DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Pendapatan BLUD, dan Bab III: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),

8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213):
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335), 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: . e Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Utara. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksabilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 10. 11. L2. 13. 14. 1S. 16.

(1)
(2)LaboratoriumKesehatan daerahyangselanjutnya disebutLabkesdaadalah fasilitaspelayanan kesehatanyang melaksanakanpengukuran, penetapan danpengujianuntukpenentuanjenispenyakit,penyebabpenyakit,kondisi kesehatanataufaktorrisikoyangdapatberpengaruhpadakesehatan perseorangandan/ataukesehatan masyarakat. RencanaBisnisAnggaran yangselanjutnyadisingkatRBAadalah rencana jangkapendeksatutahunansebagaiimplementasi rencana jangka panjang 5(lima)tahunan yangtertuangdalamRenstra. RencanaBisnisdanAnggaranyangselanjutnyadisingkatRBAadalah dokumenrencana anggarantahunanBLUD,yangdisusundandisajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga- tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi kepada pasien atau masyarakat. Hibah adalah pemberian barang atau jasa yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Labkesda. Tujuan pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Labkesda, meliputi:

a.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
b.meningkatkan motivasi dan disiplin kerja profesi dan tugas pokok masing-masing pegawai, dan
c.meningkatkan kesejahteraan pegawai.

(1)PendapatanBLUDbersumberdari: a.jasalayanankesehatan, b.hibah, c.APBD,
1. d.hasil kerja sama dengan pihak lain, dan e.lain-lainpendapatanBLUDyangsah.
(2)BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelaksana teknis Puskesmas dan Labkesda yang menerapkan pola keuangan BLUD.

BAB II

PENDAPATANBLUD Pasal 3

Pasal 4

(1)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas dan Labkesda sesuai RBA.
(2)Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas dan Labkesda tanpa melakukan perubahan RBA.
(3)Kriteria dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kejadian luar biasa, dan
2. b.bencana Alam,
(4)Pengelolaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) harus mendapat persetujuan dari masing-masing Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda.

Pasal 5

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

a.dana kapitasi BPJS Kesehatan,
b.dana Non Kapitasi BPJS Kesehatan, dan
c.jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan BLUD. Paragraf1 Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Pasal 6 Dana Kapitasi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 . : . . an8 Pembayaranjasalayanan kesehatansebesar 8090(delapanpuluh persen),dan dukunganbiaya operasionalpelayanan kesehatansebesar200(dua puluh persen).

Pasal 7

Pembayaran jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6hurufadibagikankepadatenagakesehatandantenaganonkesehatan.

(1)
(2)
(3)Pasal 8 Pembagian jasa layanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan nonkesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
1. a.jenis ketenagaan dan/atau jabatan,
2. b.kehadiran,
3. c.masa kerja, dan
4. d.tanggung jawab program. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai sebagai berikut:
5. a.tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh),
6. b.tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan dan tenaga profesi kebidanan diberi nilai 100 (seratus), tenaga kesehatan setara S2 diberi nilai 90 (sembilan puluh): p0 tenaga kesehatan setara D4 diberi nilai 80 (delapan puluh),
7. e.tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh),
8. f.asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh):
9. g.tenaga nonkesehatan S1 diberi nilai 60 (enam Puluh),
10. h.tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh): dan s tenaga nonkesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima). Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap tugas jabatan administratif sebagai:
11. a.tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas dan Labkesda,
12. b.pejabat keuangan/kasubbag tata usaha diberi tambahan nilai 50 (lima puluh),
13. c.pejabat teknis diberi tambahan nilai 10 (sepuluh),:
14. d.bendahara pengeluaran BLUD diberi nilai 50 (lima puluh lima),
15. e.bendahara penerimaan BLUD diberi nilai 50 (lima puluh),:
16. f.pengurus barang pembantu diberi nilai 20 (dua puluh), dan
(4)Variabelkehadiransebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufbdinilai sebagaiberikut:
(5)
(6)
(7)hadirsetiapharikerjadiberinilai1(satu)poinperhari, terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu) poin. tidak hadir apel pagi atau siang yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) kali, dikurangi 1 (satu) poin, ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter, dan penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana dimaksud dalam hurufa,dan melaksanakan izin belajar atau pelatihan diberikan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai sebagai berikut: a. b. f. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua), 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima): 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10(sepuluh), 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas), 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh), dan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima). Variabel tanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada petugas yang merangkap sebagai penanggung jawab program atau setara diberi nilai tambahan 10 (sepuluh), apabila ada tambahan program diberi nilai tambahan 5 (lima). Jumlah jasa layanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan nonkesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

a.belanja barang dan jasa,
b.belanja modal, dan c.

Pasal 10

KetentuanmengenaiPenetapanrinciandanbesaranpemanfaatan dukunganbiayaoperasionalpadaPuskemassebagaimanadimaksud dalamPasal9ditetapkandengan KeputusanKepalaPuskesmas.

Pasal 11

(1)Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas permintaan dana yang diusulkan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
(2)Jenis layanan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dana Non Kapitasi dimanfaatkan untuk mendukung biaya jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional BLUD.
(4)Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan nonkesehatan dihitung dengan menggunakan poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1)Pendapatan BLUD dari jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk mendukung biaya jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional BLUD.
(2)Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan BLUD dihitung dengan menggunakan poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IlI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.
(2)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.
(3)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung sesuai kehutuhan BLUD.
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)Penggunaan pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari masing-masing Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda.

Pasal 14

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa pendapatan yang berasal dari DPA-SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan. Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…