DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1114);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2024 Nomor 553);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 81; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 64); 15. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Barito Timur.
5.AparaturSipil Negara yang selanjutnya disingkatASN adalah profesi bagiPegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja yangbekerja pada instansi pemerintah.
6.Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
7.Pelatihan Struktural Pratama yang selanjutnya disebut Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
8.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II) dapat diselenggarakan dengan metode Blended Learning, yaitu memadukan Pelatihan klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dan Pelatihan non klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, dan/atau metode lain.
9.Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan metode blended learning adalah pelatihan yang memadukan jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi manajerial peserta agar memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Administrator
10.Non ASN adalah selain ASN yang melaksanakan tugas atau membantu Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.
11.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15.Pejabat Pembuat Komitmenyang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabatyang diberi kewenanganoleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja daerah.
16.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu programsesuai dengan bidang tugasnya.
17.PerangkatDaerah yang selanjutnya disingkatPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaanyang digunakansebagai dasar pelaksanaan anggaranoleh pengguna anggaran.
20.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
21.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakansatu atau beberapa kegiatandari suatu programsesuai dengan bidang tugasnya.
22.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalahkepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyaitugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan KeputusanKepala Daerah dan dipimpinoleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBDyang anggotanyaterdiri daripejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
24.Bendahara Penerimaanadalah pejabat fungsionalyang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.
25.Bendahara Pengeluaranadalah pejabat fungsionalyang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26.Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
27.Pejabat Pengadaanadalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing.
28.Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHPadalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasihasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
29.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah timyang bertugas memeriksa administrasihasil pekerjaan PengadaanBarang/Jasa.
30.Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
31.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah pedoman batas harga barang/jasa tertinggi serta estimasi untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
32.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebegai elemen penyusunnya.
33.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajiban beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk merencanakan suatu kegiatan.
34.Standar biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah Biaya tertinggi dari suatu barang dan/atau Jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu. Standar Biaya umum merupakan harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
35.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa Standar Harga Satuan maupun Standar Biaya Keluaran.
36.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
37.Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional, Melalui Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global, Pelaksanaan program P3DN ini sebagai wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Salah satu bentuknya adalah dengan mewajibkan Instansi Pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
38.Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua “profesi” yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari definisi di atas jelas bahwa tenaga kependidikan memiliki lingkup “profesi” yang lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik. Pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar. Kepala sekolah adalah diantara kelompok “profesi” yang masuk dalam kategori sebagai tenaga kependidikan. Sementara mereka yang disebut pendidik adalah orang- orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen, misalnya, adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi.
39.Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu. Tenaga kesehatan umumnya dikelompokkan menjadi berbagai profesi, misalnya dokter, dokter gigi, apoteker dan asistennya, perawat, fisioterapis, bidan, psikolog klinis, dan sebagainya. Seorang tenaga kesehatan juga bisa merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Dalam setiap bidang keahlian, para praktisi sering diklasifikasikan menurut tingkat dan spesialisasi pendidikan dan keterampilannya.
40.Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.
41.Honorarium Tim Evaluasi dan Fasilitasi Profesional Produk Hukum Daerah adalah Honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli pada kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah.
42.Tenaga Ahli mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian, analisis, fasilitasi, dan evaluasi terhadap produk hukum (Raperda dan Raperbup).
43.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
44.Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
45.Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
46.Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Standar biaya umumdi lingkungan PemerintahDaerah untuk pelaksanaan kegiatan.
(2)Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapaisasaran yang telah ditetapkan.
(3)Dalam perencanaan anggaran, Standar biaya umum berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggiyang besarannyatidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuankerja perangkat daerah;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraanmaju;dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4)Dalam pelaksanaan anggaran,Standar biaya umum berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggiyang besarannyatidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraanbesaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasukkarena adanya kenaikanharga pasar.
(5)Kepala Daerah menetapkanStandar biaya umum biaya honorarium berpedoman padaStandar biaya umum sebagaimana diatur dalam ayat (1) dengan memperhatikanprinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
(6)Kepala Daerah dapat menetapkanStandar biaya umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup Satuan Biaya Honorarium.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 4

Satuan biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 d i k e l o m p o k a n meliputi:

a.Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.
b.Pengadaan Barang/Jasa.
c.Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ).
d.Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ Panitia
e.Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
f.Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara.
g.Tim Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah.
h.Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil.
i.Satuan Biaya Operasional Penyuluh.
j.Rohaniwan.
k.Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website.
l.Penyelenggara Ujian.
m.Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota.
n.Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan.
o.Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
p.Standar Biaya makan minum.
q.Standar Biaya Uang Lembur.
r.Tim Review Pengawasan.
s.Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pememerintah Daerah (LKPD).
t.Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai, dan Penjualan Aset
u.Tim Pengelolan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indodesia (SIPD RI).
v.Pengelola Bendahara Umum Daerah (BUD).
w.Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
x.Tim Sistem Informasi Keuangan Daerah(SIKD).
y.Tim Pengelola Barang Milik Daerah.
z.Tim Penyaluran Pelaporan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). aa. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara. bb. Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat. cc. Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional. dd. Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI). ee. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). ff. Pelatihan Struktural. gg. Pembinaan Lomba. hh. Belanja Pelayanan Kebersihan/Persampahan.

BAB III

HONORARIUM STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 5

Satuan Biaya Honorarium Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan setiap bulan sesuai Pagu Anggaran yang dikelola, honorarium tersebut terdiri atas : Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut: 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kepada penanggungjawab pengelola keuanganyang mengelola lebihdari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksudsesuai denganjumlah DPA yang dikeloladengan besaran didasarkanatas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA. 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaranpembantu. 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD). Jumlah PPK SKPD untuk PPTKyang digabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPDtidak boleh melampauijumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah paguyang dikelolaPPK SKPD. 1.4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD); 1.5. PPK-SKPD Pembantu; 1.6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; 1.7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu; Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. 1.8. Pengurus Barang; 1.9. Pembantu Pengurus Barang. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangandalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
2.Honorarium Pengadaan Barang/Jasa honorarium tersebut terdiri atas: 2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai pagu anggaran yang dikelola. Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa setiap Paket Pekerjaan sesuai pagu anggaran yang dikelola, meliputi :

a.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Konstruksi/ Nonkonstruksi); dan
b.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi). Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompokkerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.3. Honorarium Pengguna Anggaran khususnya untuk jasa Kontuksi setiap Paket pekerjaan sesuai pagu anggaran yang dikelola, meliputi:
a.Honorarium Pengguna Anggaran pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi);
b.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi);
c.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi);
d.Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
e.Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP). Honorarium diberikankepada pengguna anggaran dalam hal:
a.menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;atau
b.menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
1. 3.Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan setiap bulan. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. 4.Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia terdiri atas: 4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas diberikan Sesuai tingkat dan Jam Pelaksaan kepada : Honorarium narasumber atau pembahas diberikankepada pejabatnegara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus, group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuansebagai berikut:
a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumberatau pembahasadalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b.narasumberatau pembahasberasal dari : 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggar sepanjangpeserta yang menjadi sasaran utama kegiatanberasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas. 4.2. Honorarium Moderator yang diberikan berdasarkan kegiatan. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium,lokakarya,focus group discussion,dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a.moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;atau
b.moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggarasepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaradan/atau masyarakat. 4.3. Honorarium Pembawa Acara yang diberikan berdasarkan kegiatan. Honorarium pembawaacara yang diberikankepada aparatur sipilnegara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenanguntuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRDdan dihadirilintas satuan kerja perangkatdaerah dan/atau masyarakat. 4.4. Honorarium Panitia diberikan berdasarkan kegiatan. Honorarium panitia diberikankepada aparatursipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorariumuntuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluhpersen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
1. 5.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Tim yang keanggotaannyaberasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorariumbagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud,jumlah keanggotaantim yang dapat diberikanhonorarium sesuai dengan ketentuansebagai berikut: No Jabatan Klasifikasi I II III
2. 1.Pejabat Eselon Idan Eselon II 2 3 3
3. 2.Pejabat Eselon III 3 4 5
4. 3.Pejabat Eselon IV, pelaksana, danpejabat fungsional 5 6 7 Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksuddi atas adalah sebagai berikut:
a.Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dariRp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, Kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggikurang dari Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. 5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah dan Oleh Sekretaris Daerah; Honorariumyang diberikankepada seseorangyang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukantim yang dapat diberikan honorariumadalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
b.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutanuntuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau 2) antar satuan kerja perangkatdaerah untuk tim yang ditandatanganioleh sekretaris daerah.
