DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); (l SALINAN i Pi
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5421);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8.Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 54); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum atau sebutan lainnya yang merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan.
6.Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang telah lolos verifikasi dan akreditasi.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang miskin yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10.Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum.
11.Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat, paralegal, dosen dan/ atau mahasiswa fakultas Hukum yang terdaftar dalam pemberi Bantuan Hukum.
12.Orang miskin adalah penduduk Daerah yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
13.Litigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di luar jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebeneran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai peraturan pelaksanaan dalam rangka pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Bantuan Hukum;
b.Kerja sama Bantuan Hukum;
c.Pemberi Bantuan Hukum;
d.Pemberian Bantuan Hukum;
e.Permohonan Bantuan Hukum;
f.Penyaluran dana Bantuan Hukum;
g.Pelaporan pelaksanaan anggaran;
h.Pengawasan dan evaluasi; dan
i.Sanksi Administrasi

BAB III

Tinjauan/Data Lapangan A. ...............................

Pasal 5

Bantuan Hukum diberikan secara :

a.Litigasi;
b.Nonlitigasi.

Pasal 6

Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara :

a.Pidana;
b.Perdata; dan
c.Tata usaha negara.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :
1. a.tersangka;
2. b.terdakwa; atau
3. c.terpidana yang mengajukan upaya Hukum biasa atau upaya Hukum luar biasa.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendamping dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan serta pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya Hukum biasa, dan/ atau upaya Hukum luar biasa.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. c.pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
4. d.pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
5. e.pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.penghadiran saksi dan/atau ahli;
7. g.upaya Hukum banding, kasasi, dan peninjauan Kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. h.tindakan Hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
1. a.penggugat/pemohon; atau
2. b.tergugat/termohon
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/ pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.pembuatan surat gugatan/ surat permohonan;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. e.pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
8. h.penyiapan dan menghadirkan bukti, saksi dan/atau ahli;
9. i.pembuatan replik dan kesimpulan;
10. j.penyampaian memori banding, memori kasasi, atau peninjauan Kembali; dan/atau
11. k.tindakan Hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
3. c.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
4. d.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik dan Kesimpulan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
7. g.penyiapan dan pengajuan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
8. h.penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan Kembali; dan/atau
9. i.tindakan Hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
1. a.penggugat; atau
2. b.penggugat intervensi.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
5. e.pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
6. f.pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan Tata Usaha Negara;
7. g.pendampingan dan/ atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tata Usaha negara;
8. h.penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik dan Kesimpulan;
10. j.penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
11. k.tindakan Hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang terikat dalam Perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi :

a.penyuluhan Hukum;
b.konsultasi Hukum;
c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
d.penelitian Hukum;
e.mediasi;
f.negosiasi;
g.pemberdayaan Masyarakat;
h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i.penyusunan dokumen Hukum.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…