DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) yakni angka 21, dan angka 22; 2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah; 3. Ketentuan pasal 18 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a); 4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d; 5. Ketentuan Pasal 30 huruf e diubah; 6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah; 7. Ketentuan Lampiran I diubah; 8. Ketentuan Lampiran II diubah; 9. Ketentuan Lampiran III diubah; 10. Ketentuan Lampiran IV diubah; 11. Ketentuan Lampiran V diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 10. 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477): Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6264), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483), 12: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636),

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 14. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114), 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), 16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26): 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor & Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155),
19.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7), 20.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 21. 22. Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3), Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 55): Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 13), Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) yakni angka 21, dan angka 22, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan. 4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan perundang- undangan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melariar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok, honorarium, dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang- undangan yang berlaku. LG. 11. 12. 13, 14. 3. 16. 17. 18. 19, 20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalari satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN. adalah daftar laporan harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPTGR bagi bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah. Face Id atau teknologi pemindai wajah adalah teknologi pengaman biometric dengan menggunakan pengenalan wajah yang akan digunakan pada mesin kehadiran sebagai bukti kehadiran. Fingerprint recognition atau teknologi pemindai sidik jari adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap gambar digital dari pola sidik jari yang juga disebut pemindaian hidup. Pemindaian hidup adalah pemrosesan digital untuk membuat sebuat template biometric yang disimpan dan digunakan untuk pencocokan, 21. 22. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kuliah hybrid (Blended Learning) adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan mengombinasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan pembelajaran interaktif daring tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. . Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Indeks TPP diperoleh dari perhitungan seluruh nilai parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan nilai 0,590765 (nol koma lima sembilan nol tujuh enam limaj. Besaran basic TPP diperoleh dari perkalian indeks TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan untuk setiap kelas jabatan. Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)untuk setiap kelas jabatan Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menggunakan rumusan: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan Perundang- undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) . Ketentuan pasal 18 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Tingkat kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditentukan berdasarkan indikator:
1. a.tidak masuk bekerja,
2. b.terlambat masuk bekerja:
3. c.pulang sebelum waktunya,
(2)
(6)
1. d.meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya, dan/atau
2. e.tidak mengikuti apel pagi/ apel gabungan/ upacara resmi kenegaraan. Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (i), dinas Tuar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja. Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (il), pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka di kelas (luring) bagi PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya yang dibuktikan dengan Surat Tugas, Daftar Hadir dan Dokumentasi, dihitung sebagai riasuk kerja. Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berbasis elektronik dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Dalam keadaan bencana / kahar / force majeure maupun gangguan alat presensi sehingga tidak bisa melakukan presensi menggunakan teknologi Face Id dan Face Recognition, maka angka kehadirannya ditetapkan berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh pimpinannya dan diketahui oleh atasan langsung pimpinannya. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka verifikator dapat menggunakan data daftar hadir tersebut. Ketentuan jam kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. . Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
(1)

Pasal 24

Pegawai ASN dapat ditunda pembayaran TPPnya apabila:

a.pegawai ASN sebagai wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN atau LHKSN pada waktu yang ditetapkan,
b.memanfaatkan aset milik daerah secara tidak sah/ tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan,
c.belum menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui TPTGR berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat Daerah/APIP, dan
d.belum memenuhi kewajiban menyampaikan laporan apabila ada menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya selaku pegawai ASN.

(2)Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah melaksanakan kewajibannya, TPP dapat dibayarkan sesuai hak yang tertunda.

5.Ketentuan Pasal 30 huruf e diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

TPP tidak diberikan kepada PNS yang:

a.tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya, terpilih sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari jabatan, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat: diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, diperbantukan pada instansi Pemerintahan di luar instansi Pemerintah Daerah, kecuali tidak menerima tunjangan /insentif dari instansi tempat bertugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan instansi tempat bertugas, atau merupakan pegawai instansi vertikal di Daerah yang diperbantukan pada Perangkat Daerah, kecuali tidak menerima tunjangan/insentif dari instansi asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan instansi asal.
1. 6.Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pegawai ASN tugas belajar yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tugas belajar biaya Mandiri, yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari jabatan, tidak diberikan TPP terhitung mulai bulan berikutnya. NA 10. i