c.bersifat temporerdan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
d.merupakantugas tambahanatau perangkapan fungsibagi yang bersangkutandi luar tugas dan fungsi sehari-hari; dandilakukansecara selektif, efektif,dan efisien. 5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah; Honorariumyang diberikankepada seseorangyang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatanyang ditetapkanoleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariattim pelaksana kegiatandiatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatanyang ditetapkanoleh kepala daerah; atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
c.dalam hal tim pelaksana kegiatantelah terbentuk selama 3 (tiga)tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjaditugas dan fungsisuatu satuan kerja perangkat daerah.
1. 6.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara diberikan setiap kegiatan; 6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahliatau Saksi Ahli. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikankepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiridan memberikan informasiatau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikandan/ atau persidangan dipengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keteranganahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 6.2. Honorarium Beracara. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintahdalam persidangan pengadilan sepanjang merupakantugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangankinerja atau tunjangan tambahan.
2. 7.Honorarium Tim Evaluasi dan Fasilitasi Profesional Produk Hukum Daerah; Honorarium Tim Evaluasi dan Fasilitasi Profesional Produk Hukum Daerah adalah Honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli pada kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah. Tenaga Ahli mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian, analisis, fasilitasi, dan evaluasi terhadap produk hokum mencakup Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup).
3. 8.Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan Tingkat Pendidikan; Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatursipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkansurat keputusanpejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenaiupah minimum di suatu wilayahlebih tinggi daripadasatuan biaya dalam Peraturan Bupati ini,satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacupada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten,atau kota dengan ketentuan:
a.lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten,atau kota setempat;
b.lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratusempat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
c.lulusan Sarjana (Sl) diberikan paling banyak 124% (seratus dua p uluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
d.lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratustiga puluhtiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten,atau kota setempat; dan
e.lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratuslima p uluhpersen) dari upah minim.
1. 9.Satuan Biaya Operasional Penyuluh Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
2. 10.Honorarium Rohaniwan diberikan pada setiap kegiatan; Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan olehpejabat yang berwenangsebagai rohaniwandalam pengambilan sumpah jabatan.
3. 11.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/ Majalah/ Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website honorarium terdiri atas: 11.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan setiap Oter, terkhusus untuk Pembuat artikel diberikan Per Halaman. Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rpl.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah)per orang per jurnal. 11.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah diberikan setiap Oter, terkhusus untuk Pembuat artikel diberikan Per Halaman. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbitbuletin atau majalah berdasarkansurat keputusanpejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputanjurnalistik,pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaranatau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukanuntuk lembagaatau kelompok profesi tertentu. 11.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website diberikan setiap bulan, terkhusus untuk Pembuat artikel diberikan Per Halaman. Honorarium tim pengelola teknologi informasiatau website dapat diberikankepada pengelolawebsite atau media sejenis (tidak termasukmedia sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Websiteatau media sejenis tersebut dikelolaoleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
4. 12.Honorarium Penyelenggara Ujian. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar dan Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah:
a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian diberikan per naskah soal Ujian;
b.Pengawas Ujian diberikan Perjam ujian;
c.Pemeriksa Hasil Ujian diberikan Per Siswa permata pelajaran. Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat local sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
1. 13.Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota diberikan Perbutir materi dan bahasan soal. Honorarium penulisanbutir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakarankepada penyusunsoal yang digunakanpada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik,seperti soal ujian berstandarlokal, soal ujian, soal tes kompetensiakademik,soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensiguru yang non akademik,soal tes asesmen pegawai,soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
2. 14.Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas : 14.1. Honorarium Penceramah diberikan sesuai jam Penceramah. Honorarium penceramahdapat diberikankepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experiencesesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuansebagai berikut :
a.berasal dari luar satuan kerja perangkatdaerah penyelenggaraatau masyarakat;
b.berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikandan p elatihanyang menjadisasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
c.dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 14.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan sesuai jam Penceramah. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkatdaerah penyelenggara. 14.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan sesuai jam Penceramah. Honorariumdapat diberikankepada pengajar yang berasal daridalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikanatas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 14.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat diberikan sesuai Modul diklat. Honorarium penyusunanmodul pendidikandan pelatihan dapat diberikankepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberitugas untuk menyusunmodul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusankepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a.bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b.satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikandan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (limapuluh persen). 14.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat diberikan sesuai lama diklat yang dijalani. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihandapat diberikankepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakanfungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.merupakantugas tambahanatau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; b.dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorariumpaling tinggi 10%( sepuluhpersen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensidan efektivitas pelaksanaan; d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e.jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empatpuluh lima) menit.
1. 15.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan setiap bulan yang terdiri dari: 15.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; 15.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
2. 16.Standar Biaya Makan Minum. Standar Biaya makan minum adalah Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh yang merupakan satuan biaya digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/ minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara langsung (offline) minimal selama 2 (dua) jam.
3. 17.Standar Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Kepada Pegawai yang melakukan kerja lembur Untuk pekerjaan pada waktu- waktu tertentu di luar waktu kerja dan bersifat mendesak yang tidak diselesaikan dalam waktu jam kerja dapat diberikan uang lembur untuk tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh. Uang lembur diberikan kepada Pegawai sesuai Golongan Masing-masing per jam termasuk pajak penghasilan, untuk Pegawai tidak tetap disetarakan Golongan I. Kerja lembur dilakukan maksimal 8 (delapan) jam di hari kerja dan 12 (dua belas) jam di hari libur, dalam hal batas maksimal kerja lembur dalam 1 bulan yaitu 128 (seratus dua puluh delapan) jam atau 14 (empat belas) hari. Untuk syarat legalitas pelaksanaan lembur yang harus dilengkapi yaitu : perintah melakukan kerja lembur yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja dalam bentuk surat perintah kerja lembur, absen lembur, tanda terima lembur dan laporan hasil lembur. Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam secara berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya ditetapkan, dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan. Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur/hari besar, maka uang lembur dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran uang lembur.
4. 18.Honorarium Tim Review Pengawasan diberikan setiap kegiatan. Honorarium Tim Review Pengawasan diberikan kepada SKPD yang melakukantugas pengawasanyang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jumlah Tim Review Pengawasan sesuaidengan kebutuhan.
5. 19.Honorarium Tim Penyusunan LKPD diberikan setiap kegiatan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD) yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Honorarium Tim Penyusunan LKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Ketua Tim Pengarah dan Anggota, Ketua Tim Teknis dan Anggota, serta Sekretariat dan Anggota.
6. 20.Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai, dan Penjualan Aset diberikan setiap Pekerjaan. Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilaidan Penjualan diberikan kepada SKPD yang melakukan pengelolaan aset dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhanyang ditetapkandengan Keputusan Bupati. Jumlah angota Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai dan Penjualansesuai dengan kebutuhan.
