 02 01 0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO 7 1 02 02 01 0005 Retribusi Pemakaian Ruangan-LO 7 1 02 02 01 0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO 7 1 02 02 02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO 7 1 02 02 02 0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir, Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO 7 1 02 02 02 0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan, yang Dikontrakkan-LO 7 1 02 02 03 Retribusi Tempat Pelelangan-LO 7 1 02 02 03 0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO 7 1 02 02 03 0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di, Tempat Pelelangan 7 1 02 02 04 Retribusi Terminal-LO 7 1 02 02 04 0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir, untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO 380 1 2 3 4 5 6 7 7 1 02 02 04 0002 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat, Kegiatan Usaha-LO 7 1 02 02 04 0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas, Lainnya di Lingkungan Terminal-LO 7 1 02 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO 7 1 02 02 05 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO 7 1 02 02 06 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO 7 1 02 02 06 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO 7 1 02 02 07 Retribusi Rumah Potong Hewan-LO 7 1 02 02 07 0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO 7 1 02 02 08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO 7 1 02 02 08 0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO 7 1 02 02 09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO 7 1 02 02 09 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan, Olahraga-LO 7 1 02 02 10 Retribusi Penyeberangan di Air-LO 7 1 02 02 10 0001 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO 7 1 02 02 10 0002 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang-LO 7 1 02 02 11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO 7 1 02 02 11 0001 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha, Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO 7 1 02 02 11 0002 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha, Daerah berupa Bibit Ternak-LO 7 1 02 02 11 0003 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha, Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO 7 1 02 02 11 0004 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO 7 1 02 02 12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO 7 1 02 02 12 0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO 7 1 02 02 13 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO 7 1 02 02 13 0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO 7 1 02 02 13 0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO 7 1 02 02 14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO 7 1 02 02 14 0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO 7 1 02 02 15 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO 7 1 02 02 15 0001 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO 7 1 02 02 16 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO 7 1 02 02 16 0001 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO 7 1 02 02 17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga-LO 7 1 02 02 17 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga-LO 7 1 02 02 18 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO 7 1 02 02 18 0001 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO 7 1 02 02 19 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO 7 1 02 02 19 0001 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO 7 1 02 02 20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO 7 1 02 02 20 0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO 7 1 02 03 Retribusi Perizinan Tertentu-LO 7 1 02 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO 7 1 02 03 01 0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO 7 1 02 03 02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO 7 1 02 03 02 0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan, Minuman Beralkohol-LO 7 1 02 03 03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO 7 1 02 03 03 0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO 7 1 02 03 04 Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO 7 1 02 03 04 0001 Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO 7 1 02 03 04 0002 Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO 7 1 02 03 05 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO 7 1 02 03 05 0001 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO 7 1 02 03 05 0002 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO 7 1 02 03 05 0003 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan, Kawasan Tertentu-LO 7 1 02 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO 7 1 02 03 06 0001 Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA, kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO 7 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 7 1 03 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO 7 1 03 01 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO 7 1 03 01 01 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMN …-LO 7 1 03 01 01 0002 Dst … 7 1 03 02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO 381 1 2 3 4 5 6 7 7 1 03 02 01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO 7 1 03 02 01 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) … -LO 7 1 03 02 01 0002 Dst … -LO 7 1 03 02 02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO 7 1 03 02 02 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMD (Aneka Usaha) …-LO 7 1 03 02 02 0002 Dst …-LO 7 1 03 02 03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO 7 1 03 02 03 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) …-LO 7 1 03 02 03 0002 Dst …-LO 7 1 03 02 04 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO 7 1 03 02 04 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMD (Bidang Limbah) …-LO 7 1 03 02 04 0002 Dst …-LO 7 1 03 06 05 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO 7 1 03 06 05 0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada, Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan, Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) …-LO 7 1 03 06 05 0002 Dst …-LO 7 1 04 Lain-lain PAD yang Sah-LO 7 1 04 01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO 7 1 04 01 01 Hasil Penjualan Tanah-LO 7 1 04 01 01 0001 Hasil Penjualan Tanah 7 1 04 01 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO 7 1 04 01 02 0001 Hasil Penjualan Alat Besar-LO 7 1 04 01 02 0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO 7 1 04 01 02 0003 Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO 7 1 04 01 02 0004 Hasil Penjualan Alat Pertanian-LO 7 1 04 01 02 0005 Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-LO 7 1 04 01 02 0006 Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi dan, Pemancar-LO 7 1 04 01 02 0007 Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan 7 1 04 01 02 0008 Hasil Penjualan Alat Laboratorium-LO 7 1 04 01 02 0010 Hasil Penjualan Komputer-LO 7 1 04 01 02 0011 Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-LO 7 1 04 01 02 0012 Hasil Penjualan Alat Pengeboran-LO 7 1 04 01 02 0013 Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan, Pemurnian-LO 7 1 04 01 02 0014 Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO 7 1 04 01 02 0015 Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO 7 1 04 01 02 0016 Hasil Penjualan Alat Peraga-LO 7 1 04 01 02 0017 Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO 7 1 04 01 02 0018 Hasil Penjualan Rambu-Rambu-LO 7 1 04 01 02 0019 Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-LO 7 1 04 01 03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO 7 1 04 01 03 0001 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO 7 1 04 01 03 0002 Hasil Penjualan Monumen-LO 7 1 04 01 03 0003 Hasil Penjualan Bangunan Menara-LO 7 1 04 01 03 0004 Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO 7 1 04 01 04 Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO 7 1 04 01 04 0001 Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-LO 7 1 04 01 04 0002 Hasil Penjualan Bangunan Air-LO 7 1 04 01 04 0003 Hasil Penjualan Instalasi-LO 7 1 04 01 04 0004 Hasil Penjualan Jaringan-LO 7 1 04 01 05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO 7 1 04 01 05 0001 Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-LO 7 1 04 01 05 0002 Hasil Penjualan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO 7 1 04 01 05 0003 Hasil Penjualan Hewan-LO 7 1 04 01 05 0004 Hasil Penjualan Biota Perairan-LO 7 1 04 01 05 0005 Hasil Penjualan Tanaman-LO 7 1 04 01 05 0006 Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO 7 1 04 01 05 0007 Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO 7 1 04 01 06 Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO 7 1 04 01 06 0001 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak, Berwujud-LO 7 1 04 01 06 0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- 7 1 04 02 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO 7 1 04 02 01 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO 7 1 04 02 01 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO 382 1 2 3 4 5 6 7 7 1 04 02 02 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO 7 1 04 02 02 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-, LO 7 1 04 02 02 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Angkutan-LO 7 1 04 02 02 0003 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO 7 1 04 02 02 0004 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Pertanian-LO 7 1 04 02 02 0005 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO 7 1 04 02 02 0006 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-LO 7 1 04 02 02 0007 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Kedokteran dan Kesehatan-LO 7 1 04 02 02 0008 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Laboratorium-LO 7 1 04 02 02 0010 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-, LO 7 1 04 02 02 0011 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Eksplorasi-LO 7 1 04 02 02 0012 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Pengeboran-LO 7 1 04 02 02 0013 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-LO 7 1 04 02 02 0014 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu, Eksplorasi-LO 7 1 04 02 02 0015 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat, Keselamatan Kerja-LO 7 1 04 02 02 0016 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-, LO 7 1 04 02 02 0017 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan, Proses/Produksi-LO 7 1 04 02 02 0018 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu- Rambu-LO 7 1 04 02 02 0019 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan, Olahraga-LO 7 1 04 02 03 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO 7 1 04 02 03 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan, Gedung-LO 7 1 04 02 03 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-, LO 7 1 04 02 03 0003 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan, Menara-LO 7 1 04 02 03 0004 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik, Kontrol/Pasti-LO 7 1 04 02 04 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO 7 1 04 02 04 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan, Jembatan-LO 7 1 04 02 04 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan, Air-LO 7 1 04 02 04 0003 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-LO 7 1 04 02 04 0004 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-LO 7 1 04 02 05 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO 7 1 04 02 05 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan, Perpustakaan-LO 7 1 04 02 05 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang, Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO 7 1 04 02 05 0003 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-LO 7 1 04 02 05 0004 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota, Perairan-LO 7 1 04 02 05 0005 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman- LO 7 1 04 02 05 0006 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang, Koleksi Non Budaya-LO 7 1 04 02 05 0007 Hasil Selisih Lebih Tukar Aset Tetap Dalam, Renovasi-LO 7 1 04 02 06 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-LO 7 1 04 02 06 0001 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset, Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO 7 1 04 02 06 0002 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset, Lainnya-Aset Lain-Lain-LO 7 1 04 03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO 7 1 04 03 01 Hasil Sewa BMD-LO 7 1 04 03 01 0001 Hasil Sewa BMD-LO 7 1 04 03 02 0001 Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO 7 1 04 03 02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO 7 1 04 03 02 0001 Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO 7 1 04 03 03 Hasil dari Bangun Guna Serah-LO 7 1 04 03 03 0001 Hasil dari Bangun Guna Serah-LO 7 1 04 03 04 Hasil dari Bangun Serah Guna-LO 7 1 04 03 04 0001 Hasil dari Bangun Serah Guna-LO 7 1 04 03 05 Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO 7 1 04 03 05 0001 Hasil dari Kerja Sama Penyediaan, Infrastruktur-LO 7 1 04 04 Hasil Kerja Sama Daerah-LO 7 1 04 04 01 Hasil Kerja Sama Daerah-LO 7 1 04 04 01 0001 Hasil Kerja Sama Daerah-LO 7 1 04 05 Jasa Giro-LO 7 1 04 05 01 Jasa Giro pada Kas Daerah-LO 7 1 04 05 01 0001 Jasa Giro pada Kas Daerah-LO 7 1 04 05 02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO 7 1 04 05 02 0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO 7 1 04 05 03 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO 7 1 04 05 03 0001 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan …-LO 7 1 04 05 03 0002 Dst … 7 1 04 05 04 Jasa Giro pada BLUD-LO 7 1 04 05 04 0001 Jasa Giro pada BLUD …-LO 7 1 04 05 04 0002 Dst … 7 1 04 05 05 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO 7 1 04 05 05 0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS …-LO 7 1 04 05 05 0002 Dst … 383 1 2 3 4 5 6 7 7 1 04 05 06 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO 7 1 04 05 06 0001 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP …-LO 7 1 04 05 06 0002 Dst … 7 1 04 06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO 7 1 04 06 01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO 7 1 04 06 01 0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO 7 1 04 07 Pendapatan Bunga-LO 7 1 04 07 01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO 7 1 04 07 01 0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO 7 1 04 08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO 7 1 04 08 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO 7 1 04 08 01 0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO 7 1 04 08 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO 7 1 04 08 02 0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO 7 1 04 09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO 7 1 04 09 01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk, Lain-LO 7 1 04 10 01 0001 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai, Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO 7 1 04 10 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO 7 1 04 10 01 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO 7 1 04 10 01 0001 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO 7 1 04 11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO 7 1 04 11 01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan, Pelaksanaan Pekerjaan-LO 7 1 04 11 01 0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO 7 1 04 12 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO 7 1 04 12 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO 7 1 04 12 01 0001 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO 7 1 04 12 01 0002 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-, Jeep-LO 7 1 04 12 01 0003 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-, Minibus-LO 7 1 04 12 01 0004 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-LO 7 1 04 12 01 0005 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO 7 1 04 12 01 0006 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-, Pick Up-LO 7 1 04 12 01 0007 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-, Light Truck-LO 7 1 04 12 01 0008 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-, Truck-LO 7 1 04 12 01 0009 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-, Blind Van-LO 7 1 04 12 01 0010 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda, Motor Roda Dua-LO 7 1 04 12 01 0011 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda, Motor Roda Tiga-LO 7 1 04 12 01 0012 Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO 7 1 04 12 01 0013 Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus, Alat Berat/Alat Besar-LO 7 1 04 12 01 0014 Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO 7 1 04 12 01 0015 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO 7 1 04 12 01 0016 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO 7 1 04 12 01 0017 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO 7 1 04 12 01 0018 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO 7 1 04 12 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO 7 1 04 12 02 0001 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO 7 1 04 12 02 0002 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-, Jeep-LO 7 1 04 12 02 0003 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-, Minibus-LO 7 1 04 12 02 0004 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-, Microbus-LO 7 1 04 12 02 0005 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO 7 1 04 12 02 0006 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil, Barang/Beban-Pick Up-LO 7 1 04 12 02 0007 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil, Barang/Beban-Light Truck-LO 7 1 04 12 02 0008 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil, Barang/Beban-Truck-LO 7 1 04 12 02 0009 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil, Barang/Beban-Blind Van-LO 7 1 04 12 02 0010 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua-LO 7 1 04 12 02 0011 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-, Sepeda Motor Roda Tiga-LO 7 1 04 12 02 0012 Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan, Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO 7 1 04 12 02 0013 Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus, Alat Berat-LO 7 1 04 12 02 0014 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga -, LO 7 1 04 12 02 0015 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO 7 1 04 12 02 0016 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO 7 1 04 12 02 0017 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO 7 1 04 12 02 0018 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO 7 1 04 12 03 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO 7 1 04 12 03 0001 Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar, Bensin-LO 7 1 04 12 03 0002 Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar- LO 7 1 04 12 03 0003 Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas-, LO 7 1 04 12 03 0004 Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar, Lainnya-LO 7 1 04 12 04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO 384 1 2 3 4 5 6 7 7 1 04 12 04 0001 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO 7 1 04 12 05 Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO 7 1 04 12 05 0001 Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO 7 1 04 12 06 Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO 7 1 04 12 06 0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO 7 1 04 12 06 0002 Pendapatan Denda Pajak Motel-LO 7 1 04 12 06 0003 Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO 7 1 04 12 06 0004 Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO 7 1 04 12 06 0005 Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO 7 1 04 12 06 0006 Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan-LO 7 1 04 12 06 0007 Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO 7 1 04 12 06 0008 Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan, Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO 7 1 04 12 07 Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO 7 1 04 12 07 0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan, Sejenisnya-LO 7 1 04 12 07 0002 Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan, Sejenisnya-LO 7 1 04 12 07 0003 Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan, Sejenisnya-LO 7 1 04 12 07 0004 Pendapatan Denda Pajak Kantin dan 7 1 04 12 07 0005 Pendapatan Denda Pajak Warung dan, Sejenisnya-LO 7 1 04 12 07 0006 Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya-, LO 7 1 04 12 07 0007 Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO 7 1 04 12 08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO 7 1 04 12 08 0001 Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO 7 1 04 12 08 0002 Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/, Musik/Tari/Busana-LO 7 1 04 12 08 0003 Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan,, Binaraga dan Sejenisnya-LO 7 1 04 12 08 0004 Pendapatan Denda Pajak Pameran-LO 7 1 04 12 08 0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke,, Klub Malam dan Sejenisnya-LO 7 1 04 12 08 0006 Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/, Sulap-LO 7 1 04 12 08 0007 Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan, Bowling-LO 7 1 04 12 08 0008 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan-LO 7 1 04 12 08 0009 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness, Center)-LO 7 1 04 12 08 0010 Pendapatan Denda Pajak Pertandingan, Olahraga-LO 7 1 04 12 09 Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO 7 1 04 12 09 0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/, Billboard/Videotron/Megatron-LO 7 1 04 12 09 0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO 7 1 04 12 09 0003 Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/ Stiker-LO 7 1 04 12 09 0004 Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran- LO 7 1 04 12 09 0005 Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO 7 1 04 12 09 0006 Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara-LO 7 1 04 12 09 0007 Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung-LO 7 1 04 12 09 0008 Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara-LO 7 1 04 12 09 0009 Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide-, LO 7 1 04 12 09 0010 Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan-LO 7 1 04 12 10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO 7 1 04 12 10 0001 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan, Dihasilkan Sendiri-LO 7 1 04 12 10 0002 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 7 1 04 12 11 Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO 7 1 04 12 11 0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO 7 1 04 12 12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO 7 1 04 12 12 0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO 7 1 04 12 13 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet- LO 7 1 04 12 13 0001 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet- LO 7 1 04 12 14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO 7 1 04 12 14 0001 Pendapatan Denda Pajak Asbes-LO 7 1 04 12 14 0002 Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis-LO 7 1 04 12 14 0003 Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah, Permata-LO 7 1 04 12 14 0004 Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO 7 1 04 12 14 0005 Pendapatan Denda Pajak Batu Apung-LO 7 1 04 12 14 0006 Pendapatan Denda Pajak Batu Permata-LO 7 1 04 12 14 0007 Pendapatan Denda Pajak Bentonit-LO 7 1 04 12 14 0008 Pendapatan Denda Pajak Dolomit-LO 7 1 04 12 14 0009 Pendapatan Denda Pajak Felspar-LO 7 1 04 12 14 0010 Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)- LO 7 1 04 12 14 0011 Pendapatan Denda Pajak Grafit-LO 7 1 04 12 14 0012 Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit-LO 7 1 04 12 14 0013 Pendapatan Denda Pajak Gips-LO 7 1 04 12 14 0014 Pendapatan Denda Pajak Kalsit-LO 7 1 04 12 14 0015 Pendapatan Denda Pajak Kaolin-LO 7 1 04 12 14 0016 Pendapatan Denda Pajak Leusit-LO 7 1 04 12 14 0017 Pendapatan Denda Pajak Magnesit-LO 385 1 2 3 4 5 6 7 7 1 04 12 14 0018 Pendapatan Denda Pajak Mika-LO 7 1 04 12 14 0019 Pendapatan Denda Pajak Marmer-LO 7 1 04 12 14 0020 Pendapatan Denda Pajak Nitrat-LO 7 1 04 12 14 0021 Pendapatan Denda Pajak Opsidien-LO 7 1 04 12 14 0022 Pendapatan Denda Pajak Oker-LO 7 1 04 12 14 0023 Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO 7 1 04 12 14 0024 Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO 7 1 04 12 14 0025 Pendapatan Denda Pajak Perlit-LO 7 1 04 12 14 0026 Pendapatan Denda Pajak Phospat-LO 7 1 04 12 14 0027 Pendapatan Denda Pajak Talk-LO 7 1 04 12 14 0028 Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers, Earth)-LO 7 1 04 12 14 0029 Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome-LO 7 1 04 12 14 0030 Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO 7 1 04 12 14 0031 Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)-LO 7 1 04 12 14 0032 Pendapatan Denda Pajak Tras-LO 7 1 04 12 14 0033 Pendapatan Denda Pajak Yarosif-LO 7 1 04 12 14 0034 Pendapatan Denda Pajak Zeolit-LO 7 1 04 12 14 0035 Pendapatan Denda Pajak Basal-LO 7 1 04 12 14 0036 Pendapatan Denda Pajak Trakit-LO 7 1 04 12 14 0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO 7 1 04 12 14 0038 Pendapatan Denda Pajak Belerang-LO 7 1 04 12 14 0039 Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO 7 1 04 12 15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO 7 1 04 12 15 0001 Pendapatan Denda PBBP2-LO 7 1 04 12 16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO 7 1 04 12 16 0001 Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak- LO 7 1 04 12 16 0002 Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak, Baru-LO 7 1 04 12 17 Pendapatan Denda Pajak Alat Berat-LO 7 1 04 12 17 0001 Pendapatan Denda Pajak Alat Berat-LO 7 1 04 12 18 Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO 7 1 04 12 18 0001 Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO 7 1 04 12 19 Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO 7 1 04 12 19 0001 Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO 7 1 04 12 19 0002 Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-LO 7 1 04 12 19 0003 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-LO 7 1 04 12 19 0004 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-LO 7 1 04 12 19 0005 Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO 7 1 04 12 20 Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO 7 1 04 12 20 0001 Pendapatan Denda Opsen PKB-LO 7 1 04 12 21 Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO 7 1 04 12 21 0001 Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO 7 1 04 13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO 7 1 04 13 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO 7 1 04 13 01 0001 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Kesehatan-LO 7 1 04 13 01 0002 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Persampahan/Kebersihan-LO 7 1 04 13 01 0003 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO 7 1 04 13 01 0004 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir, di Tepi Jalan Umum-LO 7 1 04 13 01 0005 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar- LO 7 1 04 13 01 0006 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian, Kendaraan Bermotor-LO 7 1 04 13 01 0007 Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat, Pemadam Kebakaran-LO 7 1 04 13 01 0008 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya, Cetak Peta-LO 7 1 04 13 01 0009 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO 7 1 04 13 01 0010 Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan, Limbah Cair-LO 7 1 04 13 01 0011 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Tera/Tera Ulang-LO 7 1 04 13 01 0012 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Pendidikan-LO 7 1 04 13 01 0013 Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan, Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO 7 1 04 13 01 0014 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO 7 1 04 13 01 0015 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO 7 1 04 13 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO 7 1 04 13 02 0001 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian, Kekayaan Daerah-LO 7 1 04 13 02 0002 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO 7 1 04 13 02 0003 Pendapatan Denda Retribusi Tempat, Pelelangan-LO 7 1 04 13 02 0004 Pendapatan Denda Retribusi Terminal-LO 7 1 04 13 02 0005 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus, Parkir-LO 7 1 04 13 02 0006 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat, Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO 7 1 04 13 02 0007 Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong, Hewan-LO 7 1 04 13 02 0008 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan, Kepelabuhanan-LO 7 1 04 13 02 0009 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO 7 1 04 13 02 0010 Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan, Air-LO 386 1 2 3 4 5 6 7 7 1 04 13 02 0011 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan, Produksi Usaha Daerah-LO 7 1 04 13 02 0012 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO 7 1 04 13 02 0013 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO 7 1 04 13 02 0014 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO 7 1 04 13 02 0015 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO 7 1 04 13 02 0016 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO 7 1 04 13 02 0017 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga-LO 7 1 04 13 02 0018 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO 7 1 04 13 02 0019 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO 7 1 04 13 02 0020 Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO 7 1 04 13 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO 7 1 04 13 03 0001 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan, Bangunan-LO 7 1 04 13 03 0002 Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat, Penjualan Minuman Beralkohol-LO 7 1 04 13 03 0003 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk, Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO 7 1 04 13 03 0004 Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha, Perikanan-LO 7 1 04 13 03 0005 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu, Lintas-LO 7 1 04 13 03 0006 Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin, Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)- LO 7 1 04 14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO 7 1 04 14 01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO 7 1 04 14 01 0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan, Barang/Jasa-LO 7 1 04 15 Pendapatan dari Pengembalian-LO 7 1 04 15 01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO 7 1 04 15 01 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO 7 1 04 15 02 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan-LO 7 1 04 15 02 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran Jaminan Kesehatan-LO 7 1 04 15 03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO 7 1 04 15 03 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO 