DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Pemberian TPP, Bab III: Perhitungan Pembayaran TPP, Bab IV: Pembayaran TPP, Bab V: TPP ASN Tambahan, Bab VI: Kewajiban dan Sanksi, Bab VII: Sanksi Perorangan, Bab VIII: Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Bab IX: Pendanaan, Bab X: Ketentuan Peralihan, Bab XI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
5.Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Barito Timur.
8.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Barito Timur.
9.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Barito Timur.
10.Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Barito Timur.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instasi pemerintah.
13.Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus test seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahap pertama.
14.Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
15.Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16.Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Pj. Sekda adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.
17.Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
18.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
19.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
20.Pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai.
21.Tujuan pemberian TPP adalah terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai, terwujudnya peningkatan motivasi dan kinerja Pegawai serta terwujudnya peningkatan kesejahteraan Pegawai.
22.Dasar Pemberian TPP adalah kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan dan optimalisasi.
23.Nilai Dasar TPP adalah besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan.
24.Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapatkan dari penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing dikali nilai dasar TPP.
25.Penilaian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah Penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap capaian pelaksana Tugas.
26.Unsur pengurang TPP adalah komponen yang apabila dilakukan/tidak dilakukan menjadi dasar untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap bulan.
27.Terlambat Datang yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
28.Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
29.Tidak Hadir Karena Cuti yang selanjutnya disingkat THKC adalah ketidakhadiran ASN dan CPNS karena permintaan cuti.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.
31.Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama Pegawai, besaran TPP per bulan, potongan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima oleh Pegawai.
32.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
33.Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
34.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
35.Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
36.Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
37.Pembayaran TPP bulan ke-13 dan bulan ke-14, diberikan kepada yang menerima TPP dengan berpedoman pada total TPP bulan sebelumnya.
38.Waktu kerja adalah hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
39.Sistem Absensi Disiplin Kerja merupakan salah satu aplikasi yang terintegrasi dalam ATEI BARTIM yang berguna untuk mengolah data presensi/kehadiran pegawai yang ada di lingkungan organisasi perangkat kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur.
40.Sistem Aplikasi Kinerja adalah sistem yang dirancang untuk pengolahan data, pelaporan, penilaian dan perhitungan TPP.

BAB II

PEMBERIAN TPP

Pasal 2

(1)TPP diberikan kepada ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2)TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan dan/atau beberapa bulan sekaligus dalam 1 (satu) tahun.
(3)Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)dapat diberikan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Nilai TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri dari

a.kelas jabatan; dan
b.nama jabatan.

Pasal 4

(1)Indikator kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terbagi atas:
1. a.Beban Kerja (TPP BK);
2. b.Prestasi Kerja (TPP PK)
3. c.Kondisi Kerja (TPP KK); dan
4. c.Kelangkaan profesi (TPP KP).
(2)Indikator Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)TPP berdasarkan Beban Kerja (TPP BK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN.
(2)TPP berdasarkan Prestasi Kerja (TPP PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada :
1. a.Pengawas Sekolah;
2. b.Penilik Sekolah; dan
3. c.Guru
(3)TPP berdasarkan Prestasi Kerja (TPP PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian pada Aplikasi Kinerja/E-Kinerja dengan rating hasil kerja “ Sesuai Ekspektasi” atau “Diatas Ekspektasi”.
(4)TPP berdasarkan Kondisi Kerja (TPP KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada :
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur;
2. b.Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dan RSUD Tamiang Layang;
3. c.Pejabat Pengawas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dan RSUD Tamiang Layang;
4. d.Pejabat Fungsional Penyederhanaan Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Kesehatan;
5. e.Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur;
6. f.Dokter Spesialis pada RSUD Tamiang Layang;
7. g.Tenaga Fungsional Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur.
(5)TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi (TPP KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada :
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur; dan
2. b.Dokter Spesialis pada RSUD Tamiang Layang.
(6)Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besaran TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indikator Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB III

PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 7

Perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:

a.penilaian produktivitas kerja berdasarkan kriteria Prestasi Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran alokasi TPP masing- masing Pegawai; dan
b.penilaian disiplin kerja berdasarkan kriteria Beban Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran alokasi TPP masing-masing Pegawai.

