DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Prinsip Umum; Bab III: Tata Hubungan Kerja; Bab IV: Pola Koordinasi; Bab V: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah tidak sesuai lagi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM Menimbang Mengingat PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN, bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan di Daerah, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah tidak sesuai lagi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), 2

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Undang-UndangNomor25Tahun2009tentang PelayananPublik(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2009Nomor112,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5038): Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telah telahbeberapakalidiubahterakhirdenganUndang- Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2Tahun2022tentangCiptaKerjaMenjadiUndang- Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856), PeraturanPemerintahNomor6Tahun1988 tentang Koordinasi KegiatanVertikaldidaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaNomor10,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3373), PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang PerangkatDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2016Nomor114,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5888)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor72Tahun 2019 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintah Nomor18Tahun2016tentangPerangkatDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor 187,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6402), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor33Tahun2008 tentangPedoman HubunganKerjaOrganisasiPerangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan PemerintahanDaerah, PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita Negera Republik IndonesiaTahun2015Nomor2036), sebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018 tentangPerubahan AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2018Nomor 157): Peraturan MenteriDalamNegeriNomor56Tahun2019 tentangPedoman NomenklaturdanUnit KerjaSekretariat DaerahProvinsi danKabupaten/Kota(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor970), Peraturan Daerah KabupatenBarito SelatanNomor7 Tahun 2020 tentangPembentukanProdukHukum Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBaritoSelatan 3 Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Salatan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11.Kelurahan dan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
13.Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan. Tahun2020Nomor7,TambahanLembaranDaerah KabupatenBaritoSelatanNomor7): 10.PeraturanDaerahKabupatenBaritoSelatanNomor3 Tahun2024tentangPembentukandanSusunan PerangkatDaerahKabupatenBaritoSelatan(Lembaran DaerahKabupatenBaritoSelatanTahun2024Nomor3): MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURANBUPATIBARITOSELATANTENTANGPOLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Ta 2. ON 10. ea 12. 13. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. .Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. . Bupati adalah Bupati Barito Selatan. . Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Salatan. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan. . Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan. . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. Kelurahan dan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan. 4

14.Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
15.Konsultatif adalah hubungan kerja yang bersifat penyelarasan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
16.Konsultatif adalah hubungan kerja yang bersifat penyelarasan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
17.Kolegial adalah hubungan kerja yang bersifat penyatupaduan dan penyerasian tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
18.Fungsional adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar perangkat daerah sektor berlainan yang memiliki keterkaitan fungsi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
19.Struktural adalah hubungan kerja yang dilaksanakan dalam rentang kendali kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
20.Koordinatif adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar unit kerja dalam satu Perangkat Daerah, atau antar Perangkat Daerah/Instansi / Lembaga, untuk penyelarasan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
21.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
22.Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
23.Pola hubungan kerja dan jalur koordinasi adalah alur pelaksanaan koordinasi.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja, dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan, evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
1. a.mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah Kabupaten, Instansi Vertikal dan Lembaga lainnya;
2. b.meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap Perangkat Daerah; dan
4. d.mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan. 14, 15. 16, YP 18. 19. 20. 2 22. 23,
(2)HubunganKerjaadalahrangkaian prosedurdantatakerjaantarPerangkat Daerahyangmembentuksuatukebulatanpola kerjadalamrangka optimalisasihasilkerja. Konsultatifadalahhubungankerjayangbersifatpenyelarasantugasdan fungsiPerangkatDaerah dalamrangkaoptimalisasipencapaianhasilkerja. Konsultatifadalahhubungankerjayangbersifatpenyelarasantugasdan fungsiPerangkat Daerah dalamrangkaoptimalisasipencapaianhasilkerja. Kolegialadalahhubungankerjayangbersifatpenyatupaduandan penyerasiantugasdanfungsiperangkatdaerahdalamrangkaoptimalisasi pencapaianhasilkerja. Fungsionaladalahhubungankerjayangdilaksanakanantarperangkat daerahsektorberlainanyang memiliki keterkaitanfungsidalamrangka optimalisasipencapaianhasil kerja. Struktural adalahhubungankerjayangdilaksanakandalamrentang kendalikepadabawahannyasesuaidenganstruktur organisasidalam rangkaoptimalisasipencapaianhasil kerja. Koordinatifadalahhubungankerjayangdilaksanakanantarunit kerja dalamsatuPerangkatDaerah,atau antarPerangkatDaerah/Instansi/ Lembaga, untuk penyelarasanprogramdankegiatandalamrangka optimalisasipencapaianhasil kerja. InstansiVertikaladalahperangkatkementerian dan/ataulembaga pemerintahnonkementerianyangmengurusurusanpemerintahanyang tidakdiserahkan kepadadaerahotonomdalamwilayahtertentudalam rangkadekonsentrasi. Koordinasi adalahprosesmemadukandanmenyerasikankegiatandi LingkunganPemerintahDaerah. Polahubungankerjadanjalurkoordinasi adalahalurpelaksanaan koordinasi.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja, dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan, evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah Kabupaten, Instansi Vertikal dan Lembaga lainnya,
b.meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,
c.meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap Perangkat Daerah, dan
d.mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan. 5