7 1 04 15 04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO 7 1 04 15 04 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran Perjalanan Dinas-LO 7 1 04 15 05 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)- LO 7 1 04 15 05 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran JKK-LO 7 1 04 15 06 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO 7 1 04 15 06 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran JKM-LO 7 1 04 15 07 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO 7 1 04 15 07 0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan, Pembayaran JKN-LO 7 1 04 16 Pendapatan dari BLUD-LO 7 1 04 16 01 Pendapatan dari BLUD …-LO 7 1 04 16 01 0001 Pendapatan dari BLUD …-LO 7 1 04 16 01 0002 Dst … 7 1 04 17 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO 7 1 04 17 01 Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO 7 1 04 17 01 0001 Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO 7 1 04 17 02 Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO 7 1 04 17 02 0001 Pendapatan Denda Hasil dari Kerjasama, Penyediaan Infrastruktur-LO 7 1 04 18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO 7 1 04 18 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO 7 1 04 18 01 0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO 7 1 04 19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO 7 1 04 19 01 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO 7 1 04 19 01 0001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO 7 1 04 20 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO 7 1 04 20 01 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO 7 1 04 20 01 0001 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan, (Inkracht)-LO 7 1 04 21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO 7 1 04 21 01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO 7 1 04 21 01 0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan, Daerah …-LO 7 1 04 21 01 0002 Dst …-LO 7 1 04 22 Pendapatan Zakat-LO 7 1 04 22 01 Pendapatan Zakat-LO 7 1 04 22 01 0001 Pendapatan Zakat-LO 7 2 PENDAPATAN TRANSFER-LO 7 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 7 2 01 01 Dana Perimbangan-LO 7 2 01 01 01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO 7 2 01 01 01 0001 DBH PBB-LO 387 1 2 3 4 5 6 7 7 2 01 01 01 0002 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 7 2 01 01 01 0003 DBH PPh Pasal 21-LO 7 2 01 01 01 0004 DBH CHT-LO 7 2 01 01 01 0005 DBH SDA Minyak Bumi-LO 7 2 01 01 01 0006 DBH SDA Gas Bumi-LO 7 2 01 01 01 0007 DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO 7 2 01 01 01 0008 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO 7 2 01 01 01 0009 DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO 7 2 01 01 01 0010 DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO 7 2 01 01 01 0011 DBH SDA Kehutanan–DR-LO 7 2 01 01 01 0012 DBH SDA Perikanan-LO 7 2 01 01 01 0013 DBH SDA Panas Bumi-LO 7 2 01 01 01 0014 DBH Sawit-LO 7 2 01 01 02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO 7 2 01 01 02 0001 DAU-LO 7 2 01 01 02 0002 DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan, Kelurahan-LO 7 2 01 01 03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO 7 2 01 01 03 0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO 7 2 01 01 03 0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO 7 2 01 01 03 0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO 7 2 01 01 03 0004 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SDLB/SMPLB/SMALB-LO 7 2 01 01 03 0005 DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO 7 2 01 01 03 0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO 7 2 01 01 03 0007 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Olahraga-LO 7 2 01 01 03 0008 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO 7 2 01 01 03 0009 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO 7 2 01 01 03 0010 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan, Permukiman-Reguler-LO 7 2 01 01 03 0011 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-LO 7 2 01 01 03 0012 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-, Pelayanan Kesehatan Dasar-LO 7 2 01 01 03 0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO 7 2 01 01 03 0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan, Kesehatan-LO 7 2 01 01 03 0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB-LO 7 2 01 01 03 0016 DAK Fisik–Bidang Pertanian-Reguler-LO 7 2 01 01 03 0017 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-, Reguler-LO 7 2 01 01 03 0018 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler-LO 7 2 01 01 03 0019 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Reguler-LO 7 2 01 01 03 0020 DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK- LO 7 2 01 01 03 0021 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Peningkatan Pelayanan Rujukan-LO 7 2 01 01 03 0022 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-, Penurunan Stunting-LO 7 2 01 01 03 0023 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan- Pengendalian Penyakit-LO 7 2 01 01 03 0024 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan–Balai, Pelatihan Kesehatan-LO 7 2 01 01 03 0025 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO 7 2 01 01 03 0026 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO 7 2 01 01 03 0027 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO 7 2 01 01 03 0028 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-LO 7 2 01 01 03 0029 DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO 7 2 01 01 03 0030 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO 7 2 01 01 03 0031 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan, Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO 7 2 01 01 03 0032 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan, Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO 7 2 01 01 03 0033 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-, Penguatan Puskesmas-DTPK-LO 7 2 01 01 03 0034 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit, Pratama-LO 7 2 01 01 03 0035 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan, Permukiman-Afirmasi-LO 7 2 01 01 03 0036 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi-LO 7 2 01 01 03 0037 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO 7 2 01 01 03 0038 DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi-LO 7 2 01 01 03 0039 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO 7 2 01 01 03 0040 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP-LO 7 2 01 01 03 0041 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA-LO 7 2 01 01 04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO 7 2 01 01 04 0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO 7 2 01 01 04 0002 DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO 7 2 01 01 04 0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO 7 2 01 01 04 0004 DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO 7 2 01 01 04 0005 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO 7 2 01 01 04 0006 DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO 7 2 01 01 04 0007 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO 7 2 01 01 04 0008 DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO 7 2 01 01 04 0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman, Budaya-Museum-LO 7 2 01 01 04 0010 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman, Budaya-Taman Budaya-LO 388 1 2 3 4 5 6 7 7 2 01 01 04 0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO 7 2 01 01 04 0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS-LO 7 2 01 01 04 0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-, LO 7 2 01 01 04 0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda-LO 7 2 01 01 04 0015 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO 7 2 01 01 04 0016 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO 7 2 01 01 04 0017 DAK Non Fisik-PK2UKM-LO 7 2 01 01 04 0018 DAK Non Fisik–Dana Pelayanan Administrasi, Kependudukan-LO 7 2 01 01 04 0019 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan 7 2 01 01 04 0020 DAK Non Fisik-Dana BLPS-LO 7 2 01 02 Dana Insentif Daerah (DID)-LO 7 2 01 02 01 DID-LO 7 2 01 02 01 0001 DID-LO 7 2 01 03 Dana Otonomi Khusus-LO 7 2 01 03 01 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO 7 2 01 03 01 0001 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO 7 2 01 03 02 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO 7 2 01 03 02 0001 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO 7 2 01 03 03 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO 7 2 01 03 03 0001 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO 7 2 01 03 04 Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO 7 2 01 03 04 0001 Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka, Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO 7 2 01 03 05 Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO 7 2 01 03 05 0001 Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO 7 2 01 03 06 Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua-LO 7 2 01 03 06 0001 DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua-LO 7 2 01 03 07 Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh-LO 7 2 01 03 07 0001 DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh-LO 7 2 01 04 Dana Keistimewaan-LO 7 2 01 04 01 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa, Yogyakarta-LO 7 2 01 04 01 0001 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO 7 2 01 05 Dana Desa-LO 7 2 01 05 01 Dana Desa-LO 7 2 01 05 01 0001 Dana Desa-LO 7 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 7 2 02 01 Pendapatan Bagi Hasil-LO 7 2 02 01 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO 7 2 02 01 01 0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan, Bermotor-LO 7 2 02 01 01 0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama, Kendaraan Bermotor-LO 7 2 02 01 01 0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar, Kendaraan Bermotor-LO 7 2 02 01 01 0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO 7 2 02 01 01 0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO 7 2 02 02 Bantuan Keuangan 7 2 02 02 01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 7 2 02 02 01 0001 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah, Provinsi … 7 2 02 02 01 0002 Dst … 7 2 02 02 02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 7 2 02 02 02 0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah, Provinsi … 7 2 02 02 02 0002 Dst … 7 2 02 02 03 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota 7 2 02 02 03 0001 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah, Kabupaten/Kota … 7 2 02 02 03 0002 Dst … 7 2 02 02 04 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota 7 2 02 02 04 0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah, Kabupaten/Kota … 7 2 02 02 04 0002 Dst … 7 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO 7 3 01 Pendapatan Hibah-LO 7 3 01 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO 7 3 01 01 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO 7 3 01 01 01 0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat …-LO 7 3 01 01 01 0002 Dst … 7 3 01 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO 7 3 01 02 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …-, LO 7 3 01 02 01 0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah …- LO 7 3 01 02 01 0002 Dst … 7 3 01 03 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO 7 3 01 03 01 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO 389 1 2 3 4 5 6 7 7 3 01 03 01 0001 Pendapatan Hibah dari Kelompok, Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri …-LO 7 3 01 03 01 0002 Dst … 7 3 01 04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO 7 3 01 04 01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO 7 3 01 04 01 0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/, Organisasi Dalam Negeri …-LO 7 3 01 04 01 0002 Dst … 7 3 01 04 02 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO 7 3 01 04 02 0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/, Organisasi Luar Negeri …-LO 7 3 01 04 02 0002 Dst … 7 3 01 04 03 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO 7 3 01 04 03 0001 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi, Swasta Dalam Negeri …-LO 7 3 01 04 03 0002 Dst … 7 3 01 04 04 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO 7 3 01 04 04 0001 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi, Swasta Luar Negeri …-LO 7 3 01 04 04 0002 Dst … 7 3 01 05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO 7 3 01 05 01 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO 7 3 01 05 01 0001 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis …-LO 7 3 01 05 01 0002 Dst … 7 3 02 Dana Darurat-LO 7 3 02 01 Dana Darurat-LO 7 3 02 01 01 Dana Darurat-LO 7 3 02 01 01 0001 Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO 7 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO 7 3 03 01 Lain-lain Pendapatan-LO 7 3 03 01 01 Pendapatan Hibah Dana BOS-LO 7 3 03 01 01 0001 Pendapatan Hibah Dana BOS-LO 7 3 03 01 02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO 7 3 03 01 02 0001 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada, Pemerintah-LO 7 3 03 01 02 0002 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada, Pemerintah Daerah Lainnya-LO 7 3 03 01 02 0003 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada, BUMN-LO 7 3 03 01 02 0004 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada, BUMD-LO 7 3 03 01 02 0005 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada, Badan, Lembaga dan Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum, Indonesia-LO 7 3 03 01 02 0006 Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan, Keuangan pada Partai Politik-LO 7 4 SURPLUS NON OPERASIONAL-LO 7 4 01 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO 7 4 01 01 Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO 7 4 01 01 01 Surplus Penjualan Tanah–LO 7 4 01 01 01 0001 Surplus Penjualan Tanah-LO 7 4 01 01 02 Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO 7 4 01 01 02 0001 Surplus Penjualan Alat Besar-LO 7 4 01 01 02 0002 Surplus Penjualan Alat Angkutan-LO 7 4 01 01 02 0003 Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur- LO 7 4 01 01 02 0004 Surplus Penjualan Alat Pertanian-LO 7 4 01 01 02 0005 Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-LO 7 4 01 01 02 0006 Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO 7 4 01 01 02 0007 Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-LO 7 4 01 01 02 0008 Surplus Penjualan Alat Laboratorium-LO 7 4 01 01 02 0010 Surplus Penjualan Komputer-LO 7 4 01 01 02 0011 Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-LO 7 4 01 01 02 0012 Surplus Penjualan Alat Pengeboran-LO 7 4 01 01 02 0013 Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-LO 7 4 01 01 02 0014 Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO 7 4 01 01 02 0015 Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO 7 4 01 01 02 0016 Surplus Penjualan Alat Peraga-LO 7 4 01 01 02 0017 Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-, LO 7 4 01 01 02 0018 Surplus Penjualan Rambu-Rambu-LO 7 4 01 01 02 0019 Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-LO 7 4 01 01 03 Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan–LO 7 4 01 01 03 0001 Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO 7 4 01 01 03 0002 Surplus Penjualan Monumen-LO 7 4 01 01 03 0003 Surplus Penjualan Bangunan Menara-LO 7 4 01 01 03 0004 Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO 7 4 01 01 04 Surplus Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi– LO 7 4 01 01 04 0001 Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-LO 7 4 01 01 04 0002 Surplus Penjualan Bangunan Air-LO 390 1 2 3 4 5 6 7 7 4 01 01 04 0003 Surplus Penjualan Instalasi-LO 7 4 01 01 04 0004 Surplus Penjualan Jaringan-LO 7 4 01 01 05 Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya–LO 7 4 01 01 05 0001 Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-LO 7 4 01 01 05 0002 Surplus Penjualan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO 7 4 01 01 05 0003 Surplus Penjualan Hewan-LO 7 4 01 01 05 0004 Surplus Penjualan Biota Perairan-LO 7 4 01 01 05 0005 Surplus Penjualan Tanaman-LO 7 4 01 01 05 0006 Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya- 7 4 01 01 05 0007 Surplus Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi- LO 7 4 01 01 06 Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO 7 4 01 01 06 0001 Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak, Berwujud-LO 7 4 01 01 06 0002 Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-, Lain-LO 7 4 01 02 Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO 7 4 01 02 01 Surplus Tukar Menukar Tanah-LO 7 4 01 02 01 0001 Surplus Tukar Menukar Tanah -LO 7 4 01 02 02 Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin- LO 7 4 01 02 02 0001 Surplus Tukar Menukar Alat Besar-LO 7 4 01 02 02 0002 Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-LO 7 4 01 02 02 0003 Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat, Ukur-LO 7 4 01 02 02 0004 Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-LO 7 4 01 02 02 0005 Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan, Rumah Tangga-LO 7 4 01 02 02 0006 Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-LO 7 4 01 02 02 0007 Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan, Kesehatan-LO 7 4 01 02 02 0008 Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO 7 4 01 02 02 0010 Surplus Tukar Menukar Komputer-LO 7 4 01 02 02 0011 Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO 7 4 01 02 02 0012 Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO 7 4 01 02 02 0013 Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-LO 7 4 01 02 02 0014 Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi- LO 7 4 01 02 02 0015 Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan, Kerja-LO 7 4 01 02 02 0016 Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-LO 7 4 01 02 02 0017 Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/ Produksi-LO 7 4 01 02 02 0018 Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO 7 4 01 02 02 0019 Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO 7 4 01 02 03 Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO 7 4 01 02 03 0001 Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO 7 4 01 02 03 0002 Surplus Tukar Menukar Monumen-LO 7 4 01 02 03 0003 Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-LO 7 4 01 02 03 0004 Surplus Tukar Menukar Tugu Titik, Kontrol/Pasti-LO 7 4 01 02 04 Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO 7 4 01 02 04 0001 Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-, LO 7 4 01 02 04 0002 Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-LO 7 4 01 02 04 0003 Surplus Tukar Menukar Instalasi-LO 7 4 01 02 04 0004 Surplus Tukar Menukar Jaringan-LO 7 4 01 02 05 Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO 7 4 01 02 05 0001 Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan- LO 7 4 01 02 05 0002 Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO 7 4 01 02 05 0003 Surplus Tukar Menukar Hewan-LO 7 4 01 02 05 0004 Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-LO 7 4 01 02 05 0005 Surplus Tukar Menukar Tanaman-LO 7 4 01 02 05 0006 Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non, Budaya-LO 7 4 01 02 05 0007 Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Dalam, Renovasi-LO 7 4 01 02 06 Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-LO 7 4 01 02 06 0001 Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset, Tidak Berwujud-LO 7 4 01 02 06 0002 Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset, Lain-Lain-LO 7 4 01 03 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO 7 4 01 03 01 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO 7 4 01 03 01 0001 Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan, Usaha Milik Negara-LO 7 4 01 03 01 0002 Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan, Usaha Milik Daerah-LO 7 4 01 03 01 0003 Surplus Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO 7 4 01 03 01 0004 Surplus Pelepasan Investasi dalam Proyek, Pembangunan-LO 7 4 01 03 01 0005 Surplus Pelepasan Dana Bergulir-LO 7 4 01 03 02 0001 Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO 7 4 02 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO 7 4 02 01 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO 7 4 02 01 01 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO 391 1 2 3 4 5 6 7 7 4 02 01 01 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah …-LO 7 4 02 01 01 0002 Dst … 7 4 02 01 02 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO 7 4 02 01 02 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang …-LO 7 4 02 01 02 0002 Dst … 7 4 02 01 03 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah-LO 7 4 02 01 03 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah …-LO 7 4 02 01 03 0002 Dst … 7 4 02 01 04 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang-LO 7 4 02 01 04 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang …-LO 7 4 02 01 04 0002 Dst … 7 4 02 01 05 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO 7 4 02 01 05 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-, Jangka Menengah …-LO 7 4 02 01 05 0002 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah …-LO 7 4 02 01 06 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO 7 4 02 01 06 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-, Jangka Panjang …-LO 7 4 02 01 06 0002 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang …-LO 7 4 02 02 Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO 7 4 02 02 01 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepadaLKB- BUMN-Jangka Menengah …-LO 7 4 02 02 01 0002 Dst … 7 4 02 02 02 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMN-Jangka Panjang-LO 7 4 02 02 02 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMN-Jangka Panjang …-LO 7 4 02 02 02 0002 Dst … 7 4 02 02 03 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMD-Jangka Menengah-LO 7 4 02 02 03 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-, BUMD-Jangka Menengah …-LO 7 4 02 02 03 0002 Dst … 7 4 02 02 04 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMD-Jangka Panjang-LO 7 4 02 02 04 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- BUMD-Jangka Panjang …-LO 7 4 02 02 04 0002 Dst … 7 4 02 02 05 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO 7 4 02 02 05 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah …-LO 7 4 02 02 05 0002 Dst … 7 4 02 02 06 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO 7 4 02 02 06 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang …-LO 7 4 02 02 06 0002 Dst … 7 4 02 03 Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO 7 4 02 03 01 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah-LO 7 4 02 03 01 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah …-LO 7 4 02 03 01 0002 Dst … 7 4 02 03 02 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO 7 4 02 03 02 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-, BUMN-Jangka Panjang …-LO 7 4 02 03 02 0002 Dst … 7 4 02 03 03 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah-LO 7 4 02 03 03 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah …-LO 7 4 02 03 03 0002 Dst … 7 4 02 03 04 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO 7 4 02 03 04 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang …-LO 7 4 02 03 04 0002 Dst … 7 4 02 03 05 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO 7 4 02 03 05 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-, Swasta-Jangka Menengah …-LO 7 4 02 03 05 0002 Dst … 7 4 02 03 06 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang-LO 7 4 02 03 06 0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang …-LO 7 4 02 03 06 0002 Dst … 7 4 02 04 Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO 7 4 02 04 01 Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO 7 4 02 04 01 0001 Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto), Obligasi–LO 8 BEBAN DAERAH 8 1 BEBAN OPERASI 8 1 01 Beban Pegawai 392 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 01 Beban Gaji dan Tunjangan ASN 8 1 01 01 01 Beban Gaji Pokok ASN 8 1 01 01 01 0001 Beban Gaji Pokok PNS 8 1 01 01 01 0002 Beban Gaji Pokok PPPK 8 1 01 01 02 Beban Tunjangan Keluarga ASN 8 1 01 01 02 0001 Beban Tunjangan Keluarga PNS 8 1 01 01 02 0002 Beban Tunjangan Keluarga PPPK 8 1 01 01 03 Beban Tunjangan Jabatan ASN 8 1 01 01 03 0001 Beban Tunjangan Jabatan PNS 8 1 01 01 03 0002 Beban Tunjangan Jabatan PPPK 8 1 01 01 04 Beban Tunjangan Fungsional ASN 8 1 01 01 04 0001 Beban Tunjangan Fungsional PNS 8 1 01 01 04 0002 Beban Tunjangan Fungsional PPPK 8 1 01 01 05 Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN 8 1 01 01 05 0001 Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS 8 1 01 01 05 0002 Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK 8 1 01 01 06 Beban Tunjangan Beras ASN 8 1 01 01 06 0001 Beban Tunjangan Beras PNS 8 1 01 01 06 0002 Beban Tunjangan Beras PPPK 8 1 01 01 07 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8 1 01 01 07 0001 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8 1 01 01 07 0002 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, PPPK 8 1 01 01 08 Beban Pembulatan Gaji ASN 8 1 01 01 08 0001 Beban Pembulatan Gaji PNS 8 1 01 01 08 0002 Beban Pembulatan Gaji PPPK 8 1 01 01 09 Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN 8 1 01 01 09 0001 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 8 1 01 01 09 0002 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 8 1 01 01 10 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8 1 01 01 10 0001 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8 1 01 01 10 0002 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 8 1 01 01 11 Beban Iuran Jaminan Kematian ASN 8 1 01 01 11 0001 Beban Iuran Jaminan Kematian PNS 8 1 01 01 11 0002 Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK 8 1 01 02 Beban Tambahan Penghasilan ASN 8 1 01 02 01 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 8 1 01 02 01 0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Beban Kerja PNS 8 1 01 02 01 0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Beban Kerja PPPK 8 1 01 02 02 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 8 1 01 02 02 0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Tempat Bertugas PNS 8 1 01 02 02 0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Tempat Bertugas PPPK 8 1 01 02 03 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 8 1 01 02 03 0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Kondisi Kerja PNS 8 1 01 02 03 0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Kondisi Kerja PPPK 8 1 01 02 04 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 8 1 01 02 04 0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Kelangkaan Profesi PNS 8 1 01 02 04 0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Kelangkaan Profesi PPPK 8 1 01 02 05 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 8 1 01 02 05 0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Prestasi Kerja PNS 8 1 01 02 05 0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan, Prestasi Kerja PPPK 8 1 01 03 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8 1 01 03 01 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 8 1 01 03 01 0001 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor 8 1 01 03 01 0002 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea, Balik Nama Kendaraan Bermotor 8 1 01 03 01 0003 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 8 1 01 03 01 0004 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Air Permukaan 8 1 01 03 01 0005 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Rokok 8 1 01 03 01 0006 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Hotel 8 1 01 03 01 0007 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Restoran 8 1 01 03 01 0008 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Hiburan 8 1 01 03 01 0009 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Reklame 8 1 01 03 01 0010 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Penerangan Jalan 8 1 01 03 01 0011 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Parkir 8 1 01 03 01 0012 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Air Tanah 8 1 01 03 01 0013 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Sarang Burung Walet 8 1 01 03 01 0014 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8 1 01 03 01 0015 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan, Perkotaan 8 1 01 03 01 0016 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 393 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 03 01 0017 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat 8 1 01 03 01 0018 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 8 1 01 03 01 0019 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 8 1 01 03 01 0020 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 8 1 01 03 01 0021 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8 1 01 03 02 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 8 1 01 03 02 0001 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 8 1 01 03 02 0002 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum -Pelayanan, Persampahan/ Kebersihan 8 1 01 03 02 0003 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 8 1 01 03 02 0004 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan, Parkir di Tepi Jalan Umum 8 1 01 03 02 0005 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar 8 1 01 03 02 0006 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 8 1 01 03 02 0007 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat, Pemadam Kebakaran 8 1 01 03 02 0008 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Daerah Jasa Umum-Penggantian, Biaya Cetak Peta 8 1 01 03 02 0009 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 8 1 01 03 02 0010 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 8 1 01 03 02 0011 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera, Ulang 8 1 01 03 02 0012 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan 8 1 01 03 02 0013 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan, Pengendalian Menara Telekomunikasi 8 1 01 03 02 0014 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan, Daerah 8 1 01 03 02 0015 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau, Pertokoan 8 1 01 03 02 0016 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat, Pelelangan 8 1 01 03 02 0017 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Terminal 8 1 01 03 02 0018 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 8 1 01 03 02 0019 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/, Pesanggrahan/Vila 8 1 01 03 02 0020 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 8 1 01 03 02 0021 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 8 1 01 03 02 0022 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan 8 1 01 03 02 0023 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air 8 1 01 03 02 0024 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 8 1 01 03 02 0025 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan 8 1 01 03 02 0026 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat, Penjualan Minuman Beralkohol 8 1 01 03 02 0027 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk, Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 