DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang PemungutanOpsen PajakMineralBukanLogamDanBatuansertaBentukSinergi antaraPemerintahKabupatenBarito UtaradanPemerintah ProvinsiKalimantanTengah; Mengingat:1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegeraRepublik IndonesiaTahun 1945; 2.Undang-UndangNomor27Tahun1959 tentang PenetapanUndang-UndangDaruratNomor3Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan DaerahTingkatIIdi Kalimantan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1953Nomor9)sebagaiUndang-Undang(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1959Nomor72, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 1820)sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhir dengan Undang-UndangNomor8Tahun 1965 tentang PembentukanDaerahTingkatIITanahLaut,Daerah TingkatIIBarito UtaradanDaerahTingkatIITabalong dengan mengubahUndang-UndangNomor27 Tahun 1959tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor 3Tahun1953 tentangPerpanjangan Pembentukan Daerah TingkatIIdi Kalimantan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1965Nomor51,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2756); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor41,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); 4.Undang-UndangNomor 1Tahun2022tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6757); 5.PeraturanPemerintahNomor35 Tahun2023tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah danRetribusiDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2023Nomor 85,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor6881):

6.PeraturanDaerahKabupatenBaritoUtaraNomor 2 Tahun2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenBarito Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun2016Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor6)sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenBarito UtaraNomor6Tahun2024 tentang PerubahanKetiga atasPeraturan Daerah KabupatenBaritoUtaraNomor 2 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupatenBarito Utara(Lembaran DaerahKabupaten BaritoUtaraTahun2024Nomor6, Tambahan LembaranDaerah KabupatenBarito Utara Nomor6); 7.Peraturan Daerah Kabupaten Barito UtaraNomor3 Tahun2024tentangPajakDaerahdanRetribusi Daerah (LembaranDaerahKabupaten BaritoUtaraTahun2024 Nomor3,Tambahan Lembaran DaerahKabupatenBarito UtaraNomor3); Tahun 2023 tentang MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BUPATITENTANGPEMUNGUTANOPSENPAJAK MINERALBUKAN LOGAMDAN BATUANSERTABENTUK SINERGIANTARAPEMERINTAHKABUPATEN BARITOUTARA DANPEMERINTAH PROVINSIKALIMANTANTENGAH. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam PeraturanBupatiini, yangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenBarito Utara. 2.Pemerintah Daerah adalahPemerintah DaerahKabupatenBarito Utara sebagai unsurpenyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Pemerintah Provinsiadalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 4.Gubernur adalah GubemurProvinsi Kalimantan Tengah.
5.Bupati adalah Bupati Barito Utara. 6.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disingkatBPPDadalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yangbertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah danretribusi daerah. 7.Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yangselanjutnya disingkat KepalaBPPDadalahKepalaBadan Pengelolaan PendapatanDaerah Kabupaten Barito Utara. 8.Pajak Daerahyangselanjutnya disebutPajak adalah kontribusiwajib kepada Daerahyangterutangoleh orang pribadiataubadanyang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengantidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerahbagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9.Wajib Pajakadalah orangpribadiatau badan,meliputi pembayarPajak, pemotong Pajak,dan pemungutPajak,yang mempunyaihak dan kewajibanperpajakan sesuai denganketentuanperaturan perundang- undangan. 10.MineralBukanLogamdan Batuanyangselanjutnya disebutMBLB adalahmineral bukanlogamdan batuan dari sumberalamdidalam dan/ataudipermukaan bumi. 11.Opsen adalah pungutan tambahanPajakmenurutpersentase tertentu. 12.Opsen Pajak MineralBukanLogamdan Batuanyangselanjutnya disebut Opsen PajakMBLBadalahOpsenyangdikenakanolehProvinsiatas pokok PajakMBLBsesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan. 13.ObjckOpsenPajak MineralBukanLogamdanBatuanadalahPajak MineralBukanLogamdanBatuan terutang. 14.Pemungutan adalahsuaturangkaian kegiatan mulaidaripenghimpunan dataobjekdansubjekPajak,penentuan besarnyaPajakatauRetribusi yangterutang sampaikegiatan PenagihanPajakatauRetribusi kepada WajibPajaksertapengawasanpenyetorannya. 15.SuratKetetapan Pajak DaerahLebihBayar yangselanjutnyadisingkat SKPDLBadalahsuratketetapanPajak yangmenentukanjumlah kelebihanpembayaranPajakkarena jumlahkredit Pajaklebih besar daripadaPajak yangterutangatauseharusnyatidakterutang. 16.SuratSetoranPajakDaerahyangselanjutnya disingkatSSPDadalah bukti pembayaranataupenyetoranPajakyang telahdilakukandengan menggunakanformuliratautelahdilakukandengan cara lainkekas Daerahmelaluitempatpembayaranyangditunjukoleh Bupati. 17.SuratPemberitahuan PajakDaerahyangselanjutnyadisingkatSPTPD adalahsuratyangolehWajibPajakdigunakanuntukmelaporkan penghitungandan/ataupembayaranPajak,objekPajakdan/ataubukan objek Pajak, dan/atauharta dankewajibansesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanDaerah. 18.Penagihanadalah serangkaiantindakan agar Penanggung Pajak melunasiutangPajakdanbiayaPenagihanPajakdenganmeneguratau memperingatkan,melaksanakanPenagihanseketika dan sekaligus, memberitahukansuratpaksa,mengusulkanpencegahan,melaksanakan penyitaan,melaksanakanpenyanderaan,dan menjualbarang yangtelah disita.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 2