(1)Tata hubungan kerja dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menerapkan prinsip umum sebagai berikut:
1. a.integrasi;
2. b.koordinasi;
3. c.sinkronisasi; dan
4. d.simplikasi.
(2)Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam Perangkat Daerah.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata pemerintahan.
(4)Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
(5)Simplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyederhanaan secara proporsional untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, rasionalitas dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah. Umum Pasal 4
(1)Tata hubungan kerja dilakukan dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah.
(2)Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.
(3)Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
2. b.saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang masing- masing Perangkat Daerah;
3. c.saling memberi manfaat; dan
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)

BAB II

PRINSIP UMUM

Pasal 3

TatahubungankerjadankoordinasidalampenyelenggaraanPemerintahan Daerah denganmenerapkanprinsipumumsebagaiberikut: a.integrasi, b.koordinasi, c.sinkronisasi,dan d.simplikasi. Integrasisebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufamerupakan penyelenggaraanfungsipemerintahandaerahyangdilaksanakansecara terpadudalam PerangkatDaerah. Koordinasisebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufbmerupakanperan sertaparapemangkukepentingan dalampenyelenggaraan pemerintahan daerahsesuaidenganruanglingkupkewenangannya,baiklintassektor maupunantarastratapemerintahan. Sinkronisasisebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufcmerupakan konsistensidalampelaksanaan penyelenggaraan pemerintahandaerah sesuaidenganprinsip,norma,standar,prosedurdankriteriayangberlaku. Simplikasisebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufdmerupakan penyederhanaansecaraproporsionaluntukmewujudkanefektifitas, efisiensi,rasionalitasdanmemberikankepastianhukumdalam penyelenggaraan PemerintahanDaeraholehPerangkatDaerah.

BAB III

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

Tata hubungan kerja dilakukan dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah. Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan. Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci dilaksanakan dengan prinsip:

a.saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan,
b.saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang masing- masing Perangkat Daerah,
c.saling memberi manfaat, dan 6
d.saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas kepemerintahan. Umum Pasal 5 Hubungan kerja dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a.hubungan kerja konsultatif;
b.hubungan kerja kolegial;
c.hubungan kerja fungsional;
d.hubungan kerja struktural; dan
e.hubungan kerja koordinatif.

(1)Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
(2)Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan:
1. a.perencanaan;
2. b.perumusan;
3. c.pemutakhiran; dan
4. d.penyelesaian tugas dan fungsi.
(3)Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

(1)Hubungan kerja kolegial sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk:
1. a.menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
2. b.mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat. d.salingmendorongkemandirianmasing-masingPerangkatDaerahyang mengacupadapeningkatankemampuanpenyelenggaraantugas kepemerintahan.

Pasal 5

Hubungan kerja dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. Ooo

(1)
(2)
(1)hubungan kerja konsultatif, hubungan kerja kolegial, hubungan kerja fungsional, hubungan kerja struktural, dan hubungan kerja koordinatif.

Pasal 6

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing. Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan:

a.perencanaan,
b.perumusan, Cc. pemutakhiran, dan
d.penyelesaian tugas dan fungsi. Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

Hubungan kerja kolegial sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk:

a.menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja, dan
b.mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat. 7

(2)Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.
(1)Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
(2)Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…