8 1 01 03 02 0028 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha, Perikanan 8 1 01 03 02 0029 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan, Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu, Lintas 8 1 01 03 02 0030 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 8 1 01 03 02 0034 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan 8 1 01 03 02 0035 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 8 1 01 03 02 0036 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 8 1 01 03 02 0037 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 8 1 01 03 02 0038 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 8 1 01 03 02 0039 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 8 1 01 03 02 0040 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 8 1 01 03 02 0041 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 8 1 01 03 02 0042 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 8 1 01 03 02 0043 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 8 1 01 03 02 0044 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 8 1 01 03 03 Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 8 1 01 03 03 0001 Beban TPG PNSD 8 1 01 03 04 Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 394 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 03 04 0001 Beban TKG PNSD 8 1 01 03 05 Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 8 1 01 03 05 0001 Beban Tamsil Guru PNSD 8 1 01 03 06 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 8 1 01 03 06 0001 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 8 1 01 03 07 Beban Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8 1 01 03 07 0001 Beban Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai dengan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8 1 01 04 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD 8 1 01 04 01 Beban Uang Representasi DPRD 8 1 01 04 01 0001 Beban Uang Representasi DPRD 8 1 01 04 02 Beban Tunjangan Keluarga DPRD 8 1 01 04 02 0001 Beban Tunjangan Keluarga DPRD 8 1 01 04 03 Beban Tunjangan Beras DPRD 8 1 01 04 03 0001 Beban Tunjangan Beras DPRD 8 1 01 04 04 Beban Uang Paket DPRD 8 1 01 04 04 0001 Beban Uang Paket DPRD 8 1 01 04 05 Beban Tunjangan Jabatan DPRD 8 1 01 04 05 0001 Beban Tunjangan Jabatan DPRD 8 1 01 04 06 Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 8 1 01 04 06 0001 Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 8 1 01 04 07 Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 8 1 01 04 07 0001 Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, DPRD 8 1 01 04 08 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8 1 01 04 08 0001 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif, Pimpinan dan Anggota DPRD 8 1 01 04 09 Beban Tunjangan Reses DPRD 8 1 01 04 09 0001 Beban Tunjangan Reses DPRD 8 1 01 04 10 Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 8 1 01 04 10 0001 Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan, Anggota DPRD 8 1 01 04 11 Beban Pembulatan Gaji DPRD 8 1 01 04 11 0001 Beban Pembulatan Gaji DPRD 8 1 01 04 12 Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 8 1 01 04 12 0001 Beban Jaminan Kesehatan DPRD 8 1 01 04 12 0002 Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 8 1 01 04 12 0003 Beban Jaminan Kematian DPRD 8 1 01 04 12 0004 Beban Tunjangan Perumahan DPRD 8 1 01 04 13 Beban Tunjangan Transportasi DPRD 8 1 01 04 13 0001 Beban Tunjangan Transportasi DPRD 8 1 01 04 14 Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD 8 1 01 04 14 0001 Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD 8 1 01 05 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 8 1 01 05 01 Beban Gaji Pokok KDH/WKDH 8 1 01 05 01 0001 Beban Gaji Pokok KDH/WKDH 8 1 01 05 02 Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8 1 01 05 02 0001 Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8 1 01 05 03 Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 8 1 01 05 03 0001 Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 8 1 01 05 04 Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH 8 1 01 05 04 0001 Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH 8 1 01 05 05 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 8 1 01 05 05 0001 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, KDH/WKDH 8 1 01 05 06 Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH 8 1 01 05 06 0001 Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH 8 1 01 05 07 Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH 8 1 01 05 07 0001 Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH 8 1 01 05 08 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 8 1 01 05 08 0001 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, KDH/WKDH 8 1 01 05 09 Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 8 1 01 05 09 0001 Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 8 1 01 05 10 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 8 1 01 05 10 0001 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 8 1 01 05 10 0002 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan, Bermotor 8 1 01 05 10 0003 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Bermotor 8 1 01 05 10 0004 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Air Permukaan 8 1 01 05 10 0005 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Rokok 8 1 01 05 10 0006 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Hotel 8 1 01 05 10 0007 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Restoran 8 1 01 05 10 0008 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Hiburan 8 1 01 05 10 0009 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Reklame 8 1 01 05 10 0010 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 395 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 05 10 0011 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Parkir 8 1 01 05 10 0012 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Air Tanah 8 1 01 05 10 0013 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 8 1 01 05 10 0014 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8 1 01 05 10 0015 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan 8 1 01 05 10 0016 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 8 1 01 05 10 0017 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat 8 1 01 05 10 0018 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 8 1 01 05 10 0019 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 8 1 01 05 10 0020 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 8 1 01 05 10 0021 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 8 1 01 05 11 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah 8 1 01 05 11 0001 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Kesehatan 8 1 01 05 11 0002 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 8 1 01 05 11 0003 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat 8 1 01 05 11 0004 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Parkir di Tepi Jalan Umum 8 1 01 05 11 0005 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pasar 8 1 01 05 11 0006 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian, Kendaraan Bermotor 8 1 01 05 11 0007 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 8 1 01 05 11 0008 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-, Penggantian Biaya Cetak Peta 8 1 01 05 11 0009 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 8 1 01 05 11 0010 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan, Limbah Cair 8 1 01 05 11 0011 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Tera/Tera Ulang 8 1 01 05 11 0012 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pendidikan 8 1 01 05 11 0013 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 8 1 01 05 11 0014 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 8 1 01 05 11 0015 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 8 1 01 05 11 0016 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Pelelangan 8 1 01 05 11 0017 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 8 1 01 05 11 0018 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Khusus Parkir 8 1 01 05 11 0019 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Penginapan/Pesanggrahan/Vila 8 1 01 05 11 0020 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah, Potong Hewan 8 1 01 05 11 0021 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan, Kepelabuhan 8 1 01 05 11 0022 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Rekreasi dan Olahraga 8 1 01 05 11 0023 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air 8 1 01 05 11 0024 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan, Produksi Usaha Daerah 8 1 01 05 11 0025 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Mendirikan Bangunan bagi KDH/WKDH 8 1 01 05 11 0026 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 8 1 01 05 11 0027 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Trayek untuk Menyediakan Pelayanan, Angkutan Umum 8 1 01 05 11 0028 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Usaha Perikanan 8 1 01 05 11 0029 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-, Pengendalian Lalu Lintas 8 1 01 05 11 0030 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga, Kerja Asing (IMTA) 8 1 01 05 11 0034 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan 8 1 01 05 11 0035 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 8 1 01 05 11 0036 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 8 1 01 05 11 0037 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 396 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 05 11 0038 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 8 1 01 05 11 0039 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 8 1 01 05 11 0040 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 8 1 01 05 11 0041 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 8 1 01 05 11 0042 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 8 1 01 05 11 0043 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 8 1 01 05 11 0044 Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 8 1 01 06 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 8 1 01 06 01 0001 Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD 8 1 01 06 02 Beban Dana Operasional KDH/WKDH 8 1 01 06 02 0001 Beban Dana Operasional KDH/WKDH 8 1 02 Beban Barang dan Jasa 8 1 02 01 Beban Barang 8 1 02 01 01 Beban Bahan Pakai Habis 8 1 02 01 01 0001 Beban Alat Tulis Kantor 8 1 02 01 01 0002 Beban Dokumen/Administrasi Tender 8 1 02 01 01 0003 Beban Alat Listrik dan Elektronik 8 1 02 01 01 0004 Beban Perangko, Materai dan Benda Pos, Lainnya 8 1 02 01 01 0005 Beban Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 8 1 02 01 01 0006 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas 8 1 02 01 01 0007 Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 8 1 02 01 01 0008 Beban Pengisian Tabung Gas 8 1 02 01 01 0009 Beban Alat Laboratorium 8 1 02 01 01 0010 Beban Alat Rumah Tangga Kantor 8 1 02 01 01 0011 Beban Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir 8 1 02 01 01 0012 Beban Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi, Informasi 8 1 02 01 01 0013 Beban Perkakas Kerja 8 1 02 01 01 0014 Beban Alat Kesehatan Pakai Habis 8 1 02 01 01 0015 Beban Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 8 1 02 01 01 0016 Beban Perlengkapan Penerangan Jalan Umum 8 1 02 01 01 0017 Beban Bahan Peraga 8 1 02 01 01 0018 Beban Tong Sampah 8 1 02 01 01 0019 Beban Barang Pakai Habis Pendidikan dan, Keterampilan 8 1 02 01 01 0020 Beban Barang Pakai Habis Kesehatan 8 1 02 01 01 0021 Beban Barang Pakai Habis Kebersihan 8 1 02 01 01 0022 Beban Barang Pakai Habis Keamanan dan, Ketertiban 8 1 02 01 01 0023 Beban Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup 8 1 02 01 01 0024 Beban Barang Pakai Habis Penanggulangan, Bencana 8 1 02 01 01 0025 Beban Barang Pakai Habis Olahraga 8 1 02 01 01 0026 Beban Barang Pakai Habis Kesenian dan, Kebudayaan 8 1 02 01 01 0027 Beban Barang Pakai Habis Transportasi dan, Lalu Lintas 8 1 02 01 01 0028 Beban Barang Pakai Habis Perikanan dan 8 1 02 01 01 0029 Beban Barang Pakai Habis Pertanian dan, Perkebunan 8 1 02 01 01 0030 Beban Barang Pakai Habis Pertamanan dan, Pemakaman 8 1 02 01 01 0031 Beban Barang Pakai Habis Perairan dan Tata, Air 8 1 02 01 01 0032 Beban Barang Pakai Habis Bangunan 8 1 02 01 01 0033 Beban Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan 8 1 02 01 01 0034 Beban Barang Pakai Habis Saluran 8 1 02 01 01 0035 Beban Barang Pakai Habis Sandang 8 1 02 01 01 0036 Beban Barang Pakai Habis Pangan 8 1 02 01 01 0037 Beban Barang Pakai Habis Teknologi Informasi, Komunikasi 8 1 02 01 02 Beban Bahan/Material 8 1 02 01 02 0001 Beban Bahan Baku Bangunan 8 1 02 01 02 0002 Beban Bahan/Bibit Tanaman 8 1 02 01 02 0003 Beban Bibit Ternak 8 1 02 01 02 0004 Beban Bahan Obat-Obatan 8 1 02 01 02 0005 Beban Bahan Kimia 8 1 02 01 02 0006 Beban Bahan Laboratorium 8 1 02 01 02 0007 Beban Bahan dan Pangan 8 1 02 01 02 0008 Beban Bahan Makanan Ternak/Binatang 8 1 02 01 02 0009 Beban Bahan Percontohan 8 1 02 01 02 0010 Beban Ban Kendaraan Dinas Operasional 8 1 02 01 02 0011 Beban Ban Kendaraan Dinas Operasional, Khusus 8 1 02 01 02 0012 Beban Ban Sepeda Motor Dinas Operasional 397 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 02 0013 Beban Ban Alat-Alat Berat 8 1 02 01 02 0014 Beban Aki Kendaraan Dinas Operasional 8 1 02 01 02 0015 Beban Aki Sepeda Motor Dinas Operasional 8 1 02 01 02 0016 Beban Aki Alat-Alat Berat 8 1 02 01 02 0017 Beban Suku Cadang Kendaraan Dinas, Operasional 8 1 02 01 02 0018 Beban Suku Cadang Kendaraan Dinas, Operasional Khusus 8 1 02 01 02 0019 Beban Suku Cadang Sepeda Motor Dinas, Operasional 8 1 02 01 02 0020 Beban Suku Cadang Alat-Alat Berat 8 1 02 01 02 0021 Beban Suku Cadang Transportasi Laut dan, Sungai 8 1 02 01 02 0022 Beban BBM Kendaraan Dinas Operasional 8 1 02 01 02 0023 Beban BBM Kendaraan Dinas Operasional, Khusus 8 1 02 01 02 0024 Beban BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 8 1 02 01 02 0025 Beban BBM Alat-Alat Berat/Genset 8 1 02 01 02 0026 Beban BBM Transportasi Laut dan Sungai 8 1 02 01 02 0027 Beban BBG Kendaraan Bermotor 8 1 02 01 02 0028 Beban Suku Cadang Alat-Alat Teknologi, Informasi dan Komunikasi 8 1 02 01 02 0029 Beban Aki Kendaraan Dinas Operasional, Khusus 8 1 02 01 02 0030 Beban Papan Nama Kepemilikan Aset 8 1 02 01 03 Beban Cetak/Penggandaan 8 1 02 01 03 0001 Beban Cetak 8 1 02 01 03 0002 Beban Penggandaan 8 1 02 01 04 Beban Makanan dan Minuman 8 1 02 01 04 0001 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8 1 02 01 04 0002 Beban Makanan dan Minuman Rapat 8 1 02 01 04 0003 Beban Makanan dan Minuman Tamu 8 1 02 01 04 0004 Beban Makanan dan Minuman, Peserta/Petugas/ Panitia 8 1 02 01 04 0005 Beban Makanan dan Minuman Lembur 8 1 02 01 04 0006 Beban Makanan dan Minuman Pemberian, Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan, Terpadu 8 1 02 01 05 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 8 1 02 01 05 0001 Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH 8 1 02 01 05 0002 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) 8 1 02 01 05 0003 Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 8 1 02 01 05 0004 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) 8 1 02 01 05 0005 Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8 1 02 01 05 0006 Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) 8 1 02 01 06 Beban Pakaian Kerja 8 1 02 01 06 0001 Beban Pakaian Kerja Lapangan 8 1 02 01 06 0002 Beban Pakaian Kerja Laboratorium 8 1 02 01 06 0003 Beban Pakaian Kerja Bengkel 8 1 02 01 07 Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 8 1 02 01 07 0001 Beban Pakaian KORPRI 8 1 02 01 07 0002 Beban Pakaian Adat Daerah 8 1 02 01 07 0003 Beban Pakaian Batik Tradisional 8 1 02 01 07 0004 Beban Pakaian Olahraga 8 1 02 01 07 0005 Beban Pakaian Paskibraka 8 1 02 01 07 0005 Beban Pakaian Jas/Safari 8 1 02 02 Beban Jasa 8 1 02 02 01 Beban Jasa Kantor 8 1 02 02 01 0001 Beban Jasa Penanggungjawab Pengelola, Keuangan 8 1 02 02 01 0002 Beban Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 8 1 02 02 01 0003 Beban Jasa Perangkat UKPBJ 8 1 02 02 01 0004 Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak, Menghasilkan Pendapatan 8 1 02 02 01 0005 Beban Jasa Pengurus/Penyimpan BMD 8 1 02 02 01 0006 Beban Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8 1 02 02 01 0007 Beban Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi, Ahli dan Beracara 8 1 02 02 01 0008 Beban Jasa Penyuluh Non ASN 8 1 02 02 01 0009 Beban Jasa Rohaniawan 8 1 02 02 01 0010 Beban Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa, Acara/Dirijen/Pembaca Doa 8 1 02 02 01 0011 Beban Jasa Tenaga Pendidikan 8 1 02 02 01 0012 Beban Jasa Tenaga Kesehatan 8 1 02 02 01 0013 Beban Jasa Tenaga Pengamanan 8 1 02 02 01 0014 Beban Telepon 8 1 02 02 01 0015 Beban Air 8 1 02 02 01 0016 Beban Listrik 8 1 02 02 01 0017 Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang, Lelang 8 1 02 02 01 0018 Beban Surat Kabar/Majalah 8 1 02 02 01 0019 Beban Kawat/Faksimili/Internet/Pos 8 1 02 02 01 0020 Beban Paket/Pengiriman 8 1 02 02 01 0021 Beban Sertifikasi 398 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 01 0022 Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 8 1 02 02 01 0023 Beban Jasa Administrasi Pemungutan Pajak, Penerangan Jalan Umum 8 1 02 02 01 0024 Beban Jasa Administrasi Pemungutan Pajak, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 8 1 02 02 01 0025 Beban Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 8 1 02 02 01 0026 Beban Rekening Penerangan Jalan Umum 8 1 02 02 01 0027 Beban Jasa Pengukuran Tanah 8 1 02 02 01 0028 Beban Jasa Jalan/Tol 8 1 02 02 01 0029 Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 8 1 02 02 01 0030 Beban Penambahan Daya 8 1 02 02 01 0031 Beban Registrasi/Keanggotaan 8 1 02 02 01 0032 Beban Perawatan Pasien Tidak Mampu 8 1 02 02 01 0033 Beban Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak, Mampu 8 1 02 02 01 0034 Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 8 1 02 02 01 0035 Beban Jasa Pemindahan Benda Bersejarah 8 1 02 02 01 0036 Beban Pelayanan Santunan Sosial 8 1 02 02 01 0037 Beban SPP Siswa Kurang Mampu 8 1 02 02 01 0038 Beban Pelayanan Kesehatan Korban Bencana 8 1 02 02 01 0039 Beban Jasa Pengolahan Sampah 8 1 02 02 01 0040 Beban Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah 8 1 02 02 01 0041 Beban Jasa Analisa Laboratorium 8 1 02 02 01 0042 Beban Jasa Operator Bus Sekolah 8 1 02 02 01 0043 Beban Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM 8 1 02 02 01 0044 Beban Jasa Pencucian Pakaian/Alat, Kesenian/Rumah Tangga 8 1 02 02 01 0045 Beban Jasa Pengurusan Perkara Hukum 8 1 02 02 01 0046 Beban Jasa Boga 8 1 02 02 01 0047 Beban Jasa Penyedia Tenaga Kerja 8 1 02 02 01 0048 Beban Jasa Asuransi, Perbankan dan, Keuangan 8 1 02 02 01 0049 Beban Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan, Kependudukan 8 1 02 02 01 0050 Beban Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 8 1 02 02 01 0051 Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi 8 1 02 02 01 0052 Beban Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan dan Penyampaian Barang 8 1 02 02 01 0053 Beban Jasa Penjahitan/Konveksi 8 1 02 02 01 0054 Beban Jasa Impor/Ekspor 8 1 02 02 01 0055 Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan 8 1 02 02 01 0056 Beban Jasa Penyewaan 8 1 02 02 01 0057 Beban Jasa Penyelaman 8 1 02 02 01 0058 Beban Jasa Akomodasi 8 1 02 02 01 0059 Beban Jasa Angkutan Penumpang 8 1 02 02 01 0060 Beban Jasa Penyelenggaraan Acara 8 1 02 02 01 0061 Beban Jasa Pengelolaan Aset 8 1 02 02 01 0062 Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan 8 1 02 02 01 0063 Beban Jasa Pelayanan Kearsipan 8 1 02 02 01 0064 Beban Jasa Rawat Jalan (Khusus Pimpinan, Daerah) 8 1 02 02 01 0065 Beban Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan, Daerah) 8 1 02 02 01 0066 Beban Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan, Daerah) 8 1 02 02 01 0067 Beban Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus, Pimpinan Daerah) 8 1 02 02 01 0068 Beban Jasa Perawatan Kesehatan dan, Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah) 8 1 02 02 01 0069 Beban Perawatan Pasien Jaminan, Pemeliharaan Kesehatan 8 1 02 02 01 0070 Beban Pelayanan Keluarga Berencana 8 1 02 02 01 0071 Beban Jasa Operator dan Petugas Penanganan, Angkutan Kebersihan 8 1 02 02 01 0072 Beban Jasa Advokat Bidang Perdata 8 1 02 02 01 0073 Beban Jasa Advokat Bidang TUN 8 1 02 02 01 0074 Beban Jasa Advokat Bidang Pidana 8 1 02 02 01 0075 Beban Jasa Operator Teknisi 8 1 02 02 01 0076 Beban Pengolahan Air Limbah 8 1 02 02 01 0077 Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat, Kecelakaan Lalu Lintas 8 1 02 02 01 0078 Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 8 1 02 02 01 0079 Beban Jasa Teknologi Informasi dan, Kehumasan 8 1 02 02 01 0080 Beban Jasa Petugas Penunjang Kegiatan, Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan 8 1 02 02 01 0081 Beban Jasa Pemotongan Reklame 8 1 02 02 01 0082 Beban Jasa Operator Kapal Penyeberangan 8 1 02 02 01 0083 Beban Jasa Tiketing 8 1 02 02 01 0084 Beban Jasa Kontribusi Asosiasi 8 1 02 02 02 Beban Jasa Asuransi 8 1 02 02 02 0001 Beban Asuransi Kesehatan 8 1 02 02 02 0002 Beban Asuransi Barang Milik Daerah 8 1 02 02 03 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8 1 02 02 03 0001 Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 8 1 02 02 03 0002 Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat 399 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 04 Beban Sewa Sarana Mobilitas 8 1 02 02 04 0001 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 8 1 02 02 04 0002 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air 8 1 02 02 04 0003 Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara 8 1 02 02 05 Beban Sewa Alat Berat 8 1 02 02 05 0001 Beban Sewa Ekskavator 8 1 02 02 05 0002 Beban Sewa Buldoser 8 1 02 02 05 0003 Beban Sewa Dump Truck 8 1 02 02 05 0004 Beban Sewa Mesin Giling 8 1 02 02 05 0005 Beban Sewa Shovel Loader 8 1 02 02 05 0006 Beban Sewa Tyre Roler 8 1 02 02 05 0007 Beban Sewa Asphalt Finisher 8 1 02 02 05 0008 Beban Sewa Direksi Kit 8 1 02 02 05 0009 Beban Sewa Generator Set 8 1 02 02 05 0010 Beban Sewa Kontainer/Trailer 8 1 02 02 05 0011 Beban Sewa Crane 8 1 02 02 06 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8 1 02 02 06 0001 Beban Sewa Meja/Kursi 8 1 02 02 06 0002 Beban Sewa Komputer dan Printer 8 1 02 02 06 0003 Beban Sewa, Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 8 1 02 02 06 0004 Beban Sewa Tenda 8 1 02 02 06 0005 Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional 8 1 02 02 06 0006 Beban Sewa Mesin Fotokopi 8 1 02 02 06 0007 Beban Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan, Komputer dan Lainnya 8 1 02 02 06 0008 Beban Sewa Sound System 8 1 02 02 06 0009 Beban Sewa Alat Kesenian 8 1 02 02 06 0010 Beban Sewa Alat Olahraga 8 1 02 02 06 0011 Beban Sewa Alat Kerja 8 1 02 02 06 0012 Beban Sewa Level/Panggung 8 1 02 02 06 0013 Beban Sewa Alat/Peraga 8 1 02 02 07 Beban Jasa Konsultansi 8 1 02 02 07 0001 Beban Jasa Konsultansi Penelitian 8 1 02 02 07 0002 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 8 1 02 02 07 0003 Beban Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 8 1 02 02 07 0004 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan 8 1 02 02 07 0005 Beban Jasa Konsultansi Event Organizer 8 1 02 02 07 0006 Beban Jasa Konsultansi Manajemen/, Keuangan/SDM 8 1 02 02 07 0007 Beban Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ Ekonomi/Sosial/Budaya 8 1 02 02 07 0008 Beban Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal 8 1 02 02 07 0009 Beban Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering) 8 1 02 02 07 0010 Beban Jasa Konsultansi Perancangan 8 1 02 02 08 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 8 1 02 02 08 0001 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Transportasi 8 1 02 02 08 0002 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Jalan 8 1 02 02 08 0003 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan, Irigasi 8 1 02 02 08 0004 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility 8 1 02 02 08 0005 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air, Limbah Terpusat 8 1 02 02 08 0006 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air, Limbah Setempat 8 1 02 02 08 0007 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan, Persampahan 8 1 02 02 08 0008 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan, Informatika 8 1 02 02 08 0009 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan 8 1 02 02 08 0010 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan 8 1 02 02 08 0011 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Konservasi Energi 8 1 02 02 08 0012 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan 8 1 02 02 08 0013 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan 8 1 02 02 08 0014 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan, Prasarana Olahraga serta Kesenian 8 1 02 02 08 0015 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Kawasan 8 1 02 02 08 0016 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Pariwisata 8 1 02 02 08 0017 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Kesehatan 8 1 02 02 08 0018 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Lembaga, Pemasyarakatan 8 1 02 02 08 0019 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility, Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat 8 1 02 02 09 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 8 1 02 02 09 0001 Beban Beasiswa Tugas Belajar S1 8 1 02 02 09 0002 Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 400 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 09 0003 Beban Beasiswa Tugas Belajar S3 8 1 02 02 10 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK 8 1 02 02 10 0001 Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 8 1 02 02 10 0002 Beban Sosialisasi 8 1 02 02 10 0003 Beban Bimbingan Teknis 8 1 02 02 10 0004 Beban Diklat Kepemimpinan 8 1 02 02 11 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN 8 1 02 02 11 0001 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 8 1 02 02 11 0002 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan, Bermotor 8 1 02 02 11 0003 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Bermotor 8 1 02 02 11 0004 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Air Permukaan 8 1 02 02 11 0005 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Rokok 8 1 02 02 11 0006 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Hotel 8 1 02 02 11 0007 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Restoran 8 1 02 02 11 0008 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Hiburan 8 1 02 02 11 0009 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Reklame 8 1 02 02 11 0010 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 8 1 02 02 11 0011 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Parkir 8 1 02 02 11 0012 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Air Tanah 8 1 02 02 11 0013 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 8 1 02 02 11 0014 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan, Batuan 8 1 02 02 11 0015 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan 8 1 02 02 11 0016 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 8 1 02 02 12 Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi 8 1 02 02 12 0001 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Kesehatan 8 1 02 02 12 0002 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Persampahan/Kebersihan 8 1 02 02 12 0003 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat 8 1 02 02 12 0004 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Parkir di Tepi Jalan Umum 8 1 02 02 12 0005 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pasar 8 1 02 02 12 0006 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian 8 1 02 02 12 0007 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 8 1 02 02 12 0008 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta 8 1 02 02 12 0009 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 8 1 02 02 12 0010 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan, Limbah Cair 8 1 02 02 12 0011 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Tera/Tera Ulang 8 1 02 02 12 0012 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan, Pendidikan 8 1 02 02 12 0013 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Umum-, Pengawasan dan Pengendalian Menara, Telekomunikasi 8 1 02 02 12 0014 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian, Kekayaan Daerah 8 1 02 02 12 0015 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 8 1 02 02 12 0016 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Pelelangan 8 1 02 02 12 0017 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 8 1 02 02 12 0018 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Khusus Parkir 8 1 02 02 12 0019 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 8 1 02 02 12 0020 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 8 1 02 02 12 0021 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 8 1 02 02 12 0022 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat, Rekreasi dan Olahraga 8 1 02 02 12 0023 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-, Penyeberangan Air 8 1 02 02 12 0024 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan, Produksi Usaha Daerah 8 1 02 02 12 0025 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Mendirikan Bangunan 8 1 02 02 12 0026 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 401 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 02 12 0027 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Trayek untuk Menyediakan Pelayanan, Angkutan Umum 8 1 02 02 12 0028 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin, Usaha Perikanan 8 1 02 02 12 0029 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas, Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-, Pengendalian Lalu Lintas bagi Pegawai Non, ASN 8 1 02 02 12 0030 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas 8 1 02 02 13 0017 Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat 8 1 02 02 13 0018 Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 8 1 02 02 13 0019 Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 8 1 02 02 13 0020 Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 8 1 02 02 13 0021 Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8 1 02 02 13 0034 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan 8 1 02 02 13 0035 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 8 1 02 02 13 0036 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 8 1 02 02 13 0037 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 8 1 02 02 13 0038 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 8 1 02 02 13 0039 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 8 1 02 02 13 0040 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 8 1 02 02 13 0041 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 8 1 02 02 13 0042 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 8 1 02 02 13 0043 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 8 1 02 02 13 0044 Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 8 1 02 03 Beban Pemeliharaan 8 1 02 03 01 Beban Pemeliharaan Tanah 8 1 02 03 01 0001 