(2)sementara, TPP tidak bulan berikutnya.
(3)Pegawai ASN yang sedang dikenakan pemberhentian dibayarkan terhitung mulai Pegawai ASN yang mengambil hak cuti, TPP dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama bobot nilai produktivitas kerja dan bobot nilai disiplin kerja tetap dihitung 100 (seratus persen), dan
2. b.untuk cuti di Tuar tanggungan negara, TPP tidak dibayarkan mulai bulan berikutnya. Ketentuan Lampiran I sebagaimana tercantum merupakan bagian tidak Bupati ini. Ketentuan Lampiran II sebagaimana tercantum merupakan bagian tidak Bupati ini. Ketentuan Lampiran III sebagaimana tercantum merupakan bagian tidak Bupati mi. Ketentuan Lampiran IV sebagaimana tercantum merupakan bagian tidak Bupati ini. Ketentuan Lampiran V sebagaimana tercantum merupakan bagian tidak Bupati ini. diubah sehingga menjadi dalam Lampiran I yang terpisahkan dari Peraturan diubah sehingga menjadi dalam Lampiran II yang terpisahkan dari Peraturan diubah sehingga menjadi dalam Lampiran III yang terpisahkan dari Peraturan diubah sehingga menjadi dalam Lampiran IV yang terpisahkan dari Peraturan diubah sehingga menjadi dalam Lampiran V yang terpisahkan dari Peraturan Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ditetapkan di Buntok pada tanggai 26 maret 2025 “ SELATAN, SY Diundangkan di Buntok pada tanggal ' 26 maret 2025 S DAERAH MRITO SELATAN, BERITADAERAH KABUPATENBARITOSELATAN TAHUN2025NOMOR7 TN ea LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BESARAN PERSENTASE DARI BASIC TPP BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
3. a.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas: No. Nama Jabatan Persentase dari Basic TPP (25) 1 Sekretaris Daerah 92,47 Inspektur Daerah MEN Asisten, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 113,88 Inspektur Pembantu 92,36 Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 83,51 Staf Ahli Bupati 293,05 vj Sekretaris Inspektorat Daerah #tl Kepala Subbagian Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/ Kepala Seksi pada Dinas/Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja /Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Seksi pada Kecamatan (Kelas Jabatari 8) 58,50 Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah 63,47 10 Kepala Bidang Dinas/ Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja / Badan Penanggulangan | Bencana Daerah, Sekretaris Kecamatan/ Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah / Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah 54,73 11 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD, Sekretaris Dinas/ Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja / Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat 52,89 2 19. Ir Kepala Subbagian Sekretariat Daerah, Kepala UPT kelas A, Kepala Subbagian Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi pada Dinas/Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja / Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Seksi pada Kecamatan (Kelas Jabatan 9), Lurah 417,02 13 Kepala Subbagian Kecamatan (Kelas Jabatan 8), Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD 45,00 14 Kepala Subbagian pada Kecamatan (Kelas Jabatan 9), Kepala UPT Kelas B 36,16
4. b.Jabatan Pelaksana: No. Nama Jabatan Persentase dari Basic TPP (“6) Pelaksana Kelas 1 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan 109,91 Pelaksana Kelas 3 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan 79,09 Pelaksana Kelas 4 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan 05,35 Pelaksana Kelas 5 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan 38,73 Pelaksana Kelas 6 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 38,17 C. Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan Pelaksana Kelas 7 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan 38,27 Jabatan Fungsional: Persentase dari No. Nama Jabatan Basic TPP (X4) 1 | Pengelola PBJ Ahli Pertama Aan 2 | Pengelola PBJ Ahli Muda Dah 3 | Pengelola PBJ Ahli Madya Sad 4 | Auditor Pelaksana/ Terampil 43,61 5 | Auditor Pelaksana Lanjutan / Mahir 31,89 6 | Auditor Ahli Pertama 39,48 7 1 Auditor Ahli Muda 55,21 8 | Auditor Ahli Madya 71,41 Pengawas Penyelenggaraan Urusan 2 Pemerintahan Daerah Pertama 39,48 Pengawas Penyelenggaraan Urusan 5 Pemerintahan Daerah Muda 53.0 Pengawas Penyelenggaraan Urusan 5 Pemerintahan Daerah Madya 71,41 12 ' Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 25 25 13 | Analis SDM Aparatur Ahli Muda 40,90 14 | Analis SDM Aparatur Ahli Madya 52,89 15 | JFT Pemula 38,73 16 | JFT Terampil/ pelaksana 32,30 17 | JFT Mahir/ Pelaksana Lanjutan 33.17 18 | JFT Penyelia 29,25 19 | JFT Ahli Pertama 2925 20 | JFT Ahh Muda (Kelas 9) 23,51 21 | JFT Ahli Muda (Kelas 10) 20,45 22 | JFT Ahli Madya (Kelas 11) 20.52 23 | JFT Ahli Madya (Kelas 12) 15,86 24 | Dokter Pertama Spesialis 271,26 25 | Dokter Muda Spesialis 235,97 26 | Dokter Madya Spesialis 158,69 27 | Dokter Ahli Pertama 90,42 4 Teks 28 | Dokter Ahli Muda 78,65 29 | Dokter Ahli Madya 52,80 30 | Dokter Gigi Ahli Pertama 90,42 31 | Dokter Gigi Ahli Muda 78,65: 32 | Dokter Gigi Ahli Madya 22,60 33 | Apoteker Ahli Pertama 22,50 | 34 | ApotekerAhli Muda “1808 35 | Apoteker Ahli Madya 13,68 36 | JFT Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan 47,02 (Kelas 9) 37 | JFT Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan | 40,90 (Kelas 10) | 38 |JFT Ahli Madya yang berasal dari JFT Ahli | 35,27 Muda Hasil Penyetaraan yang telah lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional (Kelas 11) '39| JET Ahli Madya yang berasal dari JFT Ahli! 27,50 Muda Hasil Penyetaraan vang telah lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional (Kelas 12) 40 | Pengelola PBJ Ahli Muda Hasil Penyetaraan : 51,12 Jabatan (Kelas 10)
5. d.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Persentase dari No. Nama Jabatan Basic TPP (9) 1 | Kepala Dinas 100,21 2 | Sekretaris Dinas 63,47 3 | Kepala Bidang 65,68 4 | Kepala Sub Bagian Kelas 9 56,42 5 | Kepala Sub Bagian Kelas 8 70,20 6 | JFT Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan (Kelas 9) 56,42 JFT Ahli Madya Kelas 12 7 | JFT Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan - 49,08 (Kelas 10) 8 |JFT Ahli Madya pada yang berasal dari: mekanisme penyesuaian/inpassing, perpindahan dari jabatan administrator dan 30.78 JFT Ahli Muda hasil penyetaraan yang telah | lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional (Kelas 12) 9 | Pelaksana Kelas 7 4593 “10 | Pelaksana Kelas 6 45,81 11 | Pelaksana Kelas 5 | 416,48 12 | JFT Ahli Pertama | 35.10 3 | : 13 | JFT Ahli Muda Kelas 9 | 28,21 14 | JFT Ahli Muda Kelas 10 — 24,54 | 15 | JFT Ahli Madya Kelas 11 24,63 16 — PN TA LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIANTAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAIAPARATUR SIPILNEGARADiLINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENBARITO SELATAN BESARAN PERSENTASEDAR!BASICTPPBERDASARKANKRITERIA KELANGKAANPROFESIDILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENBARITOSELATAN 0 | | Persentase dari No. Nama Jabatan Basic TPP (25) (1 sekretaris Daerah 86,69 2 | Dokter pertama spesialis 271,26 3 | Dokter Muda spesialis 235,97 4 | Dokter Madya spesialis 158,69 “5 | Dokter Pertama “YP 99042 (G6 | Dokter Muda 78,65 7 | Dokter Madya 52,89 8 | Dokter Gigi Pertama 90,42 9 | Dokter Gigi Muda 78,65 10 | Dokter Gigi Madya 52,89 11 | Apoteker Pertama 22,50! 12 | Apoteker Muda “— 18,08 (13 | Apoteker Madya 13,68 3 5 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BOBOT IKFD, IKK, DAN IPPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN A. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Barito Selatan sebesar 1,399 atau kategori sedang, sehingga memperoleh bobot 0,7. B. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2023, IKK Kabupaten Barito Selatan sebesar 101,62 sedangkan IKK Kota Jakarta Pusat sebesar 120,41, sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Barito Selatan sebesar 0,843950 hasil perbandingan IKK Kabupaten Barito Selatan (101,62) dengan IKK kota Jakarta Pusat (120,41). C. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)
