DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41280); SALINAN 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 305, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 127); 6. 7. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350) ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 46). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
6.Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
8.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
11.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
12.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
13.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
14.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
15.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
16.Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah atau pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
17.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
18.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan selain Pemerintah Daerah.
19.Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
20.Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
21.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada:
1. a.pengelola barang;
2. b.pengguna barang; dan
3. c.pemindahtanganan
(2)Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berasal dari kekayaan daerah tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain:
1. a.barang gratifikasi,
2. b.aset eks kontraktor kontrak kerja sama, dan
3. c.aset eks perjanjian kerjasama/karya pengusahaan pertambangan batubara, sepanjang tidak diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
2. b.mengatur pelaksanaan pemindahtangan Barang Milik Daerah Yang telah disetujui Bupati atau DPRD;
3. c.memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD kepada Bupati;
4. d.memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan DPRD atau Bupati;
5. e.memberikan persetujuan atas usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan DPRD atau Bupati;
6. f.menetapkan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
7. g.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
8. h.menandatangani perjanjian pemindahtanganan Barang Milik Daerah, antara lain akta jual beli, perjanjian tukar menukar, dan perjanjian hibah/NPHD yang berada pada Pengelola Barang;
9. i.melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
10. j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
11. k.mengenakan sanksi yang timbul dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
12. l.melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah.
(3)Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1)Pengelola Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang, kecuali untuk persetujuan atas usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa penjualan dan hibah Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD atau Bupati.
(2)Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
(3)Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang telah didelegasikan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
2. b.melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
3. c.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menandatangani perjanjian pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
5. e.melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang dipindahtangankan yang berada dalam penguasaannya;
6. f.menyerahkan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
7. g.mengenakan sanksi yang timbul dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;dan
8. h.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtangan Barang Milik Daerah yang telah disetujui Bupati atau DPRD.
(2)Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat struktural atau fungsional di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
9. i.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
11. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 8

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.

Pasal 9

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bagunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau retang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

BAB III

PEMINDAHTANGANAN Prinsip Umum

Pasal 11

(1)Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah daerah dapat di pindahtangankan.
(2)Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi :
1. a.penjualan;
2. b.tukar menukar;
3. c.hibah; atau
4. d.penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…