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah, Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 8 1 02 03 01 0002 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 8 1 02 03 01 0003 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri 8 1 02 03 01 0004 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah 8 1 02 03 01 0005 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah, untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga 8 1 02 03 01 0006 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah, untuk Bangunan Tempat Ibadah 8 1 02 03 01 0007 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah, Persil Lainnya 8 1 02 03 01 0008 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Basah 8 1 02 03 01 0009 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Kering 8 1 02 03 01 0010 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- 8 1 02 03 01 0011 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Hutan 8 1 02 03 01 0012 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Tandus 8 1 02 03 01 0013 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Padang Alang-Alang/Rumput 8 1 02 03 01 0014 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Pertanian 8 1 02 03 01 0015 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-, Tanah Pertambangan 8 1 02 03 01 0016 Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- 8 1 02 03 01 0017 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan Olahraga 8 1 02 03 01 0018 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan Parkir 8 1 02 03 01 0019 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan Penimbunan Barang 8 1 02 03 01 0020 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan Pemancar dan Studio Alam 8 1 02 03 01 0021 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan Pengujian/Pengolahan 8 1 02 03 01 0022 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah 8 1 02 03 01 0023 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Jalan 8 1 02 03 01 0024 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Bangunan Air 8 1 02 03 01 0025 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Bangunan Instalasi 8 1 02 03 01 0026 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Bangunan Jaringan 8 1 02 03 01 0027 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Bangunan Bersejarah 8 1 02 03 01 0028 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah 8 1 02 03 01 0029 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Taman 8 1 02 03 01 0030 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, untuk Latihan 8 1 02 03 01 0031 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Daerah Pertahanan 8 1 02 03 01 0032 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Lapangan PBB 8 1 02 03 01 0033 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah, Kampung 8 1 02 03 01 0034 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-, Emplasment 402 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 01 0035 Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya 8 1 02 03 02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8 1 02 03 02 0001 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Tractor 8 1 02 03 02 0002 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Grader 8 1 02 03 02 0003 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Excavator 8 1 02 03 02 0004 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Pile Driver 8 1 02 03 02 0005 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 8 1 02 03 02 0006 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Asphalt Equipment 8 1 02 03 02 0007 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Compacting Equipment 8 1 02 03 02 0008 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Aggregate and Concrete Equipment 8 1 02 03 02 0009 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Loader 8 1 02 03 02 0010 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Alat Pengangkat 8 1 02 03 02 0011 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 8 1 02 03 02 0012 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Darat-Alat Besar Darat Lainnya 8 1 02 03 02 0013 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Apung-Dredger 8 1 02 03 02 0014 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Apung-Floating Excavator 8 1 02 03 02 0015 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Apung-Amphibi Dredger 8 1 02 03 02 0016 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Apung-Kapal Tarik 8 1 02 03 02 0017 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 8 1 02 03 02 0018 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar, Apung-Alat Besar Apung Lainnya 8 1 02 03 02 0019 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat, Penarik 8 1 02 03 02 0020 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-, Feeder 8 1 02 03 02 0021 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-, Compressor 8 1 02 03 02 0022 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-, Electric Generating Set 8 1 02 03 02 0023 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa 8 1 02 03 02 0024 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-, Mesin Bor 8 1 02 03 02 0025 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-, Unit Pemeliharaan Lapangan 8 1 02 03 02 0026 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat, Pengolahan Air Kotor 8 1 02 03 02 0027 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator 8 1 02 03 02 0028 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air, Port Maintenance Equipment/Alat Bantu, Penerbangan 8 1 02 03 02 0029 Beban PemeliharaanAlat Besar-Alat Bantu- Mesin Tatoo 8 1 02 03 02 0030 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan 8 1 02 03 02 0031 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Selam 8 1 02 03 02 0032 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan SAR Mountenering 8 1 02 03 02 0033 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen 8 1 02 03 02 0034 Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat, Bantu Lainnya 8 1 02 03 02 0035 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8 1 02 03 02 0036 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor, Penumpang 8 1 02 03 02 0037 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor, Angkutan Barang 8 1 02 03 02 0038 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor, Beroda Dua 8 1 02 03 02 0039 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor, Beroda Tiga 8 1 02 03 02 0040 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 8 1 02 03 02 0041 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur 8 1 02 03 02 0042 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan, Kereta Rel 8 1 02 03 02 0043 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat, Bermotor Lainnya 8 1 02 03 02 0044 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak, Bermotor Angkutan Barang 8 1 02 03 02 0045 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak, Bermotor Penumpang 8 1 02 03 02 0046 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor 8 1 02 03 02 0047 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan, Darat Tak Bemotor Lainnya 8 1 02 03 02 0048 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan, Apung Bermotor untuk Barang 8 1 02 03 02 0049 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan, Apung Bermotor untuk Penumpang 8 1 02 03 02 0050 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan, Apung Bermotor Khusus 8 1 02 03 02 0051 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan, Apung Bermotor Militer 8 1 02 03 02 0052 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 8 1 02 03 02 0053 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan, Apung Tak Bermotor untuk Barang 8 1 02 03 02 0054 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan, Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 8 1 02 03 02 0055 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan, Apung Tak Bermotor Khusus 403 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 02 0056 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan, Apung Tak Bermotor Lainnya 8 1 02 03 02 0057 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat, Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang 8 1 02 03 02 0058 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya 8 1 02 03 02 0059 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas, Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 8 1 02 03 02 0060 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas, Konstruksi Logam yang Transportable, (Berpindah) 8 1 02 03 02 0061 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel, Listrik 8 1 02 03 02 0062 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel, Service 8 1 02 03 02 0063 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas, Pengangkat Bermesin 8 1 02 03 02 0064 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel, Kayu 8 1 02 03 02 0065 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel, Khusus 8 1 02 03 02 0066 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las 8 1 02 03 02 0067 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik, Es 8 1 02 03 02 0068 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel, Bermesin Lainnya 8 1 02 03 02 0069 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Bengkel Konstruksi Logam 8 1 02 03 02 0070 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Bengkel Listrik 8 1 02 03 02 0071 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Bengkel Service 8 1 02 03 02 0072 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Pengangkat 8 1 02 03 02 0073 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Standard (Standard Tools) 8 1 02 03 02 0074 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Khusus (Special Tools) 8 1 02 03 02 0075 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas, Bengkel Kerja 8 1 02 03 02 0076 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat 8 1 02 03 02 0077 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan, Tukang Kayu 8 1 02 03 02 0078 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan, Tukang Kayu 8 1 02 03 02 0079 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting 8 1 02 03 02 0080 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan, Bengkel Khusus Peladam 8 1 02 03 02 0081 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel, Tak Bermesin Lainnya 8 1 02 03 02 0082 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal 8 1 02 03 02 0083 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia 8 1 02 03 02 0084 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat, Kepribadian 8 1 02 03 02 0085 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain 8 1 02 03 02 0086 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 8 1 02 03 02 0087 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Oscilloscope 8 1 02 03 02 0088 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Universal Tester 8 1 02 03 02 0089 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding 8 1 02 03 02 0090 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain 8 1 02 03 02 0091 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara 8 1 02 03 02 0092 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara 8 1 02 03 02 0093 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering 8 1 02 03 02 0094 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan 8 1 02 03 02 0095 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya 8 1 02 03 02 0096 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan, Bermotor 8 1 02 03 02 0097 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Specific Set 8 1 02 03 02 0098 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam 8 1 02 03 02 0099 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan 8 1 02 03 02 0100 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu 8 1 02 03 02 0101 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop 8 1 02 03 02 0102 Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat, Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya 8 1 02 03 02 0103 Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 8 1 02 03 02 0104 Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/, Ikan/Ternak 8 1 02 03 02 0105 Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Panen 8 1 02 03 02 0106 Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan, Pertanian 8 1 02 03 02 0107 Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 8 1 02 03 02 0108 Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Processing 404 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 02 0109 Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Pasca Panen 8 1 02 03 02 0110 Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Produksi Perikanan 8 1 02 03 02 0111 Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat-Alat Peternakan 8 1 02 03 02 0112 Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat, Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 8 1 02 03 02 0113 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 8 1 02 03 02 0114 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin, Jumlah 8 1 02 03 02 0115 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 8 1 02 03 02 0116 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 8 1 02 03 02 0117 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8 1 02 03 02 0118 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubelair 8 1 02 03 02 0119 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur, Waktu 8 1 02 03 02 0120 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 8 1 02 03 02 0121 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8 1 02 03 02 0122 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 8 1 02 03 02 0123 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah, Tangga Lainnya (Home Use) 8 1 02 03 02 0124 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam, Kebakaran 8 1 02 03 02 0125 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-, Meja Kerja Pejabat 8 1 02 03 02 0126 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-, Meja Rapat Pejabat 8 1 02 03 02 0127 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-, Kursi Kerja Pejabat 8 1 02 03 02 0128 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Rapat Pejabat 8 1 02 03 02 0129 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 8 1 02 03 02 0130 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-, Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 8 1 02 03 02 0131 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-, Lemari dan Arsip Pejabat 8 1 02 03 02 0132 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio, Audio 8 1 02 03 02 0133 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio, Video dan Film 8 1 02 03 02 0134 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar 8 1 02 03 02 0135 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak 8 1 02 03 02 0136 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio, Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 8 1 02 03 02 0137 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 8 1 02 03 02 0138 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Telephone 8 1 02 03 02 0139 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Radio SSB 8 1 02 03 02 0140 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM 8 1 02 03 02 0141 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Radio VHF 8 1 02 03 02 0142 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Radio UHF 8 1 02 03 02 0143 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Sosial 8 1 02 03 02 0144 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi 8 1 02 03 02 0145 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Khusus 8 1 02 03 02 0146 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Digital dan Konvensional 8 1 02 03 02 0147 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Satelit 8 1 02 03 02 0148 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat, Komunikasi Lainnya 8 1 02 03 02 0149 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW 8 1 02 03 02 0150 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar HF/SW 8 1 02 03 02 0151 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar VHF/FM 8 1 02 03 02 0152 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar UHF 8 1 02 03 02 0153 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar SHF 8 1 02 03 02 0154 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena MF/MW 8 1 02 03 02 0155 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena HF/SW 8 1 02 03 02 0156 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena VHF/FM 405 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 02 0157 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan 8 1 02 03 02 0158 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena SHF/Parabola 8 1 02 03 02 0159 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF 8 1 02 03 02 0160 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Translator UHF/UHF 8 1 02 03 02 0161 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Translator VHF/UHF 8 1 02 03 02 0162 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, 8 1 02 03 02 0163 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Microwave FPU 8 1 02 03 02 0164 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Microwave Terestrial 8 1 02 03 02 0165 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Microwave TVRO 8 1 02 03 02 0166 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Dummy Load 8 1 02 03 02 0167 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher, Antena 8 1 02 03 02 0168 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-, Switcher/Menara Antena 8 1 02 03 02 0169 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder 8 1 02 03 02 0170 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity, Control 8 1 02 03 02 0171 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program, Input Equipment 8 1 02 03 02 0172 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Penerima VHF 8 1 02 03 02 0173 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar LF 8 1 02 03 02 0174 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit, Pemancar MF+HF 8 1 02 03 02 0175 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar MF+HF 8 1 02 03 02 0176 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Penerima 8 1 02 03 02 0177 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan 8 1 02 03 02 0178 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar dan Penerima MF 8 1 02 03 02 0179 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF 8 1 02 03 02 0180 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar dan Penerima MF+HF 8 1 02 03 02 0181 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar dan Penerima VHF 8 1 02 03 02 0182 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, 8 1 02 03 02 0183 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar dan Penerima SHF 8 1 02 03 02 0184 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar dan Penerima LF 8 1 02 03 02 0185 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF 8 1 02 03 02 0186 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar dan Penerima HF 8 1 02 03 02 0187 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar dan Penerima MF+HF 8 1 02 03 02 0188 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF 8 1 02 03 02 0189 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar dan Penerima UHF 8 1 02 03 02 0190 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Antena Pemancar dan Penerima SHF 8 1 02 03 02 0191 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah 8 1 02 03 02 0192 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi 8 1 02 03 02 0193 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan 8 1 02 03 02 0194 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Perlengkapan Radio 8 1 02 03 02 0195 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga 8 1 02 03 02 0196 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan, Pemancar Lainnya 8 1 02 03 02 0197 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System 8 1 02 03 02 0198 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-, Very High Frequence Omni Range (VOR) 8 1 02 03 02 0199 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-, Distance Measuring Equipment (DME) 8 1 02 03 02 0200 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-, Radar 406 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 02 0201 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Alat Pengatur Telekomunikasi 8 1 02 03 02 0202 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-, Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 8 1 02 03 02 0203 Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 8 1 02 03 02 0204 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Umum 8 1 02 03 02 0205 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi 8 1 02 03 02 0206 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Keluarga Berencana 8 1 02 03 02 0207 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Bedah 8 1 02 03 02 0208 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan, Kebidanan dan Penyakit Kandungan 8 1 02 03 02 0209 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, THT 8 1 02 03 02 0210 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Mata 8 1 02 03 02 0211 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Bagian Penyakit Dalam 8 1 02 03 02 0212 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Kamar Jenazah/Mortuary 8 1 02 03 02 0213 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Anak 8 1 02 03 02 0214 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik 8 1 02 03 02 0215 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan, Rehabilitasi Medis 8 1 02 03 02 0216 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Neurologi (Saraf) 8 1 02 03 02 0217 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Jantung 8 1 02 03 02 0218 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Radiodiagnostic 8 1 02 03 02 0219 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Patalogi Anatomy 8 1 02 03 02 0220 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Transfusi Darah 8 1 02 03 02 0221 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi 8 1 02 03 02 0222 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan 8 1 02 03 02 0223 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Kulit dan Kelamin 8 1 02 03 02 0224 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat 8 1 02 03 02 0225 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Jiwa 8 1 02 03 02 0226 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Bedah Ortopedi 8 1 02 03 02 0227 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, ICU 8 1 02 03 02 0228 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, ICCU 8 1 02 03 02 0229 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Bedah Jantung 8 1 02 03 02 0230 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine 8 1 02 03 02 0231 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Anestesi 8 1 02 03 02 0232 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran, Lainnya 8 1 02 03 02 0233 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat, Kesehatan Matra Laut 8 1 02 03 02 0234 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat, Kesehatan Matra Udara 8 1 02 03 02 0235 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat, Kesehatan Kepolisian 8 1 02 03 02 0236 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat, Kesehatan Olahraga 8 1 02 03 02 0237 Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat, Kesehatan Umum Lainnya 8 1 02 03 02 0238 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air, Teknik Penyehatan 8 1 02 03 02 0239 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro, Biologi Teknik Penyehatan 8 1 02 03 02 0240 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Hidrokimia 8 1 02 03 02 0241 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika 8 1 02 03 02 0242 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Batuan/Geologi 8 1 02 03 02 0243 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan, Bangunan Konstruksi 8 1 02 03 02 0244 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia 8 1 02 03 02 0245 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika, Tanah dan Batuan 407 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 02 0246 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok, Tanam 8 1 02 03 02 0247 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik 8 1 02 03 02 0248 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 8 1 02 03 02 0249 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Mikrobiologi 8 1 02 03 02 0250 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia 8 1 02 03 02 0251 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi 8 1 02 03 02 0252 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Immunologi 8 1 02 03 02 0253 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi 8 1 02 03 02 0254 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film 8 1 02 03 02 0255 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan 8 1 02 03 02 0256 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi 8 1 02 03 02 0257 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika 8 1 02 03 02 0258 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Hidrodinamika 8 1 02 03 02 0259 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Klimatologi 8 1 02 03 02 0260 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Peleburan 8 1 02 03 02 0261 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir 8 1 02 03 02 0262 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan 8 1 02 03 02 0263 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Pembuatan Pola 8 1 02 03 02 0264 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Metalografi 8 1 02 03 02 0265 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Pengelasan 8 1 02 03 02 0266 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses, Pengelasan 8 1 02 03 02 0267 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 8 1 02 03 02 0268 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi 8 1 02 03 02 0269 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan, Logam 8 1 02 03 02 0270 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Pengolahan Panas 8 1 02 03 02 0271 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Teknologi Tekstil 8 1 02 03 02 0272 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil 8 1 02 03 02 0273 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Teknologi Keramik 8 1 02 03 02 0274 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 8 1 02 03 02 0275 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 8 1 02 03 02 0276 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji, Keramik 8 1 02 03 02 0277 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Teknologi Selulosa 8 1 02 03 02 0278 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian 8 1 02 03 02 0279 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Elektronika dan Daya 8 1 02 03 02 0280 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi, Surya 8 1 02 03 02 0281 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi, Batubara dan Biomas 8 1 02 03 02 0282 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi 8 1 02 03 02 0283 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Lingkungan Perairan 8 1 02 03 02 0284 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan 8 1 02 03 02 0285 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit 8 1 02 03 02 0286 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika 8 1 02 03 02 0287 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang 8 1 02 03 02 0288 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Proses/Teknik Kimia 8 1 02 03 02 0289 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses, Industri 8 1 02 03 02 0290 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Kesehatan Kerja 8 1 02 03 02 0291 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan 8 1 02 03 02 0292 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 8 1 02 03 02 0293 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain 8 1 02 03 02 0294 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi 408 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 02 0295 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium, Pendidikan 8 1 02 03 02 0296 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi, Proses Enzim 8 1 02 03 02 0297 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai 8 1 02 03 02 0298 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber, Daya dan Energi 8 1 02 03 02 0299 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi 8 1 02 03 02 0300 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang 8 1 02 03 02 0301 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya 8 1 02 03 02 0302 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument 8 1 02 03 02 0303 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor 8 1 02 03 02 0304 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool 8 1 02 03 02 0305 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils 8 1 02 03 02 0306 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment 8 1 02 03 02 0307 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit, Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat, Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya 8 1 02 03 02 0308 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia 8 1 02 03 02 0309 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika 8 1 02 03 02 0310 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 8 1 02 03 02 0311 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan 8 1 02 03 02 0312 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 8 1 02 03 02 0313 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:IPA Atas 8 1 02 03 02 0314 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:IPS 8 1 02 03 02 0315 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:Agama 8 1 02 03 02 0316 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik 8 1 02 03 02 0317 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:Kesenian 8 1 02 03 02 0318 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga 8 1 02 03 02 0319 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Bidang Studi:PKN 8 1 02 03 02 0320 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa, (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan, Tuna Rungu) 8 1 02 03 02 0321 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan 8 1 02 03 02 0322 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK 8 1 02 03 02 0323 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik, Sekolah Lainnya 8 1 02 03 02 0324 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-, Radiation Detector 8 1 02 03 02 0325 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-, Modular Counting and Scientific Electronic 8 1 02 03 02 0326 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- 8 1 02 03 02 0327 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-, Recorder Display 8 1 02 03 02 0328 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-, System/Power Supply 8 1 02 03 02 0329 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Measuring/Testing Device 8 1 02 03 02 0330 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto, Electronics 8 1 02 03 02 0331 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat 8 1 02 03 02 0332 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-, Reactor