7. 21.Honorarium Tim Pengelola SIPD RI. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah suatu yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Fungsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Daerah adalah sebagai berikut:
a.Penyatuan referensi nasional;
b.Proses perencanaan dan keuangan daerah lebih mudah dilakukan secara sistem elektronik;
c.Evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum dilakukan melalui sistem elektonik;
d.Data base pembangunan dan keuangan nasional dan daerah; dan
e.Analisa data daerah secara nasional dapat dilakukan lebih mudah. Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diberikan kepada pembina, pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, koordinator, dan anggota sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan berdasarkan KeputusanKepala Daerah. 21.1. Honorarium penyusunan Standar Harga Satuan dibebankan setiap Kegiatan. Standar Harga Satuan (SHS) mencakup Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB). Honorarium Tim Penyusun dan Pengimputan Standar Harga Satuan (SHS) diberikan kepada koordinator dan anggota tim sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan berdasarkan KeputusanKepala Daerah. 21.2. HonorariumTim Penyusun dan Pengimputan P3DN dibebankan setiap Kegiatan. Honorarium Tim Penyusun dan Pengimputan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) diberikan kepada koordinator dan anggota tim sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah. 21.3. Honorarium Penyusunan Anggaran, Reviewer, dan Jasa Kebersihan dibebankan setiap Kegiatan. Honorarium Koordinator dan Anggota penyusun anggaran tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Reviewer Inspektorat ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah
1. 22.Honorarium Pengelola Bendahara Umum Daerah (BUD). Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah. a.Honorarium Pengelola Bendahara Umum daerah diberikan kepada Pembina, Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan berdasarkan KeputusanKepala Daerah.
b.Honorarium Pengelola Pembantu Bendahara Umum daerah diberikan kepada Koordinator Bendahara Umum Daerah, Tim Penerbitan Surat Penyediaan Dana, Tim Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditetapkan oleh PPKD selaku BUD.
c.Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi dan Aplikasi Keuangan Daerah SIPD RI diberikan kepada Pembina, Pengarah, Koordinator, dan Admin/Narahubung yang ditetapkan berdasarkan KeputusanKepala Daerah.
1. 23.Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur yaitu :
a.Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
b.Kualitas anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
c.Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
d.Penyerapan anggaran;
e.Kondisi keuangan daerah; dan
f.Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
1. 24.Honorarium Tim Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Honorarium Tim Sistem Informasi Keuangan Daerah diberikan kepada koordinator dan adminsesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan berdasarkan KeputusanKepala Daerah.
2. 25.Honorarium Tim Pengelola Barang Milik Daerah (BMD). Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Honorarium Tim Pengelola Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pemegang Kekuasaan, Pengelola, Penanggungjawab Penatausahaan, Ketua Penatausahaan, Sys Administrator Simda, dan Admin Simda.
3. 26.Honorarium Tim Penyaluran Pelaporan TKDD. Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (APBN) kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa. TKDD mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Insentif Daerah (DID) Reguler dan Tambahan, Dana Desa, serta Insentif Tenaga Kesehatan. Honorarium Tim Penyaluran Pelaporan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri Koordinator dan Admin.
4. 27.Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah Desa. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara bekerja pada Eksternal Instansi Pemerintah Daerah adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara bekerja pada Internal Instansi Pemerintah Daerah adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Honorarium diberikan kepadaPegawai Non Apartur Sipil Nagara (Kategori Umum) diberikan setiap bulan berdasarkan tingkat Pendidikan,Honorarium Pegawai Non ASN Dinas Pendidikan diberikan setiap bulan berdasarkan tingkat Pendidikan, Honorarium Pegawai Non ASN Dinas Kesehatan berdasarkan Profesi diberikan setiap bulan, Honorarium Pegawai Non ASN Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup diberikan setiap bulan, Honorarium Pengamanan KDH/WKDH diberikan setiap bulan, Honorarium Tenaga Ahli DPRD diberikan setiap bulan, Honorarium Staf Ahli DPRD diberikan setiap bulan, dan Honorarium Juri diberikan setiap kegiatan. Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara bekerja pada Instansi Pemerintah Desa diberikan setiap bulan mencakup Damang, Sekretaris Damang, Penghulu Adat, Mantir Adat, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku ditetapkan berdasarkan KeputusanKepala Daerah.
5. 28.Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat. Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat diberikan kepada Penanggungiawab, wakil, Pengendali Teknis, serta ketua dan anggota tim yang disesuaikan dengan obrik berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
6. 29.Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional diberikan kepada Narasumber Profesional yang disesuaikan dengan jam, Moderator dan Pembawa Acara Profesional sesuai kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
7. 30.Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah.
8. 31.Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diberikan setiap bulan. HonorariumTim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diberikan kepada anggotatim sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
9. 32.Pelatihan Struktural Pelatihan Struktural terdiri atas :
a.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I;
b.Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
c.Pelatihan Kepemimpinan Administator; dan
d.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
1. 33.Pembinaan Lomba Pembinaan lomba adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pengarahan dan persiapan dalam mengikuti lomba. Pembinaan lomba dapat dilakukan dengan cara memberikan pengarahan tentang persiapan lomba, mengisi papan data, dan lain-lain. Pembinaan lomba digunakan dalam perencanaan anggaran terinci sebagaimana tersebut di bawah ini :
a.Hadiah Pembinaan Lomba Desa dan Posyandu. Pembinaan Lomba Desa dan Posyandu digunakan oleh SKPD untuk kelancaran Pelaksananaan Kegiatan perlombaan membutuhkan kriteria keahlian sesuai bidang yang dilombakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung; Tidak hanya berupa barang, hadiah juga bisa berbentuk lainnya seperti uang tunai berupa hadiah bersifat Perlombaan.
b.Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban, dalam hal terdapat perubahan kebijakan serta perubahan regulasi Peraturan Perundang- undangan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan Standar Biaya Umum.
1. 34.Belanja Pelayanan Kebersihan/Persampahan. Belanja pelayanan kebersihan/persampahan adalah iuran atau pemungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa kebersihan, yang disebut Retribusi Kebersihan. Retribusi kebersihan merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pengelolaan kebersihan. Pelayanan kebersihan adalah layanan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kerapian suatu tempat, seperti kantor, gedung, atau lingkungan. Pemakai jasa kebersihan biasanya dikenakan retribusi kebersihan, yaitu iuran atau pemungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang. Pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan atau persampahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; meliputi :
a.Perkantoran/Instansi.
b.Puskesmas/Klinik Kesehatan, yaitu : - Kelas I/Puskesmas Rawat Inap/Klinik Rawat Inap. - Kelas II/Puskesmas/Klinik Rawat Jalan.
c.Rumah Sakit.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3.
(2)Untuk Standar Harga Satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman Standar Harga Satuan Regional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dariPeraturanBupati ini. Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 13 Maret 2025 BUPATI BARITO TIMUR, ttd. M. Y A M I N Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal 13 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, ttd. Drs. MISNOHARTAKU, M.Ec.Dev, CGRE BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 11 BAB V I PENUTUP

Pasal 8

PeraturanBupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Agar setiap orang dapatmengetahuinyadanmemerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur. suai dengan aslinya &CIAN HUKUM Sali KE - \v - - UJ CL ITi * M RRY BUNI, S.H. ina (IV/a) 0421 200502 1 002 4R \ & LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN

(1)(3) (4) (5) 1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1.1.
1. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 1.040.000
2. b.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta OB 1.250.000
3. c.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta OB 1.450.000
4. d.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar OB 1.660.000
5. e.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar OB 1.970.000
6. f.Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar OB 2.280.000
7. g.Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar OB 2.590.000
8. h.Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar OB 3.010.000
9. i.Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar OB 3.420.000
10. j.Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar OB 3.840.000
11. k.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar OB 4.250.000
12. l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar OB 4.770.000
13. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar OB 5.290.000
14. n.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar OB 5.810.000
15. o.Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OB 6.330.000
16. p.Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun OB 7.370.000 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
17. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 1.010.000
18. b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta OB 1.210.000
19. c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta OB 1.410.000
20. d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar OB 1.610.000
21. e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar OB 1.910.000
22. f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar OB 2.210.000
23. g.Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar OB 2.520.000
24. h.Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar OB 2.920.000
25. i.Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar OB 3.320.000
26. j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar OB 3.720.000
27. k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar OB 4.130.000
28. l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar OB 4.630.000
29. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar OB 5.130.000
30. n.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar OB 5.640.000
31. o.Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OB 6.140.000
32. p.Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun OB 7.140.000 1.1.3.
33. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 400.000
34. b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta OB 480.000
35. c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta OB 570.000
36. d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar OB 660.000
37. e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar OB 770.000
38. f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar OB 880.000
39. g.Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar OB 990.000
40. h.Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar OB 1.250.000
41. i.Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar OB 1.520.000
42. j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar OB 1.780.000
43. k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar OB 2.040.000
44. l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar OB 2.440.000
45. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar OB 2.830.000
46. n.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar OB 3.230.000
47. o.Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OB 3.620.000
48. p.Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun OB 4.420.000 1.1.4.
49. a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB 250.000
50. b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta OB 350.000
51. c.Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta OB 450.000
52. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 550.000
53. e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 650.000
54. f.Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 750.000
55. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 850.000
56. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.150.000
57. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.220.000
58. j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.350.000
59. k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 1.500.000
60. l.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 1.750.000
61. m.Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 2.000.000
62. n.Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 2.500.000
63. o.Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 2.756.000
64. p.Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 3.000.000 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 URAIAN
(2)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD) NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN
(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)1.1.5. PPK-SKPD Pembantu
1. a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB 150.000
2. b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta OB 250.000
3. c.Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta OB 350.000
4. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 450.000
5. e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 550.000
6. f.Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 650.000
7. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 750.000 1.1.6.
8. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 340.000
9. b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta OB 420.000
10. c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta OB 500.000
11. d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar OB 570.000
12. e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar OB 670.000
13. f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar OB 770.000
14. g.Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar OB 860.000
15. h.Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar OB 1.090.000
16. i.Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar OB 1.320.000
17. j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar OB 1.550.000
18. k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar OB 1.780.000
19. l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar OB 2.120.000
20. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar OB 2.470.000
21. n.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar OB 2.810.000
22. o.Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 Triliun OB 3.160.000
23. p.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun OB 3.840.000 1.1.7.
24. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 260.000
25. b.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta OB 310.000
26. c.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta OB 370.000
27. d.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar OB 430.000
28. e.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar OB 500.000
29. f.Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar OB 570.000
30. g.Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar OB 640.000
31. h.Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar OB 810.000
32. i.Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar OB 980.000
33. j.Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar OB 1.150.000
34. k.Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar OB 1.330.000
35. l.Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar OB 1.580.000
36. m.Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar OB 1.840.000
37. n.Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar OB 2.090.000
38. o.Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 Triliun OB 2.350.000
39. p.Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun OB 2.860.000 1.1.8. Pengurus Barang
40. a.Nilai Aset s.d. Rp 1 miliar OB 670.000
41. b.Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 770.000
42. c.Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 860.000
43. d.Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 1.090.000
44. e.Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.320.000
45. f.Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.550.000
46. g.Nilai Aset di atas Rp 50 miliar OB 1.780.000 1.1.9. Pembantu Pengurus Barang
47. a.Nilai Aset s.d. Rp l miliar OB 500.000
48. b.Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 570.000
49. c.Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 640.000
50. d.Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 810.000
51. e.Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 980.000
52. f.Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.150.000
53. g.Nilai Aset di atas Rp 50 miliar OB 1.330.000 1.2. 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB 680.000 1.2.2. 1.2.2.1.
54. a.Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta OP 680.000
55. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta OP 850.000
56. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP 1.020.000
57. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 1.270.000
58. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP 1.520.000
59. f.Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP 1.780.000
60. g.Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 2.120.000
61. h.Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 2.450.000
62. i.Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP 2.790.000
63. j.Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 3.130.000
64. k.Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 3.580.000
65. l.Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 4.030.000
66. m.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 4.490.000
67. n.Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP 4.940.000
68. o.Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triluin OP 5.560.000 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN
(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)1.2.2.2.
1. a.Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta OP 760.000
2. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta OP 760.000
3. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP 920.000
4. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 1.140.000
5. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP 1.370.000
6. f.Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP 1.600.000
7. g.Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 1.910.000
8. h.Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 2.210.000
9. i.Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP 2.520.000
10. j.Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 2.820.000
11. k.Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 3.230.000
12. l.Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 3.640.000
13. m.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 4.040.000
14. n.Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP 4.450.000
15. o.Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun OP 5.010.000 1.2.2.3.
16. a.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta OP 450.000
17. b.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta OP 450.000
18. c.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta OP 450.000
19. d.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OP 480.000
20. e.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OP 600.000
21. f.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar OP 720.000
22. g.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 910.000
23. h.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP 1.090.000
24. i.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP 1.270.000
25. j.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 1.510.000
26. k.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 1.750.000
27. l.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP 1.990.000
28. m.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 2.230.000
29. n.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 2.560.000
30. o.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 2.880.000
31. p.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 3.200.000
32. q.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP 3.520.000
33. r.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun OP 3.960.000 1.2.3. 1.2.3.1.
34. a.Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 3.580.000
35. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 4.030.000
36. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 4.490.000
37. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP 4.940.000
38. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun OP 5.560.000 1.2.3.2.
39. a.Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 3.230.000
40. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 3.640.000
41. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 4.040.000
42. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun OP 4.450.000
43. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun OP 5.010.000 1.2.3.3.
44. a.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 1.510.000
45. b.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 1.750.000
46. c.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP 1.990.000
47. d.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 2.230.000
48. e.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 2.560.000
49. f.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 2.880.000
50. g.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 3.200.000
51. h.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750. miliar s.d. Rp1 triliun OP 3.520.000
52. i.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun OP 3.960.000 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium Pengguna Anggaran pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN
(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)1.2.3.4. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
1. a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OP 1.000.000
2. b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OP 1.100.000
3. c.Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OP 1.250.000
4. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp l miliar OP 1.400.000
5. e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 1.650.000
6. f.Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OP 2.100.000
7. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OP 2.250.000
8. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OP 2.750.000
9. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OP 3.100.000
10. j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OP 3.500.000
11. k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OP 4.000.000 1.2.3.5. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)
12. a.Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP 350.000 1.2.3.6.
13. a.Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta OP 480.000
14. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta OP 650.000
15. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 iu ta s.d. Rp 1 miliar OP 820.000
16. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp l miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 1.070.000
17. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 5 miliar s.d. Rp 5 miliar OP 1.320.000
18. f.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OP 1.580.000
19. g.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OP 1.920.000
20. h.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OP 2.250.000
21. i.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar OP 2.590.000 1.2.3.7.
22. a.Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta OP 380.000
23. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta OP 550.000
24. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar OP 720.000
25. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 970.000
26. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OP 1.220.000
27. f.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OP 1.480.000
28. g.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OP 1.820.000
29. h.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OP 2.150.000
30. i.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar OP 2.490.000 1.3. 1.3.1. Kepala OB 1.000.000 1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung OB 750.000 1.4. 1.4.1.