  1. 1.Skor masing-masing komponen variabel pengungkit sebagai berikut: a) OLK (bobot 30 S4). Opini Laporan Keuangan Barito Selatan ada tahun 2023 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) - nilai 1.000, sehingga skor OLK : 1.000 x 304 - 300. b)LPPD (bobot 25 Sx). Skor LPPD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah senilai 3,3345 dan status kinerja sedang, 3,3345 (sedang) - nilai 500, sehingga skor LPPD : 500 x 25 MX - 125. cJKPPD (bobot 10 S6). Berdasarkan hasil survey kematangan Perangkat Daerah yang dilakukan pada tahun 2022 mendapatkan skor 40,61 (tinggi) - nilai 800, sehingga skor KPPD : 800 x 10 6 - 80. d) ID (bobot 3 X). ID Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 mendapat skor 53,36 (inovatif)- nilai 400, sehingga skor Skor1ID :400x3”-12 18. c| PKPD (bobot 18 "e). PKPD Kabupaten Barito Selatan yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, memperoleh rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi 21,1 dengan prestasi kerja sangat baik (A) - nilai 1000, sehingga skor PKPD : 1000 x 18 hy - 180. ) RBPD (bobot 2 X). RBPD Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 yang dihitung berdasarkan persentase Belanja Perjalanan Dinas terhadap APBD di luar Belanja Pegawai sebesar 7,024 - nilai 400 sehingga skor RBPD : 400x2 »-8. s)IRBPD (bobot 2 “Y). IRBPD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Nomor: B/334/RB.06/2024 Tanggal 1 Februari 2024 Hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 mendapat skor 66,03 - nilai 600, sehingga skor IRBPD : 600 x 2 M9 12.
  2. 2.Skor masing-masing komponen variabel hasil sebagai berikut: a) IPM (bobot 6 Ss). IPM Kabupaten Barito Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 adalah 74,01 -— nilai 750, sehingga skor IPM : 750 x6 MW - 45. b)IGR (bobot 4 Ye) IGR Kabupaten Barito Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah tahun 2021 adalah 0,289 - nilai 1.000, sehingga skor IGR : 1000 x 4 Y - 40. Perhitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIPPD) dengan rumus sebagai berikut : SIPPD-(variabelpengungkit|#(variabelhasilSIPPD-|((0,3x SOLK)#(0,25xSLPPD)#(O,1xSKPPD)#(0,03x SHD)#(0,18xSPKPD)#(0,02xSRBPD)-(0,02x SIRBPD)))#((0,06xSIPM)#(0,04xSIGRI| SIPPD-(300&125480412418048412) #((45440) SIPPD-802 Skor IndeksPenyelenggaraan Pemerintah DaerahKabupaten BaritoSelatan 802- bebot1 WwehAGt LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN BUPATI NOMOR ATAS PERATURAN 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BESARAN BASIC TPP PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN Indeks TPP (ITPP) | Basic TPP (Rp) - Kelas LN RP, BPK 15 | 29.286.000 14 22.295.000 (—13 20.010.000 12 16.000.000 11 12.370.000 10 10.760.000 : 9 | 9.360.000 ' 8 | 7.523.000 ! Tol... 6.633.000 6 5.764.000 Si 4.807.000 4 | 2.849.000 3 2.354.000 | 2 1.947.000 1 1.540.000 17.301.143,79 13.171.105,68 11.821.207,65| | 945221000 | 7.307.763,05 6.356.631,40 5.529.560,40 44441 325,10 3.918 544,25 -—-3 405.169,46 | 2.839.807,36 1.683. 089,49 .. 1.390.660,81 1.150.219,46 0,590765 | r— | 909.778,10 LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PER KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN PI Sa —— KRITERIA PEMBERIAN TPP Basis In — | TPP Max/ NAMA JABATAN LA Prestasi | Kondisi Tempat Kelangkaan Pertimbangan Kelas Jabatan JABATAN Sr aa Kerja | Kerja | Bertugas Prafosi Objektif Rp.) Rp) | Rp) | (rp) (Rp) Lainnya (Rp) Sekretaris Daerah 15 16.000.0001 : 2 - | 15.000.000 “T 31.000.000 Inspektur Daerah 14 | 16.000.000 sm - - - -| 16.000.000 mel, Nai Na Teen en MAana arm MEP Asisten, Kepala Badan Perencanaan 14 15.000.000 - - - - - | 15.000.000 dan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala 14 11.000.000 - - - - - | 11.000.000 Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektur Pembantu 11 6.750.000 6.750.000 Staf Ahli Bupati 13 11.000.000 11.000.000 Kepala Subbagian Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi pada Dinas/Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja /Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Seksi pada Kecamatan Kepala Bidang Dinas/ Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja / Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Kecamatan/ Kepala Umum Daerah / Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah 2.600.000 “4.000.000 | Sekretaris Inspektorat Daerah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala 6.750.0005.000.000 2.600.0004.000.0606.750.0005.000.000 1 Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah 3.510.000 3.510.000 12 Kepala Subbagian Sekretariat Daerah, Kepala UPT kelas A, Kepala Subbagian 2.600.000 2.600.000 9D. Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi pada Dinas/Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja / Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Seksi pada Kecamatan Lurah 13 Kepala Subbagian Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kecamatan, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Kepala UPT Kelas B Dokter Pertama Spesialis Dokter Muda Spesialis Dokter Madya Spesialis 2.000.000 | ot 2.000.000 “15.000.000“15.000.000 | Dokter Pertama 5.000.000 2.000.0002.000.000 15.000.000 30.000.000 15.000.060 30.000.000 15.000.060 30.000.000 5.000.000 10.000.000 Dokter Muda 5.000.000 Dokter Madya 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 Dokter Gigi Pertama 5.000.000 5.000.000 10.000.000 Dokter Gigi Muda 10 5.000.000 5.000.000 10.000.000 Dokter Gigi Madya 12 5.000.000 5.000.000 10.000.000 Apoteker Pertama 1.000.000 1.000.000 2.000.000 Apoteker Muda 1.000.000 1.000.000 2.000.000 Apoteker Madya Pengelola PBJ Ahli Pertama 1.625.000 1.000.000 Pengelola PBJ Ahli Muda Pengelola PBJ Ahli Madya Auditor Pelaksana/ Terampil 3.250.000 1.000.000 2.000.0001.625.0003.250.000 6.250.000 “1.485.000 Auditor Pelaksana Lanjutan/ Mahir "Auditor Ahli Pertama ” 1.755.0001.485.000 Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Madya Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 3.510.000 | 6.750.000 6.250.0001.485.0001.485.0001.755.0003.510.0006.750.000 1.755.000 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya AT 3 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 1.300.000 | L 1.755.0003.510.0006.750.000 |1.300.000 39 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10 2.600.000 2.600.000 | 40 Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12 5.060.600 5.000.000 294. 41 JFT Pemula 1.100.000 1.100.000 42 JFT Terampil/ pelaksana 1.100.000 1.100.000 43 JFT Mahir/ Pelaksana Lanjutan 44 JFT Penyelia 1.300.0001.300.000 1.300.0001.300.000 45 JFT Ahli Pertama 46 JFT Ahli Muda 47 JFT Ahli Muda 48 JFT Ahli Madya 49 JFT Ahli Madya 50 JFT Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan S1 JFT Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan 52 JFT Ahli Madya yang berasal dari JFT Ahli Muda Hasil Penyetaraan yang telah lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional. 53 JFT Ahli Madya yang berasal dari JFT Ahli Muda Hasil Penyetaraan yang telah lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional. 1.300.0001.300.0001.300.000 '1.500.0001 — 1.500.000 “2.600.000 | 2.600.000 “2.600.000 2.600.000 1.300.0001.300.0001.300.0001.500.0001.500.0002.600.0002.600.0002.600.0002.600.000 54 Pengelola PBJ Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan (Kelas 10) 3.250.000 3.250.000 BI Pa 23 Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan 1.500.000 1.500.000 56 Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan D7 Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan 1.300.000 1.300.000 1.100.000 58 Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan 1.100.000 59 Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas/ Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan 1.100.000 1.100.0001.100.0001.100.000 28 - Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 75 JFT Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11 1.300.000 1.800.000 76 JFT Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 1.800.000 1.800.060

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…