Experimental System 8 1 02 03 02 0333 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya 8 1 02 03 02 0334 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan 8 1 02 03 02 0335 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat, Kesehatan Kerja 8 1 02 03 02 0336 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi, Lingkungan 8 1 02 03 02 0337 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-, Meteorological Equipment 8 1 02 03 02 0338 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber, Radiasi 8 1 02 03 02 0339 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat, Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 409 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 02 0340 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment 8 1 02 03 02 0341 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device 8 1 02 03 02 0342 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Radiation Application and Non Destructive, Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi 8 1 02 03 02 0343 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 8 1 02 03 02 0344 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat, Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 8 1 02 03 02 0345 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat 8 1 02 03 02 0346 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat, Laboratorium Kebisingan dan Getaran 8 1 02 03 02 0347 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan 8 1 02 03 02 0348 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat, Laboratorium Penunjang 8 1 02 03 02 0349 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat, Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 8 1 02 03 02 0350 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage 8 1 02 03 02 0351 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave, Generator and Absorber 8 1 02 03 02 0352 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data, Accquisition and Analyzing System 8 1 02 03 02 0353 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-, Cavitation Tunnel 8 1 02 03 02 0354 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Overhead Cranes 8 1 02 03 02 0355 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-, Peralatan Umum 8 1 02 03 02 0356 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-, Pemesinan:Model Ship Workshop 8 1 02 03 02 0357 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-, Pemesinan:Propeller Model Workshop 8 1 02 03 02 0358 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-, Pemesinan:Mechanical Workshop 8 1 02 03 02 0359 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-, Pemesinan:Precision Mechanical Workshop 8 1 02 03 02 0360 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-, Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-, Pemesinan:Painting Shop 8 1 02 03 02 0361 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Ship Model Preparation Shop 8 1 02 03 02 0362 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Electrical Workshop 8 1 02 03 02 0363 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB 8 1 02 03 02 0364 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo, and Film Equipment 8 1 02 03 02 0365 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-, Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya 8 1 02 03 02 0366 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik 8 1 02 03 02 0367 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 8 1 02 03 02 0368 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan, Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik 8 1 02 03 02 0369 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik 8 1 02 03 02 0370 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 8 1 02 03 02 0371 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain 8 1 02 03 02 0372 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan, Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius 8 1 02 03 02 0373 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan, Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran 8 1 02 03 02 0374 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 8 1 02 03 02 0375 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat, Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan, Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat 8 1 02 03 02 0376 Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 8 1 02 03 02 0404 Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-, Komputer Jaringan 8 1 02 03 02 0405 Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-, Personal Computer 8 1 02 03 02 0406 Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya 8 1 02 03 02 0407 Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Mainframe 8 1 02 03 02 0408 Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Mini Computer 8 1 02 03 02 0409 Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Personal Computer 8 1 02 03 02 0410 Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Jaringan 8 1 02 03 02 0411 Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8 1 02 03 02 0412 Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Topografi-Optik 8 1 02 03 02 0413 Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen 410 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 02 0414 Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi, Lainnya 8 1 02 03 02 0415 Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Geofisika-Mekanik 8 1 02 03 02 0416 Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric 8 1 02 03 02 0417 Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Geofisika-Manual 8 1 02 03 02 0418 Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat, Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika, Lainnya 8 1 02 03 02 0419 Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk 8 1 02 03 02 0420 Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar 8 1 02 03 02 0421 Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya 8 1 02 03 02 0422 Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Non Mesin-Bangka 8 1 02 03 02 0423 Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Non Mesin-Pantek 8 1 02 03 02 0424 Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Non Mesin-Putar 8 1 02 03 02 0425 Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu 8 1 02 03 02 0426 Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat, Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non, Mesin Lainnya 8 1 02 03 02 0427 Beban Pemeliharaan Alat Produksi,, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Peralatan, Sumur Minyak 8 1 02 03 02 0428 Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran 8 1 02 03 02 0429 Beban Pemeliharaan Alat Produksi, 8 1 02 03 02 0430 Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Produksi-RIG 8 1 02 03 02 0431 Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Produksi-Produksi, Lainnya 8 1 02 03 02 0432 Beban Pemeliharaan Alat Produksi,, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan, Pemurnian- Alat Pengolahan Minyak 8 1 02 03 02 0433 Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan, Pemurnian- Alat Pengolahan Air 8 1 02 03 02 0434 Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian- Alat Pengolahan Steam 8 1 02 03 02 0435 Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan, Pemurnian- Alat Pengolahan Wax 8 1 02 03 02 0436 Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan, Pemurnian- Pengolahan dan Pemurnian Lainnya 8 1 02 03 02 0437 Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Eksplorasi-Mekanik 8 1 02 03 02 0438 Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Eksplorasi-Elektrik 8 1 02 03 02 0439 Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya 8 1 02 03 02 0440 Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Produksi-Perawatan Sumur 8 1 02 03 02 0441 Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Produksi-Tes Unit 8 1 02 03 02 0442 Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat, Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya 8 1 02 03 02 0443 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Radiasi 8 1 02 03 02 0444 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Suara 8 1 02 03 02 0445 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya 8 1 02 03 02 0446 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Baju Pengaman 8 1 02 03 02 0447 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Masker 8 1 02 03 02 0448 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Topi Kerja 8 1 02 03 02 0449 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sabuk Pengaman 8 1 02 03 02 0450 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sepatu Lapangan 8 1 02 03 02 0451 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya 8 1 02 03 02 0452 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Penolong 8 1 02 03 02 0453 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian 8 1 02 03 02 0454 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air 8 1 02 03 02 0455 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat SAR Lainnya 8 1 02 03 02 0456 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas, Komunikasi Penerbangan 8 1 02 03 02 0457 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan 8 1 02 03 02 0458 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan 8 1 02 03 02 0459 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-, Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara 8 1 02 03 02 0460 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-, Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas, Listrik Bandar Udara 8 1 02 03 02 0461 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-, Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan, Faslektrik 8 1 02 03 02 0462 Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-, Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan, Lainnya 8 1 02 03 02 0463 Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan 8 1 02 03 02 0464 Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga, Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga, Percontohan 8 1 02 03 02 0465 Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga, Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga, Pelatihan dan Percontohan Lainnya 8 1 02 03 02 0466 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Liquid- Liquid Contractor, Equipment 8 1 02 03 02 0467 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment 8 1 02 03 02 0468 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Solid-Solid Screening, Equipment 411 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 02 0469 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier 8 1 02 03 02 0470 Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment 8 1 02 03 02 0471 Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment 8 1 02 03 02 0472 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion 8 1 02 03 02 0473 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Leaching Equipment 8 1 02 03 02 0474 Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment 8 1 02 03 02 0475 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering, Equipment 8 1 02 03 02 0476 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid 8 1 02 03 02 0477 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling, (Expressor)-Equipment 8 1 02 03 02 0478 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment 8 1 02 03 02 0479 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment 8 1 02 03 02 0480 Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation, Equipment 8 1 02 03 02 0481 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation, Equipment 8 1 02 03 02 0482 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment 8 1 02 03 02 0483 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment 8 1 02 03 02 0484 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Transport and Storage, Equipment for Liquid 8 1 02 03 02 0485 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment 8 1 02 03 02 0486 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan 8 1 02 03 02 0487 Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment 8 1 02 03 02 0488 Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment 8 1 02 03 02 0489 Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process 8 1 02 03 02 0490 Beban Pemeliharaan Peralatan, Proses/Produksi-Unit Peralatan, Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment 8 1 02 03 02 0491 Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan, 8 1 02 03 02 0492 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 8 1 02 03 02 0493 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak, Bersuar 8 1 02 03 02 0494 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu, Lintas Darat Lainnya 8 1 02 03 02 0495 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold, Light 8 1 02 03 02 0496 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-, Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach, Slope Indicator (VASI) 8 1 02 03 02 0497 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light 8 1 02 03 02 0498 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-, Rambu Lalu Lintas Udara-Runway, Identification Light (REILS) 8 1 02 03 02 0499 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Signal 8 1 02 03 02 0500 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights 8 1 02 03 02 0501 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu, Lintas Udara Lainnya 8 1 02 03 02 0502 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-, Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu, Lintas Laut 8 1 02 03 02 0503 Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu, Lintas Laut Lainnya 8 1 02 03 02 0504 Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik 8 1 02 03 02 0505 Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-, Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan 8 1 02 03 02 0506 Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-, Peralatan Olahraga-Peralatan Senam 8 1 02 03 02 0507 Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-, Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air 8 1 02 03 02 0508 Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara 8 1 02 03 02 0509 Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-, Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya 8 1 02 03 03 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8 1 02 03 03 0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Kantor 8 1 02 03 03 0002 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gudang 8 1 02 03 03 0003 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung untuk Bengkel/Hanggar 8 1 02 03 03 0004 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Instalasi 8 1 02 03 03 0005 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Laboratorium 8 1 02 03 03 0006 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Kesehatan 412 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 03 0007 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Oseanarium/Observatorium 8 1 02 03 03 0008 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Tempat Ibadah 8 1 02 03 03 0009 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Tempat Pertemuan 8 1 02 03 03 0010 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Tempat Pendidikan 8 1 02 03 03 0011 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Tempat Olahraga 8 1 02 03 03 0012 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 8 1 02 03 03 0013 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung untuk Pos Jaga 8 1 02 03 03 0014 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Garasi/Pool 8 1 02 03 03 0015 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Pemotong Hewan 8 1 02 03 03 0016 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Perpustakaan 8 1 02 03 03 0017 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Museum 8 1 02 03 03 0018 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 8 1 02 03 03 0019 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Pengujian Kelaikan 8 1 02 03 03 0020 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Lembaga Pemasyarakatan 8 1 02 03 03 0021 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Rumah Tahanan 8 1 02 03 03 0022 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium 8 1 02 03 03 0023 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Pembakaran Bangkai Hewan 8 1 02 03 03 0024 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Tempat Persidangan 8 1 02 03 03 0025 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Terbuka 8 1 02 03 03 0026 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Penampung Sekam 8 1 02 03 03 0027 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 8 1 02 03 03 0028 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Industri 8 1 02 03 03 0029 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Peternakan/Perikanan 8 1 02 03 03 0030 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Tempat Kerja Lainnya 8 1 02 03 03 0031 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Peralatan Geofisika 8 1 02 03 03 0032 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 8 1 02 03 03 0033 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Parkir 8 1 02 03 03 0034 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Pabrik 8 1 02 03 03 0035 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Stasiun Bus 8 1 02 03 03 0036 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 8 1 02 03 03 0037 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 8 1 02 03 03 0038 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah, Negara Golongan I 8 1 02 03 03 0039 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan 8 1 02 03 03 0040 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah, Negara Golongan III 8 1 02 03 03 0041 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-, Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 8 1 02 03 03 0042 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama 8 1 02 03 03 0043 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel 8 1 02 03 03 0044 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel 8 1 02 03 03 0045 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah, Susun 8 1 02 03 03 0046 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah, Negara dalam Proses Penggolongan 8 1 02 03 03 0047 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti, Asuhan 8 1 02 03 03 0048 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen 8 1 02 03 03 0049 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah, Tidak Bersusun 8 1 02 03 03 0050 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-, Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan, Gedung Tempat Tinggal Lainnya 8 1 02 03 03 0051 Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu, Peringatan/Prasasti-Candi 8 1 02 03 03 0052 Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu, Peringatan/Prasasti-Tugu 8 1 02 03 03 0053 Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu, Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan 413 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 03 0054 Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu, Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/, Prasasti Lainnya 8 1 02 03 03 0055 Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai 8 1 02 03 03 0056 Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan, Perambuan Penerangan Pantai 8 1 02 03 03 0057 Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi 8 1 02 03 03 0058 Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-, Bangunan Menara Perambuan-Bangunan, Menara Pengawas 8 1 02 03 03 0059 Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-, Bangunan Menara Perambuan-Bangunan, Menara Perambuan Lainnya 8 1 02 03 03 0060 Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas, Administrasi 8 1 02 03 03 0061 Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-, Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol, Geodesi 8 1 02 03 03 0062 Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 8 1 02 03 03 0063 Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pagar 8 1 02 03 03 0064 Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya 8 1 02 03 04 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi 8 1 02 03 04 0001 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jalan-Jalan Nasional 8 1 02 03 04 0002 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi 8 1 02 03 04 0003 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jalan-Jalan Kabupaten 8 1 02 03 04 0004 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota 8 1 02 03 04 0005 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa 8 1 02 03 04 0006 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Tol 8 1 02 03 04 0007 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kereta Api 8 1 02 03 04 0008 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang 8 1 02 03 04 0009 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jalan-Jalan Khusus 8 1 02 03 04 0010 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya 8 1 02 03 04 0011 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional 8 1 02 03 04 0012 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi 8 1 02 03 04 0013 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 8 1 02 03 04 0014 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota 8 1 02 03 04 0015 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa 8 1 02 03 04 0016 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol 8 1 02 03 04 0017 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api 8 1 02 03 04 0018 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 8 1 02 03 04 0019 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus 8 1 02 03 04 0020 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jembatan-Jembatan Penyeberangan 8 1 02 03 04 0021 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada, Terminal 8 1 02 03 04 0022 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jembatan-Jembatan Pengukur 8 1 02 03 04 0023 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-, Jembatan-Jembatan Lainnya 8 1 02 03 04 0024 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi 8 1 02 03 04 0025 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi 8 1 02 03 04 0026 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 8 1 02 03 04 0027 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi 8 1 02 03 04 0028 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi 8 1 02 03 04 0029 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi 8 1 02 03 04 0030 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi 8 1 02 03 04 0031 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 8 1 02 03 04 0032 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut 8 1 02 03 04 0033 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Bangunan, Pengambilan Pasang Surut 8 1 02 03 04 0034 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa, Pasang Surut 8 1 02 03 04 0035 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang, Pasang Surut 8 1 02 03 04 0036 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman, Pasang Surut 8 1 02 03 04 0037 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap, Pasang Surut 8 1 02 03 04 0038 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut 8 1 02 03 04 0039 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan, Pasang Surut Lainnya 8 1 02 03 04 0040 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Waduk Pengembangan Rawa 8 1 02 03 04 0041 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pengambilan Pengembangan Rawa 8 1 02 03 04 0042 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pembawa Pengembangan Rawa 8 1 02 03 04 0043 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pembuang Pengembangan Rawa 414 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 04 0044 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pengaman Pengembangan Rawa 8 1 02 03 04 0045 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pelengkap Pengembangan Rawa 8 1 02 03 04 0046 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan 8 1 02 03 04 0047 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan, Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya 8 1 02 03 04 0048 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 8 1 02 03 04 0049 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan, Bencana Alam-Bangunan Pengambilan, Pengaman Sungai/Pantai 8 1 02 03 04 0050 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai 8 1 02 03 04 0051 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan, Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman, Sungai 8 1 02 03 04 0052 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 8 1 02 03 04 0053 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan, Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman, Sungai 8 1 02 03 04 0054 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 8 1 02 03 04 0055 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-, Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 8 1 02 03 04 0056 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 8 1 02 03 04 0057 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 8 1 02 03 04 0058 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 8 1 02 03 04 0059 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air 8 1 02 03 04 0060 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-, Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber, Air 8 1 02 03 04 0061 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah 8 1 02 03 04 0062 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-, Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air, Tanah Lainnya 8 1 02 03 04 0063 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan 8 1 02 03 04 0064 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan, Pengambilan Air Bersih/Air Baku 8 1 02 03 04 0065 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan, Pembawa Air Bersih/Air Baku 8 1 02 03 04 0066 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 8 1 02 03 04 0067 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan, Pelengkap Air Bersih/Air Baku 8 1 02 03 04 0068 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air, Bersih/Air Baku Lainnya 8 1 02 03 04 0069 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 8 1 02 03 04 0070 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor 8 1 02 03 04 0071 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor 8 1 02 03 04 0072 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor 8 1 02 03 04 0073 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor 8 1 02 03 04 0074 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan, Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya 8 1 02 03 04 0075 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan 8 1 02 03 04 0076 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air 8 1 02 03 04 0077 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam 8 1 02 03 04 0078 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal 8 1 02 03 04 0079 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku, Lainnya 8 1 02 03 04 0080 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 8 1 02 03 04 0081 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Kotor-Instalasi Air Buangan Industri 8 1 02 03 04 0082 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian 8 1 02 03 04 0083 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air, Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 8 1 02 03 04 0084 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan, Sampah Organik 8 1 02 03 04 0085 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 8 1 02 03 04 0086 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah 8 1 02 03 04 0087 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan, Sampah Lainnya 8 1 02 03 04 0088 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 8 1 02 03 04 0089 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan Perintis 8 1 02 03 04 0090 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan 8 1 02 03 04 0091 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi, Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya 415 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 04 0092 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Air (PLTA) 8 1 02 03 04 0093 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Diesel (PLTD) 8 1 02 03 04 0094 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) 8 1 02 03 04 0095 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Angin (PLTAN) 8 1 02 03 04 0096 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Uap (PLTU) 8 1 02 03 04 0097 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Nuklir 8 1 02 03 04 0098 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Gas (PLTG) 8 1 02 03 04 0099 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Panas Bumi (PLTP) 8 1 02 03 04 0100 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Surya (PLTS) 8 1 02 03 04 0101 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Biogas (PLTB) 8 1 02 03 04 0102 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Samudera/Gelombang Samudera 8 1 02 03 04 0103 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik, Lainnya 8 1 02 03 04 0104 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu, Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk 8 1 02 03 04 0105 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu, Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi 8 1 02 03 04 0106 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu, Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik 8 1 02 03 04 0107 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu, Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya 8 1 02 03 04 0108 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat 8 1 02 03 04 0109 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya 8 1 02 03 04 0110 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-, Instalasi Gardu Gas 8 1 02 03 04 0111 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-, Instalasi Jaringan Pipa Gas 8 1 02 03 04 0112 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-, Instalasi Pengolahan Gas 8 1 02 03 04 0113 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gas Lainnya 8 1 02 03 04 0114 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir 8 1 02 03 04 0115 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir 8 1 02 03 04 0116 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah, Radioaktif 8 1 02 03 04 0117 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi, Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya 8 1 02 03 04 0118 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain 8 1 02 03 04 0119 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air, Minum-Jaringan Pembawa 8 1 02 03 04 0120 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air, Minum-Jaringan Induk Distribusi 8 1 02 03 04 0121 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air, Minum-Jaringan Cabang Distribusi 8 1 02 03 04 0122 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air, Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah 8 1 02 03 04 0123 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air, Minum-Jaringan Air Minum Lainnya 8 1 02 03 04 0124 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Transmisi 8 1 02 