31. a.Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya OJ 1.700.000
32. b.Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan OJ 1.400.000
33. c.Pejabat Eselon I/ yang disetarakan OJ 1.200.000
34. d.Pejabat Eselon II /yang disetarakan OJ 1.000.000
35. e.Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan OJ 900.000 1.4.2. Honorarium Moderator Orang/Kali 700.000 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara OK 400.000 1.4.4. Honorarium Panitia
36. a.Penanggung Jawab OK 450.000
37. b.Ketua/Wakil ketua OK 400.000
38. c.Sekretaris OK 300.000
39. d.Anggota OK 300.000 1.5. 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah a Pengarah OB 1.500.000 b Penanggung Jawab OB 1.250.000
40. c.Ketua OB 1.000.000
41. d.Wakil ketua OB 850.000
42. e.Sekretaris OB 750.000
43. f.Anggota OB 750.000 1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
44. a.Pengarah OB 750.000
45. b.Penanggung Jawab OB 700.000
46. c.Ketua OB 650.000
47. d.Wakil ketua OB 600.000
48. e.Sekretaris OB 500.000
49. f.Anggota OB 500.000 1.5.1.3. Yang Ditetapkan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran
50. a.Pengarah OB 500.000
51. b.Penanggung Jawab OB 450.000
52. c.Ketua OB 400.000
53. d.Wakil ketua OB 350.000
54. e.Sekretaris OB 300.000
55. f.Anggota OB 300.000 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
56. a.Ketua/Wakil Ketua OB 250.000 b Anggota OB 220.000 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/(Konstruksi) HonorariumPanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/(Non-Konstruksi) HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA Honorarium Narasumber/Pembahas HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN
(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)1.6. 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli OK 1.800.000 1.6.2. Honorarium Beracara OK 1.800.000 1.7. 1.7.1. Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Daerah OJ 900.000 1.7.2. Honorarium Tim Fasilitasi Peraturan Bupati OJ 900.000 1.8. HONORARIUM PENYULUH NONPEGAWAI NEGERI SIPIL 1.8.1. SLTA OB 2.100.000 1.8.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan OB 2.400.000 1.8.3. Sarjana (S1) OB 2.600.000 1.8.4. Master (S2) OB 2.800.000 1.8.5. Doktor (S3) OB 3.000.000 1.9. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH 1.9.1. Wilayah Barat OB 380.000 1.9.2. Wilayah Tengah OB 475.000 1.9.3. Wilayah Timur OB 500.000 1.10. HONORARIUM ROHANIWAN 1.10.1. Honorarium Rohaniwan OK 400.000 1.11. 1.11.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
1. a.Penanggung Jawab Oter 500.000
2. b.Redaktur Oter 400.000
3. c.Penyunting/Editor Oter 300.000
4. d.Desain Grafis Oter 180.000
5. e.Fotografer Oter 180.000
6. f.Sekretariat Oter 150.000
7. g.Pembuat Artikel Per Halaman 200.000 1.11.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
8. a.Penanggung Jawab Oter 400.000
9. b.Redaktur Oter 300.000
10. c.Penyunting/ Editor Oter 250.000
11. d.Desain Grafis Oter 180.000
12. e.Fotografer Oter 180.000
13. f.Sekretariat Oter 150.000
14. g.Pembuat Artikel Per Halaman 100.000 1.11.3.
15. a.Penanggung Jawab OB 500.000
16. b.Redaktur OB 450.000
17. c.Editor OB 400.000
18. d.Web Admin OB 350.000
19. e.Web Developer OB 300.000
20. f.Pembuat Artikel Per Halaman 100.000 1.12. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 1.12.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
21. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran 150.000
22. b.Pengawas Ujian OH 240.000
23. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/Mata Ujian 5.000 1.12.2.
24. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran 190.000
25. b.Pengawas Ujian OH 270.000
26. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/Mata Ujian 7.500 1.13. 1.13.1. Per Butir Soal 100.000 1.13.2.
27. a.Telaah Materi Soal Per Butir Soal 45.000
28. b.Telaah Bahasa Soal Per Butir Soal 20.000 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA HONORARIUM TIM EVALUASI DAN FASILITASI PROFESIONAL PRODUK HUKUM DAERAH Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN
(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)1.14. 1.14.1. Honorarium Penceramah OJP 1.000.000 1.14.2. OJP 300.000 1.14.3. OJP 200.000 1.14.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat Per Modul 5.000.000 1.14.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
1. a.Lama Diklat s.d. 5 hari: 1) Penanggung Jawab OK 450.000 2) Ketua/Wakil ketua OK 400.000 3) Sekretaris OK 300.000 4) Anggota OK 300.000
2. b.Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: 1) Penanggung Jawab OK 675.000 2) Ketua/Wakil ketua OK 600.000 3) Sekretaris OK 450.000 4) Anggota OK 450.000
3. c.Lama Diklat lebih dari 30 hari: 1) Penanggung Jawab OK 900.000 2) Ketua/Wakil ketua OK 800.000 3) Sekretaris OK 600.000 4) Anggota OK 600.000 1.15. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1.15.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. a.Pembina OB 3.500.000
5. b.Pengarah OB 3.000.000
6. c.Ketua OB 2.500.000
7. d.Wakil Ketua OB 2.000.000
8. e.Sekretaris OB 1.500.000
9. f.Anggota - Eselon II OB 1.300.000 - Eselon III OB 1.200.000 - Eselon IV/JFT Ahli Muda OB 1.100.000 1.15.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
10. a.Ketua OB 1.000.000
11. b.Sekretaris OB 900.000
12. c.Anggota OB 600.000 1.16. 1.16.1. BIAYA MAKAN/MINUM
13. a.Makan Prasmanan Porsi 35.000
14. b.Makan Nasi Kotakan Kotak 27.500
15. c.Snack/Kudapan Kotak 15.000
16. d.Makan/Minum Harian Pegawai OH 7.500 1.17. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR 1.17.1.
17. a.Uang Lembur PNS Golongan IV / PPPK Golongan XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII OJ 33.000 PNS Golongan III / PPPK Golongan IX, X, XII, dan XII OJ 28.000 PNS Golongan II / PPPK Golongan V, VI, VII dan VIII OJ 22.000 PNS Golongan I / PPPK Golongan I, II, III, dan IV / Pegawai Non Aparatur Sipil Negara OJ 17.000
18. b.Uang Makan Uang Makan Lembur Orang/ Lembur 35.000 1.18. HONORARIUM TIM REVIEW PENGAWASAN 1.18.1. Honorarium Tin Review Pengawasan
19. a.Penanggungiawab OK 3.750.000
20. b.Wakil Penanggungiawab OK 3.400.000
21. c.Pengendali Teknis OK 3.000.000
22. d.Ketua Tim OK 2.900.000
23. e.Anggota Tim OK 2.500.000
24. f.Anggota Tim Pendukung (Golongan III) OK 1.700.000
25. g.Anggota Tim Pendukung (Golongan II) OK 1.000.000 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara STANDAR BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN/RAPAT/LAPANGAN/ HARIAN Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 222 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 (Pemberian Honorarium disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah) NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN
(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)1.19. 1.19.1. Honorarium Tim Penyusunan LKPD
1. a.Ketua Tim Pengarah OK 4.000.000
2. b.Anggota Pengarah OK 3.750.000
3. c.Ketua Tim Teknis OK 3.600.000
4. d.Anggota Tim Teknis OK 3.500.000
5. e.Sekretariat OK 3.250.000
6. f.Anggota Sekretariat OK 3.000.000
  1. 2.Karena tugas Tim Penyusunan LKPD mengakomodir seluruh fungsi entitas akuntansi se Kabupaten Barito Timur;
  2. 3.Mendukung komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga patut diberikan honorarium yang disesuaikan; 1.20. 1.20.1.
7. a.Ketua OP 700.000
8. b.Sekretaris OP 650.000
9. c.Anggota OP 600.000
10. d.Sekretariat OP 400.000
11. e.Anggota Sekretariat OP 300.000
  1. 2.Permendagri 19 Tahun 2016;
  2. 3.Perda No 9 Tahun 2019;
  3. 4.Perbup No. 14 Tahun 2020;
  4. 5.Perbup No. 15 Tahun 2020;
  5. 6.Perbup No. 16 Tahun 2020;
  6. 7.Perbup No. 17 Tahun 2020; 1.21. HONORARIUM TIM PENGELOLA SIPD RI 1.21.1. Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
12. a.Pembina Pengelola SIPD OB 3.500.000
13. b.Pengarah Pengelola SIPD OB 3.250.000
14. c.Penanggungjawab SIPD OB 2.750.000
15. d.Ketua Pengelola SIPD Keuangan OB 2.600.000
16. e.Wakil Ketua Pengelola SIPD Keuangan OB 2.250.000
17. e.Koordinator Pengelola Perencanaan OB 1.750.000
18. f.Koordinator Pengelola Keuangan OB 1.750.000
19. g.Anggota Pengelola Keuangan OB 1.200.000
20. h.Anggota Pengelola Perencanaan OB 750.000 1.21.2.
