DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Prosedur Kerja, Bab III: Pengelompokan Fungsi, Bab IV: Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Bab V: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, “1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah Menetapkan: beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022 tentangCipta KerjamenjadiUndang-Undang(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor4l, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6856): Undang-UndangNomor17Tahun2023tentangKesehatan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 105,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6687), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335), MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Barito Utara. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. 10. 1, 12. 13. 14. 15. 16. 37. PerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatPDadalahunsurperangkat daerahpadapemerintah daerahselakupenggunaanggaran/pengguna barang. Pejabat PengelolaKeuanganDaerah yangselanjutnyadisingkatPPKD adalah KepalaSatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerah yangmempunyai tugasmelaksanakanpengelolaanAPBDdanbertindak sebagaibendahara umumdaerah. Pusat KesehatanMasyarakatyangselanjutnya disebutPuskesmasadalah FasilitasPelayananKesehatantingkatpertamayangmenyelenggarakan danmengoordinasikanPelayananKesehatanpromotif,preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventifdiwilayahkerjanya. Laboratorium KesehatanDaerah yangselanjutnyadisebutLabkesdaadalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya. Pemimpin adalah Kepala BLUD Puskesmas dan Kepala Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 18. 19. 20.

(1)
(2)rangkamelaksanakantugaspemerintahandan/ataumendudukijabatan pemerintahan. UpayaKesehatanMasyarakatyangselanjutnyadisingkatUKMadalah setiapkegiatanuntukmemeliharadanmeningkatkankesehatanserta mencegahdanmenanggulangitimbulnyamasalahkesehatandengan sasarankeluarga,kelompok danmasyarakat. UpayaKesehatanPerseoranganyangselanjutnyadisingkatUKPadalah suatukegiatandanatau serangkaiankegiatanpelayanan kesehatanyang ditujukanuntukpeningkatan,pencegahan,penyembuhanpenyakit, penguranganpenderitaanakibatpenyakitdan memulihkankesehatan perseorangan. RencanaBisnisdanAnggaran yangselanjutnyadisingkatRBAadalah dokumen rencana Anggaran Tahunan BLUD perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran diPuskesmas danLabkesda.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Puskesmas dan Labkesda, dalam melaksanakan tata kelola BLUD Puskesmas dan Labkesda. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tata Kelola BLUD Puskesmas dan Labkesda meliputi:

a.kelembagaan,
b.prosedur kerja,
c.pengelompokan fungsi, dan
d.pengelolaan sumber daya manusia.

(1)Paragraf1 Kedudukan Puskesmas dan Labkesda Pasal 4 Puskesmas dan Labkesda merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ibu kota kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas atau Kepala UPT Labkesda.
(2)
(1)
(2)
(4)KepalaUPTPuskesmasdanKepalaUPTLabkesda sebagimanadimaksud padaayat(1)sekaligussebagaiPimimpinBLUDPuskesmasatau PimpinanBLUDLabkesdabertanggungjawabkepadaBupatimelalui SekretarisDaerahdanKepalaDinas.

Pasal 5

Pejabat pengelolaBLUDPuskesmasdanLabkesdaterdiriatas: a.Pemimpin, b.PejabatKeuangan,dan c.Pejabatteknis. Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pemimpin BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati. Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 6

Pemimpin BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda agar lebih efisien dan produktivitas,
b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas dan Labkesda serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati,
c.menyusun rencana strategis,
d.menyiapkan rencana bisnis dan anggaran,
e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas,:
f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas dan Labkesda selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan,
g.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda kepada Bupati, dan h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 7

(1)PejabatKeuangansebagaimanadimaksud dalamPasal 5ayat(1)huruf b mempunyaitugas: GMGmO0oOP h. i. Je .merumuskankebijakan pengelolaankeuangan, .mengoordinasikanpenyusunanrencanabisnisdananggaran, .menyiapkandokumenpelaksanaananggaran, .melakukanpengelolaanpendapatandanbelanja, .menyelenggarakanpengelolaankas, melakukanpengelolaanutang,piutang,daninvestasi, .menyusunkebijakan pengelolaanbarangmilikdaerahyangberada dibawah penguasaannya, menyelenggarakansisteminformasimanajemenkeuangan, menyelenggarakanakuntansidan penyusunanlaporankeuangan,dan melaksanakantugaslainnyayangditetapkanolehBupatidan/atau pemimpinsesuaidengan kewenangannya.
(2)PejabatKeuangan dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksudpada ayat(1)mempunyaifungsisebagaipenanggung jawabkeuangan.
(3)PejabatKeuangan dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4)Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harusdijabatolehPNS.

Pasal 8

(1)Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. b. . menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya, melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran, . memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
(3)Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 9

(1)Pembina dan pengawas BLUD Puskesmas dan Labkesda terdiri atas:
1. a.pembina teknis dan pembina keuangan,:
2. b.satuan pengawas internal, dan
3. c.Dewan Pengawas.
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Pembinateknissebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa yaituKepala Dinasyangbertanggungjawabatasurusanpemerintahanyang bersangkutan. Pembina keuangansebagaimanadimaksud padaayat(1)huruf ayaitu PPKD.

Pasal 10

Satuanpengawasinternalsebagaimanadimaksud dalamPasal9ayat(1) hurufbdapat dibentukolehPemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruhlingkungansosialdalammenyelenggarakanpraktekbisnisyang sehat. Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawahPemimpin. Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dengan mempertimbangkan:
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban,
2. b.kompleksitas manajemen, dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 11

(1)Tugas satuan pengawas internal, membantu untuk:
(2)
(1)
1. a.pengamanan harta kekayaan,
2. b.menciptakan akurasi sistem informasi keuangan,
3. c.menciptakan efisiensi dan produktifitas, dan
4. d.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat. Untuk diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
5. a.sehat jasmani dan rohani,
6. b.memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD, . memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah, . memahami tugas dan fungsi BLUD, . memiliki pengalaman teknis pada BLUD, berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3), . pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, .berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali, . tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah, le“aMorndo .
7. j.tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
8. k.mempunyai sikap independen dan obyektif.
(2)
(6)
(2)
(4)
(5)PembentukanDewanPengawassebagaimanadimaksudpadaayat(1) hanyadapatdilakukanolehBLUDyangmemilikirealisasipendapatan menurutlaporanrealisasianggaran2(dua)tahunterakhirataunilaiaset menurutneraca2(dua)tahunterakhir. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
1. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau
2. b.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
3. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau b.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri atas unsur:

a.1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD,: b.1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan
c.1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) terdiri atas unsur:
a.2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD, b.2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan
c.1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola. Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
a.sehat jasmani dan rohani,

(1)
(3)b.memilikikeahlian,integritas,kepemimpinan,pengalaman,jujur, perilakuyangbaik,dandedikasiyangtinggiuntukmemajukandan mengembangkanBLUD,: memaharnipenyelenggaraanpemerintahandaerah, memilikipengetahuanyangmemadaitugasdanfungsiBLUD, menyediakanwaktu yangcukupuntuk melaksanakantugasnya, berijazah palingrendahS-1(Strata Satu), berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimanadimaksud padaayat(1)danayat(2),
1. h.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakanpailit,
2. i.tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan @mpoao
3. j.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…