03 04 0125 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Distribusi 8 1 02 03 04 0126 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 8 1 02 03 04 0127 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah 8 1 02 03 04 0128 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah 8 1 02 03 04 0129 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air 8 1 02 03 04 0130 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan dengan Media Udara 8 1 02 03 04 0131 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 8 1 02 03 04 0132 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Gas Transmisi 8 1 02 03 04 0133 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Distribusi 8 1 02 03 04 0134 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Dinas 8 1 02 03 04 0135 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan BBM 8 1 02 03 04 0136 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Gas Lainnya 8 1 02 03 05 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 8 1 02 03 05 0001 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 8 1 02 03 05 0002 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat 8 1 02 03 05 0003 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama 8 1 02 03 05 0004 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu, Sosial 8 1 02 03 05 0005 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu, Bahasa 8 1 02 03 05 0006 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku, Matematika dan Pengetahuan Alam 8 1 02 03 05 0007 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu, Pengetahuan Praktis 8 1 02 03 05 0008 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga 8 1 02 03 05 0009 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi dan Sejarah 8 1 02 03 05 0010 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial 8 1 02 03 05 0011 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan 8 1 02 03 05 0012 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan, Perpustakaan Tercetak Lainnya 416 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 05 0013 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk, Mikro-Audio Visual 8 1 02 03 05 0014 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk, Mikro- Bentuk Mikro (Microform) 8 1 02 03 05 0015 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk, Mikro- Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya 8 1 02 03 05 0016 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Bahan, Kartografi 8 1 02 03 05 0017 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Kartografi, Naskah dan Lukisan-Naskah, (Manuskrip)/Asli 8 1 02 03 05 0018 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Lukisan dan, Ukiran 8 1 02 03 05 0019 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah dan Lukisan-Kartografi,, Naskah dan Lukisan Lainnya 8 1 02 03 05 0020 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Karya Musik 8 1 02 03 05 0021 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya 8 1 02 03 05 0022 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika, (Graphic Material) 8 1 02 03 05 0023 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika, (Graphic Material) Lainnya 8 1 02 03 05 0024 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Three Dimensional Artifacts and Realita-Three, Dimensional Artifacts and Realita 8 1 02 03 05 0025 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Three Dimensional Artifacts and Realita-Three, Dimensional Artifacts and Realita Lainnya 8 1 02 03 05 0026 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Tarscalt-Tarscalt 8 1 02 03 05 0027 Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-, Tarscalt-Tarscalt Lainnya 8 1 02 03 05 0028 Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang, Bercorak Kesenian-Alat Musik 8 1 02 03 05 0029 Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang, Bercorak Kesenian-Lukisan 8 1 02 03 05 0030 Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian 8 1 02 03 05 0031 Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya 8 1 02 03 05 0032 Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak, Kebudayaan-Pahatan 8 1 02 03 05 0033 Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah 8 1 02 03 05 0034 Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak, Kebudayaan-Barang Kerajinan 8 1 02 03 05 0035 Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak, Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan, Lainnya 8 1 02 03 05 0036 Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda, Penghargaan- Tanda Penghargaan Bidang 8 1 02 03 05 0037 Beban Pemeliharaan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan- Tanda Penghargaan Bidang Lainnya 8 1 02 03 05 0038 Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengaman 8 1 02 03 05 0039 Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengangkut 8 1 02 03 05 0040 Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang 8 1 02 03 05 0041 Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya 8 1 02 03 05 0042 Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-, Ternak Potong 8 1 02 03 05 0043 Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Perah 8 1 02 03 05 0044 Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas 8 1 02 03 05 0045 Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya 8 1 02 03 05 0046 Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya- Hewan Lainnya 8 1 02 03 05 0047 Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan, Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya 8 1 02 03 05 0048 Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Crustacea, (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya) 8 1 02 03 05 0049 Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Mollusca, (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan, Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) 8 1 02 03 05 0050 Beban Pemeliharaan Biota Perairan- Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya) 8 1 02 03 05 0051 Beban Pemeliharaan Biota Perairan-, Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan, Sebangsanya)- Echinodermata Budidaya, (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya) 8 1 02 03 05 0052 Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Amphibia, (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia budidaya, (Kodok dan Sebangsanya) 8 1 02 03 05 0053 Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia, (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya) 8 1 02 03 05 0054 Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Mammalia, (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya) 8 1 02 03 05 0055 Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Algae, (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain, yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air) 8 1 02 03 05 0056 Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Biota, Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan, Lainnya 8 1 02 03 05 0057 Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-, Tanaman 8 1 02 03 05 0058 Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan, Koleksi 8 1 02 03 05 0059 Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota, Perairan Koleksi 417 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 03 05 0060 Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman, Koleksi 8 1 02 03 05 0061 Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba, Koleksi 8 1 02 03 05 0062 Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan, Koleksi 8 1 02 03 05 0063 Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non, Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil 8 1 02 03 05 0064 Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya 8 1 02 03 05 0065 Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset, dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi 8 1 02 03 06 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 8 1 02 03 06 0001 Beban Jasa Servis 8 1 02 03 06 0002 Beban Penggantian Suku Cadang 8 1 02 03 06 0003 Beban Minyak Pelumas 8 1 02 03 06 0004 Beban Jasa KIR 8 1 02 03 06 0005 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan 8 1 02 03 06 0006 Beban Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 8 1 02 03 06 0007 Beban Pajak Kendaraan Bermotor 8 1 02 03 06 0008 Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8 1 02 04 Beban Perjalanan Dinas 8 1 02 04 01 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 1 02 04 01 0001 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 1 02 04 02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 1 02 04 02 0001 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 1 02 04 03 Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas 8 1 02 04 03 0001 Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam, Daerah 8 1 02 04 03 0002 Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar, Daerah 8 1 02 04 04 Beban Pemulangan Pegawai 8 1 02 04 04 0001 Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar, Daerah 8 1 02 04 04 0002 Beban Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam, Melaksanakan Tugas 8 1 02 05 Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 8 1 02 05 01 0001 Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 8 1 02 05 01 0002 Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan, kepada Pihak Ketiga 8 1 02 05 02 Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga 8 1 02 05 02 0001 Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat 8 1 02 05 02 0002 Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual, kepada Pihak Ketiga 8 1 02 05 03 Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 8 1 02 05 03 0001 Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada, Masyarakat 8 1 02 05 03 0002 Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada, Pihak Ketiga 8 1 03 Beban Bunga 8 1 03 01 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat 8 1 03 01 01 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah 8 1 03 01 01 0001 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, … atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah 8 1 03 01 01 0002 Dst ... 8 1 03 01 02 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang 8 1 03 01 02 0001 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, … atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang 8 1 03 01 02 0002 Dst ... 8 1 03 01 03 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah 8 1 03 01 03 0001 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, … atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah 8 1 03 01 03 0002 Dst ... 8 1 03 01 04 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang 8 1 03 01 04 0001 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri …- Jangka Panjang 8 1 03 01 04 0002 Dst ... 8 1 03 01 05 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 8 1 03 01 05 0001 Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat, atas Pinjaman Sumber Lainnya … sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah 8 1 03 01 05 0002 Dst ... 8 1 03 01 06 Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang 8 1 03 01 06 0001 Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya, ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang 8 1 03 01 06 0001 Dst ... 8 1 03 02 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain 8 1 03 02 01 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek 8 1 03 02 01 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, Pemerintah Daerah Lain ...-Jangka Pendek 418 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 01 0002 Dst ... 8 1 03 03 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 8 1 03 03 01 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek 8 1 03 03 01 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMN ...-Jangka Pendek 8 1 03 03 01 0002 Dst ... 8 1 03 03 02 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah 8 1 03 03 02 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMN ...-Jangka Menengah 8 1 03 03 02 0002 Dst ... 8 1 03 03 03 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang 8 1 03 03 03 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMN ...-Jangka Panjang 8 1 03 03 03 0002 Dst ... 8 1 03 03 04 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Pendek 8 1 03 03 04 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMD ...-Jangka Pendek 8 1 03 03 04 0002 Dst ... 8 1 03 03 05 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah 8 1 03 03 05 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMD ...-Jangka Menengah 8 1 03 03 05 0002 Dst ... 8 1 03 03 06 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang 8 1 03 03 06 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-BUMD ...-Jangka Panjang 8 1 03 03 06 0002 Dst ... 8 1 03 03 07 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Pendek 8 1 03 03 07 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-Swasta ...-Jangka Pendek 8 1 03 03 07 0002 Dst ... 8 1 03 03 08 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah 8 1 03 03 08 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-Swasta ...-Jangka Menengah 8 1 03 03 08 0002 Dst ... 8 1 03 03 09 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang 8 1 03 03 09 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKB-Swasta ...-Jangka Panjang 8 1 03 03 09 0002 Dst ... 8 1 03 04 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 8 1 03 04 01 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Pendek 8 1 03 04 01 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek 8 1 03 04 01 0002 Dst ... 8 1 03 04 02 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah 8 1 03 04 02 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMN ... -Jangka Menengah 8 1 03 04 02 0002 Dst ... 8 1 03 04 03 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang 8 1 03 04 03 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang 8 1 03 04 03 0002 Dst ... 8 1 03 04 04 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Pendek 8 1 03 04 04 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek 8 1 03 04 04 0002 Dst ... 8 1 03 04 05 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah 8 1 03 04 05 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah 8 1 03 04 05 0002 Dst ... 8 1 03 04 06 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang 8 1 03 04 06 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang 8 1 03 04 06 0002 Dst ... 8 1 03 04 07 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ... -Jangka Pendek 8 1 03 04 07 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-Swasta ... -Jangka Pendek 8 1 03 04 07 0002 Dst ... 8 1 03 04 08 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah 8 1 03 04 08 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah 8 1 03 04 08 0002 Dst ... 8 1 03 04 09 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang 8 1 03 04 09 0001 Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada, LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang 8 1 03 04 09 0002 Dst ... 8 1 03 05 Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat 8 1 03 05 01 Beban Bunga Utang kepada Masyarakat atas Obligasi 8 1 03 05 01 0001 Belanja Bunga Utang kepada masyrakat, (Obligasi) 8 1 03 06 Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek 8 1 03 06 01 0001 Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka, Pendek 8 1 03 06 01 0002 Dst ... 8 1 03 06 02 Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Menengah 8 1 03 06 02 0001 Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka, Menengah 8 1 03 06 02 0002 Dst ... 8 1 03 06 03 Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Panjang 8 1 03 06 03 0001 Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka, Panjang 8 1 03 06 03 0002 Dst ... 419 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 Beban Subsidi 8 1 04 01 Beban Subsidi kepada BUMN 8 1 04 01 01 Beban Subsidi kepada BUMN … 8 1 04 01 01 0001 Beban Subsidi kepada BUMN … 8 1 04 01 02 Dst … 8 1 04 01 02 0001 Dst … 8 1 04 02 Beban Subsidi kepada BUMD 8 1 04 02 01 Beban Subsidi kepada BUMD … 8 1 04 02 01 0001 Beban Subsidi BUMD … 8 1 04 02 02 Dst … 8 1 04 02 02 0001 Dst … 8 1 04 03 Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta 8 1 04 03 01 Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta … 8 1 04 03 01 0001 Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik, Swasta … 8 1 04 03 02 Dst … 8 1 04 03 02 0001 Dst … 8 1 05 Beban Hibah 8 1 05 01 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat 8 1 05 01 01 0001 Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat … 8 1 05 01 01 0001 Dst … 8 1 05 01 02 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 8 1 05 01 02 0001 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, … 8 1 05 01 02 0002 Dst … 8 1 05 01 02 Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat 8 1 05 01 02 0001 Beban Hibah jasa kepada Pemerintah Pusat … 8 1 05 01 02 0002 Dst … 8 1 05 02 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 8 1 05 02 01 Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 8 1 05 02 01 0001 Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah, Lainnya …. 8 1 05 02 01 0002 Dst … 8 1 05 02 02 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 8 1 05 02 02 0001 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah, Daerah Lainnya … 8 1 05 02 02 0002 Dst … 8 1 05 02 03 Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya 8 1 05 02 03 0001 Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat … 8 1 05 02 03 0002 Dst … 8 1 05 03 Beban Hibah kepada BUMN 8 1 05 03 01 Beban Hibah Uang kepada BUMN 8 1 05 03 01 0001 Beban Hibah Uang kepada BUMN … 8 1 05 03 01 0002 Dst … 8 1 05 03 02 Beban Hibah Barang kepada BUMN … 8 1 05 03 02 0001 Beban Hibah Barang kepada BUMN … 8 1 05 03 02 0002 Dst … 8 1 05 03 03 Beban Hibah Jasa kepada BUMN … 8 1 05 03 03 0001 Beban Hibah Jasa kepada BUMN … 8 1 05 03 03 0002 Dst … 8 1 05 04 Beban Hibah Uang kepada BUMD 8 1 05 04 01 Beban Hibah Uang kepada BUMD … 8 1 05 04 01 0001 Beban Hibah Uang kepada BUMD … 8 1 05 04 01 0002 Dst … 8 1 05 04 02 Beban Hibah Barang kepada BUMD … 8 1 05 04 02 0001 Beban Hibah Barang kepada BUMD … 8 1 05 04 02 0002 Dst … 8 1 05 04 03 Beban Hibah Jasa kepada BUMD … 8 1 05 04 03 0001 Beban Hibah Jasa kepada BUMD … 8 1 05 04 03 0002 Dst … 8 1 05 05 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8 1 05 05 01 Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia 8 1 05 05 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ..., yang Berbadan Hukum Indonesia 8 1 05 05 01 0001 Dst … 8 1 05 05 02 Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia 8 1 05 05 02 0001 Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga, ... yang Berbadan Hukum Indonesia 8 1 05 05 02 0002 Dst … 8 1 05 05 03 Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia 8 1 05 05 03 0001 Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia 8 1 05 05 03 0002 Dst … 8 1 05 05 04 Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 420 1 2 3 4 5 6 7 8 1 05 05 04 0001 Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia 8 1 05 05 04 0002 Dst … 8 1 05 05 05 Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8 1 05 05 05 0001 Beban Hibah Barang kepada Organisasi, Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum, Indonesia 8 1 05 05 05 0002 Dst … 8 1 05 05 06 Beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8 1 05 05 06 0001 Beban Hibah Jasa kepada Organisasi, Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum, Indonesia 8 1 05 05 06 0002 Dst … 8 1 05 06 Beban Hibah Dana BOS 8 1 05 06 01 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 8 1 05 06 01 0001 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri … 8 1 05 06 01 0002 Dst … 8 1 05 06 02 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 8 1 05 06 02 0001 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima, oleh Satdikdas Swasta … 8 1 05 06 02 0002 Dst … 8 1 05 06 03 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta … 8 1 05 06 03 0001 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima, oleh Satdikmen Swasta … 8 1 05 06 03 0002 Dst … 8 1 05 06 04 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta 8 1 05 06 04 0001 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima, oleh Satdiksus Swasta … 8 1 05 06 04 0002 Dst … 8 1 05 07 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 8 1 05 07 01 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik … 8 1 05 07 01 0001 Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan, Kepada Partai Politik … 8 1 05 07 01 0002 Dst … 8 1 06 Beban Bantuan Sosial 8 1 06 01 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu 8 1 06 01 01 0001 Beban Bantuan Sosial Uang yang, Direncanakan kepada Individu … 8 1 06 01 01 0002 Dst … 8 1 06 01 02 Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 8 1 06 01 02 0001 Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu, yang Direncanakan … 8 1 06 01 02 0002 Dst … 8 1 06 02 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga 8 1 06 02 01 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 8 1 06 02 01 0001 Beban Bantuan Sosial Uang yang, Direncanakan kepada Keluarga … 8 1 06 02 01 0002 Dst … 8 1 06 02 02 Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga … 8 1 06 02 02 0001 Beban Bantuan Sosial Barang yang, Direncanakan kepada Keluarga … 8 1 06 02 02 0002 Dst … 8 1 06 03 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat 8 1 06 03 01 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 8 1 06 03 01 0001 Beban Bantuan Sosial Uang yang, Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat … 8 1 06 03 01 0002 Dst … 8 1 06 03 02 Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat 8 1 06 03 02 0001 Beban Bantuan Sosial Barang yang, Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat … 8 1 06 03 02 0002 Dst … 8 1 06 04 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 8 1 06 04 01 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) … 8 1 06 04 01 0001 Beban Bantuan Sosial Uang yang, Direncanakan kepada Lembaga Non, Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) … 8 1 06 04 01 0001 Dst … 8 1 06 04 02 Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 8 1 06 04 02 0001 Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) … 8 1 06 04 02 0001 Dst … 8 1 08 09 Beban Penyusutan Properti Investasi 8 1 08 09 01 Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan 8 1 08 09 01 0001 Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung 8 1 08 09 01 0002 Beban Penyusutan Properti Investasi Monumen 8 1 08 09 01 0003 Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Menara 8 1 08 09 01 0004 Beban Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Past 8 2 Beban Penyusutan dan Amortisasi 8 2 01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 8 2 01 01 Beban Penyusutan Alat Besar 8 2 01 01 01 Beban Penyusutan Alat Besar Darat 421 1 2 3 4 5 6 7 8 2 01 01 01 0001 Beban Penyusutan Tractor 8 2 01 01 01 0002 Beban Penyusutan Grader 8 2 01 01 01 0003 Beban Penyusutan Excavator 8 2 01 01 01 0004 Beban Penyusutan Pile Driver 8 2 01 01 01 0005 Beban Penyusutan Hauler 8 2 01 01 01 0006 Beban Penyusutan Asphalt Equipment 8 2 01 01 01 0007 Beban Penyusutan Compacting Equipment 8 2 01 01 01 0008 Beban Penyusutan Aggregate and Concrete, Equipment 8 2 01 01 01 0009 Beban Penyusutan Loader 8 2 01 01 01 0010 Beban Penyusutan Alat Pengangkat 8 2 01 01 01 0011 Beban Penyusutan Mesin Proses 8 2 01 01 01 0012 Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya 8 2 01 01 02 Beban Penyusutan Alat Besar Apung 8 2 01 01 02 0001 Beban Penyusutan Dredger 8 2 01 01 02 0002 Beban Penyusutan Floating Excavator 8 2 01 01 02 0003 Beban Penyusutan Amphibi Dredger 8 2 01 01 02 0004 Beban Penyusutan Kapal Tarik 8 2 01 01 02 0005 Beban Penyusutan Mesin Proses Apung 8 2 01 01 02 0006 Beban Penyusutan Alat Besar Apung Lainnya 8 2 01 01 03 Beban Penyusutan Alat Bantu 8 2 01 01 03 0001 Beban Penyusutan Alat Penarik 8 2 01 01 03 0002 Beban Penyusutan Feeder 8 2 01 01 03 0003 Beban Penyusutan Compressor 8 2 01 01 03 0004 Beban Penyusutan Electric Generating Set 8 2 01 01 03 0005 Beban Penyusutan Pompa 8 2 01 01 03 0006 Beban Penyusutan Mesin Bor 8 2 01 01 03 0007 Beban Penyusutan Unit Pemeliharaan, Lapangan 8 2 01 01 03 0008 Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air Kotor 8 2 01 01 03 0009 Beban Penyusutan Pembangkit Uap Air, Panas/Steam Generator 8 2 01 01 03 0010 Beban Penyusutan Air Port Maintenance, Equipment/Alat Bantu Penerbangan 8 2 01 01 03 0011 Beban Penyusutan Mesin Tatoo 8 2 01 01 03 0012 Beban Penyusutan Perlengkapan Kebakaran, Hutan 8 2 01 01 03 0013 Beban Penyusutan Peralatan Selam 8 2 01 01 03 0014 Beban Penyusutan Peralatan SAR Mountenering 8 2 01 01 03 0015 Beban Penyusutan Peralatan Intelijen 8 2 01 01 03 0016 Beban Penyusutan Alat Bantu Lainnya 8 2 01 02 Beban Penyusutan Alat Angkutan 8 2 01 02 01 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 8 2 01 02 01 0001 Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor, Perorangan 8 2 01 02 01 0002 Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor, Penumpang 8 2 01 02 01 0003 Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor, Angkutan Barang 8 2 01 02 01 0004 Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda, Dua 8 2 01 02 01 0005 Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda, Tiga 8 2 01 02 01 0006 Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor, Khusus 8 2 01 02 01 0007 Beban Penyusutan Kendaraan Tempur 8 2 01 02 01 0008 Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel 8 2 01 02 01 0009 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat, Bermotor Lainnya 8 2 01 02 02 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 8 2 01 02 02 0001 Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor, Angkutan Barang 8 2 01 02 02 0002 Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor, Penumpang 8 2 01 02 02 0003 Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel, Tak Bermotor 8 2 01 02 02 0004 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak, Bemotor Lainnya 8 2 01 02 03 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor 8 2 01 02 03 0001 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung, Bermotor untuk Barang 8 2 01 02 03 0002 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung, Bermotor untuk Penumpang 8 2 01 02 03 0003 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung, Bermotor Khusus 8 2 01 02 03 0004 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung, Bermotor Militer 8 2 01 02 03 0005 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung, Bermotor Lainnya 8 2 01 02 04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 8 2 01 02 04 0001 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak, Bermotor untuk Barang 8 2 01 02 04 0002 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak, Bermotor untuk Penumpang 8 2 01 02 04 0003 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak, Bermotor Khusus 8 2 01 02 04 0004 Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak, Bermotor Lainnya 8 2 01 02 05 Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara 8 2 01 02 05 0001 Beban Penyusutan Kapal Terbang 8 2 01 02 05 0002 Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor, Udara Lainnya 8 2 01 03 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur 8 2 01 03 01 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin 8 2 01 03 01 0001 Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam, Terpasang pada Fondasi 422 1 2 3 4 5 6 7 8 2 01 03 01 0002 Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 8 2 01 03 01 0003 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik 8 2 01 03 01 0004 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Service 8 2 01 03 01 0005 Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat 8 2 01 03 01 0006 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu 8 2 01 03 01 0007 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus 8 2 01 03 01 0008 Beban Penyusutan Peralatan Las 8 2 01 03 01 0009 Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es 8 2 01 03 01 0010 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin, Lainnya 8 2 01 03 02 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin 8 2 01 03 02 0001 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel, Konstruksi Logam 8 2 01 03 02 0002 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik 8 2 01 03 02 0003 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Service 8 2 01 03 02 0004 Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat 8 2 01 03 02 0005 Beban Penyusutan Perkakas Standar (Standard, Tools) 8 2 01 03 02 0006 Beban Penyusutan Perkakas Khusus (Special, Tools) 8 2 01 03 02 0007 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja 8 2 01 03 02 0008 Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi 8 2 01 03 02 0009 Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi 8 2 01 03 02 0010 Beban Penyusutan Peralatan Tukang Kayu 8 2 01 03 02 0011 Beban Penyusutan Peralatan Ukur, Gip dan, Feeting 8 2 01 03 02 0012 Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus, Peladam 8 2 01 03 02 0013 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin, Lainnya 8 2 01 03 03 Beban Penyusutan Alat Ukur 8 2 01 03 03 0001 Beban Penyusutan Alat Ukur Universal 8 2 01 03 03 0002 Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Inteligensia 8 2 01 03 03 0003 Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Alat, Kepribadian 8 2 01 03 03 0004 Beban Penyusutan Alat Ukur/Tes Klinis Lain 8 2 01 03 03 0005 Beban Penyusutan Alat Kalibrasi 8 2 01 03 03 0006 Beban Penyusutan Oscilloscope 8 2 01 03 03 0007 Beban Penyusutan Universal Tester 8 2 01 03 03 0008 Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding 8 2 01 03 03 0009 Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain 8 2 01 03 03 0010 Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara 8 2 01 03 03 0011 Beban Penyusutan Anak Timbangan/Biara 8 2 01 03 03 0012 Beban Penyusutan Takaran Kering 8 2 01 03 03 0013 Beban Penyusutan Takaran Bahan Bangunan 8 2 01 03 03 0014 Beban Penyusutan Takaran Lainnya 8 2 01 03 03 0015 Beban Penyusutan Alat Penguji Kendaraan, Bermotor 8 2 01 03 03 0016 Beban Penyusutan Specific Set 8 2 01 03 03 0017 Beban Penyusutan Alat Pengukur Keadaan, Alam 8 2 01 03 03 0018 Beban Penyusutan Alat Pengukur Penglihatan 8 2 01 03 03 0019 Beban Penyusutan Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu 8 2 01 03 03 0020 Beban Penyusutan Alat Ukur Instrument, Workshop 8 2 01 03 03 0021 Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya 8 2 01 04 Beban Penyusutan Alat Pertanian 8 2 01 04 01 Beban Penyusutan Alat Pengolahan 8 2 01 04 01 0001 Beban Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan, Tanaman 8 2 01 04 01 0002 Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan, Tanaman/Ikan/Ternak 8 2 01 04 01 0003 Beban Penyusutan Alat Panen 8 2 01 04 01 0004 Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil, Percobaan Pertanian 8 2 01 04 01 0005 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian 8 2 01 04 01 0006 Beban Penyusutan Alat Processing 8 2 01 04 01 0007 Beban Penyusutan Alat Pasca Panen 8 2 01 04 01 0008 Beban Penyusutan Alat Produksi Perikanan 8 2 01 04 01 0009 Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan 8 2 01 04 01 0010 Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya 8 2 01 05 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga 8 2 01 05 01 Beban