21. a.Pembina OK 4.000.000
22. b.Pengarah OK 3.750.000
23. c.Ketua OK 3.500.000
24. d.Koordinator Tim Penyusun P3DN OK 3.000.000
25. e.Anggota Tim Penyusun P3DN OK 2.500.000 1.21.3.
26. a.Pembina OK 4.000.000
27. b.Pengarah OK 3.750.000
28. c.Ketua OK 3.500.000
29. d.Koordinator Tim Penyusun SBU OK 3.000.000
30. e.Anggota Tim Penyusun SBU OK 2.500.000 1.21.4.
31. a.Pembina OK 4.000.000
32. b.Pengarah OK 3.750.000
33. c.Ketua OK 3.500.000
34. d.Koordinator Tim Penyusun SSH OK 3.000.000
35. e.Anggota Tim Penyusun SSH OK 2.500.000 1.21.5.
36. a.Pembina OK 4.000.000
37. b.Pengarah OK 3.750.000
38. c.Ketua OK 3.500.000
39. d.Koordinator Tim Penyusun HSPK OK 3.000.000
40. e.Anggota Tim Penyusun HSPK OK 2.500.000 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN LKPD
  1. 1.Berdasarkan Pasal 189 s.d Pasal 193 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah; HONORARIUM PANITIA PENGHAPUSAN, PENAKSIR/PENILAI, DAN PENJUALAN ASET Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai, dan Penjualan Aset
  2. 1.Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah);
  3. 1.Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah);
  4. 2.Permendagri No 70 Tahun 2019 Tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD};
  5. 3.Mempertimbangkan tugas dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan anggaran melalui SIPD dan/atau SIMDA FMIS, baik sisi perencanaan maupun penganggaran; Tim Penyusun P3DN Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Tim Penyusun SBU Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah Tim Penyusun SSH Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah Tim Penyusun HSPK Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN
(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)1.21.6.
1. a.Pembina OK 4.000.000
2. b.Pengarah OK 3.750.000
3. c.Ketua OK 3.500.000
4. d.Koordinator Tim Penyusun ASB OK 3.000.000
5. e.Anggota Tim Penyusun ASB OK 2.500.000 1.21.7. Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
6. a.Koordinator Penyusun Anggaran Tingkat SKPD OK 1.500.000
7. b.Anggota Penyusun Anggaran Tingkat SKPD OK 1.000.000
8. c.Reviewer Inspektorat OK 1.500.000 1.22. HONORARIUM PENGELOLA BUD 1.22.1. Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
9. a.Pembina OB 8.000.000
10. b.Bendahara Umum Daerah OB 7.370.000
11. c.Kuasa Bendahara Umum Daerah OB 4.250.000 1.22.2.
12. a.Koordinator Pengendalian, Verifikasi, dan Penetapan SPD OB 3.840.000
13. b.Pengendalian dan Verifikasi Penerbitan SPD OB 3.010.000
14. c.Monitoring dan Pelaporan Penerbitan SPD OB 3.010.000
15. d.Analisa dan Evaluasi Penerbitan SPD OB 3.010.000
16. e.Operator dan Admin Penerbitan SPD ASN OB 2.000.000 Non ASN OB 1.500.000 1.22.3.
17. a.Pembina OB 3.500.000
18. b.Pengarah I OB 3.250.000
19. c.Pengarah II OB 3.250.000 d Ketua Tim OB 3.000.000
20. e.Wakil Ketua OB 2.750.000
21. f.Sekretaris OB 2.500.000
22. g.Wakil Sekretaris I OB 2.250.000
23. h.Wakil Sekretaris II OB 2.250.000
24. i.Anggota ASN OB 2.000.000 Non ASN OB 1.750.000 1.22.4.
25. a.Penanggungjawab OB 3.500.000
26. b.Ketua OB 3.250.000
27. c.Wakil Ketua OB 3.000.000
28. d.Sekretaris OB 2.750.000
29. e.Wakil Sekretaris OB 2.500.000
30. f.Admin ASN OB 1.750.000 Non ASN OB 1.200.000 1.22.5. Tim Penerbitan SP2D dan Verifikasi SPP/SPM
31. a.Penanggungjawab OB 2.000.000
32. b.Ketua OB 1.750.000
33. c.Wakil Ketua OB 1.500.000
34. d.Sekretaris OB 1.300.000
35. e.Wakil Sekretaris OB 1.200.000
36. f.Admin ASN OB 1.000.000 Non ASN OB 750.000 1.22.6. Tim Rekonsiliasi Pencairan SP2D Per Triwulan
37. a.Pembina OK 4.000.000
38. b.Pengarah OK 3.750.000
39. c.Ketua OK 3.500.000
40. d.Koordinator Tim OK 3.000.000
41. e.Anggota Tim ASN OK 2.500.000 Non ASN OK 2.000.000 1.22.7. Tim Rekonsiliasi SP2D Berdasarkan Sumber Dana
42. a.Pembina OK 4.000.000
43. b.Pengarah OK 3.750.000
44. c.Ketua OK 3.500.000
45. d.Koordinator Tim OK 3.000.000
46. e.Anggota Tim ASN OK 2.500.000 Non ASN OK 2.000.000 1.22.8. Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi Pajak Pusat
47. a.Penanggungjawab OB 3.500.000
48. b.Ketua OB 3.250.000
49. c.Wakil Ketua OB 3.000.000
50. d.Sekretaris OB 2.750.000
51. e.Wakil Sekretaris OB 2.500.000
52. f.Anggota ASN OB 2.000.000 Non ASN OB 1.500.000 1.22.9.