( 1 ) Dasar pengcnaan opscn Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnva Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) .
(5)Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.
(6)Contoh perhitungan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGHITUNGAN , PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

( 1 ) Penghitungan, pembayaran , dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah Pemerintah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah Pemerintah Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Kepala BPPD melakukan Penagihan. (4 ) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal BPPD telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , BPPD menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari keija.
(6)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(7)Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan mengenai penagihan Pajak Daerah.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4

( 1 ) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati melalui Kepala BPPD, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disetujui, Bupati melalui Kepala BPPDmenerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)SalinanSKPDLBsebagaimana dimaksud pada ayat(2)disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi paling lambat 3(tiga)hari kerja sejakSKPDLBsebagaimana dimaksud pada ayat(2)diterbitkan.
(4)Gubemur menerbitkanSKPDLB Opsen PajakMBLBberdasarkan SKPDLBPajakMBLB,pada hari penerbitanataupaling lambat3(tiga) hari kerja sejak salinanSKPDLBsebagaimana dimaksud pada ayat(3) diterima.
(5)Gubernur dan bupati/ walikota mengcmbalikankelebihanpembayaran PajakMBLBdanOpsen PajakMBLBkepadaWajibPajak berdasarkan SKPDLBsebagaimana dimaksud pada ayat(2)danayat(4), paling lama 2(dua)bulan sejak diterbitkannyaSKPDLB. BABV SINERG1PEMUNGUTAN Pasal 5
(1)Dalamrangka optimalisasi penerimaanPajakMBLBdan OpsenPajak MBLBPemerintahProvinsibersinergi dengan Pemerintah Daerah.
(2)Sinergisebagaimanadimaksud pada ayat(1)berupasinergipendanaan untukbiaya yangmuncul dalam Pemungutan Opsen PajakMBLBatau bentuksinergi lainnya.
(3)Sinergisebagaimana dimaksud pada ayat(1)diwujudkan dalam bentuk keijasama.
(4)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2)meliputi: a.pertukaran dan/ataupemanfaatandata dan/atauinformasi perpajakan,perizinan,serta datadan/atauinformasi lainnya sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan; b.pengawasanWajibPajakbersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c.pemanfaatanprogramataukegiatanpeningkatan pelayanan kepada masyarakat,khususnyadibidangperpajakan; d.pendampingandan dukungan kapasitasdi bidangperpajakan;dan e.peningkatan pengetahuandan kemampuanaparatur atausumber dayamanusiadi bidangperpajakan.
(5)Kerjasama sebagaimanadimaksud pada ayat(2)dituangkan dalam perjanjian keijasamadan ditindaklanjuti dalamrencanakerja yang disepakati Bersamasesuai ketentuanPeraturan Perundang-undangan. BABVI REKONSILIASIPAJAK

Pasal 6

(1)Bupati bersamaGubernurdan bank tempat pembayaranPajakMBLB melakukanrekonsiliasidatapenerimaanPajakMBLBdanOpsen Pajak MBLBsetiaptriwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat(1)minimal mencocokkan: a.suratpemberitahuan pajak daerah; b.SSPD; c.rekening koran bank; dan d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pcngcmbalian kclcbihan pembayaran Pajak.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.
(1)BABVII

Pasal 7

Peraturan Bupati inimulai bcrlaku pada tanggal diundangkan Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan Peraturan BupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerah KabupatenBarito Utara. Ditetapkandi Muara Teweh padatanggal31Juli 2025 Pj.BUPATI BARITOUTARA, TTD INDRAGUNAWAN DiundangkandiMuaraTeweh padatanggal31Juli2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBARITO UTARA, TTD MUHLIS BERITA DAERAHKABUPATENBARITOUTARATAHUN2025NOMOR13 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 12 TAHUN2025 TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA BENTUK SINERGIANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANTENGAH CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK MBLB DAN OPSEN MBLB Diketahui: a.PT.AdiKabupaten BaritoUtaramelakukan pengambilan dan/atau pengusahaanMBLBjenis Pasir Kuarsa sebanyak 50.000Ton; b.HargaPatokanuntukMBLBjenis PasirKuarsaditetapkan sebesar Rpl13.500,00 perTon; c.Tarif PajakMBLBditetapkansebesar20%;dan d.TarifOpsenPajakMBLBditetapkan sebesar 25%. Penghitungan PajakMBLBTerutang: »DPPx20% ®50.000TonxRpl 13.500,00x20% «Rp5.675.000.000,00x20% «R p l.135.000.000,00 JadiPajakMBLBTerutang sebesarR p l.135.000.000,00 Penghitungan OpsenPajakMBLB: «PajakMBLBTerutangx25% «R p l.135.000.000,00x25% «Rp283.750.000,00 Jadikewajibanpembayaran PajakMBLBdanOpsenPajakMBLBPT. Aadalah sebesar Rpl.135.000.000,00+ Rp283.750.000,00=Rpl.418.750.000,00 Pj.BUPATIBARITOUTARA, TTD INDRA GUNAWAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…