Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengemban mandat strategis untuk memacu pembangunan daerah dan memperkuat anggaran guna meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakatnya. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya lokal, perencanaan pembangunan, dan penyediaan layanan dasar bagi penduduk Barito Utara. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur strategis, pengadaan alat berat untuk swakelola, serta peningkatan anggaran daerah dan pemberian pendidikan gratis.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengemban mandat penting untuk memacu pembangunan strategis dan memperkuat anggaran daerah, demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakatnya. Komitmen ini dipertegas menjelang tahun 2026, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Kehadiran pemerintah daerah ini sangat signifikan dalam mengelola sumber daya lokal, merencanakan pembangunan, serta menyediakan layanan dasar bagi penduduk Barito Utara.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Barito Utara mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang komprehensif. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan aturan untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan anggaran, serta sektor-sektor strategis seperti pendidikan. Dari sisi pelayanan, mereka menyediakan layanan dasar seperti pendidikan gratis dan memastikan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2026 meliputi pembangunan infrastruktur vital seperti Jembatan Sikan Tumpung Laung, Jembatan Lemo, dan Jembatan Lahei, dengan estimasi anggaran mencapai Rp740 miliar. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengadaan alat berat untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan melalui skema swakelola, dengan instruksi tegas agar hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan anggaran daerah menjadi Rp3,2 triliun melalui dana GDF juga memungkinkan eksekusi 11 program unggulan, termasuk target penyediaan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa di Barito Utara.
Meskipun fokus utamanya adalah pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara turut berkontribusi pada isu nasional melalui upaya peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas regional dan nasional. Kebijakan penggunaan alat berat yang melarang penyewaan kepada perusahaan tambang dan perkebunan juga mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya yang berpihak pada masyarakat, sejalan dengan isu-isu keberlanjutan dan keadilan sosial di tingkat nasional. Program pendidikan gratis juga mendukung upaya nasional dalam pemerataan akses pendidikan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk berbagai layanan esensial, mulai dari pendaftaran sekolah dan penerimaan perlengkapan sekolah gratis, hingga pemanfaatan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun atau diperbaiki oleh pemerintah daerah. Selain itu, warga juga berurusan dengan pemerintah untuk perizinan terkait pembangunan atau kegiatan ekonomi di wilayah Barito Utara, serta untuk menyampaikan pengaduan terkait layanan publik atau masalah di lingkungan masyarakat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memiliki peran sentral dalam memajukan daerahnya melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengelolaan anggaran yang efektif. Komitmen terhadap program-program strategis ini menunjukkan dedikasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara, sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2021
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Laporan Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022
APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2014
Dengan peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaaan Modal ke dalam Modal Saham Bank Kalteng sebesar Rp. 33.330.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh pemerintah daerah kepada Bank Kalteng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalteng (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebesar Rp. 7.098.000.008,-(Tujuh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Rupiah). Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah kedalam modal saham Bank Kalteng Rp. 43.000.000.000,- (Empat Puluh Tiga Miliar Rupiah) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.366.000.000, b. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 2.366.000.000, c. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.366.000.000, d. Tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 5.246.399.998, e. Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.246.399.998, f. Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 5.246.399.998, g. Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 5.246.399.998, h. Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 5.246.399.998,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2021
Mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito utara
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 17 Tahun 2025
Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Jenis Pelayanan, Bab III: Indikator, Target dan/atau Waktu Pencapaian, Bab IV: Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan Monitoring dan Evaluasi, dan Bab V: Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 13 Tahun 2025
Diantara Pasal 2 dan 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 2A. Diantara Pasal 3 dan pasal 4, Disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2016
Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah). Pelaksanaan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah); b. APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); dan c. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2022
Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Nomor 2 Tahun 2011