53. a.Pembina OB 3.000.000
54. b.Pengarah OB 2.500.000
55. c.Koordinator OB 2.000.000
56. d.Admin/Narahubung OB 1.500.000 Tim Penyusun ASB Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
  1. 1.Berdasarkan Pasal 1 Angka 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah); Tim Pengendalian, Verifikasi, dan Penetapan SPD yang ditetapkan oleh PPKD selaku BUD
  2. 2.Mempertimbangkan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan (SPD, SPP/SPM, SP2D, Rekonsiliasi Pajak dan fungsi BUD lainnya); RKUD/Penunjukan Tim Pengelola dan Administrasi Bendahara Umum Daerah (BUD) Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah); Pengelola SKPP dan Iuran Jaminan Kesehatan ASN Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) Peraturan Direktur Jendreral Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2018 Mempertimbangkan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan (SPD, SPP/SPM, SP2D, Rekonsiliasi Pajak dan fungsi BUD lainnya);

1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 Sesuai Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7)
2.Mepertimbangkan tugas BUD wajib melakukan rekonsiliasi pajak pusat dengan KPP Pratama dan KPPN yang dibuktikan dengan BAR sebagai syarat penyaluran DBH Tim Pengelola Sistem Informasi dan Aplikasi Keuangan Daerah SIPD RI Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN

(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)1.23. TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) 1.23.1. Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
1. a.Pengarah OB 3.500.000
2. b.Penanggungjawab OB 3.250.000
3. c.Ketua OB 3.000.000
4. d.Wakil Ketua OB 2.750.000
5. e.Sekretaris OB 2.500.000
6. f.Kelompok Kerja/Anggota OB 1.500.000 1.24. HONORARIUM TIM SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) 1.24.1. Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
7. a.Koordinator SIKD OB 3.100.000
8. b.Admin SIKD ASN OB 2.500.000 Non ASN OB 1.500.000 1.25. HONORARIUM TIM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 1.25.1. Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
9. a.Pemegang Kekuasaan BMD OB 4.500.000
10. b.Pengelola BMD OB 4.200.000
11. c.Penanggungjawab Penatausahaan BMD OB 4.000.000
12. d.Ketua Penatausahaan BMD OB 3.500.000
13. e.Sys Administrator Simda BMD OB 3.100.000
14. f.Admin Simda BMD ASN OB 2.500.000 Non ASN OB 1.500.000 2. Permendagri 7 Tahun 2024;
  1. 3.Perda No 9 Tahun 2019;
  2. 4.Perbup No. 14 Tahun 2020;
  3. 5.Perbup No. 15 Tahun 2020;
  4. 6.Perbup No. 16 Tahun 2020;
  5. 7.Perbup No. 17 Tahun 2020; 1.26. HONORARIUM TIM PENYALURAN PELAPORAN TKDD 1.26.1. Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
15. a.Koordinator TKDD OB 3.200.000
16. b.DAK Nonfisik, DAU, DBH, BOS, JKN, dan BLUD ASN OB 2.500.000 Non ASN OB 1.500.000
17. c.DAK Fisik, DID Tambahan dan Insentif Nakes (Non ASN) OB 1.500.000
18. d.Dana Desa dan DID Reguler (Non ASN) OB 1.500.000 1.27. HONORARIUM NON ASN DAN OUTSOURCING 1.27.1. Honorarium Pegawai Non ASN (Kategori Umum) dan Outsourcing
19. a.SD OB 1.500.000
20. b.SLTP OB 1.600.000
21. c.SLTA OB 1.700.000
22. d.Diploma 1 OB 1.800.000
23. e.Diploma 2 OB 1.800.000
24. f.Diploma 3 OB 1.800.000
25. g.Sarjanan (S1) OB 2.000.000
26. h.Tenaga Outsourcing OB 2.500.000 1.27.2. 1.27.2.1. Non ASN berdasarkan Pendidikan
27. a.SD OB 1.100.000
28. b.SLTP OB 1.200.000
29. c.SLTA OB 1.300.000
30. d.Diploma 1 OB 1.500.000
31. e.Diploma 2 OB 1.500.000
32. f.Diploma 3 OB 1.500.000
33. g.Sarjanan (S1) OB 1.750.000 1.27.3. 1.27.3.1. Non ASN berdasarkan Pendidikan
34. a.SD OB 1.500.000
35. b.SLTP OB 1.600.000
36. c.SLTA OB 1.700.000
37. d.Diploma 1 OB 1.800.000
38. e.Diploma 2 OB 1.800.000 f Diploma 3 OB 1.800.000 g Sarjanan (S1) OB 2.000.000 1.27.3.2. Non ASN berdasarkan Profesi
39. a.Dokter OB 8.000.000
40. b.Anestesi OB 6.500.000 1.27.4.
41. a.Honorarium Non ASN Khusus Persampahan OB 2.000.000
42. b.Honorarium Non ASN Petugas Pertamanan/Kebersihan OB 1.700.000 1.27.5. Honorarium Pengamanan KDH/WKDH
43. a.Insentif Staf Khusus KDH (Penjabat Bupati) OB 10.000.000
44. b.Insentif Ajudan KDH (Penjabat Bupati) OB 5.000.000
45. c.Insentif Petugas Voorijder/PAM VIP KDH (Penjabat Bupati) OB 5.000.000
46. d.Insentif Staf Khusus Rumah Tangga KDH (Penjabat Bupati) OB 5.000.000
47. e.Insentif Staf Pendukung KDH (Penjabat Bupati) OB 2.500.000
48. f.Insentif Pengamanan / PAM VIP KDH (Bupati) OB 3.319.000
49. g.Insentif Pengamanan / PAM VIP WKDH (Wakil Bupati) OB 3.319.000 1.27.6. Honorarium Tenaga Ahli DPRD OB 3.000.000 1.27.7. Honorarium Staf Ahli DPRD OB 3.000.000 1.27.8. Honorarium Juri OK 500.000
  1. 1.Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. 2.Tim bekerja selama 6 (enam) bulan
  3. 1.Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah);
  4. 2.PP No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 1.Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah); Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 bahwa Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah; Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah Honorarium Pegawai Non ASN Pendidik dan Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah Honorarium Pegawai Non ASN Tenaga Kesehatan pada Satuan Dinas Kesehatan Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah Honorarium Pegawai Non ASN Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN
(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)1.27.9. Honorarium Non ASN Lainnya
1. a.Damang OB 500.000
2. b.Sekretaris Damang OB 300.000
3. c.Penghulu Adat OB 400.000
4. d.Mantir Adat OB 300.000
5. e.Penjaga Rumah Ibadah OB 300.000
6. f.Rukun Tetangga OB 500.000 g Rukun Warga OB 300.000 1.28. 1.28.1. Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat
7. a.Penanggungiawab Orang/Obrik 4.200.000
8. b.Wakil Penanggungiawab Orang/Obrik 3.990.000
9. c.Pengendali Teknis Orang/Obrik 3.850.000
10. d.Ketua Tim Orang/Obrik 3.500.000
11. e.Anggota Tim Orang/Obrik 3.150.000
12. f.Anggota Tim Pendukung Gol. III Orang/Obrik 2.500.000
13. g.Anggota Tim Pendukung Gol. II Orang/Obrik 2.100.000 1.29. 1.29.1
14. a.Honorarium Narasumber Profesional OJ 1.700.000
15. b.Honorarium Moderator Profesional OK 1.000.000
16. c.Honorarium Pembawa Acara Profesional OK 750.000 1.30. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) 1.30.1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya OB 1.700.000 1.30.2. OB 1.400.000 1.30.3. Pejabat Eselon I/yang disetarakan OB 1.200.000 1.30.4. Pejabat Eselon II/yang disetarakan OB 1.000.000 1.30.5. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan OB 900.000 1.31. 1.31.1. Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
17. a.Ketua OB 1.000.000
18. b.Sekretaris forkopimda OB 750.000
19. c.Anggota OB 750.000 1.31.2. Sekretariat Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
20. a.Anggota I OB 500.000
21. b.Anggota II OB 500.000
22. c.Anggota III OB 500.000 1.32. PELATIHAN STRUKTURAL 1.32.1. Pelatihan Kepemimpinaan Nasional Tingkat II Blended Learning I. Honorarium Penyelenggaraan
23. a.Honorarium Tenaga Akademis Pengajar dan Penceramah 1). Pembelajaran Klasikal I Pengampu Materi Overview Kebijakan dan Penjelasan Sikap Pelaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri OJP 200.000 Pengampu Materi Dinamika Kelompok OJP 200.000 Penceramah Isu Aktual dalam Kepemimpinan Strategis OJP 1.000.000 Isu Strategis : Integritas Kepemimpinan OJP 1.000.000 Energi Kepemimpinan OJP 1.000.000 Isu Strategis : Kebijakan Nasional OJP 1.000.000 Isu Strategis : Kepemimpinan Kewirausahaan OJP 1.000.000 2). Pembelajaran secara Synchronous Pengampu Materi Agenda I : Mengelola Diri Pembelajaran Agenda I OJP 200.000 Pengampu Materi Agenda II : Kepemimpinan Strategis Pembelajaran Agenda II OJP 200.000 Pengampu Materi Agenda III : Manajemen Strategis Pembelajaran Agenda III OJP 200.000 Pengampu Materi Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan Strategis Visitasi Pengajar Internal OJP 200.000 Pembuatan Policy Brief OJP 200.000 Pembekalan Visitasi Kepemimpinan Nasional OJP 200.000 Penjelasan Konsep Proyek Perubahan OJP 200.000 Penjelasan Merancang Proyek Perubahan OJP 200.000 Pembekalan Pembangunan Komitmen Bersama OJP 200.000 Pembimbingan Rancangan Proyek Perubahan Coach OJP 200.000 Penceramah Isu Strategis : Tema Pelatihan Kepemimpinan Nasional OJP 1.000.000 Visitasi OJP 1.000.000 3). Pembelajaran Klasikal II Pengampu Materi Agenda I : Mengelola Diri Pendalaman Pembelajaraan Agenda I OJP 200.000 Pengampu Materi Agenda II : Kepemimpinan Strategis Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah HONORARIUM TIM PEMERIKSA/MONITORING/EVALUASI INSPEKTORAT