Penyusutan Alat Kantor 8 2 01 05 01 0001 Beban Penyusutan Mesin Ketik 8 2 01 05 01 0002 Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin, Jumlah 8 2 01 05 01 0003 Beban Penyusutan Alat Reproduksi, (Penggandaan) 8 2 01 05 01 0004 Beban Penyusutan Alat Penyimpan, Perlengkapan Kantor 8 2 01 05 01 0005 Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya 8 2 01 05 02 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 8 2 01 05 02 0001 Beban Penyusutan Meubelair 8 2 01 05 02 0002 Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu 8 2 01 05 02 0003 Beban Penyusutan Alat Pembersih 8 2 01 05 02 0004 Beban Penyusutan Alat Pendingin 423 1 2 3 4 5 6 7 8 2 01 05 02 0005 Beban Penyusutan Alat Dapur 8 2 01 05 02 0006 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya, (Home Use) 8 2 01 05 02 0007 Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran 8 2 01 05 03 Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 8 2 01 05 03 0001 Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat 8 2 01 05 03 0002 Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat 8 2 01 05 03 0003 Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat 8 2 01 05 03 0004 Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat 8 2 01 05 03 0005 Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja, Kerja Pejabat 8 2 01 05 03 0006 Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan, Pejabat 8 2 01 05 03 0007 Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat 8 2 01 06 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 8 2 01 06 01 Beban Penyusutan Alat Studio 8 2 01 06 01 0001 Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio 8 2 01 06 01 0002 Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan, Film 8 2 01 06 01 0003 Beban Penyusutan Peralatan Studio Gambar 8 2 01 06 01 0004 Beban Penyusutan Peralatan Cetak 8 2 01 06 01 0005 Beban Penyusutan Peralatan Studio, Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 8 2 01 06 01 0006 Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya 8 2 01 06 02 Beban Penyusutan Alat Komunikasi 8 2 01 06 02 0001 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone 8 2 01 06 02 0002 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB 8 2 01 06 02 0003 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio, HF/FM 8 2 01 06 02 0004 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio VHF 8 2 01 06 02 0005 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio UHF 8 2 01 06 02 0006 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial 8 2 01 06 02 0007 Beban Penyusutan Alat-Alat Sandi 8 2 01 06 02 0008 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Khusus 8 2 01 06 02 0009 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Digital dan, Konvensional 8 2 01 06 02 0010 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Satelit 8 2 01 06 02 0011 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya 8 2 01 06 03 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar 8 2 01 06 03 0001 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar, MF/MW 8 2 01 06 03 0002 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar HF/SW 8 2 01 06 03 0003 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar, VHF/FM 8 2 01 06 03 0004 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar UHF 8 2 01 06 03 0005 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar SHF 8 2 01 06 03 0006 Beban Penyusutan Peralatan Antena MF/MW 8 2 01 06 03 0007 Beban Penyusutan Peralatan Antena HF/SW 8 2 01 06 03 0008 Beban Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM 8 2 01 06 03 0009 Beban Penyusutan Peralatan Antena UHF 8 2 01 06 03 0010 Beban Penyusutan Peralatan Antena, SHF/Parabola 8 2 01 06 03 0011 Beban Penyusutan Peralatan Translator, VHF/VHF 8 2 01 06 03 0012 Beban Penyusutan Peralatan Translator, UHF/UHF 8 2 01 06 03 0013 Beban Penyusutan Peralatan Translator, VHF/UHF 8 2 01 06 03 0014 Beban Penyusutan Peralatan Translator, UHF/VHF 8 2 01 06 03 0015 Beban Penyusutan Peralatan Microwave FPU 8 2 01 06 03 0016 Beban Penyusutan Peralatan Microwave, Terestrial 8 2 01 06 03 0017 Beban Penyusutan Peralatan Microwave TVRO 8 2 01 06 03 0018 Beban Penyusutan Peralatan Dummy Load 8 2 01 06 03 0019 Beban Penyusutan Switcher Antena 8 2 01 06 03 0020 Beban Penyusutan Switcher/Menara Antena 8 2 01 06 03 0021 Beban Penyusutan Feeder 8 2 01 06 03 0022 Beban Penyusutan Humidity Control 8 2 01 06 03 0023 Beban Penyusutan Program Input Equipment 8 2 01 06 03 0024 Beban Penyusutan Peralatan Antena Penerima, VHF 8 2 01 06 03 0025 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar LF 8 2 01 06 03 0026 Beban Penyusutan Unit Pemancar MF+HF 8 2 01 06 03 0027 Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar, MF+HF 8 2 01 06 03 0028 Beban Penyusutan Peralatan Penerima 8 2 01 06 03 0029 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima LF 8 2 01 06 03 0030 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima MF 8 2 01 06 03 0031 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima HF 8 2 01 06 03 0032 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima MF+HF 8 2 01 06 03 0033 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima VHF 8 2 01 06 03 0034 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima UHF 8 2 01 06 03 0035 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan, Penerima SHF 8 2 01 06 03 0036 Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF 8 2 01 06 03 0037 Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF 424 1 2 3 4 5 6 7 8 2 01 06 03 0038 Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF 8 2 01 06 03 0039 Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF 8 2 01 06 03 0040 Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF 8 2 01 06 03 0041 Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF 8 2 01 06 03 0042 Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar 8 2 01 06 03 0043 Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca, Citra Satelit Resolusi Rendah 8 2 01 06 03 0044 Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca, Citra Satelit Resolusi Tinggi 8 2 01 06 03 0045 Beban Penyusutan Peralatan Penerima dan, Pengirim Gambar ke Permukaan 8 2 01 06 03 0046 Beban Penyusutan Peralatan Perlengkapan, Radio 8 2 01 06 03 0047 Beban Penyusutan Sumber Tenaga 8 2 01 06 03 0048 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar, Lainnya 8 2 01 06 04 Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi 8 2 01 06 04 0001 Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi, Navigasi Instrumen Landing System 8 2 01 06 04 0002 Beban Penyusutan Very High Frequence Omni, Range (VOR) 8 2 01 06 04 0003 Beban Penyusutan Distance Measuring, Equipment (DME) 8 2 01 06 04 0004 Beban Penyusutan Radar 8 2 01 06 04 0005 Beban Penyusutan Alat Pengatur, Telekomunikasi 8 2 01 06 04 0006 Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi, untuk Dokumentasi 8 2 01 06 04 0007 Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi, Navigasi Lainnya 8 2 01 07 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan 8 2 01 07 01 Beban Penyusutan Alat Kedokteran 8 2 01 07 01 0001 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum 8 2 01 07 01 0002 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi 8 2 01 07 01 0003 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga, Berencana 8 2 01 07 01 0004 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah 8 2 01 07 01 0005 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 8 2 01 07 01 0006 Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT 8 2 01 07 01 0007 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata 8 2 01 07 01 0008 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian, Penyakit Dalam 8 2 01 07 01 0009 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kamar, Jenazah/Mortuary 8 2 01 07 01 0010 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak 8 2 01 07 01 0011 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik 8 2 01 07 01 0012 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi, Medis 8 2 01 07 01 0013 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi, (Saraf) 8 2 01 07 01 0014 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung 8 2 01 07 01 0015 Beban Penyusutan Alat Kedokteran, Radiodiagnostic 8 2 01 07 01 0016 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Patalogi, Anatomy 8 2 01 07 01 0017 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Transfusi, Darah 8 2 01 07 01 0018 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioterapi 8 2 01 07 01 0019 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir 8 2 01 07 01 0020 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan, Kelamin 8 2 01 07 01 0021 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat, Darurat 8 2 01 07 01 0022 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jiwa 8 2 01 07 01 0023 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah, Ortopedi 8 2 01 07 01 0024 Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICU 8 2 01 07 01 0025 Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICCU 8 2 01 07 01 0026 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah, Jantung 8 2 01 07 01 0027 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Traditional, Medicine 8 2 01 07 01 0028 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anestesi 8 2 01 07 01 0029 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya 8 2 01 07 02 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum 8 2 01 07 02 0001 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra, Laut-LO 8 2 01 07 02 0002 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Udara 8 2 01 07 02 0003 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kepolisian 8 2 01 07 02 0004 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga 8 2 01 07 02 0005 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum, Lainnya 8 2 01 08 Beban Penyusutan Alat Laboratorium 8 2 01 08 01 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium 8 2 01 08 01 0001 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air, Teknik Penyehatan 8 2 01 08 01 0002 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikro, Biologi Teknik Penyehatan 8 2 01 08 01 0003 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Hidrokimia 8 2 01 08 01 0004 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Model, Hidrolika 8 2 01 08 01 0005 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Batuan/, Geologi 8 2 01 08 01 0006 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Bahan, Bangunan Konstruksi 8 2 01 08 01 0007 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Aspal,, Cat dan Kimia 8 2 01 08 01 0008 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika, Tanah dan Batuan 8 2 01 08 01 0009 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cocok, Tanam 8 2 01 08 01 0010 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam,, Mesin dan Listrik 8 2 01 08 01 0011 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum 425 1 2 3 4 5 6 7 8 2 01 08 01 0012 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Mikrobiologi 8 2 01 08 01 0013 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia 8 2 01 08 01 0014 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi 8 2 01 08 01 0015 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Immunologi 8 2 01 08 01 0016 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Hematologi 8 2 01 08 01 0017 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film 8 2 01 08 01 0018 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan 8 2 01 08 01 0019 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi 8 2 01 08 01 0020 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika 8 2 01 08 01 0021 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Hidrodinamika 8 2 01 08 01 0022 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Klimatologi 8 2 01 08 01 0023 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Peleburan 8 2 01 08 01 0024 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pasir 8 2 01 08 01 0025 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Pembuatan Cekatan 8 2 01 08 01 0026 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Pembuatan Pola 8 2 01 08 01 0027 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Metalografi 8 2 01 08 01 0028 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Pengelasan 8 2 01 08 01 0029 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji, Proses Pengelasan 8 2 01 08 01 0030 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Pembuatan Logam 8 2 01 08 01 0031 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metrologi 8 2 01 08 01 0032 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pelapisan, Logam 8 2 01 08 01 0033 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Pengolahan Panas 8 2 01 08 01 0034 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Teknologi Tekstil 8 2 01 08 01 0035 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji, Tekstil 8 2 01 08 01 0036 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Teknologi Keramik 8 2 01 08 01 0037 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 8 2 01 08 01 0038 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kulit,, Karet dan Plastik 8 2 01 08 01 0039 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji, Keramik 8 2 01 08 01 0040 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Teknologi Selulosa 8 2 01 08 01 0041 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian 8 2 01 08 01 0042 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Elektronika dan Daya 8 2 01 08 01 0043 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Energi, Surya 8 2 01 08 01 0044 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Konversi, Batubara dan Biomas 8 2 01 08 01 0045 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Oseanografi 8 2 01 08 01 0046 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Lingkungan Perairan 8 2 01 08 01 0047 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi, Perairan 8 2 01 08 01 0048 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi 8 2 01 08 01 0049 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Geofisika 8 2 01 08 01 0050 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tambang 8 2 01 08 01 0051 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Proses/Teknik Kimia 8 2 01 08 01 0052 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses, Industri 8 2 01 08 01 0053 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Kesehatan Kerja 8 2 01 08 01 0054 Beban Penyusutan Laboratorium Kearsipan 8 2 01 08 01 0055 Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 8 2 01 08 01 0056 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain 8 2 01 08 01 0057 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi 8 2 01 08 01 0058 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Pendidikan 8 2 01 08 01 0059 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknologi 8 2 01 08 01 0060 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknik, Pantai 8 2 01 08 01 0061 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sumber, Daya dan Energi 8 2 01 08 01 0062 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Populasi 8 2 01 08 01 0063 Beban Penyusutan Alat Pengukur Gelombang 8 2 01 08 01 0064 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium, Lainnya 8 2 01 08 02 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir 8 2 01 08 02 0001 Beban Penyusutan Analytical Instrument 8 2 01 08 02 0002 Beban Penyusutan Instrument Probe/Sensor 8 2 01 08 02 0003 Beban Penyusutan General Laboratory Tool 8 2 01 08 02 0004 Beban Penyusutan Glassware Plastic/Utensils 8 2 01 08 02 0005 Beban Penyusutan Laboratory Safety Equipment 8 2 01 08 02 0006 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium, Kimia Nuklir Lainnya 8 2 01 08 03 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah 8 2 01 08 03 0001 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:Bahasa Indonesia 8 2 01 08 03 0002 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:Matematika 8 2 01 08 03 0003 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:IPA Dasar 8 2 01 08 03 0004 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:IPA Lanjutan 8 2 01 08 03 0005 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:IPA Menengah 8 2 01 08 03 0006 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:IPA Atas 8 2 01 08 03 0007 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:IPS 8 2 01 08 03 0008 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:Agama 426 1 2 3 4 5 6 7 8 2 01 08 03 0009 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:Keterampilan 8 2 01 08 03 0010 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:Kesenian 8 2 01 08 03 0011 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:Olahraga 8 2 01 08 03 0012 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Bidang Studi:PKN 8 2 01 08 03 0013 Beban Penyusutan Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa dan Tuna Rungu) 8 2 01 08 03 0014 Beban Penyusutan Alat Peraga Kejuruan 8 2 01 08 03 0015 Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK 8 2 01 08 03 0016 Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah, Lainnya 8 2 01 08 04 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 8 2 01 08 04 0001 Beban Penyusutan Radiation Detector 8 2 01 08 04 0002 Beban Penyusutan Modular Counting And, Scientific Electronic 8 2 01 08 04 0003 Beban Penyusutan Assembly/Counting System 8 2 01 08 04 0004 Beban Penyusutan Recorder Display 8 2 01 08 04 0005 Beban Penyusutan System/Power Supply 8 2 01 08 04 0006 Beban Penyusutan Measuring/Testing Device 8 2 01 08 04 0007 Beban Penyusutan Opto Electronics 8 2 01 08 04 0008 Beban Penyusutan Accelerator 8 2 01 08 04 0009 Beban Penyusutan Reactor Experimental, System 8 2 01 08 04 0010 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika, Nuklir/Elektronika Lainnya 8 2 01 08 05 Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 8 2 01 08 05 0001 Beban Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan 8 2 01 08 05 0002 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja 8 2 01 08 05 0003 Beban Penyusutan Proteksi Lingkungan 8 2 01 08 05 0004 Beban Penyusutan Meteorological Equipment 8 2 01 08 05 0005 Beban Penyusutan Sumber Radiasi 8 2 01 08 05 0006 Beban Penyusutan Alat Proteksi, Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 8 2 01 08 06 Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 8 2 01 08 06 0001 Beban Penyusutan Radiation Application, Equipment 8 2 01 08 06 0002 Beban Penyusutan Non Destructive Test (NDT) Device 8 2 01 08 06 0003 Beban Penyusutan Peralatan Hidrologi 8 2 01 08 06 0004 Beban Penyusutan Radiation Application And, Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 8 2 01 08 07 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 8 2 01 08 07 0001 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas, Air dan Tanah 8 2 01 08 07 0002 Alat Laboratorium Kualitas Udara 8 2 01 08 07 0003 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Kebisingan dan Getaran 8 2 01 08 07 0004 Beban Penyusutan Laboratorium Lingkungan 8 2 01 08 07 0005 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Penunjang 8 2 01 08 07 0006 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Lingkungan Hidup Lainnya 8 2 01 08 08 Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 8 2 01 08 08 0001 Beban Penyusutan Towing Carriage 8 2 01 08 08 0002 Beban Penyusutan Wave Generator and, Absorber 8 2 01 08 08 0003 Beban Penyusutan Data Accquisition and, Analyzing System 8 2 01 08 08 0004 Beban Penyusutan Cavitation Tunnel 8 2 01 08 08 0005 Beban Penyusutan Overhead Cranes 8 2 01 08 08 0006 Beban Penyusutan Peralatan Umum 8 2 01 08 08 0007 Beban Penyusutan Pemesinan:Model Ship, Workshop 8 2 01 08 08 0008 Beban Penyusutan Pemesinan:Propeller Model, Workshop 8 2 01 08 08 0009 Beban Penyusutan Pemesinan:Mechanical, Workshop 8 2 01 08 08 0010 Beban Penyusutan Pemesinan:Precision, Mechanical Workshop 8 2 01 08 08 0011 Beban Penyusutan Pemesinan:Painting Shop 8 2 01 08 08 0012 Beban Penyusutan Pemesinan:Ship Model, Preparation Shop 8 2 01 08 08 0013 Beban Penyusutan Pemesinan:Electrical, Workshop 8 2 01 08 08 0014 Beban Penyusutan MOB 8 2 01 08 08 0015 Beban Penyusutan Photo and Film Equipment 8 2 01 08 08 0016 Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium, Hydrodinamica Lainnya 8 2 01 08 09 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 8 2 01 08 09 0001 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kalibrasi, Elektromedik dan Biomedik 8 2 01 08 09 0002 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 8 2 01 08 09 0003 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik 8 2 01 08 09 0004 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik 8 2 01 08 09 0005 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 8 2 01 08 09 0006 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain 8 2 01 08 09 0007 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Natius 8 2 01 08 09 0008 Beban Penyusutan Alat Laboratorium, Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran 8 2 01 08 09 0009 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sarana, Bantu Navigasi Pelayaran 8 2 01 08 09 0010 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji, Perangkat 8 2 01 08 09 0011 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan, Instrumentasi Lainnya 8 2 01 10 Beban Penyusutan Komputer 8 2 01 10 01 Beban Penyusutan Komputer Unit 427 1 2 3 4 5 6 7 8 2 01 10 01 0001 Beban Penyusutan Komputer Jaringan 8 2 01 10 01 0002 Beban Penyusutan Personal Computer 8 2 01 10 01 0003 Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya 8 2 01 10 02 Beban Penyusutan Peralatan Komputer 8 2 01 10 02 0001 Beban Penyusutan Peralatan Mainframe 8 2 01 10 02 0002 Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer 8 2 01 10 02 0003 Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer 8 2 01 10 02 0004 Beban Penyusutan Peralatan Jaringan 8 2 01 10 02 0005 Beban Penyusutan Peralatan Komputer, Lainnya 8 2 01 11 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi 8 2 01 11 01 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi 8 2 01 11 01 0001 Beban Penyusutan Optik 8 2 01 11 01 0002 Beban Penyusutan Ukur/Instrumen 8 2 01 11 01 0003 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi, Lainnya 8 2 01 11 02 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika 8 2 01 11 02 0001 Beban Penyusutan Mekanik 8 2 01 11 02 0002 Beban Penyusutan Elektronik/Electric 8 2 01 11 02 0003 Beban Penyusutan Manual 8 2 01 11 02 0004 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika, Lainnya 8 2 01 12 Beban Penyusutan Alat Pengeboran 8 2 01 12 01 Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin 8 2 01 12 01 0001 Beban Penyusutan Bor Mesin Tumbuk 8 2 01 12 01 0002 Beban Penyusutan Bor Mesin Putar 8 2 01 12 01 0003 Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin, Lainnya 8 2 01 12 02 Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin 8 2 01 12 02 0001 Beban Penyusutan Bangka 8 2 01 12 02 0002 Beban Penyusutan Pantek 8 2 01 12 02 0003 Beban Penyusutan Putar 8 2 01 12 02 0004 Beban Penyusutan Peralatan Bantu 8 2 01 12 02 0005 Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin, Lainnya 8 2 01 13 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 8 2 01 13 01 Beban Penyusutan Sumur 8 2 01 13 01 0001 Beban Penyusutan Peralatan Sumur Minyak 8 2 01 13 01 0002 Beban Penyusutan Sumur Pemboran 8 2 01 13 01 0003 Beban Penyusutan Sumur Lainnya 8 2 01 13 02 Beban Penyusutan Produksi 8 2 01 13 02 0001 Beban Penyusutan RIG 8 2 01 13 02 0002 Beban Penyusutan Produksi Lainnya 8 2 01 13 03 Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian 8 2 01 13 03 0001 Beban Penyusutan Alat Pengolahan Minyak 8 2 01 13 03 0002 Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air 8 2 01 13 03 0003 Beban Penyusutan Alat Pengolahan Steam 8 2 01 13 03 0004 Beban Penyusutan Alat Pengolahan Wax 8 2 01 13 03 0005 Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian, Lainnya 8 2 01 14 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi 8 2 01 14 01 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi 8 2 01 14 01 0001 Beban Penyusutan Mekanik 8 2 01 14 01 0002 Beban Penyusutan Elektrik 8 2 01 14 01 0003 Beban Penyusutan Alat Bantu Ekplorasi, Lainnya 8 2 01 14 02 Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi 8 2 01 14 02 0001 Beban Penyusutan Perawatan Sumur 8 2 01 14 02 0002 Beban Penyusutan Tes Unit 8 2 01 14 02 0003 Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi, Lainnya 8 2 01 15 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja 8 2 01 15 01 Beban Penyusutan Alat Deteksi 8 2 01 15 01 0001 Beban Penyusutan Radiasi 8 2 01 15 01 0002 Beban Penyusutan Suara 8 2 01 15 01 0003 Beban Penyusutan Alat Deteksi Lainnya 8 2 01 15 02 Beban Penyusutan Alat Pelindung 8 2 01 15 02 0001 Beban Penyusutan Baju Pengaman 8 2 01 15 02 0002 Beban Penyusutan Masker 8 2 01 15 02 0003 Beban Penyusutan Topi Kerja 8 2 01 15 02 0004 Beban Penyusutan Sabuk Pengaman 8 2 01 15 02 0005 Beban Penyusutan Sepatu Lapangan 8 2 01 15 02 0006 Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya 8 2 01 15 03 Beban Penyusutan Alat SAR 8 2 01 15 03 0001 Beban Penyusutan Alat Penolong 8 2 01 15 03 0002 Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian 8 2 01 15 03 0003 Beban Penyusutan Alat Kerja Bawah Air 428 1 2 3 4 5 6 7 8 2 01 15 03 0004 Beban Penyusutan Alat SAR Lainnya 8 2 01 15 04 Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan 8 2 01 15 04 0001 Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas, Komunikasi Penerbangan 8 2 01 15 04 0002 Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan 8 2 01 15 04 0003 Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu, Pendaratan 8 2 01 15 04 0004 Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu, Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara 8 2 01 15 04 0005 Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik, Bandar Udara 8 2 01 15 04 0006 Beban Penyusutan Alat Ukur Peralatan, Faslektrik 8 2 01 15 04 0007 Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan, Lainnya 8 2 01 16 Beban Penyusutan Alat Peraga 8 2 01 16 01 Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan, Percontohan 8 2 01 16 01 0001 Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan 8 2 01 16 01 0002 Beban Penyusutan Alat Peraga Percontohan 8 2 01 16 01 0003 Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan, Percontohan Lainnya 8 2 01 17 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi 8 2 01 17 01 Beban Penyusutan Unit Peralatan, Proses/Produksi 8 2 01 17 01 0001 Beban Penyusutan Liquid-Liquid Contractor, Equipment 8 2 01 17 01 0002 Beban Penyusutan Solid-Solid Mixing Equipment 8 2 01 17 01 0003 Beban Penyusutan Solid-Solid Screening, Equipment 8 2 01 17 01 0004 Beban Penyusutan Solid-Solid Classifier 8 2 01 17 01 0005 Beban Penyusutan Solid-Liquid Mixing, Equipment 8 2 01 17 01 0006 Beban Penyusutan Solid Liquid Crystallization, Equipment 8 2 01 17 01 0007 Beban Penyusutan Ion Exchange Absortion, Equipment 8 2 01 17 01 0008 Beban Penyusutan Leaching Equipment 8 2 01 17 01 0009 Beban Penyusutan Gravity Sedimentation, Equipment 8 2 01 17 01 0010 Beban Penyusutan Solid Liquid Filtering, Equipment 8 2 01 17 01 0011 Beban Penyusutan Centrifuge For Solid Liquid 8 2 01 17 01 0012 Beban Penyusutan Liquid From Solid Expelling, (Expressor)-Equipment 8 2 01 17 01 0013 Beban Penyusutan Gas-Solid Drying Equipment 8 2 01 17 01 0014 Beban Penyusutan Gas-Solid Fluidised Bed, Equipment 8 2 01 17 01 0015 Beban Penyusutan Gas-Solid Separation, Equipment 8 2 01 17 01 0016 Beban Penyusutan Gas-Liquid Distillation, Equipment 8 2 01 17 01 0017 Beban Penyusutan Gas-Liquid Separition, Equipment 8 2 01 17 01 0018 Beban Penyusutan Isotope Separation, Equipment 8 2 01 17 01 0019 Beban Penyusutan Transport and Storage, Equipment For Liquid 8 2 01 17 01 0020 Beban Penyusutan Solid Material Handling, Equipment 8 2 01 17 01 0021 Beban Penyusutan Size Reduction Size, Balargement Equipment 8 2 01 17 01 0022 Beban Penyusutan Heat Generating Equipment 8 2 01 17 01 0023 Beban Penyusutan Heat Transfer Equipment 8 2 01 17 01 0024 Beban Penyusutan Mechanical Process 8 2 01 17 01 0025 Beban Penyusutan Chemical Reaction, Equipment 8 2 01 17 01 0026 Beban Penyusutan Unit Peralatan, Proses/Produksi Lainnya 8 2 01 18 Beban Penyusutan Rambu-Rambu 8 2 01 18 01 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Darat 8 2 01 18 01 0001 Beban Penyusutan Rambu Bersuar 8 2 01 18 01 0002 Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar 8 2 01 18 01 0003 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Darat Lainnya 8 2 01 18 02 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Udara 8 2 01 18 02 0001 Beban Penyusutan Runway/Threshold Light 8 2 01 18 02 0002 Beban Penyusutan Visual Approach Slope, Indicator (VASI) 8 2 01 18 02 0003 Beban Penyusutan Approach Light 8 2 01 18 02 0004 Beban Penyusutan Runway Identification Light, (REILS) 8 2 01 18 02 0005 Beban Penyusutan Signal 8 2 01 18 02 0006 Beban Penyusutan Flood Lights 8 2 01 18 02 0007 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Udara Lainnya 8 2 01 18 03 Beban Penyusutan Rambu-rambu Lalu Lintas, Laut 8 2 01 18 03 0001 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Laut 8 2 01 18 03 0001 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Laut Lainnya 8 2 01 19 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga 8 2 01 19 01 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga 8 2 01 19 01 0001 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Atletik 8 2 01 19 01 0002 Beban Penyusutan Peralatan Permainan 8 2 01 19 01 0003 Beban Penyusutan Peralatan Senam 8 2 01 19 01 0004 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Air 8 2 01 19 01 0005 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Udara 8 2 01 19 01 0006 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya 8 2 02 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 8 2 02 01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung 429 1 2 3 4 5 6 7 8 2 02 01 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 8 2 02 01 01 0001 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor 8 2 02 01 01 0002 Beban Penyusutan Bangunan Gudang 8 2 02 01 01 0003 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk, Bengkel/Hanggar 8 2 02 01 01 0004 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi 8 2 02 01 01 0005 Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Laboratorium 8 2 02 01 01 0006 Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan 8 2 02 01 01 0007 Beban Penyusutan Bangunan, Oseanarium/Observatorium 8 2 02 01 01 0008 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Ibadah 8 2 02 01 01 0009 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat 8 2 02 01 01 0010 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Pendidikan 8 2 02 01 01 0011 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Olahraga 8 2 02 01 01 0012 Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Pertokoan/Koperasi/Pasar 8 2 02 01 01 0013 Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk, Pos Jaga 8 2 02 01 01 0014 Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Garasi/Pool 8 2 02 01 01 0015 Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Pemotong Hewan 8 2 02 01 01 0016 Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Perpustakaan 8 2 02 01 01 