DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Dasar Pengenaan, Tarif Dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Bab III: Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian; Bab IV: Tata Cara Penetapan, Penerbitan Dan Penyampaian Sppt; Bab V: Jatuh Tempo Dan Tata Cara Pembayaran; Bab VI: Tata Cara Mutasi Objek Pajak Dan Subjek Pajak Pbb-P2; Bab VII: Tata Cara Pembetulan; Bab VIII: Tata Cara Pembatalan; Bab IX: Tata Cara Penerbitan Salinan Sppt/Skpd/Stpd Pbb-P2; Bab X: Tata Cara Keberatan Atas Ketetapan Pbb-P2; Bab XI: Tata Cara Pengurangan; Bab XII: Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pbb-P2; Bab XIII: Tata Cara Penghapusan Piutang Pbb-P2 Dan Penetapan Besarnya Penghapusan; Bab XIV: Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Dan Penundaan Pembayaran Pbb-P2; Bab XV: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881),
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1781 Nomor 2020):
10.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2),
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 2. 3. 10. 11. 12. 13. (3 15. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Bupati adalah Bupati Barito Selatan. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah Nilai Pasar Rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut ZNT adalah Zona Geografis yang terdiri atas kelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan / pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disebut DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 16. 17 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Petugas pemungut adalah petugas pemungut pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala BAPENDA untuk melakukan pemungutan PBB-P2 di kecamatan, kelurahan/desa. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 2, 28. 29, 30. 3l. 32. 33. 34, 35. 36. 37. 38. 39. 40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang disingkat SKPKP PBB-P2 adalah surat keputusan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang berisi data data yang terkait dengan subjek dan objek pajak untuk keperluan pengecekan SPPT dan besarnya pajak terutang. Utang PBB-P2 adalah kewajiban pembayaran PBB-P2 yang masih harus dibayar termasuk denda administrasi yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan/atau STPD. Pembayaran PBB-P2 adalah proses pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada tempat atau aplikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik pembayaran secara tunai maupun elektronik. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Penilai PBB-P2 adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2 Operator Pendataan adalah tenaga pelaksana atau Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan dan bertanggung jawab melakukan pemeliharaan data wajib pajak pada basis data baik secara manual atau menggunakan aplikasi. Penilaian Massal adalah penilaian terhadap objek pajak bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah gambaran dari nilai dan potensi tanah di suatu wilayah. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak PBB-P2 dengan cara memperhitungkan semua karaktaristik dari setiap Objek Pajak PBB-P2, biasanya diterapkan untuk Objek Pajak PBB-P2 umum yang nilainya tinggi atau khusus. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

OBJEK PAJAK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebagai objek yang dikecualikan dari PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan oleh instansi yang berwenang. Bangunan yang menjadi objek pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan dengan konstruksi tetap yang melekat pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4)meliputi:
1. a.jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol dan fasilitasnya, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah: tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, pipa air pada perusahaan, dan menara, HM PPN aa

Pasal 3

Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi menjadi:

a.objek pajak umum, dan
b.objek pajak khusus. Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan tanah dan bangunan berdasarkan kriteria tertentu. Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti: jalan tol, galangan kapal, dermaga, bandar udara: lapangan golf, pabrik, tempat rekreasi, tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, stasiun pengisian bahan bakar, dan menara telekomunikasi.“PR PP AND

Pasal 4

Pengecualian dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a.

(2)
(1)
(2)
(2)Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah: Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis, Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik: Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis, Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, dan Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Terhadap tiap objek PBB-P2 diberikan NOPD. NOPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari digit angka yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam suatu wilayah administrasi kelurahan/desa yang berlaku secara nasional.

Pasal 6

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3)
(4)
(8)
(1)
(3)
(4)Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. NJOP Tidak Kena Pajak dapat dikenakan pada bidang objek PBB-P2 baik berupa tanah dengan bangunan maupun tanah tanpa bangunan. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak PBB-P2. Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) bidang objek PBB-P2 di Daerah, NJOP Tidak Kena Pajak hanya diberikan kepada objek PBB-P2 dengan NJOP PBB-P2 paling tinggi. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20x (dua puluh persen) dan paling tinggi 100 (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan pertimbangan:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian,
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak: dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP di Daerah.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1” (nol koma satu persen) setiap tahun. Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ditetapkan sebesar 0,24 (nol koma dua persen) setiap tahun. Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan temak ditetapkan paling tinggi sebesar 0,094, (nol koma nol sembilan persen) setiap tahun.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan NJOP Kena Pajak. NJOP Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari NJOP dikurangi NJOP Tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikalikan dengan persentase pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).

Pasal 10

Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. Saat penentuan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(5)
(1)
(3)Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/ atau Bangunan berikut berada:
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya: dan
2. b.bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

BAB IV

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Pasal 11

Pendaftaran objek PBB-P2 wajib dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dengan disertai persyaratan yang terdiri dari:

a.surat permohonan,
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga pemilik,
c.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga penguasa/pemanfaat tanah apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak:
d.fotokopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, Akta Jual Beli, Girik, atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Lurah atau Kepala Desa,
e.fotokopi bukti penguasaan atau pemanfaatan tanah berupa perjanjian sewa menyewa atau dokumen lain yang sejenis, atau surat keterangan penguasaan pemanfaatan tanah dari Lurah atau Kepala Desa apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak, surat Keterangan Objek Pajak dari desa/kelurahan setempat,
g.surat pernyataan bahwa objek pajak tidak dalam sengketa/perselisihan kepemilikan/penguasaan dengan pihak lain yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah letak objek pajak,
h.surat Persetujuan pemilik objek pajak apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak: dan
i.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Berusaha bagi badan. 5 Surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak. Dalam hal Surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa. Dalam hal objek Pajak PBB-P2 belum terdaftar pada administrasi perpajakan Pemerintah daerah, maka dilakukan pendaftaran objek pajak baru. Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan dengan penelitian kantor atau penelitian lapangan. 10

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…