  1. 2.Karena tugas Tim Penyusunan LKPD mengakomodir seluruh fungsi entitas akuntansi se Kabupaten Barito Timur;
  2. 3.Mendukung komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga patut diberikan honorarium yang disesuaikan; HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Berdasarkan Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah) HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional Berdasarkan Perpres No.33 Tahun 2020 Lampiran II
  3. 1.Berdasarkan Pasal 189 s.d Pasal 193 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah; NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN
(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)Pendalaman Pembelajaraan Agenda II OJP 200.000 Pengampu Materi Agenda III : Manajemen Strategis Pendalaman Pembelajaraan Agenda III OJP 200.000 Pengampu Materi Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan Strategis Pembuatan Policy Brief OJP 200.000 Penjelasan Pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional OJP 200.000 Visitasi Kepemimpinan Nasional Pengajar Internal OJP 200.000 Pengajar Eksternal OJP 300.000 Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan OJP 200.000 Evaluasi Akademik Evaluasi Akademik OJP 200.000 Pembimbingan Rancangan Proyek Perubahan Coach OJP 200.000 Seminar Rancangan Proyek Perubahan Mentor OJP 300.000 Coach OJP 200.000 Penguji OJP 200.000 Penceramah Isu Strategis : Tema Visitasi Kepemimpinan Nasional OJP 1.000.000 Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) OJP 1.000.000 4). Pembelajaran Klasikal III Pengampu Materi Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan Strategis Berbagi Pengalaman Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional dan Penilaian Policy Brief OJP 200.000 Pembimbingan Proyek Perubahan Coach OJP 200.000 Seminar Proyek Perubahan Mentor OJP 300.000 Coach OJP 200.000 Penguji OJP 200.000 Penceramah Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Perubahan OJP 1.000.000
1. b.Instruktur Senam OK 400.000 1.32.2. Pelatihan Kepemimpinaan Administrator Blended Learning I. Honorarium Penyelenggaraan
2. a.Honor Tenaga Pelatihan Pembelajaran E-Learning Pembelajaran Agenda secara Synchronous Pengampu Materi Overview Kebijakan dan Penjelasan Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategis Pengembangan Potensi Diri OJP 200.000 Pengampu Materi Pembelajaran Agenda I OJP 200.000 Pengampu Materi Pembelajaran Agenda II OJP 200.000 Pengampu Materi Pembelajaran Agenda III OJP 200.000 Pengampu Materi Pembelajaran Agenda IV Konsepsi Pembelajaran Studi Lapangan Kinerja Organisasi OJP 200.000 Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja Organisasi OJP 200.000
3. b.Honor Tenaga Pelatihan Pembelajaran Klasik 1). Penceramah Isu Strategis dan Kepemimpinan Kinerja Organisasi OJP 1.000.000 Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dan Integritas OJP 1.000.000 Manajemen Perubahan Sektor Publik OJP 1.000.000 Manajemen Kinerja OJP 1.000.000 Studi Lapangan Kinerja Organisasi OJP 1.000.000 Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan OJP 1.000.000 2). Pengajar Pengampu Materi Dinamika Kelompok JP 200.000 Overview Kebijakan Pelatihan dan Pengecekan Kegiatan Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri JP 200.000 Pembelajaran Agenda I JP 200.000 Pembelajaran Agenda II JP 200.000 Pembelajaran Agenda III JP 200.000 Pembelajaran Studi Lapangan Kinerja Organisasi OJP 200.000 Studi Lapangan Kinerja Organisasi Pengajar Internal JP 200.000 Pengajar Eksternal JP 300.000 Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Kinerja Organisasi JP 200.000 Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi JP 200.000 Evaluasi Akademik OJP 200.000 Pembimbingan Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi JP 200.000 Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Mentor JP 300.000 Coach JP 200.000 Penguji JP 200.000 Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi JP 200.000 Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi JP 200.000 Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Mentor JP 300.000 Coach JP 200.000 Penguji JP 200.000
4. c.Instruktur Senam OK 400.000 NO SATUAN BIAYA TA 2024 KETERANGAN
(1)(3) (4) (5) URAIAN
(2)1.32.3. Pelatihan Kepemimpinaan Pengawas Blended Learning I. Honorarium Penyelenggaraan
1. a.Honor Tenaga Pelatihan Pembelajaran E-Learning Pembelajaran Agenda secara Synchronous Pengampu Materi Overview Kebijakan dan Penjelasan Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri OJP 200.000 Pengampu Materi Pembelajaran Agenda I OJP 200.000 Pengampu Materi Pembelajaran Agenda II OJP 200.000 Pengampu Materi Pembelajaran Agenda III OJP 200.000 Pengampu Materi Pembelajaran Agenda IV Konsepsi Pembelajaran Studi Lapangan Pelayanan Publik OJP 200.000 Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik OJP 200.000
2. b.Honor Tenaga Pelatihan Pembelajaran Klasik 1). Penceramah Isu Strategis dan Kepemimpinan Pelayanan Publik OJP 1.000.000 Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila OJP 1.000.000 Berpikir Kreatif dalam Pelayanan OJP 1.000.000 Manajemen Mutu OJP 1.000.000 Studi Lapangan Pelayanan Publik OJP 1.000.000 Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan OJP 1.000.000 2). Pengajar Pengampu Materi Overview Kebijakan Pelatihan dan Pengecekan Kegiatan Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri OJP 200.000 Dinamika Kelompok OJP 200.000 Pembelajaran Agenda I OJP 200.000 Pembelajaran Agenda II OJP 200.000 Pembelajaran Agenda III OJP 200.000 Pembelajaran Studi Lapangan Pelayanan Publik OJP 200.000 Studi Lapangan Pelayanan Publik Pengajar Internal OJP 200.000 Pengajar Eksternal OJP 300.000 Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Pelayanan Publik OJP 200.000 Evaluasi Akademik OJP 200.000 Merancang Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik OJP 200.000 Pembimbingan Merancang Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik OJP 200.000 Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik Mentor OJP 300.000 Coach OJP 200.000 Penguji OJP 200.000 Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik OJP 200.000 Pembimbingan Aksi Perubahan Kualias Pelayanan Publik OJP 200.000 Seminar Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik Mentor OJP 300.000 Coach OJP 200.000 Penguji OJP 200.000
3. c.Instruktur Senam OK 400.000 1.33. PEMBINAAN LOMBA 1.33.1. Pembinaan Pemenang Lomba Desa dan Posyandu
4. a.Hadiah Juara Lomba I Regu 7.500.000
5. b.Hadiah Juara Lomba II Regu 5.000.000
6. c.Hadiah Juara Lomba III Regu 4.000.000
7. a.Hadiah Juara Harapan Lomba I Regu 3.000.000
8. b.Hadiah Juara Harapan Lomba II Regu 2.000.000
9. c.Hadiah Juara Harapan Lomba III Regu 1.500.000 1.34. BELANJA PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN 1.34.1. Belanja Pelayanan Kebersihan/Persampahan
10. a.Perkantoran/Instansi Bulan 45.000
11. b.Puskesmas/Klinik Kesehatan - Kelas I/Puskesmas Rawat Inap/Klinik Rawat Inap Bulan 60.000 - Kelas II/Puskesmas/Klinik Rawat Jalan Bulan 45.000
12. c.Rumah Sakit Bulan 400.000 Keterangan : OB : Orang/Bulan OP : Orang/Paket OJ : Orang/Jam OK : Orang/Kegiatan Oter : Orang/Terbit OH : Orang/Hari OJP : Orang/Jam Pelajaran BUPATI BARITO TIMUR, ttd. M. Y A M I N

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…