Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Maksud dan Tujuan, Bab III: Penerima dan Besaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab IV: Prosedur dan Tata Cara Pembayaran, dan Bab V: Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan KeuanganDaerah KabupatenBaritoUtaraTahun Anggaran 2025, Pasal 18Ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-UndangDaruratNomor3Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 1I Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68506), 10. 11. 12. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor $ Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 13. 14. 15. 16. 1f 18. 19. Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2019Nomor52,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6323), PeraturanPemerintahNomor37Tahun2023tentang Pengelolaan TransferkeDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017Nomor1067), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1),: Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor7), Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2025tentangPerubahan KeduaAtas Peraturan Bupati Nomor28Tahun 2024tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanjaDaerah(BeritaDacrah KabupatenBaritoUtaraTahun 2025 Nomor7), MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.
DalamPeraturan Bupatiiniyangdimaksuddengan: l. 2. 3.
Maksud pemberian tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memberikan penghargaan terhadap tanggungjawab, penyelesaian beban kerja, meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pengelola Penguasa Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tujuan pemberian Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:
Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan kepada Penjabat Bupati Barito Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan KeuanganDaerah.
PemberianTunjanganPemegangKekuasaanPengelolaanKeuanganDaerah dibebankanpadaDokumenPelaksanaanAnggaranSekretariatDaerah KabupatenBaritoUtaraTahunAnggaran2025.
BAB IV
PembayaranTunjanganPemegangKekuasaanPengelolaanKeuangan Daerah Kepada Penjabat Bupati Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan. Khusus Pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk periode bulan Desember dibayarkan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berkenaan.
Setiap pembayaran Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21. Tarif Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat
Pembayaran tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dibayarkan secara langsung kepada yang bersangkutan. Kelengkapan pengajuan pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: suratpengantarsuratpermintaanpembayaranlangsung: ringkasansuratpermintaanpembayaranlangsung, rinciansuratpermintaanpembayaranlangsung,dan dokumenlainyangdipersyaratkan.O0uP BABV
Peraturan Bupatiinimulai berlaku padatanggalO1 Juni 2025 sampai dengan berakhirnyamasajabatan Penjabat Bupati Barito Utara. Agarsetiaporangmengetahuinyadan memerintahkan pengundanganPeraturan Bupatiinidenganpenempatannya dalamBeritaDaerah KabupatenBaritoUtara. Ditetapkan di Muara Teweh padatanggal6Oktober2025 Pj. BUPATI BARITO UTARA, TTD INDRA GUNAWAN Diundangkan di Muara Teweh padatanggal6Oktober2025 SEKRETARISDAERAH787SalinanSuDenganASIl KABUPATENBARITOUTARA,1/KeaeniiAB MUHLIS r MPASUS0218 2006042007 Da——— BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 21
Membuka PDF…