Pasal 8

(1)Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan :
1. a.pelaksanaan tugas dan/atau;
2. b.penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang di pimpinnya.
(2)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a antara lain :
1. a.uraian tugas jabatan;
2. b.indikator kinerja utama;
3. c.perjanjian kinerja; atau
4. d.indikator kinerja individu.
(3)Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
(4)Capaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)didasarkan atas aktivitas kinerja harian dalam aplikasi sistem kinerja yang telah di verifikasi dan mendapat penilaian/persetujuan dari atasan langsung masing-masing Pegawai.
(5)Dalam hal aktivitas kinerja dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka penginputannya dalam aplikasi sistem kinerja paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
(6)Batas waktu penilaian/persetujuan aktivitas kinerja harian bulan berjalan oleh atasan langsung dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
(7)Ketentuan persetujuan oleh atasan langsung dan input aktivitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) di kecualikan bagi capaian pelaksana tugas untuk Sekretaris Daerah.
(8)Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah, khusus Camat dinilai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Plt. Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat Administrator dinilai oleh Sekretaris Daerah.
(9)Perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja mengikuti ketentuan sebagai berikut : No Nilai PK TPP Produktivitas Kerja Bobot 60 %

1.76-100 100 %
2.61-75 75 %
3.51-60 50 %
4.≤ 50 30 %
5.Tidak menyampaikan/ menginput PK 0 %

