Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengemban tugas pokok sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, pelaksana pembangunan, dan penyedia layanan publik bagi masyarakat di wilayahnya. Dibentuk pada tahun 2002 sebagai kabupaten otonom, lembaga ini memiliki mandat utama untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut di 10 kecamatan, 101 desa, dan 3 kelurahan. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Barito Timur mencakup aspek regulasi melalui penerbitan produk hukum daerah, pelayanan publik seperti perizinan dan kependudukan, serta program pembangunan termasuk pengadaan barang dan jasa. Lembaga ini juga aktif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan layanan informasi publik.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) hadir sebagai manifestasi otonomi daerah, resmi berdiri pada tahun 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan. Mandat utamanya adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri, melayani masyarakat di 10 kecamatan, 101 desa, dan 3 kelurahan.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur sangat luas, mencakup aspek regulasi melalui penerbitan produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati, serta pelayanan publik yang beragam. Selain itu, pemerintah kabupaten ini juga mengimplementasikan berbagai program pembangunan untuk kemajuan wilayahnya.
Intervensi program strategis Kabupaten Barito Timur meliputi pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dana hibah yang transparan. Peningkatan pelayanan publik berbasis digital, seperti layanan perizinan online dan cek tagihan pajak, juga menjadi fokus utama untuk efisiensi dan aksesibilitas.
Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional, Kabupaten Barito Timur berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi otonomi daerah yang efektif. Kontribusinya juga terlihat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk berbagai keperluan esensial, mulai dari pembayaran pajak dan retribusi daerah hingga pengurusan perizinan dan dokumen kependudukan. Lembaga ini juga menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik dan menyampaikan pengaduan.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan fokus pada digitalisasi dan tata kelola yang transparan, kabupaten ini berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2024
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Iktisar Laporan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2022
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Klasifikasi Perusahaan Pelaksana TJSLP; 4. Kelembagaan; 5. Perencanaan dan Program Pembangunan; 6. Program dan Bidang Kerja; 7. Hak dan Kewajiban Perusahaan; 8. Pelaksanaan TJSLP; 9. Pembinaan dan Pengawasan 10. Pelaporan; 11. Penghargaan; 12. Pembiayaan; 13. Sanksi Administratif; 14. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 01 Tahun 2024
Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Pajak Daerah; Bab III: Retribusi; Bab IV: Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Bab V: Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok Pajak / Retribusi; Bab VI: Penetapan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Dalam APBD; Bab VII: Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Bab VIII: Penyidikan; Bab IX: Sanksi; Bab X: Ketentuan Peralihan; dan Bab XI: Ketentuan Penutup. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen bea balik nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2025
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2025
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prima. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi DPMPTSP dalam rangka pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Pendelegasian Kewenangan; b. Jenis dan Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan; dan c. Pembinaan dan Pengawasan Teknis serta Pelaporan. Sistematika Peraturan ini yaitu Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Pendelegasian Kewenangan, Bab III: Jenis dan Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan, Bab IV: Pembinaan dan Pengawasan Teknis Serta Pelaporan; Bab V: Pendanaan; dan Bab VI: Ketentuan Peralihan; Bab VII: Ketentuan Umum.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat; a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); d.Laporan Operasional (LO); e.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); f.Laporan Arus Kas; g.Catatan atas Laporan Keuangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2014
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2021
a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. c. Lampiran III Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran. e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM. g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD. h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD. i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah. j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah. l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya. m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan PenguranganAset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain. n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan. o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan. p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.