0017 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Museum 8 2 02 01 01 0018 Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Terminal/Pelabuhan/Bandara 8 2 02 01 01 0019 Beban Penyusutan Bangunan Pengujian, Kelaikan 8 2 02 01 01 0020 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Lembaga, Pemasyarakatan 8 2 02 01 01 0021 Beban Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan 8 2 02 01 01 0022 Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Krematorium 8 2 02 01 01 0023 Beban Penyusutan Bangunan Pembakaran, Bangkai Hewan 8 2 02 01 01 0024 Beban Penyusutan Bangunan Tempat, Persidangan 8 2 02 01 01 0025 Beban Penyusutan Bangunan Terbuka 8 2 02 01 01 0026 Beban Penyusutan Bangunan Penampung, Sekam 8 2 02 01 01 0027 Beban Penyusutan Bangunan Tempat, Pelelangan Ikan (TPI) 8 2 02 01 01 0028 Beban Penyusutan Bangunan Industri 8 2 02 01 01 0029 Beban Penyusutan Bangunan Peternakan/ Perikanan 8 2 02 01 01 0030 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Kerja Lainnya 8 2 02 01 01 0031 Beban Penyusutan Bangunan Peralatan, Geofisika 8 2 02 01 01 0032 Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum 8 2 02 01 01 0033 Beban Penyusutan Bangunan Parkir 8 2 02 01 01 0034 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik 8 2 02 01 01 0035 Beban Penyusutan Bangunan Stasiun Bus 8 2 02 01 01 0036 Beban Penyusutan Taman 8 2 02 01 01 0037 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Kerja Lainnya 8 2 02 01 02 Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat, Tinggal 8 2 02 01 02 0001 Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I 8 2 02 01 02 0002 Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II 8 2 02 01 02 0003 Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III 8 2 02 01 02 0004 Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan 8 2 02 01 02 0005 Beban Penyusutan Asrama 8 2 02 01 02 0006 Beban Penyusutan Hotel 8 2 02 01 02 0007 Beban Penyusutan Motel 8 2 02 01 02 0008 Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun 8 2 02 01 02 0009 Beban Penyusutan Rumah Negara dalam, Proses Penggolongan 8 2 02 01 02 0010 Beban Penyusutan Panti Asuhan 8 2 02 01 02 0011 Beban Penyusutan Apartemen 8 2 02 01 02 0012 Beban Penyusutan Rumah Tidak Bersusun 8 2 02 01 02 0013 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat, Tinggal Lainnya 8 2 02 02 Beban Penyusutan Monumen 8 2 02 02 01 Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti 8 2 02 02 01 0001 Beban Penyusutan Candi 8 2 02 02 01 0002 Beban Penyusutan Tugu 8 2 02 02 01 0003 Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan 8 2 02 02 01 0004 Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/, Prasasti Lainnya 8 2 02 03 Beban Penyusutan Bangunan Menara 8 2 02 03 01 Beban Penyusutan Bangunan Menara, Perambuan 8 2 02 03 01 0001 Beban Penyusutan Bangunan Menara, Perambuan Penerangan Pantai 8 2 02 03 01 0002 Beban Penyusutan Bangunan Perambuan, Penerangan Pantai 8 2 02 03 01 0003 Beban Penyusutan Bangunan Menara, Telekomunikasi 8 2 02 03 01 0004 Beban Penyusutan Bangunan Menara, Pengawas 8 2 02 03 01 0005 Beban Penyusutan Bangunan Menara, Perambuan Lainnya 8 2 02 04 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti 8 2 02 04 01 Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas 8 2 02 04 01 0001 Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas, Administrasi 8 2 02 04 01 0002 Beban Penyusutan Tugu/Tanda Jaring Kontrol, Geodesi 430 1 2 3 4 5 6 7 8 2 02 04 01 0003 Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 8 2 02 04 01 0004 Beban Penyusutan Pagar 8 2 02 04 01 0005 Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Lainnya 8 2 03 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 8 2 03 01 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 8 2 03 01 01 Beban Penyusutan Jalan 8 2 03 01 01 0001 Beban Penyusutan Jalan Nasional 8 2 03 01 01 0002 Beban Penyusutan Jalan Provinsi 8 2 03 01 01 0003 Beban Penyusutan Jalan Kabupaten 8 2 03 01 01 0004 Beban Penyusutan Jalan Kota 8 2 03 01 01 0005 Beban Penyusutan Jalan Desa 8 2 03 01 01 0006 Beban Penyusutan Jalan Tol 8 2 03 01 01 0007 Beban Penyusutan Jalan Kereta Api 8 2 03 01 01 0008 Beban Penyusutan Landasan Pacu Pesawat, Terbang 8 2 03 01 01 0009 Beban Penyusutan Jalan Khusus 8 2 03 01 01 0010 Beban Penyusutan Jalan Lainnya 8 2 03 01 02 Beban Penyusutan Jembatan 8 2 03 01 02 0001 Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan, Nasional 8 2 03 01 02 0002 Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan, Provinsi 8 2 03 01 02 0003 Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan, Kabupaten 8 2 03 01 02 0004 Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kota 8 2 03 01 02 0005 Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Desa 8 2 03 01 02 0006 Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Tol 8 2 03 01 02 0007 Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan, Kereta Api 8 2 03 01 02 0008 Beban Penyusutan Jembatan pada Landasan, Pacu Pesawat Terbang 8 2 03 01 02 0009 Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan, Khusus 8 2 03 01 02 0010 Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan 8 2 03 01 02 0011 Beban Penyusutan Jembatan Labuh/Sandar, pada Terminal 8 2 03 01 02 0012 Beban Penyusutan Jembatan Pengukur 8 2 03 01 02 0013 Beban Penyusutan Jembatan Lainnya 8 2 03 02 Beban Penyusutan Bangunan Air 8 2 03 02 01 Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi 8 2 03 02 01 0001 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi 8 2 03 02 01 0002 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan, Irigasi 8 2 03 02 01 0003 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi 8 2 03 02 01 0004 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi 8 2 03 02 01 0005 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi 8 2 03 02 01 0006 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi 8 2 03 02 01 0007 Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi 8 2 03 02 01 0008 Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi, Lainnya 8 2 03 02 02 Beban Penyusutan Bangunan Pengairan, Pasang Surut 8 2 03 02 02 0001 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang, Surut 8 2 03 02 02 0002 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan, Pasang Surut 8 2 03 02 02 0003 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang, Surut 8 2 03 02 02 0004 Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang, Surut 8 2 03 02 02 0005 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Pasang Surut 8 2 03 02 02 0006 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap, Pasang Surut 8 2 03 02 02 0007 Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pasang, Surut 8 2 03 02 02 0008 Beban Penyusutan Bangunan Pengairan 8 2 03 02 03 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan, Rawa dan Polder 8 2 03 02 03 0001 Beban Penyusutan Bangunan Waduk, Pengembangan Rawa 8 2 03 02 03 0002 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan, Pengembangan Rawa 8 2 03 02 03 0003 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa, Pengembangan Rawa 8 2 03 02 03 0004 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang, Pengembangan Rawa 8 2 03 02 03 0005 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Pengembangan Rawa 8 2 03 02 03 0006 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap, Pengembangan Rawa 8 2 03 02 03 0007 Beban Penyusutan Bangunan Sawah, Pengembangan Rawa 8 2 03 02 03 0008 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan, Rawa dan Polder Lainnya 8 2 03 02 04 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana, Alam 8 2 03 02 04 0001 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana, Alam 8 2 03 02 04 0002 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan, Pengaman Sungai/Pantai 8 2 03 02 04 0003 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa, Pengaman Sungai/Pantai 8 2 03 02 04 0004 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang, Pengaman Sungai 8 2 03 02 04 0005 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Pengamanan Sungai/Pantai 8 2 03 02 04 0006 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap, Pengaman Sungai 8 2 03 02 04 0007 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana, Alam Lainnya 8 2 03 02 05 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan, Sumber Air dan Air Tanah 8 2 03 02 05 0001 Beban Penyusutan Bangunan Waduk, Pengembangan Sumber Air 431 1 2 3 4 5 6 7 8 2 03 02 05 0002 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan, Pengembangan Sumber Air 8 2 03 02 05 0003 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa, Pengembangan Sumber Air 8 2 03 02 05 0004 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang, Pengembangan Sumber Air 8 2 03 02 05 0005 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, Pengembangan Sumber Air 8 2 03 02 05 0006 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap, Pengembangan Sumber Air 8 2 03 02 05 0007 Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi Air, Tanah 8 2 03 02 05 0008 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan, Sumber Air dan Air Tanah Lainnya 8 2 03 02 06 Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air, Baku 8 2 03 02 06 0001 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air, Bersih/Air Baku 8 2 03 02 06 0002 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air, Bersih/Air Baku 8 2 03 02 06 0003 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air, Bersih/Air Baku 8 2 03 02 06 0004 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air, Bersih/Air Baku 8 2 03 02 06 0005 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air, Bersih/Air Baku 8 2 03 02 06 0006 Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air, Baku Lainnya 8 2 03 02 07 Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor 8 2 03 02 07 0001 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air, Kotor 8 2 03 02 07 0002 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor 8 2 03 02 07 0003 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air, Kotor 8 2 03 02 07 0004 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Air, Kotor 8 2 03 02 07 0005 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air, Kotor 8 2 03 02 07 0006 Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Lainnya 8 2 03 03 Beban Penyusutan Instalasi 8 2 03 03 01 Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air, Baku 8 2 03 03 01 0001 Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan 8 2 03 03 01 0002 Beban Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata, Air 8 2 03 03 01 0003 Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam 8 2 03 03 01 0004 Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal 8 2 03 03 01 0005 Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air, Baku Lainnya 8 2 03 03 02 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor 8 2 03 03 02 0001 Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan, Domestik 8 2 03 03 02 0002 Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan, Industri 8 2 03 03 02 0003 Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan, Pertanian 8 2 03 03 02 0004 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya 8 2 03 03 03 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan, Sampah 8 2 03 03 03 0001 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan, Sampah Organik 8 2 03 03 03 0002 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan, Sampah Non Organik 8 2 03 03 03 0003 Beban Penyusutan Bangunan Penampung, Sampah 8 2 03 03 03 0004 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan, Sampah Lainnya 8 2 03 03 04 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan, Bangunan 8 2 03 03 04 0001 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan, Bangunan Percontohan 8 2 03 03 04 0002 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan, Bangunan Perintis 8 2 03 03 04 0003 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan, Bangunan Terapan 8 2 03 03 04 0004 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan, Bangunan Lainnya 8 2 03 03 05 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik 8 2 03 03 05 0001 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Air (PLTA) 8 2 03 03 05 0002 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Diesel (PLTD) 8 2 03 03 05 0003 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 8 2 03 03 05 0004 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Angin (PLTAN) 8 2 03 03 05 0005 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Uap (PLTU) 8 2 03 03 05 0006 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Nuklir (PLTN) 8 2 03 03 05 0007 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Gas (PLTG) 8 2 03 03 05 0008 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Panas Bumi (PLTP) 8 2 03 03 05 0009 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Surya (PLTS) 8 2 03 03 05 0010 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Biogas (PLTB) 8 2 03 03 05 0011 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Tenaga Samudera/Gelombang Samudera 8 2 03 03 05 0012 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik, Lainnya 8 2 03 03 06 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik 8 2 03 03 06 0001 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik, Induk 8 2 03 03 06 0002 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik, Distribusi 8 2 03 03 06 0003 Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur, Listrik 8 2 03 03 06 0004 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik 8 2 03 03 07 Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan 8 2 03 03 07 0001 Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan di, Darat 8 2 03 03 07 0002 Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan, Lainnya 8 2 03 03 08 Beban Penyusutan Instalasi Gas 8 2 03 03 08 0001 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Gas 8 2 03 03 08 0002 Beban Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas 8 2 03 03 08 0003 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Gas 8 2 03 03 08 0004 Beban Penyusutan Instalasi Gas Lainnya 432 1 2 3 4 5 6 7 8 2 03 03 09 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman 8 2 03 03 09 0001 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman, Penangkal Petir 8 2 03 03 09 0002 Beban Penyusutan Instalasi Reaktor Nuklir 8 2 03 03 09 0003 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan, Limbah Radio Aktif 8 2 03 03 09 0004 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Lainnya 8 2 03 03 10 Beban Penyusutan Instalasi Lain 8 2 03 03 10 0001 Beban Penyusutan Instalasi Lain 8 2 03 04 Beban Penyusutan Jaringan 8 2 03 04 01 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum 8 2 03 04 01 0001 Beban Penyusutan Jaringan Pembawa 8 2 03 04 01 0002 Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi 8 2 03 04 01 0003 Beban Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi 8 2 03 04 01 0004 Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke, Rumah 8 2 03 04 01 0005 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum, Lainnya 8 2 03 04 02 Beban Penyusutan Jaringan Listrik 8 2 03 04 02 0001 Beban Penyusutan Jaringan Transmisi 8 2 03 04 02 0002 Beban Penyusutan Jaringan Distribusi 8 2 03 04 02 0003 Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya 8 2 03 04 03 Beban Penyusutan Jaringan Telepon 8 2 03 04 03 0001 Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas, Tanah 8 2 03 04 03 0002 Beban Penyusutan Jaringan Telepon dibawah, Tanah 8 2 03 04 03 0003 Beban Penyusutan Jaringan Telepon di dalam, Air 8 2 03 04 03 0004 Beban Penyusutan Jaringan dengan Media, Udara 8 2 03 04 03 0005 Beban Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya 8 2 03 04 04 Beban Penyusutan Jaringan Gas 8 2 03 04 04 0001 Beban Penyusutan Jaringan Pipa Gas, Transmisi 8 2 03 04 04 0002 Beban Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi 8 2 03 04 04 0003 Beban Penyusutan Jaringan Pipa Dinas 8 2 03 04 04 0004 Beban Penyusutan Jaringan BBM 8 2 03 04 04 0005 Beban Penyusutan Jaringan Gas Lainnya 8 2 04 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 8 2 04 01 Beban Penyusutan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 8 2 04 01 01 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian 8 2 04 01 01 0001 Beban Penyusutan Alat Musik 8 2 04 02 Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi 8 2 04 02 01 Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi 8 2 04 02 01 0001 Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi 8 2 05 Beban Penyusutan Aset Lainnya 8 2 05 01 Beban Penyusutan Aset Lainnya 8 2 05 01 01 Beban Penyusutan Kemitraan denga Pihak, Ketiga 8 2 05 01 01 0001 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak, Ketiga-Sewa 8 2 05 01 01 0002 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak, Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan 8 2 05 01 01 0003 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna 8 2 05 01 01 0004 Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak, Ketiga-Kerjasama Penyediaan dengan, Infrasturktur 8 2 06 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 8 2 06 01 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 8 2 06 01 01 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 8 2 06 01 01 0001 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise 8 2 06 01 01 0002 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak, Cipta 8 2 06 01 01 0003 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak, Paten 8 2 02 01 01 0004 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-, Software 8 2 06 01 01 0005 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian 8 3 BEBAN TRANSFER 8 3 01 Beban Bagi Hasil 8 3 01 01 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 8 3 01 01 01 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Kabupaten 8 3 01 01 01 0001 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Kabupaten 8 3 01 01 01 0002 Dst … 8 3 01 01 02 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Kota 8 3 01 01 02 0001 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Kota 8 3 01 01 02 0002 Dst … 8 3 01 01 03 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Desa 8 3 01 01 03 0001 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada, Pemerintahan Desa 8 3 01 01 03 0002 Dst … 433 1 2 3 4 5 6 7 8 3 02 Beban Bantuan Keuangan 8 3 02 01 Beban Bantuan Keuangan antar Daerah, Provinsi 8 3 02 01 01 Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah, Provinsi 8 3 02 01 01 0001 Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah, Provinsi … 8 3 02 01 01 0002 Dst … 8 3 02 01 02 Beban Bantuan Keuangan Khusus antar, Daerah Provinsi 8 3 02 01 02 0001 Beban Bantuan Keuangan Khusus antar, Daerah Provinsi … 8 3 02 01 02 0002 Dst … 8 3 02 02 Beban Bantuan Keuangan antar Daerah, Kabupaten/Kota 8 3 02 02 01 Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah, Kabupaten/Kota 8 3 02 02 01 0001 Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah, Kabupaten/Kota … 8 3 02 02 01 0002 Dst … 8 3 02 02 02 Beban Bantuan Keuangan Khusus antar, Daerah Kabupaten/Kota 8 3 02 02 02 0001 Beban Bantuan Keuangan Khusus antar, Daerah Kabupaten/Kota … 8 3 02 02 02 0002 Dst … 8 3 02 03 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke, Kabupaten/Kota 8 3 02 03 01 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah, Provinsi ke Kabupaten/Kota 8 3 02 03 01 0001 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah, Provinsi ke Kabupaten/Kota … 8 3 02 03 01 0002 Dst … 8 3 02 03 02 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah, Provinsi ke Kabupaten/Kota 8 3 02 03 02 0001 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah, Provinsi ke Kabupaten/Kota … 8 3 02 03 02 0002 Dst … 8 3 02 04 Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke, Daerah Provinsi 8 3 02 04 01 Beban Bantuan Keuangan Umum, Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi 8 3 02 04 01 0001 Beban Bantuan Keuangan Umum, Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi … 8 3 02 04 01 0002 Dst … 8 3 02 04 02 Beban Bantuan Keuangan Khusus, Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi 8 3 02 04 02 0001 Beban Bantuan Keuangan Khusus, Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi ... 8 3 02 04 02 0002 Dst … 8 3 02 05 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau, Kabupaten/Kota ke Desa 8 3 02 05 01 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 8 3 02 05 01 0001 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa ... 8 3 02 05 01 0002 Dst … 8 3 02 05 02 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 8 3 02 05 02 0001 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa … 8 3 02 05 02 0002 Dst … 8 3 02 06 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota 8 3 02 06 01 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi, kepada Kabupaten/Kota 8 3 02 06 01 0001 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota 8 3 02 06 01 0002 Dst … 8 4 BEBAN TAK TERDUGA 8 4 01 Beban Tak Terduga 8 4 01 01 Beban Tak Terduga 8 4 01 01 01 Beban Tak Terduga 8 4 01 01 01 0001 Beban Tak Terduga 8 5 DEFISIT NON OPERASIONAL-LO 8 5 01 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset, Non Lancar-LO 8 5 01 01 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO 8 5 01 01 01 Defisit Penjualan Tanah-LO 8 5 01 01 01 0001 Defisit Penjualan Tanah-LO 8 5 01 01 02 Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO 8 5 01 01 02 0001 Defisit Penjualan Alat Besar-LO 8 5 01 01 02 0002 Defisit Penjualan Alat Angkutan-LO 8 5 01 01 02 0003 Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-, LO 8 5 01 01 02 0004 Defisit Penjualan Alat Pertanian-LO 8 5 01 01 02 0005 Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah, Tangga-LO 8 5 01 01 02 0006 Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi dan, Pemancar-LO 8 5 01 01 02 0007 Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan, Kesehatan-LO 8 5 01 01 02 0008 Defisit Penjualan Alat Laboratorium-LO 8 5 01 01 02 0010 Defisit Penjualan Komputer-LO 8 5 01 01 02 0011 Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-LO 8 5 01 01 02 0012 Defisit Penjualan Alat Pengeboran-LO 8 5 01 01 02 0013 Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO 8 5 01 01 02 0014 Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO 8 5 01 01 02 0015 Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO 8 5 01 01 02 0016 Defisit Penjualan Alat Peraga-LO 8 5 01 01 02 0017 Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO 434 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 01 02 0018 Defisit Penjualan Rambu-Rambu-LO 8 5 01 01 02 0019 Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-LO 8 5 01 01 03 Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan–LO 8 5 01 01 03 0001 Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO 8 5 01 01 03 0002 Defisit Penjualan Monumen-LO 8 5 01 01 03 0003 Defisit Penjualan Bangunan Menara-LO 8 5 01 01 03 0004 Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO 8 5 01 01 04 Defisit Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi–, LO 8 5 01 01 04 0001 Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-LO 8 5 01 01 04 0002 Defisit Penjualan Bangunan Air-LO 8 5 01 01 04 0003 Defisit Penjualan Instalasi-LO 8 5 01 01 04 0004 Defisit Penjualan Jaringan-LO 8 5 01 01 05 Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO 8 5 01 01 05 0001 Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-LO 8 5 01 01 05 0002 Defisit Penjualan Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO 8 5 01 01 05 0003 Defisit Penjualan Hewan-LO 8 5 01 01 05 0004 Defisit Penjualan Biota Perairan–LO 8 5 01 01 05 0005 Defisit Penjualan Tanaman-LO 8 5 01 01 05 0006 Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya–, LO 8 5 01 01 05 0007 Defisit Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-, LO 8 5 01 01 06 Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO 8 5 01 01 06 0001 Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak, Berwujud-LO 8 5 01 01 06 0002 Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-, LO 8 5 01 02 Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak, Dipisahkan-LO 8 5 01 02 01 Defisit Tukar Menukar Tanah-LO 8 5 01 02 01 0001 Defisit Tukar Menukar Tanah -LO 8 5 01 02 02 Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO 8 5 01 02 02 0001 Defisit Tukar Menukar Alat Besar-LO 8 5 01 02 02 0002 Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO 8 5 01 02 02 0003 Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat, Ukur-LO 8 5 01 02 02 0004 Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-LO 8 5 01 02 02 0005 Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah, Tangga-LO 8 5 01 02 02 0006 Defisit Tukar Menukar Alat Studio,, Komunikasi dan Pemancar-LO 8 5 01 02 02 0007 Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan, Kesehatan-LO 8 5 01 02 02 0008 Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO 8 5 01 02 02 0010 Defisit Tukar Menukar Komputer-LO 8 5 01 02 02 0011 Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO 8 5 01 02 02 0012 Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO 8 5 01 02 02 0013 Defisit Tukar Menukar Alat Produksi,, Pengolahan dan Pemurnian-LO 8 5 01 02 02 0014 Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-, LO 8 5 01 02 02 0015 Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-, LO 8 5 01 02 02 0016 Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-LO 8 5 01 02 02 0017 Defisit Tukar Menukar Peralatan, Proses/Produksi-LO 8 5 01 02 02 0018 Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO 8 5 01 02 02 0019 Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO 8 5 01 02 03 Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan- LO 8 5 01 02 03 0001 Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO 8 5 01 02 03 0002 Defisit Tukar Menukar Monumen-LO 8 5 01 02 03 0003 Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-LO 8 5 01 02 03 0004 Defisit Tukar Menukar Tugu Titik, Kontrol/Pasti-LO 8 5 01 02 04 Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan, Irigasi-LO 8 5 01 02 04 0001 Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO 8 5 01 02 04 0002 Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-LO 8 5 01 02 04 0003 Defisit Tukar Menukar Instalasi-LO 8 5 01 02 04 0004 Defisit Tukar Menukar Jaringan-LO 8 5 01 02 05 Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO 8 5 01 02 05 0001 Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO 8 5 01 02 05 0002 Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak, Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO 8 5 01 02 05 0003 Defisit Tukar Menukar Hewan-LO 8 5 01 02 05 0004 Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-LO 8 5 01 02 05 0005 Defisit Tukar Menukar Tanaman-LO 8 5 01 02 05 0006 Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non, Budaya-LO 8 5 01 02 05 0007 Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Dalam, Renovasi-LO 8 5 01 02 06 Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-LO 8 5 01 02 06 0001 Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak, Berwujud-LO 8 5 01 02 06 0002 Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-, Lain-LO 8 5 01 03 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO 8 5 01 03 01 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non, Permanen-LO 8 5 01 03 01 0001 Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan, Usaha Milik Negara-LO 435 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 01 0002 Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan, Usaha Milik Daerah-LO 8 5 01 03 01 0003 Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO 8 5 01 03 01 0004 Defisit Pelepasan Investasi dalam Proyek, Pembangunan-LO 8 5 01 03 01 0005 Defisit Pelepasan Dana Bergulir-LO 8 5 01 03 02 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang, Permanen-LO 8 5 01 03 02 0001 Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO 8 5 02 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka, Panjang-LO 8 5 02 01 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-LO 8 5 02 01 01 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah 8 5 02 01 01 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-, Jangka Menengah …-LO 8 5 02 01 01 0002 Dst … 8 5 02 01 02 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO 8 5 02 01 02 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-, Jangka Panjang …-LO 8 5 02 01 02 0002 Dst … 8 5 02 01 03 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO 8 5 02 01 03 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka 8 5 02 01 03 0002 Dst … 8 5 02 01 04 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka, Panjang-LO 8 5 02 01 04 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka, Panjang …-LO 8 5 02 01 04 0002 Dst … 8 5 02 01 05 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO 8 5 02 01 05 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah …-LO 8 5 02 01 05 0002 Dst … 8 5 02 01 06 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO 8 5 02 01 06 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah, Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-, Jangka Panjang …-LO 8 5 02 01 06 0002 Dst … 8 5 02 02 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga, Keuangan Bank (LKB)-LO 8 5 02 02 01 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah-LO 8 5 02 02 01 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-, Jangka Menengah …-LO 8 5 02 02 01 0002 Dst … 8 5 02 02 02 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-, Jangka Panjang-LO 8 5 02 02 02 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-, Jangka Panjang …-LO 8 5 02 02 02 0002 Dst … 8 5 02 02 03 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO 8 5 02 02 03 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-, Jangka Menengah …-LO 8 5 02 02 03 0002 Dst … 8 5 02 02 04 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO 8 5 02 02 04 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-, Jangka Panjang …-LO 8 5 02 02 04 0002 Dst … 8 5 02 02 05 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-, Jangka Menengah-LO 8 5 02 02 05 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-, Jangka Menengah …-LO 8 5 02 02 05 0002 Dst … 8 5 02 02 06 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta- 8 5 02 02 06 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-, Jangka Panjang …-LO 8 5 02 02 06 0002 Dst … 8 5 02 03 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga, Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO 8 5 02 03 01 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah-LO 8 5 02 03 01 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah …-LO 8 5 02 03 01 0002 Dst … 8 5 02 03 02 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO 8 5 02 03 02 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-, BUMN-Jangka Panjang …-LO 8 5 02 03 02 0002 Dst … 8 5 02 03 03 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-, BUMD-Jangka Menengah-LO 8 5 02 03 03 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah…-LO 8 5 02 03 03 0002 Dst … 8 5 02 03 04 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO 8 5 02 03 04 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-, BUMD-Jangka Panjang …-LO 8 5 02 03 04 0002 Dst … 8 5 02 03 05 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO 8 5 02 03 05 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-, Swasta-Jangka Menengah …-LO 8 5 02 03 05 0002 Dst …