(10)Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja bobot 70% bagi Sekretaris Daerah diperhitungkan penuh (100%).
(11)Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian capaian realisasi Pegawai bulanan secara online berbasis elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, gangguan jaringan dan/atau belum terdapat sarana dan prasarana yang memadai maka pengisian capaian pelaksana tugas Pegawai bulanan dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
(12)Dalam hal sistem kinerja elektronik sebagaimana dimaksud ayat
(11)terjadi kendala teknis dan/atau belum berlaku, maka penilaian dan validasi capaian pelaksana tugas dilakukan secara manual dilakukan dengan mengisi lembar catatan kegiatan harian pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
(2)Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rekapitulasi kehadiran bulanan berbasis elektronik melalui aplikasi sistem absensi disiplin kerja.
(3)Setiap Pegawai wajib merekam kehadiran secara elektronik melalui aplikasi sistem absensi disiplin kerja dimulai Tiga Puluh Menit sebelum jam masuk kerja sampai dengan Tiga Puluh Menit setelah jam masuk kerja dan paling lambat Tiga Puluh Menit setelah jam kerja.
(4)Apabila rekapitulasi kehadiran bulanan tidak berbasis elektronik maka perhitungan pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja bobot 40 % (Empat puluh persen) dipertanggungjawabkan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.
(5)Kriteria dan besaran pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja bobot 40 % (Empat puluh persen) sebagai berikut:
1. a.Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan : 1) Sebesar 3% (persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan 2) Paling banyak sebesar 100 % (seratus Persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak Masuk kerja.
2. b.Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut : KETERLAMBATAN (TL) LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE PENGURANGAN TL 1 1 Menit s/d < 31 Menit 0,5 % TL 2 31 Menit s/d < 61 Menit 1 % TL 3 61 Menit s/d < 91 Menit 1,25 % TL 4 ≤ 91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja 1,5 %
3. c.Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut : PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA PERSENTASE PENGURANGAN PSW 1 1 Menit s/d < 31 Menit 0,5 % PSW 2 31 Menit s/d < 61 Menit 1 % PSW 3 61 Menit s/d < 91 Menit 1,25 % PSW 4 ≤ 91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor 1,5%
4. d.Pegawai tidak hadir karena cuti, pada bulan berjalan, tidak dilakukan pemotongan
5. e.Total skor tingkat kehadiran/kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : Total Skor prestasi kehadiran = 100 - (TL 1+ TL 2 + TL 3 + TL 4 + PSW 1 + PSW 2 + PSW 3 + PSW 4).
(6)Tidak Masuk Kerja karena Tugas Kedinasan, Libur sesuai kalender pendidikan, Izin Belajar yang dibuktikan dengan Surat Tugas, Surat Penetapan Libur/Kalender Pendidikan, Surat Izin Belajar dari Pejabat yang berwenang.
(7)Tidak masuk kerja karena alasan tertentu diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung/pejabat berwenang.
(8)Izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan atasan langsung.
(9)Izin disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan izin.
(10)Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.
(11)Format surat izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(12)Izin karena alasan Sakit minimal 2 (dua) hari kerja tanpa melampirkan Surat Keterangan Dokter.
(13)Izin sakit lebih dari 2 (dua) hari disertai dengan surat keterangan Dokter untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, maka dilakukan pemotongan TPP sebesar 2% (dua Persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70 (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.
(14)Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari disertai dengan surat keterangan Dokter, maka dilakukan pemotongan TPP sebesar 3% (tiga Persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70 (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.
(15)Izin sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diberikan TPP ASN.
(16)Tidak masuk kerja karena alasan mengikuti kegiatan organisasi kemasyarakatan/keagamaan tidak dilakukan pemotongan TPP, dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung/pejabat berwenang.
(17)Tidak mengikuti Upacara Peringatan Hari Besar atau Upacara pada Senin pagi dan/atau Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan sebesar 3 % per kegiatan.
(18)Belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), Laporan Gratifikasi dikenakan pengurangan sebesar 5 % dari total TPP ASN yang diterima setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban tersebut atau sampai batas waktu yang ditentukan.
(19)Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja maksimal sejumlah TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja yang diterima.
(20)Kewajiban merekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikecualikan hanya dalam situasi dan Kondisi tertentu, yaitu bagi:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati;
3. c.Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati;
4. d.Pengemudi Bupati, Pengemudi Wakil Bupati, Pengemudi Sekretaris Daerah, Pengemudi Asisten Sekretaris Daerah, Pengemudi Kepala Perangkat Daerah; dan
5. e.Seluruh ASN yang melakukan tugas tambahan dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Keterangan dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah.
(21)Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dinilai dalam daftar penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

(1)TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Dalam hal tanggal 20 (dua Puluh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
(3)TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
(4)Pembayaran TPP dapat dilakukan pertriwulan atau lebih, serta disesuaikan dengan ketersediaan keuangan daerah.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah/UPTD menyampaikan permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP kepada BKPSDM, secara elektronik melalui aplikasi sistem kinerja setelah lebih dulu di verifikasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam hal tingkat kelas jabatan.
(2)Permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri Daftar Perhitungan TPP, Rekapitulasi Kehadiran, disertai bukti keterangan ketidakhadiran/TL/PSW/THKC/tidak merekam kehadiran sesuai format tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
(3)BKPSDM melakukan verifikasi terhadap Daftar Perhitungan TPP paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4)Perangkat Daerah/UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP kepada BPKAD paling lambat tanggal 15 (lima belas) dilengkapi dengan :
1. a.surat permintaan pembayaran (SPP-LS);
2. b.surat perintah membayar (SPM-LS);
3. c.daftar perhitungan TPP; dan
4. d.surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala PD/UPTD.
(5)Daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Daftar Perhitungan TPP yang dikeluarkan oleh TIM BKPSDM, serta untuk kelas jabatan telah di Verifikasi oleh TIM TPP pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
(6)Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran VI huruf C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7)Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(8)Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi Non Tunai.
(9)Pembayaran TPP yang diterima oleh ASN/CPNS sebelum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dikurangi Iuran BPJS sebesar 1% (satu persen).
(10)Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…