DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Sumber Dana dan Fleksibilitas, Bab III: Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Bab IV: Pengawasan dan Pembinaan, dan Bab V: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor2756), Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887): . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),: . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor487), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Barito Utara. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit organisasi bersifat khusus milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7.Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut BLUD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional pelayanan kesehatan laboratorium.
8.Pemimpin BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas dan Labkesda yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD.
9.Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan/jasa pada BLUD Puskesmas dan Labkesda.
10.Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda yang di biayai dari dana yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang prosesnya sejak identifikasikebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11.Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan langsung Barang/Jasa dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing.
12.Tim Pengadaan Barang/Jasa adalah Personil yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang melaksanakan pemilihan penyedia dalam pengadaan langsung Barang/Jasa.
13.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga Barang dan/atau Jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Puskesmas dan Labkesda yang menerapkan BLUD dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang dan/atau Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 4

Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD dilakukan berdasarkan prinsip:

a.efisien, b.efektif,
c.transparan,
d.adil/tidak diskriminatif, s akuntabilitas, m— ekonomis: dan
g.praktik bisnis yang sehat.

BAB II

SUMBER DANA DAN FLEKSIBILITAS

Pasal 5

(1)Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD Puskesmas dan Labkesda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.
1. a.jasa layanan, b.hibahtidakterikat,
2. c.hasil kerja sama dengan pihak lain, dan
3. d.lain-lain pendapatan BLUD yang sah. diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ataujasapemerintah.
(3)Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peraturan pimpinan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 6

Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

a.kebijakan pengadaan dari pemberi hibah, atau
b.sesuai dengan Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah. BABIII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 7

Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD Puskesmas dan Labkesda dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda dibantu oleh Pejabat Teknis BLUD, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.

Pasal 8

(1)Jenis Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:
1. a.barang:
2. b.pekerjaan konstruksi: c.jasa konsultansi,dan
3. d.jasa lainnya.
(2)Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanmelalui:
1. a.swakelola, dan/atau b.penyedia.
(2)
(3)
(2)
(4)

Pasal 9

penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menggunakan:

a.Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam keadaan cito,
b.Barang dan/atau Jasa yang harganya telah standar,
c.Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang harganya telah dipublikasikan terhadap Barang dan/atau Jasa yang telah memiliki harga satuan, pungutan, atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan
d.Pembelian melalui E-purchasing / market place atau event dan/atau toko terhadap Barang dan/atau Jasa yang sudah direncanakan dengan maksimal harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran pemilihan dengan metode Pengadaan Langsung. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 10

Metode pemilihan penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf dterdiriatas:

a.e-purchasing,
b.pengadaan langsung:
c.penunjukan langsung,:
d.tender cepat, dan e.tender. E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

(5)
(6)
(7)
(3)
(4)Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.barang dan/atau Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan atau kematian (life saving),
2. b.barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaaan yang menjurus pada terjadinya wabah (outbreak),
3. c.barang yang spesifik direkomendasikan oleh komite medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD,
4. d.pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya,
5. e.barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu, dan
6. f.barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan. Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalamhal:
7. a.spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci, dan
8. b.pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 11

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas: a.seleksi,

b.pengadaan langsung, dan c.penunjukanlangsung. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluhjuta). Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untukjasa Kkonsultansi bernilai palingbanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufc dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaantertentu.

(5)
(6)
(1)
(2)
(1)
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yangmampu,
2. b.permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama, dan
3. c.jasa konsultansi di bidang kesehatan. Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…